Jenis Media: Internasional

  • TikTok Pulihkan Layanan di AS, Berterima Kasih kepada Donald Trump, AS Incar 50 Persen Kepemilikan – Halaman all

    TikTok Pulihkan Layanan di AS, Berterima Kasih kepada Donald Trump, AS Incar 50 Persen Kepemilikan – Halaman all

    TikTok Pulihkan Layanan di AS, Berterima Kasih kepada Trump, AS Incar 50 Persen Kepemilikan

    TRIBUNNEWS.COM- TikTok berhenti beroperasi untuk 170 juta penggunanya di Amerika Sabtu malam menyusul larangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    TikTok mengklaim pada hari Minggu bahwa pihaknya sedang memulihkan layanan setelah Presiden terpilih Donald Trump berjanji untuk memulihkan akses ke aplikasi tersebut di Amerika Serikat ketika ia menjabat pada hari Senin.

    Komentar itu muncul setelah pelanggan AS melaporkan dapat mengakses situs web layanan milik China tersebut, tetapi aplikasi TikTok yang jauh lebih populer tampaknya tidak segera tersedia. 

    “Sesuai kesepakatan dengan penyedia layanan kami, TikTok sedang dalam proses memulihkan layanan,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, berterima kasih kepada Trump karena “memberikan kejelasan dan jaminan yang diperlukan kepada penyedia layanan kami bahwa mereka tidak akan menghadapi penalti (karena) menyediakan TikTok kepada lebih dari 170 juta warga Amerika dan memungkinkan lebih dari 7 juta usaha kecil untuk berkembang.”

    Trump mengatakan dia akan memulihkan akses TikTok di Amerika Serikat melalui perintah eksekutif, tetapi dia ingin aplikasi tersebut setidaknya setengahnya dimiliki oleh investor AS.

    Mahkamah Agung AS menguatkan larangan tersebut pada hari Jumat, dengan alasan masalah keamanan nasional, kecuali pemilik TikTok asal China,  ByteDance , menyelesaikan penjualan kepada pembeli non-China paling lambat hari Minggu.

    TikTok berhenti beroperasi untuk 170 juta penggunanya di Amerika Sabtu malam.

    Menurut Trump, ia akan “memperpanjang jangka waktu sebelum larangan hukum tersebut berlaku sehingga kita dapat membuat kesepakatan untuk melindungi keamanan nasional kita.”

    “Undang-undang yang melarang TikTok telah ditetapkan di AS. Sayangnya, itu berarti Anda tidak dapat menggunakan TikTok untuk saat ini. Kami beruntung bahwa Presiden Trump telah mengindikasikan bahwa ia akan bekerja sama dengan kami untuk menemukan solusi guna mengaktifkan kembali TikTok setelah ia menjabat. Nantikan informasi selanjutnya,” demikian pemberitahuan kepada pengguna TikTok.

    Ia menulis di Truth Social bahwa ia ingin AS “memiliki posisi kepemilikan 50 persen dalam usaha patungan. Dengan melakukan ini, kita menyelamatkan TikTok, menjaganya di tangan yang tepat, dan memungkinkannya untuk berkembang.”

    Meski bersifat sementara, penutupan TikTok yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akan berdampak luas pada hubungan AS-Tiongkok, politik AS, pasar media sosial, dan jutaan warga Amerika yang bergantung pada aplikasi tersebut secara ekonomi dan budaya.

    Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menuduh Amerika Serikat menggunakan kekuasaan negara yang tidak semestinya untuk menghancurkan TikTok pada hari Jumat, dan berjanji akan mengambil “semua tindakan yang diperlukan untuk dengan tegas melindungi hak dan kepentingan sahnya,” menurut seorang perwakilan.

    NordVPN, jaringan privat virtual (VPN) terkenal yang memungkinkan pengguna mengakses internet dari server di seluruh dunia, mengumumkan bahwa mereka “mengalami kendala teknis sementara.” 

    Menurut Google Trends, pencarian web untuk “VPN” meningkat dalam beberapa menit setelah penangguhan TikTok di Amerika Serikat.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Pria Pakistan Dihukum 30 Tahun Penjara atas Serangan Charlie Hebdo

    Pria Pakistan Dihukum 30 Tahun Penjara atas Serangan Charlie Hebdo

    Paris

    Pengadilan Paris menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepada Zaheer Mahmood, seorang pria Pakistan, atas serangan pisau pada 2020 di luar bekas kantor Charlie Hebdo. Mahmood, 29 tahun, dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan terorisme dalam serangan bermotif Islamis yang melukai dua orang.

    Mahmood mengira ia menyerang karyawan Charlie Hebdo, tanpa menyadari bahwa majalah tersebut telah pindah lokasi setelah serangan kelompok Islamis pada Januari 2015 yang menewaskan 12 orang staf.

    Serangan pisau ini terjadi lima tahun setelah serangan Al-Qaeda di kantor Charlie Hebdo, yang dipicu oleh penerbitan kartun Nabi Muhammad. Serangan pada 2015 ini memicu perdebatan global tentang kebebasan berbicara dan toleransi beragama, serta memaksa majalah tersebut untuk pindah lokasi.

    Charlie Hebdo menerbitkan ulang kartun Nabi Muhammad pada 2 September 2020, bertepatan dengan pembukaan persidangan atas serangan pada 2015.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pelaku menjadi radikal di Prancis setelah meninggalkan Pakistan

    Dalam serangan tahun 2020, Mahmood melukai dua karyawan kantor berita Premieres Lignes dengan pisau daging karena mengira mereka adalah staf Charlie Hebdo.

    Menurut pengacaranya, Mahmood, seorang warga negara Pakistan yang memasuki Prancis secara ilegal pada 2019, menjadi radikal karena seorang pengkhotbah ekstremis yang mendesak para pengikutnya untuk “membalas dendam terhadap Nabi.”

    “Dalam benaknya, dia tidak pernah meninggalkan Pakistan,” kata pengacara pembela Mahmood, Alberic de Gayardon, pada Rabu (22/01).

    “Dia tidak berbicara bahasa Prancis, dia tinggal dengan orang Pakistan, dia bekerja untuk orang Pakistan.”

    Lima pria Pakistan lainnya, beberapa di antaranya masih di bawah umur saat itu, juga diadili karena membantu Mahmood, dan dijatuhi hukuman 3 hingga 12 tahun.

    ha/rs (AFP, dpa)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Korea Utara Bersiap Kirim Lebih Banyak Tentara ke Rusia

    Korea Utara Bersiap Kirim Lebih Banyak Tentara ke Rusia

    Seoul

    Korea Utara (Korut) dicurigai sedang bersiap mengirimkan lebih banyak tentaranya ke Rusia untuk bertempur melawan pasukan Ukraina. Pengiriman lebih banyak pasukan tetap dilakukan, meskipun Pyongyang mengalami kerugian dan mendapati beberapa tentaranya ditangkap oleh Kyiv.

    Dugaan tersebut, seperti dilansir Reuters, Jumat (24/1/2025), disampaikan oleh Kepala Staf Gabungan militer Korea Selatan (Korsel) atau JCS dalam pernyataan terbarunya pada Jumat (24/1) waktu setempat.

    “Empat bulan telah berlalu untuk pengiriman pasukan untuk perang Rusia-Ukraina, dan banyak korban jiwa dan tawanan telah terjadi,” sebut JCS dalam pernyataannya.

    “(Korut) Diduga mempercepat langkah lebih lanjut dan persiapan untuk pengiriman pasukan tambahan,” demikian pernyataan JCS.

    Analisis JCS tidak merinci langkah lebih lanjut apa yang mungkin diambil oleh Pyongyang.

    Menurut JCS dalam laporannya, Korut juga bersiap meluncurkan satelit mata-mata dan rudal balistik antarbenua (ICBM), meskipun tidak ada tanda-tanda hal itu akan dilakukan segera.

    Bulan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dua tentara Korut telah ditangkap di wilayah Kursk, Rusia yang diduduki pasukan Kyiv. Itu menandai pertama kalinya Ukraina menangkap tentara Korut dalam keadaan hidup sejak mereka terlibat dalam perang pada musim gugur lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perang Gaza Berakhir, Israel Bikin Ulah di Tepi Barat, Serang Jenin hingga Buat Warga Mengungsi – Halaman all

    Perang Gaza Berakhir, Israel Bikin Ulah di Tepi Barat, Serang Jenin hingga Buat Warga Mengungsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bak kurang kerjaan, pasukan Israel melakukan serangan di Kamp Jenin, Tepi Barat pasca gencatan senjata di Gaza dimulai.

    Serangan Israel ini membuat ratusan warga Jenin meninggalkan rumah mereka pada Kamis (23/1/2025).

    Mereka pergi dari daerah tersebut setelah drone Israel memberikan pesan kepada warga untuk meninggalkan rumah mereka.

    Operasi tersebut, yang melibatkan konvoi kendaraan besar yang didukung oleh helikopter dan pesawat tak berawak, diluncurkan pada minggu pertama gencatan senjata di Gaza.

    Para pejabat Israel mengatakan operasi Jenin ditujukan pada apa yang menurut militer merupakan kelompok militan di kamp pengungsi yang berdekatan dengan kota itu.

    “Kita perlu bersiap untuk melanjutkan di kamp Jenin yang akan membawa kita ke tempat yang berbeda,” kata Kepala IDF, Letjen Herzi Halevi, dikutip dari Middle East Monitor.

    Meski begitu, militer Israel membantah telah memaksa penduduk Jenin untuk meninggalkan rumah mereka.

    Militer Israel mengatakan bahwa mereka “memungkinkan penduduk mana pun yang memilih untuk keluar dari area tersebut untuk melakukannya melalui rute yang aman dan terorganisasi dengan perlindungan pasukan keamanan Israel”.

    Saat operasi berlanjut, suara tembakan dan dengungan pesawat nirawak yang terbang di atas kepala dapat terdengar di atas kamp pengungsi. Di kota, hanya ada sedikit pergerakan di jalan-jalan.

    Pada Rabu malam, pasukan Israel menewaskan dua pria bersenjata yang berlindung di dalam sebuah gedung di Burqin, di luar Jenin, setelah baku tembak.

    Keduanya diduga melakukan serangan di dekat desa Palestina Al-Funduq awal bulan ini, yang menewaskan tiga warga Israel.

    Keduanya diklaim oleh sayap bersenjata Hamas, yang memiliki kehadiran kuat di kamp pengungsian tersebut.

    Secara keseluruhan sejak dimulainya operasi, 12 warga Palestina tewas dan 40 lainnya terluka, kata pejabat kesehatan Palestina.

    Serangan itu, operasi besar ketiga oleh militer Israel di Jenin dalam waktu kurang dari dua tahun, memicu peringatan dari Prancis dan Yordania terhadap eskalasi di Tepi Barat.

    Hamas Bebaskan 4 Sandera

    Seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa mereka akan memberikan kepada Israel nama-nama keempat sandera yang akan dibebaskannya pada Sabtu (25/1/2025).

    “Besok (Jumat) kami akan memberikan nama keempat sandera yang akan dibebaskan kepada para mediator,” kata pemimpin senior Hamas, Zaher Jabarin, dikutip dari Times of Israel.

    Pertukaran kedua dalam kesepakatan itu akan berlangsung pada Sabtu sore, ketika Hamas diperkirakan akan membebaskan empat wanita — keduanya tentara dan warga sipil.

    Hamas juga diharapkan memberikan Israel rincian tentang status 30 sandera yang tersisa yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan, memberikan informasi spesifik yang telah lama dicari tentang sandera mana yang masih hidup.

    Namun, lembaga penyiaran publik, Kan, mengutip pejabat keamanan, mengatakan Israel bersiap menghadapi kemungkinan bahwa Hamas hanya akan memberikan jumlah sandera yang masih hidup, dan bukan rincian atau nama spesifik.

    Meski begitu, jumlah sandera yang masih hidup akan memungkinkan Israel mempersiapkan jumlah tahanan keamanan Palestina yang tepat untuk dibebaskan.

    Pada hari Rabu, media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa Israel mengatakan kepada Hamas bahwa mereka memperkirakan kelompok itu akan membebaskan sandera Arbel Yehud dalam pertukaran hari Sabtu.

    Yehud adalah salah satu sandera sipil yang ditawan oleh Hamas, dan, sebagai warga sipil perempuan, seharusnya berada di kelompok berikutnya yang dibebaskan.

    Namun, ia diduga ditawan oleh kelompok Jihad Islam Palestina dan bukan Hamas, yang tampaknya menimbulkan kekhawatiran di Yerusalem bahwa Hamas mungkin akan mencoba menunda pembebasannya.

    Ia adalah salah satu dari tujuh sandera perempuan yang tersisa dari daftar asli 33 sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata.

    Yang lainnya adalah Shiri Silberman Bibas (33), Liri Albag (19), Karina Ariev (20), Agam Berger (21), Danielle Gilboa (20), dan Naama Levy (20).

    Untuk setiap prajurit wanita, Israel akan membebaskan 50 tahanan Palestina, 30 di antaranya adalah terpidana yang menjalani hukuman seumur hidup.

    Senin pagi, Israel membebaskan 30 tahanan untuk masing-masing dari tiga sandera perempuan sipil — Romi Gonen, Emily Damari, dan Doron Steinbrecher — yang dibebaskan Hamas pada sore sebelumnya.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Dituduh Jadi Mata-mata AS, Pria Rusia Dihukum 17 Tahun Bui

    Dituduh Jadi Mata-mata AS, Pria Rusia Dihukum 17 Tahun Bui

    Moskow

    Seorang pria Rusia diadili atas tuduhan menjadi mata-mata Amerika Serikat (AS) dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara oleh pengadilan setempat. Pria Rusia ini dituduh berupaya menyampaikan informasi rahasia Moskow kepada Washington.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (24/1/2025), pria Rusia bernama Dmitry Shatresov ini ditangkap pada Januari 2024 oleh otoritas Moskow.

    Shatresov, menurut kantor berita RIA, telah “secara ilegal memperoleh” rahasia negara dan “bermaksud untuk menyerahkannya ke perwakilan intelijen Amerika” sebelum dia ditangkap oleh aparat penegak hukum.

    Dalam persidangan pada Rabu (22/1) waktu setempat, menurut otoritas pengadilan Moskow, Shatresov dinyatakan bersalah atas dakwaan “pengkhianatan tingkat tinggi” dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara oleh pengadilan.

    Dia akan menjalani masa hukumannya di penjara dengan keamanan tinggi di negara tersebut.

    Rusia tanpa henti memburu orang-orang yang dituduh melakukan spionase dan pengkhianatan sejak negara itu melancarkan invasi skala besar ke Ukraina pada Februari 2022 lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prajurit Perang Dunia II Dikubur Tanpa Otak, Jadi Bahan Penelitian Jerman

    Prajurit Perang Dunia II Dikubur Tanpa Otak, Jadi Bahan Penelitian Jerman

    Berlin

    Prajurit Skotlandia, Donnie MacRae, meninggal sebagai tawanan perang Jerman selama Perang Dunia Kedua. Tapi baru 80 tahun kemudian keluarganya tahu bahwa dia dikubur tanpa otak.

    Donnie meninggal di rumah sakit tawanan perang pada 1941 dan karena dia menderita kondisi neurologis yang langka, otopsi dilakukan.

    Selama otopsi, otak, dan sebagian sumsum tulang belakangnya diambil lantas dikirim ke Institut Kaiser di Munich untuk digunakan sebagai penelitian.

    Jenazahnya dikubur oleh pemerintah Jerman dan selanjutnya dikubur kembali oleh pihak sekutu di pemakaman Commonwealth War Graves di Berlin, tapi tidak seorang pun tahu bahwa otaknya telah diambil.

    Secara keseluruhan, sekitar 160 potongan kecil otak dan sumsum tulang belakang Donnie disimpan di pusat arsip penelitian Munich yang kemudian berganti nama menjadi Institut Max Planck untuk Psikiatri sejak saat itu.

    Sebuah dokumenter BBC Radio 4 berjudul Shadow of War: A Tainted Anatomy membahas mengapa hal ini terjadi dan tentang pekerjaan menyatukan kembali jenazah sang prajurit di kuburannya.

    Penyuka musik dan penjahit berbakat

    Donnie MacRae tumbuh sebagai penutur bahasa Gaelik di Gairloch yang terletak di pantai barat Skotlandia.

    Ia berencana menggunakan kain wol yang ditenun dengan tangan dari desa asalnya untuk mendirikan bisnis menjahit di Blair Atholl, Perthshire, tempat saudaranya tinggal dan bekerja sebagai sopir di sebuah hotel setempat.

    Namun pada 1939, ketika negara itu berada di ambang perang, Donnie bergabung dengan Tentara Teritorial dan dipanggil agar ikut berperang.

    Dia adalah prajurit Seaforth Highlanders dan ditangkap sebagai tawanan perang saat bertempur di St Valery, Prancis, pada Juni 1940.

    Pada tahun berikutnya, Donnie meninggal di usia 33 tahun di rumah sakit kamp tawanan perang.

    Donnie MacRae meninggal sebagai tawanan perang dan dimakamkan di Berlin (Libby MacRae)

    Meskipun keluarga MacRae mengetahui penangkapan dan kematian Donnie, mereka tidak pernah diberi tahu tentang otopsi atau soal pengambilan sampel dari otaknya.

    Baru pada 2020, ketika Profesor Paul Weindling dari Universitas Oxford Brookes menghubungi, keponakan Donnie yakni Libby MacRae tahu apa yang terjadi setelah kematian sang paman.

    Weindling merupakan bagian dari kelompok peneliti internasional yang meneliti catatan dari ribuan otak yang disimpan di Max Planck Society di Jerman.

    Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengidentifikasi semua korban dan mengenang mereka dengan sebaik-baiknya.

    “Salah satu kelompok yang terabaikan tentu saja tawanan perang yang otaknya diambil untuk penelitian neuropatologis oleh Jerman dan disimpan selama bertahun-tahun,” kata Weindling.

    Jerman ingin menjadi yang terdepan dalam penelitian medis dan alasan mengapa otak Donnie berakhir di institut di Munich, diketahui dari bagaimana ia mati.

    Ketika dia ditangkap, Donnie terluka oleh peluru senapan di lutut dan punggung kiri. Meskipun lukanya sembuh, ia dirawat kembali di rumah sakit. Hanya saja kondisinya terus memburuk dalam beberapa bulan berikutnya.

    Kondisi langka

    Mulanya penglihatan Donnie kabur, ujung jarinya kesemutan dan kesulitan berbicara.

    Kondisi ini dengan cepat menyebabkan kelumpuhan di kedua lengan dan ketidakmampuan berbicara.

    Beberapa hari sebelum kematiannya, dia tidak bisa bergerak.

    Donnie meninggal pada 6 Maret 1941 karena kondisi langka yang disebut Kelumpuhan Landryatau di Inggris dikenal sebagai sindrom Guillain-Barre situasi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sistem saraf.

    Donnie MacRae dimakamkan kembali di pemakaman Commonwealth War Graves di Berlin (Paul Weindling)

    Kondisi ini biasanya tidak fatal dan sebagai akibatnya dilakukan otopsi, termasuk pembedahan otak.

    Sabine Hildebrandt, dosen di Harvard Medical School yang sangat tertarik dengan etika pada masa itu berkata kepada BBC, “fakta yang sangat mengerikan” bahwa pengangkatan jaringan setelah kematian bukanlah hal yang lazim.

    “Saya tidak mengatakan bahwa perbuatan itu benar secara etika, tapi tindakan tersebut merupakan bagian dari proses rutin kerja ilmiah pada saat itu,” ujar Hildebrandt.

    Potongan otak dan sumsum tulang belakang Donnie dimasukkan dalam larutan dan diletakkan pada wadah mikroskop kaca untuk digunakan sebagai penelitian tentang kondisinya.

    Libby yang merupakan keponakan Donnie, berkata: “Sulit untuk mengatakan seperti apa rasanya.”

    “Menurut saya, sungguh mengerikan membayangkan hal itu.”

    Baca juga:

    Selain Donnie, Weindling dan timnya menemukan catatan empat tawanan perang Inggris yang otaknya diambil dan ditahan untuk tujuan penelitian selama tahun 1941.

    Mereka adalah Patrick O’Connell, Donald McPhail, Joseph Elston, dan William Lancaster.

    Sampai saat ini, tidak ada keluarga dari para tawanan itu tahu apa yang terjadi pada kerabat mereka.

    Otak dari empat tawanan itu termasuk di antara sekitar 2.000 otak yang diambil untuk penelitian oleh lembaga-lembaga terkemuka di Berlin dan Munich selama Perang Dunia Kedua yang di antaranya ada otak anak-anak yang terbunuh selama Holocaust.

    Ribuan korban tersebut juga termasuk orang Yahudi dan Katolik Polandia. Mereka disebut memiliki penyakit mental, tahanan politik, pejuang perlawanan Belgia, dan prajurit Prancis serta Polandia.

    Lembaga-lembaga Jerman lainnya juga diketahui telah mengambil bagian-bagian tubuh mereka untuk penelitian.

    Hildebrand mengatakan hasil penelitian dari lembaga-lembaga Jerman itu sangat banyak dan para peneliti di seluruh dunia merasa “iri” dengan banyaknya karya yang dihasilkan negara tersebut.

    Setelah perang, pihak sekutu menyelidiki kejahatan yang dilakukan Nazi dan Pengadilan Nuremberg memutuskan hampir 200 orang dihukum karena kejahatan perang.

    Tapi, lembaga penelitian Kaiser Wilhelm dan para ahli anatomi yang terlibat diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan mereka.

    Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa meskipun sekarang dianggap sangat tidak etis untuk menyimpan jaringan manusia tanpa persetujuan, pada saat itu hal tersebut merupakan norma.

    Baca juga:

    Namun muncul pertanyaan mengapa selama ini tidak ada yang dilakukan terhadap materi yang disimpan di arsip Jerman.

    Pada akhir 1980-an ada desakan dari pemerintah Jerman untuk membuang semua spesimen yang “bersumber” dari Perang Dunia Kedua, khususnya semua sampel dari kelompok yang dianiaya.

    Bahkan akan ada penguburan massal ratusan ribu sampel jaringan “slide mikroskop” di Munich dengan tenggat waktu yang singkat hanya beberapa bulan saja.

    Prof Heinz Wssle, yang saat itu menjabat sebagai kepala departemen neurologi di Max Planck Institute for Brain Research di Berlin, berkata ada tekanan untuk bertindak sangat cepat.

    “Kami tidak bisa mengetahui secara cepat bagian mana yang berasal dari korban dan mana yang hanya bahan neuropatologi biasa, oleh karena itu keputusan kami adalah mengubur semua bagian dari tahun 1933 hingga 1945.”

    Tidak ada yang tahu otak Donnie MacRae telah diangkat (Libby MacRae)

    Tetapi, lembaga Munich memilih kebijakan yang berbeda.

    Lembaga ini hanya mengubur mereka yang diduga memiliki hubungan dengan apa yang disebut program eutanasia, yang merujuk pada pembunuhan sistematis terhadap mereka yang dianggap “tidak layak hidup” oleh Nazi karena dugaan penyakit atau cacat genetik.

    Banyak sampel jaringan “slide mikroskop” dianggap memiliki kepentingan ilmiah, tetap disimpan.

    Sampel Donnie MacRae pun disimpan untuk tujuan penelitian hingga 2015, ketika kemudian dimasukkan ke dalam koleksi arsip.

    Sekarang lebih dari 80 tahun setelah kematiannya, pekerjaan untuk menyatukan kembali bagian tubuh Donnie dengan sisa jenazahnya sedang dilakukan di Berlin.

    Prasasti makam Gaelik

    Prof Weindling dan rekan-rekannya telah menghubungkan sampel mikroskop dengan catatan pasien dan menghubungi keluarga terdekat.

    Komisi Makam Perang Persemakmuran baru-baru ini setuju untuk menerima sampel otak dan sumsum tulang belakang Donnie dari Institut Max Planck serta menyatukannya kembali dengan jenazah yang telah dikubur di pemakaman mereka di Berlin.

    “Kami berharap ini berarti kami berada dalam posisi untuk menguburkan kembali jenazah pada akhir tahun ini,” kata mereka.

    Libby berharap melihat sebuah prasasti di makam Donnie MacRae (Paul Weindling)

    Libby, keponakan Donnie, juga berharap situasi yang menyakitkan ini terselesaikan.

    “Saya sangat senang mendengar bahwa Komisi Makam Perang Persemakmuran akhirnya akan menguburkan spesimen tersebut dan semua bagian tubuh Donnie akan bersama di tempat yang damai,” katanya.

    Keinginannya adalah melihat prasasti Gaelik baru di makam Donnie di Berlin “Faodaidh an saoghal tighinn gu crch ach mairidh gaol is cel gu brth”.

    Artinya: “Dunia mungkin kiamat, tapi cinta dan musik akan bertahan selamanya.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Rilis Berkas Rahasia Pembunuhan John F Kennedy, Robert F Kennedy, dan Martin Luther King – Halaman all

    Trump Rilis Berkas Rahasia Pembunuhan John F Kennedy, Robert F Kennedy, dan Martin Luther King – Halaman all

    Trump Rilis Berkas Rahasia Pembunuhan John F Kennedy, Robert F Kennedy, dan Martin Luther King

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Donald Trump merilis berkas rahasia yang berkaitan dengan pembunuhan JFK, saudaranya, dan Martin Luther King Jr., memenuhi janji yang telah lama dipegangnya.

    Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Kamis yang mendeklasifikasi berkas yang terkait dengan pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada tahun 1960-an, saudaranya Senator Robert F. Kennedy, dan pemimpin hak-hak sipil Martin Luther King Jr.

    “Banyak orang telah menunggu ini selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun,” kata Trump saat menandatangani perintah di Ruang Oval. “Semuanya akan terungkap.”

    Setelah menandatangani perintah tersebut, Trump menyerahkan pulpen yang digunakannya kepada seorang ajudan, dan memberi instruksi, “Berikan itu kepada RFK Jr.” Robert F. Kennedy Jr. adalah calon Trump untuk Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

    RFK telah menyatakan bahwa ia yakin CIA bertanggung jawab atas pembunuhan pamannya pada tahun 1963.    

    “Ada bukti yang sangat kuat bahwa CIA terlibat dalam pembunuhan [John F Kennedy]. Saya rasa tidak ada keraguan lagi pada saat ini,” kata kandidat tersebut dalam acara Cats Roundtable di WABC 770 AM bersama John Catsimatidis sambil merujuk pada buku karangan James Douglas “JFK and the Unspeakable.”  

    Arsip Nasional telah merilis puluhan ribu catatan selama bertahun-tahun terkait pembunuhan John F. Kennedy pada 22 November 1963. 

    Namun, ribuan dokumen tetap dirahasiakan karena masalah keamanan nasional. Hingga Desember 2022, Arsip Nasional melaporkan bahwa 97 persen catatan terkait Kennedy—yang terdiri dari sekitar lima juta halaman—telah dipublikasikan.

    Spekulasi seputar kematian

    Komisi Warren, yang bertugas menyelidiki pembunuhan Kennedy, menyimpulkan bahwa mantan penembak jitu Marinir Lee Harvey Oswald bertindak sendiri dalam penembakan tersebut. 

    Meskipun demikian, spekulasi tentang konspirasi yang lebih luas telah berlangsung selama beberapa dekade, didorong oleh rilis dokumen pemerintah secara bertahap.

    Presiden Joe Biden, selama perilisan dokumen terkait Kennedy pada bulan Desember 2022, menyatakan bahwa sejumlah “terbatas” berkas akan tetap dirahasiakan atas permintaan “lembaga” tertentu. 

    Lembaga-lembaga ini, termasuk Badan Intelijen Pusat (CIA) dan Biro Investigasi Federal (FBI), sebelumnya telah berupaya menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut.

    Selama masa jabatan pertama Trump , ribuan berkas terkait Kennedy dipublikasikan, tetapi ia juga menyembunyikan beberapa catatan dengan alasan masalah keamanan nasional. 

    Perintah terbaru bertujuan untuk membuka berkas-berkas tersebut secara penuh, menanggapi tuntutan lama akan transparansi tentang momen-momen penting dalam sejarah Amerika ini.

    Para pakar Kennedy berpendapat bahwa dokumen rahasia tersebut tidak mungkin berisi pengungkapan penting atau mengungkap teori konspirasi di balik pembunuhan JFK.

    Sementara itu, Martin Luther King Jr dibunuh pada bulan April 1968 di Memphis, Tennessee. 

    James Earl Ray dihukum atas pembunuhan tersebut dan meninggal di penjara pada tahun 1998, tetapi anak-anak King sebelumnya meragukan bahwa Ray adalah pembunuhnya, dan menuduh FBI sebagai pelakunya.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Trump Bilang Akan Kontak Kim Jong Un Lagi, Bahas Apa?

    Trump Bilang Akan Kontak Kim Jong Un Lagi, Bahas Apa?

    Pyongyang dan Seoul secara teknis masih berperang sejak tahun 1950-1953 silam, yang berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

    Trump dan Kim Jong Un memiliki hubungan yang sangat kuat selama masa jabatan pertama Trump. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Trump menggambarkan hubungan antara dirinya dan Kim Jong Un sebagai “sangat, sangat baik” dan dia menyebut pemimpin Korut itu sebagai “sosok yang pintar”.

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump bertemu Kim Jong Un dalam tiga kesempatan terpisah antara tahun 2018 dan tahun 2019.

    Namun setelah Trump meninggalkan Gedung Putih, rezim Kim Jong Un melakukan rentetan uji coba senjata dan peluncuran rudal, bahkan memamerkan program nuklirnya.

    AS dan negara-negara lainnya memperingatkan bahwa program nuklir Korut mengganggu stabilitas, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan beberapa resolusi yang melarang upaya-upaya Pyongyang terkait program tersebut.

    Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengenang upayanya mewujudkan kesepakatan dengan sekutu Korut, seperti Rusia dan China, pada akhir masa jabatan pertamanya. Upaya tahun 2019 itu akan menetapkan batasan baru bagi senjata nuklir Moskow yang tidak diregulasi dan membujuk Beijing bergabung dengan pakta pengendalian senjata.

    “Saya hampir mencapai kesepakatan. Saya akan mencapai kesepakatan dengan (Presiden Vladimir) Putin mengenai denuklirisasi… Tapi kita mengalami pemilu yang buruk yang mengganggu kita,” ucapnya, merujuk pada kekalahannya dari mantan Presiden Joe Biden dalam pemilu tahun 2020.

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Mundur, Masa Depan Reformasi Pajak Global di Ujung Tanduk – Halaman all

    AS Mundur, Masa Depan Reformasi Pajak Global di Ujung Tanduk – Halaman all

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan gagasan pajak minimum global. Perjanjian internasional yang disusun oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan didukung oleh mantan Presiden Joe Biden serta hampir 150 negara lainnya kini tidak berlaku bagi AS.

    Perintah eksekutif Trump secara tegas menyatakan bahwa dukungan dan komitmen AS sebelumnya dianggap batal. “Kesepakatan Pajak Global tidak memiliki kekuatan hukum atau efek di Amerika Serikat” tanpa tindakan dari Kongres, menurut dokumen tersebut.

    Langkah ini bertujuan untuk merebut kembali “kedaulatan dan daya saing ekonomi bangsa kita” serta melawan praktik pajak asing yang dapat menyebabkan “rezim pajak internasional yang bersifat balasan” bagi perusahaan Amerika, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen itu.

    Apa poin kesepakatan pajak OECD?

    Kesepakatan yang didukung OECD memiliki dua poin penting:

    Memastikan perusahaan multinasional besar membayar pajak dengan adil: Kesepakatan ini menetapkan pajak minimum global sebesar 15% atas keuntungan perusahaan besar. Apabila perusahaan tidak membayar setidaknya 15% di negara asalnya, negara lain memiliki hak untuk mengenakan pajak tambahan atau top-up tax. Aturan ini hanya berlaku bagi perusahaan dengan pendapatan global lebih dari €750 juta (Rp12,6 triliun). Oleh karena itu, hanya sekitar 100 perusahaan global, termasuk perusahaan digital besar, yang akan terkena dampak aturan ini. Menerapkan pajak di lokasi tempat keuntungan dihasilkan: Aturan ini mengalihkan sebagian penghasilan kena pajak untuk dikenakan pajak di negara tempat keuntungan tersebut diperoleh, bukan di negara tempat perusahaan berkantor pusat atau memiliki kehadiran fisik.

    Kesepakatan ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil. Namun, keputusan Amerika Serikat untuk menarik dukungannya melalui kebijakan Presiden Trump memunculkan ketidakpastian mengenai masa depan kesepakatan tersebut.

    Apakah keterlibatan AS penting untuk kesepakatan ini?

    Agar kesepakatan pajak global bisa berjalan dengan efektif, Amerika Serikat perlu ikut terlibat. Hal ini penting karena banyak perusahaan yang menjadi target utama aturan ini adalah perusahaan besar asal AS, seperti Amazon, Apple, Google, dan Facebook.

    “Kegagalan kesepakatan ini sangat mungkin terjadi karena ketidakterlibatan AS,” kata Robert Dever kepada DW pada Juli lalu. “Sayangnya, kesuksesan kesepakatan ini kemungkinan besar tergantung pada situasi politik di Washington,” tambah mitra dari Pinsent Masons, firma hukum internasional yang berbasis di Dublin, Irlandia.

    Beberapa negara telah mulai menerapkan aturan yang didukung OECD ini, sementara negara lain masih dalam proses atau mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka.

    AS sendiri tidak pernah meratifikasi kesepakatan tersebut karena Presiden Joe Biden tidak berhasil mendapatkan cukup dukungan di Kongres. Akibatnya, setelah AS memutuskan mundur dari kesepakatan minggu ini, tidak ada perubahan langsung bagi perusahaan-perusahaan berbasis di AS.

    Ancaman pajak dan tarif global

    Partai Republik di Kongres telah lama menentang kesepakatan ini, tetapi alasan mereka berubah-ubah, kata Kimberly Clausing, seorang profesor di UCLA School of Law yang ahli dalam hukum pajak.

    “Awalnya, mereka mengatakan tidak bisa memajaki perusahaan-perusahaan ini karena negara asing akan menurunkan tarif pajak mereka. Sekarang mereka mengatakan ingin memajaki perusahaan-perusahaan ini sendiri karena negara asing telah menaikkan tarif mereka.”

    Perubahan sikap Partai Republik ini menunjukkan niat sebenarnya, “yaitu mereka tidak ingin perusahaan multinasional AS membayar pajak di mana pun,” kata Clausing kepada DW. “Jadi mereka berharap untuk merusak kesepakatan ini dengan mengancam negara-negara yang telah mengadopsi kesepakatan dengan pembalasan tarif.”

    Namun, tarif kemungkinan akan menaikkan harga bagi konsumen Amerika dan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Tidak memajaki perusahaan paling menguntungkan di dunia juga “bertentangan dengan retorika populis” yang digunakan oleh Trump yang menggambarkan dirinya sebagai pendukung pekerja Amerika, kata Clausing.

    “Ini hanya upaya untuk mengalihkan beban pajak dari orang kaya ke orang miskin,” katanya.

    Meninggalkan kesepakatan ini adalah cara lain bagi Trump “untuk mencoba mendapatkan kebijakan dari negara lain,” kata Clausing.

    Perlu kolaborasi kuat

    Kimberly Clausing, mantan wakil asisten sekretaris untuk analisis pajak di Departemen Keuangan AS, berpikir negara lain bisa mempertahankan kesepakatan dengan menerapkan pajak minimum sebagai syarat akses ke pasar mereka.

    Perusahaan yang tidak ingin membayar bisa menghindari berbisnis di negara-negara tersebut. Untuk ini berhasil tanpa kerja sama AS, negara-negara ini perlu kolaborasi yang kuat, terutama karena pemerintah AS tidak akan menyukai negara yang memajaki perusahaan Amerika secara sepihak.

    Untuk meredam upaya ini, perintah eksekutif Trump memberi kepala Departemen Keuangan dan Perwakilan Dagang AS 60 hari untuk “menyelidiki apakah ada negara asing yang tidak mematuhi perjanjian pajak dengan AS atau memiliki aturan pajak yang bersifat ekstrateritorial atau secara tidak proporsional memengaruhi perusahaan Amerika.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Israel Sambut Baik Langkah Trump Tetapkan Houthi ‘Organisasi Teroris’

    Israel Sambut Baik Langkah Trump Tetapkan Houthi ‘Organisasi Teroris’

    Tel Aviv

    Israel menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam kembali menetapkan kelompok Houthi, yang bermarkas di Yaman, sebagai “organisasi teroris”. Tel Aviv menyebut Houthi, yang didukung Iran, sangat mengganggu stabilitas regional dan tatanan global.

    “Houthi adalah proksi Iran yang mengganggu kebebasan navigasi, mengancam perdagangan global dan mengganggu stabilitas regional dan tatanan global,” sebut Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, dalam tanggapannya via media sosial X, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (24/1/2025).

    “Ini merupakan langkah penting dalam memerangi teror dan memerangi unsur-unsur yang mengganggu stabilitas di kawasan kita,” ucapnya.

    Trump, pekan ini, kembali menetapkan Houthi sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) setelah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden membatalkan penetapan tersebut.

    Langkah membatalkan penetapan FTO itu diambil Biden karena pada saat itu dianggap menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Yaman, yang mengalami salah satu krisis kemanusiaan paling parah di dunia.

    Langkah Trump kembali menetapkan Houthi sebagai FTO menandai kedua kalinya dia mengambil kebijakan tersebut, setelah melakukan hal serupa pada masa jabatan pertamanya. Perintah yang ditandatangani Trump ini juga mengutuk Iran karena mendukung Houthi.

    Kelompok Houthi memberikan reaksi keras atas langkah terbaru Trump tersebut. Houthi menuduh AS menetapkan kelompok mereka sebagai organisasi teroris karena mereka mendukung rakyat Palestina, yang menjadi motif kelompok itu menyerang Israel dan kapal-kapal di Laut Merah selama berbulan-bulan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu