TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Rabu (15/1/2025), memicu reaksi dari negara-negara besar dunia, termasuk Amerika Serikat (AS), Jepang, dan China.
Negara-negara tersebut dengan tegas menyatakan dukungan mereka kepada Seoul di tengah gejolak politik yang sedang berlangsung.
Gedung Putih dengan cepat mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali dukungannya yang “tegas” bagi rakyat Korea Selatan dan aliansi Korea-AS yang “kuat”.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan Washington berdiri teguh dalam mendukung rakyat Korea dan menegaskan komitmen bersama terhadap supremasi hukum.
Mereka juga menghargai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan warga Korea Selatan untuk bertindak sesuai konstitusi negara tersebut.
Selain itu, Amerika Serikat menyatakan siap bekerja sama dengan penjabat Presiden Choi dan pemerintah Korea Selatan.
Mereka menegaskan kembali kepercayaan pada kekuatan abadi Aliansi AS-ROK.
Di Jepang, Juru bicara pemerintah, Yoshimasa Hayashi, mengungkapkan Tokyo mengikuti perkembangan situasi di Korea Selatan dengan “minat yang khusus dan serius.”
Hayashi juga menekankan pentingnya hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan.
“Korea adalah tetangga penting yang dapat bersama-sama dengan Jepang mengatasi tantangan global,” katanya.
Dia menambahkan hubungan kedua negara tetap akan menjadi prioritas.
Sementara itu, China, meskipun menghindari komentar langsung mengenai penangkapan Yoon, menggarisbawahi pentingnya hubungan bilateral dengan Korea Selatan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan China tidak akan mengomentari urusan dalam negeri Korea Selatan.
Namun, dia menekankan, China dan Korea Selatan adalah tetangga penting dan mitra kerja sama yang akan terus mendorong perkembangan hubungan bilateral yang sehat dan stabil.
Setelah ditangkap, Yoon Suk Yeol menjalani interogasi yang berlangsung selama 2,5 jam pada Rabu (15/1/2025).
Yoon dihujani dengan lebih dari 200 lembar pertanyaan terkait keputusannya memberlakukan darurat militer, yang dia umumkan pada Selasa (3/12/2024).
Meskipun pihak berwenang telah menyiapkan rekaman video untuk interogasi, pemeriksaan tersebut tidak difilmkan karena Yoon menolak untuk direkam, kata seorang pejabat CIO.
Fasilitas interogasi mencakup area istirahat yang baru dibuat dengan sofa untuk menampung Yoon, demikian Kantor Berita Yonhap melaporkan.
Yoon diketahui telah diskors sejak Sabtu (14/12/2025) lalu.
Dia ditangkap dikediaman resmi presiden di Hannam-dong, Seoul pada pukul 10.33 waktu setempat.
lihat foto
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berpidato di Seoul awal minggu Desember 2024. Parlemen Korea Selatan telah memberikan suara untuk memakzulkan Yoon atas upayanya memberlakukan darurat militer awal bulan ini.
48 Jam Yoon Suk Yeol Diinterogasi
Pihak berwenang memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon Suk Yeol.
Setelah itu mereka harus mengajukan surat perintah untuk menahannya hingga 20 hari atau membebaskannya.
Saat tidak diinterogasi, Yoon akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul.
Fasilitas tersebut terletak di kota Uiwang, 22 km selatan Seoul.
“Mungkin tidak ada waktu baginya untuk pergi ke sana dalam waktu 48 jam jika interogasi berlanjut semalaman,” papar penyidik.
Berdasarkan preseden dan karena statusnya, Yoon Suk Yeol kemungkinan akan ditempatkan di sel isolasi.
Diperkirakan sel tersebut lebih besar dan lebih lengkap daripada sel tunggal standar berukuran 6,56 meter persegi.
Selama interogasi, Yoon kembali menegaskan klaimnya, penyelidikan ini ilegal.
Dalam sebuah pesan video yang dirilis setelah penangkapannya, ia mengulang pendapat, surat perintah penahanannya juga tidak sah.
Selain itu, dalam pertemuan langsung dengan penyidik, Yoon menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
Meskipun CIO memberikan bekal makan siang untuk Yoon selama proses interogasi, tidak diketahui apakah bekal tersebut dikonsumsi.
Menu Makanan Tahanan
Dikutip dari CNA, Dinas Pemasyarakatan Korea, yang mengoperasikan penjara dan pusat penahanan negara itu, mengatakan dalam peraturan dan bagian menunya, mereka menyediakan 2.500 kalori makanan per hari kepada narapidana dengan biaya sekitar 1.600 won (US$1,09) per makanan.
Menu di Pusat Penahanan Seoul termasuk makan malam sup tauge, daging sapi panggang, kimchi, lada, dan saus bungkus.
Seorang pejabat di pusat itu menolak berkomentar ketika ditanya apakah mereka berencana untuk menampung Yoon.
Proses Hukum Selanjutnya
Setelah 48 jam, penyidik harus mengajukan surat perintah penahanan resmi kepada pengadilan untuk memperpanjang penahanan selama 20 hari.
Para ahli hukum memperkirakan bahwa CIO kemungkinan akan mengajukan permohonan untuk memperpanjang penahanan tersebut jika ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan.
Jika permohonan tersebut disetujui, Yoon akan tetap ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Provinsi Gyeonggi, hingga penyelidikan lebih lanjut selesai.
Jika pengadilan menolak permohonan tersebut, Yoon akan dibebaskan.
Cetak Sejarah sebagai Presiden Pertama yang Ditangkap
Penyelidikan ini mengingatkan pada kasus mantan Presiden Park Geun-hye yang juga ditahan pada 2017.
Jika CIO mengajukan surat perintah penahanan dan pengadilan menyetujuinya, Yoon akan menghadapi penyelidikan lebih lanjut yang dapat memperpanjang masa penahanannya.
Penangkapan dan interogasi Presiden Yoon ini menandai momen bersejarah dalam politik Korea Selatan.
Yoon menjadi presiden pertama yang sedang menjabat yang ditahan di negara tersebut.
Keputusan-keputusan yang akan diambil dalam beberapa hari ke depan dapat memiliki dampak besar pada lanskap politik dan hukum negara itu.
Kronologi Pemakzulan dan Penangkapan Yoon Suk Yeol
Pada Selasa (3/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer pertama di Korea Selatan sejak 1979.
Dikutip dari Korea JoongAng Daily, Yoon menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi kelompok yang dianggap mengancam stabilitas negara, namun banyak pihak melihatnya sebagai usaha untuk mengatasi krisis politik internal.
Dalam pidatonya, Yoon mengkritik Majelis Nasional yang banyak mengajukan usulan pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.
Keputusan tersebut menuai protes besar-besaran di parlemen.
Hanya sehari setelah pengumuman, Majelis Nasional membatalkan keputusan Yoon karena dinilai berpotensi merusak demokrasi.
Parlemen kemudian mengajukan pemakzulan terhadap Yoon, menuduhnya melakukan pemberontakan dengan menghalangi hak konstitusional anggota parlemen untuk melakukan pemungutan suara.
Pemakzulan Yoon disetujui dengan suara mayoritas: 204 setuju, 85 menolak, dan 3 abstain.
Pada Jumat (3/1/2025), setelah Yoon mengabaikan tiga panggilan untuk diinterogasi, tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mencoba menangkapnya.
Upaya tersebut terhenti karena kebuntuan antara pengawal presiden dan pihak penyidik di kediaman resmi presiden.
Pada Selasa (7/1/2025), setelah negosiasi panjang, penangkapan berhasil dilakukan.
Yoon dibawa ke kantor CIO untuk interogasi dan diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul, Uiwang, Gyeonggi.
Pemerintah Korea Selatan, melalui Penjabat Presiden Choi Sang Mok, menyatakan siapa pun yang terlibat dalam kekerasan selama pelaksanaan penangkapan Yoon akan dimintai pertanggungjawaban.
Insiden ini menimbulkan ketegangan antara pihak penyidik dan Dinas Keamanan Presiden yang membangun barikade untuk menghalangi penangkapan.
Choi menekankan pentingnya menegakkan supremasi hukum dan ketertiban, serta komitmen pemerintah untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
