Jenis Media: Internasional

Heboh Pangeran Andrew Kehilangan Gelar Akibat Skandal Seks

Jakarta –

Pangeran Andrew, anak ketiga mendiang Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, akan kehilangan gelar “pangeran” dan keluar dari kediamannya di Windsor, Royal Lodge.

Dalam beberapa pekan terakhir Andrew mendapat sorotan publik terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein, seorang pelaku kejahatan seksual yang telah divonis bersalah dan meninggal dunia di Amerika Serikat.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Kamis (30/10), Kerajaan Bersatu (UK) menyatakan saudara kandung Raja Charles tersebut kini hanya akan menyandang nama Andrew Mountbatten Windsor.

Baca juga:

Andrew telah menyerahkan sejumlah gelar kebangsawanan pada awal Oktober lalu, termasuk gelar Duke of York. Langkah itu merupakan imbas dari sorotan publik terhadap kehidupan pribadinya.

Dalam memoar yang terbit setelah kematiannya, Virginia Giuffre, korban kekerasan seksual Jeffrey Epstein, mengulangi tuduhan bahwa saat masih remaja, dia pernah berhubungan seks dengan Andrew dalam tiga kesempatan terpisah. Andrew selalu membantah tuduhan tersebut.

Dalam perkembangan terbaru, keluarga mendiang Giuffre mengatakan perempuan yang tewas April lalu itu “telah menjatuhkan seorang pangeran Inggris dengan kebenaran dan keberanian luar biasanya”.

ShutterstockPangeran Andrew tinggal di Royal Lodge sejak 2004.

Sementara itu, pihak Kerajaan Bersatu menyebut Raja Charles telah memulai proses formal untuk mencabut titel, gelar kehormatan, dan penghargaan yang dipegang Andrew.

Istana Buckingham juga bilang bahwa pemberitahuan resmi telah disampaikan agar Andrew menyerahkan Royal Lodge.

Andrew akan pindah ke akomodasi pribadi di Sandringham Estate. Biaya kehidupan Andrew disebut akan didanai secara pribadi oleh Raja Charles.

“Tindakan ini dianggap perlu, meskipun Andrew terus membantah tuduhan yang ditujukan padanya,” demikian pernyataan resmi Kerajaan Bersatu.

Pihak kerajaan dalam pernyataannya juga menyatakan dukungannya bagi korban segala bentuk kekerasan.

Sementara itu, dua putri Andrew yang telah dewasa, yakni Eugenie dan Beatrice, akan tetap mempertahankan gelar kebangsawanan mereka.

Sarah Ferguson, mantan istri Andrew, akan pindah dari Royal Lodge dan akan mengatur tempat tinggalnya sendiri.

Hingga Oktober ini, Sarah masih mempertahankan gelar Duchess of York. Namun dia kembali menggunakan nama mudanya, Sarah Ferguson, setelah Andrew secara sukarela melepaskan penggunaan gelar Duke of York.

Menurut kabar yang beredar di lingkungan Istana Buckingham, keputusan mencabut gelar pangeran Andrew telah dikonsultasikan dengan pemerintah Kerajaan Bersatu di bawah pimpinan Perdana Menteri Keir Starmer.

Pemerintah UK disebut mendukung pencabutan gelar itu.

Menanggapi berita tersebut di BBC Question Time, Menteri Kebudayaan UK, Lisa Nandy, menyebut pencabutan gelar Andrew menunjukkan “dukungan yang sangat kuat kepada korban pelecehan seksual dan kejahatan seksual”.

“Ini adalah perkembangan besar dan langkah besar yang diambil oleh Raja. Saya harus mengatakan, sebagai respons awal, saya benar-benar mendukung langkah yang dia ambil,” ujar Nandy.

Getty ImagesSarah Ferguson, yang terlihat di sini bersama Andrew, juga akan pindah dari Royal Lodge.

Pencabutan gelar Andrew menandai puncak tekanan yang semakin meningkat terhadap keluarga kerajaan dalam beberapa pekan terakhir.

Skandal terkait hubungan Andrew dengan Jeffrey Epstein kembali mencuat setelah tuduhan pelecehan seksual disebut-sebut dalam memoar yang ditulis Virginia Giuffre.

Meskipun Andrew selalu membantah, surat elektronik dari tahun 2011 yang mencuat ke publik menunjukkan Andrew tetap berhubungan dengan Epstein beberapa bulan setelah dia mengklaim persahabatan mereka berakhir.

Rincian tentang pengaturan tempat tinggal Andrew juga menjadi sorotan. Muncul pertanyaan baru tentang bagaimana Andrew dapat membiayai gaya hidupnya meskipun bukan lagi anggota kerajaan yang aktif.

Andrew tinggal di Royal Lodge sejak 2004. Saat itu dia menandatangani perjanjian sewa selama 75 tahun dengan pemilik properti, Crown Estate, yang beroperasi sebagai perusahaan properti independen.

Royal Lodge, yang terdaftar sebagai bangunan bersejarah Kelas II di kompleks Windsor, dilengkapi dengan rumah tukang kebun, Chapel Lodge, rumah berukuran enam kamar tidur, dan akomodasi petugas keamanan.

Rincian bagaimana Andrew selama ini membiayai kediamannya itu terkuak setelah perjanjian sewa diungkap ke publik.

Merujuk berkas perjanjian tersebut, Andrew hanya pernah membayar sewa tahunan simbolis untuk Royal Lodge. Pembayaran itu sebenarnya tidak diperlukan berdasarkan perjanjian Andrew dengan Crown Estate, seperti dalam klausul sewa yang dilihat oleh BBC News.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Andrew membayar sejumlah besar uang tunai di muka, termasuk untuk renovasi, alih-alih membayar sewa tahunan.

Bagi pihak Kerajaan Bersatu, pengumuman pencabutan gelar Andrew adalah upaya untuk mengakhiri skandal yang melilit laki-laki berumur 65 tahun tersebut.

(ita/ita)

31/10/2025 17:26
3 Warga Australia di Bali yang Dituduh Membunuh Mulai Disidang

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Jumat, 31 Oktober 2025.

Berita utama kami hadirkan dari Bali.

Pria Australia yang diduga membunuh di Bali mulai disidang

Sidang untuk tiga pria Australia yang dituduh membunuh seorang pria asal Melbourne dalam dugaan pembunuhan berencana sudah dimulai di Bali.

Polisi menduga dua pria, Mevlut Coskun dan Paea I Middlemore Tupou, mendobrak sebuah vila di Bali, di utara Canggu, tak lama setelah tengah malam pada 13 Juni dan menembak dua warga Australia.

Zivan Radmanovic, yang berusia 32 tahun tewas dalam serangan itu, sementara Sanar Ghanim selamat.

Pria lain, Darcy Jenson, diduga merencanakan aksi tersebut dan menyediakan kendaraan dan palu godam bagi para pelaku penembakan.

Ketiga terdakwa mengenakan topeng dan diborgol saat mereka tiba di pengadilan Kamis pagi, tanpa mengatakan apa pun kepada wartawan.

Gelar Pangeran Andrew dicabut

Raja Charles akan mencabut gelar kerajaan Pangeran Andrew dan mengeluarkannya dari Royal Lodge.

Ia kini akan dikenal sebagai Andrew Mountbatten Windsor, bukan sebagai seorang pangeran.

Keluarga Virginia Roberts Giuffre telah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keputusan ini sebagai “kemenangan.”

Andrew kembali mendapat tekanan dalam beberapa pekan terakhir terkait hubungannya dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.

Ini terjadi di tengah dirilisnya memoar anumerta Giuffre, yang merinci tiga dugaan hubungan seksual dengan Andrew.

Ratusan tewas di Brasil dalam penggerebekan narkoba

Setidaknya 120 orang tewas di Rio de Janeiro setelah ribuan polisi dan tentara Brasil melancarkan penggerebekan terhadap geng pengedar narkoba pada hari Selasa.

Sekitar 2.500 polisi dan tentara yang dilengkapi dengan helikopter dan kendaraan lapis baja melancarkan penggerebekan terhadap geng Komando Merah.

Mereka memicu tembakan, yang memicu pembalasan dari anggota geng, yang diduga kemudian menargetkan polisi dengan setidaknya satu pesawat tanpa awak.

“Kami melihat orang-orang dieksekusi: ditembak di punggung, ditembak di kepala, luka tusuk, orang-orang diikat,” kata seorang aktivis lokal, Raull Santiago.

“Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya selain sebagai pembantaian.”

Latvia menarik diri dari perjanjian yang melindungi perempuan

Parlemen Latvia memberikan suara untuk keluar dari perjanjian internasional yang bertujuan memerangi kekerasan terhadap perempuan.

Ini terjadi setelah seorang mitra konservatif dalam koalisi yang berkuasa membelot untuk mendukung langkah tersebut, yang menentang perdana menteri dan presiden.

Konvensi Istanbul, yang dibentuk oleh Dewan Eropa dan ditandatangani oleh puluhan negara anggota, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan membahas berbagai bentuk kekerasan berbasis gender.

Namun, para penentang Latvia terhadap perjanjian tersebut berpendapat perjanjian tersebut memperkenalkan definisi gender yang melampaui jenis kelamin biologis.

31/10/2025 17:23
Heboh Trump Perintahkan Uji Nuklir, Wapres AS: Penting untuk Keamanan

Washington DC –

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance memberikan penjelasan setelah perintah mengejutkan Presiden Donald Trump, untuk memulai kembali uji coba nuklir AS, menuai kritikan. Vance mengatakan bahwa uji coba senjata nuklir itu penting untuk menjamin keamanan nasional.

Vance, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (31/10/2025), juga menyebut bahwa uji coba senjata nuklir akan memastikan apakah persenjataan itu benar-benar “berfungsi dengan baik”. Namun Vance tidak menjelaskan lebih detail soal jenis uji coba seperti apa yang diperintahkan Trump.

“Merupakan bagian penting dari keamanan nasional Amerika untuk memastikan bahwa persenjataan nuklir yang kita miliki benar-benar berfungsi dengan baik, dan itu merupakan bagian dari rezim pengujian,” kata Vance ketika ditanya wartawan soal Trump memerintahkan uji coba nuklir.

“Yang jelas, kita mengetahui persenjataan itu memang berfungsi dengan baik, tetapi kita harus terus memantaunya dari waktu ke waktu, dan presiden hanya ingin memastikan bahwa kita melakukannya,” ujarnya saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih pada Kamis (30/10) waktu setempat.

Dia menambahkan bahwa pernyataan Trump “sudah cukup jelas”.

Trump, pada Kamis (30/10) saat sedang berada di Korea Selatan (Korsel), secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai kembali uji coba senjata nuklir –pertama kalinya setelah moratorium selama 33 tahun.

Pengumuman itu disampaikan Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung soal nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

“Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social.

“Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

Pengumuman itu menuai reaksi keras, dengan kelompok penyintas bom atom Jepang, Nihon Hidankyo, yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024, menyebut perintah Trump itu “sama sekali tidak dapat diterima”. Mereka juga menyampaikan protes keras kepada Kedutaan Besar AS di Tokyo.

China, dalam tanggapannya, mengingatkan AS untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

Sementara Rusia lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, dengan Kremlin mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika Washington melakukannya.

Iran mengkritik langkah semacam itu sebagai langkah yang “regresif dan tidak bertanggung jawab”.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

31/10/2025 16:50
Badai Melissa Terjang Karibia, 49 Orang Tewas

Kingston –

Korban tewas akibat terjangan badai Melissa yang memicu kehancuran di negara-negara kepulauan di kawasan Karibia mencapai sedikitnya 49 orang. Jamaika dan Haiti menjadi negara terdampak paling parah badai tropis tersebut, yang kini dilaporkan bergerak menuju ke Bermuda.

Badai Melissa, seperti dilansir AFP, Jumat (31/10/2025), menghantam wilayah Jamaika dan Kuba dengan kekuatan yang sangat besar. Penduduk setempat sedang menaksir kerugian yang mereka derita akibat badai tersebut.

“Korban tewas terkonfirmasi akibat Badai Melissa kini mencapai 19 orang,” kata Menteri Informasi Jamaika, Dana Morris Dixon, saat berbicara kepada media lokal.

Dixon menambahkan bahwa korban tewas terbanyak ada di area Westmoreland dengan 9 korban tewas dan St Elizabeth dengan 8 korban tewas. Kedua wilayah itu, yang berada di bagian barat negara tersebut, menjadi wilayah yang terdampak paling parah.

Akses komunikasi dan transportasi sebagian besar masih terputus di wilayah Jamaika dan Kuba.

Di Haiti, badan pertahanan sipil negara tersebut melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat badai Melissa bertambah menjadi sedikitnya 30 orang. Sebanyak 20 orang mengalami luka-luka, dan 20 orang lainnya dilaporkan hilang.

Disebutkan juga oleh otoritas Haiti bahwa lebih dari 1.000 rumah terendam banjir, dengan sekitar 16.000 orang kini berada di tempat pengungsian.

Sementara itu, di bagian timur Kuba, yang sedang berjuang melawan krisis ekonomi terburuknya dalam beberapa dekade terakhir, warga setempat kesulitan melintasi jalanan yang tergenang air dengan rumah-rumah terendam banjir dan roboh.

Terjangan badai tersebut menghancurkan jendela-jendela, menumbangkan kabel listrik dan komunikasi seluler, serta mengoyak atap bangunan. Otoritas Kuba melaporkan sekitar 735.000 warganya telah dievakuasi, terutama di Provinsi Santiago de Cuba, Holguin, dan Guantanamo.

Banjir, menurut Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (AS) atau NHC, diperkirakan akan mereda di Bahama, meskipun genangan air masih berlanjut di Kuba, Jamaika, Haiti dan Republik Dominika.

Badai Melissa, yang merupakan salah satu yang terkuat yang pernah tercatat, menurut studi Imperial College London, menjadi empat kali lebih mungkin terjadi karena perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia.

NHC melaporkan bahwa badai tropis itu bergerak di area Bermuda pada Kamis (30/10) malam dengan kecepatan maksimum 155 kilometer per jam. Pemerintah mendesak warga setempat mengambil langkah pencegahan terhadap badai yang masih kuat tersebut.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

31/10/2025 16:20
Penyintas Bom Atom Jepang Protes Trump Soal Perintah Uji Coba Nuklir

Tokyo –

Kelompok penyintas bom atom Jepang, yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024, melontarkan protes keras terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara mengejutkan memerintahkan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir AS.

Nihon Hidankyo, kelompok penyintas bom atom Jepang, seperti dilansir AFP, Jumat (31/10/2025), menyebut perintah Trump itu “sama sekali tidak dapat diterima”.

Lebih dari 200.000 orang tewas ketika AS menjatuhkan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, selama Perang Dunia II, satu-satunya peristiwa di mana senjata nuklir digunakan dalam perang.

Para penyintas, yang disebut sebagai “hibakusha”, telah berjuang melawan trauma fisik dan psikologis selama puluhan tahun, serta stigma yang sering menyertai mereka yang menjadi korban.

Setelah Trump mengumumkan pada Kamis (30/10) bahwa dirinya telah memerintahkan Pentagon untuk memulai kembali uji coba senjata nuklir AS agar setara dengan Rusia dan China, Nihon Hidankyo mengirimkan surat protes kepada Kedutaan Besar AS di Tokyo.

“Arahan tersebut secara langsung bertentangan dengan upaya negara-negara di seluruh dunia yang memperjuangkan dunia yang damai tanpa senjata nuklir dan sama sekali tidak dapat diterima,” tegas Nihon Hidankyo dalam surat protesnya, yang salinannya diperoleh AFP pada Jumat (31/10).

Wali Kota Nagasaki, Shiro Suzuki, juga mengecam perintah Trump, yang disebutnya “menginjak-injak upaya orang-orang di seluruh dunia yang telah bersusah payah mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir”.

“Jika uji coba senjata nuklir segera dimulai, bukankah hal itu akan membuat dia (Trump-red) tidak layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian?” ucap Suzuki saat berbicara kepada wartawan, merujuk pada niat Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, untuk mencalonkan Trump meraih Nobel Perdamaian.

Hidankyo memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024 lalu, dan ketika menerima penghargaan tersebut, mereka menyerukan negara-negara untuk menghapuskan senjata nuklir.

Dua kelompok penyintas bom atom lainnya yang berbasis di Hiroshima — Kongres Hiroshima Menentang Bom A-dan-H (Hiroshima Gensuikin) dan Federasi Asosiasi Korban Bom A Prefektur Hiroshima — juga menyampaikan protes keras.

“Kami memprotes keras dan dengan tegas menuntut agar eksperimen semacam itu tidak dilakukan,” tegas kedua kelompok itu dalam pernyataan bersama.

“Sifat senjata nuklir yang tidak manusiawi terbukti dari kehancuran yang disaksikan di Hiroshima dan Nagasaki,” imbuh pernyataan bersama tersebut. Kedua kelompok itu juga mengirimkan surat protes ke Kedutaan Besar AS.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

31/10/2025 15:04
KTT APEC di Tengah Ketegangan AS dan China

Jakarta –

Perjalanan singkat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Asia pekan ini berujung pada momen paling dinanti, yakni pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping di sela-sela KTT APEC di Korea Selatan.

Hasilnya pun tak mengejutkan, AS berjanji menurunkan tarif impor, sementara Cina sepakat menindak tegas peredaran bahan kimia untuk produksi fentanil.

Trump juga menyebut Cina akan kembali membeli “jumlah yang sangat besar” kedelai dari AS, komoditas yang sempat diboikot di tengah perang dagang. Ia memuji momen itu sebagai pertemuan “luar biasa” sebelum meninggalkan Korea Selatan bahkan sebelum acara puncak KTT dimulai.

Namun, jeda ketegangan antara dua kekuatan ekonomi ini dinilai hanya bersifat sementara oleh pengamat.

“Hubungan AS dan Cina akan tetap sangat kompetitif. Meski beberapa kesepakatan kecil tercapai, negara-negara lain perlu bersiap menghadapi potensi gesekan baru,” ujar Bonnie Glaser, Direktur Program Indo-Pasifik di German Marshal Fund, kepada DW.

Gencatan senjata sementara AS dan Cina

Sejak menjabat kembali awal Januari lalu, Trump memusatkan kebijakan perdagangannya pada persaingan dengan Cina. Gelombang tarif “timbal balik” yang diumumkan saat Liberation Day pada April lalu mengguncang pasar global dan menyulitkan perencanaan rantai pasok.

Meski beberapa tarif kemudian diturunkan atau ditunda, ketegangan kembali memuncak pada Oktober ketika Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% terhadap produk Cina, setelah Beijing berencana membatasi ekspor mineral tanah jarang.

“Negosiasi perdagangan AS yang kacau, dari Cina hingga India dan Korea, membuat sekutu Asia mempertanyakan apakah AS masih memandang integrasi ekonomi sebagai aset strategis atau sekadar alat tawar,” kata Alison Szalwinski, Wakil Presiden The Asia Group, kepada DW.

Tak hanya itu, Andrew Yeo dari Brookings Institution juga menilai bahwa banyak negara kini lebih memilih memanfaatkan forum besar seperti APEC untuk menggelar pertemuan bilateral di sela-sela acara resmi. “Hal ini telah berkontribusi pada semakin tersisihnya pertemuan tingkat tinggi seperti APEC,” ujarnya.

APEC dan awal kebangkitan ekonomi Cina

Amerika Serikat menjadi salah satu pendiri APEC, forum yang dibentuk pada 1989 untuk mendorong perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Forum ini berperan besar menurunkan tarif rata-rata di kawasan, memperkuat rantai pasokan, dan mendorong investasi lintas negara.

Cina bergabung dengan APEC pada 1991, langkah penting yang menandai awal keterlibatannya dalam organisasi ekonomi internasional. Keikutsertaan ini sejalan dengan kebijakan “reformasi dan keterbukaan” yang digagas Deng Xiaoping pada akhir 1970-an, yang mendorong Cina beralih ke ekonomi pasar dan memperkuat transparansi serta modernisasi regulasi.

Langkah tersebut membuka jalan bagi keanggotaan Cina di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001, yang kemudian memicu ledakan ekspor dan menjadikan negara itu kekuatan ekonomi global.

Kini, di bawah kepemimpinan Korea Selatan sebagai tuan rumah APEC 2025, forum ini menyoroti kerja sama dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara inklusif dan berkelanjutan, serta upaya menghadapi tantangan demografis seperti penuaan penduduk dan kekurangan tenaga kerja.

Trump tinggalkan APEC dengan kesepakatan besar

Setelah pertemuan Trump dan Xi berakhir, serta kesepakatan besar dengan Jepang dan Korea Selatan tercapai lebih awal, sorotan KTT APEC mulai meredup.

Dalam kunjungan ini, Jepang dan Korea Selatan, dua mitra utama Amerika Serikat di Asia Timur, sepakat menggelontorkan investasi sekitar 900 miliar dolar AS untuk sektor energi, kecerdasan buatan, dan mineral penting di Amerika Serikat. Kesepakatan ini tercapai setelah AS melonggarkan sejumlah tarif impor yang sebelumnya dikenakan pada produk industri dari kedua negara tersebut.

Menurut Patricia Kim dari Brookings Institution, negara-negara seperti Korea Selatan kini terjepit antara AS dan Cina.

“Mereka fokus menegosiasikan kesepakatan dagang dengan AS sambil mengelola ketergantungan ekonomi pada Cina. Banyak pemerintah di kawasan memilih berhati-hati di tengah lanskap yang makin transaksional,” ujarnya.

Sekutu AS di Asia waspada hadapi ketidakpastian

Walaupun Korea Selatan dan Jepang telah menandatangani kesepakatan dengan Trump, kedua negara tampak mulai bersiasat menghadapi ketidakpastian. Di tengah kebijakan AS yang semakin transaksional, keduanya memperdalam kerja sama perdagangan dan keamanan dengan mitra regional lain untuk mengurangi ketergantungan pada AS.

“Porsi ekspor Korea Selatan dan Jepang ke AS justru menurun, meski keduanya baru saja mengumumkan kesepakatan dagang dengan AS pada Juli lalu. Namun, tidak satu pun dari keduanya mengandalkan lembaga multilateral seperti WTO atau APEC untuk menyelesaikan negosiasi dagang mereka dengan AS,” ujar Jeremy Chan, analis senior Asia Timur Laut dan Cina di Eurasia Group, kepada DW.

Hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang juga semakin intens. Sebelum bertemu Trump pada Agustus lalu, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung lebih dulu menemui Perdana Menteri Jepang saat itu, Ishiba Shigeru, di Jepang.

Dalam forum APEC, Lee dijadwalkan bertemu untuk pertama kalinya dengan Perdana Menteri Jepang yang baru, Takaichi Sanae, seorang konservatif yang kini berupaya melunakkan pandangan luar negerinya terhadap Korea Selatan. “Di dunia di mana AS semakin sulit diandalkan, Jepang dan Korea Selatan akan semakin saling membutuhkan. Diplomasi antara kedua negara kemungkinan besar akan terus berlanjut,” tambah Chan.

Apa peran APEC saat ini?

Di tengah geopolitik dunia yang semakin transaksional, forum besar seperti APEC tetap dibutuhkan sebagai ruang dialog dan diplomasi.

Meski Trump tak hadir dalam pertemuan puncak dengan para pemimpin APEC dan melakukan pertemuan dengan Xi di Kota Busan, terpisah dari lokasi utama KTT di Gyeongju, APEC tetap menyediakan wadah netral bagi pertemuan antara Amerika Serikat dan Cina di momen yang krusial.

Pertemuan tersebut menghasilkan langkah awal menuju penurunan ketegangan, termasuk rencana pembicaraan lanjutan Trump dan Xi di Beijing pada 2026.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Hani Anggraini

(ita/ita)

31/10/2025 14:56
AS Akan Uji Coba Nuklir, Iran: Tak Bertanggung Jawab!

Teheran –

Pemerintah Iran mengomentari rencana Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir, setelah instruksi mengejutkan dari Presiden Donald Trump pekan ini. Teheran mengkritik langkah semacam itu sebagai langkah yang “regresif dan tidak bertanggung jawab”.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, seperti dilansir AFP, Jumat (31/10/2025), membandingkan rencana AS untuk melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir itu dengan sikap Washington yang terus menjelek-jelekkan program nuklir Teheran, yang berulang kali diklaim untuk tujuan damai.

“Seorang bully bersenjata nuklir melanjutkan uji coba senjata atom. Bully yang sama telah menjelek-jelekkan program nuklir Iran yang damai,” sindir Araghchi dalam postingan media sosialnya.

“Pengumuman (AS) tentang dimulainya kembali uji coba nuklir merupakan langkah yang regresif dan tidak bertanggung jawab, serta merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional,” sebutnya.

Trump, pada Kamis (30/10) saat sedang berada di Korea Selatan (Korsel), secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai kembali uji coba senjata nuklir — pertama dalam 33 tahun terakhir.

Pengumuman itu disampaikan Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung soal nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

“Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social..

“Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

Pengumuman itu menuai reaksi keras China, yang mengingatkan AS untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

Rusia lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, dengan Kremlin mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika Washington melakukannya.

AS terakhir kali melakukan uji coba nuklir pada 23 September 1992, di lokasi yang sekarang disebut sebagai Nevada National Security Site. Presiden AS pada saat itu, George HW Bush, mengumumkan moratorium uji coba nuklir bawah tanah pada tahun yang sama.

Sementara Rusia pasca-Soviet tidak pernah melakukan uji coba senjata nuklir. Uni Soviet terakhir kali menguji coba senjata nuklir pada tahun 1990, sedangkan China terakhir kali melakukan uji coba semacam itu pada tahun 1996.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

31/10/2025 14:15
Gempar Trump Perintahkan Uji Coba Senjata Nuklir, Rusia Bilang Gini

Moskow –

Pemerintah Rusia memberikan reaksi hati-hati terhadap pengumuman mengejutkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal segera dimulainya kembali uji coba senjata nuklir. Otoritas Rusia mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika AS melakukannya.

Trump telah memerintahkan Pentagon untuk segera melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir setelah moratorium selama 33 tahun.

Pengumuman itu disampaikan Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

Dalam pengumumannya, Trump mengatakan “karena negara-negara lain sedang menguji program” maka AS akan “memulai uji coba senjata nuklir kita atas dasar yang sama”. Dia juga menyatakan bahwa: “Proses itu akan segera dimulai.”

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, seperti dilansir Reuters dan kantor berita TASS, Jumat (31/10/2025), mengatakan bahwa Rusia tidak memiliki informasi tentang negara mana pun yang melakukan uji coba senjata nuklir, seperti yang disebutkan Trump.

“Saat ini sedang berlaku moratorium (uji coba nuklir),” tegas Peskov.

“Dalam pernyataannya, Presiden Trump menyebutkan bahwa negara-negara lainnya sedang terlibat dalam uji coba senjata nuklir. Hingga saat ini, kami tidak mengetahui negara mana pun yang sedang melakukan uji coba tersebut,” katanya.

Rusia, kata Peskov, belum menerima pemberitahuan sebelumnya dari AS tentang perubahan posisi terkait uji coba nuklir. Saat ditanya apakah Kremlin merasa bahwa perlombaan senjata nuklir baru telah dipicu oleh pernyataan Trump, Peskov menjawab: “Tidak juga.”

Kremlin: Uji Coba Rudal-Drone Rusia Bukan Uji Coba Senjata Nuklir

Peskov menekankan bahwa uji coba rudal jelajah Burevestnik pada 21 Oktober dan drone Poseidon pada 28 Oktober, yang diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, jelas bukanlah uji coba senjata nuklir.

“Jika (Trump) dengan cara tertentu menyebut uji coba Burevestnik sebagai uji coba nuklir yang dilakukan negara lain, maka itu sama sekali tidak akurat. Semua negara terus mengembangkan sistem pertahanan mereka, tetapi ini bukan merupakan uji coba nuklir,” ujar Peskov menjelaskan.

Putin, yang memimpin negara dengan pasokan senjata nuklir terbesar di dunia, telah berulang kali mengatakan jika ada negara yang menguji coba senjata nuklir, maka Rusia juga akan melakukannya.

“Saya ingin mengingatkan kembali pernyataan Presiden Putin, yang telah diulang berkali-kali: Jika seseorang melanggar moratorium, Rusia akan bertindak sesuai dengan itu,” ucap Peskov.

Rusia pasca-Soviet tidak pernah melakukan uji coba senjata nuklir. Uni Soviet terakhir kali menguji coba nuklir pada tahun 1990, sedangkan AS terakhir kali pada tahun 1992 dan China pada tahun 1996.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

31/10/2025 13:29
Perkosa-Cabuli 2 Pria Muda, Politisi Australia Dibui 5 Tahun

New South Wales –

Hakim Australia menjatuhkan hukuman lebih dari lima tahun penjara terhadap seorang politisi yang juga mantan anggota parlemen atas tuduhan pemerkosaan dan penyerangan seksual. Tindak pemerkosaan dan penyerangan seksual itu dilakukan terhadap dua pria muda oleh politisi berusia 44 tahun tersebut.

Gareth Ward, yang merupakan politisi sayap kanan dari negara bagian New South Wales, seperti dilansir AFP, Jumat (31/10/2025), telah divonis bersalah pada Juli lalu, atas dakwaan penyerangan seksual terhadap dua pria berusia 18 tahun dan 24 tahun.

Tindak penyerangan seksual itu terjadi antara tahun 2013 hingga tahun 2015. Pelaku dan korban dalam kasus penyerangan seksual ini sama-sama berjenis kelamin laki-laki.

Ward menolak untuk mengundurkan diri dari parlemen hingga dua pekan setelah dia divonis bersalah oleh pengadilan, ketika para anggota parlemen negara bagian New South Wales akan menggelar pemungutan suara untuk mengeluarkannya dari parlemen.

Sidang putusan itu digelar di Pengadilan Distrik Parramatta Sydney pada Jumat (31/10) waktu setempat.

Hakim Kara Shead, dalam sidang putusan itu, menjatuhkan hukuman 5 tahun 9 bulan penjara terhadap Ward, atas sejumlah tindak kejahatan, yakni satu dakwaan pemerkosaan dan tiga dakwaan penyerangan tidak senonoh.

Hakim Shead, seperti dikutip surat kabar The Australian, menyebut Ward “secara sengaja dan predator” dalam menyerang korban pertama dan memanfaatkan korban kedua saat korban dalam keadaan mabuk dan “rentan”.

Dalam putusannya, seperti tertuang dalam dokumen pengadilan, hakim Shead juga menetapkan bahwa Ward tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat selama 3 tahun 9 bulan dari masa hukumannya.

Ward diperkirakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

31/10/2025 12:30
Pembantaian Massal Gelagat Munculnya Genosida Baru di Sudan?

Jakarta –

Laporan bahwa “korban sakit dan terluka dieksekusi secara kejam,” ditulis Koordinasi Komite Perlawanan Sudan (Sudanese Coordination of Resistance Committees), sebuah organisasi nonpemerintah, dua hari setelah Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) menguasai El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, Sudan.

Menurut organisasi tersebut, para milisi RSF telah membunuh hampir semua orang atau membiarkan mereka mati di Rumah Sakit Al Saudi di kota itu.

Citra satelit yang dianalisis Humanitarian Research Lab, Yale School of Public Health, mengonfirmasi bahwa sejak akhir pekan lalu muncul “kumpulan objek yang konsisten dengan ukuran tubuh manusia dan perubahan warna tanah kemerahan” di luar rumah sakit-rumah sakit di El-Fasher.

Beberapa sumber menyebut hingga 2.000 warga sipil telah tewas dalam tiga hari terakhir. Laporan dari lapangan masih sulit diperoleh karena RSF mematikan komunikasi satelit bagi penduduk.

Seorang perempuan yang berhasil melarikan diri dari El-Fasher kepada DW pada hari Rabu (29/10) mengatakan, “RSF mengambil semua yang kami miliki, mereka bahkan menggeledah pakaian dalam kami dan meninggalkan kami tanpa apa-apa — tanpa uang, tanpa ponsel.”

“Mereka melakukan uji coba militer terhadap orang-orang, dan jika mengetahui seseorang memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan urusan militer, mereka langsung dieksekusi,” tambahnya.

Konflik Sudan: Apa yang perlu diketahui

Pembunuhan massal terbaru ini merupakan eskalasi terbaru dari konflik Sudan yang meletus pada April 2023. Saat itu, Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) di bawah komando Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan RSF, pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemeti, berselisih terkait integrasi milisi ke dalam angkatan nasional.

Setelah merebut El-Fasher, kendali wilayah RSF kini mencakup Darfur dan sebagian selatan, sementara SAF menguasai ibu kota Khartoum serta wilayah utara dan tengah negara itu.

Apa kata RSF?

Organisasi kemanusiaan internasional menuntut RSF membuka koridor kemanusiaan bagi sekitar 177.000 orang yang tak bisa meninggalkan kota.

“Dengan SAF mundur, terutama warga sipil yang mendukung SAF kini mencoba melarikan diri, RSF memiliki kepentingan untuk menghina SAF dengan melampiaskan kekerasan pada warga sipil,” ujar Hager Ali, peneliti di GIGA Institute for Global and Area Studies, Jerman, kepada DW. “RSF juga berusaha menakut-nakuti warga sipil agar patuh di wilayah yang mereka kuasai.”

Pada Maret lalu, RSF dan kelompok bersenjata lain membentuk Sudan Founding Alliance (TASIS), dengan mandat membentuk “Pemerintahan Perdamaian dan Persatuan” untuk Darfur dan sebagian selatan. TASIS menegaskan di X (Twitter):

“Kami menegaskan posisi kami mengecam segala pelanggaran dan bekerja terus-menerus untuk menghentikannya. Namun perlu diluruskan: banyak video pelanggaran di media sosial adalah rekayasa dari media gerakan Islam, tentara bayaran dari pasukan gabungan, dan lainnya.”

Namun menurut Leena Badri, peneliti kebijakan Sudan, pernyataan itu tak lebih dari upaya TASIS “mendapat legitimasi politik untuk mendirikan struktur pemerintahan paralel mereka.”

RSF: Akar kekerasan dan genosida

Kedua belah pihak dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia(HAM) sepanjang konflik. Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada kedua jenderal. RSF dituduh melakukan genosida dan pelanggaran HAM berat, sementara SAF dituduh menyerang warga sipil dan menghambat transisi demokratis.

“RSF tidak lebih brutal daripada kekuatan lain di dunia. Namun perbedaannya adalah kebijakan mereka bersifat sistematis dan genosidial,” ujar Shayna Lewis, spesialis Sudan dan penasihat senior PAEMA, sebuah LSM di AS yang fokus pencegahan kekejaman.

“Pembunuhan tanpa batas pasien dan staf medis di rumah sakit adalah modus operandi RSF,” tambahnya. RSF berkembang dari milisi Janjaweed yang terkenal dengan kekerasan ekstrem di Darfur antara 2003–2005, membunuh sekitar 300.000 warga sipil yang dianggap bukan Arab, melainkan Afrika.

Posisi dunia Arab dan peran emas

Para pengamat menekankan bahwa sekutu internasional dari pihak yang bertikai menentukan apakah perang Sudan berakhir atau berlanjut. RSF diduga mendapat dukungan senjata dari Uni Emirat Arab (UEA) melalui Chad. SAF mendapat dukungan Mesir dan Qatar, sementara Arab Saudi menyatakan netral.

Darfur menjadi prioritas RSF, tidak hanya karena ini wilayah asal mereka, tetapi juga karena sumber daya penting seperti emas. Emas dibutuhkan untuk menghindari sanksi dan membeli senjata. Kedekatan Darfur dengan perbatasan Libya dan Chad memungkinkan RSF mengendalikan populasi sipil untuk mempermudah pengadaan senjata dan amunisi.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Rizki Nugraha

Lihat juga Video: Serangan Bom-Penembakan di Sudan Tewaskan 127 Orang

(ita/ita)

31/10/2025 12:00