Jenis Media: Internasional

  • Trump Ancam Tambah Sanksi ke Rusia Jika Tak Sepakat Akhiri Perang di Ukraina

    Trump Ancam Tambah Sanksi ke Rusia Jika Tak Sepakat Akhiri Perang di Ukraina

    Jakarta

    Presiden AS Donald Trump mengatakan akan menambah tarif baru terhadap ancaman sanksi kepada Rusia jika negara itu tidak membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Trump menyebut tarif ini juga dapat diterapkan ke negara peserta lainnya.

    Trump menyebut kemungkinan ia akan mengenakan sanksi terhadap Rusia jika Presiden Vladimir Putin menolak berunding guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir tiga tahun tersebut.

    “Jika kita tidak membuat ‘kesepakatan’, dan segera, saya tidak punya pilihan lain selain mengenakan Pajak, Tarif, dan Sanksi tingkat tinggi pada apa pun yang dijual oleh Rusia ke Amerika Serikat, dan berbagai negara peserta lainnya,” kata Trump dalam postingan di media sosialnya, dilansir Reuters, Kamis (23/1/2025).

    Dalam postingan Trump tersebut tidak menyebutkan negara-negara mana yang dia anggap sebagai peserta dalam konflik tersebut.

    Pemerintahan mantan Presiden Joe Biden sebelumnya menjatuhkan sanksi berat kepada ribuan entitas di sektor perbankan, pertahanan, manufaktur, energi, teknologi, dan sektor-sektor lain di Rusia sejak invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina pada Februari 2022, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan kota-kota.

    Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan Rusia akan melihat apa yang menurut Trump berarti “kesepakatan” untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    “Ini bukan sekadar masalah mengakhiri perang,” kata Polyanskiy kepada Reuters.

    Menjelang kemenangannya dalam pemilihan umum pada 5 November, Trump menyatakan puluhan kali bahwa ia akan mencapai kesepakatan antara Ukraina dan Rusia pada hari pertamanya menjabat, jika tidak lebih awal. Namun, para pembantu Trump telah mengakui bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang bisa memakan waktu berbulan-bulan atau lebih lama.

    Awal bulan ini, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terberatnya terhadap pendapatan energi Rusia, yang menargetkan produsen minyak dan gas Gazprom Neft dan Surgutneftegas, serta 183 kapal yang merupakan bagian dari apa yang disebut armada tanker gelap yang bertujuan menghindari pembatasan perdagangan Barat lainnya.

    (yld/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jaksa Swiss Selidiki Aduan Terhadap Presiden Israel Terkait Genosida

    Jaksa Swiss Selidiki Aduan Terhadap Presiden Israel Terkait Genosida

    Zurich

    Jaksa Swiss memeriksa beberapa pengaduan terhadap Presiden Israel Isaac Herzog. Herzog dilaporkan sebuah LSM yang menuduhnya melakukan penghasutan terkait genosida di Gaza.

    Dilansir AFP, Kamis (23/1/2025), Kantor Jaksa Agung Swiss (OAG) mengkonfirmasi pihaknya menerima beberapa pengaduan pidana terhadap Herzog. Diketahui, Herzog menghadiri Forum Ekonomi Dunia di resor Davos, Swiss.

    “Pengaduan pidana tersebut sekarang sedang diperiksa sesuai dengan prosedur yang biasa,” kata Kantor Jaksa Agung Swiss dalam email yang dikirim ke AFP.

    Kantor Jaksa Agung Swiss juga telah menghubungi kementerian luar negeri Swiss “untuk memeriksa pertanyaan tentang kekebalan orang yang bersangkutan”. Meski begitu, Kantor Jaksa Agung Swiss tak memberikan rincian tentang pengaduan khusus yang diajukan.

    Kantor berita Swiss Keystone-ATS menjelaskan salah satu pengaduan datang dari sebuah LSM bernama Legal Action Against Genocide. LSM tersebut menyerukan agar Herzog dituntut terkait penghasutan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Atas hasutan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” pemberitaan Keystone-ATS.

    Herzog dituduh memainkan peran aktif dalam genosida dan kejahatan perang di Gaza. Herzog dianggap menghapus seluruh perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan.

    Herzog diketahui sempat berada di Davos pada hari Selasa (21/1) dan mengadakan pertemuan pada hari Rabu (22/1) pagi. Namun tidak jelas apakah hari ini ia masih berada di Swiss.

    Pengaduan serupa juga diajukan terhadapnya ketika Herzog menghadiri pertemuan di Davos setahun yang lalu tetapi Kantor Jaksa Agung Swiss menahan diri untuk tidak membuka penyelidikan saat itu, Keystone-ATS melaporkan.

    (isa/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Serangan Israel Hancurkan Jalanan dan Rumah Sakit di Tepi Barat

    Serangan Israel Hancurkan Jalanan dan Rumah Sakit di Tepi Barat

    Tepi Barat

    Tentara Israel menghancurkan jalanan dan rumah sakit milik pemerintah di Jenin, Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Tembakan dan ledakan terdengar di wilayah tersebut.

    Dilansir AFP, Kamis (23/1/2025), operasi tersebut dilakukan militer Israel beberapa hari setelah gencatan senjata menghentikan pertempuran selama lebih dari setahun di Gaza. Aksi brutal tentara Israel itu sedikitnya menewaskan 10 warga Palestina.

    Pejabat Israel mengklaim serangan itu adalah bagian dari kampanye yang lebih luas terhadap militan di Tepi Barat. Pejabat tersebut juga mengutip ribuan upaya serangan sejak perang Gaza meletus Oktober 2023.

    “Situasinya sangat sulit,” kata Gubernur Jenin Kamal Abu al-Rub kepada AFP.

    “Tentara pendudukan telah menghancurkan semua jalan menuju kamp Jenin dan rumah sakit pemerintah Jenin… Ada penembakan dan ledakan,” tambahnya.

    Pasukan Israel telah menahan sekitar 20 orang dari desa-desa di sekitar Jenin sejak operasi dimulai pada hari Selasa (21/1). Koresponden AFP mendengar suara tembakan dan ledakan di kamp pengungsi Jenin.

    (isa/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tiongkok Klaim Trump Terlalu Intervensi ByteDance usai Minta 50 Persen Saham Diserahkan ke AS – Halaman all

    Tiongkok Klaim Trump Terlalu Intervensi ByteDance usai Minta 50 Persen Saham Diserahkan ke AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunda larangan terhadap TikTok memberikan kabar baik bagi lebih dari 170 juta pengguna aplikasi ini di Amerika Serikat.

    Akan tetapi, langkah Trump justru mendapatkan respons yang kurang positif dari Tiongkok, tempat di mana perusahaan induk TikTok, ByteDance, berlokasi.

    Trump mengusulkan agar TikTok tidak ditutup di AS, ByteDance harus menyerahkan 50 persen sahamnya kepada perusahaan AS.

    Selain itu, Trump menekankan bahwa tarif pada barang-barang Tiongkok di AS mungkin akan bergantung pada persetujuan Beijing terhadap kesepakatan potensial terkait TikTok.

    Kementerian Luar Negeri Tiongkok segera merespons hal ini.

    Beijing menegaskan bahwa “operasi dan akuisisi perusahaan” harus diputuskan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Tiongkok.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, menyatakan pada Selasa (21/1/2025) AS seharusnya menciptakan “lingkungan bisnis yang terbuka, adil, jujur, dan tidak diskriminatif” bagi perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia.

    Perintah Eksekutif Trump

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menunda pelaksanaan larangan hukum terhadap TikTok selama 75 hari.

    Perintah Eksekutif Trump ditanda tangani beberapa jam setelah pelantikannya pada Senin (20/1/2025).

    Langkah ini memberikan TikTok kesempatan untuk kembali online setelah sempat terhenti lebih dari 12 jam pada akhir pekan sebelumnya.

    Trump membuka peluang bagi perusahaan AS membeli 50 persen saham TikTok dan menjalankannya sebagai usaha patungan dengan ByteDance.

    Meskipun hal ini bisa meredakan ketegangan terkait masalah keamanan nasional, belum jelas apakah anggota parlemen AS atau TikTok akan menerima pengaturan ini.

    Dalam sebuah pernyataan di Ruang Oval, Trump menyebutkan bahwa jika kesepakatan dengan TikTok tidak tercapai, tarif hingga 100 persen bisa dikenakan pada barang-barang Tiongkok.

    “Kami akan mengenakan tarif pada Tiongkok jika mereka tidak menyetujui kesepakatan ini,” katanya.

    Reaksi Keras dari Tiongkok

    Usulan Trump tentang pengalihan 50 persen saham TikTok mendapat reaksi keras di Tiongkok.

    Di platform Weibo, banyak pengguna yang mengecam langkah ini sebagai bentuk “perampokan”.

    Salah satu komentar populer bahkan menyarankan, “Apple dan Tesla juga harus menyerahkan 50 persen saham mereka kepada perusahaan Tiongkok.”

    Beberapa pengguna juga mengkritik konsep kesepakatan ini.

    Sejumlah reaksi merujuk pada perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya seperti Nvidia, dan menilai pengaturan tersebut tidak adil.

    “China tidak akan membiarkan ByteDance bertekuk lutut,” tulis satu komentar.

    Komentar itu tampaknya menegaskan bahwa meskipun TikTok mengalihkan sebagian sahamnya, hal ini tetap dianggap merugikan pihak Tiongkok.

    TikTok, yang tidak beroperasi di Tiongkok, memiliki aplikasi saudara bernama Douyin yang sangat populer di negara tersebut.

    Media nasional Tiongkok, seperti Global Times, mengkritik campur tangan politik AS terhadap TikTok.

    Mereka menyatakan bahwa tindakan ini lebih merugikan masyarakat Amerika daripada Tiongkok.

    Mereka berpendapat bahwa banyak orang di AS yang bergantung pada TikTok untuk mencari nafkah.

    Pertemuan Xi Jinping dan Trump: Perdagangan dan TikTok

    Meski masa depan TikTok masih penuh ketidakpastian, baik AS maupun Tiongkok menunjukkan niat untuk berdialog.

    Dalam panggilan telepon dengan Trump pada Jumat (17/1/2025), Presiden Tiongkok Xi Jinping menekankan pentingnya “titik awal baru” dalam hubungan AS-Tiongkok.

    Xi bahkan mengutus Wakil Presiden Han Zheng untuk hadir di pelantikan Trump, menunjukkan tingkat diplomasi tinggi dari Beijing.

    Tantangan Hukum dari Tiongkok

    Beijing sebelumnya menyatakan bahwa mereka memiliki hak hukum untuk memblokir setiap transaksi yang melibatkan TikTok, mengingat penjualan atau divestasi ini dapat melibatkan “ekspor teknologi”, yang mengacu pada algoritma yang menjadi kunci sukses TikTok.

    Sementara itu, CEO Tesla, Elon Musk, yang merupakan sekutu Trump, turut memberikan komentar mengenai masa depan TikTok.

    Musk, yang menentang pelarangan TikTok, menyarankan agar kebijakan tersebut perlu diubah untuk menghindari ketidakseimbangan antara platform AS dan Tiongkok.

    Musk juga mengisyaratkan kemungkinan penjualan sebagian aplikasi TikTok kepada perusahaan seperti X milik Musk, yang tidak tersedia di Tiongkok karena pembatasan ketat dari pemerintah Beijing.

    “Saya telah lama menentang pelarangan TikTok, karena bertentangan dengan kebebasan berbicara,” tulis Musk.

    “Namun, ketidakseimbangan antara TikTok di AS dan X di Tiongkok perlu diubah.”

    Dengan situasi yang terus berkembang ini, masa depan TikTok dan hubungan antara AS dan Tiongkok masih penuh ketidakpastian.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Trump Kirim 1.500 Tentara Tambahan ke Perbatasan Meksiko

    Trump Kirim 1.500 Tentara Tambahan ke Perbatasan Meksiko

    Washington

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan penambahan personel tentara ke perbatasan Meksiko. Ada 1.500 personel tambahan yang diutus ke area perbatasan.

    Dilansir AFP, Kamis (23/1/2025), keamanan perbatasan adalah prioritas Trump. Bahkan Trump mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS dan Meksiko di hari pertamanya menjabat sebagai Presiden AS.

    Dengan adanya penambahan ini, jumlah tentara aktif yang dikerahkan di sana menjadi 4.000 personel. Pasukan tambahan itu terdiri dari 1.000 personel angkatan darat dan 500 marinir.

    “Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menambah 1.500 tentara di perbatasan selatan Amerika Serikat,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt kepada wartawan dilansir AFP, di Gedung Putih, Amerika Serikat.

    Seorang pejabat senior militer AS di Pentagon yang tidak mau disebut namanya bercerita sebetulnya, marinir dikirim untuk membantu pemadaman kebakaran hutan yang meluluhlantakkan California. Namun, Trump mengubah kebijakan dan marinir dipindahkan ke perbatasan.

    “Pasukan ini akan bekerja pada penempatan penghalang fisik dan misi perbatasan lainnya. Operasi pertama bagi mereka akan dimulai dalam 24 hingga 48 jam ke depan, mereka sedang bergerak sekarang,” kata pejabat senior militer tersebut.

    “Kami juga mengantisipasi mungkin ada beberapa tambahan aset intelijen, pengawasan dan dukungan lintas udara yang akan dipindahkan ke perbatasan untuk meningkatkan kesadaran situasional,” tambah pejabat itu.

    Penjabat Menteri Pertahanan AS Robert Salesses berbicara mengenai deportasi migran. Nantinya, militer AS juga akan membantu penerbangan deportasi migran ke luar negeri.

    “Departemen akan menyediakan angkutan udara militer untuk mendukung penerbangan deportasi DHS (Departemen Keamanan Dalam Negeri) terhadap lebih dari lima ribu orang asing ilegal dari sektor San Diego, California, dan El Paso, Texas,” kata Salesses dalam sebuah pernyataan.

    “DHS akan memberikan penegakan hukum dalam penerbangan, dan Departemen Luar Negeri akan mendapatkan izin diplomatik yang diperlukan dan memberikan pemberitahuan kepada negara tuan rumah,” tambahnya.

    Upaya deportasi akan melibatkan sekitar 100 personel militer AS.

    (isa/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Populer Internasional: Komandan IDF Mengundurkan Diri – Israel Wajibkan PA Bayar Kompensasi – Halaman all

    Populer Internasional: Komandan IDF Mengundurkan Diri – Israel Wajibkan PA Bayar Kompensasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dapat disimak di sini.

    Komandan IDF mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab atas kegagalan serangan 7 Oktober 2023.

    Kini, meski Israel dan Hamas sepakat untuk gencatan senjata, kekerasan berpindah ke Jenin, Tepi Barat.

    Dunia pun seakan terbalik karena Israel malah mewajibkan Otoritas Palestina untuk membayar kompensasi ke pemukim Israel dari uang rakyat Palestina.

    Selengkapnya, berikut berita populer Internasional dalam 24 jam terakhir.

    1. Komandan IDF Herzi Halevi Mengundurkan Diri, Merasa Tanggung Jawab atas Kegagalan Serangan 7 Oktober

    Panglima Israel Herzi Halevi terlihat pada 13 Februari 2024 (IDF)

    Komandan Kepala Staf Angkatan Darat Israel (IDF), Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (21/1/2025).

    Alasan pengunduran dirinya adalah kegagalan militer dalam mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Anadolu Ajansi melaporkan.

    Dalam sebuah pernyataan resmi, Halevi mengungkapkan, ia akan mengundurkan diri pada 6 Maret 2025.

    Itu artinya sekitar 10 bulan lebih cepat dari masa jabatan standar yang biasanya dijalani oleh Kepala Staf IDF, yaitu tiga tahun.

    Halevi mengatakan, ia merasa bertanggung jawab atas kegagalan militer tersebut.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Medan Perang Baru Israel Setelah Gaza: Jenin dan Tepi Barat

    “Atas arahan Kabinet Keamanan, IDF, ISA, dan Kepolisian Israel hari ini telah memulai operasi militer untuk mengalahkan terorisme di Jenin.”

    Demikian sepenggal pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikutip dari JPost, Rabu (22/1/2025).

    Pernyataan Netanyahu itu muncul setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina.

    Setelah 15 Bulan Israel Bombardir Gaza

    Militer Israel telah berperang di berbagai front selama lima belas bulan.

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menjadi pemicu bagi kelompok-kelompok lain seperti Hizbullah untuk berperang melawan Israel. 

    Perang ini telah berkembang secara bertahap.

    Menurut media Israel Jerussalem Post, awalnya Tepi Barat tidak dianggap sebagai garis depan utama perang. 

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas

    Pejuang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS berjaga di Lapangan Al-Naeem, di Raqqa, Suriah, Senin, 7 Februari 2022. (Aawsat)

    Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyerahkan wilayah di timur laut Suriah saat serangan yang didukung Turki memanas.

    SDF yang dipimpin Kurdi menghadapi ancaman dari pemerintah HTS di Damaskus dan SNA yang didukung Turki.

    Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi suku Kurdi yang didukung AS telah menarik diri dari beberapa kota Arab di Suriah timur, sumber di daerah tersebut mengatakan kepada The National, sebagai tanggapan atas tekanan militer dari faksi penguasa baru Suriah di Damaskus dan militan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki di utara negara itu.

    Selama hari terakhir, militan dari SDF telah mundur dari empat kota mayoritas Arab di Sungai Efrat di provinsi Raqqa dan Deir Ezzor, kata seorang pejabat kelompok kepada The National .

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Dunia Terbalik, Israel Wajibkan PA Bayar Kompensasi ke Pemukim Israel dari Uang Rakyat Palestina

    Israel kembali mempertontonkan sikap dan aksi kolonialisme mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang mereka duduki.

    Berstatus sebagai pihak pendudukan, Israel justru mewajibkan pihak Palestina untuk membayar kompensasi ke warga Israel yang menjadi korban serangan warga Palestina.

    Sebagai catatan, Israel memilih diksi ‘teror dan terorisme’ terhadap aksi-aksi perlawanan yang dilakukan warga dan gerakan perlawanan Palestina.

    Aksi perlawanan Palestina ini diketahui muncul dari sikap dan aturan-aturan yang mereka nilai menindas di tanah mereka sendiri oleh pendudukan Israel dan para pemukim Yahudi mereka.

    Seperti istiah dunia terbalik, orang Palestina merasa diperas di tanah sendiri oleh Israel yang notabenenya adalah pihak pendudukan.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • Aduan Panama ke PBB Usai Trump Tebar Ancaman

    Aduan Panama ke PBB Usai Trump Tebar Ancaman

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyinggung akan mengambil Terusan Panama. Panama pun merasa terancam dan melapor ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pernyataan Trump itu disampaikan dalam pidato setelah pelantikan. Trump sempat menyinggung negara Panama melanggar perjanjian terkait Terusan Panama.

    “Kapal-kapal Amerika dikenakan biaya yang sangat mahal dan tidak diperlakukan secara adil dalam bentuk apa pun, termasuk Angkatan Laut Amerika Serikat,” kata Trump saat pidato, dilansir CNN, Selasa (21/1/2025).

    Trump juga menuding Terusan Panama kini dioperasikan oleh China. Dia pun menegaskan akan mengambilalih kembali terusan tersebut.

    “Dan yang terpenting, Tiongkok mengoperasikan Terusan Panama dan kami tidak memberikannya kepada Tiongkok. Kami memberikannya kepada Panama. Dan kami akan mengambilnya kembali,” ucapnya.

    Presiden Panama Menolak

    Sementara itu, Presiden Panama José Raúl Mulino berkomentar atas pidato perdana Trump. Dia menolak janji Donald Trump bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kembali Terusan Panama.

    “Terusan tersebut adalah dan akan terus menjadi milik Panama dan administrasinya akan terus berada di bawah kendali Panama sehubungan dengan netralitas permanennya,” Mulino menegaskan kembali dalam sebuah pernyataan setelah pidato pelantikan Trump.

    Mulino juga tampaknya menolak klaim Trump bahwa China ‘mengoperasikan’ terusan tersebut, yang menghubungkan Laut Karibia dengan Samudra Pasifik.

    “Tidak ada kehadiran negara mana pun di dunia yang mengganggu pemerintahan kami,” kata Mulino tanpa menyebut China secara langsung.

    Mulino menyerukan dialog mengenai masalah tersebut untuk memperjelas poin-poin yang disebutkan tanpa merusak hak, kedaulatan total, dan kepemilikan kami atas Terusan Panam. Otoritas Terusan Panama mengatakan kepada CNN bahwa mereka tidak akan mengomentari pernyataan Trump.

    Panama Mengadu ke PBB

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo Purchase Licensing Rights)

    Pemerintah Panama mengajukan keluhan kepada PBB soal ancaman “mengkhawatirkan” dari Presiden Donald Trump. Keluhan itu disampaikan otoritas Panama kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

    Dalam suratnya, seperti dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), pemerintah di Panama City merujuk pada salah satu pasal dalam Piagam PBB yang melarang setiap negara anggota untuk “memberikan ancaman atau menggunakan kekerasan” terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.

    Surat resmi tersebut, yang dibagikan kepada wartawan pada Selasa (21/1) waktu setempat, mendesak Guterres untuk merujuk persoalan itu kepada Dewan Keamanan PBB, namun tanpa meminta diadakannya pertemuan.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Shadow Unit: Pasukan Misterius Al-Qassam yang Dianggap ‘Cepat Hilang’, Tugas Jaga Tahanan Israel – Halaman all

    Shadow Unit: Pasukan Misterius Al-Qassam yang Dianggap ‘Cepat Hilang’, Tugas Jaga Tahanan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, sekali lagi menjadi sorotan setelah keterlibatannya dalam pertukaran tiga tahanan wanita Israel pada Minggu lalu.

    Operasi ini adalah bagian dari tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Yang menjadi sorotan yakni penampakan pasukan Al-Qassam yang dianggap misterius lantaran cepat menghilang usai selesainya pertukaran tahanan.

    Para pasukan ‘misterius’ tersebut disinyalir bernama Shadow Unit.

    Hal ini pun memicu perhatian di platform media sosial.

    Warganet pun menyoroti seragam hitam khas yang dikenakan oleh salah satu anggota unit Al-Qassam.

    Di mana sangat kontras dengan pakaian militer yang dikenakan oleh sisa pejuang Al-Qassam.

    Menurut laporan media dan komentar di media sosial, Shadow Unit dikenal karena tingginya pelatihan militer dan psikologis, dengan keterampilan yang luar biasa dalam diam dan mobilitas.

    Beberapa komentator mencatat bahwa unit tersebut bertanggung jawab untuk melindungi tahanan Israel di Gaza.

    Namun, banyak rincian seputar operasi unit tetap diselimuti kerahasiaan.

    Brigade Al-Qassam menjaga kerahasiaan penuh karena sifat sensitif dari tugas-tugasnya.

    Misteri ini telah mendorong banyak pertanyaan tentang bagaimana Shadow Unit Al-Qassam berhasil melindungi para tahanan dan sifat operasinya.

    Terdapat pertanyaan tentang pekerjaan Unit Bayangan tersebut:

    “Siapa yang dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk bagaimana mereka menjaga tahanan perempuan tetap aman dan dalam kondisi murni seperti itu” 

    “Bagaimana tentara Unit Bayangan mempertahankan penampilan militer mereka yang sempurna setelah pertukaran? Dan di mana mereka menyimpan mayat tahanan yang menjadi sasaran serangan udara Israel?” mengutip Al Mayadeen.

    “Bayangkan saat pertukaran tahanan, badan-badan intelijen dunia kagum pada Unit Bayangan (Shadow Unit), mencoba untuk mencari tahu bagaimana manusia normal dapat bertahan, menentang hukum alam, dan menjaga tahanan mereka tetap aman sepanjang pembantaian ini.”

    Pembantaian yang dimaksud yakni serangan pihak Israel yang menewaskan tawanan Israel sendiri.

    Blogger percaya bahwa keberhasilan Unit Bayangan dalam menyembunyikan para tahanan dan mengelola pertukaran tahanan mewakili kemenangan media dan taktis bagi Hamas.

    Dan hal itu dapat semakin meningkatkan posisinya dalam opini publik Palestina.

    Menurut beberapa pengikut, Shadow Unit akan terus menjadi topik yang menarik dan belajar di bidang intelijen dan operasi khusus karena sifat unik dari pekerjaannya dan kemampuannya untuk beroperasi dalam kondisi yang sangat menantang.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • 11 Orang Tewas Tertabrak Kereta di India

    11 Orang Tewas Tertabrak Kereta di India

    New Delhi

    Sebelas orang tewas tertabrak kereta di India. Para korban sebelumnya melompat dari kereta karena rumor kebakaran di gerbong yang mereka tumpangi hingga akhirnya tertabrak kereta lain yang datang.

    Dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), insiden di negara bagian Maharashtra barat ini merupakan kejadian terbaru yang terjadi dalam jaringan kereta api India yang rusak, yang mengangkut jutaan penumpang setiap hari dan telah mengalami beberapa bencana selama bertahun-tahun.

    “Orang-orang tertabrak kereta api,” kata Ayush Prasad, pejabat tinggi distrik Jalgaon tempat kecelakaan itu terjadi, sekitar 400 kilometer (250 mil) dari pusat keuangan Mumbai.

    “11 orang meninggal dan sekitar lima orang sedang menjalani perawatan,” tambahnya.

    Seorang juru bicara Kereta Api India mengatakan bahwa seseorang telah menarik ‘rantai alarm’ di kereta tujuan Mumbai, yang kemudian menyebabkan beberapa penumpang melompat dari kereta.

    “Pada saat itu, mereka ditabrak oleh kereta lain yang melaju dari arah berlawanan,” kata juru bicara tersebut.

    Menteri Dalam Negeri India Amit Shah menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga mereka yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan ini.

    “Sangat sedih atas hilangnya nyawa secara tragis,” katanya dalam postingan di X.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Netanyahu: Israel Tak Mau Otoritas Palestina Kelola Penyeberangan Rafah di Gaza Selatan – Halaman all

    Netanyahu: Israel Tak Mau Otoritas Palestina Kelola Penyeberangan Rafah di Gaza Selatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Otoritas Palestina (PA) tidak akan mengontrol penyeberangan Rafah di Jalur Gaza selatan.

    Kantor Netanyahu mengatakan, menurut perjanjian Israel-Hamas di Jalur Gaza, tentara Israel mengepung penyeberangan Rafah dan tidak mengizinkan siapa pun menyeberang tanpa persetujuannya.

    “Berdasarkan perjanjian tersebut, pasukan militer Israel mengepung persimpangan tersebut, dan tidak ada seorang pun yang boleh melewatinya tanpa pengawasan, pengawasan, dan persetujuan sebelumnya dari tentara Israel,” kata kantor Netanyahu dalam pernyataannya, Rabu (22/1/2025).

    Pernyataan tersebut mengindikasikan pengelolaan teknis akan dilakukan oleh penduduk Gaza yang tidak berafiliasi dengan gerakan Hamas dan di bawah pengawasan Badan Keamanan Dalam Negeri Israel (Shin Bet).

    “Manajemen teknis di dalam penyeberangan dilakukan oleh warga Gaza yang bukan dari Hamas, dan mereka harus diperiksa oleh Dinas Keamanan Umum (Shin Bet),” lanjutnya.

    Sementara itu, peran Otoritas Palestina akan dibatasi hanya pada stempel paspor di penyeberangan Rafah.

    Kantor Netanyahu mengatakan hal ini sesuai dengan pengaturan internasional dan merupakan satu-satunya stempel yang memungkinkan warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza untuk masuk atau diserap ke negara lain.

    “Pengaturan ini sudah benar untuk tahap pertama perjanjian (gencatan senjata) dan akan dievaluasi nanti,” kata kantor Netanyahu.

    Kantor Netanyahu mengatakan pasukan Uni Eropa akan mengawasi karyawan Palestina yang bertugas di penyeberangan Rafah.

    Baik Otoritas Palestina maupun Mesir tidak segera mengomentari pernyataan tersebut.

    Beberapa hari yang lalu, kepresidenan Palestina mengumumkan selesainya persiapan untuk memikul tanggung jawab penuh di Jalur Gaza.

    Sementara sebuah laporan Israel mengungkapkan PA telah mempresentasikan rencana untuk mengelola Jalur Gaza untuk sementara waktu bekerja sama dengan pihak-pihak Arab dan internasional.

    Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan kepresidenan Palestina menekankan perlunya gencatan senjata dan penarikan penuh Israel dari Gaza dan Negara Palestina memikul tanggung jawabnya di Jalur Gaza.

    “Negara Palestina memiliki yurisdiksi hukum dan politik atas Gaza, seperti wilayah pendudukan Palestina lainnya di Tepi Barat dan Yerusalem,” bunyi pernyataan Kepresidenan Palestina, seperti diberitakan Al Arabiya.

    “Pemerintah Palestina telah menyelesaikan semua persiapan untuk memikul tanggung jawab penuhnya di Jalur Gaza,” tegasnya.

    Pernyataan kantor Netanyahu bermaksud agar militer Israel tetap berada di penyeberangan Rafah, yang bertentangan dengan perjanjian gencatan senjata, di mana Israel harus menarik pasukannya secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.916 jiwa dan 110.760 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Senin (20/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

    Pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

    Israel dan Hamas dijadwalkan akan kembali melakukan pertukaran tahanan pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan Israel dengan 120 tahanan Palestina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel