Jenis Media: Internasional

Penembakan Politisi Kamboja, Thailand Tak Aman Bagi Pembangkang di Asia Tenggara – Halaman all

Kegagalan Bangkok dalam melindungi para pembangkang dan pengungsi politik kembali disorot, setelah pada tanggal 7 Januari lalu seorang mantan anggota parlemen Kamboja, Lim Kimya, ditembak mati di ibu kota Thailand. Padahal, dia baru saja tiba di Bangkok pada hari itu dengan menumpang bus dari Kamboja.

Juga ada laporan terpisah, pemerintah Thailand sedang mempersiapkan pengiriman balik 48 orang Uighur ke Cina. Warga etnis Uighur tersebut sebelumnya telah ditahan di Bangkok selama lebih dari satu dekade.

“Pembunuhan Lim Kimya dan situasi terkait etnis Uighur saat ini, menunjukkan bahwa Thailand bukanlah tempat yang aman bagi para pengungsi,” kata Patrick Phongsathorn, seorang spesialis advokasi senior di Fortify Rights, kepada DW.

Deretan panjang kekerasan terhadap pengungsi politik

Namun, pembunuhan Lim Kimya dan dugaan rencana deportasi warga Uighur itu hanyalah kasus terbaru dalam deretan panjang insiden kekerasan terkait migran di Thailand.

Pada November 2024, otoritas Thailand secara paksa mengembalikan enam aktivis oposisi ke Kamboja untuk dihadapkan pada tuduhan pengkhianatan. Padahal, mereka memiliki status pengungsi yang diakui oleh PBB.

Pada pertengahan 2024, Bangkok juga menangkap Y Quynh Bdap, seorang aktivis hak-hak etnis minoritas Vietnam, menyusul permintaan ekstradisi dari Hanoi.

Setahun sebelumnya, Bounsuan Kitiyano, seorang aktivis politik Laos yang juga memiliki status pengungsi PBB, dibunuh di provinsi Ubon Ratchathani, Thailand bagian timur laut.

Pada tahun 2015, Thailand juga memulangkan 109 tahanan Uighur ke Cina, sebuah keputusan yang dikecam secara luas. 48 orang lainnya yang diduga akan dideportasi berdasarkan laporan terbaru, saat ini masih berada di penjara Thailand.

Menurut Phongsathorn, mengirimkan warga etnis Uighur kembali ke Cina, adalah sebuah tindakan ilegal. Uighur adalah sebuah kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam di provinsi Xinjiang, Cina bagian barat laut, yang kerap mendapat persekusi dari Beijing.

“Pemerintah tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga undang-undang anti-penyiksaannya sendiri, yang melindungi individu dari deportasi ke tempat-tempat di mana mereka menghadapi penyiksaan atau penganiayaan,” kata Phongsathorn.

Tak ada keamanan di Asia Tenggara

Bukan hanya Thailand, negara-negara lain di Asia Tenggara juga tampaknya mengikuti tren yang sama.

Dalam sebuah email kepada DW, Amnesty International mengaku telah “mengamati eskalasi penindasan transnasional yang mengakhawatirkan” di Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

“Para aktivis, pembela hak asasi manusia, dan pembangkang politik yang melarikan diri dari negara asalnya, dengan harapan mendapatkan tempat berindung yang aman, akhirnya menghadapi penculikan, penghilangan paksa, pembunuhan, dan pemulangan paksa ke tempat-tempat di mana mereka terancam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia,” kata Chanatip Tatiyakaroonwong, peneliti Amnesty International untuk Thailand dan Laos.

Sebagai contoh, aktivis hak asasi manusia Thailand, Wanchalearm Satsaksit, menghilang di Kamboja pada tahun 2020. Setahun sebelumnya, tiga aktivis Thailand, Chucheep Chiwasut, Siam Theerawut, dan Kritsana Tupthai, hilang setelah dilaporkan ditangkap di Vietnam. Keberadaan mereka masih belum diketahui.

Pada akhir 2018, mayat dua aktivis anti-kerajaan Thailand, Chatcharn Buppawan dan Kraidej Luelert, ditemukan tertimbun beton di tepi Sungai Mekong.

Menurut Chanatip, identitas para pelaku masih belum diketahui dalam banyak kasus, “meskipun ada kecurigaan kuat akan keterlibatan negara, karena para korban adalah para pengkritik dan pembangkang.”

Polisi klaim pembunuhan Lim Kimya tidak bermotif politik

Komisaris Polisi Thailand, Jenderal Pol Kitrat Phanphet, terkait penembakan Lim Kimya di Bangkok mengatakan, kejahatan tersebut “tidak bermotif politik, tetapi berasal dari konflik pribadi.” Kitrat tidak merinci bagaimana polisi bisa sampai pada kesimpulan tersebut.

Namun, politisi Kamboja Sam Rainsy menuding mantan penguasa Kamboja, Hun Sen, sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut.

“Puluhan anggota oposisi telah dibunuh tanpa proses hukum,” kata Rainsy dalam sebuah unggahan online, seraya menambahkan bahwa dirinya juga menghadapi beberapa percobaan pembunuhan.

Pada hari Lim Kimya ditembak, yang bertepatan dengan peringatan runtuhnya rezim Khmer Merah, mantan PM Hun Sen, yang pada tahun 2023 menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet, menyerukan undang-undang baru untuk melabeli mereka yang berusaha menggulingkan pemerintahan putranya sebagai “teroris.”

Faktor kedekatan Bangkok dan Phnom Penh

Dalam wawancara dengan DW, Tyrell Haberkorn, seorang profesor studi Asia Tenggara di University of Wisconsin-Madison, mengatakan kasus Lim Kimya adalah “bagian dari penganiayaan yang sudah berlangsung lama dan tidak berubah” terhadap para pengungsi politik dan pencari suaka di Thailand.

“Apa yang memungkinkan hal ini terjadi dengan impunitas, adalah keengganan untuk menyelidiki atau meminta pertanggungjawaban para pelaku,” katanya.

Selain itu, pemerintah Thailand dan Kamboja juga memiliki hubungan yang sangat dekat.

Sebuah laporan dari Human Rights Watch pada tahun 2024, mengaitkan “intimidasi dan pelecehan, pengawasan, dan kekerasan fisik” yang dihadapi para pembangkang Kamboja di Thailand, dengan dekatnya hubungan antara Hun Sen dan mantan Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha.

Setelah pembunuhan Lim Kimya, otoritas Thailand harus menentukan “apakah ada kolusi antara elemen-elemen politik di Thailand dan Kamboja,” kata Phonsathorn kepada DW.

Thailand menjadi lebih aman dengan bergabung ke UNHRC?

Terlepas dari kegagalannya melindungi para pembangkang, Thailand sukses mewujudkan targetnya mendapatkan kursi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) tahun lalu. Keanggotaannya telah dimulai pada 1 Januari dan akan berlaku selama tiga tahun.

“Kinerja hak asasi manusia Thailand akan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, dan negara serta pemerintah Thailand akan memiliki standar yang lebih tinggi sebagai anggota UNHRC,” jelas Phongsathorn.

Meski begitu, masih belum jelas bagaimana keanggotaan ini akan berdampak pada dugaan kesepakatan dengan pemerintah lain “terkait penindasan transnasional,” tambahnya.

Sementara Chanatip mengatakan: “Pemerintah Thailand harus menggunakan keanggotaannya sebagai kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam meningkatkan hak-hak pengungsi dan pencari suaka, baik di Thailand maupun di seluruh kawasan.”

Diadaptasi dari artkel DW bahasa Inggris

21/01/2025 20:42
Donald Trump Mencabut Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pemukim Pembuat Kerusuhan di Tepi Barat – Halaman all

Trump Mencabut Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pemukim Pembuat Kerusuhan di Tepi Barat

TRIBUNNEWS.COM- Donald Trump mencabut sanksi yang dijatuhkan pada pemukim Tepi Barat.

Beberapa jam sebelumnya, para pemukim melakukan kerusuhan di desa-desa Palestina dan membakar properti.

Keputusan tersebut merupakan pembalikan dari tindakan kebijakan utama oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

Pemimpin pemukim menyerukan kedaulatan Israel atas Tepi Barat sebagai ‘zaman keemasan bagi permukiman’

Presiden AS Donald Trump pada hari Senin mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan sebelumnya Biden terhadap kelompok pemukim Tepi Barat sayap kanan dan individu yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina, kata situs web baru Gedung Putih.

Situs web tersebut mengatakan Trump mencabut Perintah Eksekutif 14115 yang dikeluarkan pada 1 Februari 2024, yang mengizinkan penerapan sanksi tertentu “pada Orang yang Merusak Perdamaian, Keamanan, dan Stabilitas di Tepi Barat.”

Keputusan Trump tersebut merupakan pembalikan dari tindakan kebijakan utama oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden yang telah menjatuhkan sanksi pada banyak individu dan entitas pemukim Israel, membekukan aset mereka di AS dan secara umum melarang warga Amerika bertransaksi dengan mereka.

Sanksi AS terhadap pemukim dijatuhkan setelah pemerintahan Biden berulang kali mendesak pemerintah Israel untuk mengambil tindakan.

Guna meminta pertanggungjawaban para ekstremis atas tindakan yang diyakini Washington akan menghancurkan harapan bagi solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Pendekatan Trump terhadap permukiman sangat berbeda.

Selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2019, Trump telah meninggalkan posisi AS yang telah lama dipegang bahwa permukiman tersebut ilegal sebelum dipulihkan oleh Biden.

Yossi Dagan, kepala Dewan Regional Samaria Tepi Barat menyambut baik keputusan tersebut, dan menambahkan bahwa ini adalah zaman keemasan bagi permukiman dan waktu untuk mengumumkan kedaulatan Israel atas Tepi Barat.

“Keputusan Presiden Donald Trump untuk membatalkan sanksi yang keterlaluan terhadap pendahulunya saat ia memasuki Gedung Putih tidak hanya bermoral dan penting, tetapi juga merupakan pesan bahwa Amerika Serikat sekali lagi menjadi sahabat Israel,” katanya dalam sebuah pernyataan.

“Hal ini menunjukkan lebih dari apa pun, kesempatan bersejarah yang dimiliki pemerintah Israel dan perdana menterinya di Yudea dan Samaria dan di negara Israel, untuk melakukan hal-hal bersejarah yang hebat, terlepas dari apakah pemerintahan Trump setuju atau tidak. Bola tidak pernah berada di tangan Yerusalem seperti sekarang. Saya meminta perdana menteri dan pemerintah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.”

SUMBER: YNET NEWS

21/01/2025 20:42
Bagaimana Kazakstan Mengakhiri Tradisi Penculikan Pengantin? – Halaman all

Di Kazakstan, hukuman untuk kasus penculikan pengantin akan diperberat. Parlemen setempat sedang berupaya mengubah undang-undang untuk mencoba memberantas tradisi kuno tersebut.

Hampir setiap perempuan muda di Kazakstan menyadari risiko penculikan pengantin yang mereka hadapi. Jika hal ini terjadi pada seorang perempuan, rencana masa depan mereka bisa terganggu secara signifikan.

Inilah yang terjadi pada Gulmira K., seorang perawat dari Almaty, kota terbesar di Kazakstan. Gulmira, yang tidak ingin menggunakan nama lengkapnya di media, diculik saat berusia 19 tahun.

“Itu hampir 20 tahun yang lalu,” katanya kepada DW.

“Saya sedang kuliah di Almaty dan hendak pulang dari kampus pada malam hari. Sebuah mobil berhenti, tiga pria melompat keluar dan mencengkeram saya, lalu melemparkan saya ke kursi belakang, kemudian menyelimuti saya. Dua dari mereka duduk di sebelah saya dan menahan saya. Setelah dua jam, saya berada di sebuah rumah di desa di mana para perempuan segera menutupi saya dengan kain putih, sebagaimana tradisi yang berlaku. Jelas bagi saya bahwa saya telah diculik untuk dinikahkan. Saya tidak bisa bebas dan tidak lama kemudian saya bertemu dengan calon suami saya, seseorang yang belum pernah saya temui sebelumnya. Pada hari itu juga dia mengambil keperawanan saya,” jelas Gulmira.

Seminggu kemudian Gulmira baru bisa menghubungi orang tuanya. Namun, bantuan yang ia harapkan tidak kunjung datang.

“Ayah saya hanya mengatakan bahwa saya yang harus disalahkan atas semuanya. Dia mengatakan bahwa saya telah mempermalukan seluruh keluarga dan dia tidak ingin bertemu dengan saya lagi. Jadi saya menjadi istri dari seorang laki-laki yang keluarganya hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Orang tua saya, di sisi lain, adalah orang yang berkecukupan,” katanya.

Keluhan selama 30 tahun

Butuh waktu sembilan tahun sebelum Gulmira dapat melarikan diri dari pernikahan paksa tersebut.

“Saat itu, saya sudah memiliki dua anak,” katanya.

“Saya bertemu dengan seorang teman sekolah secara tak terduga di sebuah klinik dan menceritakan kisah saya. Dia menyarankan saya untuk kembali ke Almaty bersama anak-anak, dan itulah yang saya lakukan. Kemudian, dia membantu saya dalam proses perceraian dan mencari pekerjaan. Mantan suami saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, jika penculikan pengantin perempuan merupakan tindak kriminal pada saat itu – sesuatu yang baru saja dibicarakan sekarang – hidup saya akan berbeda. Saya bahkan tidak akan pernah bisa menyelesaikan studi saya,” katanya.

Hukuman bagi penculikan dengan tujuan pernikahan non-konsensual sebenarnya telah diperdebatkan di Kazakstan sejak pertengahan 1990-an. Para aktivis hak asasi manusia telah mengeluhkan bahwa mereka yang terlibat dalam kasus penculikan pengantin tidak pernah diadili selama hampir 30 tahun.

Pasal 125 KUHP Republik Kazakstan menyatakan bahwa penculikan dapat dihukum dengan hukuman penjara antara empat hingga tujuh tahun. Pasal 125 juga mengatakan bahwa, jika penculik membiarkan korbannya bebas, mereka bisa lolos dari jerat hukum. Celah ini tidak banyak diperhatikan oleh pihak berwenang dan mendorong para pelaku untuk berpura-pura membiarkan perempuan yang mereka culik dan paksa untuk menikah “bebas.”

Secercah harapan bahwa aturan hukum ini akan berubah muncul pada Agustus 2023. Komisioner Hak Asasi Manusia Kazakstan, Artur Lastayev, mengumumkan rancangan undang-undang yang sedang digodok, dan akan menjadikan penculikan pengantin sebagai tindak pidana.

“Kami telah meminta jaksa agung untuk membuat daftar kejahatan yang terpisah, yang dapat dibedakan dari kejahatan yang diatur dalam pasal 125,” kata Lastayev kepada para wartawan di Astana, ibu kota Kazakstan.

“Rancangan (undang-undang) ini didasarkan pada pengalaman negara-negara tetangga kami dan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Kemajuan yang lambat

Terlepas dari kenyataan bahwa jaksa agung setuju untuk mendukung inisiatif tersebut, tidak ada yang terjadi. Enam bulan kemudian, Presiden Kazakstan Kassym-Jomart Tokayev turun tangan.

“Di negara kami, ada orang-orang yang melakukan penculikan pengantin dengan kedok yang seharusnya menjadi tradisi nasional,” kata Tokayev.

“Ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal ini bertentangan dengan cita-cita masyarakat yang progresif, di mana martabat, hak, dan kebebasan setiap manusia adalah nilai mutlak,” tegasnya.

Jika presiden tidak mengatakan hal ini, kecil kemungkinan topik ini akan menjadi agenda nasional lagi, kata Murat Abenov, seorang anggota parlemen dari Partai Amanat yang berkuasa, kepada DW.

“Kemungkinan besar ada banyak orang di lembaga penegak hukum kami yang menoleransi distorsi tradisi ini,” kata Abenov, yang telah mendorong hukuman yang lebih berat untuk penculikan pengantin selama bertahun-tahun.

Menurut Abenov, pada faktanya, penculikan pengantin – yang sering terjadi di bagian selatan dan barat, serta ibu kota Astana dan kota-kota lain seperti Almaty – secara historis tidak pernah ada di Kazakstan.

“Pada Abad Pertengahan, penculikan perempuan hanya diizinkan selama operasi militer, sebagai hadiah,” lanjutnya.

“Penculikan anak perempuan dari keluarga yang tidak berperang dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius, yang dapat dihukum mati.”

Sebagian besar kasus tidak pernah sampai ke pengadilan

Komisioner Hak Asasi Manusia Lastayev ingin menambahkan satu pasal tambahan, yaitu Pasal 125 ayat 1 ke dalam KUHP. Pasal ini akan menyatakan bahwa penculikan untuk tujuan kawin paksa dapat dihukum penjara hingga tiga tahun.

“Jika korban masih di bawah umur, maka hukumannya bisa mencapai lima tahun. Jika penculikan menyebabkan konsekuensi berat bagi korban, maka hukumannya bisa mencapai 10 tahun,” jelas Abenov.

Pemerkosaan akan dihukum sebagai kejahatan terpisah. Abenov yakin bahwa jika undang-undang tersebut diberlakukan, jumlah laporan penculikan pengantin perempuan akan meningkat secara substansial.

“Dalam tiga tahun terakhir, ada 214 kasus resmi, tetapi saya tahu ada lebih banyak upaya untuk melaporkan kasus itu. Hanya 10 kasus yang dibawa ke hadapan hakim. Sisanya – yaitu 93% – dibatalkan karena kurangnya bukti,” katanya.

Pengacara dan aktivis hak asasi manusia, Khalida Azhigulova, mengeluhkan bahwa negara juga gagal mendidik masyarakat tentang hukum. Khususnya daerah-daerah di mana penculikan pengantin perempuan terjadi.

“Anak-anak muda kami tidak cukup belajar tentang hak asasi manusia, baik di sekolah maupun di universitas,” katanya kepada DW.

“Mereka tidak cukup tahu tentang pernikahan atau hukum keluarga. Sejak 2011, pernikahan hanya bisa dilakukan setelah ada persetujuan bebas dan tanpa syarat dari kedua pasangan,” lanjutnya.

Azhigulova mendukung perjuangan Abenov yang sedang mengupayakan undang-undang untuk penculikan pengantin. Namun, ia juga menaruh harapan besar pada generasi muda Kazakstan untuk semakin menolak tradisi ini.

Kisah ini awalnya diterbitkan dalam bahasa Rusia, dan diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris

20/01/2025 22:27
Jokowi Puji 100 Hari Prabowo-Gibran: Lebih Baik dari yang Dulu – Halaman all

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi capaian 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menyebut, capaian Prabowo-Gibran lebih baik dari dari pemerintahan sebelumnya.

Jokowi awalnya merespons pertanyaan wartawan terkait hasil survei Litbang Kompas yang menyebut kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai angka 80,9 persen.

“Ya seperti saya sampaikan seminggu yang lalu bahwa feeling saya, saya pergi ke grassroot ke masyarakat, apresiasi masyarakat sangat tinggi. Sangat baik terhadap kinerja pemerintahan Pak Presiden Prabowo,” kata Jokowi ditemui di rumahnya, Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (20/1/2025).

Ditanya mengenai kinerja Prabowo-Gibran yang paling menonjol, Jokowi menyebut mengenai penanganan ekonomi. Selain itu, juga perlindungan sosial serta program makan bergizi gratis.

“Saya melihat penanganan ekonominya, ekonomi makronya baik, kemudian bersifat perlindungan sosial seperti makan bergizi gratismulai berjalan. Saya kira apresiasi masyarakat pada kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo baik,” bebernya.

“Seperti yang saya sampaikan, saya hanya membaca apa yang ada di grassroot. Apa yang ada di akar rumput itu,” lanjutnya.

Selama tiga bulan terakhir, Jokowi mengaku sering bertemu masyarakat dan mereka memuji kinerja Prabowo-Gibran. Jokowi lalu menyebut capaian ini lebih baik dari pemerintah sebelumnya.

“Iya saya membaca seperti itu jadi kalau angka ya seperti 80,9 persen saya kira itu seperti yang saya sampaikan, saya tidak berdasarkan survei, tapi pasti lebih baik,” kata dia.

“(Lebih baik dari zaman Pak Jokowi?) Dari yang ada dulu,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, dilansir detikNews, Litbang Kompas merilis survei kepuasan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya kepuasan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran memperoleh 80,9%.

Survei periodik melalui wawancara tatap muka diselenggarakan Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95%, margin of error kurang lebih 3,10%. Penarikan sampel dilakukan secara acak sederhana.

Adapun rincian kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Litbang Kompas sebanyak 80,9% responden mengaku puas dan 19,1% tidak puas.

Berikut derajat kepuasan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan status sosial ekonomi responden:

84,7% kalangan bawah mengaku puas dan 15,3% tidak puas

81,4% kalangan menengah bawah mengaku puas dan 18,6% tidak puas

75,3% kalangan menengah atas mengaku puas dan 24,7% tidak puas

67,9% kalangan atas mengaku puas dan 32,1% tidak puas. (hp)

20/01/2025 22:26
Houthi Yaman Libur Dulu, Cabut Blokade Laut Merah: Sudah Lemah atau Karena Gencatan Senjata Gaza? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Ansarallah (Houthi) Yaman, mengumumkan rencana untuk menghentikan blokade mereka terhadap pengiriman arus barang maritim di Laut Merah, Minggu (19/1/2025).

Pencabutan blokade itu, dilaporkan dimulai dengan penghentian permusuhan dan serangan terhadap kapal-kapal “non-Israel”.

“Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Houthi (HOCC) mengeluarkan pernyataan mencabut blokade selama setahun terhadap pengiriman di Laut Merah, menyusul penerapan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza,” tulis laporan ME, dikutip Senin (20/1/2025).

Seperti dilaporkan, gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas dilakukan dalam kerangka pertukaran sandera dan tahanan.

Tahap pertama pertukaran tahanan berlangsung dengan sukses pada hari Minggu dengan bentuk pembebasan 90 tahanan Palestina oelh Israel ditukar dengan tiga sandera Israel yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Houthi mengatakan kalau ke depannya, mereka tidak akan menyerang sebagian besar kategori kapal yang melintas di Laut Merah:

Kapal-kapal yang dinyatakan Houthi tidak akan diserang adalah:

Kapal yang menuju Israel
Kapal Amerika atau Inggris
Kapal yang sebagian dimiliki oleh entitas Israel
Kapal yang dioperasikan oleh kepentingan Israel tetapi dimiliki oleh negara lain

Kelompok Ansarallah Houthi Yaman mengklaim rudal hipersonik Palestine 2 yang mereka luncurkan ke Israel menghantam pangkalan udara Nevatim, Negev, wilayah pendudukan Israel pada Sabtu (29/12/2024). (Anews/File)

Kapal Berentitas Sepenuhnya Israel Tetap Jadi Target

Meski begitu, Houthi masih berencana untuk menyerang kapal yang sepenuhnya dimiliki Israel atau berbendera Israel, setidaknya sampai semua fase perjanjian gencatan senjata dilaksanakan.

“Kapal-kapal yang sepenuhnya milik Israel ini “dilarang melintasi Laut Merah, Bab-el-Mandeb, Teluk Aden, Laut Arab, dan Samudra Hindia saat ini,” kata pernyataan HOCC.

Dalam sebuah peringatan, kelompok itu mengatakan kalau mereka akan melanjutkan serangan terhadap pengiriman komersial jika pasukan Amerika Serikat (AS) dan Inggris menyerang Yaman lagi.

Jika itu terjadi, kelompok itu memperingatkan, mereka dapat melanjutkan serangannya terhadap pengiriman khusus Amerika dan Inggris.

Pada Jumat, pemimpin Houthi, Malik Al-Houthi menyatakan kalau “operasi angkatan laut kelompok itu telah mencapai hasil yang menentukan dan kemenangan nyata” dalam bentuk pengumuman gencatan senjata di Gaza.

Namun, Houthi tetapi memperingatkan bahwa kegiatan kelompok itu dapat dilanjutkan jika pertempuran kembali terjadi di Gaza.

“Pada tahap apa pun di mana musuh Israel kembali melakukan agresi dan eskalasi, kami akan siap mendukung (Hizbullah),” kata Al-Houthi.

Sebuah kapal komesial tampak mengalami kebakaran dengan asap hitam membumbung seusai mendapat serangan di Laut Merah, Yaman. Pusat Koordinasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan insiden keamanan serangan baru di dekat Yaman, Senin (26/8/2024). (MNA/Tangkap Layar)

Gencatan Senjata Gaza Cuma Alasan, Houthi Sudah Lemah Dihajar AS

Keputusan kelompok tersebut untuk tidak lagi melancarkan serangan rudal antikapal dan pesawat nirawak di Laut Merah telah diantisipasi oleh banyak pihak di industri pelayaran.

Dimitris Maniatis, CEO perusahaan pelayaran dan logistik Marisks, mengatakan kepada Reuters bahwa kemampuan Houthi telah berkurang secara signifikan akibat serangan udara Israel dan Amerika selama bulan lalu.

“(Karena melemahnya kekuatan) sehingga kelompok tersebut menginginkan “alasan untuk mengumumkan gencatan senjata” dan mengakhiri kampanye (blokade Laut Merah) mereka,” kata pernyataan itu dilansir ME.

Beberapa sumber lain mengatakan kepada Reuters kalau pelaku industri pelayaran sudah berencana kembali menggunakan rute dan jalur Laut Merah.

“Meski demikian perusahaan pelayaran papan atas telah menekankan bahwa mereka masih berencana untuk menunggu dan melihat bagaimana situasi menjadi stabil,” kata laporan ME.

Terlepas dari apakah jaminan mereka terhadap pelayaran Barat tetap berlaku atau tidak, pasukan Houthi tampaknya telah memilih target kapal yang tidak sejalan dengan kriteria mereka sebelumnya, dan kadang-kadang menyerang kapal yang terkait dengan sponsor asing mereka sendiri.

Nasib kapal pengangkut mobil Galaxy Leader yang dibajak dan awaknya yang terdampar masih belum pasti.

Kapal ro/ro tersebut telah tertahan di jangkar di lepas pantai barat laut Yaman selama lebih dari setahun.

Pada hari yang sama dengan pengumuman HOCC, para pemimpin Houthi mengklaim upaya kedelapan untuk menargetkan kapal induk USS Harry S. Truman di Laut Merah.

Seperti klaim sebelumnya tentang serangan Houthi terhadap kapal induk, Komando Pusat AS belum berkomentar.

Sebuah rudal yang ditembakkan oleh Houthi di Yaman dilaporkan menghantam atap sebuah rumah di pemukiman Israel di selatan Yerusalem Timur, di Yerusalem pada tanggal 14 Januari 2025 (Tangkap layar X)

Bombardir Tel Aviv Jika Langgar Gencatan Senjata

Militan sayap kanan Yaman, Houthi mengancam akan terus melakukan serangan ke kapal dagang Israel dan membombardir kota Tel Aviv jika PM Netanyahu melanggar gencatan senjata Gaza.

Ancaman ini juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree usai militant Yaman ini berhasil menghujani tiga kota Israel yakni Eilat, Tel Aviv, hingga Ashkelon.

Serangan ke sejumlah kota terbesar Israel itu dilakukan sebagai respons Houthi terhadap Israel yang terus melakukan serangan ke Gaza menjelang digelarnya gencatan senjata pada Minggu (19/1/2025).

Seree mengungkap bahwa pesawat tempur Israel masih gencar melakukan serangan di wilayah Gaza walau kesepakatan gencatan sudah senjata disetujui.

Imbas serangan ini tim medis di Gaza mencatat setidaknya ada 119 orang tewas sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada Rabu lalu.

Houthi menilai Israel tak sungguh-sungguh dalam menjalankan perjanjian gencatan senjata, mengatakan perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas mengakhiri perang namun tidak mengakhiri konflik.

Mengantisipasi terjadinya serangan serupa, Houthi mengancam akan menyerang Israel dengan rudal-rudal secara langsung serta turut menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden.

Houthi baru akan menghentikan serangan terhadap Israel, setelah dimulainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

“Kami akan terus memantau tahap-tahap pelaksanaan perjanjian ini,” kata Mohammed al-Bukhaiti kepada Al Jazeera.

“Jika Israel menghentikan agresi di Gaza, dan jika AS, Inggris, dan Israel menghentikan agresi terhadap Yaman, Houthi akan menghentikan operasi mereka, termasuk serangan terhadap angkatan laut dan kapal komersial,” imbuhnya.

Serangan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Houthi.

Sejak Israel melakukan serangan ke Gaza, Kelompok tersebut telah meluncurkan roket ke sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Gaza.

Tak hanya itu untuk memukul mundur ekonomi Israel, Houthi juga menargetkan angkatan laut dan kapal komersial yang terkait dengan Israel dan sekutunya yang melewati Bab al-Mandeb di Laut Merah.

Akibat serangan tersebut reputasi israel yang selama ini dikenal sebagai mitra dagang yang aman kini mulai tercoreng.

Hamas: Terima Kasih Houthi

Menjalang digelarnya gencatan senjata yang akan dimulai pada hari ini pukul 08.30 waktu setempat atau 13.30 WIB.

Wakil kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya mengucapkan terima kasih kepada para sekutunya yakni Houthi di Yaman yang telah membantu tercapainya gencatan senjata itu.

Selain Houthi, al-Hayya juga turut Ia juga berterima kasih kepada Hizbullah di Lebanon yang kehilangan ratusan pemimpin dan pejuang dalam mendukung perlawanan Palestina.

Lebih lanjut ia berterima kasih kepada Iran yang meluncurkan Operasi Janji Sejati 1 dan 2 untuk membalas serangan Israel dan memblokir jalur kapal Israel.

“Terima kasih kepada Republik Islam, gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak,” katanya dimuat Press TV.

“Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, dan tidak ada di antara kami yang akan mengabaikan pengorbanan rakyat kami di Jalur Gaza,” imbuhnya.

Isi Poin Gencatan Senjata

Sebagai Informasi, Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata yang akan dimulai pada 19 Januari.

Adapun proses gencatan senjata akan berlangsung selama 42 hari, dibagi menjadi tujuh tahap.

Untuk setiap tahap nantinya, 3-4 sandera Israel dan tahanan Palestina akan dibebaskan.

Dua sumber yang dekat dengan Hamas menyebutkan, kelompok sandera pertama yang dibebaskan terdiri dari 3 tentara wanita Israel.

Sementara dari pihak Israel menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina, mayoritas perempuan, yang akan dibebaskan sebagai ganti tawanan Israel di Gaza.

Berikut adalah poin perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas.

Fase Pertama

Hamas membebaskan 33 sandera termasuk warga sipil dan tentara perempuan, anak-anak dan warga sipil berusia di atas 50 tahun.
Israel membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 untuk setiap tentara perempuan.
Penghentian pertempuran, pasukan Israel bergerak keluar dari daerah berpendudukan ke pinggiran Jalur Gaza.
Warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke rumah, lebih banyak bantuan memasuki Jalur Gaza.
Pada tahap pertama, pasukan Israel akan mundur ke pinggiran Gaza dan banyak warga Palestina akan dapat kembali ke sisa-sisa rumah mereka saat bantuan masuk.

Fase Kedua

Deklarasi “Ketenangan berkelanjutan”. Pengumuman kembalinya ketenangan yang berkelanjutan atau penghentian operasi militer dan permusuhan.
Hamas membebaskan sandera laki-laki yang tersisa (tentara dan warga sipil) dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang belum dinegosiasikan dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

Fase Ketiga

Jenazah sandera Israel yang telah meninggal ditukar dengan jenazah pejuang Palestina yang telah meninggal.
Pelaksana rencana rekonstruksi di Gaza yang akan dilakukan di bawah pengawasan internasional
Penyeberangan perbatasan untuk pergerakan masuk dan keluar Gaza dibuka kembali

20/01/2025 22:12
Davos 2025 Diskusikan Ukraina, Gaza, AI, hingga Donald Trump – Halaman all

Waktunya tiba lagi. Kota Davos yang tertutup salju di Swiss kembali menyambut para pemimpin global untuk pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum (WEF), yang dimulai hari Senin (20/1).

Acara tahun ini diadakan setelah tahun pemilihan umum 2024 di tengah melambungnya biaya hidup dan prospek ekonomi yang suram, dan kembalinya sejumlah partai dan kandidat radikal.

Gelombang populis, serta perang di Ukraina dan situasi kemanusiaan di Gaza, cuaca ekstrem, dan revolusi kecerdasan buatan (AI) adalah sejumlah isu utama yang akan dibahas para delegasi selama pertemuan lima hari tersebut.

“Semua itu terjadi di tengah situasi geopolitik yang paling rumit dalam beberapa generasi,” kata Presiden WEF Borge Brende kepada wartawan pada minggu lalu.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Hampir 3.000 pemimpin, termasuk 60 kepala negara dan pemerintahan, dari lebih dari 130 negara diperkirakan akan hadir di kota di wilayah Alpen tersebut.

Di antara para pemimpin global yang akan hadir termasuk Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Wakil Perdana Menteri Cina Ding Xuexiang, Javier Milei dari Argentina, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Muhammad Yunus dari Bangladesh. Presiden RI Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir di Davos.

Donald Trump dominasi tema diskusi di Davos

Donald Trump akan berpidato secara virtual beberapa hari setelah pelantikannya sebagai presiden AS pada tanggal 20 Januari.

Kembalinya Trump ke Gedung Putih diperkirakan akan mendominasi diskusi di Davos. Dari ancaman untuk mengenakan tarif pada kawan maupun lawan, hingga ambisi ekspansionis terhadap Kanada dan Greenland, Trump telah membuat para investor, perusahaan, dan pemerintah bertanya-tanya.

Para pembuat kebijakan dan investor masih mencoba mencari tahu bagaimana perang dagang Trump akan berlangsung, dan dampaknya terhadap ekonomi. Tarif potensial diperkirakan akan semakin merugikan ekonomi seperti Jerman dan Cina, yang masing-masing telah berjuang dengan pertumbuhan negatif dan lesu.

Para ahli memperingatkan bahwa kebijakan Trump berpotensi memperburuk inflasi dan memicu pembalasan dari mitra dagang yang dapat menyebabkan guncangan global.

Presiden WEF Borge Brende mengatakan pada periode pertama pemerintahan Trump, perdagangan tumbuh, investasi tumbuh. “Namun kini lanskapnya berbeda, di mana kita mungkin akan melihat lebih banyak tarif, kita mungkin akan melihat lebih banyak (praktik bisnis seperti) nearshoring, friendshoring, sehingga rantai pasokan akan berubah.”

Fokus di Ukraina, Gaza, dan Suriah

Perang di Ukraina yang kini mendekati tiga tahun, sekali lagi menjadi salah satu topik utama dalam agenda. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan menghadiri pertemuan tersebut secara langsung.

Trump berjanji untuk mencapai kesepakatan damai guna menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina pada hari pertama menjabat, hal yang tampaknya tidak realistis. Bahkan para penasihat Trump memperkirakan waktu berbulan-bulan untuk mengakhiri perang.

Yayasan Victor Pinchuk Ukraina akan menyelenggarakan beberapa acara di Rumah Ukraina tahun ini, termasuk proyek bertajuk Your Country First – Win With Us.

“Karena jika Ukraina jatuh, bahaya akan datang kepada Anda dengan cepat. Keamanan Anda akan rusak, ekonomi, kesejahteraan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan akan terancam,” kata Yayasan tersebut dalam sebuah pernyataan. “Sedangkan kemenangan Ukraina dapat secara global menghalangi para agresor.”

Konflik bersenjata merupakan risiko teratas pada tahun 2025, menurut survei risiko tahunan yang diterbitkan oleh WEF pada hari Rabu (15/01). Ditambah konfrontasi geoekonomi, bahaya peringkat ketiga, yang memperlihatkan “lanskap global yang semakin terpecah-pecah.”

Suriah, krisis kemanusiaan di Gaza, dan potensi eskalasi konflik di Timur Tengah juga menjadi fokus tahun ini. Beberapa pemimpin dari kawasan tersebut diharapkan hadir, termasuk Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina Mohammed Mustafa, dan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan Al Shibani.

Era kecerdasan buatan

Pertemuan tahunan WEF ke-55 diselenggarakan dengan tema “Kolaborasi untuk Era Kecerdasan”, zaman dengan kemajuan pesat dalam teknologi seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. AI membawa banyak harapan di berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan pertanian, tetapi juga mengancam jutaan pekerjaan.

Laporan WEF tentang masa depan dunia kerja yang diterbitkan awal bulan ini menunjukkan perubahan tren global dan teknologi baru diproyeksikan akan menghasilkan 170 juta pekerjaan baru pada tahun 2030 dan menghapus 92 juta lainnya. Laporan ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan keterampilan pekerja secara global.

Perusahaan teknologi AS, Workday, dalam sebuah studi tentang dampak AI pada pekerjaan, menemukan bahwa AI akan menjadi katalisator untuk “revolusi keterampilan” di mana keterampilan yang pada dasarnya manusiawi seperti kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan yang etis akan menjadi aset paling berharga di tempat kerja.

Kathy Pham, ilmuwan komputer dan wakil presiden di Workday, mengatakan Davos akan menyediakan platform bagi bisnis dan pemerintah untuk memahami bagaimana pekerjaan, keterampilan, dan aturan telah berevolusi dari waktu ke waktu di berbagai belahan dunia, dan bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi.

“Bagi saya, itulah daftar keinginan yang diharapkan bisa dihasilkan Davos. Percakapan jujur tentang seperti apa masa depan tenaga kerja di samping gelombang AI terbaru ini,” katanya kepada DW.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

20/01/2025 21:06
Video Sandera Wanita Diberi ‘Hadiah’ Anggota Hamas saat Hendak Dibebaskan, Tampak Tersenyum Lebar – Halaman all

Gencatan senjata di Gaza resmi dimulai setelah sempat terjadi penundaan oleh pihak Israel.

Tayang: Senin, 20 Januari 2025 20:07 WIB

TRIBUNNEWS.COM – Gencatan senjata di Gaza resmi dimulai setelah sempat terjadi penundaan oleh pihak Israel.

Hal ini ditandai dengan dipulangkannya tiga sandra Israel dan 90 warga Palestina pada Minggu (19/1/2025).

Ada momen menarik saat para sandera wanita Israel diserahkan kepada tim Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

Adapun ketiga sandera itu ialah Romi Gonen (24), Doron Steinbrecher (31), dan Emily Damari (28).⁣

Sebelum pulang, mereka diberi bingkisan berwarna cokelat.

(*)

Berita selengkapnya simak video di atas.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

20/01/2025 20:07
DPR Tunggu Pernyataan Resmi Donald Trump Soal Usulan Evakuasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi I DPR RI masih menunggu pernyataan resmi pemerintahan Presiden terpilih AS, Donald Trump atas rencana evakuasi 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza ke Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan, langkah evakuasi itu masih sebatas usulan dan belum menjadi pernyataan resmi pemerintahan Donald Trump yang baru akan dilantik pada Senin 20 Januari 2025 waktu setempat atau Selasa dini hari (21/1) pukul 00.00 WIB.

“Kita tunggu berita resmi nya dari pemerintah AS , itu kan (sebatas) katanya – katanya doang,” kata TB Hasanuddin kepada Tribunnews.com, Senin (20/1/2025).

Pemerintah RI lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan juga belum mendapat informasi tersebut.

“Pemerintah RI tidak pernah mendapat informasi apapun mengenai hal ini,” kata Juru Bicara yang juga Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat, Senin (20/1/2025).

Adapun usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.

Rencana mengevakuasi sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia ini disampaikan Witkoff saat gencatan senjata Hamas – Israel mulai berlaku.

Langkah ini disarankan oleh utusan Trump itu untuk menyambut langkah rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur imbas konflik Israel – Hamas.

Saran relokasi sebagian populasi Gaza ini masih dalam pembahasan. Indonesia jadi salah satu dari beberapa negara yang dicontohkan bisa menampung sebagian populasi warga Palestina untuk sementara waktu.

Utusan Trump khawatir aktivitas sehari-hari di Gaza dapat memicu konflik terulang, meski di tengah kesepakatan gencatan senjata. Sehingga saran relokasi jadi salah satu hal yang mungkin ditempuh untuk mencegah situasi tersebut terjadi.

Upaya ini juga disebutnya jadi salah satu cara untuk menyelamatkan hidup warga Palestina dari pihak-pihak yang tidak senang adanya gencatan senjata antara Israel-Hamas.

Adapun Witkoff mewakili pemerintahan Trump diutus ke Timur Tengah untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan 2 juta warga Palestina yang terlantar. Upaya menjaga stabilitas itu ditempuh dengan 3 fase kesepakatan.

Pertama, dimulai pada Minggu dan berlangsung selama 6 pekan ke depan untuk upaya pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, dan warga Palestina yang ditahan Israel.

Fase kedua dinegosiasikan selama fase pertama dimulai dan diharapkan ada tambahan jumlah pembebasan sandera serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Fase ketiga, yakni mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali wilayah Gaza.

“Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” kata utusan Trump itu dikutip dari NBC News.

20/01/2025 18:59
Bezalel Smotrich Akan Gulingkan Pemerintah Israel jika Gencatan Senjata di Gaza Lanjut ke Tahap 2 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengancam akan menggulingkan pemerintah Israel jika negara itu menerapkan tahap kedua perjanjian gencatan senjata dengan Hamas, yang mencakup penghentian perang.

Bezalel Smotrich menyerukan serangan Israel di Jalur Gaza dilanjutkan dengan tujuan melenyapkan Hamas untuk selamanya.

“Kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas adalah kesalahan besar,” kata Bezalel Smotrich kepada radio Israel, Kan, pada Senin (20/1/2025).

“Siapa pun yang ingin menaklukkan Israel tidak memerlukan rudal atau program nuklir,” katanya.

Bezalel Smotrich, yang memberikan suara menentang kesepakatan tersebut di kabinet, menunjukkan kesepakatan perjanjian gencatan senjata saat ini sama dengan kesepakatan yang diajukan pada bulan Juli lalu.

Ia mengungkapkan ketakutannya mengenai kembalinya para pemimpin Hamas ke Gaza utara.

“Tidak ada yang menghalangi Muhammad Al-Sinwar untuk kembali,” katanya.

Bezalel Smotrich juga mengkritik keras Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Herzi Halevy, menggambarkan kebijakannya sebagai “tren kiri progresif”.

Menteri Keuangan itu juga menekankan, “Hamas tidak dapat dikalahkan tanpa mengendalikan Jalur Gaza sepenuhnya.”

Pada periode sebelum perang, Bezalel Smotrich mengatakan ia seharusnya menggulingkan pemerintah lebih awal karena kegagalannya menghalangi Hamas, seperti diberitakan Al Jazeera.

Kemarin, Minggu, Menteri Keamanan Nasional untuk pendudukan Israel, Itamar Ben Gvir, mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai protes terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza, yang ia gambarkan sebagai hal yang “memalukan.”

Jumlah Korban di Jalur Gaza

Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.913 jiwa dan 110.750 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Minggu (19/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

Pertukaran tahanan Israel-Hamas pada Minggu (19/1/2025) memulangkan 3 wanita Israel dan 90 orang Palestina.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

20/01/2025 18:54
Hamas: Kondisi Tahanan yang Dibebaskan Adalah Wujud Perbedaan Moral Kami dengan Israel – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengatakan foto-foto penyerahan tiga tahanan wanita Israel dalam keadaan sehat adalah wujud perlakuan Hamas kepada mereka.

“Sementara mereka (tahanan Israel) dalam keadaan sehat fisik dan psikologis, tahanan laki-laki dan perempuan kami (Palestina) menunjukkan tanda-tanda kelalaian dan kelelahan,” kata Hamas dalam pernyataannya, Senin (20/1/2025).

“Ini mewujudkan perbedaan besar antara nilai dan moral perlawanan dan barbarisme pendudukan Israel,” lanjutnya.

Sebelumnya, Hamas menukar tiga tahanan wanita Israel dengan 90 tahanan Palestina pada Minggu (19/1/2025).

Hamas menyerahkan Romi Gonen, Emily Damari, dan Doron Steinbrecher kepada Palang Merah Internasional (ICRC) di Lapangan Saraya di jantung Kota Gaza pada hari Minggu sebelum dibawa ke Israel.

Dalam pernyataannya, Hamas mengucapkan selamat kepada rakyat, bangsa, dan masyarakat bebas di dunia atas pembebasan tahanan pria dan wanita gelombang pertama dari penjara pendudukan Israel.

“Adegan kegembiraan rakyat kami selama penerimaan para tahanan menegaskan sekali lagi unjuk rasa masyarakat di sekitar perlawanan,” katanya.

Sementara itu, Abu Ubaida, juru bicara Brigade al-Qassam, sayap militer Hamas, mengatakan Hamas akan berkomitmen untuk menjalankan perjanjian gencatan senjata yang disepakati dengan Israel.

“Kami dan faksi-faksi perlawanan menyatakan komitmen kami terhadap perjanjian gencatan senjata dan kesiapan kami untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan-ketentuannya, dalam hal menghentikan pertempuran, mematuhi jadwal proses pertukaran, dan mengamankan posisi tahanan sampai mereka diserahkan sebagai imbalan atas tahanan rakyat kami di semua tahap kesepakatan,” katanya, Minggu (19/1/2025).

Namun, komitmen Hamas akan menyesuaikan dengan komitmen Israel.

“Semua ini tergantung pada komitmen musuh,” tambahnya.

3 Tahanan Wanita Israel dalam Keadaan Sehat

Ketiga tahanan wanita Israel dipertemukan kembali dengan keluarga mereka di Rumah Sakit Sheba di Israel.

Sementara itu, ibu dari tahanan yang dibebaskan, Emily Demari, mengatakan putrinya dalam keadaan sehat.

“Saya dapat mengatakan bahwa kondisi kesehatannya jauh lebih baik dari yang kami perkirakan,” katanya kepada Israel Today, Senin (20/1/2025).

Pada 7 Oktober 2023, Emily Demari ditangkap dari rumahnya sebagai bagian dari Operasi Banjir Al-Aqsa.

Selama operasi tersebut, dia terluka di tangan dan kakinya, dan dia adalah satu-satunya tahanan berkewarganegaraan Israel-Inggris di Jalur Gaza.

Sementara itu, tahanan lainnya, Doron Steinbrecher berkewarganegaraan Israel-Romania dan Romi Gonen dari Kfar Vradim di Israel utara.

Jumlah Korban di Jalur Gaza

Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.913 jiwa dan 110.750 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Minggu (19/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

Pertukaran tahanan Israel-Hamas pada Minggu (19/1/2025) memulangkan 3 wanita Israel dan 90 orang Palestina.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

20/01/2025 18:12