Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Pabrik Amunisi di India Meledak, 8 Pekerja Tewas

    Pabrik Amunisi di India Meledak, 8 Pekerja Tewas

    Mumbai –

    Ledakan terjadi di sebuah pabrik amunisi di India. Pejabat setempat mengatakan sebanyak 8 pekerja tewas dan beberapa orang masih terjebak di dalam gedung.

    Dilansir AFP, Jumat (24/1/2025), ledakan itu terjadi pada Jumat pagi di Bhandara, sekitar 800 kilometer di timur kota pusat keuangan India, Mumbai. Ledakan menyebabkan atap pabrik runtuh.

    “Dalam insiden yang tidak menguntungkan hari ini, ledakan di pabrik amunisi Bhandara telah menewaskan sedikitnya delapan orang dan melukai tujuh lainnya,” kata menteri kabinet India Nitin Gadkari.

    Gadkari, seorang anggota parlemen dari negara bagian Maharashtra tempat ledakan itu terjadi, menyampaikan belasungkawa.

    Kepala Menteri Maharashtra Devendra Fadnavis mengatakan sebelumnya di X bahwa hingga 14 pekerja terjebak setelah ledakan. Dia mengatakan operasi penyelamatan darurat sedang berlangsung.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan India Rajnath Singh mengatakan dia sangat sedih atas ledakan tersebut.

    “Belasungkawa saya kepada keluarga yang ditinggalkan. Berdoa agar para korban luka segera pulih,” kata Singh di X.

    Sembilan pekerja tewas dalam ledakan tahun 2023 di sebuah pabrik di Maharashtra yang memproduksi pesawat nirawak dan bahan peledak.

    Lihat juga Video ‘Insiden Tertabrak Kereta Api di India, 11 Orang Tewas’:

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tentara Bayaran AS Masuk Gaza Saat Israel Mau Lanjutkan Perang: Jadi Operator Pos Pemeriksaan – Halaman all

    Tentara Bayaran AS Masuk Gaza Saat Israel Mau Lanjutkan Perang: Jadi Operator Pos Pemeriksaan – Halaman all

    Tentara Bayaran AS Masuk Gaza Saat Israel Mau Lanjutkan Perang: Jadi Operator Pos Pemeriksaan

    TRIBUNNEWS.COM – Laporan media Amerika Serikat (AS), Axios, menyatakan kalau Private Military Company (PMC) atau perusahaan keamanan swasta asal AS akan mulai mengoperasikan pos pemeriksaan besar di Jalur Gaza dalam beberapa hari mendatang.

    Dalam pelaksanaan tugas sebagai operator tersebut, perusahaan tentara-tentara bayaran AS ini dilaporkan akan mengerahkan penjaga bersenjata di Jalur Gaza.

    Sebagai informasi, seorang personel PMC dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran karena memang bisnis utama dari PMC adalah menghasilkan keuntungan materil, dan kontrak PMC dengan personelnya mungkin menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari angkatan bersenjata negara.

    Axios mengabarkan, mengutip sumber informasinya, kalau perusahaan-perusahaan Amerika di Gaza akan bekerja sebagai bagian dari konsorsium multinasional yang didirikan berdasarkan perjanjian pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza dengan dukungan mediatornya: AS, Mesir dan Qatar.

    “Perannya adalah untuk memeriksa kendaraan Palestina yang bergerak dari Gaza selatan ke Gaza utara dan memastikan tidak ada rudal atau senjata berat lainnya yang diangkut,” kata laporan tersebut.

    Situs web tersebut menyatakan kalau ini akan menjadi pertama kalinya dalam beberapa dekade perusahaan keamanan swasta Amerika akan kembali beroperasi di Gaza, sejak tahun 2003 silam.

    Saat itu, terjadi insiden yang menyebabkan tiga penjaga keamanan pemerintah AS tewas dalam serangan terhadap konvoi mereka di Gaza. 

    Para pejabat Israel mengatakan pada saat itu bahwa Hamas berada di balik serangan itu.

    Sejak itu, pembatasan signifikan telah diberlakukan terhadap aktivitas apa pun yang dilakukan langsung pemerintah AS atau yang didukung pemerintah AS di Gaza demi alasan keamanan.

    Menurut situs tersebut, pembentukan “konsorsium keamanan” multinasional, atau serikat keamanan, merupakan negosiasi sebagai bagian dari Perjanjian Gaza, dan diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan utama mengenai pergerakan pengungsi Palestina ke Gaza utara.

    Israel menuntut agar seluruh warga Palestina yang akan pindah ke utara menjalani pemeriksaan keamanan di Netzarim Pass – jalan utama di selatan Kota Gaza.

    Hamas menolak hal ini.

    Komprominya adalah kendaraan bisa masuk ke Gaza utara hanya melalui satu jalan, dan harus diperiksa di pos pemeriksaan di koridor Netzarim yang dioperasikan oleh pihak ketiga.

    Sebuah sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan: “Peran konsorsium adalah untuk mengawasi, mengelola dan mengamankan pos pemeriksaan kendaraan penting di sepanjang Jalan Salah al-Din, dan untuk memfasilitasi kembalinya pengungsi Palestina ke Gaza utara secara aman.

    Konsorsium tersebut bertujuan untuk memastikan pergerakan kendaraan yang tertib sekaligus mencegah perpindahan senjata ke utara, sejalan dengan ketentuan gencatan senjata.

    Personel keamanan dari perusahaan militer swasta Amerika Serikat (AS) dilaporkan segera memasuki Jalur Gaza sebagai operator pos pemeriksaan dalam gencatan senjata Hamas dan Israel.

    Tiga PMC Terlibat

    Axios melaporkan, konsorsium tersebut terdiri dari tiga perusahaan swasta yang ditunjuk oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar dengan persetujuan Israel dan Hamas.

    Salah satu perusahaan Amerika yang menjadi bagian dari proyek ini adalah Safe Reach Solutions (SRS) – sebuah perusahaan perencanaan strategis dan logistik.

    SRS bertugas merumuskan rencana operasional pos pemeriksaan.

    Perusahaan kedua adalah UG Solutions, sebuah perusahaan keamanan swasta Amerika yang mengoperasikan penjaga bersenjata di seluruh dunia.

    Sebuah sumber yang mengetahui kasus tersebut mengatakan bahwa beberapa penjaga adalah orang Amerika dan bertugas di pasukan khusus militer AS, sementara yang lain memiliki kewarganegaraan asing yang berbeda.

    Seorang pejabat senior Israel mengatakan kalau perusahaan ketiga adalah perusahaan keamanan Mesir, yang telah disetujui oleh dinas intelijen Mesir dan juga akan mengerahkan penjaga keamanan di Gaza, menurut situs web tersebut.

    Sebuah sumber yang mengetahui kasus tersebut mengatakan: “Mungkin ada tambahan anggota dan kewarganegaraan di masa depan.”

    Perusahaan-perusahaan Amerika diperkirakan akan beroperasi di Gaza hingga akhir perjanjian tahap pertama, baik sebagai akibat dari perjanjian tahap kedua, yang mencakup penarikan total Israel dari Gaza, atau sebagai akibat dari gagalnya negosiasi dan munculnya pertempuran baru, menurut Axios.

    Artinya, keberadaan tentara bayaran ini diskenariokan hanya akan bertugas hingga fase pertama gencatan senjata berakhir.

    Situs web tersebut mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut yang mengatakan bahwa komposisi multinasional dalam konsorsium “mencerminkan dukungan komunitas internasional terhadap gencatan senjata.”

    Sumber tersebut mengatakan: “Konsorsium tersebut menegaskan integritas dan komitmennya terhadap perdamaian, dan bertindak sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam mendukung penerapan gencatan senjata dan mendorong stabilitas jangka panjang di Gaza.”

    BOMBARDEMEN ISRAEL – Foto dari ketinggian yang menunjukkan kehancuran di satu sudut di Jalur Gaza Palestina yang hancur karena bombardemen tanpa pandang bulu Israel. (tangkap layar twitter)

    Israel Ngotot Lanjutkan Perang

    Pengerahan tentara bayaran AS di perbatasan Gaza ini terjadi saat Israel menyatakan akan tetap menuntaskan upaya mereka untuk mencapai target utama Perang Gaza, memberangus Hamas.

    Demi mencapai tujuannya untuk menghancurkan dan menghilangkan gerakan Hamas di Jalur Gaza, Israel disebutkan segera melanjutkan perang.

    “Para pejabat menambahkan kalau Israel mungkin melanjutkan perang setelah membebaskan 30 dari 100 tahanan yang tersisa di Jalur Gaza dalam beberapa minggu mendatang untuk mencapai tujuannya melenyapkan Hamas,” kata laporan tersebut.

    Di sisi lain, surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth mengkonfirmasi kalau persiapan telah dimulai di Israel untuk memulai negosiasi tahap kedua dari perjanjian pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas dalam kerangka gencatan senjata tersebut.

    “Negosiasi (tahap kedua) tersebut secara resmi dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 4 Februari mendatang, namun sebenarnya negosiasi tersebut telah dimulai di balik layar,” kata laporan tersebut. 

    Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar mengatakan kalau pemerintahan Hamas merupakan ancaman bagi keamanan Israel.

    Dia menekankan bahwa Tel Aviv belum menyetujui perjanjian gencatan senjata permanen yang akan membuat gerakan tersebut menguasai Gaza.

    Selama negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata, Israel menuntut agar Hamas tidak tetap berkuasa di Gaza.

    Israel meminta syarat agar pihak lain yang memerintah Jalur Gaza, tanpa menyebutkan secara spesifik, karena Israel juga menolak membiarkan Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan kalau Hamas tidak akan mengendalikan penyeberangan Rafah, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada hari ketujuh setelah perjanjian berlaku.

    Netanyahu mengatakan kalau pengelolaan operasi teknis di dalam penyeberangan akan dilakukan oleh penduduk Gaza. yang tidak berafiliasi dengan Hamas, yang telah diperiksa dan disetujui oleh Shin Bet.

    Sedangkan peran Otoritas Palestina akan sebatas memberi cap pada paspor.

    Satu di antara milisi petempur Brigade Al Qassam, sayap militer gerakan Hamas, saat momen pembebasan tiga sandera Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dalam kerangka gencatan senjata dengan Israel dalam Perang Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Israel Tunjuk UEA Sebagai Administrator Gaza Pengganti Hamas di Gaza

    UEA dan Israel sepakat bahwa emirat Teluk itu akan mengambil alih pengelolaan Jalur Gaza setelah perang, Israel Hayom melaporkan pada 22 Januari.

    Konsorsium kontraktor keamanan swasta akan mengoperasikan koridor Netzarim untuk mengendalikan pengungsi Palestina yang kembali ke rumah mereka di jalur utara.

    Beberapa pihak mengusulkan Otoritas Palestina (PA), yang memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki atas nama Israel, diberi tugas untuk mengendalikan jalur tersebut jika gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku.

    Namun, kedua negara sepakat bahwa UEA akan mengambil alih pemerintahan di wilayah tersebut hanya setelah ada “undangan” dari Palestina.

    Kesepakatan itu muncul setelah Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer mengatakan di Knesset pada hari Rabu bahwa setiap inisiatif untuk pemerintahan Gaza yang dianggap datang atas nama Israel akan dianggap tidak sah. “Itu akan gagal begitu saja,” katanya.

    Dermer menambahkan bahwa Israel sedang “mengerjakannya, dan [dia] adalah mitra dalam pekerjaan ini terkait dengan hari berikutnya di Gaza.”

    “Karena ini adalah rencana Israel, kita perlu memanfaatkan Amerika Serikat dan pasukan di kawasan itu, dan saya sangat optimis bahwa pengelolaan di Gaza akan dapat dicapai ‘sehari setelahnya’ sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh Perdana Menteri [Benjamin Netanyahu]. Kita akan lebih sedikit bicara dan lebih banyak bertindak,” kata Dermer.

    Israel Hayom menulis bahwa UEA akan menyediakan tata kelola dan kemungkinan keamanan sambil membangun kembali masyarakat Gaza sedemikian rupa sehingga tidak dapat “menimbulkan ancaman bagi Israel lagi.”

    Sebelum dimulainya genosida Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, UEA mengoperasikan rumah sakit dan pabrik desalinasi di jalur tersebut.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa baik Hamas maupun PA tidak akan diizinkan memerintah Gaza.

    Pada tanggal 23 Januari, Axios melaporkan bahwa sebuah konsorsium kontraktor keamanan swasta akan mulai mengoperasikan pos pemeriksaan tentara Israel di koridor Netzarim, yang membagi Gaza menjadi dua bagian – utara dan selatan dalam beberapa hari mendatang.

    Menurut dua pejabat Israel dan seorang sumber yang memiliki pengetahuan langsung, para kontraktor tersebut akan mengerahkan penjaga bersenjata ke daerah kantong itu.

    Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Hamas dan Israel untuk mengakhiri pertempuran di jalur tersebut, warga Palestina yang ingin kembali ke Gaza utara dengan mobil mereka hanya boleh melewati satu jalan dan harus diperiksa di pos pemeriksaan di koridor Netzarim yang dioperasikan oleh pihak ketiga.

    “Peran konsorsium ini adalah mengawasi, mengelola, dan mengamankan pos pemeriksaan kendaraan penting di sepanjang Jalan Salah al-Din, yang memfasilitasi pemulangan warga Palestina yang mengungsi ke Gaza utara dengan aman. Konsorsium ini bertujuan untuk memastikan pergerakan kendaraan yang tertib sekaligus mencegah pengangkutan senjata ke utara, sesuai dengan ketentuan gencatan senjata,” kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Konsorsium ini terdiri dari tiga perusahaan swasta yang ditunjuk dan dipilih oleh AS, Mesir, dan Qatar dengan persetujuan Israel dan Hamas:

    Safe Reach Solutions (SRS) – sebuah perusahaan perencanaan strategis dan logistik. SRS menyusun rencana operasional untuk pos pemeriksaan, UG Solutions – sebuah perusahaan keamanan swasta AS yang mengoperasikan penjaga bersenjata di seluruh dunia, banyak di antaranya adalah mantan tentara Pasukan Khusus AS, dan sebuah perusahaan keamanan Mesir yang tidak disebutkan namanya, yang telah disetujui oleh dinas intelijen Mesir dan yang juga akan mengerahkan penjaga keamanan ke Gaza.

    Lebih dari 100.000 warga Palestina di Gaza utara melarikan diri ke selatan setelah Oktober 2023, ketika pasukan Israel mulai menerapkan apa yang disebut Rencana Jenderal.

    Israel berupaya melakukan pembersihan etnis terhadap ratusan warga Palestina di kota-kota dan kamp-kamp pengungsi Beit Lahia, Jabalia.

    Mereka mengepung kota-kota tersebut untuk mencegah masuknya makanan dan air dan melancarkan serangan terhadap kota-kota tersebut, dengan asumsi bahwa siapa pun yang tersisa pastilah pejuang perlawanan Palestina dari Hamas atau faksi lainnya.

     

    (oln/khbr/tc/*)

     
     

  • Eks-Intelijen Israel: Hamas Adalah Bunglon dengan Taktik Kreatif untuk Memanen Persenjataan IDF – Halaman all

    Eks-Intelijen Israel: Hamas Adalah Bunglon dengan Taktik Kreatif untuk Memanen Persenjataan IDF – Halaman all

    Eks-Intelijen Israel: Hamas Adalah Bunglon dengan Taktik Kreatif untuk Memanen Persenjataan IDF

     

    TRIBUNNEWS.COM – Michael Milshtein, seorang pakar Israel tentang urusan Palestina, mengatakan gerakan pembebasan Palestina Hamas tidak lagi memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan ke Israel seperti pada 7 Oktober 2023 silam.

    Tetapi, kata dia, Hamas kini justru telah kembali menjadi gerakan militan yang bertempur dengan segala cara kreatif.

    “Hamas kembali ke akar pemberontaknya, menggunakan taktik kreatif seperti memanen persenjataan Israel yang belum meledak untuk bom rakitan. Hamas adalah bunglon. Hamas mengubah warnanya sesuai dengan keadaan,” katanya dikutip dari TH, Jumat (24/1/2025).

    Analisis dari Milshtein yang juga mantan perwira intelijen militer Israel (IDF) ini merujuk pada pemandangan mengejutkan bagi IDF di hari pertama pelaksanaan gencatan senjata di Gaza, 19 Januari 2025 kemarin.

    Meski diklaim Israel sudah dibombardir, dihancurkan infrastrukturnya, dieliminasi para petempur dan komandan serta pemimpinnya, Hamas tetap muncul dengan seabrek ‘keanggunannya’ di Jalur Gaza saat akan membebaskan tiga sandera pertama Israel.

    Kehadiran para petempur Hamas, lengkap dengan seragam militer, senapan serbu, serta kendaraan militer saat itu, jelas bukan sekadar show of force.

    Kemunculan para personel Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengisyaratkan kalau mereka masih memegang kendali dan kontrol pemerintahan di Jalur Gaza.  

    “Ketika penduduk kembali ke Jabaliya pada hari Minggu, mereka mendapati pemandangan kehancuran yang luas dengan hanya beberapa reruntuhan bangunan di tengah lautan puing-puing abu-abu. Puluhan polisi Hamas mengawasi kepulangan mereka,” kata laporan TH.

    Pemandangan ini menjadi konfirmasi dari sejumlah analisis para pengamat geopolitik yang telah lama mengatakan kalau tidak ada solusi militer untuk konflik-konflik di Timur Tengah seperti yang terjadi di Jalur Gaza.

    Pria Palestina yang mengibarkan bendera Hamas (hijau) dan Hizbullah (kuning) duduk di atas bus Palang Merah yang membawa tahanan yang dibebaskan dari penjara militer Ofer di Tepi Barat yang diduduki, disambut oleh kerumunan anggota keluarga dan teman di Beitunia, di luar Ramallah, di dini hari tanggal 20 Januari 2025. Dua bus dengan jendela berwarna meninggalkan penjara Ofer Israel bersama warga Palestina yang dibebaskan, beberapa jam setelah Hamas membebaskan tiga sandera Israel di Jalur Gaza berdasarkan tujuan gencatan senjata Gaza yang telah lama ditunggu-tunggu. dalam mengakhiri lebih dari 15 bulan perang yang telah menghancurkan wilayah Palestina. (Photo by John Wessels / AFP) (AFP/JOHN WESSELS)

    Masih Mampu Mengordinasikan Pemerintahan

    Seperti yang diberitakan, para anggota milisi Hamas segera keluar dari persembunyian ketika gencatan senjata membawa ketenangan bagi kota-kota Gaza yang hancur karena agresi Israel.

    Kelompok militan tersebut tidak hanya mampu bertahan selama 15 bulan dalam perang dengan Israel — salah satu perang paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah baru-baru ini — tetapi juga tetap memegang kendali atas wilayah pesisir yang kini menyerupai gurun tandus yang mengerikan. 

    Dengan lonjakan bantuan kemanusiaan yang dijanjikan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, pemerintah yang dipimpin Hamas mengatakan pada Senin kalau mereka akan mengoordinasikan penyaluran bantuan kepada warga Gaza yang putus asa.

    Meskipun Israel mengerahkan semua kekuatan militernya di Gaza, mereka gagal menyingkirkan Hamas dari kekuasaan pemerintahan Gaza, salah satu tujuan utama IDF  dalam perang.

    Fakta itu dapat meningkatkan potensi kembali pecahnya perang, tetapi hasilnya mungkin sama saja.

    Ada unsur sandiwara dalam penyerahan tiga sandera Israel ke Palang Merah pada hari Minggu, ketika puluhan pejuang Hamas bertopeng mengenakan ikat kepala hijau dan seragam militer berparade di depan kamera dan menahan ratusan kerumunan yang mengelilingi kendaraan.

    Pemandangan di tempat lain di Gaza bahkan lebih luar biasa: Ribuan polisi berseragam Hamas muncul kembali, menunjukkan kehadiran mereka bahkan di wilayah yang paling parah hancur.

    “Polisi sudah ada di sini sepanjang waktu, tetapi mereka tidak mengenakan seragam” untuk menghindari menjadi sasaran Israel, kata Mohammed Abed, seorang ayah tiga anak yang kembali ke rumahnya di Kota Gaza lebih dari tujuh bulan setelah melarikan diri dari daerah itu, dilansir TH. 

    “Mereka termasuk di antara orang-orang yang mengungsi di tenda-tenda. Itulah sebabnya tidak ada pencurian,” katanya.

    Penduduk lainnya mengatakan polisi Hamas telah mendirikan kantor di rumah sakit dan lokasi lain selama perang, tempat masyarakat dapat melaporkan kejahatan.

    Israel telah berulang kali justru menyalahkan Hamas atas besarnya jumlah korban sipil dan kerusakan infrastruktur yang mereka lakukan di Gaza.

    Pihak pasukan Zionis berdalil kalau para pejuang dan pasukan keamanan kelompok itu berbaur di lingkungan pemukiman, sekolah, dan rumah sakit.

    Satu di antara milisi petempur Brigade Al Qassam, sayap militer gerakan Hamas, saat momen pembebasan tiga sandera Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dalam kerangka gencatan senjata dengan Israel dalam Perang Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Kebangkitan Hamas

    Jajak pendapat secara konsisten menunjukkan kalau hanya sebagian kecil warga Palestina yang mendukung Hamas.

    Namun, kelompok militan pembebasan Palestina itu — yang tidak menerima keberadaan Israel — berakar kuat dalam masyarakat Palestina, dengan sayap bersenjata, partai politik, media, dan lembaga amal yang sudah ada sejak didirikan pada akhir tahun 1980-an.

    Selama beberapa dekade, Hamas berfungsi sebagai gerakan perlawanan atas penjajahan yang terorganisasi dengan baik, yang mampu melancarkan serangan cepat terhadap pasukan Israel dan bom bunuh diri di Israel sendiri.

    Banyak pemimpin utamanya telah terbunuh — dan dengan cepat digantikan.

    Hamas menang telak dalam pemilihan parlemen tahun 2006, dan tahun berikutnya Hamas merebut Gaza dari Otoritas Palestina yang didukung Barat dalam pertempuran jalanan selama seminggu.

    Hamas kemudian membentuk pemerintahan yang lengkap, dengan Kementerian, polisi, dan birokrasi sipil di Gaza. 

    “Pasukan keamanannya secara cepat menertibkan keluarga-keluarga berkuasa di Gaza dan menghancurkan kelompok-kelompok bersenjata yang dianggap sebagai saingan. Mereka juga membungkam perbedaan pendapat dan membubarkan protes sesekali dengan kekerasan,” kata laporan TH.

    Hamas tetap berkuasa selama empat perang sebelumnya dengan Israel.

    Sejumlah media barat, mengeluarkan laporan kalau Hamas juga mendapat bantuan Iran.

    “Dengan sokongan itu, Hamas terus meningkatkan kemampuannya, memperluas jangkauan roketnya, dan membangun terowongan yang lebih dalam dan lebih panjang untuk bersembunyi dari serangan udara Israel,” kata laporan TH. 

    Pada 7 Oktober 2023, Hamas memiliki pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang dalam batalion yang terorganisasi.

    Dalam serangan mendadak yang memicu perang, para pejuangnya menyerang Israel selatan melalui udara, darat, dan laut, menewaskan sekitar 1.200 orang, termasuk para personel militer Israel. 

    Militan yang dipimpin Hamas menculik 250 orang lainnya dan menahan mereka di Gaza.

    Sebagai balasan, Israel melancarkan perang udara dan darat yang telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan setempat.

    Sekitar 90 persen penduduk Gaza telah mengungsi. 

    Pasukan Israel membunuh pemimpin tertinggi Hamas, Yahya Sinwar, dan sebagian besar letnannya.

    Namun, sebagian besar pemimpin yang diasingkan masih ada dan Mohammed Sinwar, saudaranya, dilaporkan telah mengambil peran yang lebih besar di Gaza.

    Militer mengatakan telah menewaskan lebih dari 17.000 pejuang — kira-kira setengah dari perkiraan jumlah anggota Hamas sebelum perang — meskipun belum memberikan bukti.

    Apa yang Israel katakan sebagai serangan yang ditargetkan secara cermat seringkali menewaskan wanita dan anak-anak dan dalam beberapa kasus memusnahkan seluruh keluarga besar.

    Militer Israel justru menyalahkan Hamas atas jatuhnya korban sipil Palestina tersebut. 

    Namun, para penyintas pemboman, yang berdesakan di dalam tenda setelah rumah mereka diratakan, merupakan kelompok calon anggota baru Hamas.

    Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan dalam pidato yang telah disiapkan bahwa Hamas telah merekrut hampir sama banyaknya dengan jumlah pejuang yang hilang selama perang.

     

    (oln/th/*)

  • Israel Segera Lanjutkan Perang Usai Kaget Lihat Petempur Hamas Muncul dalam Sekejap Mata di Gaza – Halaman all

    Israel Segera Lanjutkan Perang Usai Kaget Lihat Petempur Hamas Muncul dalam Sekejap Mata di Gaza – Halaman all

    Israel Segera Lanjutkan Perang Seusai Kaget Lihat Petempur Hamas Muncul dalam Sekejap Mata di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Media Amerika Serikat (AS) The New York Times memberikan ulasan terkait kemunculan personel milisi gerakan pembebasan Palestina, Hamas, pada hari pertama gencatan senjata dengan Israel di Jalur Gaza pada 19 Januari 2025 silam.

    Pada laporan yang diterbitkan pada Kamis (23/1/2025) itu, media tersebut menggambarkan kalau kemunculan para petempur gerakan Palestina ini menunjukkan kalau Hamas masih menguasai Jalur Gaza terlepas dari bombardemen gila-gilaan Israel selama 15 bulan perang.

    Ulasan itu menambahkan, kemunculan para pejuang Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, beserta personel keamanan dengan seragam, senjata, dan mobil mereka “dalam sekejap mata”, mengejutkan pihak militer Israel.

    “Ini mengirimkan pesan bahwa Hamas masih menguasai Gaza meskipun ‘beberapa orang’ pejuang mereka terbunuh, termasuk para pemimpin dan anggotanya serta penghancuran terowongan dan pabrik senjatanya,” menurut deskripsi surat kabar tersebut.

    Surat kabar tersebut mengutip pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan kalau Tel Aviv makin ngotot mencapai tujuannya untuk membongkar sayap militer Hamas dan pemerintahnya.

    Target perang ini sebelumnya telah berulang kali diumumkan Israel sejak awal perang pada 7 Oktober 2023 namun tak juga berhasil setelah perang dengan cara genosida di Gaza selama sekitar 15 bulan.

    Pawai kendaraan yang ditumpangi personel militer kelompok pembebasan Palestina, Hamas, pada prosesi pembebasan 3 sandera Israel dalam kerangka gencatan senjata di Jalur Gaza, Minggu (19/1/2025). (khaberni/tangkap layar)

    IDF Segera Lanjutkan Perang Gaza

    Demi mencapau tujuannya untuk menghancurkan dan menghilangkan gerakan Hamas di Jalur Gaza, Israel disebutkan segera melanjutkan perang.

    “Para pejabat menambahkan kalau Israel mungkin melanjutkan perang setelah membebaskan 30 dari 100 tahanan yang tersisa di Jalur Gaza dalam beberapa minggu mendatang untuk mencapai tujuannya melenyapkan Hamas,” kata laporan tersebut.

    Di sisi lain, surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth mengkonfirmasi kalau persiapan telah dimulai di Israel untuk memulai negosiasi tahap kedua dari perjanjian pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas dalam kerangka gencatan senjata tersebut.

    “Negosiasi (tahap kedua) tersebut secara resmi dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 4 Februari mendatang, namun sebenarnya negosiasi tersebut telah dimulai di balik layar,” kata laporan tersebut. 

    Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar mengatakan kalau pemerintahan Hamas merupakan ancaman bagi keamanan Israel.

    Dia menekankan bahwa Tel Aviv belum menyetujui perjanjian gencatan senjata permanen yang akan membuat gerakan tersebut menguasai Gaza.

    Selama negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata, Israel menuntut agar Hamas tidak tetap berkuasa di Gaza.

    Israel meminta syarat agar pihak lain yang memerintah Jalur Gaza, tanpa menyebutkan secara spesifik, karena Israel juga menolak membiarkan Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan kalau Hamas tidak akan mengendalikan penyeberangan Rafah, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada hari ketujuh setelah perjanjian berlaku.

    Netanyahu mengatakan kalau pengelolaan operasi teknis di dalam penyeberangan akan dilakukan oleh penduduk Gaza. yang tidak berafiliasi dengan Hamas, yang telah diperiksa dan disetujui oleh Shin Bet.

    Sedangkan peran Otoritas Palestina akan sebatas memberi cap pada paspor.

    Hamas saat menyerahkan sandera Israel (Screenshot YouTube Sky News)

    Hamas Akan Serahkan 4 Nama Sandera Israel

    Seorang pejabat senior Hamas mengungkapkan bahwa kelompok tersebut akan memberikan nama-nama 4 sandera yang akan dibebaskan kepada Israel.

    Keempat nama sandera Israel ini dilaporkan akan diserahkan oleh Hamas pada hari Jumat (24/1/2025), dikutip dari The Times of Israel.

    Pembebasan ini merupakan bagian dari langkah pertukaran sandera-tahanan kedua dalam fase pertama perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Menurut media Yedioth Ahronoth, keempat sandera tersebut diperkirakan akan diserahkan kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada Sabtu (25/1/2025), sore. 

    Setelah itu, mereka akan dipindahkan ke pasukan Israel.

    Israel menduga salah satu dari keempat sandera yang dibebaskan adalah Arbel Yehud, yang sebelumnya ditangkap bersama pacarnya, Ariel Cunio, dari rumah mereka di Kibbutz Nir Oz pada 7 Oktober 2023, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Pertukaran Sandera Tahap 2

    Seorang pejabat Hamas telah merilis rincian pertukaran sandera tahap 2.

    Palestine Chronicle melaporkan bahwa Hamas akan membebaskan 4 tahanan wanita.

    Adapun 3 di antaranya adalah tentara wanita Israel dan seorang warga sipil.

    Kemudian Israel akan membebaskan 90 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup. 

    Rincian Kesekapatan Gencatan Senjata

    Kesepakatan ini mencakup pembebasan sandera dan penarikan bertahap pasukan Israel dari daerah kantong tersebut.

    Kesepakatan gencatan senjata ini, berlaku selama enam minggu dan mulai berlaku pada Minggu, 19 Januari 2025.

    Berikut rincian kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas:

    1. Pertukaran Tahanan dan Sandera

    Israel akan membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera Israel, dan 50 tahanan Palestina lainnya untuk setiap tentara wanita Israel yang ditahan di Gaza.

    Untuk tahapan ini, yang akan menjadi prioritas adalah sandera perempuan dan mereka yang berusia di bawah 19 tahun, dikutip dari Al-Arabiya.

    Dalam 42 hari pertama kesepakatan, 33 warga Israel diperkirakan akan dibebaskan.

    Sebagai informasi, jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan bisa mencapai 1.650.

    2. Negosiasi tentang Koridor Philadelphia

    Israel akan secara bertahap menarik diri dari Koridor Netzarim dan Philadelphi.

    Awalnya, Israel menginginkan peran pengawasan di Koridor Philadelphia, tetapi permintaan ini ditolak dalam kesepakatan akhir.

    Tuntutan Israel untuk perwakilan tetap di Penyeberangan Rafah juga tidak diterima.

    3. Fase Kedua

    Negosiasi untuk tahap kedua kesepakatan akan dimulai pada hari keenam belas gencatan senjata.

    Tahap ini mencakup pembebasan semua sandera yang tersisa dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    4. Bantuan Kemanusiaan

    Sebanyak 600 truk bantuan kemanusiaan akan memasuki Gaza setiap hari selama periode enam minggu gencatan senjata.

    Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyambut baik kesepakatan ini dan menekankan pentingnya menghilangkan hambatan dalam pengiriman bantuan.

     

    (oln/khbrn/*)

  • Pengadilan Korsel Tolak Permohonan Perpanjangan Penahanan Presiden Yoon

    Pengadilan Korsel Tolak Permohonan Perpanjangan Penahanan Presiden Yoon

    Jakarta –

    Pengadilan Seoul menolak permohonan jaksa memperpanjang penahanan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. Pengadilan menolak permohonan itu karena kurangnya alasan untuk melanjutkan penyelidikan.

    Dikutip Yonhap, Jumat (24/1/2025), tim penuntut khusus tengah menyelidiki tuduhan upaya darurat militer yang dilakukan Yoon. Penyidik mengajukan permintaan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk memperpanjang penahanan Yoon hingga 6 Februari.

    Permintaan itu diajukan sehari setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) melimpahkan kasus tersebut ke jaksa.

    Dengan penolakan pengadilan atas permohonan perpanjangan tersebut, jaksa penuntut kini menghadapi tenggat waktu yang ketat untuk melakukan interogasi langsung terhadap Yoon, yang sejauh ini menolak bekerja sama dengan pemeriksaan CIO.

    Jaksa penuntut dilaporkan telah menyiapkan dakwaan jika pengadilan menolak permintaan perpanjangan tersebut. Ketika ditanya tentang kemajuan penyelidikan, seorang pejabat jaksa penuntut mengatakan kantor tersebut saat ini sedang meninjau alasan penolakan tersebut.

    “Belum ada yang diputuskan,” kata pejabat tersebut.

    Sementara itu, tim hukum Yoon menyambut baik keputusan pengadilan dan menyerukan pembebasannya segera.

    Dia juga menghadapi dakwaan menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen agar tidak memberikan suara menentang keputusan tersebut.

    Yoon saat ini ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, sebelah selatan ibu kota. Sementara persidangan di Mahkamah Konstitusi juga sedang berlangsung untuk menentukan apakah akan mendukung atau menolak pemakzulannya oleh Majelis Nasional.

    (idn/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 4 Fakta Parahnya Polusi Udara di Thailand

    4 Fakta Parahnya Polusi Udara di Thailand

    Bangkok –

    Polusi udara yang menyelimuti Thailand semakin parah. Ratusan sekolah diliburkan hingga muncul imbauan bekerja dari rumah.

    Polusi udara memaksa hampir 200 sekolah di Bangkok, ibu kota Thailand, diliburkan pada hari Kamis (23/1). Otoritas pun mendesak masyarakat untuk bekerja dari rumah dan membatasi kendaraan berat di kota tersebut.

    Polusi udara musiman telah lama melanda Thailand, seperti banyak negara di kawasan tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/1/2025), pada Kamis pagi waktu setempat, ibu kota Thailand tersebut menjadi kota besar paling tercemar keenam di dunia, menurut IQAir.

    Tingkat polutan PM2.5 — partikel mikro penyebab kanker yang cukup kecil untuk memasuki aliran darah melalui paru-paru — mencapai 122 mikrogram per meter kubik.

    Lantas apa saja fakta terkait polusi udara di Thailand? Baca halaman selanjutnya.

    1. 200 Sekolah Diliburan

    Foto: Polusi udara menyelimuti Bangkok, ibu kota Thailand (AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan paparan rata-rata 24 jam tidak boleh lebih dari 15 untuk sebagian besar hari dalam setahun.

    Awal minggu ini, otoritas Bangkok mengatakan sekolah-sekolah di daerah dengan tingkat PM2.5 dapat memilih untuk diliburkan.

    Dan pada Kamis pagi, 194 dari 437 sekolah di bawah otoritas Otoritas Metropolitan Bangkok (BMA) telah ditutup, yang berdampak pada ribuan siswa.

    Fasilitas tersebut mencakup taman kanak-kanak hingga sekolah menengah dan penutupan berlangsung dari satu hari hingga seminggu.

    Puluhan sekolah lain di ibu kota Thailand tersebut tidak berada di bawah otoritas BMA dan angka penutupan tidak tersedia.

    Angka tersebut merupakan jumlah penutupan sekolah tertinggi sejak 2020, ketika semua sekolah di bawah otoritas BMA ditutup karena polusi udara.

    2. Imbauan WFH

    Foto: Penampakan Thailand Diselimuti Polusi Udara, Ganggu Pariwisata (Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images)

    Awal minggu ini, otoritas mengimbau orang-orang untuk bekerja dari rumah, tetapi skema tersebut bersifat sukarela.

    Otoritas juga membatasi akses truk roda enam di beberapa bagian ibu kota hingga Jumat malam.

    Para politisi oposisi menuduh Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra — yang saat ini berada di Davos, Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia — gagal menanggapi masalah ini dengan serius.

    “Sementara perdana menteri menghirup udara segar di Swiss saat ia mencoba menarik lebih banyak investasi ke Thailand… jutaan warga Thailand menghirup udara yang tercemar ke dalam paru-paru mereka,” cetus Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin partai oposisi Partai Rakyat, dalam sebuah postingan di Facebook.

    3. Polusi Udara Makin Parah

    Foto: Bangkok gelap tertutupi polusi (REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA)

    Polusi udara yang menyelimuti Bangkok, ibu kota Thailand, semakin parah. Otoritas kota Bangkok mengumumkan lebih dari 350 sekolah terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk.

    Bangkok, menurut pemantau kualitas udara IQAir seperti dilansir AFP, Jumat (24/1/2025), menduduki peringkat ketujuh sebagai kota besar paling tercemar atau paling mengalami polusi di dunia.

    Polusi udara musiman telah lama melanda Thailand, seperti banyak negara di kawasan sekitarnya. Namun kondisi berkabut pada pekan ini telah menyebabkan sebagian besar sekolah diliburkan — situasi semacam ini berlangsung sejak tahun 2020 lalu.

    “Otoritas Metropolitan Bangkok telah meliburkan 352 sekolah di sebanyak 31 distrik karena polusi udara,” demikian pesan otoritas kota Bangkok yang dibagikan dalam grup LINE resminya pada Jumat (24/1) waktu setempat.

    4. Dilarang Lakukan Pembakaran

    Patung Buddha Raksasa di Bangkok Tertutup Polusi Udara (Foto: REUTERS/CHALINEE THIRASUPA)

    Pada Jumat (24/1) waktu setempat, menurut IQAir, level polutan PM2.5 — mikropartikel penyebab kanker yang cukup kecil untuk memasuki aliran darah melalui paru-paru — mencapai 108 mikrogram per meter kubik.

    Menteri Dalam Negeri Thailand, Anutin Charnvirakul, pada Kamis (23/1) memerintahkan larangan pembakaran tunggul — yang dilakukan secara sengaja untuk membakar sisa tanaman untuk membuka ladang. Bagi para pelanggar larangan itu, berisiko dituntut secara hukum.

    Sementara Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra, yang sedang menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Swiss, menyerukan tindakan yang lebih keras untuk mengatasi polusi udara, termasuk membatasi pembangunan di ibu kota dan mencari kerja sama dengan negara-negara terdekat.

    Kota-kota besar di negara-negara tetangga, seperti Vietnam dan Kamboja, juga masuk dalam peringkat 10 kota besar paling tercemar secara global menurut IQAir pada Jumat (24/1) waktu setempat. Ho Chi Minh City berada di peringkat kedua dan Phnom Penh di peringkat kelima dalam daftar tersebut.

    Tonton juga Video Penampakan Kota Hanoi Vietnam Dikepung Polusi Udara

    Halaman 2 dari 5

    (rdp/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Investasi Penelitian dan Pengembangan Tiongkok Melonjak dengan Rekor Pertumbuhan pada Tahun 2024 – Halaman all

    Investasi Penelitian dan Pengembangan Tiongkok Melonjak dengan Rekor Pertumbuhan pada Tahun 2024 – Halaman all

    Investasi R&D Tiongkok Melonjak dengan Pertumbuhan Rekor pada Tahun 2024

    TRIBUNNEWS.COM- Pengeluaran penelitian dan pengembangan (R&D) Tiongkok mengalami pertumbuhan yang mengesankan pada tahun 2024, yang mencerminkan fokus negara tersebut dalam memajukan inovasi teknologi.

    Belanja penelitian dan pengembangan (R&D) Tiongkok mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2024, didorong oleh upaya untuk meningkatkan inovasi teknologi.

    Biro Statistik Nasional (NBS) melaporkan pada hari Kamis bahwa total pengeluaran R&D melampaui 3,6 triliun yuan (sekitar $500 miliar), menandai peningkatan 8,3 persen dari tahun sebelumnya. Pengeluaran R&D menyumbang 2,68?ri produk domestik bruto (PDB) Tiongkok, naik 0,1 poin persentase dibandingkan dengan tahun 2023.

    Zhang Qilong, seorang ahli statistik NBS, mengaitkan pertumbuhan berkelanjutan tersebut dengan “kebijakan yang lebih baik, lanskap investasi yang beragam, dan partisipasi bisnis yang lebih kuat.” Dengan kemajuan ini, pengeluaran R&D Tiongkok tetap menjadi yang terbesar kedua di dunia.

    Intensitas R&D Tiongkok, yang diukur sebesar 2,68?ri PDB, menduduki peringkat ke-12 di antara negara-negara besar dan melampaui rata-rata Uni Eropa sebesar 2,11%. Tiongkok juga mendekati rata-rata Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebesar 2,73%.

    Investasi dalam penelitian dasar mengalami peningkatan yang signifikan, meningkat 10,5?ri tahun 2023 hingga mencapai 249,7 miliar yuan, atau setara dengan 6,91?ri total belanja R&D.

    Zhang menyoroti komitmen Tiongkok terhadap penelitian dasar dalam beberapa tahun terakhir, dengan menyatakan, “Kemajuan signifikan telah dicapai dalam membangun peralatan dan infrastruktur ilmiah utama, dengan pencapaian asli di bidang-bidang seperti teknologi kuantum, ilmu hayati, ilmu material, dan ilmu ruang angkasa.”

    Pada Konferensi Kerja Ekonomi Pusat pada bulan Desember, para pejabat menekankan penguatan penelitian dasar dan pencapaian terobosan dalam teknologi penting dan inti. Upaya tersebut dilaporkan akan difokuskan pada peningkatan layanan keuangan, mendorong investasi sektor swasta, dan membina perusahaan inovatif.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Israel Berusaha Melobi Trump, Cari Dukungan untuk Tunda Penarikan Pasukan dari Lebanon – Halaman all

    Israel Berusaha Melobi Trump, Cari Dukungan untuk Tunda Penarikan Pasukan dari Lebanon – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel mencari dukungan pemerintahan Donald Trump untuk menunda penarikan militernya dari Lebanon selatan.

    Israel berusaha melobi Trump, meskipun ada perjanjian gencatan senjata yang menetapkan semua pasukan Israel harus pergi pada Minggu (26/1/2025).

    Permohonan perpanjangan 30 hari ini menyusul klaim bahwa Israel ingin mempertahankan hingga lima pos terdepan di Lebanon selatan.

    Berdasarkan gencatan senjata yang disepakati, yang mengakhiri perang dengan Hizbullah di Lebanon, pasukan Israel seharusnya menyelesaikan penarikan mereka dalam waktu 60 hari, atau pada batas waktu 26 Januari.

    Namun, laporan di Israel menunjukkan Donald Trump enggan menyetujui penundaan tersebut.

    Mengonfirmasi upaya Israel untuk memperluas pendudukannya di Lebanon selatan, duta besar negara itu untuk AS, Michael Herzog, mengatakan mereka yakin lebih banyak waktu diperlukan dari tentara Lebanon untuk dikerahkan di selatan Sungai Litani, yang menunjukkan kesepakatan itu tidak dapat diubah.

    “Perjanjian tersebut mencakup target 60 hari untuk menyelesaikan penarikan pasukan IDF dari Lebanon selatan dan menempatkan tentara Lebanon di tempatnya, tetapi kesepakatan tersebut tidak bersifat mutlak dan dibuat dengan sedikit fleksibilitas,” kata Herzog kepada Radio Angkatan Darat Israel, seperti dilansir The Guardian.

    “Kami tengah berdiskusi dengan pemerintahan Trump untuk memperpanjang waktu yang dibutuhkan agar Angkatan Darat Lebanon dapat benar-benar dikerahkan dan menjalankan perannya berdasarkan perjanjian tersebut. Diskusi ini masih berlangsung,” jelasnya.

    Israel Berusaha Kuasai Wilayah Perbatasan Lebanon

    Pada Rabu (22/1/2025), pasukan Israel maju ke Kota Taybeh di Lebanon.

    Israel melakukan pencarian ekstensif di daerah tersebut hingga Adchit Al-Qusayr dan membakar beberapa rumah.

    Selain itu, pesawat tak berawak Israel menyerang daerah antara Wadi Khansa dan Al-Majidiya di distrik Hasbaya.

    Tentara Israel memanfaatkan sisa waktu dalam kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah untuk menguasai wilayah perbatasan Lebanon.

    Sumber keamanan melaporkan tentara Israel memasang kembali kamera pengintai dan alat penyadap di sepanjang perbatasan.

    Tentara Israel juga dilaporkan menyelesaikan pembangunan tembok pemisah beton di sepanjang Garis Biru dari Yarin ke Dahira.

    Saat tentara Lebanon terus membangun posisi di daerah yang dikosongkan oleh tentara Israel dan bersiap memasuki kota Hanine di distrik Bint Jbeil, sejumlah penduduk dari kota Al-Bayyadah, Shamaa, Alma Al-Shaab, dan Naqoura di sektor barat, diizinkan untuk mengunjungi kampung halaman mereka.

    Aktivis di media sosial menyebarkan pernyataan yang mendesak penduduk setempat untuk “bersiap untuk hari Minggu, tanggal di mana menurut perjanjian gencatan senjata, Israel harus menarik pasukannya dari wilayah perbatasan, sehingga penduduk dapat kembali ke kota mereka,” dikutip dari Arab News.

    Namun, tentara Israel terus melarang penduduk setempat memasuki kota-kota tersebut, menggunakan tembakan sebagai peringatan.

    Sebagai informasi, keengganan Israel untuk meninggalkan Lebanon muncul di saat yang menegangkan dalam fase pertama gencatan senjata yang telah berlangsung seminggu di Gaza, dengan operasi besar-besaran Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat yang diduduki, dan kurangnya kejelasan mengenai seperti apa kebijakan Trump di Timur Tengah nantinya.

    Meskipun retorikanya baru-baru ini, Hizbullah yang didukung Iran menderita kerugian besar dalam hal personel dan materiil selama konflik, yang menurut Israel telah menewaskan sekretaris jenderalnya yang sudah lama menjabat, Hassan Nasrallah.

    Penggulingan Bashar al-Assad di Suriah pada Desember 2024 juga menutup rute pasokan senjata utama Iran untuk Hizbullah.

    Konflik skala penuh meletus pada bulan September, setelah hampir setahun terjadi pertukaran lintas perbatasan antara Israel dan Hizbullah, yang mengakibatkan puluhan ribu warga sipil di kedua belah pihak mengungsi.

    Pasukan Israel masih beroperasi di zona penyangga di negara tetangga Suriah, yang dimasuki pasukan Israel setelah jatuhnya Assad meskipun ada seruan internasional untuk mundur.

    Menurut laporan di surat kabar Haaretz, pejabat Israel mengantisipasi bahwa batas waktu 26 Januari tidak mungkin terpenuhi, bahkan sebelum perjanjian gencatan senjata ditandatangani.

    Tentara Lebanon dan seorang pria sipil berlatar kerusakan parah bangunan di Lebanon Selatan. (Anews/Tangkap Layar)

    Sebelumnya, Hizbullah telah mengalami serangkaian pukulan berat dalam beberapa bulan terakhir.

    Serangan Israel telah menghancurkan kepemimpinan puncaknya dan sebagian besar persenjataan berat serta infrastruktur militernya.

    Selama kunjungan ke Lebanon pada 7 Januari, utusan AS, Amos Hochstein, mengatakan bahwa pasukan Israel akan terus menarik diri dari Lebanon, tanpa menyebutkan kapan penarikan mereka akan selesai. 

    Ori Goldberg, seorang analis politik dan akademisi Israel, mengatakan kepada TNA, ia memperkirakan pemerintahan Donald Trump akan menekan Israel agar mematuhi ketentuan gencatan senjata.

    Tidak seperti Gaza dan Suriah – tempat pasukan Israel telah mengumumkan niat mereka untuk tetap ditempatkan – para analis mengatakan Israel tidak mungkin menduduki Lebanon selatan secara permanen, bahkan jika mereka tinggal melebihi waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Dokumen yang Bocor Mengungkap Peran Microsoft dalam Operasi Militer Israel – Halaman all

    Dokumen yang Bocor Mengungkap Peran Microsoft dalam Operasi Militer Israel – Halaman all

    Dokumen yang Bocor Mengungkap Peran Microsoft dalam Operasi Militer Israel

    TRIBUNNEWS.COM-  Dokumen yang bocor telah mengungkap meningkatnya keterlibatan Microsoft dengan operasi militer “Israel”, yang menyoroti kontribusi signifikan raksasa teknologi tersebut terhadap pasukan pendudukan Israel (IDF) selama perang tahun 2023 di Gaza. 

    Materi tersebut mengungkap intensifikasi kolaborasi antara Microsoft dan IDF, khususnya di bidang komputasi awan dan kecerdasan buatan, seiring dengan melonjaknya permintaan militer terhadap teknologi canggih selama perang.

    Dokumen yang bocor menunjukkan Azure digunakan tidak hanya untuk tugas administratif tetapi juga untuk mendukung kegiatan militer dan intelijen.

    Investigasi yang dilakukan oleh The Guardian bekerja sama dengan +972 Magazine dan Local Call , mengandalkan dokumen yang bersumber dari Drop Site News dan wawancara dengan personel keamanan dan intelijen Israel. 

    Temuan ini menunjukkan bahwa platform cloud Microsoft, Azure , dan layanan lainnya menjadi bagian integral dari operasi IDF, termasuk pasukan udara, darat, dan laut serta unit intelijen.

    Lonjakan Permintaan untuk Teknologi Cloud dan AI

    Menyusul meningkatnya permusuhan pada Oktober 2023, IDF menghadapi lonjakan permintaan sumber daya komputasi. Seorang komandan menggambarkan perubahan ini sebagai bentuk penerimaan terhadap “dunia penyedia cloud yang menakjubkan.

    “Untuk memenuhi kebutuhan ini, IDF memperluas penggunaan layanan cloud komersial dari perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Amazon, dan Google .

    Laporan menunjukkan bahwa Amazon Web Services juga digunakan secara luas untuk menyimpan data pengawasan, dengan miliaran file audio yang terkait dengan intelijen militer “Israel” diproses melalui sistemnya. Demikian pula, Google dilaporkan menyediakan perangkat AI untuk mendukung operasi IDF.

    Dokumen yang bocor menunjukkan Azure digunakan tidak hanya untuk tugas administratif tetapi juga untuk mendukung kegiatan militer dan intelijen. 
    Direktorat intelijen militer IDF memanfaatkan Azure untuk mengelola operasi sensitif, sementara unit elit seperti Unit 8200 (berfokus pada pengawasan) dan Unit 9900 (intelijen visual) menggunakan platform tersebut untuk berbagai keperluan.

    Pada akhir Maret 2024, konsumsi bulanan IDF atas rangkaian alat pembelajaran mesin Azure adalah 64 kali lebih tinggi daripada pada September 2023. 

    Kolaborasi Microsoft dengan OpenAI

    Investigasi tersebut juga mengungkap kolaborasi Microsoft dengan OpenAI. Penggunaan model GPT-4 OpenAI oleh IDF , yang terintegrasi melalui Azure, dilaporkan melonjak selama perang. 

    OpenAI, yang sebelumnya melarang penggunaan alatnya untuk keperluan militer, merevisi kebijakannya pada awal tahun 2024, sesaat sebelum lonjakan penggunaan.

    Saat dimintai komentar, OpenAI menyatakan pihaknya tidak menjalin kemitraan dengan IDF tetapi merujuk pada kebijakan terbarunya yang melarang pengembangan atau penggunaan peralatannya untuk senjata atau bahaya.

    Para kritikus telah menunjukkan bahwa perubahan kebijakan OpenAI mencerminkan tren yang lebih luas dari keterlibatan sektor swasta dalam peperangan modern. 

    Pergeseran ini memungkinkan IDF untuk menggunakan perangkat yang digerakkan oleh AI untuk memproses sejumlah besar data, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang implikasi etis dari kolaborasi semacam itu.

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Arab Saudi Bidik Investasi dan Perdagangan AS Senilai 600 Miliar Dolar Selama Empat Tahun – Halaman all

    Arab Saudi Bidik Investasi dan Perdagangan AS Senilai 600 Miliar Dolar Selama Empat Tahun – Halaman all

    Arab Saudi Bidik Investasi dan Perdagangan AS Senilai 600 Miliar Dolar Selama Empat Tahun

    TRIBUNNEWS.COM- Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman memberi tahu Presiden AS Donald Trump bahwa investasi “dapat meningkat lebih jauh jika peluang tambahan muncul.”

    Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman memberi tahu Presiden AS Donald Trump bahwa Arab Saudi bermaksud mengalokasikan $600 miliar untuk perluasan investasi dan perdagangan dengan Amerika Serikat selama empat tahun ke depan, kantor berita pemerintah Saudi melaporkan pada hari Kamis.

    Dalam percakapan telepon, bin Salman menyatakan optimismenya mengenai reformasi yang diantisipasi pemerintahan Trump, dengan menyatakan bahwa reformasi tersebut dapat mendatangkan “kemakmuran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya,” menurut lembaga tersebut.

    Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Arab Saudi berencana untuk memanfaatkan investasinya untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi yang menguntungkan ini. Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan apakah $600 miliar akan berasal dari dana publik atau swasta dan tidak memberikan rincian tentang bagaimana modal tersebut akan digunakan.

    Putra mahkota juga mencatat bahwa investasi “dapat meningkat lebih lanjut jika peluang tambahan muncul,” seperti yang dikutip oleh lembaga tersebut.

    Trump menjalin hubungan yang kuat dengan negara-negara Teluk selama masa jabatan pertamanya, termasuk Arab Saudi. Setelah Trump lengser dari jabatannya, Arab Saudi menginvestasikan $2 miliar di sebuah perusahaan yang didirikan oleh Jared Kushner, menantu Trump dan mantan penasihat senior.

    Setelah pelantikannya pada hari Senin, Trump menyatakan bahwa ia mungkin mempertimbangkan menjadikan Arab Saudi sebagai tujuan luar negeri pertamanya jika Riyadh setuju untuk membeli produk Amerika senilai $500 miliar, mencerminkan pengaturan serupa selama masa jabatan pertamanya.

    “Saya melakukannya dengan Arab Saudi terakhir kali karena mereka setuju untuk membeli produk kami senilai $450 miliar. Saya bilang saya akan melakukannya tetapi Anda harus membeli produk Amerika, dan mereka setuju untuk melakukannya,” katanya, merujuk pada kunjungannya tahun 2017 ke negara Teluk tersebut.

    Pada masa jabatan pertamanya, Trump secara aktif menjalin hubungan dengan Arab Saudi, mitra lama Amerika Serikat dalam bidang energi dan keamanan. Perjalanan luar negeri perdananya pada tahun 2017 adalah ke Riyadh, di mana ia disambut dengan upacara mewah yang menampilkan tarian pedang tradisional dan atraksi militer.

    Namun, hubungan mendingin setelah bin Salman menyatakan ketidakpuasannya dengan respons Trump terhadap serangan tahun 2019 yang sempat memangkas separuh produksi minyak Arab Saudi. Meskipun demikian, Riyadh dan tim Trump berupaya memperkuat hubungan setelah ia lengser dari jabatannya, dengan fokus pada investasi dan kesepakatan konstruksi yang melibatkan Trump Organization.

    Saat berkampanye, Presiden Joe Biden mengkritik keras Arab Saudi atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun 2018.

    Meskipun demikian, pemerintahan Biden kemudian berupaya membangun kembali hubungan, dengan mencoba menegosiasikan perjanjian besar yang mengharuskan Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan “Israel” sebagai imbalan atas pakta pertahanan AS dan dukungan untuk program nuklir sipil. Kesepakatan yang diusulkan ini ditunda setelah pecahnya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023.

    Dalam panggilan telepon terpisah dengan bin Salman pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri AS yang baru diangkat Marco Rubio membahas berbagai masalah, termasuk Suriah, Lebanon, Gaza, dan “ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dan proksinya,” kata juru bicara Rubio.

    “Mereka juga membahas manfaat kemitraan ekonomi AS-Saudi dan peluang untuk mengembangkan ekonomi mereka di berbagai bidang termasuk AI.”

     

    SUMBER: AL MAYADEEN