Jenis Media: Internasional

  • Trump Bilang Putin Ingin Bertemu, Pertemuan Sedang Diatur

    Trump Bilang Putin Ingin Bertemu, Pertemuan Sedang Diatur

    Jakarta

    Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa pemimpin Rusia Vladimir Putin ingin bertemu dengannya. Trump menyebut pertemuan antara keduanya sedang diatur.

    Trump membuat pernyataan tersebut pada Kamis (9/1/2025) waktu setempat, hanya satu setengah minggu sebelum menjabat. Ini disampaikannya menyusul janji selama kampanyenya untuk membawa perdamaian ke Ukraina, yang telah diinvasi Rusia sejak Februari 2022.

    “Ia ingin bertemu, dan kami sedang mengaturnya,” kata Trump pada pertemuan dengan para gubernur dari Partai Republik di resor Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida.

    “Presiden Putin ingin bertemu, ia mengatakannya bahkan di depan umum, dan kita harus mengakhiri perang itu, itu benar-benar kacau,” imbuh Trump, dilansir kantor berita AFP, Jumat (10/1/2025).

    Trump tidak pernah mengajukan usulan konkret untuk gencatan senjata atau kesepakatan damai, dan sering mengkritik sejumlah besar bantuan militer yang dikirim Amerika Serikat ke Ukraina.

    Trump juga sering mengejek Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai “penjual,”. Dia juga membuat heran di Washington dengan jarang mengkritik Putin, bahkan berbicara dengan kagum tentang pemimpin Kremlin tersebut.

    Selain mengkritik bantuan militer besar-besaran yang dikirim ke Ukraina di bawah Presiden Joe Biden, Trump telah menimbulkan keraguan atas keterlibatan AS yang berkelanjutan dalam aliansi militer Barat, NATO.

    (ita/ita)

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1052: Ukraina Dapat Suntikan Rp 30 T dari Sekutu Barat – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1052: Ukraina Dapat Suntikan Rp 30 T dari Sekutu Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-1052.

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengatakan pihaknya mendapat bantuan tambahan dari sekutu barat sebesar 2 milyar USD atau sekitar Rp 30 T.

    Selain itu, Zelensky meminta 34 negara sekutu untuk terus mendukung Ukraina.

    Perdana Menteri Italia bantah tuduhan terkait Trump berhenti mendukung Ukraina.

    Selengkapnya, berikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-1052 dikutip dari TheGuardian:

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengungkapkan bahwa pertemuan terbaru dengan sekutu Barat di Jerman telah menghasilkan komitmen tambahan sebesar 2 miliar USD dalam bentuk bantuan militer untuk melawan invasi Rusia.

    Pernyataan ini disampaikan Zelenskyy dalam wawancaranya dengan saluran televisi My-Ukraina setelah menghadiri pertemuan Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina (UDCG) yang digelar di Ramstein pada Kamis (10/1/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Zelenskyy menyebutkan, dukungan dari 34 negara mencakup berbagai aspek kebutuhan militer Ukraina, termasuk sistem pertahanan udara, teknologi informasi, ranjau, pasukan angkatan laut, angkatan udara, serta artileri.

    “Kami memiliki pertemuan yang sangat baik, hasil yang sangat baik. Ada $ 2 miliar dalam paket dukungan tambahan untuk Ukraina,” katanya dalam sebuah video yang diunggah di akun Telegram saluran televisi tersebut.

    Desakan untuk Dukungan Jangka Panjang

    Zelensky juga meminta sekutu-sekutu Barat untuk tidak mengendurkan dukungannya dan terus memberikan bantuan militer jangka panjang. 

    Pernyataan ini, muncul di tengah kekhawatiran akan potensi perubahan kebijakan jika Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.

    “Jelas bahwa babak baru dimulai bagi Eropa dan seluruh dunia hanya dalam waktu 11 hari dari sekarang,” katanya.

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni Bantah Dukungan AS untuk Ukraina Berhenti

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menepis kekhawatiran bahwa Trump akan menghentikan dukungan bagi Ukraina dan memaksa negara itu, menerima perjanjian damai yang merugikan. 

    “Trump memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan diplomasi dan pencegahan, dan saya memprediksi bahwa ini akan terjadi kali ini juga,” ujar Meloni. 

    Dalam pertemuan dengan Zelensky, Meloni menegaskan, kembali komitmen penuh Italia dalam mendukung pertahanan Ukraina.

    Dukungan terhadap Pengerahan Pasukan Barat

    Zelensky juga menyoroti pentingnya pengerahan pasukan Barat ke Ukraina sebagai salah satu instrumen terbaik untuk memaksa Rusia menyetujui perdamaian.

    “Tujuan kami adalah menemukan sebanyak mungkin instrumen untuk memaksa Rusia berdamai,” kata Zelensky.

    Meski demikian, Zelensky tidak memberikan rincian lebih lanjut apakah yang dimaksud adalah pasukan tempur atau pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara NATO.

    Slowakia Pertimbangkan Tindakan Balasan

    Perdana Menteri Slowakia, Robert Fico, menyatakan bahwa negaranya mempertimbangkan tindakan balasan terhadap Ukraina jika tidak ditemukan solusi atas keputusan Kyiv yang memutus jalur transit pasokan gas Rusia.

    Fico mengancam, akan memutus pasokan listrik darurat ke Ukraina dan mengurangi bantuan bagi pengungsi Ukraina.

    Ukraina sendiri memutus jalur transit gas setelah perjanjian dengan Rusia yang ditandatangani pada 2019 berakhir pada awal Januari lalu.

    Rusia Lancarkan 51.000 Bom Udara Pemandu ke Ukraina

    Rusia dilaporkan telah meluncurkan lebih dari 51.000 bom udara berpemandu terhadap Ukraina sejak invasi besar-besaran dimulai hampir tiga tahun lalu.

    Informasi ini disampaikan oleh angkatan udara Ukraina pada hari Kamis. 

    Bom-bom berpemandu, yang dikenal juga sebagai bom meluncur, dikenal karena daya hancurnya yang tinggi serta sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara. 

    Senjata jenis ini merupakan modifikasi dari persenjataan konvensional era Soviet yang dilengkapi teknologi modern seperti sayap dan navigasi berbantuan satelit, sehingga memiliki jangkauan lebih jauh dan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

    Menurut pejabat militer Ukraina, intensitas serangan udara yang terus meningkat telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur penting dan memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah-wilayah yang terkena dampak.

    Pasukan Kremlin Dirikan Pangkalan di Garis Depan Timur

    Di bagian timur Ukraina, pasukan Rusia telah mendirikan pangkalan jembatan di sisi sungai garis depan yang sebelumnya dikuasai Ukraina.

    Sungai Oskil, yang terletak di wilayah Kharkiv timur, telah menjadi garis depan de facto antara pasukan Ukraina di tepi barat dan pasukan Rusia di sisi timur.

    Menurut pejabat setempat Andrii Besedin, pasukan Rusia berhasil menyeberangi sungai dan mendirikan posisi strategis di sisi timur.

    “Pasukan Rusia telah melancarkan upaya berani untuk menyeberangi sungai, dan mereka kini berhasil membangun pangkalan di sisi yang mereka kuasai,” ujar Besedin kepada televisi pemerintah pada Kamis. 

    (Tribunnews.com/Farrah Putri)

    Artikel Lain Terkait Perang Rusia vs Ukraina

  • Menlu China Kunjungi Afrika di Tengah Surutnya Pengaruh Barat

    Menlu China Kunjungi Afrika di Tengah Surutnya Pengaruh Barat

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden, melakukan kunjungan pertama ke Afrika pada bulan Desember 2024 silam, di penghujung masa jabatannya.

    Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menegakkan tradisi selama tiga dekade dengan menjadikan Afrika sebagai tujuan pertama dalam kalender diplomatik Beijing.

    Pada akhir minggu ini, Wang akan mengunjungi Namibia, Republik Kongo, Chad, dan Nigeria.

    Meskipun tidak pernah jelas sebelumnya di mana delegasi Cina akan berlabuh, kunjungan tersebut “bergema di Afrika sebagai pengingat komitmen Cina yang konsisten, berbeda dengan pendekatan AS, Inggris, dan Uni Eropa,” kata Eric Olander, salah satu pendiri China-Global South Project, sebuah proyek multimedia yang meliput keterlibatan Cina di Selatan, kepada kantor berita Reuters.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memulai tahun 2024 dengan kunjungan ke Tanjung Verde, Pantai Gading, Nigeria, dan Angola. “Namun, perbedaan antara pendekatan Amerika Serikat dan Cina sangat mencolok, menurut analis Nigeria Ovigwe Eguegu, yang meneliti keterlibatan Beijing di seluruh Afrika.

    “Yang satu berkunjung saat dia cuma punya waktu senggang, yang lain menjadikannya tradisi. Ini bukan hanya tentang simbolisme, tetapi juga substansi, karena itulah yang membuat hubungan berkembang,” katanya kepada DW, seraya mencatat bahwa Cina telah menjadi mitra dagang terbesar Afrika selama 15 tahun terakhir.

    Diplomasi untuk Afrika

    Berbicara di ibu kota Namibia, Windhoek, Wang mengatakan dia berharap kunjungannya akan “menunjukkan kepada dunia bahwa Cina akan selalu menjadi teman yang dapat dipercaya bagi Afrika, mitra paling dapat diandalkan dalam mengejar pembangunan dan revitalisasi.”

    Bagi Christian-Geraud Neema, seorang analis di China-Global South Project, keuntungan Cina adalah bahwa negara Barat, dan khususnya Eropa, kesulitan berinteraksi dengan negara-negara Afrika dengan cara yang menarik bagi para pemimpin Afrika.

    “Kesenjangan ekonomi antara Eropa dan Afrika terlalu besar, dari pembangunan hingga infrastruktur. Eropa tidak tahu tawaran seperti apa yang harus diajukan yang sesuai untuk negara-negara Afrika,” katanya.

    Jalan baru bagi ekonomi ekspor Cina

    Keputusan Wang mengunjungi Afrika, dan khususnya Republik Kongo, dinilai penting secara strategis. Pemerintah di Brazzaville baru-baru ini menjadi ketua bersama Forum Kerja Sama Cina-Afrika, FOCAC, yang menetapkan agenda hubungan kedua pihak.

    Banyak analis percaya Cina menggunakan KTT FOCAC 2024 untuk memformalkan inisiatif ekonomi di seluruh Afrika, sambil menjanjikan bantuan keuangan senilai USD51 miliar.

    “Rencana pembangunan jangka panjang Afrika sedang dipertimbangkan. Kami melihat Cina menyelaraskan diri dengan Agenda 2063, yang diusulkan oleh Uni Afrika, misalnya,” kata Cliff Mboya, seorang peneliti di Afro-Sino Center of International Relations yang berbasis di Ghana.

    Contoh proyek infrastruktur yang dibangun Cina semakin meningkat, baik dari segi visibilitas maupun kepentingan, baik itu Jalan Tol Nairobi yang baru, ladang angin di provinsi Northern Cape, Afrika Selatan, atau Pelabuhan Lekki dan Zona Perdagangan Bebas Nigeria.

    Namun, ekonomi Cina melambat dalam beberapa tahun terakhir, dan negara-negara Afrika menawarkan peluang bisnis dan jalan keluar krisis bagi perusahaan infrastruktur milik pemerintah Cina.

    Sektor energi terbarukan Cina yang sedang berkembang juga sedang mencari pelanggan baru di luar AS dan Uni Eropa. “Kami melihat penekanan pada keberlanjutan dan pembangunan hijau. FOCAC tahun lalu sangat penting karena Afrika tampil sangat kuat untuk memperjelas apa yang mereka harapkan dari Cina. Dan kami melihat Cina menanggapi dengan janji-janji dan rencana ini,” kata Mboya.

    Integrasi pasar Afrika dengan Cina

    Dia berharap, kunjungan Wang akan berperan penting dalam menjalankan rencana tersebut. Namun bagi Ovigwe Eguegu, Cina, dengan melanjutkan penekanannya pada perdagangan di Afrika, mulai menuai apa yang telah ditaburnya.

    “Terlepas dari berbagai masalah di benua itu, Afrika memiliki populasi dan kelas menengah yang tumbuh cepat, dan bagi negara yang berorientasi ekspor seperti Cina, benua ini bisa menjadi pasar eksternal untuk mengimbangi kecemasan geopolitik saat ini,” katanya.

    Tantangannya, dari perspektif Beijing, adalah membuat konsumen dan pasar Afrika siap untuk menampung produk-produk Cina, “khususnya energi dan teknologi terbarukan,” kata Eguegu.

    “Hal ini memerlukan investasi di sektor-sektor tertentu di seluruh Afrika untuk mendorong industrialisasi guna menciptakan lapangan kerja dan permintaan akan barang-barang Cina.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Menlu Cina Wang Yi Kunjungi Afrika di Tengah Surutnya Pengaruh Barat – Halaman all

    Menlu Cina Wang Yi Kunjungi Afrika di Tengah Surutnya Pengaruh Barat – Halaman all

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden, melakukan kunjungan pertama ke Afrika pada bulan Desember 2024 silam, di penghujung masa jabatannya.

    Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menegakkan tradisi selama tiga dekade dengan menjadikan Afrika sebagai tujuan pertama dalam kalender diplomatik Beijing.

    Pada akhir minggu ini, Wang akan mengunjungi Namibia, Republik Kongo, Chad, dan Nigeria.

    Meskipun tidak pernah jelas sebelumnya di mana delegasi Cina akan berlabuh, kunjungan tersebut “bergema di Afrika sebagai pengingat komitmen Cina yang konsisten, berbeda dengan pendekatan AS, Inggris, dan Uni Eropa,” kata Eric Olander, salah satu pendiri China-Global South Project, sebuah proyek multimedia yang meliput keterlibatan Cina di Selatan, kepada kantor berita Reuters.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memulai tahun 2024 dengan kunjungan ke Tanjung Verde, Pantai Gading, Nigeria, dan Angola. “Namun, perbedaan antara pendekatan Amerika Serikat dan Cina sangat mencolok, menurut analis Nigeria Ovigwe Eguegu, yang meneliti keterlibatan Beijing di seluruh Afrika.

    “Yang satu berkunjung saat dia cuma punya waktu senggang, yang lain menjadikannya tradisi. Ini bukan hanya tentang simbolisme, tetapi juga substansi, karena itulah yang membuat hubungan berkembang,” katanya kepada DW, seraya mencatat bahwa Cina telah menjadi mitra dagang terbesar Afrika selama 15 tahun terakhir.

    Diplomasi untuk Afrika

    Berbicara di ibu kota Namibia, Windhoek, Wang mengatakan dia berharap kunjungannya akan “menunjukkan kepada dunia bahwa Cina akan selalu menjadi teman yang dapat dipercaya bagi Afrika, mitra paling dapat diandalkan dalam mengejar pembangunan dan revitalisasi.”

    Kunjungan tersebut juga menandai pertama kalinya presiden Namibia yang baru terpilih, Netumbo Nandi-Ndaitwah, menjamu Wang. Sebagai pemimpin nasional di benua Afrika, yang memegang lebih dari 50 suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengaruhnya dapat membantu upaya Beijing untuk membentuk kembali lembaga multilateral dan menafsirkan kembali norma-norma global agar lebih sejalan dengan kepentingannya.

    Bagi Christian-Geraud Neema, seorang analis di China-Global South Project, keuntungan Cina adalah bahwa negara Barat, dan khususnya Eropa, kesulitan berinteraksi dengan negara-negara Afrika dengan cara yang menarik bagi para pemimpin Afrika.

    “Kesenjangan ekonomi antara Eropa dan Afrika terlalu besar, dari pembangunan hingga infrastruktur. Eropa tidak tahu tawaran seperti apa yang harus diajukan yang sesuai untuk negara-negara Afrika,” katanya.

    Jalan baru bagi ekonomi ekspor Cina

    Keputusan Wang mengunjungi Afrika, dan khususnya Republik Kongo, dinilai penting secara strategis. Pemerintah di Brazzaville baru-baru ini menjadi ketua bersama Forum Kerja Sama Cina-Afrika, FOCAC, yang menetapkan agenda hubungan kedua pihak.

    Banyak analis percaya Cina menggunakan KTT FOCAC 2024 untuk memformalkan inisiatif ekonomi di seluruh Afrika, sambil menjanjikan bantuan keuangan senilai USD51 miliar.

    “Rencana pembangunan jangka panjang Afrika sedang dipertimbangkan. Kami melihat Cina menyelaraskan diri dengan Agenda 2063, yang diusulkan oleh Uni Afrika, misalnya,” kata Cliff Mboya, seorang peneliti di Afro-Sino Center of International Relations yang berbasis di Ghana.

    Contoh proyek infrastruktur yang dibangun Cina semakin meningkat, baik dari segi visibilitas maupun kepentingan, baik itu Jalan Tol Nairobi yang baru, ladang angin di provinsi Northern Cape, Afrika Selatan, atau Pelabuhan Lekki dan Zona Perdagangan Bebas Nigeria.

    Namun, ekonomi Cina melambat dalam beberapa tahun terakhir, dan negara-negara Afrika menawarkan peluang bisnis dan jalan keluar krisis bagi perusahaan infrastruktur milik pemerintah Cina.

    Sektor energi terbarukan Cina yang sedang berkembang juga sedang mencari pelanggan baru di luar AS dan Uni Eropa. “Kami melihat penekanan pada keberlanjutan dan pembangunan hijau. FOCAC tahun lalu sangat penting karena Afrika tampil sangat kuat untuk memperjelas apa yang mereka harapkan dari Cina. Dan kami melihat Cina menanggapi dengan janji-janji dan rencana ini,” kata Mboya.

    Integrasi pasar Afrika dengan Cina

    Dia berharap, kunjungan Wang akan berperan penting dalam menjalankan rencana tersebut. Namun bagi Ovigwe Eguegu, Cina, dengan melanjutkan penekanannya pada perdagangan di Afrika, mulai menuai apa yang telah ditaburnya.

    “Terlepas dari berbagai masalah di benua itu, Afrika memiliki populasi dan kelas menengah yang tumbuh cepat, dan bagi negara yang berorientasi ekspor seperti Cina, benua ini bisa menjadi pasar eksternal untuk mengimbangi kecemasan geopolitik saat ini,” katanya.

    Tantangannya, dari perspektif Beijing, adalah membuat konsumen dan pasar Afrika siap untuk menampung produk-produk Cina, “khususnya energi dan teknologi terbarukan,” kata Eguegu.

    “Hal ini memerlukan investasi di sektor-sektor tertentu di seluruh Afrika untuk mendorong industrialisasi guna menciptakan lapangan kerja dan permintaan akan barang-barang Cina.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Heboh Trump Ingin Kuasai Greenland, Rusia Bilang Gini

    Heboh Trump Ingin Kuasai Greenland, Rusia Bilang Gini

    Moskow

    Rusia turut memantau ambisi Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland, wilayah otonomi Denmark. Moskow menyebut tekad Trump membuat Greenland di bawah kendali AS sebagai “situasi dramatis”.

    Kritikan menghujani Trump setelah dia menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam upaya menguasai Greenland, wilayah kedaulatan Denmark, negara anggota Uni Eropa.

    Trump sebelumnya berjanji akan menerapkan tarif tinggi terhadap Denmark jika negara itu menolak untuk menyerahkan Greenland kepada AS.

    “Kami mengamati dengan cermat perkembangan situasi yang cukup dramatis ini, yang untungnya, sejauh ini masih sebatas pernyataan,” ucap juru bicara Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, seperti dilansir Al Jazeera dan AFP, Jumat (10/1/2025).

    “Kami tertarik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di zona ini dan siap bekerja sama dengan pihak mana pun demi perdamaian dan stabilitas,” ujarnya dalam konferensi pers di Moskow.

    Trump menegaskan kembali keinginan agar AS mengambil alih Greenland dalam konferensi pers di Florida pada Selasa (7/1). Saat ditanya apakah dirinya akan mengesampingkan penggunaan kekuatan ekonomi atau kekuatan militer untuk mengakuisisi Greenland, Trump menjawab: “Saya tidak akan berkomitmen untuk itu.”

    “Kita membutuhkan Greenland untuk tujuan keamanan nasional,” ucapnya.

  • Ditahan Atas Spionase, Pria Swiss Tewas di Penjara Iran

    Ditahan Atas Spionase, Pria Swiss Tewas di Penjara Iran

    Teheran

    Seorang pria warga negara Swiss yang ditahan atas tuduhan spionase di Iran tewas di dalam sel penjara di Provinsi Semnan. Otoritas Teheran menyebut tahanan asal Swiss itu tewas bunuh diri.

    Kematian warga negara Swiss di Iran itu, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (10/1/2025), diumumkan oleh kepala otoritas kehakiman Provinsi Semnan, Mohammed Sadegh Akbari, dalam pernyataannya pada Kamis (9/1) waktu setempat.

    “Pagi ini, seorang warga negara Swiss melakukan bunuh diri di dalam penjara Semnan,” sebut Akbari.

    Dia menambahkan bahwa warga negara Swiss itu ditangkap oleh pasukan keamanan Iran sebelum dijebloskan ke penjara, dan kasusnya “sedang diselidiki dan diproses”.

    Selama bertahun-tahun, pasukan keamanan Iran telah menahan puluhan warga negara asing dan warga dengan kewarganegaraan ganda, seringkali menuduh mereka melakukan spionase atau pelanggaran hukum terkait keamanan.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mengkritik Iran karena menggunakan penangkapan-penangkapan semacam itu untuk mendapatkan konsesi diplomatik, sebuah klaim yang dibantah oleh Teheran.

    Akbari, dalam pernyataannya, menyebut warga negara Swiss itu ditahan bersama seorang tahanan lainnya dalam satu sel penjara dan dia bunuh diri saat sendirian, ketika tahanan lainnya keluar sel sebentar untuk mendapatkan makanan.

  • Bagaimana Strategi Ganda Erdogan terhadap Kaum Kurdi?

    Bagaimana Strategi Ganda Erdogan terhadap Kaum Kurdi?

    Jakarta

    Dalam pidato tahun barunya, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan, betapa “ke depan kami akan mengambil langkah tegas untuk mewujudkan visi negara Turki dan seluruh kawasan yang bebas teror,” kata dia.

    Ucapannya itu merujuk pada upaya rekonsiliasi antara pemerintah di Ankara dengan kaum Kurdi. Prosesnya berawal mengejutkan, karena digagas oleh tokoh ultranasional Devlet Bahceli. Padahal, ketua umum Partai Gerakan Nasional, MHP, itu selama ini dikenal lantang menuntut vonis mati bagi ketua Partai Pekerja , PKK, Abdullah Öcalan, yang berada di tahanan.

    MHP, yang sejak 2015 berkoalisi dengan Erdogan, mengusulkan agar Öcalan diundang berpidato di hadapan parlemen, demi mengajak gerilayawan PKK meletakkan senjata.

    Rekonsiliasi di depan mata?

    Kelompok paramiliter PKK, yang didirikan pada tahun 1978, diklasifikasikan sebagai organisasi teroris di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Mereka terlibat konflik bersenjata melawan pemerintah Turki sejak tahun 1984.

    Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, bangsa Kurdi yang sekarang berjumlah sekitar 30 juta orang, bermukim di wilayah antara Turki, Suriah, Iran, dan Irak.

    Sejak saat itu, suku Kurdi berjuang untuk memiliki negara sendiri atau setidaknya demi hak otonomi. Status tersebut ditolak oleh Turki hingga kini. Konflik kekerasan antara Turki dan PKK Kurdi dikatakan telah menelan sekitar 40.000 korban antara tahun 1984 dan 2009. Pendiri PKK Öcalan telah berada di dalam penjara di Pulau Imrali di Laut Marmara sejak 1999.

    Dengan latar belakang ini, tokoh ultranasionalis Turki, Davlet Bahçeli mengejutkan publik pada awal Oktober 2024 ketika dia berjabat tangan dengan perwakilan “Partai Emansipasi Rakyat dan Demokrasi atau DEM yang pro-Kurdi di parlemen. Hanya beberapa hari kemudian, dia mengimbau pemimpin PKK Abdullah Öcalan untuk meletakkan senjatanya.

    Menyusul permohonan Bahçeli, dua perwakilan DEM yang pro-Kurdi mengunjungi Öcalan di penjara Imrali pada tanggal 28 Desember dan mengatakan prosesnya “penuh harapan.” Saat ini sedang berlangsung konsultasi antara politisi DEM dan perwakilan pemerintah Erdoan serta oposisi.

    Segalanya untuk Erdoan?

    Beberapa pengamat menduga bahwa inisiatif ini dibuat untuk memungkinkan Erdoan mencalonkan diri setelah 2028, yang sejatinya dilarang konstitusi.

    Secara teknis, Erdoan dihadapkan pada dua pilihan, mengubah konstitusi dengan mayoritas mutlak atau mendorong parlemen memutuskan pemilihan umum dini. Masalahnya, koalisi pemerintah kekurangan 45 kursi untuk membuat keputusan tersebut. DEM memiliki total 57 anggota di parlemen, dengan bantuan mereka, pemilihan umum dapat dimajukan.

    Ilmuwan politik Berk Esen dari Universitas Sabanci di Istanbul melihat kemungkinan latar belakang lain. AKP, kata Esen kepada DW, tidak bisa lagi memenangkan pemilu karena tidak memiliki suara Kurdi.

    “Sistem Erdoan sedang mengalami krisis politik dan ekonomi yang besar. Kami melihat ini di pemilihan lokal pada musim semi 2023. Dalam kondisi saat ini, pemilih Kurdi lebih suka memilih kandidat oposisi” – sebuah tren yang ingin dibalikkan oleh Erdoan.

    Menurut berbagai perkiraan, suku Kurdi mencakup sekitar 15 hingga 20 persen populasi Turki. “Koalisi pemerintah harus melakukan sesuatu untuk menghentikan tren penurunan perolehan suara,” kata Esen. Selain itu, inisiatif tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh MHP: “Dalam sistem otoriter kita, seseorang tidak akan berani mengambil langkah seperti itu tanpa persetujuan Erdoan,” Esen yakin.

    Tiada rekonsiliasi di balik perbatasan

    Tapi ketika pemerintah sibuk mempromosikan rekonsiliasi dengan Öcalan dan PKK di dalam negeri, milisi yang didukung Turki gencar menyerang gerilayawan Kurdi YPG di wilayah perbatasan di Suriah. Turki melihat milisi yang didukung Amerika Serikat itu sebagai ancaman terhadap integritas teritorialnya, sama seperti PKK.

    Ankara menuntut agar pemerintah transisi Suriah membubarkan milisi Kurdi YPG, yang menguasai sebagian besar wilayah Suriah utara. “Namun tuntutan Turki tidak realistis dari sudut pandang Kurdi,” jelas ilmuwan politik Esen: “Setelah bertahun-tahun pertumpahan darah, YPG telah memantapkan dirinya sebagai faktor kekuatan di Suriah timur laut. Terlepas dari jenis kesepakatan apa yang mungkin dicapai di Turki, sangat tidak mungkin bahwa mereka akan meletakkan senjata.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    Lihat juga Video ‘Heboh Erdogan Disebut Walk Out Saat Prabowo Pidato di KTT D-8’:

    (ita/ita)

  • Ukraina Desak NATO Depak Hungaria Gegara Pro Rusia, Zelensky: Kami Siap Gantikan Keanggotaannya – Halaman all

    Ukraina Desak NATO Depak Hungaria Gegara Pro Rusia, Zelensky: Kami Siap Gantikan Keanggotaannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina mendesak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mendepak Hungaria dari blok tersebut karena terus memihak Rusia.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahkan menyatakan siap untuk menggantikan keanggotaan Hungaria di NATO dan Uni Eropa (UE), apabila negara itu lebih memilih untuk bergabung dengan blok yang dipimpin Rusia.

    Pernyataan itu dilontarkan Zelensky lantaran Hungaria terus memperkuat kemitraannya dengan membeli minyak dan gas Rusia senilai miliaran dolar setiap tahunnya,

    Tak hanya itu selama bertahun-tahun Budapest juga secara konsisten memihak Kremlin.

    Termasuk menentang bantuan militer Eropa kepada Ukraina serta menunda beberapa sanksi blok tersebut terhadap Moskow.

    Perseteruan ini lantas membuat Ukraina murka, Zelensky menganggap Hungaria patut didepak dari keanggotaan NATO.

    Lantaran negara tersebut telah merusak prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang diwakili Uni Eropa (UE).

    Ukraina menuduh status Hongaria sebagai negara asing di Eropa, dengan menyarankannya untuk bergabung dengan blok yang dipimpin Rusia.

    “Ukraina akan siap mengisi setiap ruang kosong di UE dan NATO jika Hungaria memilih untuk mengosongkannya demi keanggotaan di CIS (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka) atau CSTO (Organisasi Traktat Keamanan Kolektif),” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina, dikutip dari Al Jazeera.

    “Menggantikan Hongaria di Uni Eropa dan NATO secara efektif akan mengurangi retorika pro-Kremlin di aliansi tersebut,” imbuhnya.

    Hungaria Ketergantugan Gas Rusia

    Hungaria jadi salah satu negara Eropa yang masih menjalin relasi baik dengan Rusia.

    Sejak pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina hampir 3 tahun lalu, UE telah berusaha mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil Negeri Beruang Merah itu.

    Namun, Hungaria masih terus bergantung kepada pasokan minyak dan gas Moskow.

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto mengatakan, bahwa 6,2 miliar meter kubik gas alam telah dipasok tahun ini dari Rusia ke Hongaria.

    Gas tersebut dipasok langsung melalui pipa TurkStream dan cabang-cabangnya lewat Bulgaria dan Serbia.

    Ketergantungan Hongaria terhadap gas Rusia membuat negara tersebut menyalahkan sanksi Uni Eropa sebagai penyebab dari melonjaknya harga energi di Eropa hingga 20 persen.

    Terbaru, Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto menuduh Ukraina memperburuk tantangan ekonomi Eropa dengan penolakannya untuk memperbarui kesepakatan gas transit selama lima tahun dengan Rusia 

    Dalam sebuah unggahan di akun Facebook, Szijjarto secara terang-terangan mengaitkan kenaikan harga gas alam dengan “pengurangan pasokan yang dipaksakan secara sengaja,” yang berasal dari keputusan dan sanksi politik.

    Meski langkah Hungaria ditentang sejumlah negara Eropa, namun Szijjarto menyebut jalur pipa Turkish Stream merupakan aset strategis yang penting.

    Tanpa adanya jalur pipa ini, katanya, Hongaria “akan berada dalam posisi yang sangat sulit sebagai negara yang terkurung daratan.”

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Dihancurkan ISIS, Situs Mesopotamia Kuno di Irak Kini Disusun Lagi

    Dihancurkan ISIS, Situs Mesopotamia Kuno di Irak Kini Disusun Lagi

    Nimrud

    Sekitar tiga milienium lalu, pernah berdiri kerajaan Asiria di wilayah Irak dan sekitarnya. Namun artefak peninggalan salah satu peradaban Mesopotamia kuno ini sempat dihancurkan oleh ISIS sekitar satu dekade lalu. Kini peninggalan kuno itu mulai disusun kembali, serpih demi serpih.

    Lokasi peninggalan arkeologis peradaban Asiria ada di Nimrud, sekitar 30 km dari Mosul, Irak. Peninggalan peradaban kuno di sini dihancurkan ISIS pada 2014 silam.

    Dilansir AFP, Jumat (10/1/2025), video propaganda yang dirilis oleh ISIS pada tahun 2015 menunjukkan para jihadis menghancurkan monumen-monumen dengan buldoser, menghancurkannya dengan kapak, atau meledakkannya. Salah satu monumen tersebut adalah kuil Nabu yang berusia 2.800 tahun, dewa kebijaksanaan dan dewa tulisan Mesopotamia. Untungnya, ISIS bisa dikalahkan di Irak tahun 2017.

    Kini, patung-patung dan relief di sini sudah banyak yang hancur menjadi ribuan pecahan kecil-kecil. Menteri Kebudayaan Irak, Ahmed Fakak Al Badrani mengatakan ini adalah pekerjaan yang sulit untuk menyatukan pecahan-pecahan arkeologis. Paling tidak, butuh 10 tahun untuk melihat hasilnya.

    “Setiap kali kami menemukan sebuah potongan dan membawanya ke tempat asalnya, itu seperti penemuan baru,” kata Abdel Ghani Ghadi, seorang ahli berusia 47 tahun yang bekerja di situs tersebut, kepada AFP.

    Mohamed Kassim dari Institut Riset Akademik Irak menjelaskan bahwa tahap yang mereka jalankan saat ini adalah proses pengumpulan, klasifikasi, dan identifikasi artefak. Bahan-bahan sudah terkumpul 70%.

    Situs peninggalan bangsa Asiria di Nimrud, Irak, yang dihancurkan ISIS kini mulai direkonstruksi. (Zaid Al Obeidi/AFP)

    Lebih dari 500 artefak telah hancur berkeping-keping di sini. Ekskavasi oleh arkeolog Irak telah mendapati lebih dari 35 ribu pecahan artefak. Relief-relief, patung-patung, dan lempengan disusun kembali dengan sangat hati-hati.

    Situs peninggalan bangsa Asiria di Nimrud, Irak, yang dihancurkan ISIS kini mulai direkonstruksi. (Zaid Al Obeidi/AFP)

    Nampak gambaran sosok dengan rambut keriting dan bunga di pergelangan tangannya, karena restorasi tersebut menghidupkan kembali detail-detail kaya yang diukir di batu ribuan tahun lalu. Artefak lain menunjukkan tahanan yang diborgol dari wilayah yang memberontak terhadap pasukan Asyur yang perkasa.

    Lamassus yang direkonstruksi sebagian — penggambaran dewa Asyur dengan kepala manusia, tubuh banteng atau singa, dan sayap burung — tergeletak miring, tidak jauh dari lempengan tablet yang memuat teks paku kuno.

    Lihat juga Video ‘FBI soal Penabrak Kerumunan di AS: Terinspirasi ISIS-Beraksi Sendiri’:

    (dnu/zap)

  • Presiden Baru Lebanon Joseph Aoun: Negara Harus Kendalikan Kepemilikan Senjata – Halaman all

    Presiden Baru Lebanon Joseph Aoun: Negara Harus Kendalikan Kepemilikan Senjata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Parlemen Lebanon resmi memilih Kepala Angkatan Darat Joseph Aoun sebagai Presiden Lebanon pada hari Kamis (9/1/2025).

    Joseph Aoun, yang sebelumnya menjabat sebagai panglima militer Lebanon, memperoleh 99 suara dalam sidang parlemen, melebihi 86 suara yang dibutuhkan untuk menang.

    Dilantiknya Joseph Aoun sebagai Presiden Lebanon mengisi kebuntuan politik yang berlangsung lebih dari dua tahun.

    Usai mengangkat sumpah, Aoun yang kini berusia 61 tahun menyampaikan pidato.

    Pada pidato pelantikannya, Joseph Aoun telah mengungkapkan komitmennya untuk mengendalikan semua senjata yang berada di luar otoritas negara, serta menegaskan kembali keseriusan baru untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian gencatan senjata dengan Israel. 

    Komitmen Aoun untuk menegaskan hak negara dalam memonopoli kepemilikan senjata mendapat berbagai hal positif.

    “Saya juga akan bekerja untuk menegaskan hak negara untuk memonopoli kepemilikan senjata,” katanya, dikutip dari The New Arab.

    Meskipun Aoun tidak menyebut Hizbullah secara langsung, janji untuk menghormati resolusi internasional dan melakukan gencatan senjata dengan Israel sudah cukup untuk menunjukkan niatnya.

    Kelompok ini telah menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan senjata mereka jika tentara Lebanon mampu menjaga keamanan negara dari ancaman Israel.

    Kesepakatan gencatan senjata yang diprakarsai oleh Amerika Serikat mulai berlaku pada tanggal 27 November, dengan batas waktu hingga akhir Januari untuk implementasinya. 

    Ketegangan meningkat karena Israel telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. 

    Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan Israel tetap mempertahankan kehadirannya di wilayah Lebanon selatan setelah batas waktu yang telah ditentukan.

    Sebagai bagian dari perjanjian, Lebanon bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada senjata yang berada di luar kendali negara di Lebanon selatan, khususnya di wilayah sekitar Sungai Litani tempat pasukan penjaga perdamaian PBB beroperasi. 

    Negara juga harus memastikan bahwa senjata di seluruh wilayah Lebanon disita dan perbatasan negara dilindungi secara ketat.

    Joseph Aoun adalah panglima Angkatan Darat Lebanon.

    Pria berusia 61 tahun ini lahir di Sin el-Fil, pinggiran utara Beirut pada tahun 1964.

    Ia dikenal sebagai panglima tentara Lebanon sejak tahun 2017.

    Aoun memulai karier militernya pada tahun 1983, ketika ia bergabung dengan akademi militer Lebanon di tengah berkecamuknya perang saudara, dikutip dari Al Jazeera.

    Dari sana, ia perlahan naik pangkat, mengikuti berbagai pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk program kontraterorisme di Amerika Serikat. 

    Prestasinya selama bertahun-tahun di militer diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk Medali Perang Lebanon yang diterimanya sebanyak tiga kali.

    Pada Agustus 2017, setelah resmi menjabat sebagai panglima Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF), Aoun langsung menghadapi tantangan besar dengan melancarkan operasi antiterorisme. 

    Operasi tersebut bertujuan menyingkirkan kelompok ISIL (ISIS) yang telah lama bercokol di wilayah pegunungan antara Suriah dan Lebanon. 

    Wilayah ini meliputi desa-desa Kristen seperti Ras Baalbek dan Qaa di Lembah Bekaa. 

    Keberhasilan operasi itu meningkatkan reputasi Aoun sebagai pemimpin yang tangguh dan mampu menjaga keamanan negara.

    Selama masa jabatannya sebagai panglima, Aoun tidak hanya fokus pada urusan militer tetapi juga membangun jaringan strategi dengan aktor-aktor regional dan internasional.

    Ia menjalin hubungan baik dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Qatar. 

    Jaringan wawasan yang luas ini memainkan peran penting dalam menggalang dukungan politik bagi Aoun untuk menjadi presiden.

    Dengan latar belakang militer yang kuat dan pengalaman diplomasi internasional, Joseph Aoun menghadapi tantangan baru sebagai presiden, membawa harapan baru bagi Lebanon di tengah berbagai krisis yang melanda negara tersebut.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Joseph Aoun