Jenis Media: Internasional

Brigade Al-Quds Akan Patuhi Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara militer Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ), Abu Hamzah, mengatakan kelompok perlawanan akan mematuhi perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

Brigade Al-Quds adalah salah satu kelompok perlawanan yang bekerja sama dengan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dalam melaksanakan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023.

“Kami berkomitmen terhadap perjanjian gencatan senjata selama musuh berkomitmen terhadapnya,” kata Abu Hamzah, Selasa (21/1/2025).

Abu Hamzah mengatakan kelompok perlawanan Palestina akan melepaskan beberapa tahanan Israel yang memenuhi syarat pada beberapa hari mendatang.

Dalam pidatonya, ia berterima kasih kepada Qatar dan Mesir yang menjadi mediator dalam perundingan perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

Juru bicara Brigade Al-Quds itu juga memuji peran kelompok perlawanan di Lebanon, Irak, Iran, dan Yaman dalam menargetkan Israel sebagai dukungan untuk rakyat Palestina.

Brigade Al-Quds: Israel Tak Bisa Lenyapkan Perlawanan

Abu Hamzah menegaskan, Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan dari orang-orang beriman di Palestina, Lebanon, Irak, Iran dan Yaman atas nama Muslim.

Menurutnya, serangan Israel di Jalur Gaza bukan reaksi atas operasi tersebut, melainkan mereka telah berencana untuk melakukannya.

“Perang musuh (Israel) terhadap rakyat Palestina bukanlah reaksi terhadap operasi tersebut, melainkan mencerminkan niatnya yang telah direncanakan untuk berperang dan melakukan pemusnahan terhadap orang-orang yang tidak bersenjata,” kata Abu Hamzah, Selasa (21/1/2025).

Ia mengatakan perlawanan memulai perjuangannya dengan mengandalkan Tuhan dengan segala yang mereka miliki.

“Semua orang melihat bagaimana kami menghadapi tank musuh secara langsung dalam sebuah adegan yang menegaskan hak kami atas tanah tersebut,” katanya.

“Dengan tank pertama memasuki Jalur Gaza, kami berada di lapangan dan pejuang kami keluar dari terowongan dan bertempur untuk menghadapi mereka dengan kendaraan tempur,” lanjutnya.

Juru bicara Brigade Al-Quds itu mengatakan mereka terus melanjutkan operasi terhadap pasukan Israel hingga jam-jam terakhir sebelum gencatan senjata.

“Musuh menunggu kami mengibarkan bendera putih dan tidak menemukan apa pun selain bendera hitam, bendera kematian mereka di Gaza,” katanya.

Ia juga mencemooh tentara Israel yang menyerang tempat ibadah dengan rudal dari sekutunya, Amerika Serikat.

“Tentara macam apa ini yang mendorong ribuan tentara ke kota kecil dan menyerang rumah, masjid, gereja, dan universitas dengan rudal Amerika?!” katanya.

Abu Hamzah menegaskan Israel tidak dapat mencapai tujuannya di Jalur Gaza untuk melenyapkan kelompok perlawanan seperti apa yang selalu ditekankan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sebelumnya pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

Israel dan Hamas dijadwalkan akan kembali melakukan pertukaran tahanan pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan Israel dengan 120 tahanan Palestina.

Hamas mengatakan akan berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata jika Israel juga berkomitmen untuk mematuhinya.

Pada Senin (20/1/2025), Israel melanggar perjanjian dengan menembak mati tiga warga Palestina dan melukai 10 lainnya di Rafah, Jalur Gaza selatan.

Jumlah Korban di Jalur Gaza

Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.916 jiwa dan 110.760 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Senin (20/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

22/01/2025 06:24
Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza – Halaman all

Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza

TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas menyatakan gerakan tersebut siap memulai dialog dengan Amerika Serikat (AS).

Pernyataan itu dikeluarkan hanya beberapa jam setelah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku per Minggu (19/1/2025), khaberni melaporkan Selasa (21/1/2025).

“Langkah langka yang dilakukan Hamas, yang selalu mengecam Washington atas dukungannya yang besar terhadap Israel, terjadi sebagai bagian dari upaya gerakan tersebut untuk memperluas hubungan internasional dan meningkatkan citranya di panggung global,” tulis laporan Khaberni.

Pernyataan dilontarkan pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzouk (74 tahun) yang mengatakan hal tersebut dalam wawancara telepon pada Minggu dengan surat kabar AS, The New York Times.

“Kami siap untuk berdialog dengan Amerika dan mencapai pemahaman tentang segala hal,” katanya.

Dia menambahkan, Hamas siap menerima utusan dari pemerintahan Presiden baru AS, Donald Trump di Jalur Gaza, dan bahkan akan memberinya perlindungan jika diperlukan.

Abu Marzouk menekankan kalau dialog semacam itu dapat membantu Washington memahami perasaan dan aspirasi rakyat Palestina.

Dengan begitu, pemahanan yang didapat bisa mengarah pada posisi AS yang lebih seimbang dan mencerminkan kepentingan semua pihak, bukan hanya satu pihak, Israel.

NBC News melaporkan pada hari Sabtu bahwa utusan Trump untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi Gaza untuk membantu melestarikan perjanjian gencatan senjata, menurut seorang pejabat di tim transisi Trump yang mengetahui proses gencatan senjata.

Menurut surat kabar AS tersebut, tidak jelas apakah Abu Marzouk berbicara atas nama semua pemimpin senior Hamas, termasuk Muhammad al-Sinwar dan Izz al-Din al-Haddad, yang merupakan komandan militer senior Hamas di Jalur Gaza.

Kehancuran total di Gaza Utara akibat bombardemen buta Israel yang menghantam para pengungsi. Tentara Israel disebut melakukan genosida dan pembersihan etnis di Gaza Utara untuk kemudian berencana mencaplok dan membangunnya menjadi pemukiman warga Yahudi Israel. (khaberni/HO)

Menanti Respons AS Atas Ajakan ‘Damai’ Hamas

Abu Marzouk disebutkan juga memuji presiden AS saat ini, Donald Trump dengan menggambarkannya sebagai “presiden yang serius,”.

Hal itu karena peran Trump sangat menentukan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Dia berkata, “Jika bukan karena Presiden Trump dan desakannya untuk mengakhiri perang dan mengirimkan perwakilan yang tegas, kesepakatan tidak akan tercapai,” merujuk pada posisi Witkopf.

Hamas kemungkinan perlu membuat beberapa konsesi jika ingin menjamin aliran bantuan internasional yang diperlukan untuk membangun kembali Gaza.

Gerakan ini telah menunjukkan kesediaan untuk meninggalkan pemerintahan sipil di Jalur Gaza, namun menolak untuk membongkar sayap militernya, menurut laporan surat kabar tersebut.

Meskipun perjanjian tersebut menetapkan “penghentian permanen operasi militer dan permusuhan,” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali mengisyaratkan kalau tentara Israel akan melanjutkan serangannya di Jalur Gaza setelah pembebasan beberapa tahanan Israel yang ditahan oleh Hamas.

Amerika Serikat telah mengklasifikasikan Hamas sebagai “organisasi teroris” sejak tahun 1997, klasifikasi yang juga dimiliki oleh negara-negara Barat lainnya.

Namun, Hamas telah melakukan upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan hubungannya dengan pemerintah Barat, termasuk mengeluarkan dokumen politik pada tahun 2017 yang mencakup posisi yang lebih moderat dibandingkan dengan piagam pendiriannya.

Meskipun dokumen tersebut mengindikasikan kemungkinan menerima negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 sebagai “formula konsensus nasional”, dokumen tersebut menolak untuk mengakui Israel.

(oln/khbrn/*)

21/01/2025 22:09
Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas – Halaman all

Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas

TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) pada Selasa (21/1/2025) mengumumkan kalau mereka telah memulai apa yang disebutnya sebagai operasi kontraterorisme di Jenin, sebuah kota Palestina di Tepi Barat utara.

Israel menilai, Jenin telah menjadi sarang militansi kelompok perlawanan Palestina.

The New York Times melansir, IDF tidak memberikan perincian lebih lanjut, tetapi penyerbuan baru militer secara besar-besaran itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Tepi Barat.

Otoritas Palestina, yang biasanya menyerahkan keamanan di wilayah itu kepada Israel, telah melakukan tindakan keras yang tidak biasa terhadap kelompok perlawanan di wilayah yang diduduki Israel itu.

Pada Senin (20/1) malam, ekstremis Yahudi secara beringas menyerbu beberapa desa Palestina di Tepi Barat, hanya beberapa jam setelah Presiden Baru Amerika Serikat (AS), Donald Trump mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden terhadap puluhan warga Israel dan kelompok pemukim Yahudi sayap kanan yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.

Pembatalan sanksi ke pemukim ilegal Yahudi Israel tersebut merupakan salah satu dari daftar panjang perintah eksekutif yang ditandatangani langsung oleh Donald Trump segera setelah pelantikannya.

Pejabat Palestina mengecam keras tindakan tersebut, dengan mengatakan kalau hal itu kemungkinan akan mendorong kekerasan dan perlawanan lebih lanjut dan luas.

Artinya, perlawanan akan muncul dan perang akan terjadi antara kelompok milisi Palestina dan militer Israel dibantu para pemukim Yahudi ekstremis.

Wajah kehancuran Jalur Gaza pun membayangi Tepi Barat dalam situasi eskalasi kekerasan seperti ini.

Anggota garis keras dari pemerintah sayap kanan Israel dan para pemimpin gerakan permukiman Yahudi di Tepi Barat telah meminta pencabutan sanksi oleh AS, yang diberlakukan oleh Presiden Biden saat itu berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatanganinya hampir setahun yang lalu.

Beberapa pemimpin pemukim telah membina hubungan dekat dengan rekan-rekan Trump selama bertahun-tahun, termasuk Mike Huckabee , pilihan Trump sebagai duta besar berikutnya untuk Yerusalem.

Pembatalan sanksi tersebut bertepatan dengan malam kedua berturut-turut terjadinya kekerasan di Tepi Barat saat para pemukim Yahudi ekstremis memprotes gencatan senjata di Gaza, yang mulai berlaku pada hari Minggu dan mengawali masa tenang setelah 15 bulan perang yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

Operasi Banjir Al-Aqsa 7 Oktober 2023, disebut Hamas sebagai akumulasi perlawanan atas penindasan Israel selama bertahun-tahun kepada warga Palestina.

Para penyerang membakar kendaraan dan properti, menurut pejabat Palestina dan militer Israel.

Serangan pemukim Israel ke warga Palestina dan propertinya di kota Al-Funduq dan Jinsafut dekat Qalqilya di wilayah utara Tepi Barat yang diduduki. (khaberni/tangkap layar)

Anggota sayap kanan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel dan para pendukung mereka menentang gencatan senjata, yang tahap pertama menyerukan gencatan senjata selama enam minggu dan pertukaran mingguan dari total 33 sandera yang ditawan di Gaza dengan ratusan tahanan Palestina.

Rincian tahap kedua kesepakatan tersebut belum dinegosiasikan, tetapi kesepakatan itu menyerukan gencatan senjata sementara menjadi permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Kekerasan di Tepi Barat meningkat tajam setelah serangan 7 Oktober. Meningkatnya kekuatan militan di kota-kota Tepi Barat seperti Jenin dan Tulkarm telah memicu serangkaian serangan mematikan Israel dan serangan pesawat tak berawak , yang telah menghancurkan lingkungan Palestina.

Pasukan Israel telah merebut beberapa permukiman selama berhari-hari, mencari tersangka militan sementara buldoser menggerus jalan untuk mencari bahan peledak.

Militer Israel mengatakan tentaranya terpaksa melakukan penggerebekan mematikan untuk menumpas militan.

Legalitas PA Memudar

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

“Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

Militer Israel (IDF) belakangan bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan. Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

Para ahli PBB telah menyerukan embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

“Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

“Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

“Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

(oln/tnytms/khbrn/*)

21/01/2025 21:52
Militer Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di ‘Operasi Tembok Besi’ Jenin di Tepi Barat – Halaman all

Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di Operasi Tembok Besi Jenin: Basmi Proksi Iran

TRIBUNNEWS.COM – Tentara Israel (IDF) dilaporkan melakukan invasi militer berkekuatan besar di Kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki, Selasa (21/1/2025).

Dalam laporan Al-Jazeera, IDF mengatakan sedang melakukan operasi militer penting di kota Tepi Barat tersebut.

Operasi di Jenin tersebut bahkan telah diberi nama, “Operasi Tembok Besi”, menurut memo dari kantor perdana menteri Israel.

IDF mengatakan ingin menindak dan memberantas milisi perlawanan bersenjata Palestina di kota tersebut.

Sebagai catatan, operasi-operasi militer semacam ini adalah sesuatu yang telah IDF coba lakukan selama beberapa tahun dengan mengabaikan kewenangan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

Al Jazeera melaporkan, jumlah korban tewas akibat operasi militer IDF di Jenin ini telah meningkat.

“Kami baru saja menerima informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina tentang korban dari serangan tentara Israel di Jenin. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi sedikitnya tujuh orang, dengan sekitar 35 orang lainnya terluka,” tulis laporan tersebut dikutip, Selasa.

Pasukan keamanan Palestina berjaga di penghalang jalan di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 6 Desember 2024, menyusul bentrokan dengan militan sehari sebelumnya. – Baku tembak meletus di Jenin di utara Tepi Barat yang diduduki pada tanggal 5 Desember antara militan dan pasukan keamanan Palestina menyusul pencurian kendaraan milik Otoritas Palestina, menurut wartawan AFP di kota tersebut. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP) (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

Kerahkan Apache dan Lapis Baja

Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan kalau responden pertamanya merawat tujuh orang yang terluka oleh tembakan langsung pasukan Israel.

Lembaga medis tersebut menambahkan bahwa pasukan Israel menghalangi akses mereka ke daerah tersebut.

Sementara itu, Kamal Abu al-Rub, gubernur Jenin mengatakan serangan tentara Israel adalah “invasi kamp (pengungsi)”.

“Itu terjadi dengan cepat, helikopter Apache di langit dan kendaraan militer Israel di mana-mana,” katanya kepada AFP.

Smotrich: Operasi Jenin Bakal Intensif

Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung di Jenin dirancang untuk “mengubah situasi keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

Serangan militer, yang telah menewaskan tujuh warga Palestina, “akan menjadi operasi yang intens dan berkelanjutan”, kata Smotrich dalam sebuah unggahan di X.

Ia mengatakan operasi itu akan menargetkan “elemen teroris dan pendukung mereka” untuk melindungi “pemukim” dan “permukiman” Israel, yang ia gambarkan sebagai “penyangga keamanan” bagi Israel.

Netanyahu: Operasi Jenin untuk Basmi Proksi Iran

Dalam sebuah unggahan di X, perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan serangan militer di Jenin adalah “langkah lain menuju tercapainya … keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

Ia juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tindakan Israel untuk membasmi “proksi Iran”.

“Kami bertindak secara sistematis dan tegas terhadap poros Iran di mana pun ia memperluas jangkauannya – baik di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, atau Yudea dan Samaria – dan upaya kami akan terus berlanjut,” kata Netanyahu, menggunakan nama alkitabiah yang digunakan Israel untuk merujuk ke Tepi Barat yang diduduki.

Alihkan Perang Gaza ke Tepi Barat

Al Jazeera melaporkan, sebelum operasi militer IDF ini, Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi mengatakan kalau militer Israel harus bersiap untuk operasi penting di seluruh Tepi Barat.

“Jadi, sementara gencatan senjata diserukan di Gaza, inilah yang menjadi fokus dalam ranah keamanan Israel,” tulis laporan koresponden Al Jazeera menjelaskan kalau aroma perang Gaza telah berpindah ke Tepi Barat.

Pengerahan pasukan militer besar-besaran ke Tepi Barat telah digembar-gemborkan oleh menteri pertahanan Israel, Israel Katz dalam beberapa waktu belakangan.

Katz mengatakan kalau akan ada kehadiran tentara IDF yang signifikan di seluruh Tepi Barat dan mereka akan melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang mereka lakukan sebelumnya.

“Ini agak sulit dipercaya karena telah terjadi pengepungan di Tepi Barat yang diduduki selama perang di Gaza berlangsung,” tulis laporan AL Jazeera.

Pasukan Israel Mendadak Blokade Gerbang Hebron, Tanda-Tanda Perang Gaza Pindah ke Tepi Barat

Sebelumnya, pasukan Israel dilaporkan melakukan sejumlah manuver militer di wilayah Palestina, termasuk di Hebron, Tepi Barat.

Manuver militer IDF ini sudah dilakukan menjelang pelaksanaan gencatan senjata di Jalur Gaza yang berlangsung mulai Minggu (19/1/2025),

Militer Israel (IDF) mengklaim, langkah-langkah militer ini dilakukan di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai antisipasi pembebasan tahanan Palestina yang merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Di Gaza, Israel mengonsentrasikan pasukannya di seluruh perbatasan Jalur Gaza dengan pemukiman Yahudi Israel.

Adapun di Tepi Barat, sumber-sumber Palestina mengatakan pasukan pendudukan Israel tiba-tiba menutup sebagian besar pintu masuk Hebron di selatan Tepi Barat dengan semen berbentuk kubus, Sabtu (18/1/2025).

Kendaraan militer Pasukan Pendudukan Israel (IDF) di Hebron, Tepi Barat. Menjelang gencatan senjata di Jalur Gaza, pasukan Israel mengintensifkan pengamanan di semua wilayah Tepi Barat.

Kecemasan Israel di Tepi Barat

Manuver ini dikhawatirkan menjadi indikasi kalau Israel berniat memindahkan perang dari Jalur Gaza ke Tepi Barat dengan pola pengepungan dan blokade yang mirip-mirip.

Indikasi itu tergambar dari apa yang dilaporkan oleh Channel 13 Israel.

“Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel mengatakan pada pertemuan dengan pihak pemerintah kalau kesepakatan pertukaran sandera dapat berdampak negatif terhadap situasi keamanan di Tepi Barat,” kata laporan tersebut dikutip dari Khaberni, Sabtu.

Dia melanjutkan: Dewan mini mengambil keputusan yang bertujuan untuk mendukung keamanan di Tepi Barat, khususnya permukiman.

Sejalan dengan genosida di Jalur Gaza, tentara pendudukan Israel memperluas operasinya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan para pemukim meningkatkan serangan mereka di sana, yang mengakibatkan 859 warga Palestina meninggal, sekitar 6.700 orang terluka, dan penangkapan 14.300 lainnya, menurut data resmi Palestina.

Israel juga dilaporkan berniat mengintensifkan kembali operasi militer di Tepi Barat untuk kembali menangkapi warga-warga Palestina.

Hal ini dilakukan sebagai ‘kompensasi’ atas pembebasan tahanan Palestina dalam kesepakatan pertukaran tahanan.

Dengan kata lain, Israel tak mau ‘stok’ tahanan Palestina di penjara mereka berkurang drastis sebagai dampak kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Untuk itu, IDF bahkan berniat mengambil kendali keamanan yang selama ini dimiliki oleh Otoritas Palestina (PA).

Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

Legalitas PA Memudar

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth juga melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

“Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Meski belakangan dilaporkan terjadi ‘Gencatan Senjata’ antara PA dan milisi perlawanan Palestina di Tepi Barat, khususnya di Jenin, konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

Militer Israel (IDF) bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan.

Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

Para ahli PBB telah menyerukan embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

“Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

“Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

“Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

(oln/aja/khbrn/rntv*)

21/01/2025 21:14
Tewaskan 6 Warga, Serangan Israel di Jenin Ternyata Dirancang untuk Ubah Situasi Keamanan Tepi Barat – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung di Jenin dirancang untuk “mengubah situasi keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

Serangan militer Israel di Jenin telah menewaskan enam warga Palestina.

Bezalel Smotrich mengungkapkan, rencana tersebut untuk melindungi pemukim dan permukiman Israel, yang ia gambarkan sebagai “penyangga keamanan” bagi Israel.

“(Serangan Israel) Akan menjadi operasi yang intensif dan berkelanjutan,” kata Smotrich, Selasa (21/1/2025), dikutip dari Al Jazeera.

Operasi militer besar Israel di Tepi Barat yang diduduki pada hari Selasa melukai puluhan orang.

Hal ini disampaikan pejabat kesehatan Palestina, saat gencatan senjata yang rapuh di Gaza memasuki hari ketiga.

Dilansir AP News, operasi tersebut dipusatkan di kota Jenin, yang telah menyaksikan serangan Israel dan baku tembak berulang kali dengan militan dalam beberapa tahun terakhir.

Militer Israel mengumumkan “operasi militer yang signifikan dan luas” di Tepi Barat.

Operasi tersebut terjadi beberapa hari setelah gencatan senjata dengan Hamas di Gaza, yang seharusnya berlangsung selama enam minggu dan akan membebaskan 33 sandera yang ditawan militan sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 800 orang telah tewas dalam serangan Israel di Tepi Barat sejak perang Israel-Hamas.

Pada Minggu (19/1/2025), Israel dan Hamas mulai melaksanakan kesepakatan gencatan senjata yang mencakup pertukaran sandera dan tahanan.

Rencana tersebut awalnya diuraikan oleh Presiden AS saat itu, Joe Biden, pada bulan Mei dan didorong setelah diplomasi bersama yang tidak biasa oleh utusan Biden dan Donald Trump.

Trump, sambil mendorong kesepakatan itu, juga telah menjelaskan bahwa ia akan dengan teguh mendukung Israel.

Dalam salah satu tindakan pertamanya, ia mencabut sanksi terhadap pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden atas serangan terhadap warga Palestina.

Adapun kesepakatan gencatan senjata muncul pada Rabu (15/1/2025) setelah mediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS untuk menghentikan perang di Gaza.

Kesepakatan tersebut menguraikan gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap.

Puluhan sandera yang ditawan oleh Hamas akan dibebaskan sebagai ganti ratusan tahanan Palestina yang ditahan di Israel.

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Jalur Gaza telah menyaksikan masuknya bantuan kemanusiaan yang signifikan seiring gencatan senjata antara Israel dan Hamas, namun jumlah tersebut masih “belum memenuhi lautan kebutuhan” di sana, menurut tim Al Jazeera di lapangan.

Pertahanan Sipil Gaza mengatakan krunya menemukan 66 mayat lagi dari bawah reruntuhan di Gaza kemarin.

Pemukim Israel telah melakukan serangan dan tindakan agresi di seluruh Tepi Barat yang diduduki, sementara puluhan warga Palestina telah ditangkap dalam serangan militer.

Ilustrasi – Ribuan warga Gaza mulai kembali ke rumah masing-masing setelah gencatan senjata dimulai. (X/Twitter)

Penembak jitu Israel telah menembak dan membunuh tiga warga Palestina, termasuk seorang anak kecil, di Rafah di Gaza selatan, meskipun ada gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan 915 truk bantuan memasuki Jalur Gaza pada hari kedua kesepakatan gencatan senjata.

Pertahanan Sipil Palestina mengatakan 137 mayat telah ditemukan di Rafah sejak dimulainya gencatan senjata.

Tentara Israel menangkap puluhan warga Palestina di dekat Qalqilya di Tepi Barat yang diduduki, beberapa jam setelah membebaskan 90 warga Palestina dalam kesepakatan pertukaran.

Pemukim Israel membakar rumah-rumah Palestina setelah melancarkan serangan kekerasan terhadap desa Funduq dan Jinsafut, di Tepi Barat yang diduduki.

Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 21 warga Palestina terluka selama serangan Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk akibat gas air mata dan “pemukulan hebat”.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan sebanyak 47.035 warga Palestina dan melukai 111.091 orang sejak 7 Oktober 2023.

Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas hari itu dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

21/01/2025 21:03
Dianggap Pengusiran dari Palestina, Kemlu Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk memindahkan 2 juta warga Gaza ke Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, Kemlu RI menegaskan upaya semacam itu justru mempertahankan pendudukan ilegal Israel di Palestina.

Selain itu, upaya tersebut juga dianggap sebagai wujud pengusiran warga Gaza dari Palestina.

“Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima.”

“Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

Kemlu RI menegaskan gencatan senjata yang sudah disepakati antara Israel dan Hamas di Gaza harus menjadi momentum negosiasi dari kedua negara.

“Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati,” tegas Kemlu RI.

MUI juga Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia

Senada dengan Kemlu RI, penolakan serupa juga diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas menganggap rencana Trump tidak layak didukung karena adanya dugaan, hal itu hanya demi melemahkan kekuatan kelompok militan Palestina, Hamas.

Dia mengatakan, jika warga Gaza memang dipindahkan, maka personel yang akan direkrut Hamas bakal berkurang.

Anwar menilai rencana Trump itu demi mempermudah AS dan Israel untuk mengontrol perlawananan di Palestina.

“Pertanyaannya, apakah rencana Trump itu layak untuk didukung atau tidak? Saya rasa tidak. Karena di balik rencana tersebut ada bau anyir yang tidak bisa diterima.”

“Karena dalam rencana tersebut tersirat maksud pertama, yaitu untuk melemahkan kekuatan Hamas dan kelompok perlawanan lainnya karena dengan berkurangnya jumlah penduduk Gaza, maka tentu jumlah personel yang bisa direkrut oleh kelompok-kelompok perlawan terhadap pendudukan Israel, tentu akan berkurang,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

Anwar juga menganggap wacana pemindahan warga Gaza ke negara lain seperti Indonesia hanya demi mempermudah Israel untuk mencaplok Palestina.

Pasalnya, sambung Anwar, jika warga Gaza kembali ke Palestina setelah dipindahkan, maka justru itu menjadi ancaman bagi negara Zionis.

“Dengan kosongnya daerah Gaza, maka Israel akan semakin bersemangat untuk mewujudkan negara Israel raya yang mereka idam-idamkan karena wilayah negara Palestina sudah bisa mereka kuasai,” tegas Anwar.

Kepada pemerintah Indonesia, Anwar meminta agar rencana Trump tersebut tidak usah digubris.

Dia mengatakan rencana Trump dengan memindahkan warga Gaza ke Indonesia hanyalah demi memperkuat Israel dan mengorbankan kemerdekaan Palestina.

“Untuk itu, kita berharap agar pemerintah Indonesia jangan meladeni rencana Trump tersebut karena dibalik topeng kemanusiaan yang dia pergunakan ada rencana buruk yang tidak bisa kita terima yaitu memperkuat dan memperluas negara Israel serta mengorbankan kemerdekaan dan kepentingan rakyat Palestina,” pungkasnya.

Trump Berdalih untuk Rekonstruksi Jalur Gaza

Sebelumnya, Trump disebut tengah mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian warga Gaza ke Indonesia.

Dikutip dari NBC, dalih rencana Trump tersebut demi terwujudnya upaya rekonstruksi Jalur Gaza usai agresi Israel berakhir.

Hanya saja, menurut pejabat transisi Trump, rencana itu belum jelas lantaran belum adanya ketersediaan dari warga Gaza untuk dipindah.

“Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” demikian laporan dari pejabat transisi Trump, Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, wacana itu pertama kali disampaikan pada Sabtu (18/1/2025), atau sehari sebelum gencatan Israel-Hamas berlaku di Jalur Gaza.

Wacana yang dilontarkan Trump itu pun dianggap tidak realistis serta tidak jelas.

“Jika kami tidak membantu warga Gaza, jika kami tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kami tidak memberi mereka secercah harapan, akan ada pemberontakan,” kata pejabat tersebut.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

21/01/2025 20:56
VIDEO AS Rencanakan Relokasi 2 Juta Warga Gaza, Kemlu RI Anggap Sebagai Upaya Pengusiran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan Indonesia tetap tegas pada posisi bahwa segala upaya pemindahan populasi warga Gaza ke luar wilayah Palestina adalah langkah yang tidak dapat diterima.

Pernyataan ini menanggapi isu terkait upaya pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump untuk merelokasi 2 juta penduduk Gaza, Palestina ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Tim transisi pemerintahan Presiden AS, Donald Trump mengusulkan evakuasi 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza ke sejumlah negara, salah satunya ke Indonesia.

Usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.

“Indonesia tetap tegas dengan posisi, segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” kata keterangan resmi Kemlu RI, Selasa (21/1/2025).

Menurut Kemlu RI, upaya tersebut lebih kepada mengurangi penduduk Gaza dan punya tujuan terselubung untuk mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina.

Dengan kata lain rencana relokasi itu bertujuan mengusir orang – orang Palestina dari Jalur Gaza.

“Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” katanya.

Kesepakatan gencatan senjata di Gaza semestinya dijadikan momentum dimulainya negosiasi dan dialog untuk mewujudkan solusi dua negara atau two-state solution, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang sudah disepakati.

Lagipula, pemerintah Indonesia juga tidak pernah mendapat informasi apapun terkait rencana relokasi sebagian populasi warga Palestina di Gaza ke Indonesia. RI lebih memilih menghindari spekulasi terkait isu tersebut tanpa didahului informasi yang jelas.

“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik. Pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas,” terang Kemlu RI.

Tim transisi pemerintahan Presiden AS, Donald Trump mengusulkan evakuasi 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza ke sejumlah negara, salah satunya ke Indonesia. Usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.

Rencana mengevakuasi sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia ini disampaikan Witkoff saat gencatan senjata Hamas – Israel mulai berlaku.

Langkah ini disarankan oleh utusan Trump itu untuk menyambut langkah rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur imbas konflik Israel – Hamas.

Saran relokasi sebagian populasi Gaza ini masih dalam pembahasan. Indonesia jadi salah satu dari beberapa negara yang dicontohkan bisa menampung sebagian populasi warga Palestina untuk sementara waktu.

“Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” kata utusan Trump itu dikutip dari NBC News.

Utusan Trump mengklaim adanya kekhawatiran aktivitas sehari-hari di Gaza dapat memicu konflik terulang, meski di tengah kesepakatan gencatan senjata.

Sehingga saran relokasi jadi salah satu hal yang mungkin ditempuh untuk mencegah situasi tersebut terjadi.

Upaya ini juga disebutnya jadi salah satu cara untuk menyelamatkan hidup warga Palestina dari pihak – pihak yang tidak senang adanya gencatan senjata antara Israel – Hamas. Sehingga merekayasa kericuhan agar konflik kembali terjadi.

“Jika kita tidak membantu warga Gaza, jika kita tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kita tidak memberi mereka rasa harapan, akan ada pemberontakan,” kata pejabat itu dikutip dari Jerusalem Post.

Adapun Witkoff mewakili pemerintahan Trump diutus ke Timur Tengah untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan 2 juta warga Palestina yang terlantar. Upaya menjaga stabilitas itu ditempuh dengan 3 fase kesepakatan.

Pertama, dimulai pada Minggu dan berlangsung selama enam pekan ke depan untuk upaya pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, dan warga Palestina yang ditahan Israel.

Fase kedua dinegosiasikan selama fase pertama dimulai dan diharapkan ada tambahan jumlah pembebasan sandera serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Fase ketiga, yakni mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali wilayah Gaza.

Namun ide relokasi ini dianggap kontroversial karena dipandang jadi cara sekutu Israel memaksa warga Palestina keluar dari tanah mereka sendiri dengan dalih mencegah konflik terulang atau menyelamatkan warga Palestina.(*)

21/01/2025 20:51
Penembakan Politisi Kamboja, Thailand Tak Aman Bagi Pembangkang di Asia Tenggara – Halaman all

Kegagalan Bangkok dalam melindungi para pembangkang dan pengungsi politik kembali disorot, setelah pada tanggal 7 Januari lalu seorang mantan anggota parlemen Kamboja, Lim Kimya, ditembak mati di ibu kota Thailand. Padahal, dia baru saja tiba di Bangkok pada hari itu dengan menumpang bus dari Kamboja.

Juga ada laporan terpisah, pemerintah Thailand sedang mempersiapkan pengiriman balik 48 orang Uighur ke Cina. Warga etnis Uighur tersebut sebelumnya telah ditahan di Bangkok selama lebih dari satu dekade.

“Pembunuhan Lim Kimya dan situasi terkait etnis Uighur saat ini, menunjukkan bahwa Thailand bukanlah tempat yang aman bagi para pengungsi,” kata Patrick Phongsathorn, seorang spesialis advokasi senior di Fortify Rights, kepada DW.

Deretan panjang kekerasan terhadap pengungsi politik

Namun, pembunuhan Lim Kimya dan dugaan rencana deportasi warga Uighur itu hanyalah kasus terbaru dalam deretan panjang insiden kekerasan terkait migran di Thailand.

Pada November 2024, otoritas Thailand secara paksa mengembalikan enam aktivis oposisi ke Kamboja untuk dihadapkan pada tuduhan pengkhianatan. Padahal, mereka memiliki status pengungsi yang diakui oleh PBB.

Pada pertengahan 2024, Bangkok juga menangkap Y Quynh Bdap, seorang aktivis hak-hak etnis minoritas Vietnam, menyusul permintaan ekstradisi dari Hanoi.

Setahun sebelumnya, Bounsuan Kitiyano, seorang aktivis politik Laos yang juga memiliki status pengungsi PBB, dibunuh di provinsi Ubon Ratchathani, Thailand bagian timur laut.

Pada tahun 2015, Thailand juga memulangkan 109 tahanan Uighur ke Cina, sebuah keputusan yang dikecam secara luas. 48 orang lainnya yang diduga akan dideportasi berdasarkan laporan terbaru, saat ini masih berada di penjara Thailand.

Menurut Phongsathorn, mengirimkan warga etnis Uighur kembali ke Cina, adalah sebuah tindakan ilegal. Uighur adalah sebuah kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam di provinsi Xinjiang, Cina bagian barat laut, yang kerap mendapat persekusi dari Beijing.

“Pemerintah tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga undang-undang anti-penyiksaannya sendiri, yang melindungi individu dari deportasi ke tempat-tempat di mana mereka menghadapi penyiksaan atau penganiayaan,” kata Phongsathorn.

Tak ada keamanan di Asia Tenggara

Bukan hanya Thailand, negara-negara lain di Asia Tenggara juga tampaknya mengikuti tren yang sama.

Dalam sebuah email kepada DW, Amnesty International mengaku telah “mengamati eskalasi penindasan transnasional yang mengakhawatirkan” di Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

“Para aktivis, pembela hak asasi manusia, dan pembangkang politik yang melarikan diri dari negara asalnya, dengan harapan mendapatkan tempat berindung yang aman, akhirnya menghadapi penculikan, penghilangan paksa, pembunuhan, dan pemulangan paksa ke tempat-tempat di mana mereka terancam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia,” kata Chanatip Tatiyakaroonwong, peneliti Amnesty International untuk Thailand dan Laos.

Sebagai contoh, aktivis hak asasi manusia Thailand, Wanchalearm Satsaksit, menghilang di Kamboja pada tahun 2020. Setahun sebelumnya, tiga aktivis Thailand, Chucheep Chiwasut, Siam Theerawut, dan Kritsana Tupthai, hilang setelah dilaporkan ditangkap di Vietnam. Keberadaan mereka masih belum diketahui.

Pada akhir 2018, mayat dua aktivis anti-kerajaan Thailand, Chatcharn Buppawan dan Kraidej Luelert, ditemukan tertimbun beton di tepi Sungai Mekong.

Menurut Chanatip, identitas para pelaku masih belum diketahui dalam banyak kasus, “meskipun ada kecurigaan kuat akan keterlibatan negara, karena para korban adalah para pengkritik dan pembangkang.”

Polisi klaim pembunuhan Lim Kimya tidak bermotif politik

Komisaris Polisi Thailand, Jenderal Pol Kitrat Phanphet, terkait penembakan Lim Kimya di Bangkok mengatakan, kejahatan tersebut “tidak bermotif politik, tetapi berasal dari konflik pribadi.” Kitrat tidak merinci bagaimana polisi bisa sampai pada kesimpulan tersebut.

Namun, politisi Kamboja Sam Rainsy menuding mantan penguasa Kamboja, Hun Sen, sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut.

“Puluhan anggota oposisi telah dibunuh tanpa proses hukum,” kata Rainsy dalam sebuah unggahan online, seraya menambahkan bahwa dirinya juga menghadapi beberapa percobaan pembunuhan.

Pada hari Lim Kimya ditembak, yang bertepatan dengan peringatan runtuhnya rezim Khmer Merah, mantan PM Hun Sen, yang pada tahun 2023 menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet, menyerukan undang-undang baru untuk melabeli mereka yang berusaha menggulingkan pemerintahan putranya sebagai “teroris.”

Faktor kedekatan Bangkok dan Phnom Penh

Dalam wawancara dengan DW, Tyrell Haberkorn, seorang profesor studi Asia Tenggara di University of Wisconsin-Madison, mengatakan kasus Lim Kimya adalah “bagian dari penganiayaan yang sudah berlangsung lama dan tidak berubah” terhadap para pengungsi politik dan pencari suaka di Thailand.

“Apa yang memungkinkan hal ini terjadi dengan impunitas, adalah keengganan untuk menyelidiki atau meminta pertanggungjawaban para pelaku,” katanya.

Selain itu, pemerintah Thailand dan Kamboja juga memiliki hubungan yang sangat dekat.

Sebuah laporan dari Human Rights Watch pada tahun 2024, mengaitkan “intimidasi dan pelecehan, pengawasan, dan kekerasan fisik” yang dihadapi para pembangkang Kamboja di Thailand, dengan dekatnya hubungan antara Hun Sen dan mantan Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha.

Setelah pembunuhan Lim Kimya, otoritas Thailand harus menentukan “apakah ada kolusi antara elemen-elemen politik di Thailand dan Kamboja,” kata Phonsathorn kepada DW.

Thailand menjadi lebih aman dengan bergabung ke UNHRC?

Terlepas dari kegagalannya melindungi para pembangkang, Thailand sukses mewujudkan targetnya mendapatkan kursi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) tahun lalu. Keanggotaannya telah dimulai pada 1 Januari dan akan berlaku selama tiga tahun.

“Kinerja hak asasi manusia Thailand akan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, dan negara serta pemerintah Thailand akan memiliki standar yang lebih tinggi sebagai anggota UNHRC,” jelas Phongsathorn.

Meski begitu, masih belum jelas bagaimana keanggotaan ini akan berdampak pada dugaan kesepakatan dengan pemerintah lain “terkait penindasan transnasional,” tambahnya.

Sementara Chanatip mengatakan: “Pemerintah Thailand harus menggunakan keanggotaannya sebagai kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam meningkatkan hak-hak pengungsi dan pencari suaka, baik di Thailand maupun di seluruh kawasan.”

Diadaptasi dari artkel DW bahasa Inggris

21/01/2025 20:42
Donald Trump Mencabut Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pemukim Pembuat Kerusuhan di Tepi Barat – Halaman all

Trump Mencabut Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pemukim Pembuat Kerusuhan di Tepi Barat

TRIBUNNEWS.COM- Donald Trump mencabut sanksi yang dijatuhkan pada pemukim Tepi Barat.

Beberapa jam sebelumnya, para pemukim melakukan kerusuhan di desa-desa Palestina dan membakar properti.

Keputusan tersebut merupakan pembalikan dari tindakan kebijakan utama oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

Pemimpin pemukim menyerukan kedaulatan Israel atas Tepi Barat sebagai ‘zaman keemasan bagi permukiman’

Presiden AS Donald Trump pada hari Senin mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan sebelumnya Biden terhadap kelompok pemukim Tepi Barat sayap kanan dan individu yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina, kata situs web baru Gedung Putih.

Situs web tersebut mengatakan Trump mencabut Perintah Eksekutif 14115 yang dikeluarkan pada 1 Februari 2024, yang mengizinkan penerapan sanksi tertentu “pada Orang yang Merusak Perdamaian, Keamanan, dan Stabilitas di Tepi Barat.”

Keputusan Trump tersebut merupakan pembalikan dari tindakan kebijakan utama oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden yang telah menjatuhkan sanksi pada banyak individu dan entitas pemukim Israel, membekukan aset mereka di AS dan secara umum melarang warga Amerika bertransaksi dengan mereka.

Sanksi AS terhadap pemukim dijatuhkan setelah pemerintahan Biden berulang kali mendesak pemerintah Israel untuk mengambil tindakan.

Guna meminta pertanggungjawaban para ekstremis atas tindakan yang diyakini Washington akan menghancurkan harapan bagi solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Pendekatan Trump terhadap permukiman sangat berbeda.

Selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2019, Trump telah meninggalkan posisi AS yang telah lama dipegang bahwa permukiman tersebut ilegal sebelum dipulihkan oleh Biden.

Yossi Dagan, kepala Dewan Regional Samaria Tepi Barat menyambut baik keputusan tersebut, dan menambahkan bahwa ini adalah zaman keemasan bagi permukiman dan waktu untuk mengumumkan kedaulatan Israel atas Tepi Barat.

“Keputusan Presiden Donald Trump untuk membatalkan sanksi yang keterlaluan terhadap pendahulunya saat ia memasuki Gedung Putih tidak hanya bermoral dan penting, tetapi juga merupakan pesan bahwa Amerika Serikat sekali lagi menjadi sahabat Israel,” katanya dalam sebuah pernyataan.

“Hal ini menunjukkan lebih dari apa pun, kesempatan bersejarah yang dimiliki pemerintah Israel dan perdana menterinya di Yudea dan Samaria dan di negara Israel, untuk melakukan hal-hal bersejarah yang hebat, terlepas dari apakah pemerintahan Trump setuju atau tidak. Bola tidak pernah berada di tangan Yerusalem seperti sekarang. Saya meminta perdana menteri dan pemerintah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.”

SUMBER: YNET NEWS

21/01/2025 20:42
Bagaimana Kazakstan Mengakhiri Tradisi Penculikan Pengantin? – Halaman all

Di Kazakstan, hukuman untuk kasus penculikan pengantin akan diperberat. Parlemen setempat sedang berupaya mengubah undang-undang untuk mencoba memberantas tradisi kuno tersebut.

Hampir setiap perempuan muda di Kazakstan menyadari risiko penculikan pengantin yang mereka hadapi. Jika hal ini terjadi pada seorang perempuan, rencana masa depan mereka bisa terganggu secara signifikan.

Inilah yang terjadi pada Gulmira K., seorang perawat dari Almaty, kota terbesar di Kazakstan. Gulmira, yang tidak ingin menggunakan nama lengkapnya di media, diculik saat berusia 19 tahun.

“Itu hampir 20 tahun yang lalu,” katanya kepada DW.

“Saya sedang kuliah di Almaty dan hendak pulang dari kampus pada malam hari. Sebuah mobil berhenti, tiga pria melompat keluar dan mencengkeram saya, lalu melemparkan saya ke kursi belakang, kemudian menyelimuti saya. Dua dari mereka duduk di sebelah saya dan menahan saya. Setelah dua jam, saya berada di sebuah rumah di desa di mana para perempuan segera menutupi saya dengan kain putih, sebagaimana tradisi yang berlaku. Jelas bagi saya bahwa saya telah diculik untuk dinikahkan. Saya tidak bisa bebas dan tidak lama kemudian saya bertemu dengan calon suami saya, seseorang yang belum pernah saya temui sebelumnya. Pada hari itu juga dia mengambil keperawanan saya,” jelas Gulmira.

Seminggu kemudian Gulmira baru bisa menghubungi orang tuanya. Namun, bantuan yang ia harapkan tidak kunjung datang.

“Ayah saya hanya mengatakan bahwa saya yang harus disalahkan atas semuanya. Dia mengatakan bahwa saya telah mempermalukan seluruh keluarga dan dia tidak ingin bertemu dengan saya lagi. Jadi saya menjadi istri dari seorang laki-laki yang keluarganya hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Orang tua saya, di sisi lain, adalah orang yang berkecukupan,” katanya.

Keluhan selama 30 tahun

Butuh waktu sembilan tahun sebelum Gulmira dapat melarikan diri dari pernikahan paksa tersebut.

“Saat itu, saya sudah memiliki dua anak,” katanya.

“Saya bertemu dengan seorang teman sekolah secara tak terduga di sebuah klinik dan menceritakan kisah saya. Dia menyarankan saya untuk kembali ke Almaty bersama anak-anak, dan itulah yang saya lakukan. Kemudian, dia membantu saya dalam proses perceraian dan mencari pekerjaan. Mantan suami saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, jika penculikan pengantin perempuan merupakan tindak kriminal pada saat itu – sesuatu yang baru saja dibicarakan sekarang – hidup saya akan berbeda. Saya bahkan tidak akan pernah bisa menyelesaikan studi saya,” katanya.

Hukuman bagi penculikan dengan tujuan pernikahan non-konsensual sebenarnya telah diperdebatkan di Kazakstan sejak pertengahan 1990-an. Para aktivis hak asasi manusia telah mengeluhkan bahwa mereka yang terlibat dalam kasus penculikan pengantin tidak pernah diadili selama hampir 30 tahun.

Pasal 125 KUHP Republik Kazakstan menyatakan bahwa penculikan dapat dihukum dengan hukuman penjara antara empat hingga tujuh tahun. Pasal 125 juga mengatakan bahwa, jika penculik membiarkan korbannya bebas, mereka bisa lolos dari jerat hukum. Celah ini tidak banyak diperhatikan oleh pihak berwenang dan mendorong para pelaku untuk berpura-pura membiarkan perempuan yang mereka culik dan paksa untuk menikah “bebas.”

Secercah harapan bahwa aturan hukum ini akan berubah muncul pada Agustus 2023. Komisioner Hak Asasi Manusia Kazakstan, Artur Lastayev, mengumumkan rancangan undang-undang yang sedang digodok, dan akan menjadikan penculikan pengantin sebagai tindak pidana.

“Kami telah meminta jaksa agung untuk membuat daftar kejahatan yang terpisah, yang dapat dibedakan dari kejahatan yang diatur dalam pasal 125,” kata Lastayev kepada para wartawan di Astana, ibu kota Kazakstan.

“Rancangan (undang-undang) ini didasarkan pada pengalaman negara-negara tetangga kami dan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Kemajuan yang lambat

Terlepas dari kenyataan bahwa jaksa agung setuju untuk mendukung inisiatif tersebut, tidak ada yang terjadi. Enam bulan kemudian, Presiden Kazakstan Kassym-Jomart Tokayev turun tangan.

“Di negara kami, ada orang-orang yang melakukan penculikan pengantin dengan kedok yang seharusnya menjadi tradisi nasional,” kata Tokayev.

“Ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal ini bertentangan dengan cita-cita masyarakat yang progresif, di mana martabat, hak, dan kebebasan setiap manusia adalah nilai mutlak,” tegasnya.

Jika presiden tidak mengatakan hal ini, kecil kemungkinan topik ini akan menjadi agenda nasional lagi, kata Murat Abenov, seorang anggota parlemen dari Partai Amanat yang berkuasa, kepada DW.

“Kemungkinan besar ada banyak orang di lembaga penegak hukum kami yang menoleransi distorsi tradisi ini,” kata Abenov, yang telah mendorong hukuman yang lebih berat untuk penculikan pengantin selama bertahun-tahun.

Menurut Abenov, pada faktanya, penculikan pengantin – yang sering terjadi di bagian selatan dan barat, serta ibu kota Astana dan kota-kota lain seperti Almaty – secara historis tidak pernah ada di Kazakstan.

“Pada Abad Pertengahan, penculikan perempuan hanya diizinkan selama operasi militer, sebagai hadiah,” lanjutnya.

“Penculikan anak perempuan dari keluarga yang tidak berperang dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius, yang dapat dihukum mati.”

Sebagian besar kasus tidak pernah sampai ke pengadilan

Komisioner Hak Asasi Manusia Lastayev ingin menambahkan satu pasal tambahan, yaitu Pasal 125 ayat 1 ke dalam KUHP. Pasal ini akan menyatakan bahwa penculikan untuk tujuan kawin paksa dapat dihukum penjara hingga tiga tahun.

“Jika korban masih di bawah umur, maka hukumannya bisa mencapai lima tahun. Jika penculikan menyebabkan konsekuensi berat bagi korban, maka hukumannya bisa mencapai 10 tahun,” jelas Abenov.

Pemerkosaan akan dihukum sebagai kejahatan terpisah. Abenov yakin bahwa jika undang-undang tersebut diberlakukan, jumlah laporan penculikan pengantin perempuan akan meningkat secara substansial.

“Dalam tiga tahun terakhir, ada 214 kasus resmi, tetapi saya tahu ada lebih banyak upaya untuk melaporkan kasus itu. Hanya 10 kasus yang dibawa ke hadapan hakim. Sisanya – yaitu 93% – dibatalkan karena kurangnya bukti,” katanya.

Pengacara dan aktivis hak asasi manusia, Khalida Azhigulova, mengeluhkan bahwa negara juga gagal mendidik masyarakat tentang hukum. Khususnya daerah-daerah di mana penculikan pengantin perempuan terjadi.

“Anak-anak muda kami tidak cukup belajar tentang hak asasi manusia, baik di sekolah maupun di universitas,” katanya kepada DW.

“Mereka tidak cukup tahu tentang pernikahan atau hukum keluarga. Sejak 2011, pernikahan hanya bisa dilakukan setelah ada persetujuan bebas dan tanpa syarat dari kedua pasangan,” lanjutnya.

Azhigulova mendukung perjuangan Abenov yang sedang mengupayakan undang-undang untuk penculikan pengantin. Namun, ia juga menaruh harapan besar pada generasi muda Kazakstan untuk semakin menolak tradisi ini.

Kisah ini awalnya diterbitkan dalam bahasa Rusia, dan diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris

20/01/2025 22:27