Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Drama Presiden Korsel Berlanjut Kini Didakwa Pimpin Pemberontakan

    Drama Presiden Korsel Berlanjut Kini Didakwa Pimpin Pemberontakan

    Jakarta –

    Drama Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol masih berlanjut. Yoon kini didakwa atas tuduhan melakukan pemberontakan dengan memberlakukan darurat militer pada awal Desember lalu.

    Yoon sudah tiga kali menolak panggilan dari penyidik untuk diinterogasi atas perkara darurat militer 3 Desember 2024. Buntut darurat militer yang kemudian dibatalkan itu, Yoon dimakzulkan pada 14 Desember 2024.

    Sebanyak 204 dari 300 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan. Sementara 85 anggota parlemen lainnya memilih untuk menolak usulan tersebut. Tiga anggota abstain, dengan delapan suara dibatalkan.

    Yoon kemudian diskors dari jabatannya. PM Korsel Han Duck-soo ditunjuk menjabat sebagai presiden sementara Korsel.

    Pertengahan Januari 2025, Yoon akhirnya ditangkap atas drama darurat militernya. Dia ditangkap setelah ratusan penyidik antikorupsi dan polisi menggerebek kediamannya untuk mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu.

    Penangkapan ini menjadi catatan bagi sejarah Korsel. Belum pernah ada sebelumnya Presiden Korsel yang masih menjabat dan ditangkap seperti Yoon.

    Yoon yan ditahan di Pusat Tahanan Seoul menolak untuk diinterogasi pada Kamis (16/1) dan Jumat (17/1) waktu setempat. Padahal para penyelidik hanya memiliki waktu selama 48 jam untuk menginterogasinya sejak menangkapnya pada Rabu (15/1).

    Untuk bisa menahan Yoon lebih lama, para penyelidik pada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin penyelidikan, harus meminta kepada pengadilan Seoul untuk menyetujui surat perintah penahanan hingga 20 hari atau dengan kata lain memperpanjang penahanan Yoon.

    Pengadilan Tolak Perpanjangan Penahanan

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Foto: AP/Kim Hong-Ji)

    Pengadilan Seoul menolak permohonan memperpanjang penahanan Presiden Yoon. Pengadilan menolak permohonan itu karena kurangnya alasan untuk melanjutkan penyelidikan.

    Dikutip Yonhap, Jumat (24/1/2025), tim penuntut khusus tengah menyelidiki tuduhan upaya darurat militer yang dilakukan Yoon. Penyidik mengajukan permintaan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk memperpanjang penahanan Yoon hingga 6 Februari.

    Permintaan itu diajukan sehari setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) melimpahkan kasus tersebut ke jaksa.

    “Belum ada yang diputuskan,” kata pejabat tersebut.

    Sementara itu, tim hukum Yoon menyambut baik keputusan pengadilan dan menyerukan pembebasannya segera.

    Jaksa Ajukan Lagi Perpanjangan Penahanan Presiden Yoon

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. (Foto: AP/Kim Hong-Ji)

    Sehari kemudian, Jaksa Korea Selatan kembali mengajukan perpanjangan penahanan Presiden Yoon. Jumat malam kemarin, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permintaan penyidik untuk memperpanjang penahanannya hingga 6 Februari.

    Pengadilan mengatakan bahwa sulit untuk menemukan alasan yang cukup. Beberapa jam kemudian, jaksa mengajukan permintaan perpanjangan penahanan baru.

    Kantor Investigasi Korupsi (CIO) telah melimpahkan kasus ini kepada kejaksaan. CIO merekomendasikan jaksa untuk memutuskan apakah akan mendakwa Yoon dengan tuduhan memimpin pemberontakan atau penyalahgunaan kekuasaan.

    Namun, pengadilan kembali menolak permohonan perpanjanan penahanan Presiden Yoon. Penolakan kedua kalinya ini menjadi tekanan bagi jaksa penuntut untuk segera mendakwanya.

    Jaksa telah berencana untuk menahan Yoon hingga 6 Februari untuk diinterogasi sebelum secara resmi mendakwanya. Namun dengan penolakan kedua kalinya ini, rencana itu sekarang perlu disesuaikan.

    “Dengan penolakan pengadilan atas perpanjangan tersebut, jaksa sekarang harus bekerja cepat untuk secara resmi mendakwa Yoon agar dia tetap di balik jeruji besi,” Yoo Jung-hoon, seorang pengacara dan komentator politik, mengatakan kepada AFP.

    Presiden Yoon Didakwa Pimpin Pemberontakan

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Foto: via REUTERS/JEON HEON-KYUN/POOL)

    Presiden Yoon didakwa atas tuduhan memimpin pemberontakan penerapan darurat militer. Dengan dakwaan tersebut, Yoon menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang didakwa dalam penahanan.

    Langkah tersebut dilakukan hanya sehari sebelum masa penahanan Yoon berakhir. The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) atau Badan Antikorupsi Korea Selatan yang memimpin investigasi terhadap Yoon, menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa penuntut minggu lalu. Hal itu dilakukan karena CIO tidak memiliki mandat hukum untuk mendakwa seorang presiden.

    Jaksa senior sebelumnya berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya dalam kasus Yoon.

    Tim jaksa penuntut yang menyelidiki kasus tersebut mengatakan mereka telah meninjau bukti-bukti dan berdasarkan tinjauan menyeluruh, telah ditetapkan bahwa mendakwa terdakwa adalah tindakan yang tepat.

    Simak juga Video: Presiden Korsel Disebut Tak Bermaksud Memberlakukan Darurat Militer Penuh

    Halaman 2 dari 4

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Setelah IDF Bunuh 22 Orang, Hizbullah Desak Israel Mundur dari Lebanon sesuai Perjanjian – Halaman all

    Setelah IDF Bunuh 22 Orang, Hizbullah Desak Israel Mundur dari Lebanon sesuai Perjanjian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hizbullah Lebanon menyerukan mediator untuk mewajibkan Israel menarik diri sepenuhnya dari Lebanon selatan pada Minggu (26/1/2025), sesuai kesepakatan gencatan senjata yang disetujui pada 27 November 2024.

    Dalam perjanjian itu, Israel harus menarik pasukannya dari Lebanon dan diberi waktu hingga 60 hari.

    Namun, pada Minggu kemarin, pasukan Israel masih berada di Lebanon dan menembaki perbatasan hingga menewaskan 22 orang dan melukai 124 lainnya.

    “Komunitas internasional, yang dipimpin oleh negara-negara yang mensponsori perjanjian tersebut, diharuskan memikul tanggung jawabnya dalam menghadapi pelanggaran dan kejahatan musuh Israel dan mewajibkan mereka untuk sepenuhnya menarik diri dari tanah kami,” kata Hizbullah pada Minggu (26/1/2025).

    Sementara itu, tentara Lebanon mengumumkan mereka berdiri berdampingan dengan penduduk kota-kota perbatasan di selatan negara itu dalam menghadapi tentara Israel.

    Tentara Lebanon mengatakan penembakan tersebut terjadi karena Israel menargetkan rakyat Lebanon dan terang-terangan menolak untuk mematuhi gencatan senjata.

    Tentara Lebanon juga mengimbau warganya untuk tidak memasuki beberapa tempat yang masih ada tentara Israel.

    Sementara itu, tentara Israel merilis pernyataan yang mengatakan, “Tentara (Israel) melepaskan tembakan peringatan setelah melihat tersangka mendekati mereka,” menurut klaim mereka.

    Tentara Israel mengatakan mereka menangkap sejumlah orang yang merupakan ancaman bagi pasukannya dan mereka sedang diinterogasi.

    Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Hizbullah

    Perjanjian gencatan senjata Israel dan Hizbullah mulai berlaku pada 27 November 2024, dengan mediasi dari sekutu Israel, Amerika Serikat (AS).

    Perjanjian itu mengharuskan Israel menarik pasukannya dari Lebanon dalam waktu 60 hari, yaitu paling lambat pada 26 Januari 2025, dan disertai dengan peningkatan penempatan Angkatan Darat Lebanon dan UNIFIL.

    Sementara itu, Hizbullah harus menarik anggota dan peralatannya serta mundur ke utara Sungai Litani, yang berjarak sekitar 30 kilometer dari perbatasan, dan membongkar semua struktur militer yang tersisa di wilayah Selatan.

    Namun, pada Jumat (24/1/2025), Israel menuduh pemerintah Lebanon tidak sepenuhnya menerapkan perjanjian tersebut.

    Sementara, tentara Lebanon menganggap Israel tidak mematuhi perjanjian itu karena tidak menarik semua pasukannya hingga batas waktu.

    Tentara Lebanon mengatakan telah meningkatkan penempatan pasukan di selatan Sungai Litani dan berkoordinasi dengan komite lima partai yang mengawasi pelaksanaan perjanjian itu dan UNIFIL.

    Tentara Lebanon menegaskan, keterlambatan dalam sejumlah tahap terjadi karena penundaan penarikan pasukan Israel.

    Mereka menekankan siap untuk menyelesaikan penempatan tentara Lebanon segera setelah Israel menarik pasukannya dari Lebanon.

    Sebelumnya, Hizbullah mendukung Hamas di Gaza dan terlibat pertempuran dengan Israel di perbatasan Lebanon selatan sejak 8 Oktober 2023. 

    Hizbullah sebelumnya mengatakan tidak akan berhenti menyerang Israel jika Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

    Namun, pada 27 November 2024, Israel dan Hizbullah menyetujui perjanjian gencatan senjata.

    Sementara itu, Hamas menghormati keputusan Hizbullah meski saat itu Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 47.306 jiwa dan 111.483 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Minggu (26/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

    Pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

    Israel dan Hamas melakukan pertukaran tahanan kedua pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan tentara wanita Israel dengan 200 tahanan Palestina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Kata-kata Zelensky untuk Trump Jika Ingin Akhiri Perang Ukraina

    Kata-kata Zelensky untuk Trump Jika Ingin Akhiri Perang Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mewanti-wanti Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump jika ingin mengakhiri perang di Ukraina. Apa kata Zelensky?

    Dilansir Reuters, Minggu (26/1/2025), Zelensky mengatakan Donald Trump dapat memenuhi janjinya mengakhiri perang di Ukraina, jika Ukraina dilibatkan dalam perundingan apa pun. Jika tidak melibatkan Ukraina, Zelensky menilai hal itu tidak akan berakhir.

    “Jika tidak, itu tidak akan berhasil. Karena Rusia tidak ingin mengakhiri perang, sementara Ukraina ingin mengakhirinya,” kata Zelensky.

    Dalam wawancara terpisah, Zelensky mengatakan dia yakin Trump benar-benar ingin melihat perang berakhir, mendekati tiga tahun bulan depan.

    “Untuk saat ini, kami tidak tahu bagaimana ini akan terjadi karena kami tidak tahu detailnya,” kata Zelensky.

    “Saya yakin Presiden Trump sendiri tidak tahu semua detailnya. Karena saya akan mengatakan banyak hal bergantung pada jenis perdamaian yang adil yang dapat kita capai. Dan apakah Putin pada prinsipnya ingin menghentikan perang. Saya yakin dia tidak menginginkannya,” ujar Zelensky.

    Zelensky Yakin Trump Paham Tantangan Proses Perdamaian

    Foto: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo Purchase Licensing Rights).

    Menurut Zelensky, Trump memahami semua tantangan yang terkait dengan proses perdamaian, “dan dia hanya mengatakan ini harus berakhir atau akan menjadi lebih buruk.”

    Trump telah menyatakan kesediaannya untuk berbicara dengan Putin tentang mengakhiri perang, berbeda dengan pemerintahan Joe Biden yang akan segera lengser, yang menjauhi pemimpin Rusia tersebut.

    Ukraina, yang khawatir tentang prospek nasibnya yang akan diputuskan oleh kekuatan besar tanpa keiikutsertaannya, menyebut pihaknya sedang berupaya untuk mengatur pertemuan antara Zelenskiy dan Trump.

    Zelensky mengatakan bahwa ia yakin sekutu Eropa juga harus diikutsertakan dalam setiap perundingan perdamaian di masa mendatang.

    “Mengenai pengaturan perundingan nanti Ukraina, saya sangat berharap Ukraina akan hadir di sana, Amerika, Eropa, dan Rusia,” kata Zelensky.

    “Ya, saya sangat ingin Eropa ikut serta, karena kami akan menjadi anggota Uni Eropa,” katanya. Ukraina dan Moldova sama-sama mengajukan permohonan untuk bergabung dengan UE beberapa hari setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022.

    Diketahui, Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden AS, berjanji selama kampanye pemilihannya untuk mengakhiri perang dalam 24 jam pertamanya di Gedung Putih, tanpa mengatakan bagaimana caranya. Para ajudannya sejak itu menyatakan bahwa kesepakatan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hendak Selamatkan Cucu-cucunya, Pria di Afsel Tewas Diinjak Gajah

    Hendak Selamatkan Cucu-cucunya, Pria di Afsel Tewas Diinjak Gajah

    Cape Town –

    Seekor gajah di Taman Kruger, Afrika Selatan (Afsel) tiba-tiba mengamuk menyerang pengunjung. Salah satu korbannya yakni seorang pria paruh baya.

    Dilansir AFP, Senin (27/1/2025), kejadian ini bermula saat 2 cucu korban, yang berusia 5 dan 11 tahun, diserang gajah saat sedang mengambil gambar dan video hewan-hewan di sana.

    Korban yang teridentifikasi pria berusia 59 tahun, berusaha menyelamatkan 2 cucunya. Dua cucunya terjatuh ketika berupaya kabur dari kejaran gajah.

    Gajah kemudian menyerang anak laki-laki berusia 11 tahun dengan belalainya. “Pada saat itulah kakek pergi untuk membantu… ketika gajah berbalik dan menginjak-injaknya sebelum meninggalkan mereka dan kembali ke kawasan taman nasional Kruger,” pernyataan otoritas taman nasional, SANParks.

    “Polisi dan personel layanan darurat dipanggil ke tempat kejadian, dan sayangnya, pria tersebut meninggal karena luka-luka tersebut sementara anak laki-laki tersebut menderita beberapa luka di kaki,” lanjutnya.

    Taman Kruger memiliki luas sabana sekitar 20.000 kilometer persegi (7.700 mil persegi) yang membentang hingga ke negara tetangga Mozambik. Kruger adalah taman permainan terbesar di Afrika Selatan.

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mesir dan Yordania Tolak Ide Trump Relokasi Warga Gaza

    Mesir dan Yordania Tolak Ide Trump Relokasi Warga Gaza

    Kairo –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memiliki ide untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Mesir dan Yordania kompak menolak ide Trump.

    Dilansir AFP, Senin (27/1/2025), Mesir tegas menolak rencana Trump yang ingin ‘pembersihan’ jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Mesir mendukung penuh masyarakat Gaza untuk menetap di tanah mereka sendiri.

    “Dukungan berkelanjutan Mesir terhadap ketabahan rakyat Palestina di tanah mereka,” pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Mesir mengkritik keras pengusiran warga Gaza dari tanah mereka. Mesir menolak mentah-mentah segala bentuk pencaplokan tanah Palestina oleh Israel.

    “Menolak segala pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut, baik melalui pemukiman atau pencaplokan tanah, atau dengan depopulasi penduduk di tanah tersebut melalui pengungsian, atau mendorong pemindahan atau pengusiran warga Palestina dari tanah mereka, baik untuk sementara atau jangka panjang,” tegasnya.

    Hal yang sama juga diutarakan otoritas Yordania. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi tegas menolak pemindahan paksa warga Palestina.

    “Penolakan kami terhadap pengungsian warga Palestina adalah tegas dan tidak akan berubah. Yordania adalah untuk warga Yordania dan Palestina adalah untuk warga Palestina,” kata Safadi dalam sebuah pernyataan dilansir AFP.

    “Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin Anda menerima lebih banyak lagi, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan itu berantakan, benar-benar berantakan,” katanya kepada wartawan di Air Force One.

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump dan Sederet Kejutannya Setelah Jadi Presiden As Lagi

    Trump dan Sederet Kejutannya Setelah Jadi Presiden As Lagi

    Washington –

    Banyak sekali perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) usai Donald Trump resmi menjadi Presiden. Yang paling fenomenal yakni ide memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania serta setuju mengirim bom seberat 2.000 untuk Israel.

    Terbaru, Trump mencabut penangguhan pengiriman pasokan bom seberat 2.000 pon ke Israel. Padahal, pengiriman bom itu sempat disetop AS era Joe Biden.

    “Kami merilisnya. Kami merilisnya hari ini. Dan mereka akan menerimanya. Mereka telah membayarnya dan telah menunggunya untuk waktu yang lama. Bom-bom itu telah disimpan,” kata Trump kepada wartawan di atas Air Force One, dilansir Reuters, Minggu (26/1/2025).

    Biden sendiri menunda mengirim bom karena khawatir dampaknya akan dirasakan warga sipil, khususnya di Rafah, Gaza. Bom seberat 2.000 pon itu dianggap dapat merobek beton dan logam tebal, menciptakan radius ledakan yang luas.

    Reuters melaporkan tahun lalu bahwa pemerintahan Biden telah mengirim ribuan bom seberat 2.000 pon ke Israel setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh militan Hamas Palestina dari Gaza tetapi telah menahan satu pengiriman.

    AS sendiri mengirim bantuan dana untuk Israel senilai miliaran dolar sejak perang dimulai. Ketika ditanya mengapa ia melepaskan bom yang kuat itu, Trump menjawab, “Karena mereka membelinya.”

    Trump Minta Yordania dan Mesir Tampung Pengungsi Gaza

    Ilustrasi. Pengungsi korban perang Gaza (Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

    Trump juga menginginkan pengungsi Gaza ditampung di negara-negara yang berdekatan dengan Gaza. Sebut saja Yordania hingga Mesir.

    Sampai-sampai, Trump menelepon Raja Yordania, Abdullah II, dan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi. Trump berencana membangun perumahan dan memindahkan lebih dari 1 juta warga Palestina dari tanah mereka sendiri.

    “Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin Anda menerima lebih banyak lagi, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan itu berantakan, benar-benar berantakan,” katanya kepada wartawan di Air Force One.

    “Anda berbicara tentang satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semuanya,” kata Trump, seraya menambahkan bahwa telah terjadi konflik selama berabad-abad di wilayah tersebut.

    Menurut Trump, Gaza saat ini seperti lokasi pembongkaran bangunan. Hampir semua bangunan di Gaza hancur oleh ulah sekutu AS sendiri, Israel.

    “Jadi saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun perumahan di lokasi lain di mana saya pikir mereka mungkin bisa hidup dengan damai untuk perubahan,” sambungnya.

    Perumahan yang disinggung Trump ini hanya bersifat sementara. Tapi ia juga menyebut ‘bisa bersifat jangka panjang’.

    Trump dan Biden telah menjadi pendukung kuat sekutu AS yaitu Israel bahkan ketika AS telah dikritik oleh para pembela hak asasi manusia atas krisis kemanusiaan di Gaza akibat serangan militer Israel. Para pengunjuk rasa telah menuntut embargo senjata namun tidak berhasil.

    AS mengatakan bahwa mereka membantu Israel mempertahankan diri dari kelompok militan yang didukung Iran seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Tapi, serangan Israel itu sebagian juga menyasar ke perempuan dan anak-anak. Puluhan ribu orang tewas karena aksi militer Israel ini.

    Gencatan senjata Gaza mulai berlaku seminggu yang lalu dan telah menyebabkan pembebasan beberapa sandera Israel yang ditahan Hamas dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Update Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza: 47.306 Orang

    Update Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza: 47.306 Orang

    Gaza –

    Kementerian Kesehatan di Gaza, yang dikuasi Hamas, memperbaruhi data korban tewas akibat serangan Israel. Terkini, jumlah korban tewas mencapai 47.306 orang.

    Dilansir AFP, Senin (27/1/2025), meski sudah ada gencatan senjata antara Israel dan Hamas, tapi jumlah korban tewas masih meningkat. Pasalnya, baru ditemukan mayat-mayat baru di bawah puing-puing reruntuhan.

    Kementerian Kesehatan mengatakan rumah sakit di Jalur Gaza telah menerima 23 jenazah dalam 72 jam terakhir. Sebanyak 14 di antaranya ditemukan di bawah reruntuhan, 5 meninggal karena luka akibat perang sebelumnya, dan ada 4 korban jiwa baru.

    Tidak disebutkan secara spesifik bagaimana kasus kematian baru itu bisa terjadi di tengah gencatan senjata. Di kesempatan yang sama, perang antara Israel dan Hamas menyebabkan 111.483 orang terluka.

    Beberapa warga Gaza meninggal dunia karena luka yang diderita sebelum gencatan senjata. Sementara, sistem kesehatan di wilayah Palestina sebagian besar hancur akibat pertempuran dan pemboman oleh militer Israel selama lebih dari 15 bulan.

    Kementerian Kesehatan mengimbau kepada warga Gaza untuk mengirimkan informasi dan data tentang anggota keluarga yang meninggal atau hilang untuk membantu update data.

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Hadang Warga Palestina Kembali ke Rumah – Halaman all

    Israel Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Hadang Warga Palestina Kembali ke Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas memantau pergerakan Israel yang melakukan penghadangan terhadap warga Palestina yang ingin kembali dari Gaza selatan ke utara.

    Menurut Hamas, tindakan penghadangan oleh Israel ini adalah sebagai bentuk pelanggaran perjanjian gencatan senjata.

    Berdasarkan kesepakatan, Israel pada Sabtu (25/1/2025) akan mulai mengizinkan warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara.

    Hamas menegaskan bahwa Israel telah menunda pelaksanaan perjanjian gencatan senjata.

    Dikutip dari Al Mayadeen, kelompok Palestina itu menganggap pendudukan Israel bertanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan gencatan senjata.

    “Kami bekerja secara bertanggung jawab dengan para mediator untuk mencapai solusi yang menjamin kembalinya para pengungsi,” tegas Hamas.

    Times of Israel mengutip sumber diplomatik yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu “bersikukuh pada keputusannya untuk tidak mengizinkan warga Gaza melewati Koridor Netzarim ke utara”.

    Akibat keributan ini, salah seorang warga Palestina harus tewas dan tujuh orang lainnya terluka akibat tembakan dari Israel.

    Pria itu ditembak dan dua lainnya terluka Sabtu malam, menurut Rumah Sakit Awda, yang menerima korban.

    Lima warga Palestina lainnya, termasuk seorang anak, terluka Minggu dini hari dalam penembakan terpisah, kata rumah sakit itu.

    Belum ada komentar langsung dari militer Israel.

    Dikutip dari Arab News, Israel telah menarik diri dari beberapa wilayah Gaza sebagai bagian dari gencatan senjata, yang mulai berlaku Minggu lalu.

    Tetapi, militer Israel telah memperingatkan orang-orang untuk menjauh dari pasukannya, yang masih beroperasi di zona penyangga di dalam Gaza di sepanjang perbatasan dan di koridor Netzarim.

    Awal Mula Kekacauan

    Kekacauan ini bermula ketika proses pembebasan sandera, di mana Hamas diharuskan untuk membebaskan empat wanita Israel pada Sabtu.

    Namun, berdasarkan ketentuan perjanjian penyanderaan, warga sipil perempuan Israel, Arbel Yehoud, seharusnya dibebaskan sebelum keempat tentara tersebut.

    Yehoud termasuk dalam kategori ini bersama dengan Shiri Bibas dan kedua putranya, Kfir dan Ariel.

    Akibatnya, setelah keempat sandera dikembalikan dengan selamat ke Israel, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa warga Gaza tidak akan diizinkan kembali ke bagian utara Jalur Gaza sampai Yehoud dikembalikan dengan selamat.

    “Israel hari ini menerima empat tentara wanita yang diculik dari organisasi Hamas, dan sebagai gantinya, akan membebaskan tahanan keamanan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati,” kata Kantor Netanyahu, dikutip dari The Jerusalem Post.

    “Sesuai dengan kesepakatan tersebut, Israel tidak akan mengizinkan warga Gaza menyeberang ke Jalur Gaza utara – hingga pembebasan warga sipil Arbel Yehoud, yang seharusnya dibebaskan hari ini, diatur,” lanjut mereka.

    Hamas mengatakan telah membuktikan kepada Israel bahwa sandera Arbel Yehoud masih hidup.

    Kelompok tersebut menyalahkan Israel karena melanggar persyaratan kesepakatan penyanderaan dalam pengumuman resmi pada hari Minggu.

    “Kami menindaklanjuti dengan para mediator mengenai pencegahan pendudukan terhadap kembalinya para pengungsi dari selatan ke utara (Gaza), yang merupakan pelanggaran perjanjian gencatan senjata,” kata Hamas.

    “Pendudukan terhenti dengan dalih tahanan Arbel Yehoud, meskipun kami telah memberi tahu para mediator bahwa dia masih hidup, dan kami telah memberikan semua jaminan yang diperlukan untuk pembebasannya.”

    “Kami menganggap pendudukan bertanggung jawab atas hambatan dalam pelaksanaan perjanjian, dan kami menindaklanjuti dengan para mediator dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai solusi yang mengarah pada pemulangan para pengungsi,” pungkas mereka.

    Trump Minta Yordania dan Mesir Terima Warga Palestina

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump meminta kepada Yordania dan Mesir untuk menerima lebih banyak warga Palestina dari Gaza.

    Ketika ditanya apakah ini merupakan solusi sementara atau jangka panjang untuk Gaza, Trump mengatakan: “Bisa jadi salah satunya”.

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang telah berulang kali menyerukan kembalinya pemukim Yahudi ke Gaza, menyambut seruan Trump sebagai “ide yang sangat bagus” dan mengatakan dia akan berupaya mengembangkan rencana untuk melaksanakannya.

    Namun seorang pejabat Hamas bereaksi dengan curiga, menyuarakan ketakutan lama warga Palestina tentang pengusiran permanen dari rumah mereka.

    “Palestina tidak akan menerima tawaran atau solusi apa pun, bahkan jika (tawaran tersebut) tampaknya memiliki niat baik dengan kedok rekonstruksi, seperti yang diumumkan dalam proposal Presiden AS Trump,” kata anggota biro politik Hamas, Basem Naim kepada Reuters.

    Pejabat Hamas lainnya, Sami Abu Zuhri, mendesak Trump untuk tidak mengulangi ide-ide “gagal” yang dicoba oleh pendahulunya, Joe Biden.

    “Warga Gaza telah menanggung kematian dan menolak meninggalkan tanah air mereka dan mereka tidak akan meninggalkannya apa pun alasannya,” kata Abu Zuhri kepada Reuters.

    Yordania juga tampaknya menolak usulan Trump, dengan Menteri Luar Negerinya Ayman Safadi mengatakan kepada wartawan bahwa pendirian negara itu terhadap pemindahan warga Palestina dari Gaza tetap “tegas dan tidak tergoyahkan”.

    Mesir belum berkomentar, tetapi telah mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa negara itu menolak pemindahan warga Palestina.

    Washington tahun lalu menyatakan menentang pemindahan paksa warga Palestina.

    Kelompok hak asasi manusia dan lembaga kemanusiaan selama berbulan-bulan menyuarakan keprihatinan atas situasi di Gaza, dengan perang yang menyebabkan hampir seluruh penduduk mengungsi dan menyebabkan krisis kelaparan.

    “Saya katakan kepadanya, saya ingin Anda menangani lebih banyak hal karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan keadaannya kacau, benar-benar kacau. Saya ingin dia menangani orang-orang,” kata Trump setelah menelepon Raja Yordania, Abdullah pada hari Sabtu.

    “Saya ingin Mesir menerima orang-orang itu,” ucap Trump.

    Trump menambahkan bahwa ia akan berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada hari Minggu.

    “Anda berbicara tentang satu setengah juta orang, dan kita baru saja membersihkan semuanya,” ujarnya. (*)

  • Terampil Atasi Kemacetan, Semut Inspirasi Mobilitas Otonom – Halaman all

    Terampil Atasi Kemacetan, Semut Inspirasi Mobilitas Otonom – Halaman all

    Kemacetan tidak diurai dengan menambah jalur, melainkan ketertiban berkendara. Petuah ini dibuktikan oleh salah satu penjejak Bumi paling kecil: Semut.

    Karena siapapun yang bergonta-ganti lajur di tengah lalu lintas yang padat, tidak lantas melaju lebih cepat.

    Selain itu, kecepatan yang tidak berimbang akan memaksa kendaraan lain melakukan pengereman, yang akan memicu reaksi berantai dan menciptakan kemacetan atau perlambatan lalu lintas tanpa alasan jelas.

    Tertib bergerak cara semut

    Semut sejak lama dikenal tertib berbaris dan melaju dalam koloni besar. Menurut riset terbaru, satwa berstatus serangga sosial itu ternyata memiliki insting untuk tidak menyalip atau bergonta-ganti lintasan.

    Dalam sebuah eksperimen yang dilakukan oleh peneliti di Trento, Italia, semut tercatat selalu mampu bergerak sempurna secara sinkron di lintasan uji sepanjang 30 sentimeter.

    Rahasianya terletak pada jejak feromon yang ditinggalkan semut pemimpin dan diikuti oleh semut lain.

    Jejak ini biasa digunakan ketika semut pekerja ingin menandai lokasi sumber makanan. Pada satwa lain, feromon dilepaskan untuk merangsang lawan jenis atau menambah daya pikat seksual.

    Dalam riset di Trento, jejak feromon diikuti “oleh koloni semut dalam iringan padat dan tanpa menyalip,” kata Marco Guerrieri, salah satu penulis studi tersebut.

    “Semut merupakan salah satu dari sedikit spesies yang mampu mengorganisir arus lalu lintas dua arah, mirip dengan jalan raya kita, namun tetap dapat bergerak dengan lancar dan tanpa kemacetan,” jelasnya.

    Kearifan alam bagi mobilitas otonom

    Kelancaran lalu lintas menyaratkan keselarasan dalam kecepatan dan jarak antara kendaraan. Pengemudi yang tidak tertib dan acap berganti lajur cendrung mengganggu keseimbangan itu dan memicu kemacetan tanpa sebab.

    Dalam hal ini, perilaku semut bisa menjadi acuan bagi pengembangan teknologi mobilitas otonom di masa depan. Satwa mungil itu punya jawaban tentang bagaimana memaksimalkan efisiensi pergerakan manusia, kata para ilmuwan.

    “Di masa depan, sistem lalu lintas untuk kendaraan otonom bisa mengambil inspirasi dari perilaku semut,” demikian menurut studi tersebut.

    “Sebagaimana serangga berkomunikasi melalui feromon, kendaraan otonom yang bergerak secara automatis dan berjejaring di atas jalan yang canggih, bisa menggunakan teknologi komunikasi mutakhir untuk berkomunikasi antara satu sama lain atau dengan pengelola infrastruktur.”

    Betapapun sulit untuk dibayangkan, para peneliti lalu lintas mengatakan bahwa iringan kendaraan mengalir paling lancar pada kecepatan 85 km/jam.

    Seperti semut, “kendaraan otonom dapat membentuk kolom terkoordinasi yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan berdekatan satu sama lain dalam barisan paralel. Pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi lalu lintas, meningkatkan tingkat layanan, dan mengurangi emisi gas.”

    rzn/hp

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman
    Sumber: ANTi-JAM solutions for smart roads: Ant-inspired traffic flow rules under CAVs environment

  • Donald Trump Ingin Mesir dan Yordania Terima Lebih Banyak Pengungsi Gaza – Halaman all

    Donald Trump Ingin Mesir dan Yordania Terima Lebih Banyak Pengungsi Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan agar Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya menerima lebih banyak pengungsi Palestina dari Jalur Gaza.

    Usulan ini bertujuan untuk membersihkan area yang hancur akibat perang dan menciptakan awal yang baru bagi pengungsi.

    Namun, baik Yordania maupun Mesir telah menolak usulan tersebut, menganggapnya sebagai ancaman.

    Kedua negara menyinggung Israel yang menolak memberikan komitmen untuk mengizinkan para pengungsi kembali ke Gaza.

    Menurut laporan dari The Times of Israel, banyak warga Palestina yang khawatir tidak akan bisa kembali ke Gaza setelah mengungsi.

    Sejak dimulainya perang di Gaza 1,5 tahun lalu, lebih dari 100.000 warga Gaza telah berhasil mengungsi ke Mesir.

    Namun, mereka sering kali diminta membayar biaya tinggi untuk memasuki wilayah Mesir dan tidak mendapatkan bantuan karena Mesir menolak mengakui mereka sebagai pengungsi.

    Gagasan pemindahan pengungsi Gaza juga pernah diusulkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden, tetapi ditolak oleh Yordania dan Mesir.

    Kini, di bawah kepemimpinan Trump, wacana ini kembali digulirkan.

    Saat diwawancarai di dalam pesawat Air Force One, Trump menyebut Gaza sebagai lokasi pembongkaran dan mengungkapkan keinginannya untuk berbicara lebih lanjut dengan pemimpin Yordania dan Mesir.

    “Saya akan senang jika Anda menerima lebih banyak pengungsi karena saya melihat seluruh wilayah Gaza saat ini dan Gaza berantakan,” ungkap Trump kepada Raja Yordania Abdullah II.

    Ia menambahkan bahwa pemindahan tersebut bisa menjadi solusi sementara atau jangka panjang.

    Respons Israel

    Usulan Trump disambut baik oleh pejabat Israel.

    Menteri Keamanan Israel Bezalel Smotrich menyebut gagasan pemindahan warga Gaza ke negara-negara Arab sebagai ide yang sangat bagus.

    “Setelah 76 tahun, mayoritas penduduk Gaza dipaksakan berada di tempat buruk. Gagasan membantu mereka menemukan tempat baru untuk memulai hidup baru adalah ide yang sangat bagus,” ujarnya.

    Itamar Ben Gvir, mantan Menteri Keamanan Israel, juga mendukung usulan tersebut dan menekankan pentingnya mendorong emigrasi sukarela.

    “Salah satu permintaan kami kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah mendorong emigrasi sukarela. Ketika presiden negara adikuasa terhebat di dunia, Trump, secara pribadi membawa ide itu, pemerintah Israel pantas menerapkannya, dukung emigrasi sekarang!” kata Ben Gvir.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).