Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Trump-Biden Berebut Klaim, Mengaku Jadi Tokoh yang Berjasa Atas Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    Trump-Biden Berebut Klaim, Mengaku Jadi Tokoh yang Berjasa Atas Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Donald Trump saling berebut klaim, mengaku sebagai tokoh yang berjasa soal gencatan senjata di Gaza. 

    Klaim ini diperebutkan keduanya usai gencatan senjata antara Israel dan Hamas resmi diumumkan setelah memakan waktu berbulan-bulan lamanya.

    Biden mencatat kesepakatan yang disahkan sebagian besar mencerminkan kerangka proposal yang diajukan timnya pada bulan Mei lalu. 

    Ketika ditanya seorang reporter tentang siapa yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gencatan senjata dan bertanya, Biden dengan tersebum menjawab pertanyaan tersebut “Apakah itu lelucon?”

    “Rencana ini dikembangkan dan dinegosiasikan oleh tim saya. Sebagian besar akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang akan datang. Itulah sebabnya saya meminta tim saya untuk terus memberi tahu pemerintahan yang akan datang,” kata Biden mengutip dari APNews.

    Tak mau kalah dari Joe Biden, Presiden terpilih AS ke-47, Donald Trump dalam unggahan di media sosialnya mengklaim bahwa negosiasi kesepakatan senjata di Gaza merupakan terobosan terbarunya. 

    Trump mengaku bahwa pihaknya telah mengutus utusannya Steve Witkoff untuk bergabung dalam negosiasi di Timur Tengah. 

    Witkoff berada disana selama 96 jam terakhir pembicaraan menjelang kesepakatan.

    “Perjanjian gencatan senjata ini hanya dapat terjadi sebagai hasil dari Kemenangan Bersejarah kita di bulan November, karena perjanjian ini memberi isyarat kepada seluruh dunia bahwa pemerintahan saya akan mengupayakan perdamaian dan merundingkan kesepakatan untuk menjamin keselamatan semua warga Amerika, dan sekutu Amerika,” katanya.

    Aksi saling klaim antara Biden dan Trump disinyalir untuk membuat kesepakatan gencatan senjata Gaza sebagai warisan kepresidenan mereka. 

    Selama beberapa bulan ke belakang, pemerintah Biden telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani perdamaian melalui perundingan yang nyaris berhasil sebelum akhirnya gagal.

    Sementara, Trump mendapat sorotan baru-baru ini setelah memberikan peringatan “ada harga yang harus dibayar” jika gencatan senjata tidak tercapai sebelum pelantikannya pada 20 Januari 2025.

    Kapan Gencatan Senjata Israel Berlaku?

    Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata yang diharapkan akan dimulai pada 19 Januari mendatang.

    Waktu gencatan senjata ini digelar beda sehari dengan pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada 20 Januari.

    Menurut informasi yang beredar gencatan senjata ini akan terbagi dalam tiga fase, di mana fase pertama berlangsung selama 42 hari.

    Fase pertama mencakup pembebasan sandera perempuan, anak-anak, dan lansia, serta penghentian serangan hingga masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan.

    Fase kedua, bertujuan mengakhiri perang, termasuk pembebasan sandera pria oleh Hamas sebagai ganti atas dibebaskannya sejumlah tahanan Palestina dipenjara Israel.

    Fase ketiga, pemulangan jenazah maupun sisa-sisa tubuh sandera serta implementasi rencana rekonstruksi Gaza.

    Warga Gaza Sambut Gencatan Senjata

    Merespon sahnya kesepakatan gencatan senjata, ribuan warga Gaza menyambut baik kabar ini. 

    Sejumlah orang terlihat keluar ke jalan, bersorak gembira, dan berpelukan, menanti dimulainya gencatan senjata.

    Sementara segerombolan warga Gaza lainnya terlihat berkumpul dan bernyanyi bersama. 

    Beberapa orang tampak menabuh drum dan mengibarkan bendera Palestina.

    “Saya tidak percaya bahwa mimpi buruk lebih dari setahun ini akhirnya akan segera berakhir. Kami kehilangan begitu banyak nyawa, kami telah kehilangan segalanya,” kata warga Gaza City yang mengungsi di Kamp Nuseirat, Randa Sameeh, seperti dikutip AFP.
    Pemandangan serupa juga terlihat di Israel. Sejumlah keluarga para sandera tampak riang dan lega mendengar kabar gencatan senjata.

    Mereka mengatakan gencatan senjata ini merupakan “langkah maju” yang bisa membawa para sandera kembali ke rumah.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Aktor Bollywood Saif Ali Khan, Suami Kareena Kapoor, Ditikam oleh Penyusup di Rumahnya – Halaman all

    Aktor Bollywood Saif Ali Khan, Suami Kareena Kapoor, Ditikam oleh Penyusup di Rumahnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Aktor Bollywood Saif Ali Khan (54), suami dari aktris Kareena Kapoor, ditikam oleh seorang penyusup di rumahnya di daerah Bandra, Mumbai, pada Kamis (16/1/2025) dini hari.

    Dilansir Hindustan Times, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 02.30 dini hari.

    Khan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Lilavati dan menjalani operasi.

    “Telah terjadi percobaan perampokan di kediaman Saif Ali Khan,” demikian pernyataan awal dari tim humas sang aktor.

    “Saat ini ia berada di rumah sakit untuk menjalani operasi,” tambah mereka, seraya mengimbau para penggemar dan media untuk tetap bersabar.

    Seorang pejabat polisi mengungkapkan, seorang penyusup masuk ke kediaman Saif Ali Khan dan terlibat perkelahian dengan aktor tersebut.

    Beberapa anggota keluarganya juga berada di rumah pada saat kejadian.

    Khan menderita luka tusukan, namun dilaporkan sudah tidak dalam bahaya setelah menjalani operasi.

    Ketika ditanya tentang kemungkinan motif perampokan yang disebutkan tim humas Khan, seorang perwira polisi senior menolak memberikan keterangan lebih lanjut, dengan alasan penyelidikan yang masih berlangsung.

    Kareena Kapoor dan suaminya,Saif Ali Khan (Instagram Kareena Kapoor)

    Keterangan Dokter

    Mengutip BBC.com, Dr. Nitin Dange dari Rumah Sakit Lilavati, tempat Khan dirawat, berbicara kepada wartawan setelah operasi.

    Ia mengatakan, aktor tersebut mengalami cedera serius pada sumsum tulang belakang toraks akibat pisau yang tertancap di tulang belakangnya.

    “Operasi dilakukan untuk mengangkat pisau dan memperbaiki kebocoran cairan tulang belakang,” kata Dr. Dange.

    “Dua luka dalam lainnya di tangan kirinya dan satu lagi di lehernya juga diperbaiki oleh tim bedah plastik,” tambahnya.

    Masih mengutip BBC.com, Saif Ali Khan memulai debutnya di Bollywood pada tahun 1993.

    Beberapa filmnya yang populer termasuk komedi romantis seperti Dil Chahta Hai dan Kal Ho Naa Ho, serta drama aksi terbaru seperti Tanhaji dan Devara: Part 1.

    Perannya sebagai antagonis dalam Omkara, sebuah adaptasi Othello karya Shakespeare yang mendapat pujian kritikus pada tahun 2006, sangat dihargai.

    Khan berasal dari keluarga mantan Nawab yang memerintah Pataudi, sebuah negara bagian kerajaan kecil di pinggiran Delhi.

    Ia menikah dengan keluarga bintang film. Ayahnya, Mansoor Ali Khan Pataudi, adalah pemain kriket yang menjadi kapten tim India pada tahun 1960-an.

    Sementara ibunya, Sharmila Tagore, adalah aktris veteran yang telah tampil dalam film-film Hindi dan Bengali terkemuka sejak usia 14 tahun.

    Kakaknya, Soha Ali Khan, juga berakting dalam film selama beberapa tahun.

    Istri Khan, Kareena Kapoor, berasal dari keluarga aktor, sutradara, dan produser terkenal yang telah aktif di Bollywood selama hampir satu abad.

    (Tribunnews.com)

  • AS: Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump? – Halaman all

    AS: Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump? – Halaman all

    Bagi Donald Trump, 100 hari pertama masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat menawarkan peluang untuk menggariskan haluan domestik dan internasional. Dia diyakini terutama ingin memuaskan pemilih konservatif di dalam negeri, sembari memproyeksikan kekuatan AS di luar negeri.

    Kuasa lewat perintah eksekutif

    Instrumen yang menawarkan aksi cepat adalah perintah eksekutif yang berlaku tanpa perlu persetujuan Kongres. Di Amerika Serikat, perintah eksekutif atau peraturan presiden lazim dikeluarkan dalam isu keamanan nasional, kebijakan luar negeri atau sekedar regulasi.

    Setumpuk dokumen perpres diyakini sudah akan siap untuk ditandatangani sesaat setelah pelantikan Trump pada 20 Januari,

    Dalam wawancara TV di “Meet the Press” pada 8 Desember lalu, Trump membenarkan bahwa dirinya akan menandatangani “banyak” perintah eksekutif pada hari pertama. Perpres tersebut menyangkut bidang ekonomi, energi, dan keimigrasian di perbatasan dengan Meksiko.

    Perintah eksekutif bukan konstitusi, melainkan berupa instruksi kepada jajaran pemerintah, kata Dan Mallinson, seorang profesor kebijakan publik dan administrasi di Penn State Harrisburg di Pennsylvania.

    Namun begitu, kekuasaan Trump tetap “bersifat luas, termasuk janjinya untuk menutup perbatasan,” katanya kepada DW, “namun perintah lainnya hanya mengawali proses pembuatan peraturan federal yang lambat, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.”

    Deportasi massal

    Sejak awal, Trump telah terpaku pada perbatasan Meksiko dan arus migran dari selatan. Pada masa jabatan pertamanya, dia bersikeras membangun tembok perbatasan menuju Meksiko, dan memenjara migran di dalam kamp-kamp penampungan sarat pelanggaran HAM.

    Pada pemilu terakhir, menghentikan migrasi ilegal dengan mengamankan perbatasan negara menjadi salah satu isu utama yang membuat Trump terpilih kembali. Dia diyakini akan kembali menerapkan kebijakan yang mengharuskan pencari suaka untuk menunggu di Meksiko sementara klaimnya diproses.

    Bagi mereka yang sudah berada di Amerika Serikat secara ilegal, Trump merencanakan deportasi massal terbesar dalam sejarah, dengan fokus utama pada kaum kriminal, sebelum beralih ke imigran gelap lainnya.

    Meskipun ada perintah eksekutif untuk mempercepat deportasi, pelaksanaannya memerlukan waktu dan kerja sama dari lembaga lokal dan negara bagian. Belum lagi potensi gelombang gugatan hukum di setiap jenjang.

    Selain memerangi migrasi ilegal, Trump kemungkinan akan memperlambat migrasi legal, termasuk misalnya dengan mempersulit dan mempermahal biaya untuk mendapatkan izin kerja, izin tinggal tetap, dan visa. Hal ini dapat berdampak pada pekerja terampil dan calon mahasiswa asing.

    Trump juga menegaskan di acara “Meet the Press” bahwa mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran adalah prioritas Hari ke-1, jika memungkinkan, melalui tindakan eksekutif. “Kami akan mengakhirinya karena ini konyol,” katanya.

    Gagasannya itu menyaratkan perubahan mendasar pada konstitusi. Karena prinsip, bahwa siapa pun yang lahir di tanah AS adalah warga negara Amerika, tertanam dalam Amandemen ke14 UUD.

    Kenaikan tarif pada barang impor

    Perdagangan adalah area lain yang mendapat banyak perhatian dari Trump. Baru-baru ini, dia menyarankan kenaikan tarif menyeluruh sebesar 10% untuk semua jenis barang impor. Adapun Meksiko, Kanada, dan China, mitra dagang terbesar AS, akan dikenakan bea masuk yang lebih tinggi.

    “Belum jelas sejauh apa kenaikannya atau apakah hanya gertakan untuk mendorong negara lain menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan,” kata Mallinson. Namun, berdasarkan rekam jejaknya, dia meyakini Trump akan memberlakukan setidaknya beberapa tarif baru.

    Meski presiden berwenang menaikkan tarif pada kategori impor tertentu, upaya untuk menaikkan pajak secara umum akan lebih rumit. Kebijakan itu berpotensi menimbulkan kekacauan politik, dan menjaring gelombang gugatan di pengadilan.

    Selain itu, tarif dapat menambah masalah di dalam negeri. “Kemarahan atas inflasi membantu Trump memenangkan kursi kepresidenan, tetapi dia dapat kehilangan dukungan publik dengan cepat jika kebijakan ekonominya menaikkan harga atau menghambat perekonomian,” kata Mallinson.

    Tinggalkan Perjanjian Iklim Paris, untuk kedua kali

    Dekarbonisasi dan transformasi hijau belakangan menjadi medan ideologi di AS, terutama selama masa kampanye pilpres.

    Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump menarik AS dari Perjanjian Paris, yang dibuat demi mengurangi emisi karbon guna melawan perubahan iklim. Joe Biden membatalkan keputusan itu dan bergabung kembali pada hari pertamanya menjabat.

    Di masa jabatan keduanya, Trump berjanji untuk menambah penambangan minyak mentah, termasuk dengan cara fracking atau teknik stimulasi hidrolik yang berongkos lingkungan tinggi. Tidak heran, jika pemerintahannya akan menarik diri dari Perjanjian Iklim demi membuka jalan bagi penambangan baru.

    Trump tidak menganggap serius produksi energi terbarukan atau kendaraan listrik. Sikap skeptis ini dapat menyebabkan dikeluarkannya perintah eksekutif lain yang mencabut perlindungan lingkungan dan memperlambat laju proyek energi terbarukan.

    Trump harus bertindak cepat dalam menetapkan perubahan, selama masih menguasai mayoritas di kedua kamar legislatif. Pasalnya, pemilihan sela dalam dua tahun dapat mengakhiri mayoritas Partai Republik di Senat atau Kongres.

    “Presiden menjabat dengan mandat dan modal politik yang cepat berkurang,” pungkas Mallinson. “Dia tidak dapat mencalonkan diri lagi pada tahun 2028, jadi apa pun yang ingin dicapainya harus terjadi dalam satu periode.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Viral KTP China untuk Warga Taiwan, Taktik Menuju Unifikasi?

    Viral KTP China untuk Warga Taiwan, Taktik Menuju Unifikasi?

    Jakarta –

    Sebuah video dokumenter memicu kontroversi di Taiwan setelah seorang pengusaha Cina terlihat mendorong warga Taiwan mengajukan kartu identitas (atau Kartu Tanda Penduduk) Cina. Ia tampaknya tidak sadar bahwa pernyataannya akan menjadi pembicaraan publik.

    Lin Jincheng, kepala inkubator startup untuk pemuda Taiwan di Provinsi Fujian, Cina, mengatakan dalam video itu bahwa mereka yang menerima kartu identitas Cina masih bisa mempertahankan kewarganegaraan dan paspor Taiwan. Namun, hal ini melanggar hukum Taiwan.

    Video tersebut menyebutkan bahwa insentifnya adalah kemudahan akses ke pasar Cina bagi warga Taiwan. Lin menjelaskan, warga Taiwan dengan kartu identitas Cina dapat mendaftarkan perusahaan di Cina, memulai bisnis e-commerce atau lokapasar lintas negara, membeli properti, dan mengajukan pinjaman bank.

    Yun Wang, seorang profesor di Universitas Nasional Chengchi Taiwan yang fokus pada hubungan Taiwan-Cina, mengatakan kepada DW bahwa meskipun “Taiwan sangat menolak unifikasi dengan Cina, banyak warga yang tertarik mendapatkan keuntungan dari pasar Cina.”

    “Partai Komunis sangat memahami situasi ini dan memanfaatkannya dengan baik,” tambah Wang.

    Bagaimana respons otoritas Taiwan?

    Dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, otoritas Taiwan melaporkan bahwa ada kurang dari 10 orang yang dicurigai memiliki kartu identitas Cina. Jika terbukti, registrasi rumah tangga atau “household registration” mereka di Taiwan akan dicabut.

    Pemerintah Cina sendiri belum memberikan tanggapan langsung atas tuduhan ini.

    Sebagai contoh, Lin menyebut di Xiamen, sebuah kota pelabuhan di tenggara Cina, lebih dari 4.000 warga Taiwan telah mengajukan kartu identitas itu, dengan waktu tunggu hingga tiga bulan. Namun, klaim ini belum bisa diverifikasi secara independen.

    Mengapa hal ini jadi masalah bagi Taiwan?

    Video viral ini dianggap sebagai bagian kecil dari strategi “front persatuan” Cina, yang bertujuan memengaruhi kaum muda Taiwan secara politik dan mendorong mereka untuk lebih terintegrasi dengan Cina.

    Ada juga kasus lain di mana beberapa YouTuber dan influencer Taiwan diketahui menerima pengarahan dari Departemen Kerja Front Persatuan Cina untuk menyebarkan propaganda pemerintah.

    Selain itu, laporan dari Biro Keamanan Nasional Taiwan baru-baru ini menunjukkan bahwa Cina menargetkan kelompok-kelompok seperti organisasi kuil, gangster, dan veteran pensiunan di Taiwan untuk membangun jaringan mata-mata.

    Dari berbagai strategi Cina, menawarkan kartu identitas ini termasuk taktik yang cukup baru, kata Wang.

    “Dulu, ketika orang Taiwan ke Cina, mereka diperlakukan seperti orang asing. Sekarang, mereka bisa dianggap warga negara,” jelasnya.

    Namun, Wang juga mengatakan bahwa Cina mungkin khawatir Taiwan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim mata-mata ke Cina guna mengumpulkan intelijen.

    “Meskipun mereka memberikan perlakuan sebagai warga negara [untuk Taiwan], saya yakin mereka tetap waspada terhadap warga Taiwan,” tambahnya.

    Apakah Cina ‘membeli’ kolaborator?

    Chih-wei Yu, seorang profesor di Universitas Kepolisian Nasional Taiwan, mengatakan bahwa Cina sedang mencoba “membeli mitra atau kolaborator lokal” di Taiwan.

    “Mereka tidak selalu meminta orang-orang ini melakukan sesuatu setiap saat, tetapi berharap ketika dibutuhkan, mereka akan mengikuti perintah Cina,” ujarnya.

    Otoritas Taiwan baru-baru ini mengimbau warganya untuk tidak terjebak dalam perangkap ini. Cina disebut-sebut secara perlahan menarik warga Taiwan dengan tujuan “membingungkan rasa identitas dan kedaulatan nasional mereka,” sesuai pernyataan resmi yang diterjemahkan dari bahasa Mandarin.

    Sementara itu, Cina tetap diam mengenai isu ini. Namun, sebagian besar perdebatan di media sosial Cina menyebut berita ini sebagai tanda bahwa Cina semakin mendekati “unifikasi” dengan Taiwan, sebuah pulau yang memerintah sendiri tetapi diklaim sebagai bagian dari wilayah Cina.

    Meski begitu, Wang yakin bahwa pemberian kartu identitas Cina kepada warga Taiwan tidak akan banyak membantu tujuan “unifikasi” atau melemahkan identitas nasional Taiwan.

    Menurutnya, tujuan utama Cina adalah menciptakan “gesekan dan perpecahan dalam masyarakat Taiwan melalui tindakan sejumlah kecil orang” yang memiliki kartu identitas Cina.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

    Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

    Jakarta –

    Warga Palestina di Gaza merayakan kabar tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas dengan sorak-sorai dan pelukan.

    Randa Sameeh, seorang pengungsi Gaza, menyatakan kegembiraannya. “Kami kehilangan begitu banyak, ini seperti mimpi buruk yang akan segera berakhir,” ujarnya.

    Kabar kesepakatan itu diharapkan akan mengakhiri perang selama lebih dari 15 bulan yang telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina dan 1.200 warga Israel. Meski Israel memperingatkan masih ada beberapa poin yang belum terselesaikan, gencatan senjata dijadwalkan dimulai pada hari Minggu (19/01) pukul 12:15 waktu setempat.

    Kesepakatan gencatan senjata ini dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir, dengan negosiasi panjang dan alot yang berlangsung di Doha. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengonfirmasi bahwa kesepakatan itu mencakup gencatan senjata dan pembebasan 33 sandera. Ia juga menyerukan ketenangan menjelang pemberlakuan gencatan senjata tersebut.

    Presiden Israel, Isaac Herzog, mendukung kesepakatan ini sebagai langkah moral dan kemanusiaan yang penting untuk membawa kembali para sandera. Sementara itu, Hamas menyebut kesepakatan ini sebagai hasil dari “keteguhan rakyat Palestina dan perlawanan di Gaza.”

    Peran AS dan ucapan terima kasih Netanyahu

    Presiden Joe Biden mengumumkan, “gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera telah dicapai,” yang merupakan hasil dari “diplomasi gigih dan menyakitkan” Amerika Serikat. Biden juga menekankan, upaya diplomatik AS sejak Mei tahun lalu, telah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kesepakatan ini.

    “Diplomasi saya tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan hal ini,” kata Biden seraya menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai “salah satu negosiasi tersulit” dalam kariernya.

    Netanyahu memuji Trump atas komitmennya bahwa “AS akan bekerja sama dengan Israel agar Gaza tidak pernah menjadi tempat perlindungan terorisme lagi.” Netanyahu juga menyampaikan terima kasih kepada Biden atas bantuannya dalam memajukan kesepakatan pembebasan sandera.

    Pakar soroti tantangan besar dalam proses gencatan senjata

    “Bagian paling menantang dari kesepakatan gencatan senjata Gaza adalah pelaksanaan tahap kedua,” kata analis kontra-terorisme Hans-Jakob Schindler. Tantangan ini mencakup pembebasan sisa sandera, penarikan tentara Israel dari sebagian besar Gaza, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. “Jika tidak ada pihak yang mengambil alih, kemungkinan besar Hamas akan kembali berkuasa. Selain itu, pembangunan kembali Gaza dan menciptakan gencatan senjata berkelanjutan menjadi tantangan besar,” ujar Schindler.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel yang berasal dari kubu sayap kanan, Bezalel Smotrich, menentang kesepakatan ini, dan menyebutnya “berbahaya” bagi keamanan Israel. Ia menilai kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata dapat merugikan negara. Kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan pemungutan suara diperkirakan berlangsung pada Kamis (16/01).

    Militer Israel telah menamai misinya untuk memulangkan sandera sebagai “Wings of Freedom,” namun Netanyahu belum memberikan pengumuman resmi hingga detail akhir disepakati.

    Bagaimana respons global?

    Pemimpin Mesir Abdel Fattah el-Sissi menegaskan pentingnya percepatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, menyebut gencatan senjata sebagai hasil dari “upaya berat selama lebih dari setahun oleh Mesir, Qatar, dan AS.” Ia juga menyatakan, koordinasi pembukaan kembali perbatasan Rafah untuk penyaluran bantuan sedang berlangsung.

    ICRC menyatakan siap membantu pelaksanaan kesepakatan. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric, mengatakan: “Kami siap memfasilitasi operasi pembebasan sebagaimana disepakati para pihak yang berunding, agar sandera dan tahanan bisa kembali ke rumah.” Ia juga menegaskan perlunya komitmen politik untuk “mengutamakan kemanusiaan dan menghormati aturan perang.”

    Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan: “Gencatan senjata ini harus menghilangkan hambatan besar keamanan dan politik untuk memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan yang sangat mendesak.” UNICEF menambahkan bahwa kesepakatan ini “sangat terlambat,” mengingat dampak perang yang telah menewaskan lebih dari 14.500 anak di Gaza.

    Para pemimpin Eropa menyambut baik kesepakatan ini. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutnya sebagai “harapan bagi seluruh kawasan.” Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta kesepakatan dilaksanakan “secara konsekuen,” sementara PM Inggris Keir Starmer menyatakan: “Setelah bulan-bulan pertumpahan darah yang menghancurkan, ini adalah berita yang sudah lama dinantikan oleh rakyat Israel dan Palestina.”

    rs/gtp/as (AFP, Reuters, AP, dpa)

    (ita/ita)

  • PIJ: Perlawanan Palestina Harus Tetap Siaga, Pastikan Gencatan Senjata Terlaksana – Halaman all

    PIJ: Perlawanan Palestina Harus Tetap Siaga, Pastikan Gencatan Senjata Terlaksana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ) memuji pengumuman kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Menurut PIJ, Palestina berhasil mengamankan ‘kesepakatan yang bermartabat’ untuk mengakhiri agresi Israel di Gaza.

    “Hari ini, rakyat dan perlawanan kita memberlakukan perjanjian yang bermartabat untuk menghentikan agresi, memastikan penarikan pasukan, dan melaksanakan pertukaran tahanan yang terhormat, yang dimungkinkan oleh ketangguhan legendaris mereka dan para pejuang pemberani kita,” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    PIJ menekankan komitmennya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam melayani kebutuhan warga Palestina, khususnya di Jalur Gaza. 

    Meski begitu, PIJ juga meminta agar kelompok perlawanan untuk tetap waspada dalam masa gencatan senjata ini.

    “Perlawanan akan tetap waspada untuk memastikan implementasi penuh perjanjian ini,” ujar pernyataan resmi tersebut, dikutip dari Al Mayadeen.

    Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian telah tercapai, kesiapsiagaan tetap menjadi prioritas utama demi menjaga keamanan dan keberlangsungan perdamaian.

    Selain itu, PIJ menyampaikan penghormatan mendalam kepada seluruh rakyat Palestina, baik yang berada di Jalur Gaza maupun diaspora di luar negeri.

    Penghormatan serupa juga diberikan kepada para pejuang perlawanan yang setia mendukung perjuangan rakyat Palestina dari waktu ke waktu. 

    Dukungan ini, menurut PIJ, adalah bukti solidaritas yang menguatkan semangat perlawanan.

    Pernyataan ini juga diiringi ucapan terima kasih kepada Qatar dan Mesir atas peran penting mereka dalam menengahi proses perjanjian gencatan senjata.

    Perdana Menteri Qatar sekaligus Menteri Luar Negeri, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengumumkan keberhasilan upaya mediasi tersebut dalam konferensi pers. 

    Ia mengonfirmasi bahwa pihak Palestina dan Israel telah menyetujui persyaratan gencatan senjata yang akan mulai diberlakukan pada Minggu, 19 Januari.

    Kesepakatan itu mencakup pertukaran tahanan dan ketenangan berkelanjutan, yang bertujuan untuk gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

    Al Thani mengatakan perjanjian tersebut terdiri dari tiga tahap, dimulai hari Minggu dengan tahap pertama selama 42 hari.

    Kesepakatan Gencatan Senjata

    Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar telah mengumumkan kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran di Gaza. 

    Kesepakatan ini mencakup pembebasan sandera dan penarikan bertahap pasukan Israel dari daerah kantong tersebut.

    Kesepakatan gencatan senjata ini berlaku selama enam minggu dan mulai berlaku pada Minggu, 19 Januari 2025

    Berikut rincian kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas:

    1. Pertukaran Tahanan dan Sandera

    Israel akan membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera Israel, dan 50 tahanan Palestina lainnya untuk setiap tentara wanita Israel yang ditahan di Gaza.

    Untuk tahapan ini, yang akan menjadi prioritas adalah sandera perempuan dan mereka yang berusia di bawah 19 tahun, dikutip dari Al-Arabiya.

    Dalam 42 hari pertama kesepakatan, 33 warga Israel diperkirakan akan dibebaskan.

    Sebagai informasi, jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan bisa mencapai 1.650.

    2. Negosiasi tentang Koridor Philadelphia

    Israel akan secara bertahap menarik diri dari Koridor Netzarim dan Philadelphi.

    Awalnya, Israel menginginkan peran pengawasan di Koridor Philadelphia, tetapi permintaan ini ditolak dalam kesepakatan akhir.

    Tuntutan Israel untuk perwakilan tetap di Penyeberangan Rafah juga tidak diterima.

    3. Fase Kedua

    Negosiasi untuk tahap kedua kesepakatan akan dimulai pada hari keenam belas gencatan senjata.

    Tahap ini mencakup pembebasan semua sandera yang tersisa dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    4. Bantuan Kemanusiaan

    Sebanyak 600 truk bantuan kemanusiaan akan memasuki Gaza setiap hari selama periode enam minggu gencatan senjata.

    Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyambut baik kesepakatan ini dan menekankan pentingnya menghilangkan hambatan dalam pengiriman bantuan.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Gencatan Senjata di Gaza

  • Iran Puji Gencatan Senjata di Gaza: Kekalahan Bagi Israel!

    Iran Puji Gencatan Senjata di Gaza: Kekalahan Bagi Israel!

    Jakarta –

    Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada hari Kamis (16/1) memuji “perlawanan” rakyat Palestina setelah kesepakatan gencatan senjata di Gaza antara Israel dan kelompok Hamas diumumkan.

    “Hari ini, dunia menyadari bahwa kesabaran rakyat Gaza dan kegigihan perlawanan Palestina memaksa rezim Zionis mundur,” demikian sebuah postingan di akun Khamenei di media sosial X, seraya menambahkan bahwa Israel “dikalahkan”.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2025), Garda Revolusi Iran juga menyambut kesepakatan gencatan senjata di Gaza tersebut. Garda menyebut kesepakatan tersebut sebagai “kemenangan” bagi Palestina dan “kekalahan” bagi Israel.

    “Akhir perang dan pemberlakuan gencatan senjata… adalah kemenangan yang jelas dan kemenangan besar bagi Palestina dan kekalahan yang lebih besar bagi rezim Zionis yang mengerikan,” kata Korps Garda Revolusi Islam dalam sebuah pernyataan.

    Juru bicara parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf juga menyambut baik kesepakatan yang “membuat rezim Zionis gagal dalam mencapai tujuan strategisnya.”

    Ia menyerukan “tindakan untuk menghukum rezim kriminal dan menyembuhkan luka bangsa Palestina.”

    Sebelumnya Pada hari Rabu (15/1), Qatar dan Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas.

  • Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya? – Halaman all

    Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas dan Israel akhirnya mencapai kata sepakat atas gencatan senjata di Gaza setelah 15 bulan berperang.

    Kesepakatan gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025) mendatang.

    Meski telah mencapai kata sepakat, namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan masih dalam tahap pengerjaan.

    Akan tetapi, Netanyahu berterima kasih kepada Presiden AS, Joe Biden karena telah “mempromosikan” kesepakatan itu.

    Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Hamas dan Israel damai?

    Setelah Hamas dan Israel sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, ada beberapa rencana pascaperang di Gaza.

    Rencana pascaperang di Gaza ini sempat diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken pada Selasa (14/1/2025) lalu.

    Dalam pernyataan publik terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri, Blinken berusaha membela kebijakan pemerintahan Biden terkait Gaza – sebuah kebijakan yang telah menuai kritik tajam dari sejumlah anggota parlemen Demokrat dan pejabat AS saat ini dan sebelumnya, serta organisasi hak asasi manusia yang mengatakan Israel melakukan genosida.

    Dalam pidatonya, diplomat tinggi AS itu mengakui adanya perpecahan mendalam atas kebijakan pemerintah di Gaza.

    “Saya berharap dapat berdiri di sini hari ini dan memberi tahu Anda dengan pasti bahwa kami telah mengambil setiap keputusan dengan benar. Saya tidak bisa,” kata Blinken, dikutip dari CNN.

    “Saya berharap dapat memberi tahu Anda bahwa para pemimpin di kawasan ini selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan mereka sendiri.”

    “Namun, mereka tidak melakukannya,” lanjutnya.

    Blinken mengatakan rencana tersebut akan mengharuskan “semua pihak untuk mengumpulkan kemauan politik untuk membuat keputusan yang sulit, untuk membuat kompromi yang sulit”.

    Hal itu, ujar Blinken, termasuk reformasi dari Otoritas Palestina (PA) dan penerimaan oleh pemerintah Israel atas aturan PA atas negara Palestina yang bersatu.

    “Kami percaya bahwa Otoritas Palestina harus mengundang mitra internasional untuk membantu mendirikan dan menjalankan pemerintahan sementara yang bertanggung jawab atas sektor-sektor sipil utama di Gaza, seperti perbankan, air, energi, kesehatan, koordinasi sipil dengan Israel,” jelas Blinken.

    Blinken mengatakan bahwa pemerintahan sementara akan mencakup warga Palestina dari Gaza dan anggota PA.

    “Mereka akan menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pemerintahan PA yang telah direformasi sepenuhnya segera setelah memungkinkan,” katanya.

    Tanpa menyebut nama negara tertentu, Blinken mengatakan bahwa “beberapa mitra AS telah menyatakan kesediaan mereka untuk menyumbangkan pasukan dan polisi untuk misi tersebut”.

    “Tetapi jika dan hanya jika disepakati bahwa Gaza dan Tepi Barat disatukan kembali di bawah PA yang direformasi sebagai bagian dari jalan menuju negara Palestina yang merdeka,” ujar Blinken.

    Blinken mengatakan bahwa jalur tersebut harus “terikat waktu” dan “berdasarkan kondisi,” dan mengatakan bahwa “prinsip-prinsip tersebut saling memperkuat”.

    “Terbatas waktu, karena tidak seorang pun akan percaya atau menerima proses yang tidak ada habisnya,” katanya.

    “Berdasarkan kondisi karena meskipun warga Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, hak tersebut disertai dengan tanggung jawab.”

    “Tidak seorang pun boleh mengharapkan Israel untuk menerima negara Palestina yang dipimpin oleh Hamas atau ekstremis lainnya,” ungkap Blinken.

    Diplomat tertinggi AS itu mengangkat prospek kesepakatan normalisasi Israel-Saudi yang sulit dipahami sebagai “peluang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah lama dicari yakni integrasi Israel yang lebih besar di kawasan tersebut”.

    Blinken menyetujui ekstremisme pejabat sayap kanan Israel seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

    “Israel harus meninggalkan mitos bahwa mereka dapat melakukan aneksasi de facto tanpa biaya dan konsekuensi bagi demokrasi Israel, kedudukannya, dan keamanannya.”

    “Kami sungguh berharap para pihak akan siap untuk membuat pilihan sulit di masa mendatang, namun, kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa hingga saat ini, mereka gagal membuat keputusan sulit atau bertindak dengan cara yang membuat kesepakatan dan perdamaian jangka panjang semakin sulit dicapai,” lanjutnya.

    Pemerintah Israel, kata Blinken, secara sistematis telah merusak kapasitas dan legitimasi satu-satunya alternatif yang layak bagi Hamas, yakni Otoritas Palestina.

    Blinken mengungkapkan bahwa Israel terus menahan pendapatan pajak PA yang dikumpulkannya atas nama Palestina, dana yang merupakan milik Palestina dan yang dibutuhkan PA untuk membayar orang-orang yang menyediakan layanan penting.

    “Israel memperluas permukiman resmi dan menasionalisasi tanah dengan kecepatan lebih cepat daripada sebelumnya dalam satu dekade terakhir, sambil menutup mata terhadap pertumbuhan permukiman ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    “Serangan kekerasan oleh pemukim ekstremis terhadap warga sipil Palestina telah mencapai rekor tertinggi,” ungkap Blinken.

    Tangisan Warga Gaza

    Setelah Hamas dan Israel sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, warga di Jalur Gaza bersorak sambil menangis kegirangan.

    “Saya bahagia, ya, saya menangis, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan,” kata salah seorang warga Gaza, Ghada, dikutip dari Middle East Monitor.

    “Kami terlahir kembali, dengan setiap jam penundaan, Israel melakukan pembantaian baru, saya harap semuanya segera berakhir,” lanjut Ghada.

    Para pemuda menabuh rebana, meniup terompet, dan menari di jalan di Khan Yunis di bagian selatan daerah kantong tersebut beberapa menit setelah mendengar berita tentang perjanjian yang dicapai di Ibu Kota Qatar, Doha.

    Kesepakatan tersebut, yang belum diumumkan secara resmi, menguraikan fase gencatan senjata awal selama enam minggu dan mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.

    Kesepakatan itu juga mengatur pembebasan sandera yang ditahan Hamas dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan Israel, kata seorang pejabat yang diberi pengarahan mengenai negosiasi tersebut kepada Reuters.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Iran Puji Gencatan Senjata di Gaza: Kekalahan Bagi Israel!

    Kabinet Israel Akan Setujui Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta –

    Kabinet Israel dijadwalkan akan bertemu pada Kamis (16/1) untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas dan pembebasan sandera di Gaza. Ini dilakukan sehari setelah mediator mengumumkan kesepakatan gencatan senjata yang diharapkan akan mengarah pada akhir permanen perang Gaza.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2025), gencatan senjata akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/1) dan melibatkan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina. Setelah itu persyaratan kesepakatan perdamaian yang lebih luas akan diselesaikan, kata pemerintah Qatar selaku mediator gencatan senjata.

    Ini akan mengakhiri negosiasi yang sia-sia selama berbulan-bulan untuk mengakhiri perang paling mematikan dalam sejarah Gaza tersebut. Gencatan senjata ini diharapkan akan menghentikan permusuhan Hamas dan Israel, hanya beberapa hari sebelum pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dengan Presiden AS Joe Biden dan Trump pada hari Rabu (15/1). Kantor Netanyahu mengatakan bahwa dalam pembicaraan tersebut, Netanyahu berterima kasih atas bantuan mereka untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata itu.

    Presiden Israel Isaac Herzog, yang memegang peran seremonial, mengatakan kesepakatan itu adalah “langkah yang tepat” untuk membawa kembali para sandera yang ditawan selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Para demonstran di Tel Aviv, Israel yang menyerukan pembebasan para sandera bersukacita saat berita tentang kesepakatan itu menyebar. Ribuan orang di seluruh Gaza juga merayakan kesepakatan tersebut.

    Kelompok Hamas mengatakan gencatan senjata tersebut adalah “hasil dari keteguhan legendaris rakyat Palestina yang hebat dan perlawanan gagah berani kami di Jalur Gaza”.

    (ita/ita)

  • Gempar Bintang Bollywood Saif Ali Khan Ditikam Berulang Kali di Rumahnya

    Gempar Bintang Bollywood Saif Ali Khan Ditikam Berulang Kali di Rumahnya

    Jakarta –

    Bintang Bollywood India, Saif Ali Khan menjalani operasi pada hari Kamis (16/1), setelah ia berulang kali ditikam dalam sebuah perampokan di rumahnya di kota Mumbai.

    Khan, 54, yang telah muncul dalam lebih dari 70 film dan serial televisi, menikah dengan bintang top Kareena Kapoor.

    “Ada percobaan perampokan di kediaman Tuan Saif Ali Khan,” kata tim humas Khan, seraya mendesak “para penggemar untuk bersabar”.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2025), Kapoor mengatakan kepada media lokal bahwa “Saif mengalami cedera di lengannya dan kini dirawat di rumah sakit”.

    “Anggota keluarga lainnya baik-baik saja,” tambahnya.

    Khan adalah putra dari mantan kapten kriket India Mansur Ali Khan Pataudi, dan aktris Bollywood Sharmila Tagore.

    Kredit aktingnya termasuk film hit tahun 2001 Dil Chahta Hai, dan serial kriminal Netflix populer, Sacred Games.

    Kantor berita Press Trust of India menyiarkan gambar polisi yang melakukan pemeriksaan forensik di kediaman Khan di Mumbai.

    (ita/ita)