Jenis Media: Internasional

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Perayaan Kemerdekaan India di New Delhi, 352 TNI Akan Ikut Lakukan Defile – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke India, dan hadir sebagai chief guest atau tamu utama perayaan Hari Republik India pada 24-26 Januari 2025.

Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan kunjungan Prabowo ini dalam rangka menguatkan kemitraan komprehensif strategis antar kedua negara yang dibentuk pada 2018.

Adapun kehadiran Prabowo akan disambut dengan upacara penyambutan dari Presiden India, Droupadi Murmu di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan.

Prabowo dan PM India juya akan melakukan pertemuan bilateral pada 25 Januari 2025. Setelahnya, Prabowo dijadwalkan ikut melakukan penghormatan kepada Mahatma Gandhi di Raj Ghat.

“Presiden juga akan dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke Raj Ghat dalam rangka melakukan penghormatan kepada Mahatma Gandhi,” kata Kemlu RI dalam keterangan resminya, Sabtu (18/1/2025).

Prabowo dan Narendra Modi juga akan menyaksikan pertukaran nota kesepahaman antara pemerintah kedua negara di sejumlah sektor seperti kesehatan, budaya, pendidikan, keamanan dan keselamatan maritim, dan obat- obatan tradisional.

Kemudian pada 26 Januari 2025, Prabowo akan menghadiri upacara perayaan HUT India ke-76. Prabowo menjadi presiden keempat yang diundang sebagai tamu utama.

Dalam kesempatan itu, 352 personel TNI ikut memeriahkan parade peringatan Hari Republik India lewat pertunjukan defile dan marching band.

“Kunjungan Presiden Indonesia ke India menegaskan penguatan serta perluasan kerja sama strategis antara Indonesia dan India, khususnya di sektor ekonomi, pertahanan, maritim, sejak kedua negara telah sepakat untuk menjadi Mitra Komprehensif Strategis di tahun 2018,” ucap Kemlu RI.

18/01/2025 13:57
Gencatan Senjata Gaza: Nasib di Tangan Donald Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Analis politik di Middle East Institute, Washington DC, Hassan Mneimneh, mengungkapkan bahwa nasib kesepakatan gencatan senjata di Gaza kini berada di tangan Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump.

Mneimneh menilai bahwa keberanian dan sifat Trump yang tidak dapat diprediksi dapat memicu penafsiran ulang terhadap perjanjian gencatan senjata pada tahap kedua dan ketiga.

“Sifat Donald Trump yang tidak dapat diprediksi akan menentukan apakah pertempuran akan dilanjutkan,” kata Mneimneh, Jumat (17/1/2025), dikutip dari Al Jazeera.

Mneimneh juga mencatat bahwa meskipun Trump menginginkan perdamaian, ia menekankan bahwa kemenangan Israel dibutuhkan untuk mencapainya.

Kesepakatan Gencatan Senjata

Pada Sabtu, 18 Januari 2025, Kabinet Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang bertujuan membebaskan puluhan sandera dan menghentikan perang selama 15 bulan dengan Hamas.

Kesepakatan ini membawa kedua pihak selangkah lebih dekat untuk mengakhiri pertempuran paling mematikan dan merusak.

Pemerintah Israel mengumumkan persetujuan tersebut setelah pukul 1 dini hari waktu Yerusalem, dan gencatan senjata akan mulai berlaku pada hari Minggu.

Rapat Kabinet yang berlangsung berjam-jam ini dilakukan jauh setelah dimulainya hari Sabat Yahudi, menunjukkan pentingnya momen tersebut.

Pembebasan Sandera dan Tahanan

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memerintahkan satuan tugas khusus untuk bersiap menerima 33 sandera, yang terdiri dari perempuan, anak-anak, laki-laki di atas 50 tahun, serta orang sakit atau terluka.

Hamas setuju untuk membebaskan tiga sandera perempuan pada hari pertama kesepakatan, dengan 26 sandera lainnya akan dibebaskan selama lima minggu ke depan.

Kementerian Kehakiman Israel juga menerbitkan daftar lebih dari 700 orang yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan tersebut.

Pembebasan ini tidak akan dimulai sebelum pukul 4 sore waktu setempat pada hari Minggu.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

18/01/2025 13:13
Israel Akan Bebaskan 737 Tahanan Palestina di Fase Pertama Gencatan Gaza

Tel Aviv –

Otoritas Israel mengumumkan sebanyak 737 tahanan Palestina akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza. Terdapat anggota parlemen Palestina dan pemimpin sayap bersenjata kelompok Fatah di antara tahanan yang akan dibebaskan tersebut.

Kementerian Kehakiman Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), mengumumkan bahwa “pemerintah menyetujui pembebasan 737 tahanan” yang saat ini berada dalam penahanan dinas penjara Israel.

Pengumuman ini disampaikan setelah kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu merilis pernyataan yang mengumumkan kabinet pemerintahan Israel telah menyetujui perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera usai menggelar rapat selama berjam-jam pada Sabtu (18/1) pagi waktu setempat.

Kementerian Kehakiman Israel merilis nama-nama tahanan, baik pria, wanita maupun anak-anak, yang disebutkan tidak akan dibebaskan sebelum Minggu (19/1) sore, sekitar pukul 16.00 waktu setempat.

Otoritas Tel Aviv sebelumnya merilis nama 95 tahanan Palestina, kebanyakan tahanan wanita, yang akan dibebaskan sebagai pertukaran dengan para sandera Israel yang dibebaskan Hamas di Jalur Gaza selama gencatan senjata berlangsung nantinya.

Di antara tahanan yang akan dibebaskan adalah Zakaria Zubeidi yang merupakan kepala sayap bersenjata Fatah, partai pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Zubeidi pernah kabur dari penjara Gilboa, Israel, bersama lima warga Palestina lainnya tahun 2021, yang memicu perburuan selama berhari-hari dan sosoknya dipuji warga Palestina sebagai pahlawan.

Tahanan yang juga akan dibebaskan adalah Khalida Jarar, seorang anggota parlemen sayap kiri Palestina yang beberapa kali ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh Israel. Jarar merupakan anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina, kelompok yang ditetapkan sebagai “organisasi teroris” oleh Israel, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa.

18/01/2025 12:57
Gencatan Senjata Israel-Hamas Mulai Besok, Houthi Setop Operasi Militer jika Agresi di Gaza Berhenti – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Gencatan senjata di Jalur Gaza direncanakan dimulai pada Minggu (19/1/2025).

Menjelang gencatan senjata di Gaza, kelompok Houthi yang berbasis di Yaman, menyampaikan rencana operasi militernya terhadap Israel.

Mohammed al-Bukhaiti, anggota biro politik Houthi, mengatakan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas “mengakhiri perang tetapi tidak mengakhiri konflik”.

Sejak November 2023, Houthi telah memprotes perang Israel di Gaza dengan meluncurkan serangan rudal dan pesawat tak berawak ke Tel Aviv.

Houthi juga menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden.

“Peran Yaman dalam mendukung Gaza efektif dan menentukan karena ia telah mencekik musuh dan sekutunya serta merugikan mereka banyak hal, jadi kami perkirakan permusuhan terhadapnya akan terus berlanjut dengan cara yang berbeda,” kata Mohammed al-Bukhaiti, Jumat (17/1/2025), dilansir Al Jazeera.

“Kami menegaskan bahwa operasi militer kami akan berhenti ketika agresi berhenti, dan bahwa kebebasan navigasi adalah hak umum bagi semua negara dan bukan hak selektif bagi siapa pun,” tambahnya.

Sementara itu, Kabinet Israel telah menyetujui kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza yang akan membebaskan puluhan sandera yang ditawan di sana dan menghentikan perang selama 15 bulan dengan Hamas.

Hal itu membuat kedua pihak selangkah lebih dekat untuk mengakhiri pertempuran.

Gencatan Senjata Harus Dimulai Sesuai Rencana

Gencatan senjata di Jalur Gaza harus dimulai pada Minggu (19/1/2025) sesuai rencana, meskipun para negosiator perlu menyelesaikan ‘masalah’ di menit-menit terakhir.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken.

“Tidak mengherankan bahwa dalam proses dan negosiasi yang sangat menantang dan menegangkan ini, Anda mungkin mendapatkan jalan keluar yang longgar,” kata Antony Blinken dalam konferensi pers di Washington, Kamis (16/1/2025), dikutip dari Arab News.

“Kami sedang menyelesaikan jalan keluar yang longgar itu saat kita berbicara,” sambungnya.

Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan para pihak membuat kemajuan yang baik dalam menyelesaikan hambatan-hambatan di menit-menit terakhir.

“Saya pikir kita akan baik-baik saja,” kata pejabat itu kepada Reuters.

Sebelumnya pejabat itu mengatakan, satu-satunya perselisihan yang tersisa adalah mengenai identitas beberapa tahanan yang ingin dibebaskan Hamas.

Utusan Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump berada di Doha dengan mediator Mesir dan Qatar yang bekerja untuk menyelesaikannya, kata pejabat itu.

Tahap Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Tahap Pertama

Tahap pertama dimulai pada Minggu (19/1/2025), menurut mediator Qatar.

Diberitakan AP News, berikut ini hal-hal terkait kesepakatan gencatan senjata:

Penghentian pertempuran selama enam minggu akan dimulai, membuka negosiasi untuk mengakhiri perang.
Sebanyak 33 dari hampir 100 sandera akan dibebaskan selama periode tersebut, meskipun tidak jelas apakah lebih dari separuhnya masih hidup.
Amerika Serikat mengatakan fase ini juga mencakup penarikan pasukan Israel dari daerah berpenduduk padat di Gaza. Itu akan memungkinkan banyak warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah-rumah mereka yang tersisa. Banyak lingkungan telah hancur menjadi puing-puing.
Bantuan kemanusiaan akan melonjak, dengan ratusan truk memasuki Gaza setiap hari.
Rincian akhir yang masih dikerjakan termasuk daftar ratusan tahanan Palestina yang akan dibebaskan.

Tahap Kedua

Tahap kedua lebih sulit, berikut rinciannya:

Negosiasi untuk fase ini akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata.
Tahap ini akan mencakup pembebasan semua sandera yang masih hidup, termasuk tentara pria.
Pasukan Israel akan mundur dari Jalur Gaza.
Namun, Israel mengatakan tidak akan menyetujui penarikan penuh sampai kemampuan militer dan politik Hamas dihilangkan.
Hamas mengatakan pihaknya tidak akan menyerahkan sandera terakhir sampai Israel menarik semua pasukannya.

Tahap Ketiga

Tahap ketiga menyerukan pemulangan jenazah para sandera yang masih berada di Gaza dan dimulainya pembangunan kembali besar-besaran di Gaza, yang masih harus dibangun kembali selama puluhan tahun.

Belum jelas pula siapa yang akan menanggung biayanya.

Ilustrasi – Tank Pasukan Israel di wilayah Gaza Utara dalam operasi militer darat di wilayah kantung Palestina tersebut. (khaberni/tangkap layar)

Diketahui, kesepakatan gencatan senjata muncul pada Rabu (15/1/2025) setelah mediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS untuk menghentikan perang di Gaza.

Kesepakatan tersebut menguraikan gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap.

Puluhan sandera yang ditawan oleh Hamas akan dibebaskan sebagai ganti ratusan tahanan Palestina yang ditahan di Israel.

Hal ini membuka jalan bagi lonjakan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, tempat mayoritas penduduk telah mengungsi, menghadapi kelaparan, penyakit, dan kedinginan.

Deretan truk bantuan berbaris di kota perbatasan Mesir, El-Arish, menunggu untuk menyeberang ke Gaza, setelah perbatasan dibuka kembali.

Perdamaian juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas di Timur Tengah, termasuk mengakhiri gangguan terhadap perdagangan global dari gerakan Houthi Yaman yang berpihak pada Iran yang telah menyerang kapal-kapal di Laut Merah.

Pemimpin gerakan tersebut, Abdul Malik Al-Houthi, mengatakan kelompoknya akan memantau gencatan senjata dan melanjutkan serangan jika dilanggar.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan sebanyak 46.876 warga Palestina dan melukai 110.642 orang sejak 7 Oktober 2023.

Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas hari itu dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

18/01/2025 11:55
Gencatan Senjata Gaza Berkat Trump-Utusannya

Gaza City –

Kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza telah disepakati oleh Israel dan Hamas, yang akan dimulai pada Minggu (19/1) besok. Seorang pejabat senior Hamas menyebut kesepakatan itu tidak akan terwujud tanpa campur tangan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan utusannya, Steve Witkoff.

Pujian untuk Trump itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (18/1/2025), disampaikan oleh Kepala Hubungan Politik dan Hubungan Internasional Hamas, Basem Naim, dalam wawancara eksklusif dengan Al Arabiya News pada Jumat (17/1) waktu setempat.

“Saya tidak dapat membayangkan bahwa hal ini dapat terjadi tanpa tekanan dari pemerintahan yang akan datang yang dipimpin oleh Presiden Trump, karena utusannya untuk kawasan ini, Bapak Witkoff, telah berada di sini selama beberapa hari terakhir,” ucap Naim.

“Dia (Witkoff) memperhatikan semua detail dan hambatan, dan memberikan tekanan, terutama terhadap pemerintah Israel,” ujarnya.

Naim juga mengatakan bahwa penundaan selama berbulan-bulan dalam mencapai kesepakatan dengan Israel disebabkan oleh keengganan dan “dukungan tak tergoyahkan” kepada Israel oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang disebutnya “terlibat”.

“Saya meyakini sebagian besar penundaan selama beberapa bulan terakhir ini disebabkan oleh keengganan, mungkin keterlibatan, pemerintahan Biden, dan dukungan tak tergoyahkan yang tidak terbatas kepada pemerintah Israel, untuk perang melawan Palestina, untuk investasi berkelanjutan dalam perang ini secara militer, secara diplomatik, dan secara politik,” sebut Naim dalam tudingannya.

Kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel diumumkan oleh para mediator, yang terdiri atas Qatar, Mesir dan AS, pada Rabu (15/1) waktu setempat.

18/01/2025 11:35
Bawa Puluhan Peti Mati, Ribuan Warga Israel Tolak Gencatan Senjata, Serbu Kantor Netanyahu – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Ribuan warga Israel turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza.

Mereka berkumpul di luar Kantor Perdana Menteri Israel di Netanyahu pada hari Kamis, (16/1/2025), dan menghalangi lalu lintas di jalan raya terdekat.

The Guardian menyebut ada sekitar 1.500 orang yang ikut serta dalam demonstrasi. Mereka dibubarkan oleh polisi.

Banyak di antara mereka yang mengenakan pakaian hitam. Tangan mereka berwarna merah karena cat.

“Seorang tahanan yang dibebaskan hari ini akan menjadi teroris besoknya,” demikian tulisan yang tercantum dalam plakat pengunjuk rasa.

“Kalian tak punya perintah untuk menyerah kepada Hamas.”

Para pengunjuk rasa juga membawa sekitar 40 peti mati yang yang diselimuti bendera Israel.

Demonstrasi itu diselenggarakan oleh anggota keluarga sandera yang tergabung dalam Forum Tikva. Mereka menginginkan kemenangan total melawan Hamas, bukan perundingan.

“Kami menolak kesepakatan semacam ini. Saya tidak berunjuk rasa menentang keluarga sandera, tetapi menentang pemerintah. Negara dilarang dijalankan oleh emosi keluarga,” kata Shmuel (27), salah satu demonstran.

“Keluarga itu punya hak untuk melakukan apa pun yang mereka pikir akan bisa mengembalikan anggota keluarga mereka, tetapi sebagai sebuah negara, kita tidak bisa menempatkan bahaya keamanan di seluruh negara.”

Dia mengaku sudah menjalani wajib militer selama 400 hari sejak perang di Gaza meletus. Kata dia, pemerintah terancam menyia-nyiakan upaya yang sudah dilakukan tentara Israel.

“Kita harus melanjutkan perang ini. Sahabat terbaik saya meninggal sebulan lalu saat bertempur di Rafah. Saya bertanya kepada diri saya apakah ini sia-sia.”

Sementara itu, seorang pengunjuk rasa lainnya yang bernama Yehoshua Shani meminta Netanyahu dan kabinetnya menolak gencatan senjata.

“Kami menghabiskan malam di sini di luar Kantor Perdana Menteri. Tentu saja susah tidur karena ada kekhawatiran mengenai nasib para sandera dan keamanan rakyat Israel,” kata Shadi dikutip dari Yedioth Ahronoth.

“Kami meminta perdana menteri dan kabinetnya untuk mencegah ini pada momen terakhir. Jangan tanda tangani kesepakatan yang berarti penyerahan, penelantaran sandera lain, dan membahayakan keamanan Israel.”

Keinginan para pengunjuk rasa itu gagal diwujudkan karena kabinet Netanyahu baru saja mengumumkan menyetujui gencatan senjata.

“Pemerintah telah menyepakati rancangan pengembalian sandera. Rancangan untuk pembebasan sandera akan mulai berlaku hari Minggu, 19 Januari 2025,” kata Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dikutip dari CNN.

Kabinet beranggotakan 33 menteri itu menyepakati gencatan senjata setelah ada saran sebelumnya dari kabinet keamanan.

Dikutip dari The Times of Israel, kantor Netanyahu melaporkan ada 24 menteri yang mendukung gencatan, sedangkan yang menolak ada delapan.

Menteri yang menolak antara lain David Amsalem dan Amichai Chikli dari Partai Likud lalu Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf, dan Amichai Eliyahu dari Partai Otzma Yehudit.

Kemudian, ada Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Ofir Sofer dari Partai Zionisme Religius.

Presiden Israel Isaac Herzog menyambut baik keputusan kabinet untuk mendukung gencatan senjata.

“Ini langkah penting menuju penegakan komitmen mendasar negara terhadap rakyatnya,” kata Herzog.

Israel mengatakan ada 89 sandera yang masih ada di Gaza. Setengah dari jumlah itu diyakini masih hidup.

Sebanyak tiga sandera dilaporkan akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata. Sandera yang dibebaskan pada tahap pertama berjumlah 33 orang.

Israel akan membebaskan lebih dari 1.700 warga Palestina yang ditahan. Mereka ditukar dengan 33 sandera itu.

Kementerian Kehakiman Israel telah menerbitkan daftar 95 warga Palestina yang akan dibebaskan Israel pada hari pertama gencatan. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan (69).

“Pembebasan tahanan didasarkan pada persetujuan pemerintah tentang rencana gencatan senjata dan tidak akan terjadi sebelum hari Minggu pukul 16.00,” kata kementerian itu.

(Tribunnews.com/Febri)

18/01/2025 10:49
Pelantikan Trump Digelar Indoor Gegara Cuaca Dingin, Pertama dalam 40 Tahun

Terakhir kali pelantikan Presiden AS dipindahkan ke dalam ruangan karena cuaca yang sangat dingin terjadi tahun 1985 silam, ketika pelantikan kedua Presiden Donald Reagan. Suhu dingin pada saat itu menurun drastis hingga ke minus 23 derajat Celsius hingga minus 29 derajat Celsius.

Perkiraan suhu di Washington DC pada Senin (20/1) mendatang adalah sekitar minus 7 derajat Celsius ketika waktu pelantikan Trump. Diperkirakan udara akan terasa lebih dingin lagi dengan adanya angin dingin.

Dengan pelantikan digelar di dalam ruangan, Trump mengatakan para pendukungnya dapat menyaksikan seremoni tersebut via layar besar yang disediakan di dalam Capital One Arena, sebuah arena basket dan hoki profesional di pusat kota Washington DC yang mampu menampung 20.000 orang.

Dikatakan juga oleh Trump bahwa parade kepresidenan, yang seharusnya melibatkan marching band dan kelompok-kelompok lainnya yang berjalan di Pennsylvania Avenue hingga ke Gedung Putih, akan dialihkan ke Capital One Arena.

Belum diketahui secara jelas bagaimana parade kepresidenan akan digelar di dalam arena olahraga tersebut. Trump mengatakan dirinya akan bergabung dengan kerumunan orang yang berkumpul di Capital One Arena setelah dilantik.

Sementara itu, di sisi lain, perubahan lokasi pelantikan ini berarti tidak akan ada perbandingan jumlah orang yang hadir dalam pelantikan Trump dengan pelantikan sebelumnya.

Setelah pelantikan periode pertamanya tahun 2017 lalu, Trump marah dengan laporan media yang menyebut jumlah orang yang hadir di National Mall — taman lanskap yang menghadap Gedung Capitol — jauh lebih sedikit dibandingkan pelantikan periode pertama Presiden Barack Obama tahun 2009.

(nvc/idh)

18/01/2025 10:33
7 Jam Rapat hingga Pagi, Kabinet Israel Setujui Gencatan Senjata, 1.700 Warga Palestina Akan Bebas – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kabinet Israel akhirnya sepakat untuk menyetujui gencatan senjata Israel-Hamas setelah menggelar rapat panjang dan pemungutan suara.

Rembukan itu dilaporkan berlangsung lebih dari 7 jam dari Jumat malam, (17/1/2025), hingga Sabtu dini hari.

“Pemerintah telah menyepakati rancangan pengembalian sandera. Rancangan untuk pembebasan sandera akan mulai berlaku hari Minggu, 19 Januari 2025,” kata Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dikutip dari CNN.

Kabinet beranggotakan 33 menteri itu menyepakati gencatan senjata setelah ada saran sebelumnya dari kabinet keamanan.

Dikutip dari The Times of Israel, Kantor Netanyahu melaporkan ada 24 menteri yang mendukung gencatan, sedangkan yang menolak ada delapan.

Menteri yang menolak antara lain David Amsalem dan Amichai Chikli dari Partai Likud lalu Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf, dan Amichai Eliyahu dari Partai Otzma Yehudit.

Kemudian, ada Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Ofir Sofer dari Partai Zionisme Religius.

Ben Gvir dan Smotrich sudah berulang kali mengancam akan keluar dari kabinet jika gencatan senjata disetujui. Ketika berita ini ditulis, belum diketahui nasih kedua menteri itu.

Pihak yang menolak masih bisa mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung.

Israel mengatakan ada 89 sandera yang masih ada di Gaza. Setengah dari jumlah itu diyakini masih hidup. Mereka adalah warga Israel dan non-Israel.

Sebanyak tiga sandera dilaporkan akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata. Sandera yang dibebaskan pada tahap pertama berjumlah 33 orang.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir: (Khaberni)

Lembaga penyiaran Israel, Kan, menyebut sebagian besar warga Israel mendukung gencatan senjata diteruskan ke tahap kedua.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan Kan, ada 55 persen warga Israel yang ingin kesepakatan itu berlanjut meski hal itu berarti perang harus diakhiri.

Sebanyak 27 persen meyakini perang di Gaza harus tetap dilanjutkan setelah tahap pertama berakhir, sedangkan 18 persen mengaku tidak tahu.

Sebelumnya, Netanyahu telah berulang kali mengaku akan melanjutkan perang di Gaza hingga Hamas dihancurkan.

Tempo hari Partai Likud yang menaungi Netanyahu bahkan mengeluarkan pernyataan yang isinya mengklaim presiden terpilih AS Donald Trump telah memberikan jaminan kepada Netanyahu bahwa Israel bisa melanjutkan perang setelah gencatan tahap pertama.

Pada tahap pertama, Israel dan Hamas akan merundingkan syarat-syarat tahap kedua. Sisa sandera di Gaza akan dibebaskan pada tahap kedua.

Juru penengah akan memastikan kedua belah pihak tetap berada di meja perundingan hingga kesepakatan mengenai tahap kedua tercapai. Tahap kedua akan diakhiri dengan gencatan senjata permanen.

Warga Israel berunjuk rasa menolak perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas, Selasa malam, (14/1/2025). (The Times of Israel)

117 tewas sejak pengumuman gencatan senjata

Serangan Israel ke Gaza masih berlanjut setelah ada pengumuman gencatan senjata.

Mahmoud Basal, juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, mengatakan serangan Israel telah menewaskan 117 orang sejak pengumuman itu. Korban luka mencapai 266 orang.

Basal menyebut ada 30 orang dari para korban tewas itu yang masih anak-anak. Kebanyakan korban tewas terbunuh di Kota Gaza.

Hari Jumat kemarin Hamas sempat menuding Israel berupaya menggagalkan kesepakatan dengan cara meningkatkan serangan udara di Gaza.

1.700 warga Palestina akan dibebaskan

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Israel akan membebaskan lebih dari 1.700 warga Palestina yang ditahan. Mereka ditukar dengan 33 warga Israel yang disandera Hamas di Gaza.

Israel akan mulai menarik pasukannya dari sejumlah area di Gaza.

Pada saat yang bersamaan akan ada 600 truk pengangkut bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza setiap hari.

Hingga saat ini serangan Israel di Gaza telah menewaskan hampir 47.000 warga Palestina. Namun, hasil kajian baru-baru ini menyebut jumlah kematian mungkin akan jauh lebih banyak.

(Tribunnews.com/Febri)

18/01/2025 10:05
Bagaimana Masa Depan Tawanan Perang Korut di Ukraina?

Kyiv –

Ukraina, Amerika Serikat (AS), dan Korea Selatan menuduh Korea Utara menyediakan lebih dari 10.000 tentara untuk berperang melawan Ukraina. Pasukan Korea Utara disebut tengah bertempur di wilayah Kursk, mengenakan seragam Rusia dan menggunakan senjata Rusia, menurut kantor berita Jerman, dpa.

Ukraina mengumumkan telah menangkap dua tentara Korea Utara selama akhir pekan lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memperkirakan akan ada lebih banyak tawanan perang dari Korea Utara.

“Hanya masalah waktu sebelum pasukan kita berhasil menangkap yang lain,” tulis Zelenskyy di X.

“Tidak boleh ada keraguan di dunia bahwa tentara Rusia bergantung pada bantuan militer dari Korea Utara.”

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Kyiv siap menyerahkan tawanan perang tersebut kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un jika ia mengatur pembebasan tawanan perang Ukraina yang ditahan oleh Rusia.

Hingga berita ini diturunkan, baik Korea Utara maupun Rusia belum pernah mengonfirmasi bahwa ada pasukan Pyongyang yang berperang melawan Ukraina.

Opsi untuk tawanan perang dari Korea Utara

“Kedua pria ini, dan warga Korea Utara lainnya yang ditangkap, punya tiga pilihan,” kata Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal di Angkatan Darat Republik Korea dan sekarang menjadi peneliti senior di National Institute for Deterrence Studies, AS.

“Mereka dapat meminta untuk dipulangkan ke Korea Utara, mereka dapat tinggal di Ukraina, atau mereka dapat meminta untuk pergi ke negara ketiga,” ujarnya.

Zelenskyy merilis rekaman video yang dimaksudkan untuk memperlihatkan tawanan perang itu tengah diinterogasi. Salah satu prajurit terdengar berbicara kepada seorang pejabat Ukraina melalui seorang penerjemah, mengatakan bahwa dia tidak tahu akan berperang dengan Ukraina dan bahwa komandannya “mengatakan kepadanya bahwa itu hanya latihan,” kantor berita AFP melaporkan.

Dalam komentar terjemahan yang dikutip AFP, salah satu pria tersebut mengatakan ingin kembali ke Korea Utara. Yang lain mengatakan akan melakukan apa yang diperintahkan, tetapi jika diberi kesempatan, ingin tinggal di Ukraina.

Pembahasan saat ini sedang berlangsung dengan diplomat Korea Selatan untuk menguraikan kemungkinan konsekuensi dari kepulangan mereka ke Korea Utara.

“Mereka akan langsung dieksekusi,” kata Chun kepada DW.

“Bagi rezim Korea Utara, pertimbangan utamanya adalah kerahasiaan. Fakta bahwa orang-orang ini menyerah, alih-alih bunuh diri, seperti yang ditunjukkan dokumen-dokumen yang telah disita oleh Ukraina, berarti mereka gagal mengikuti perintah,” katanya.

Korban tewas dari tentara Korea Utara meningkat

Badan intelijen Korea Selatan, yang bekerja sama dengan pemerintah Ukraina, memperkirakan bahwa sedikitnya 300 tentara Korea Utara yang diterjunkan ke konflik tersebut telah tewas dan 2.700 lainnya terluka.

Toshimitsu Shigemura, profesor yang khusus mengamati kepemimpinan Korea Utara di Universitas Waseda Tokyo, juga yakin bahwa rezim di Pyongyang tidak akan mengizinkan orang-orang tersebut untuk kembali ke Korut, dan bahwa mereka berpotensi menceritakan apa yang mereka alami.

“Saya pikir hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan dibunuh, meskipun ada kemungkinan mereka akan dijebloskan ke penjara, yang pada dasarnya merupakan hukuman mati,” katanya kepada DW.

Ia menambahkan bahwa sangat disayangkan wajah para pria tersebut ditampilkan di media sosial.

“Apakah mereka memilih untuk kembali atau tidak, pihak berwenang di Korea Utara tidak ingin berita tentang apa yang telah terjadi di Rusia diteruskan ke seluruh penduduk.”

Shigemura yakin bahwa keputusan Kim untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina adalah sebuah kesalahan karena hampir mustahil untuk meredakan rumor tentang ini. Ada kemungkinan juga, katanya, bahwa Putin tidak mengatakan risiko sebenarnya akan bahaya jika terlibat dalam operasi tersebut.

Beberapa laporan media menunjukkan bahwa Rusia mengerahkan pasukan Korea Utara yang bersenjata ringan dan kurang terlatih dalam serangan mendadak terhadap posisi Ukraina yang telah dipersiapkan, dan menempatkan pasukan Rusia sebagai cadangan.

Chun yakin kedua tahanan itu, serta kemungkinan yang akan ditahan nantinya, akan “melakukan hal yang bijaksana dan pergi ke Korea Selatan…. Apa pun yang terjadi, ini adalah tragedi,” katanya.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

(nvc/nvc)

18/01/2025 09:38
Susul Israel-Hamas, Otoritas Palestina dan Brigade Jenin Sepakati Gencatan Senjata di Tepi Barat – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Di tengah pengumuman gencatan senjata Israel-Hamas, Otoritas Palestina dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Brigade atau Batalion Jenin di Tepi Barat.

Kesepakatan gencatan senjata itu akan mengakhiri perseteruan selama satu bulan di Jenin dan kamp pengungsian terdekat.

Sejak bulan lalu PA melakukan operasi penindakan tegas yang menargetkan Batalion Jenin. Anggota batalion itu punya kaitan dengan Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina.

Dikutip dari The Times of Israel, delapan warga Palestina dilaporkan tewas selama operasi itu. Delapan di antaranya adalah anggota aparat keamanan PA.

Di sisi lain, sejumlah anggota Batalion Jenin telah ditangkap oleh PA. Namun, batalion itu dilaporkan berhasil menyita sepasang kendaraan milik PA yang menyerbu kamp pengungsian.

Kelompok-kelompok bersenjata di Tepi Barat bagian utara itu makin populer dalam beberapa tahun belakangan. Adapun PA kehilangan banyak kendali di area itu.

PA sudah lama menuding Iran mendanai dan mempersenjatai Batalion Jenin dan kelompok bersenjata lainnya di seluruh Tepi Barat.

Operasi penindakan terhadap Batalion Jenin dilakukan menjelang kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan AS. PA berusaha menunjukkan pihaknya mampu menjaga stabilitas di Tepi Barat.

Asap mengepul menyusul ledakan di tengah bentrokan antara pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) dan militan di kamp Jenin di Tepi Barat yang diduduki Israel pada 15 Desember 2024. (AFP/ZAIN JAAFAR)

Meski operasi penindakan terus berlangsung, kedua belah pihak sudah menggelar perundingan untuk mewujudkan senjata. Brigade Jenin nantinya akan menyerahkan senjata mereka. Sebagai balasannya, batalion itu akan mendapat imunitas.

Gencatan senjata sebenarnya hampir tercapai awal minggu ini. Namun, pembicaraan terhenti setelah Israel melancarkan serangan udara ke kamp yang menewaskan 12 warga Palestina.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menghentikan serangannya di Jenin ketika PA memulai serbuannya. Namun, IDF kemudian kembali menyerang.

Salah satu pejabat Palestina menduga keputusan itu didorong oleh kaum sayap kanan dalam militer Israel dan pemerintah yang enggan melihat PA berhasil dalam operasinya.

Namun, pejabat itu berujar serangan tersebut barangkali juga dilakukan untuk menggagalkan upaya gencatan senjata di Tepi Barat.

Kata pejabat itu, perundingan kembali dilangsungkan hari Kamis kemarin. Lalu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan Jumat malam.

Dalam kesepakatan itu anggota tertentu Brigade Jenin wajib menyerahkan senjata mereka dan mengizinkan PA beroperasi secara bebas di kamp pengungsian.

Jumat malam kemarin kendaraan-kendaraan PA terekam memasuki kamp pengungsian. PA membawa satuan yang bertugas meledakkan bom yang telah ditanam Batalion Jenin.

Pasukan keamanan Palestina menghentikan sebuah mobil di penghalang jalan di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 6 Desember 2024, menyusul bentrokan dengan militan sehari sebelumnya. (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

PA minta bantuan triliunan kepada AS

Beberapa waktu lalu PA dilaporkan meminta AS untuk menyetujui rencana bantuan keamanan sebesar $680 juta atau Rp7,4 triliun.

Bantuan itu akan digunakan untuk meningkatkan pelatihan pasukan khusus Otoritas Palestina dan menambah persediaan amunisi dan kendaraan lapis baja.

Laporan itu disampaikan oleh seorang narasumber AS dan seorang narasumber yang dekat dengan PA

Permintaan itu diucapkan pada pertengahan Desember 2024. Saat itu ada rapat antara PA dan para pejabat keamanan AS di Kementerian Dalam Negeri Otoritas Palestina di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel.

“Dalam rapat itu pejabat Otoritas Palestina meminta agar kebutuhan mereka akan kendaraan lapis baja dan amunisi segera dipenuhi mengingat sulitnya pertempuran dan ketidakmampuan mereka untuk menangani situasi di kamp Jenin,” kata seorang narasumber kepada Middle East Eye.

Saat rapat tersebut para pejabat Otoritas Palestina mengungkapkan rasa frustrasinya karena AS gagal memenuhi komitmennya untuk memasok kembali persenjataan dan melatih pasukan khusus.

Mereka turut mengeluh lantaran AS belum juga menyetujui dana renovasi penjara-penjara di Betlehem dan Nablus di Tepi Barat.

Kabinet Israel sepakati gencatan senjata

Sementara itu, kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyepakati gencatan senjata dengan Hamas.

Gencatan itu disepakati setelah dilakukan pemungutan suara. Kantor Netanyahu melaporkan ada 24 menteri yang mendukung gencatan, sedangkan yang menolak ada delapan.

Pihak yang menolak masih bisa mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung.

Menteri yang menolak antara lain David Amsalem dan Amichai Chikli dari Partai Likud lalu Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf, dan Amichai Eliyahu dari Partai Otzma Yehudit.

Kemudian, ada Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Ofir Sofer dari Partai Zionisme Religius.

(Tribunnews.com/Febri)

18/01/2025 08:40