Jenis Media: Internasional

  • Apa Arti Vonis Bersalah Trump bagi Masa Depannya? – Halaman all

    Apa Arti Vonis Bersalah Trump bagi Masa Depannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada 20 Januari mendatang, Donald Trump akan dilantik kembali sebagai presiden Amerika Serikat meskipun ia baru saja divonis bersalah dalam kasus pidana.

    Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini?

    Mari kita telusuri lebih dalam mengenai situasi hukum Trump dan dampaknya terhadap masa kepresidenannya.

    Apa yang Dikenakan kepada Trump?

    Donald Trump tidak akan menjalani hukuman penjara atau hukuman lainnya meskipun ia telah dinyatakan bersalah atas pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang film dewasa.

    Pada 10 Januari 2025, Hakim Juan Merchan menjatuhkan hukuman bebas tanpa syarat kepada Trump.

    Namun, putusan juri ini tetap menyisakan catatan bersalah dalam rekam jejaknya.

    Menurut Hakim Merchan, meskipun Konstitusi AS memberikan perlindungan kepada presiden dari penuntutan pidana, perlindungan tersebut tidak mengurangi keseriusan kejahatan yang dilakukan. “Perlindungan hukum yang luar biasa dari kantor eksekutif ini tidak dapat menghapuskan putusan juri yang telah dijatuhkan,” tegas Hakim Merchan.

    Bagaimana Reaksi Trump terhadap Vonis Ini?

    Menyikapi vonis tersebut, Trump yang mengaku tidak bersalah berjanji untuk mengajukan banding.

    Dalam pernyataannya di depan pengadilan, yang disiarkan secara langsung, Trump menyebut kasus ini sebagai “upaya gagal” untuk menggagalkan kampanye pemilihannya kembali.

    Walaupun tidak memberikan kesaksian selama persidangan, Trump secara terbuka mengecam Hakim Merchan dan Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg, yang mengajukan kasus ini.

    Apa Pendapat Jaksa tentang Kasus Ini?

    Jaksa Joshua Steinglass, yang bekerja di kantor Bragg, menjelaskan bahwa Trump telah melakukan kampanye terkoordinasi untuk merusak legitimasi kasus ini.

    Menurutnya, Trump dengan sengaja menciptakan rasa tidak hormat terhadap institusi peradilan.

    Steinglass juga menegaskan bahwa pihak jaksa mendukung keputusan hakim untuk memberikan hukuman bebas tanpa syarat.

    Setelah vonis dijatuhkan, Trump memiliki hak untuk mengajukan banding.

    Proses banding ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan mungkin selama masa jabatannya yang akan datang sebagai presiden.

    Apa Latar Belakang Kasus Pembayaran Uang Tutup Mulut?

    Kasus ini bermula pada Maret 2023, ketika Jaksa Bragg mendakwa Trump dengan 34 tuduhan memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran sebesar $130,000 yang diberikan oleh mantan pengacara Trump, Michael Cohen, kepada bintang film dewasa Stormy Daniels.

    Daniels mengeklaim memiliki hubungan dengan Trump, yang kemudian dibantah oleh Trump.

    Pada 30 Mei 2023, juri Manhattan memutuskan Trump bersalah atas semua 34 tuduhan tersebut.

    Jaksa berpendapat bahwa meskipun tindakan Trump tidak bermoral, fokus utama kasus ini adalah pada upayanya untuk merusak pemilihan 2016.

    Kasus ini dianggap lebih ringan dibandingkan dengan tiga kasus pidana lainnya yang dihadapi Trump, di mana ia dituduh berusaha membalikkan hasil pemilu 2020 dan menyimpan dokumen rahasia setelah meninggalkan Gedung Putih.

    Trump tetap menyatakan ketidakbersalahannya dalam semua kasus tersebut.

    Situasi hukum yang dihadapi Donald Trump menandai sebuah babak baru dalam sejarah politik Amerika.

    Meskipun ia divonis bersalah dan memiliki catatan pidana, Trump akan tetap dilantik kembali sebagai presiden.

    Ini menciptakan preseden yang unik dan mungkin akan mempengaruhi pandangan publik terhadapnya serta proses politik ke depan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kunjungan Komandan IRGC ke Pangkalan Rudal Rahasia, Kesiapan Strategis Ditunjukkan – Halaman all

    Kunjungan Komandan IRGC ke Pangkalan Rudal Rahasia, Kesiapan Strategis Ditunjukkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Jenderal Hossein Salami, melakukan kunjungan ke pangkalan rudal bawah tanah rahasia Iran yang terletak di pegunungan.

    Kegiatan ini disiarkan oleh televisi pemerintah Iran dan menunjukkan kesiapan negara tersebut dalam menghadapi ancaman dari Israel.

    Pangkalan yang ditinjau Salami dilaporkan menyimpan puluhan jenis rudal yang berbeda.

    Menurut laporan dari Al Mayadeen, pangkalan ini berperan penting dalam serangan langsung Iran terhadap Israel pada bulan Oktober lalu, yang dipicu oleh pembunuhan pemimpin militan pro-Iran dan seorang jenderal IRGC oleh Israel.

    Salami menegaskan bahwa Iran siap menghadapi segala ancaman regional.

    Kunjungan ini berlangsung menjelang pelantikan Presiden terpilih AS, Donald Trump, yang dikenal dengan kebijakan keras terhadap Iran, termasuk pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani dan penerapan kembali sanksi ekonomi.

    Pada hari yang sama, ribuan relawan paramiliter Basij menggelar parade di Teheran.

    Dalam parade tersebut, mereka menampilkan berbagai kendaraan berat bersenjata, peluncur roket, serta pasukan komando angkatan laut.

    Beberapa peserta bahkan menyeret peti mati yang dihiasi bendera Israel, sementara bendera Hizbullah juga tampak berkibar di antara spanduk Iran dan Palestina.

    Demonstrasi ini bertujuan untuk menunjukkan kesiapan Iran dalam menghadapi ancaman dari musuh-musuhnya.

    Dalam pidato yang disampaikan oleh Jenderal Mohammadreza Naghdi, ia mengecam keras Amerika Serikat dan Israel, menyatakan bahwa AS bertanggung jawab atas berbagai krisis di dunia Muslim.

    Naghdi menekankan bahwa prioritas utama Iran adalah menghancurkan rezim Zionis dan mengusir pangkalan militer AS dari wilayah Iran.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Mute Egede: Penduduk Greenland Ogah jadi Bagian Amerika atau Denmark – Halaman all

    Mute Egede: Penduduk Greenland Ogah jadi Bagian Amerika atau Denmark – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penduduk Greenland menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat (AS) atau Denmark, menurut Perdana Menteri Greenland, Mute Egede.

    Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden terpilih AS, Donald Trump, menyebutkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai wilayah tersebut, Al Jazeera melaporkan.

    “Greenland tidak untuk dijual,” kata Egede pada konferensi pers di Kopenhagen pada Jumat (10/1/2025), menyusul pernyataan Trump yang mengisyaratkan niatnya untuk “memiliki dan mengendalikan” Greenland bulan lalu.

    Meski demikian, Egede terbuka untuk menjalin hubungan lebih lanjut dengan Gedung Putih.

    Perdana Menteri Greenland itu juga menekankan aspirasi kemerdekaan wilayahnya, yang semakin berkembang seiring dengan terungkapnya pelanggaran yang dilakukan oleh Denmark terhadap penduduk Inuit.

    “Greenland adalah milik rakyat Greenland,”

    “Kami tidak ingin menjadi orang Denmark, kami tidak ingin menjadi orang Amerika. Kami ingin menjadi orang Greenland,” kata Egede.

    “Kami memiliki keinginan untuk merdeka, keinginan untuk menjadi tuan atas rumah kami sendiri… Ini adalah sesuatu yang harus dihormati oleh semua orang,” imbuhnya.

    Meski menginginkan kemerdekaan, Egede menegaskan bahwa Greenland tidak akan memutuskan hubungan dengan Denmark.

    Ia juga mengingatkan bahwa Greenland merupakan bagian dari benua Amerika Utara,.

    Katanya, orang Amerika menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari dunia mereka.

    Egede menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan Trump mengenai hal-hal yang bisa menyatukan kedua belah pihak.

    “Kerja sama adalah tentang dialog. Kerja sama berarti Anda akan bekerja untuk mencari solusi,” tambahnya.

    Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, yang juga hadir dalam konferensi pers, menyebutkan bahwa perdebatan tentang kemerdekaan Greenland menunjukkan betapa besar minat terhadap wilayah tersebut.

    “AS adalah sekutu terdekat kami, dan kami akan melakukan apa pun untuk melanjutkan kerja sama yang kuat,” ucapnya.

    Awal minggu ini, Trump menolak untuk mengesampingkan kemungkinan menggunakan kekuatan militer atau ekonomi untuk membawa Greenland ke bawah kendali Amerika Serikat.

    Trump telah menyatakan bulan lalu bahwa “kepemilikan dan kendali” atas Greenland merupakan “kebutuhan mutlak” bagi AS, untuk menghadapi peningkatan pengaruh Rusia dan China di wilayah Arktik.

    Sebelumnya, Trump pernah mengusulkan pembelian Greenland pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden dari 2017 hingga 2021.

    Bahkan, Trump menunda kunjungan ke Denmark pada 2019 setelah Perdana Menteri Frederiksen menolak ide tersebut.

    Baru-baru ini, putra Trump, Donald Trump Jr, melakukan kunjungan pribadi ke Greenland, yang memicu spekulasi bahwa ayahnya akan berusaha membeli wilayah tersebut setelah menjabat pada 20 Januari.

    AS saat ini memiliki pangkalan militer di bagian utara Greenland, yang merupakan wilayah strategis penting.

    Greenland, yang dihuni oleh sekitar 57.000 orang.

    Wilayah ini adalah koloni Denmark dari tahun 1721 hingga 1953.

    Kini menjadi wilayah Denmark dengan pemerintahan sendiri, CNN melaporkan.

    Pada 2009, wilayah ini memperoleh hak untuk mengklaim kemerdekaan melalui pemungutan suara.

    (Tribunnews.com)

  • Imbas Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, ICC Dapat Sanksi dari DPR AS – Halaman all

    Imbas Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, ICC Dapat Sanksi dari DPR AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada Kamis (9/1/2025) sepakat untuk memberlakukan sanksi terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Langkah tersebut diambil DPR AS sebagai protes atas surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan-nya Yoav Gallant terkait agresi Israel di Gaza.

    Kebijakan ini diambil oleh DPR AS setelah mereka melakukan pemungutan suara.

    Melalui metode tersebut, tercatat ada 243 anggota DPR AS yang mendukung sanksi untuk ICC dan 140 anggota lainnya menentang.

    Sebanyak 45 anggota Partai Demokrat bergabung dengan 198 anggota Partai Republik yang mendukung langkah ini.

    Dari pemungutan suara yang ada, tidak ada anggota Partai Republik yang menentangnya.

    “Amerika sedang mengesahkan kebijakan ini karena sebuah pengadilan kanguru berusaha menangkap perdana menteri sekutu besar kita, Israel,” kata Wakil Brian Mast, ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik

    Pemungutan suara Dewan ini juga menegaskan dukungan kuat dari anggota Partai Republik dan Presiden terpilih AS Donald Trump terhadap pemerintah Israel.

    Apalagi Partai Republik sekarang menjadi mayoritas di Kongres dengan menguasai Senat dan DPR.

    Menanggapi hasil tersebut, ICC mengaku prihatin dan memperingatkan bahwa DPR AS telah merampas keadilan dan harapan bagi korban kekejaman.

    “Pengadilan dengan tegas mengutuk setiap tindakan yang dimaksudkan untuk mengancam pengadilan dan pejabatnya, merongrong independensi yudisial dan mandatnya, serta merampas keadilan dan harapan bagi jutaan korban kekejaman internasional di seluruh dunia,” kata ICC dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan kepada Reuters.

    Bukan Sanksi Pertama dari AS untuk ICC

    Sanksi dari AS kepada ICC ini bukanlah kejadian yang pertama kali.

    Di masa pemerintahan pertama Trump, AS juga memberlakukan sanksi terhadap ICC pada tahun 2020.

    Sanksi tersebut kala itu ditujukan sebagai respons terhadap langkah ICC yang ingin menyeret AS dalam penyelidikan kejahatan perang di Afghanistan,.

    ICC kala itu menuding bahwa AS terlibat dalam tuduhan penyiksaan warga negara Afghanistan.

    Akibat sanksi tersebut, jaksa ICC saat itu, Fatou Bensouda, dan staf lainnya yang memiliki kartu kredit dan rekening bank di AS mengalami pembekuan aset.

    Sanksi tersebut kemudian dicabut dalam era pemerintahan Presiden Joe Biden, meskipun Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pada Mei tahun lalu bahwa pemerintahannya bersedia bekerja sama dengan Kongres untuk kembali memberlakukan sanksi baru terhadap ICC.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Divonis Bersalah atas Kasus Uang Tutup Mulut, Trump Jadi Presiden Pertama AS Berstatus Terpidana – Halaman all

    Divonis Bersalah atas Kasus Uang Tutup Mulut, Trump Jadi Presiden Pertama AS Berstatus Terpidana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Donald Trump mencatatkan sejarah sebagai Presiden terpilih AS pertama yang dihukum karena tindak pidana berat.

    Meski begitu, presiden AS yang akan dilantik ini terhindar dari hukuman berat tuduhan memalsukan dokumen bisnis terkait pembayaran uang tutup mulut kepada seorang aktris film dewasa.

    Pada hari Jumat (11/1/2025), Hakim Juan Merchan menjatuhkan hukuman berupa ‘pembebasan tanpa syarat’ kepada Trump. 

    Hakim Juan Merchan mengatakan, bahwa ini adalah kasus yang luar biasa.

    “Belum pernah sebelumnya pengadilan ini dihadapkan dengan serangkaian keadaan yang begitu unik dan luar biasa,” ujar Hakim Juan Merchan sebelum membacakan vonis, dikutip dari BBC.

    Trump, yang tampil melalui panggilan video dari kediamannya di Florida, didampingi oleh tim pengacara dan diapit oleh dua bendera Amerika Serikat.

    Dalam pernyataannya, ia dengan tegas menyatakan dirinya ‘sepenuhnya tidak bersalah’.

    “Ini adalah pengalaman yang sangat mengerikan,” kata Trump. 

    Ia mengeklaim, kasus ini merupakan “perburuan politik” yang dirancang untuk merusak reputasinya dan menghalangi langkahnya menuju Gedung Putih.

    “Itu dilakukan untuk merusak reputasi saya sehingga saya akan kalah dalam pemilihan, dan jelas itu tidak berhasil,” ujarnya dengan nada penuh keyakinan, dikutip dari Al Jazeera.

    Keputusan pengadilan berarti bahwa meskipun Trump dinyatakan bersalah, ia tidak akan menghadapi hukuman penjara, denda, atau masa percobaan.

    Hukuman ini hanya akan tercatat dalam catatan permanennya, tetapi tidak menghalangi jalannya untuk kembali bertarung dalam pemilihan presiden mendatang.

    Keputusan ini muncul sehari setelah Mahkamah Agung AS menolak upaya tim hukum Trump untuk menunda hukuman tersebut, yang dilakukan sebelum pelantikannya sebagai pemimpin Partai Republik pada 20 Januari mendatang.

    Kasus ini bukan pertama kalinya Trump menghadapi kontroversi terkait pembayaran uang tutup mulut. 

    Pada masa jabatannya sebagai presiden antara tahun 2017 hingga 2021, ia pernah dihadapkan pada tuduhan serupa. 

    Namun, Trump selalu berhasil menghindar dari hukuman berat hingga akhirnya kasus ini mencapai vonis pengadilan.

    Sebagai informasi, Trump dinyatakan bersalah pada bulan Mei atas 34 tuduhan kejahatan pemalsuan catatan bisnis terkait pembayaran 130.000 USD kepada bintang film dewasa Stormy Daniels.

    Pemalsuan ini dilakukan untuk menyamarkan pembayaran uang tutup mulut sebagai pengeluaran bisnis legal.

    Pembayaran tersebut, bertujuan untuk membeli kesunyian Daniels atas dugaan hubungan pribadi dengan Trump pada tahun 2006. 

    Trump awalnya membantah mengetahui soal pembayaran ini. 

    Namun Michael Cohen, yang saat itu merupakan pengacara pribadi Donald Trump, mengungkapkan bahwa Trump terlibat dalam proses pembayaran dan penggantian dana tersebut.

    Meski divonis bersalah, Trump tampaknya tidak terpengaruh dan tetap berambisi melanjutkan langkah politiknya. 

    Dengan vonis yang tidak membatasi kebebasannya, ia masih memiliki peluang besar untuk melanjutkan kampanye politiknya menuju pemilihan presiden pada 2024.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump

  • Trump Presentasikan 100 Lebih Program Kerja ke Partainya, Isu Imigran Jadi Prioritas Hari Pertama – Halaman all

    Trump Presentasikan 100 Lebih Program Kerja ke Partainya, Isu Imigran Jadi Prioritas Hari Pertama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump dikabarkan tengah mempersiapkan lebih dari 100 perintah eksekutif yang akan dimulai pada hari kerja pertamanya di Gedung Putih

    Di masa jabatannya yang kedua ini, Trump disebut akan mengutamakan masalah keamanan perbatasan, dan deportasi sebagai prioritas hari pertamanya.

    Dikutip dari Reuters, rencana tersebut, telah disampaikan Trump kepada senator-senator dari Partai Republik dalam sebuah pertemuan pribadi di Capitol Hill.

    Banyak program kerja tersebut, yang diperkirakan akan langsung diluncurkan pada Hari Pelantikan Trump pada 20 Januari 2025 mendatang. 

    Kabar ini dibenarkan oleh Penasihat utama Trump, Stephen Miller pada Jumat (10/1/2025).

    Miller mengaku, telah menjelaskan kepada para senator Republik terkait langkah-langkah yang akan diambil oleh administrasi Trump mengenai keamanan perbatasan dan penegakan imigrasi yang kemungkinan akan segera dilaksanakan pada hari pertama. 

    Meskipun perintah program kerja eksekutif adalah hal yang umum dilakukan di hari pertama pada pemerintahan baru, apa yang direncanakan Trump dan timnya saat ini menjadi sorotan khusus bagi banyak pihak.

    Berbeda pada periode-periode sebelumnya, kali ini Trump akan memimpin AS dengan kekuatan Senat dan DPR yang sama-sama dimenangkan dengan dominasi Partai Republik.

    Dengan demikian, program eksekutif yang belum teruji betul substansinya diprediksi juga dapat melenggang mudah melalui jalur legislatif Kongres.

    Beberapa program kerja mungkin memiliki dampak signifikan, sementara yang lainnya mungkin hanya menjadi pesan simbolis dari administrasi presiden yang baru tersebut.

    Beberapa senator yang telah mendapat pengarahan dari Trump dan timnya di Capitol minggu ini pun mengharapkan pemerintahan baru untuk membatalkan banyak perintah eksekutif di era Biden yang dinilai tak tepat.

    Masalah Imigrasi jadi Prioritas

    Beberapa program kerja yang menjadi sorotan dalam prioritas administrasi Trump kali ini erat kaitannya dengan masalah imigrasi.

    Program kerja tersebut, antara lain: penyelesaian pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko, pembentukan fasilitas penahanan imigrasi sebelum dideportasi, dan proposal imigrasi lainnya yang ditaksir membutuhkan dana sekitar $100 miliar dalam proposal

    Para senator yang hadir dalam presentasi dari tim Administrasi Trump menyebut, proposal tersebut tengah dikerjakan dan akan dibiayai dalam rangka rekonsiliasi legislatif anggaran besar negara mereka.

    “Akan ada sejumlah program kerja besar,” kata Senator Republik, John Hoeven, kepada Axios saat ditanya terkait presentasi yang ia dapatkan dari tim administrasi Trump.

    Para senator dari Partai Republik juga mengharapkan Trump untuk mengembalikan regulasi terkait perbatasan AS-Meksiko yang berlaku selama masa jabatan pertamanya

    Hal ini diutarakan Senator Republik James Lankford, dari dapil Oklahoma.

    Lankford yang memimpin negosiasi mengenai keamanan perbatasan dan imigrasi selama Kongres yang lalu, berharap Trump untuk fokus pada masalah 1 juta migran yang menurutnya, baru-baru ini memasuki AS secara ilegal.

    Ia meminta Trump agar tak segan-segan menghukum imigran yang juga melakukan tindakan kejahatan, atau yang telah diputuskan pengadilan tidak memenuhi syarat untuk tinggal di AS.

    “Itu adalah buah yang mudah dipetik,” kata Lankford.

    “Orang-orang yang baru saja melintas, orang-orang yang sah hadir namun melakukan kejahatan lain, orang-orang yang diperintahkan pengadilan untuk dideportasi, itu lebih dari satu juta orang. Mulailah bekerja memberantas hal itu,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Bobby)

     

  • Tentara Zionis Alami Kendala di Medan Perang, sementara Hamas Pakai Taktik Baru yang Mematikan – Halaman all

    Tentara Zionis Alami Kendala di Medan Perang, sementara Hamas Pakai Taktik Baru yang Mematikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara Israel rupanya mengalami tantangan di medan perang.

    Hal ini menurut pengamatan Analis militer Israel, Avi Ashkenazi.

    Dirinya mencatat kondisi cuaca saat ini menghadirkan tantangan di medan perang, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Bahkan, disebutkan Ashkenazi buldoser militer Israel tidak dapat mengeruk tanah cukup dalam.  

    Namun, di sisi lain pejuang perlawanan Palestina malah dapat menggali dengan cepat dan dalam untuk menempatkan alat peledak.

    Diberitakan sebelumnya. Hamas telah memperkenalkan taktik baru dan mematikan.

    Termasuk menanam alat peledak di bawah tanah untuk menargetkan tentara Israel di Gaza dan Tepi Barat.

    Alat peledak yang ditanam Hamas tersebut diledakkan dari jarak jauh, menurut laporan surat kabar Israel Maariv.

    Analis militer Israel, Avi Ashkenazi, menyoroti tentara Israel telah mengidentifikasi pergeseran taktik tempur Hamas dalam beberapa hari terakhir, khususnya di Jalur Gaza utara.

    Laporan lebih lanjut mencatat, lebih banyak alat peledak, yang biasa disebut sebagai ‘bom perut’.

    Para pejuang memantau pergerakan tentara Israel dari posisi tersembunyi.

    Terkadang, mereka menjebak Tentara Zionis ke arah peledak tersebut.

    Taktik ini telah berada di bawah pengawasan oleh pasukan Israel untuk beberapa waktu, dengan metode serupa dilaporkan di Tepi Barat yang diduduki.

    Ashkenazi mengeklaim, tiga warga Palestina yang tewas di desa Tamoun pada Rabu (8/1/2025), termasuk dua anak berusia 8 dan 10 tahun.

    Bahkan, bocah-bocah tersebut diklaim Israel sedang menanam perangkat bom untuk memikat tentara ke dalam perangkap mematikan tersebut.

    “Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah besar pejuang dari Brigade Kfir, Nahal, unit teknik tempur, dan divisi baju besi telah tewas di Jalur Gaza utara karena jenis perangkap kematian ini,” tambah laporan itu.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Pengaruh Rusia di Afrika Melemah Usai Jatuhnya Assad di Suriah – Halaman all

    Pengaruh Rusia di Afrika Melemah Usai Jatuhnya Assad di Suriah – Halaman all

    Setelah jatuhnya diktator Bashar Assad, ketidakpastian menaungi masa depan pangkalan militer Rusia di Suriah.

    Pangkalan angkatan laut di Tartus dan pangkalan udara di Hmeimim adalah satu-satunya pos militer Rusia di luar bekas Uni Soviet dan telah memainkan peran penting dalam aksi Kremlin di Afrika dan Timur Tengah.

    Hilangnya pangkalan militer di Suriah akan mempersulit operasi Korps Afrika, bekas Grup Wagner, di Mali, Burkina Faso, Niger, Republik Afrika Tengah, dan Libya, kata Beverly Ochieng, seorang analis keamanan di konsultan risiko Control Risks di Senegal. “Kami telah melihat kelompok al-Qaeda di Mali merayakan peristiwa di Suriah dan melihatnya sebagai jalan masuk yang potensial untuk lebih merusak kerja sama antara Rusia dan Mali,” kata Ochieng kepada BBC.

    Tentara bayaran menstabilkan junta

    Tentara bayaran Rusia telah membantu rezim militer tetap memegang kendali di negara-negara Sahel, yang kini berharap kepada Moskow atau Korps Afrika Rusia untuk mendapatkan dukungan.

    Korps Afrika Rusia menggantikan Grup Wagner, yang sebelumnya dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin yang tewas dalam kecelakaan pesawat pada bulan Agustus 2023. Kremlin membantah terlibat dalam kematian Prigozhin.

    Rezim militer di Mali, Burkina Faso, dan Niger, semua negara yang dulunya merupakan koloni Prancis, dalam beberapa tahun terakhir telah memaksa Paris untuk menarik ribuan pasukan. Prancis awalnya mengerahkan personel militer di Afrika Barat atas permintaan negara-negara yang mencari bantuan dalam memerangi kelompok teror jihadis, yang terus mengancam stabilitas regional.

    Setelah beralih ke Rusia untuk mendapatkan senjata dan personel militer, junta di Afrika juga diuntungkan karena Moskow tidak mendesakkan pemulihan demokrasi.

    Cara baru bangun ketahanan

    Dengan ketidakpastian di Suriah, Rusia kemungkinan harus menunda penambahan pasukan di Burkina Faso dan Niger. Ochieng menjelaskan, setelah mengusir pasukan Barat, kedua negara menunggu Rusia mengirimkan bantuan. “Kedua negara itu berpotensi berisiko. Mereka perlu mulai melatih pasukan lokal atau mencari cara lain untuk membangun ketahanan,” kata Ochieng.

    Pada tahun 2024, Rusia dan Sudan dilaporkan setuju untuk mendirikan pangkalan angkatan laut di Port Sudan, yang memungkinkan Rusia mengakses Laut Merah. Namun Sudan menghadapi ketidakstabilan politik di tengah perang saudara. Infrastruktur di Port Sudan juga dalam kondisi buruk, kata pengamat.

    Menurut Hager Ali, ilmuwan politik dan peneliti di Institut Jerman untuk Studi Global dan Area, GIGA, konflik di Sudan penting bagi Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Dengan memasok senjata ke Angkatan Bersenjata Sudan, SAF, dan Pasukan Dukungan Cepat, RSF, Rusia telah memperoleh akses ke tambang emas Sudan.

    Emas menjadi semakin penting bagi Rusia saat mencoba menghindari sanksi. “Memicu perang di Sudan membantu membebaskan ekonomi Rusia agar tidak bergantung pada dolar dan melawan sanksi internasional,” kata Ali kepada DW.

    Serdadu Rusia, banyak dari mereka adalah mantan tentara bayaran Wagner, juga menguasai tambang emas Intahaka di Mali utara, aset penting yang strategis yang telah lama diperebutkan oleh berbagai kelompok bersenjata.

    Di Niger, Rusia secara aktif mengejar konsesi uranium, yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh Prancis atas sumber daya penting. Analis mengatakan ini merupakan bagian dari strategi geopolitik Rusia yang lebih luas untuk menantang dominasi Barat atas mineral dan cadangan energi Afrika, dan memposisikan dirinya sebagai pemain kunci dalam persaingan sumber daya global.

    Akses ke Sahel dari Libya

    Libya secara logistik lebih dekat ke Sahel daripada Sudan, menurut Ochieng. Rusia saat ini memiliki hampir 2.000 personel bersenjata di Libya pada akhir tahun 2024. Negara yang luas dan kaya sumber daya itu terbagi. Pemerintah yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa berada di ibu kota Tripoli di barat, sementara pemerintahan saingan Jenderal Khalifa Haftar di Tobruk mengendalikan wilayah Libya timur, termasuk Benghazi.

    Libya tetap berada dalam kelumpuhan politik setelah penundaan pemilihan umum pada akhir tahun 2021. Meski demikian, negeri di utara Afrika itu merupakan pangkalan penting bagi Rusia, paling tidak karena terbatasanya kapasitas negara membuat Rusia mudah untuk bergerak diam-diam, kata Ali.

    Dari Libya, Rusia dapat memperoleh akses ke seluruh Sahel, kata Ali. “Rusia memasok perang di Libya melalui Khalifa Haftar dengan menyelundupkan senjata ke zona konflik dan emas keluar dari negara tersebut. Ada peluang untuk memperdalam hubungan dengan Haftar dan mengakses konflik lainnya,” katanya kepada DW.

    Ulf Laessing, direktur program Sahel di Konrad Adenauer Foundation (KAS) di Mali, berpendapat bahwa memasok pangkalan militer di benua Afrika dari Libya akan menjadi jauh lebih mahal. “Tidak mungkin lagi membawa material melalui kapal, jarak penerbangan jauh lebih jauh dan sangat tidak aman.”

    “Rusia pertama-tama harus berinvestasi besar di pangkalan ini untuk mengatur penerbangan ke negara-negara Afrika,” jelasnya.

    Tidak ada perluasan lebih lanjut di Afrika

    “Dalam beberapa minggu terakhir, kita telah melihat bagaimana peralatan militer telah diterbangkan keluar dari Suriah, beberapa di antaranya ke Libya dan Libya timur,” kata Laessing.

    Rusia telah mendukung Khalifa Haftar, yang telah menyerahkan empat pangkalan untuk digunakan oleh Rusia. Namun, masa depan Haftar yang berusia 81 tahun tidak pasti, kata Laessing. “Dia telah berupaya menjalin hubungan dengan Barat, Prancis, AS, dan Italia. Sejauh ini mereka telah memberikan tekanan kepada Haftar agar tidak memberi Rusia pangkalan lagi.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Media Israel: Mesin Bubut Masuk Terowongan, Hamas Kembali Bisa Bikin Roket di Gaza, Jumlah Ratusan – Halaman all

    Media Israel: Mesin Bubut Masuk Terowongan, Hamas Kembali Bisa Bikin Roket di Gaza, Jumlah Ratusan – Halaman all

    Media Israel: Mesin Bubut Masuk Terowongan, Hamas kembali Bikin Roket di Gaza, Ada Ratusan

     

    TRIBUNNEWS.COM – Majalah Israel, Epoch mengutip sumber keamanan negara pendudukan tersebut mengabarkan kalau gerakan pembebasan Palestina, Hamas kembali mampu membuat roket di Gaza.

    Roket-roket ini kemudian diluncurkan ke Israel, merujuk insiden kian intensifnya serangan ke wilayah pendudukan Israel dalam beberapa pekan belakangan dari Gaza yang sudah dibombardir pasukan Israel (IDF) selama 15 bulan lebih sejak 7 Oktober 2023.

     
    “Penembakan roket Hamas ke Israel merupakan indikasi pemulihan kekuatan militernya,” kata laporan tersebut dilansir Khaberni, Jumat (10/1/2025).
     
    Laporan menambahkan, pulihnya kekuatan militer Hamas itu ditunjang oleh supporting unit, unit teknis pembuat dan perakit peledak dan persenjataan di dalam jaringan terowongan di Gaza.

    “Hamas memiliki ratusan roket baru yang diproduksi setelah memasukkan “mesin bubut” ke dalam terowongan,” kata laporan tersebut.

    Gerakan perlawanan Palestina memamerkan roket dan persenjataan mereka dalam sebuah parade militer sebelum terjadinya Perang Gaza.

    Jumlah Roket Hamas Masih Ratusan

    Pada tanggal 6 Januari, milisi perlawanan di Gaza utara diketahui menembakkan tiga roket ke Sderot, Ibim, dan Nir Am, yang salah satunya dicegat oleh Angkatan Udara Israel.

    Adapun dua roket lainnya menyebabkan kerusakan tetapi tidak ada korban luka.

    “Serangan itu terjadi setelah berhari-hari sirene berbunyi di Israel selatan, hanya beberapa di antaranya yang merupakan alarm palsu,” tulis laporan media Israel JNS, menggambarkan tingginya intensitas serangan ke wilayah pendudukan Israel dari Gaza dalam beberapa pekan belakangan. 

    Laporan itu mengulas, serangan ini menggarisbawahi ancaman yang sangat berkurang namun terus-menerus yang ditimbulkan oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ).

    Ulasan media tersebut mengklaim kalau persenjataan roket dan kemampuan operasional Hamas dan PIJ telah menurun secara signifikan sejak dimulainya perang pada 7 Oktober 2023.

    Pada awal perang, Hamas dan PIJ dilaporkan memiliki 15.000 roket dan pasukan penyerang yang terdiri dari lima brigade dan satu divisi yang mampu merebut wilayah Israel dan melakukan serangan (Banjir Al-Aqsa 7 Oktober). 

    “Saat ini, sisa-sisa mereka terdiri dari sel-sel gerilya yang tersebar dengan senjata ringan, granat berpeluncur roket, dan bahan peledak—serta beberapa proyektil. Penilaian Israel menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini secara kolektif memiliki tidak lebih dari puluhan roket yang tersisa,” kata laporan itu menunjukkan hasil assesment militer Israel (IDF) terhadap kekuatan milisi perlawanan Palestina.

    Namun, profesor Kobi Michael, peneliti senior di Institut Studi Keamanan Nasional yang berpusat di Tel Aviv dan Institut Misgav untuk Keamanan Nasional dan Strategi Zionis di Yerusalem, meyakini jumlah roket milisi perlawanan Palestina kemungkinan lebih dari ‘cuma’ segelintir.

    “Saya kira jumlahnya lebih dari puluhan. Saya kira jumlahnya sekitar beberapa ratus roket. Kita harus ingat bahwa Hamas telah mempersiapkan diri sebelumnya untuk meluncurkan rentetan serangan besar-besaran ke Israel, dan karenanya, banyak roket yang dipersiapkan sebelumnya, termasuk di lokasi bawah tanah dan di kebun buah,” katanya dilansir JNS. 

    Michael menjabarkan peluncuran roket baru-baru ini sebagai ‘penampilan terakhir’ kelompok perlawanan Gaza.

    Dia menyatakan kalau setelah perang mereka tidak akan bisa lagi membanjiri langit Israel dengan roket, mereka hanya akan mempertahankan kemampuan meluncurkan proyektil secara sporadis. 

    “Saat ini, sebagian besar persenjataan Hamas dan PIJ telah dihancurkan,” kata Michael.

    Ia juga mencatat bahwa beberapa roket berharga yang tersisa diluncurkan saat pasukan IDF mendekatinya.

    Sementara Hamas masih memiliki senjata ringan, TNT, dan, mungkin, kapasitas untuk produksi roket yang sangat terbatas, “Dibandingkan dengan apa yang mereka miliki pada bulan Oktober, dan bahkan setelah 7 Oktober, kita berbicara tentang kemampuan yang benar-benar minim,” katanya.

    Operasi IDF di Gaza utara sejak operasi darat dimulai pada 27 Oktober difokuskan pada pembersihan area-area penting seperti Beit Hanoun dan Jabalia dari sisa-sisa elemen Hamas.

    Pada 5 Januari, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa roket yang ditembakkan ke Persimpangan Erez berasal dari Beit Hanoun, tempat Brigade Nahal IDF beroperasi.

    Serangan roket dari wilayah Gaza ke wilayah pendudukan Israel di Yerusalem. (khaberni/tangkap layar)

    Pernyataan bersama oleh IDF dan Badan Keamanan Israel (Shin Bet) pada tanggal 5 Januari merinci serangan baru-baru ini terhadap lebih dari 100 target Hamas.

    Diklaim, serangan IDF mengakibatkan tewasnya puluhan anggota Hamas dan hancurnya lokasi peluncuran roket.

    Pihak Palestina mengonfirmasi, korban-korban yang muncul dari serangan Israel yang katanya presisi ini adalah warga sipil. 

    Sementara IDF telah membuat kemajuan substansial di Gaza utara, tantangan baru muncul di Kota Gaza, sebelah selatan wilayah tersebut, kata Michael.

    “Mereka akan mencoba menyusun kembali dan membangun kembali kemampuan di wilayah-wilayah yang kurang kita tangani, dan kita harus waspada,” katanya dilansir  JNS. 

    Respons IDF akan mencakup pemantauan intelijen berkelanjutan dan operasi yang ditargetkan, tambahnya.

    Roket diluncurkan oleh milisi perlawanan Palestina dari Gaza ke wilayah pendudukan Israel pada Agustus 2022, silam. (khaberni/tangkap layar/kredit foto: Reuters)

    Serangan ke Wilayah Israel Akan Tetap Ada Meski Perang Berakhir

    Meskipun persenjataan milisi pembebasan Palestina berkurang, serangan roket sporadis diperkirakan masih terus berlanjut ke Israel.

    Michael menyatakan, serangan dari milisi Palestina tetap menjadi ancaman yang harus ditanggapi dengan serius oleh Israel. 

    “Bahkan satu roket yang tidak dicegat dapat menyebabkan kerusakan dan korban, seperti yang kita lihat di Sderot,” katanya. 

    “Kita perlu bersiap menghadapi serangan roket sesekali bahkan setelah perang berakhir,” ia memperingatkan. Ia menekankan bahwa kebebasan intelijen dan operasional akan memungkinkan Israel untuk mempertahankan tekanan dan menanggapi dengan cepat setiap ancaman baru.

    Dalam panggilan telepon pada tanggal 2 Januari yang diselenggarakan oleh Institut Yahudi untuk Keamanan Nasional Amerika (JINSA) yang berpusat di Washington DC, Mayor Jenderal (purn.) Amikam Norkin, mantan komandan Angkatan Udara Israel, menekankan perlunya operasi militer di Gaza, dengan menyatakan, “IDF akan melancarkan operasi militer terhadap milisi perlawanan di Gaza setiap beberapa minggu.”

    Mayjen (purn.) Yaakov Amidror, mantan penasihat keamanan nasional Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyatakan dalam panggilan yang sama, “Saya pikir kita berhasil menetralkan Hamas sebagai organisasi perlawanan militer, tetapi Hamas masih kuat di dalam Gaza.”

    Amidror menyarankan bahwa menetralkan Hamas sepenuhnya akan membutuhkan setidaknya satu tahun upaya berkelanjutan, termasuk menargetkan kepemimpinan dan infrastrukturnya.

    Amidror juga mengangkat isu tata kelola pascakonflik, dengan menegaskan, “Jika tidak relevan di dalam Gaza, kita dapat memanggil pihak ketiga untuk datang ke Gaza dan mengambil alih kendali pihak sipil. Hingga saat itu, tidak ada seorang pun [dari luar] yang siap bertanggung jawab.”

    Pada tanggal 4 Januari, unit teknik IDF mengklaim menemukan dan menghancurkan terowongan Hamas di Gaza tengah yang berisi fasilitas produksi amunisi dan bahan peledak. 

    Operasi tersebut menggarisbawahi upaya yang sedang berlangsung untuk membongkar infrastruktur produksi roket yang tersisa milik kelompok tersebut.

    Belakangan, temuan yang dilaporkan majalah Epoch  di atas, mengindikasikan kalau assessment IDF lagi lagi salah dan Hamas secara nyata kembali mampu memproduksi roketnya di dalam terowongan.

     

    (oln/khbrn/JNS/*)

  • Peringatan Terakhir Israel ke Otoritas Palestina: Tuntaskan Operasi di Jenin atau IDF Turun Tangan – Halaman all

    Peringatan Terakhir Israel ke Otoritas Palestina: Tuntaskan Operasi di Jenin atau IDF Turun Tangan – Halaman all

    Israel Keluarkan Peringatan Terakhir ke Otoritas Palestina Soal Operasi Militer di Kamp Jenin
     

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dilaporkan mengeluarkan peringatan terakhir kepada Otoritas Palestina (PA) mengenai pelaksanaan operasi militer di kamp Jenin, khaberni melaporkan, Jumat (10/1/2025).

    Ultimatum Israel ke PA itu menuntut agar laju operasi militer di Jenin, Tepi Barat dipercepat dan kemajuan nyata dibuat.

    “Jika tidak, tentara Israel akan turun tangan langsung untuk mengambil kendali,” kata laporan tersebut mengutip bunyi peringatan Israel ke PA.

    Channel 12 Israel mengungkapkan bahwa selama pembicaraan tertutup, para pejabat Israel mengatakan ke pihak Otoritas Palestina kalau operasi militer yang sedang berlangsung dianggap defensif, bukan ofensif.

    Israel menginginkan personel keamanan PA lebih agresif, yang artinya aksi represif yang ditunjukkan PA di Jenin, dianggap masih kurang galak oleh Israel.

    Israel menilai, operasi militer personel keamanan PA berjalan lambat serta belum mencapai hasil yang diinginkan.

    “Israel mendesak PA untuk meningkatkan kecepatan operasi, jika tidak, Israel tidak akan menunggu lama dan terpaksa membubarkan pasukan keamanan Palestina dan tentara Israel akan mengambil kendali,” kata laporan tersebut.

    Menurut media tersebut, pesan dari pihak Israel adalah, “Israel tidak akan menerima kerugian apa pun demi Otoritas Palestina dan operasinya di Jenin.”

    Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

    Hasil Operasi PA di Jenin

    Sejak awal operasi keamanan di kamp Jenin, juru bicara resmi Pasukan Keamanan Otoritas Palestina, Brigadir Jenderal Anwar Rajab, mengatakan kalau sejak dimulainya kampanye “Lindungi Tanah Air” di Jenin pada 14/12/2024, 3 militan terbunuh, dan 247 penjahat ditangkap, 41 di antaranya terungkap. 

    Mereka terluka saat menolak penangkapan dan bentrok dengan aparat keamanan. Dia menunjukkan bahwa personel keamanan PA menjinakkan 17 bom mobil, dan kami mengambil kendali atas 3 pabrik yang memproduksi bom dan bahan peledak.

    Channel 12 menambahkan bahwa operasi keamanan Palestina di Jenin terjadi sekitar sebulan yang lalu, setelah bertahun-tahun Otoritas Palestina tidak memiliki pijakan di sana.

    “Hamas dan Iran memanfaatkan kekosongan tersebut dan mengalirkan banyak uang ke kamp tersebut,” kata laporan media Israel tersebut.

    Sejak pertengahan Desember, operasi militer Otoritas telah maju, dipimpin oleh Unit Keamanan Nasional ke-101, yang mencakup para pejuang terampil.

    Pasukan Elite PA, yang didirikan lebih dari 15 tahun lalu, memiliki kendaraan lapis baja yang dipersenjatai senapan mesin, senjata modern, dan anjing polisi untuk mendeteksi bahan peledak.

    Kesabaran Hamas dan Faksi Milisi Palestina Sudah Habis

    Di sisi lain, sebelumnya Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, dan Brigade Al-Aqsa, dari kelompok Fatah, juga sudah mengeluarkan pernyataan bersama yang berisi ultimatum terhadap pihak Otoritas Palestina (PA).

    Mereka mengutuk tindakan yang mereka sebut “sistematis” oleh Otoritas Palestina di kamp Jenin, Tepi Barat.

    Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Aqsa mengatakan kalau pihak PA “melanggar garis merah dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah dengan sengaja dan sistematis,”.

    Faksi-faksi milisi Perlawanan Palestina itu juga menuduh PA melakukan pengepungan yang mencekik di kamp tersebut dengan mencegah akses terhadap air, listrik, dan pendidikan bagi penduduk.

    Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Aqsa menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap situasi di kamp tersebut.

    “Otoritas Palestina telah mencegah semua kebutuhan dasar yang dibutuhkan Kamp Jenin, ​​​​yang meningkatkan penderitaan para penghuninya,” kata pernyataan itu dilansir Khaberni, Selasa (7/1/2025). 

    Pasukan Keamanan Otoritas Palestina (PA) melakukan tindakan represif terhadap demonstran Palestina yang menentang pendudukan Israel di Tepi Barat. (tangkap layar BBC)

    Faksi perlawanan juga menyerukan, “setiap pejabat PA di Palestina untuk menjalankan tanggung jawabnya dan mengakhiri ketidakadilan yang menimpa kamp tersebut.”

    Dalam peringatan yang tegas, faksi milisi perlawanan Palestina menegaskan, kesabaran mereka sudah habis.

    “Jangan paksa kami mencapai titik tidak bisa kembali, yang konsekuensinya tidak diinginkan,” kata mereka.

    Al-Qassam dan Brigade Al-Aqsa juga memperingatkan kalau situasi eskalasi antar-entitas Palestina seperti ini “adalah kepentingan musuh kita bersama (Israel).

    Sebelum sampai ke fase menghancurkan, Al-Qassam dan Brigade Al-Aqsa juga menekankan kalau senjata mereka akan tetap diarahkan terhadap pendudukan Israel dan bukan terhadap entitas Palestina.

    PA Anggap Faksi Perlawanan Palestina Adalah Kriminal

    Seperti diketahui, konflik antar-entitas Palestina berkembang menjadi perang saudara di Jenin, Tepi Barat antara personel keamanan Otoritas Palestina dan kelompok milisi perlawanan, khusunya dari faksi Brigade Al-Quds, sayap militer Palestine Islamic Jihad (PIJ).

    Otoritas Palestina, dianggap kelompok milisi Perlawanan Palestina justru bertindak untuk membela kepentingan Israel dalam hal pemberangusan gerakan pembebasan Palestian dari pendudukan Israel.

    Di sisi lain, Otoritas Palestina mengklaim tindakan mereka bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah Tepi Barat, termasuk sejumlah wilayah ‘merah’ seperti Jenin, Tulkarm, dan Tubas.

    Tindakan ini diterjemahkan lewat aksi-aksi penangkapan sejumlah orang yang dianggap sebagai tokoh dan personel

    Belakangan, konflik ini berkembang hebat menjadi bentrokan langsung yang berhias baku tembak di antara entitas-Palestina tersebut.

    Dalam, bentrokan terbaru, baku tembak bahkan dilaporkan menewaskan seorang komandan milisi Brigade Jenin, sayap Brigade Al-Quds.

    Batalyon Tulkarm, cabang tempur Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan PIJ. (khaberni)

    Anggap Milisi Palestina Adalah Kriminal

    Juru bicara pasukan keamanan Otoritas Palestina Anwar Rajab mengatakan kalau mereka yang berada di Jenin bukanlah pejuang perlawanan.

    Juru bicara resmi pasukan keamanan Otoritas Palestina mengatakan itu apa yang terjadi di Jenin adalah kampanye keamanan yang menargetkan kriminal.

    “Para penjahat ini adalah mereka yang membunuh anak-anak, dan mereka yang menembak pasukan keamanan,” katanya dilansir Khaberni.

    Ia melanjutkan: “Kami mempunyai strategi, yaitu melindungi Palestina dari kehancuran.”

    “Kami bergerak di Tepi Barat dengan cara kami sendiri dan menghindari konfrontasi demi mempertahankan tujuan kami.”

    Ia menyimpulkan, “Apa yang terjadi di Gaza tidak akan terjadi di Tepi Barat, dan kami akan mencegahnya”.

    Kendaraan militer Israel berpatroli di kamp pengungsi Jenin, di Tepi Barat yang diduduki pada 29 November 2023, selama operasi militer yang sedang berlangsung di kamp tersebut. (Zain JAAFAR / AFP)

    Brigade Jenin: Kami Hanya Targetkan Israel

    Adapun Juru bicara Brigade Jenin dari Brigade Al-Quds – sayap militer Gerakan Jihad Islam – menyatakan dalam sebuah pernyataan kepada saluran satelit Al-Jazeera kalau pedoman mereka jelas, hanya menentang pendudukan.

    Pernyataan itu menunjukkan kalau mereka melakuka perlawanan terhadap entitas Israel di seluruh Tepi Barat.

    Terkait tudingan kalau mereka adalah kelompok kriminal dan bukan pejuang pembebasan Palestina, dia justru menyatakan pihak Otoritas Palestina juga melakukan kejahatan.

    “Dinas keamanan membunuh seorang pelaku Israel beberapa tahun lalu dan dua anak yang tidak bersalah,” kata dia dilansir Khaberni.

    Dia juga menunjukkan hipokrasi Otoritas Palestina di mana mereka meminta agar milisi perlawanan Palestina untuk menyerahkan diri di sisi lain meminta agar anggotanya dilindungi dari pendudukan Israel.

    “Juru bicara batalion mengatakan bahwa mereka menghormati hukum, namun dia bertanya-tanya: “Di mana hukum selama penyerbuan (oleh) pendudukan Israel?”,” kata dia dilansir Khaberni.

    Seperti dilaporkan, bentrokan kembali terjadi pada Minggu (15/12/2024), di kamp Jenin antara pasukan keamanan Palestina dan pejuang perlawanan, sebagai bagian dari operasi “Lindungi Tanah Air” yang diluncurkan oleh Otoritas Palestina.

    Operasi ini mengakibatkan terbunuhnya pemimpin Brigade Jenin, Yazid Ja’ aysa, yang sedang dikejar oleh pendudukan Israel.

     

    (oln/khbrn/*)