TRIBUNNEWS.COM – Setelah dilantik menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS), Donald Trump langsung membuat geger dunia.
Secara mendadak, Donald Trump menandatangani tindakan perintah untuk menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim Paris atau Paris Climate Agreement, Selasa (21/1/2025).
Tindakan Trump ini bersamaan dengan kebakaran hebat di California Selatan akibat perubahan iklim ekstrem.
Dalam pidato pelantikannya, Trump mengatakan ia akan mengumumkan “darurat energi nasional”, meskipun AS saat ini memproduksi lebih banyak minyak daripada negara lain mana pun pada waktu lain.
Trump mengatakan, tindakannya ini dimaksudkan untuk mengakhiri penyewaan lahan dan air untuk energi angin, dan membatalkan tindakan pemerintahan Biden yang mempromosikan kendaraan listrik.
Dirinya memandang harga energi sebagai pusat misinya untuk mengatasi rasa frustrasi yang meluas terhadap biaya hidup.
Pemangkasan birokrasi, kata Trump, akan membantu menurunkan harga energi dan melawan inflasi secara keseluruhan.
“Krisis inflasi disebabkan oleh pengeluaran berlebihan dan kenaikan harga energi,” kata Trump, dikutip dari CNN.
“Itulah sebabnya hari ini saya juga akan mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Kita akan mengebor, sayang, mengebor,” ujarnya.
Lantas, apa itu perjanjian iklim Paris atau Paris Climate Agreement?
Dikutip dari laman resmi organisasi perubahan iklim PBB, UNFCCC, Perjanjian Iklim Paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim.
Perjanjian ini diadopsi oleh 196 Pihak di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris, Prancis, pada 12 Desember 2015. Perjanjian ini mulai berlaku pada 4 November 2016.
Tujuan utamanya adalah untuk menahan “peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri” dan melakukan upaya “untuk membatasi peningkatan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri”.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin dunia telah menekankan perlunya membatasi pemanasan global hingga 1,5°C pada akhir abad ini.
Itu karena Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB menunjukkan, melewati ambang batas 1,5°C berisiko melepaskan dampak perubahan iklim yang jauh lebih parah, termasuk kekeringan yang lebih sering dan parah, gelombang panas, dan curah hujan.
Untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C, emisi gas rumah kaca harus mencapai puncaknya paling lambat sebelum tahun 2025 dan turun 43 persen pada tahun 2030.
Perjanjian Paris merupakan tonggak penting dalam proses perubahan iklim multilateral karena, untuk pertama kalinya, perjanjian yang mengikat menyatukan semua negara untuk memerangi perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampaknya.
Rugikan AS Miliaran Dolar
Trump baru-baru ini mengatakan Perjanjian Paris akan merugikan AS miliaran dolar.
Ia merujuk pada janji yang dibuat oleh negara-negara maju untuk memberikan hibah sebesar $100 miliar atau setara Rp1,6 kuadriliun kepada negara-negara berkembang, yang akan memfasilitasi transisi mereka ke energi terbarukan.
Dikutip dari Al Jazeera, AS juga secara tradisional menentang segala bentuk hukuman karbon yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran, dan belum mendirikan pasar karbon.
Trump juga secara konsisten mendukung produksi bahan bakar fosil dalam negeri sebagai bentuk keamanan energi nasional.
Ia belum menjelaskan mengapa ia tidak melihat energi terbarukan yang diproduksi di dalam negeri dengan cara yang sama.
“Investasi yang telah dilakukan dalam gas fosil di AS akan memastikan bahwa produksi dan ekspor gas AS akan meningkat sekitar dua kali lipat dalam lima tahun ke depan,” kata Michalis Mathioulakis, direktur akademis lembaga riset Greek Energy Forum di Thessaloniki.
“Trump tentu saja akan mengklaim penghargaan untuk itu, tetapi Anda tidak dapat mencapai peningkatan produksi dalam waktu singkat,” ucapnya lagi.
Mathioulakis, seperti banyak analis lainnya, yakin AS ingin menggantikan Rusia sebagai pemasok utama gas fosil Eropa, karena melihat ketergantungan Eropa pada gas Rusia sebagai beban keamanan.
Hal ini juga merampas pasar Rusia yang paling menguntungkan, dan karenanya pendapatan pajaknya.
“Yang pasti (AS) berusaha menggantikan Rusia di pasar global,” ujar Mathioulakis.
“Jangan lupakan pencabutan embargo ekspor gas alam cair (LNG) yang terjadi di bawah Obama,” ungkapnya.
PBB Sesalkan Tindakan Trump
Badan-badan PBB pada Selasa, menanggapi perintah eksekutif Trump yang mengakhiri keanggotaan AS di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan kepatuhannya terhadap Perjanjian Iklim Paris.
Juru Bicara Organisasi Meteorologi Dunia PBB (WMO), Clare Nullis, bereaksi terhadap keputusan Trump untuk keluar dari Perjanjian Paris.
Nullis mengatakan, kebutuhan semua negara untuk menghormati kesepakatan itu “cukup jelas”.
Di tahun 2024, kata Nullis, merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat, sekitar 1,55°C di atas era pra-industri.
“Itulah tantangan yang menentukan zaman kita,” ujar Nullis, dikutip dari laman resmi PBB.
Setelah kebakaran hutan besar yang melanda Los Angeles, Nullis juga mencatat bahwa AS telah menderita sebagian besar kerugian ekonomi global akibat bencana cuaca, iklim, dan air.
“Sejak 1980, telah terjadi 403 bencana cuaca dan iklim yang mengakibatkan kerugian/biaya total mencapai atau melebihi $1 miliar. Total biaya dari 403 kejadian ini melebihi $2,915 triliun, menurut data AS,” ungkap Nullis.
Komentarnya menggemakan pernyataan Kantor Juru Bicara PBB pada Senin malam yang menanggapi pertanyaan wartawan dengan menegaskan bahwa “transformasi yang dibayangkan dalam Perjanjian Paris sudah berlangsung”, dengan “revolusi energi” terbarukan yang menawarkan peluang untuk lapangan pekerjaan dan kemakmuran.
“Sangat penting bagi Amerika Serikat untuk tetap menjadi pemimpin dalam isu lingkungan,” imbuhnya. (*)
