Jenis Media: Internasional

  • Iran Gandeng Taliban Pulangkan Pengungsi Afganistan – Halaman all

    Iran Gandeng Taliban Pulangkan Pengungsi Afganistan – Halaman all

    Pada tanggal 26 Januari, menteri luar negeri Iran melakukan perjalanan ke Afganistan untuk pertama kalinya sejak Taliban merebut kekuasaan pada bulan Agustus 2021. Menurut sumber resmi, agenda kunjungan satu hari oleh Abbas Araghchi adalah untuk mengadakan pembicaraan diplomatik mengenai ketegangan di sepanjang perbatasan sepanjang 950 kilometer antar kedua negara.

    Situasi pengungsi Afganistan di Iran dan penggunaan sumber daya air di Sungai Helmand termasuk di antara isu yang dibahas.

    Meski Iran belum secara resmi mengakui Taliban, kedua negara tetap menjalin hubungan diplomatik. Di Kabul, Iran sudah membuka kantor perwakilan resmi, sementara gedung kedutaan Afganistan di Teheran telah diserahkan kepada Taliban. Terutama mengingat meningkatnya arus migrasi dari Afganistan, pemerintah Iran telah berupaya meningkatkan kerja sama dengan Taliban sejak 2023. Iran saat ini dikabarkan mendeportasi hingga 3.000 pengungsi setiap hari.

    Takut terhadap Taliban

    “Warga Afghanistan ditangkap sewenang-wenang, terkadang dipukuli dan kemudian dideportasi,” kata Marzia Rahimi kepada DW. Dia melarikan diri dari Afghanistan bersama keluarganya dua tahun lalu.

    “Saya seorang jurnalis dan telah bekerja di profesi ini selama sepuluh tahun. Setelah Taliban kembali, saya menjadi pengangguran. Hidup saya tiba-tiba berubah drastis. Saya takut akan keselamatan diri sendiri dan keluarga saya. Kemudian sekolah menengah untuk anak perempuan mulai dari kelas enam seterusnya ditutup. dilarang. Saya melarikan diri ke Iran bersama suami dan kelima anak saya karena saya ingin menyelamatkan anak-anak saya. Namun, mereka juga tidak dapat bersekolah di sini.”

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Marzia saat ini tidak memiliki dokumen resmi. Dia tidak pula ingin mendaftar sebagai pengungsi karena takut dideportasi. Untuk mengajukan suaka, Marzia harus pergi ke Kantor Imigrasi, namun “siapa pun yang mencoba melamar di sana diperlakukan dengan sangat buruk dan direndahkan, bahkan dihina. Pada akhirnya, hampir tidak ada peluang untuk diterima.”

    Tidak jelas berapa banyak warga negara Afghanistan yang saat ini tinggal di Iran. Selama 40 tahun, warga Afganistan telah mengungsi ke Iran dari perang saudara, kemiskinan dan sekarang Taliban.

    Menurut perkiraan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNHCR, sekitar tiga juta warga Afganistan tinggal di Iran. Sekitar 750.000 dari mereka terdaftar secara resmi sebagai pengungsi. Sementara 500.000 adalah imigran dengan izin tinggal jangka pendek dan izin kerja terbatas. Banyak lainnya tidak memiliki dokumen resmi dan dianggap ilegal. Mereka biasanya bekerja sebagai buruh murah di lokasi konstruksi atau di pinggiran kota besar dan sering kali dieksploitasi karena tidak memiliki perlindungan.

    Hasutan terhadap pengungsi

    Amir Saeed Iravani, Duta Besar Iran untuk PBB, mengungkapkan jumlah diaspora Afganistan yang lebih tinggi pada bulan Desember lalu. Menurutnya, “Ada lebih dari enam juta warga Afghanistan di Iran”. Jumlah tersebut, menurutnya, menggandakan tekanan terhadap sumber daya negara yang terbatas. Iran menghabiskan lebih dari USD10 miliar setiap tahunnya untuk menampung pengungsi, tanpa dukungan dari dunia internasional, keluh Iravani.

    Animo masyarakat terhadap pengungsi di Iran telah lama berbalik arah. Setiap hari, muncul laporan soal “pengungsi kriminal” atau dugaan membebani sistem perawatan kesehatan, baik di Internet maupun di media tradisional. Mereka juga disalahkan atas berkurangnya jatah makanan bersubsidi seperti roti. Iran telah menghadapi krisis ekonomi yang berkelanjutan selama bertahun-tahun, yang diperburuk oleh maladministrasi, korupsi, dan sanksi internasional.

    Marzia dan keluarganya mengaku tidak menerima dukungan dari pemerintah Iran. Dia dan suaminya harus mencari pekerjaan berupah rendah untuk menghidupi keluarga mereka.

    “Kami berkomitmen untuk mendukung warga Afganistan di Iran,” janji Abdul Rahman Rashid, menteri Taliban untuk pengungsi dan repatriasi, dalam sebuah wawancara dengan DW. “Pengungsi yang memiliki dokumen sah harus memiliki akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja yang sah di Iran. Kami telah menyampaikan hal ini kepada pihak berwenang Iran. Kami mendukung para pengungsi yang kembali ke Afghanistan.”

    LSM: Afganistan tidak siap tampung kembali pengungsi

    Sejauh ini tidak diketahui, sebesar apa sumber daya yang tersedia di Afganistan. Talban tidak siap untuk menyambut kembalinya sejumlah besar pengungsi dari Iran dan Pakistan, demikian peringatan Jan Egeland, Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia. Dewan Pengungsi Norwegia, NRC, adalah organisasi kemanusiaan independen dan salah satu dari sedikit LSM asing yang masih aktif di Afganistan.

    Di sana, “Jan Egeland bertemu dengan keluarga dengan anak-anak yang telah kembali dari Iran tanpa mengetahui bagaimana mereka akan bertahan hidup di kampung halaman,” tulis Dewan Pengungsi Norwegia dalam menanggapi permintaan dari DW. Kerentanan ekonomi dan minimnya kesempatan kerja menjadi kekhawatiran terbesar bagi banyak pengungsi yang kembali, yang mengkhawatirkan masa depan.

    Pengungsi yang memiliki dokumen sah juga tidak aman di Iran, kata NRC. “Beberapa dari mereka telah dideportasi, yang lainnya telah meninggalkan Iran karena takut dideportasi. Beberapa bepergian sebagai keluarga dengan anak-anak yang lahir di Iran dan sekarang kembali ke negara yang tidak mereka kenal.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Kerja Menggunakan KTP Jepang Palsu, WNI Bernama Suparno Ditangkap Aparat Kepolisian Kota Saga – Halaman all

    Kerja Menggunakan KTP Jepang Palsu, WNI Bernama Suparno Ditangkap Aparat Kepolisian Kota Saga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Dicurigai menggunakan kartu kependudukan (Zairyu Card) palsu seorang pria yang berkewarganegaraan Indonesia dan membantu industri budidaya nori (rumput laut) di Kota Saga telah ditangkap kepolisian Saga dan diproses lebih lanjut.

    “Pada tanggal 28 Januari Kepolisian Saga Selatan mengumumkan telah menangkap seorang pria (40) berkewarganegaraan Indonesia yang membantu industri budidaya nori (rumput laut) Shimokoga, Kota Higashiyoga, Kota Saga,” ungkap sumber Tribunnews.com kepolisian di Jepang Rabu (29/1/2025).

    Yang bersangkutan, tambahnya, dicurigai melanggar Undang-Undang Pengendalian Keimigrasian dan Pengungsi (penggunaan kartu kependudukan palsu).

    Dia ditangkap pada 14 Oktober tahun lalu karena dicurigai menunjukkan kartu tempat tinggal palsu kepada majikannya  di industri budidaya nori (rumput laut) kota.

    Menurut polisi, tersangka telah memasuki  Jepang  pada 3 Oktober tahun lalu dengan status penduduk jangka pendek atau dengan visa turis.

    Tersangka yang ditangkap adalah Suparno (40), warga negara Indonesia yang tinggal di Kota Higashiyoga, Kota Saga.

    Menanggapi interogasi, tersangka Suparno  mengakui tuduhan tersebut, dengan mengatakan, “Tidak ada keraguan bahwa saya menggunakan kartu tempat tinggal palsu.” 

    Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi (Pasal 73-3) menetapkan bahwa “seseorang yang memalsukan atau mengubah kartu kependudukan untuk tujuan menggunakan kartu kependudukannya akan dihukum penjara tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun.”  

    Zairyu Card palsu diperdagangkan di Jepang termasuk oleh para oknum calo tenaga kerja Indonesia dengan harga sekitar 25.000 yen.

    Diskusi mengenai tenaga para ilegal dan atau overstay tersebut dilakukan di  whatsapp group Pecinta Jepang bergabung gratis dengan mengirimkan email ke: tkyjepang@gmail.com. (Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang)

  • Ancaman HIV/AIDS Varian Baru Menyebar ke Seluruh Dunia Usai Trump Hentikan Pasokan Obat – Halaman all

    Ancaman HIV/AIDS Varian Baru Menyebar ke Seluruh Dunia Usai Trump Hentikan Pasokan Obat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Virus HIV/AIDS varian atau jenis baru bisa menyebar ke seluruh dunia. Hal tersebut imbas dihentikannya pasokan obat HIV, malaria dan TBC oleh Presiden Amerika Serikat(AS), Donald Trump.

    Donald Trump memerintahkan penghentian pasokan medis dan obat-obatan untuk negara-negara yang didukung oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) di seluruh dunia. Obat-obatan ini termasuk untuk penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV), malaria, Tuberkulosis (TBC), serta pasokan medis bayi yang baru lahir dikutip dari Reuters, Rabu(29/1/2025).

    Para kontraktor dan mitra yang bekerja dengan USAID mulai menerima memo untuk segera menghentikan pekerjaan mereka. Salah satu memo tersebut ditujukan kepada Chemonics, perusahaan konsultan besar di AS yang bekerja sama dengan USAID dalam penyediaan obat-obatan untuk berbagai kondisi di seluruh dunia.

    Mantan pejabat USAID mengatakan, memo itu mencakup pekerjaan perusahaan dalam bidang HIV, malaria, tuberkulosis, serta kontrasepsi dan persediaan kesehatan ibu dan anak. “Ini adalah bencana besar. Sumbangan pasokan obat telah membuat 20 juta orang yang hidup dengan HIV tetap hidup. Itu berhenti hari ini,” kata Atul Gawande, mantan kepala kesehatan global di USAID yang meninggalkan badan tersebut bulan ini. 

    “Berhentinya pengobatan penyakit berarti pasien berisiko jatuh sakit. Dalam kasus HIV khususnya, bisa menularkan virus kepada orang lain. Hal ini juga berarti strain yang kebal obat dapat muncul,” tambahnya. Dia mengatakan, mitra lain juga telah menerima pemberitahuan bahwa mereka tidak bisa mengirimkan obat-obatan ke klinik.

    Dikutip dari The New York Times, Senin, tanpa pengobatan, virus pada penderita HIV akan melonjak dengan cepat.

    Hal ini kemudian dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi dan meningkatkan kemungkinan mereka menyebarkan virus ke orang lain.

    Diperkirakan, sekitar satu dari tiga wanita hamil yang tidak diobati dapat menularkan virus kepada bayi mereka.

    Pengobatan yang terputus juga dapat menyebabkan munculnya strain resisten yang dapat menyebar ke seluruh dunia.

    Sebuah penelitian memperkirakan, jika program tersebut berakhir, sebanyak 600.000 nyawa akan hilang dalam satu dekade ke depan di Afrika Selatan.

    “Ini adalah domino lain dari dampak buruk pembekuan program berbahaya yang membuat nyawa tergantung pada keseimbangan,” kata Jirair Ratevosian yang menjabat sebagai kepala staf PEPFAR selama pemerintahan Joe Biden. (Reuters)

  • Surat Kabar Israel Tanggapi Rencana Trump untuk Pindahkan Warga Palestina ke Mesir atau Yordania – Halaman all

    Surat Kabar Israel Tanggapi Rencana Trump untuk Pindahkan Warga Palestina ke Mesir atau Yordania – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Sejumlah tokoh terkemuka di Israel, termasuk jurnalis dan komentator ternama, menanggapi usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa warga Palestina ke Yordania dan Mesir.

    Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), kurang dari seminggu setelah gencatan senjata di Gaza, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

    Dia mengatakan bahwa lebih baik jika semuanya dibersihkan.

    “Saya ingin Mesir menerima orang,” kata Trump, mengutip Middle East Eye.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir’.”

    Trump menyatakan terima kasihnya kepada Yordania yang telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

    Ia mengatakan kepada raja, “Saya ingin Anda menerima lebih banyak orang, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan itu kacau balau. Benar-benar kacau.”

    Trump menambahkan bahwa pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang.

    Rencana ini mendapat kecaman langsung dari Palestina, serta Yordania dan Mesir.

    EDITORIAL HAARETZ – Tangkapan layar laman media Haaretz yang diambil pada 29 Januari 2025, berisi pandangan editorial mengenai rencana Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza. Pernyataan Trump ditolak dan dikecam secara luas. (Tangkap layar website Haaretz)

    Negara-negara tersebut menolak gagasan Trump karena khawatir Israel tidak akan pernah mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza jika mereka dipaksa untuk pergi.

    Surat kabar resmi Israel, Haaretz, mengeluarkan serangan pedas terhadap usulan kebijakan Trump pada hari Senin (27/1/2025).

    Dewan redaksi Haaretz menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina.

    “Pada tingkat ini Trump kemungkinan akan mengusulkan agar warga Gaza diluncurkan ‘secara sukarela’ ke luar angkasa dan menetap di Mars, sesuai dengan semangat janjinya dalam pidato pelantikannya,” tulis dewan redaksi.

    “Mengapa tidak bendera Palestina juga? Mungkin saja mitranya Elon Musk sudah mengerjakannya.”

    Chaim Levinson, seorang kolumnis di Haaretz, menulis: 

    “Saya minta maaf, tetapi saya harus mengecewakan Anda. Setelah memeriksa dengan sejumlah pejabat, baik di Israel maupun di negara-negara terkait—termasuk para diplomat yang terlibat dalam negosiasi—tampaknya ini hanya visi seorang taipan properti, tanpa rencana konkret yang nyata.”

    “Orang-orang yang tinggal di Jalur Gaza dianggap sebagai penderita kusta di antara teman-teman mereka dari negara-negara Islam lainnya.”

    “Semua orang membicarakan tentang penderitaan mereka, dari emir Qatar hingga presiden Mesir, yang bersedia mengirimi mereka uang – tetapi menerima orang? Ada batasnya, dan mereka akan dengan tegas mematuhinya.”

    Sementara itu, Zvi Bar’el, kolumnis di Haaretz, mengatakan tidak masuk akal jika Yordania akan menerima lebih banyak warga Palestina, terutama setelah pidato Raja Abdullah pada bulan September lalu di Majelis Umum PBB.

    Raja Abdullah mengatakan Kerajaan Hashemite tidak akan pernah menjadi tanah air alternatif bagi warga Palestina.

    “Selama puluhan tahun, Yordania mencurigai dan memperhatikan wacana Israel tentang pembentukan tanah air alternatif bagi Palestina, dan terus-menerus meminta pernyataan yang jelas dari para pemimpin Israel bahwa mereka tidak berniat menghancurkan identitas demografis kerajaan tersebut,” kata Bar’el.

    “Ketika, selama perang di Gaza, usulan agar ratusan ribu warga Gaza dideportasi ke Mesir dan negara-negara lain kembali diajukan, Yordania dan Mesir menerima jaminan Israel bahwa tidak ada niat untuk memulai pemindahan warga Palestina dari Gaza,” tambahnya.

    Middle East Eye melaporkan sebelumnya bahwa rencana apa pun untuk “membersihkan Gaza” akan menjadi pelanggaran hukum internasional. 

    Ardi Imseis, profesor hukum internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan bahwa keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan semata.

    “Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, apa pun motifnya,” katanya kepada MEE.

    Pernyataan Trump Memicu Kebingungan

    Yordania sudah menjadi rumah bagi lebih dari dua juta pengungsi Palestina, dan Mesir, yang berbatasan dengan Gaza, telah memperingatkan tentang implikasi keamanan dari pemindahan sejumlah besar warga Palestina ke Semenanjung Sinai di Mesir.

    Saat ini, ada 5,8 juta pengungsi Palestina terdaftar yang tinggal di puluhan kamp di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Suriah, dan Lebanon.

    Sekitar 80 persen penduduk Gaza adalah pengungsi atau keturunan pengungsi yang mengungsi sejak Nakba tahun 1948, ketika Israel merebut 78 persen wilayah Palestina yang bersejarah.

    Di AS, bahkan beberapa anggota Partai Republik yang setia kepada Trump kesulitan memahami pernyataannya.

    “Saya benar-benar tidak tahu,” ujar Senator Lindsey Graham kepada CNN ketika ditanya apa yang dimaksud presiden dengan pernyataan “pembersihan” tersebut.

    “Gagasan bahwa semua warga Palestina akan pergi dan pergi ke tempat lain, menurut saya itu tidak terlalu praktis,” kata Graham.

    Ia menambahkan bahwa Trump harus terus berbicara dengan para pemimpin regional, termasuk Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan pejabat Emirat.

    Pemerintah Jerman juga menolak gagasan pemindahan massal warga Palestina.

    Pada hari Senin, juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengatakan kepada wartawan di Berlin bahwa negaranya memiliki pandangan yang sama dengan Uni Eropa, mitra Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Penduduk Palestina tidak boleh diusir dari Gaza dan Gaza tidak boleh diduduki secara permanen atau dijajah kembali oleh Israel, ujar juru bicara tersebut.

    Kanselir Jerman Olaf Scholz pun menyatakan hal yang serupa.

    Ia mengatakan bahwa pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza “tidak dapat diterima”.

    “Mengingat pernyataan publik baru-baru ini, saya katakan dengan sangat jelas bahwa rencana relokasi apa pun, gagasan bahwa warga Gaza akan diusir ke Mesir atau Yordania, tidak dapat diterima,” kata Scholz dalam sebuah acara balai kota di Berlin, Selasa (28/1/2025), mengutip The New Arab.

    Warga Palestina Menolak untuk Dipindahkan

    Sebelumnya pada hari Senin, puluhan ribu warga Palestina membanjiri ke Gaza utara, daerah kantong yang paling parah hancur.

    Massa menyatakan bahwa mereka tidak akan diusir dari tanah mereka.

    Sami Saleh, yang telah mengungsi beberapa kali, mengatakan kepada MEE bahwa meskipun menghadapi periode pengungsian yang sangat sulit selama setahun terakhir, ia gembira bisa kembali ke rumah.

    “Saya tidak akan menyembunyikan perasaan ini, dan saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan ini: Saya ingin terbang ke utara… perasaan ini sudah ada sejak awal.”

    “Terlepas dari semua rasa sakit dan kesulitan, saya harus kembali ke utara apa pun yang terjadi, bahkan jika saya harus berjalan ke sana tanpa alas kaki,” katanya.

    Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku sejak 19 Januari 2025.

    Pemerintahan Trump menjanjikan “dukungan yang tak tergoyahkan” untuk Israel tetapi belum menguraikan strategi Timur Tengah yang lebih luas.

    Pada Sabtu, Trump mengonfirmasi bahwa dia telah memerintahkan Pentagon untuk menyetujui pengiriman bom seberat 2.000 pon (907 kg) ke Israel.

    Pengiriman ini sebelumnya ditangguhkan di bawah pemerintahan Joe Biden.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Afferin Endonezya: Inisiatif Membangun Budaya Organisasi Baru di PPI Sakarya, Turki – Halaman all

    Afferin Endonezya: Inisiatif Membangun Budaya Organisasi Baru di PPI Sakarya, Turki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada tanggal 23 Januari 2025, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Sakarya, Turki, sukses menggelar acara Afferin Endonezya atau AFFEZ di Serdivan Belediyesi.

    Acara ini bertujuan untuk melawan budaya lama dalam organisasi dan menciptakan budaya baru, serta menandai akhir periode kepengurusan dengan penghargaan bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi pada keberlangsungan PPI Sakarya.

    Tema yang diusung dalam acara tahunan ini adalah “Sedasawarsa Sesakarya”, yang merayakan satu dekade keberadaan PPI Sakarya.

    Melalui acara ini, PPI Sakarya ingin menekankan bahwa mereka adalah milik bersama, yang berhasil menarik perhatian diaspora Indonesia yang ada di Sakarya.

    Afferin Endonezya kali ini diadakan dengan cara yang lebih spesial, mengundang seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

    Malam penghargaan tersebut bertujuan untuk mengapresiasi semua pihak yang telah berusaha bersama demi kebaikan mahasiswa Indonesia, baik dari Badan Pengurus Harian (BPH) maupun seluruh mahasiswa di PPI Sakarya.

    Ketua Panitia, Wahyu Renaldi Nasution, menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang terlibat dalam kesuksesan acara ini.

    “Acara ini ditujukan untuk mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk kebaikan kita bersama. Karena PPI Sakarya terlahir untuk melahirkan,” ucap Wahyu.

    Ketua PPI Turki, Adam Syaikhul Akbar, dalam sambutannya menekankan pentingnya DNA perjuangan PPI yang berfokus pada kebermanfaatan pelajar.

    “Kini DNA Perhimpunan Pelajar Indonesia adalah pelajar itu sendiri. Maka seluruh orientasi pergerakan harus diutamakan untuk pelajar, kebermanfaatan pelajar, dan berjuang untuk pelajar. Maka kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bahu-membahu mewujudkan kebaikan bagi sesama,” tutup Adam.

    “Dalam 10 tahun ini, hal yang paling penting bagi kami, bukanlah zaman siapa yang paling baik, melainkan bagaimana kebaikan-kebaikan yang telah ada selalu bisa dilanjutkan oleh generasi yang akan datang,” sambut Ketua PPI Sakarya, Ardhian Rizqi Ramadhany.

    Ia juga menambahkan bahwa walaupun Sakarya tidak memiliki tempat-tempat indah seperti di kota-kota lain, Sakarya akan tetap indah karena orang-orangnya.

    Dalam acara Afferin Endonezya, terdapat berbagai nominasi penghargaan, seperti mahasiswa menginspirasi, mahasiswa berprestasi, mahasiswa Tömer berprestasi, kepanitiaan favorit, departemen terbaik, anggota BPH teraktif, Penghafal Qur’an, komunitas favorit, serta UMKM dengan pemasukan terbanyak. 

    Ragam nominasi ini menunjukkan bahwa semua lapisan masyarakat di Sakarya memiliki peran dan kontribusi masing-masing demi kebaikan PPI Sakarya.

    Sesi akhir Afferin Endonezya dirayakan dengan memotong tumpeng yang dilakukan oleh para ketua PPI Sakarya sebelumnya.

    Ini menjadi manifestasi kebaikan yang telah diwariskan turun-temurun dari satu dekade lalu hingga sekarang.

    Acara ini ditutup dengan cuplikan video yang berisi pesan dan kesan dari setiap ketua PPI Sakarya, yang semuanya sepakat untuk memberikan selamat dan mendukung keberlangsungan PPI Sakarya.

    Afferin Endonezya 2025 tidak hanya merayakan satu dekade keberadaan PPI Sakarya, tetapi juga menjadi momentum penting untuk menciptakan budaya baru yang lebih baik di kalangan pelajar Indonesia di Turki.

    Dengan semangat kebersamaan dan kebermanfaatan, PPI Sakarya berkomitmen untuk terus melahirkan kebaikan untuk generasi mendatang.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Hakim AS Hentikan Sementara Rencana Trump Bekukan Dana Bantuan Federal – Halaman all

    Hakim AS Hentikan Sementara Rencana Trump Bekukan Dana Bantuan Federal – Halaman all

    Seorang hakim federal di AS memblokir sementara rencana Presiden Donald Trump untuk menghentikan pencairan hibah dan pinjaman federal beberapa menit sebelum kebijakan tersebut dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.

    Rencana Trump bekukan bantuan federal

    Pemerintahan Trump, pada Senin (27/01) malam, menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh Amerika Serikat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah besar yang dapat mengancam keberlangsungan program-program vital seperti pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan perumahan, dan bantuan bencana yang bergantung pada aliran uang federal.

    Pelaksana tugas Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran federal, menyebutkan bahwa pembekuan ini bersifat “sementara” dan diperlukan untuk memastikan seluruh pendanaan sesuai dengan perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Trump.

    Dampak luas pembekuan dana federal

    Memo dari Gedung Putih yang dikirim ke berbagai lembaga pemerintah pada Senin (27/01) sore menyatakan bahwa para pegawai negeri memiliki “kewajiban untuk menyelaraskan pengeluaran dan tindakan federal dengan kehendak rakyat Amerika seperti yang diungkapkan melalui prioritas presiden.”

    Memo tersebut juga mengatakan bahwa hal ini termasuk “mengakhiri ‘kebodohan’ dan persenjataan pemerintah,” di antara tujuan-tujuan lainnya.

    Kebijakan ini juga mencakup penghentian beberapa inisiatif yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan serta program keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI).

    Pembelaan Gedung Putih

    Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan pada Selasa bahwa pembekuan ini tidak berarti penghentian total pengeluaran federal. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memastikan “setiap sen yang dikeluarkan sesuai dengan perintah eksekutif Presiden.”

    Leavitt juga memastikan bahwa program kesejahteraan dan bantuan pangan tidak akan terpengaruh.

    Gangguan pembayaran Medicaid dilaporkan

    Jaksa Agung New York Letitia James mengatakan bahwa 20 negara bagian, termasuk New York, telah dibekukan dari sistem Medicaid yang menyediakan layanan kesehatan bagi jutaan orang Amerika yang berpenghasilan rendah.

    Sekretaris pers Gedung Putih, Leavitt, kemudian memposting di media sosial untuk mengklarifikasi bahwa pembayaran akan tetap diproses.

    “Kami telah mengonfirmasi bahwa tidak ada pembayaran yang terpengaruh – pembayaran masih diproses dan dikirim,” katanya. “Kami berharap portal ini akan segera kembali online.”

    Lebih dari 70 juta orang menerima jaminan kesehatan melalui Medicaid, yang dibiayai bersama oleh negara bagian dan pemerintah federal AS.

    Jaksa Agung New York, Letitia James, mengumumkan bahwa ia bersama sejumlah jaksa agung dari berbagai negara bagian berencana menggugat kebijakan pembekuan dana federal tersebut.

    Pada Selasa (28/01), sekelompok organisasi nirlaba juga mengajukan gugatan hukum, menyoroti bahwa kebijakan ini diumumkan melalui memo dari kantor anggaran federal yang hanya dipublikasikan lewat pemberitaan jurnalis, dengan pemberitahuan kurang dari 24 jam.

    Para penggugat termasuk National Council of Nonprofits, American Public Health Association, kelompok usaha kecil Main Street Alliance, dan SAGE, sebuah organisasi di New York yang memberikan bantuan kepada komunitas LGBTQ.

    Mereka mengkritik kebijakan ini sebagai tindakan yang “tidak memiliki dasar hukum atau alasan yang kuat” serta memperingatkan bahwa pembekuan dana tersebut dapat memberikan “dampak yang sangat merugikan bagi ratusan ribu penerima hibah.”

    Kritik dari Partai Demokrat

    Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, mengecam kebijakan pemerintahan Trump, menyebutnya sebagai bentuk “penipuan terhadap rakyat Amerika yang bekerja keras.”

    “Partai Republik akan menaikkan biaya hidup bagi kelas pekerja, sementara merugikan anak-anak, manula, veteran, penanggap pertama, rumah ibadah, dan warga Amerika yang membutuhkan,” ujar Jeffries, anggota parlemen dari New York.

    Senator Ron Wyden dari Oregon, yang juga seorang Demokrat, menyoroti dampak kebijakan ini terhadap layanan kesehatan, dengan menyebut portal online Medicaid sedang tidak berfungsi di seluruh negara bagian. “Ini adalah upaya terang-terangan untuk mencabut asuransi kesehatan jutaan orang Amerika dalam semalam, dan dampaknya bisa mengancam nyawa,” tulisnya di media sosial.

    Senator independen dari Maine, Angus King, menilai kebijakan pembekuan dana ini sebagai “masalah konstitusional yang sangat serius.” Ia menganggap langkah tersebut sebagai serangan langsung terhadap otoritas Kongres. “Apa yang terjadi semalam adalah serangan paling terang-terangan terhadap kewenangan Kongres, mungkin yang paling serius dalam sejarah Amerika Serikat,” tegas King.

    fr/rs (AP, Reuters, AFP)

  • Studi: Cina Makin Dominasi Bisnis Pelabuhan di Asia Tenggara – Halaman all

    Studi: Cina Makin Dominasi Bisnis Pelabuhan di Asia Tenggara – Halaman all

    Perusahaan-perusahaan Eropa bergantung pada kerja sama dengan Cina jika mereka ingin mengakses pasar di Asia Tenggara, menurut laporan “Barometer Transportasi & Logistik” dari firma PwC Jerman, yang dirilis hari Selasa (28/1).

    Salah satu alasannya adalah kendali Cina atas pelabuhan-pelabuhan di kawasan tersebut, menurut studi PwC Jerman yang meneliti merger dan akuisisi di sektor transportasi dan logistik global.

    André Wortmann, kepala pusat kompetensi maritim di PwC Jerman di Hamburg mengatakan, perkiraan bahwa investasi di Asia Tenggara akan mencapai kemandirian yang lebih besar dari Cina tidak benar. Menurut penelitian PwC, Cina justru memperkuat pengaruh strategis di Asia Tenggara mereka melalui investasi langsung, merger, dan akuisisi.

    Investasi besar di sektor pelabuhan dan logistik

    Salah satu contohnya adalah rencana untuk membangun pelabuhan laut dalam modern di Myanmar, yang sebagian besarnya berada di bawah kendali Cina.

    Pelabuhan yang direncanakan di Kyaukphyu, yang bertujuan untuk menyediakan akses ke Samudra Hindia, dikatakan menjadi proyek utama dalam strategi investasi besar-besaran “Belt and Road Initiative” yang dicanangkan Presiden Xi Jinping.

    Sebuah pelabuhan di Muara di Brunei juga sebagian besar dikuasai oleh Cina, kata penelitian tersebut. Selain itu, cina memegang saham minoritas di pelabuhan di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan di Vietnam, Kamboja, Indonesia dan Filipina, Cina juga berinvestasi di pelabuhan.

    Akuisisi dan merger di sektor logistik akan meningkat

    Studi PwC Jerman tidak hanya berfokus pada perkembangan di Asia Tenggara. Di sektor transportasi dan logistik global, laporan itu mencatat ada 199 merger dan akuisisi yang diumumkan tahun lalu, masing-masing bernilai minimal USD50 juta.

    Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Walau ada peningkatan, jumlahnya tetap relatif rendah: Antara tahun 2018 dan 2022, setiap tahun ada sekitar 230 tranksasi yang dilakukan.

    Ingo Bauer, kepala transportasi dan logistik di PwC Jerman, memperkirakan bahwa merger dan akuisisi akan meningkat tahun ini. “Investor bertujuan untuk mengatasi masalah industri dengan transaksi ini, misalnya karena kekurangan pengemudi truk,” katanya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    hp/yf (dpa)

  • Pesawat Air Busan Terbakar, Sumber Api Diduga dari Bagasi Penumpang di Kursi Belakang – Halaman all

    Pesawat Air Busan Terbakar, Sumber Api Diduga dari Bagasi Penumpang di Kursi Belakang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pesawat Air Busan dengan nomor penerbangan BX391 mengalami kebakaran di Bandara Internasional Gimhae, Busan, Korea Selatan, pada Selasa (28/1/2025) malam.

    Pesawat tersebut terbakar sebelum lepas landas pada pukul 22.26 waktu setempat dengan tujuan penerbanganan ke Hong Kong, lapor Korea Herald.

    Semua 176 orang di dalam pesawat (169 penumpang dan 7 kru), berhasil dievakuasi dengan selamat pada pukul 23.31.

    Hingga Rabu sore, tujuh orang dirawat karena mengalami luka-luka.

    Empat di antaranya adalah awak kabin yang mengalami nyeri dada akibat menghirup asap.

    Sementara itu, tiga orang lainnya mengalami nyeri pada tulang ekor dan punggung yang terjadi selama proses evakuasi.

    Berdasarkan kesaksian beberapa penumpang, kebakaran diduga berasal dari kompartemen atas di bagian belakang pesawat.

    Penjabat Presiden dan Menteri Keuangan Korea Selatan, Choi Sang-mok, memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden ini, Rabu (29/1/2025).

    Menurut sistem informasi teknis penerbangan dari Kementerian Perhubungan, pesawat Air Busan telah beroperasi selama lebih dari 17 tahun tanpa riwayat kecelakaan dalam 12 tahun terakhir.

    AIR BUSAN TERBAKAR – Tangkapan layar YouTube Guardian News yang diambil pada 29 Januari 2025, menunjukkan penumpang menyelamatkan diri setelah pesawat Air Busan terbakar di Bandara Internasional Gimhae, Korea Selatan pada 28 Januari 2025. Sumber kebakaran diduga berasal dari bagasi penumpang. (Tangkap layar YouTube Guardian News)

    Kesaksian Penumpang

    Sementara itu, penumpang mengatakan kebakaran tampaknya berasal dari barang bawaan yang disimpan di kompartemen bagasi atas di bagian belakang pesawat.

    “Terdengar suara berderak dari kompartemen bagasi atas, diikuti oleh asap,” kata seorang penumpang yang duduk di bagian belakang pesawat kepada Kantor Berita Yonhap.

    “Seorang pramugari meminta kami untuk tetap duduk, dan mereka datang dengan membawa alat pemadam kebakaran.”

    “Namun, asap tebal telah memenuhi kabin, dan percikan api mulai menyembur dari kompartemen,” tambah penumpang tersebut.

    Penumpang itu juga menyatakan, “Saat asap mulai memenuhi kabin, seorang penumpang yang duduk dekat pintu darurat membuka pintu tersebut, sementara pramugari lainnya membuka pintu darurat di sisi lain agar penumpang dapat mengevakuasi diri.”

    “Kejadian itu sangat kacau dan menakutkan.”

    Sumber pasti dari api tersebut belum diketahui oleh pihak berwenang.

    Penumpang lain yang duduk di bagian depan pesawat menyatakan bahwa mereka baru menyadari adanya kebakaran setelah mendengar seseorang berteriak “Kebakaran!” dari bagian belakang.

    “Setelah semua penumpang duduk dan mengencangkan sabuk pengaman, kami mendengar seseorang berteriak ‘Kebakaran!’ dari belakang,” kata seorang penumpang kepada News1.

    “Tidak ada pengumuman khusus tentang kebakaran karena asap dengan cepat menyebar ke bagian depan kabin.”

    “Orang-orang dari bagian belakang berlarian menuju pramugari di bagian depan sambil berteriak ‘Ada kebakaran! Buka pintunya!’”

    “Saya sangat takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang saling dorong dan jatuh di tengah kekacauan,” katanya.

    Beberapa penumpang juga mengkritik respons awak kabin.

    Mereka mengatakan, awak kabin awalnya meminta penumpang untuk tetap duduk saat mereka mencoba memadamkan api.

    “Mereka tidak menyuruh penumpang yang berada dekat api untuk mengungsi, dan mereka juga tidak menginstruksikan orang lain untuk meninggalkan barang bawaan mereka,” kata seorang penumpang kepada Yonhap.

    “Kekacauan meningkat karena beberapa orang sibuk mencoba mengambil barang bawaan mereka, sementara yang lain berusaha melarikan diri.”

    Setelah evakuasi, penumpang mengeluh kepada media lokal bahwa tampaknya tidak ada protokol atau prosedur keselamatan yang jelas, karena pejabat maskapai hanya menyarankan penumpang untuk pulang atau pergi ke hotel terdekat tanpa instruksi lebih lanjut.

    Sumber Kebakaran Diduga dari Baterai Tambahan

    Menurut laporan JoongAng Ilbo pada Rabu (29/1/2025), Air Busan menyatakan bahwa kebakaran diduga terjadi di kompartemen atas di baris ke-28.

    Seorang pejabat Air Busan mengatakan, kebakaran tampaknya dipicu oleh baterai tambahan yang diletakkan penumpang di kompartemen tersebut, yang mungkin tertekan oleh barang bawaan lain.

    Menurut standar pengangkutan barang berbahaya penerbangan Korea Selatan, baterai logam litium dan baterai ion litium diklasifikasikan sebagai barang berbahaya dan pada dasarnya dilarang dibawa ke dalam pesawat atau dijadikan bagasi terdaftar.

    Membawa baterai tambahan diperbolehkan dalam jumlah kecil yang digunakan untuk keperluan penumpang.

    Jika baterai logam litium mengandung kurang dari 2 gram litium, atau jika baterai ion litium memiliki kapasitas kurang dari 100 Wh, baterai tersebut dapat dibawa sebagai bagasi atau ke dalam pesawat.

    Jika baterai ion litium melebihi kapasitas 100 Wh – 160 Wh, baterai dapat dibawa dengan persetujuan maskapai penerbangan.

    Namun, terkait baterai tambahan, baterai lithium-metal hanya dapat dibawa jika kandungan litium kurang dari 2 gram dan baterai lithium-ion kurang dari 100 Wh.

    Para ahli mengatakan bahwa baterai lithium-ion sering kali dapat mengembang atau meledak, terlepas dari apakah baterai tersebut terpasang dalam perangkat elektronik atau berupa baterai tambahan.

    Hal ini menyebabkan risiko yang lebih besar jika baterai diletakkan di tempat yang jauh dari jangkauan, seperti di kompartemen bagasi atas.

    Seorang pejabat industri penerbangan mengatakan, “Jika ini terkait dengan barang bawaan, mungkin ada masalah dengan penanganan baterai tambahan.”

    “Barang semacam itu tidak seharusnya diletakkan di kompartemen bagasi atas,” jelasnya.

    Ia menambahkan, “Perlu ditinjau ulang apakah hal ini tidak dijelaskan dengan baik di tingkat Air Busan dan Airport Corporation, atau penumpang tidak menyadarinya.”

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Iran Beri Peringatkan ke Netanyahu, Ancam Bakal Bumi Hanguskan Israel Pakai Jet Tempur dari Rusia – Halaman all

    Iran Beri Peringatkan ke Netanyahu, Ancam Bakal Bumi Hanguskan Israel Pakai Jet Tempur dari Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran kembali mengeluarkan peringatan kepada Israel. Mereka mengancam akan memusnahkan semua kepentingan Israel di wilayah yang diduduki

    Gertakan ini dilontarkan pejabat tinggi Iran, Ali Shadmani. Ia menggertak PM Israel Benjamin Netanyahu agar tidak bertindak bodoh di tengah memanasnya hubungan Iran dan Israel.

    Peringatan keras Iran kepada Israel tentang konsekuensi “bertindak bodoh” diungkap setelah pemerintah Teheran membeli sejumlah jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia.

    Pemerintah Iran tak mengungkap berapa banyak jumlah jet yang diborong dari Rusia. Namun dengan pembelian jet tempur ini, Iran mengklaim bahwa kekuatan militer negaranya telah meningkat.

    “Negara kami sekarang memiliki kemampuan yang lebih kuat dan kami siap mengeluarkan ancaman terselubung terhadap Israel,” kata Brigadir Jenderal Ali Shadmani, wakil koordinator Markas Pusat Khatam-ol-Anbia IRGC Iran.

    Ini adalah peringatan terselubung yang memperlihatkan kesiapan Iran untuk menghadapi potensi serangan dari Israel, yang merupakan musuh utama Iran di kawasan Timur Tengah.

    Iran tidak akan tinggal diam jika diserang. Mereka akan mengerahkan semua kemampuan militer sebagai bentuk pencegahan.

    Pembelian jet tempur Rusia oleh Iran menuai sorotan terkait hubungan politik dan militer yang kuat antara kedua negara, setelah mereka menandatangani perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif .

    Meskipun perjanjian tersebut tidak menyebutkan pertukaran senjata, tapi disebutkan bahwa kedua negara akan mengembangkan “kerja sama militer-teknis”.

    Alasan ini yang membuat Iran sesumbar dapat menghanguskan Israel dengan armada tempur kiriman Rusia jika PM Netanyahu nekat “bertindak bodoh” serta mengganggu kedaulatan Iran.

    Sebuah laporan menyebutkan bahwa Iran awalnya memesan 25 jet. Namun sumber kepercayaan Newsweek mengatakan, Iran mengakuisisi jet Rusia sebanyak 50 unit Sukhoi Su-35.

    Nantinya enam jet tempur Sukhoi Su-35 akan mendarat di Teheran dalam waktu dekat.

    Selanjutnya jet-jet ini akan ditempatkan di Pangkalan Udara Hamadan seperti spekulasi sebelumnya.

    “Kehadiran jet tempur Sukhoi Su-35 di Pangkalan Udara Hamadan seiring dengan pembangunan beberapa shelter pesawat yang gencar dilakukan di Pangkalan Angkatan Udara Iran di Hamadan,” tulis Defense Security Asia.

    Sebelum kesepakatan ditekan, negosiasi pembelian jet tempur canggih Rusia telah digelar Iran sejak tahun 2007.

    Namun, sanksi PBB dan keraguan Rusia menghentikan kesepakatan potensial tersebut.

    Akan tetapi pasca ketegangan di Timur tengah memanas, Iran mulai melanjutkan rencana akuisisinya.

    Perkembangan ini memunculkan kekhawatiran mengenai potensi eskalasi ketegangan di Timur Tengah, terutama dengan Israel karena pembelian ini meningkatkan kekuatan militer Iran.

    Sementara bagi Rusia, kesepakatan ini memberikan keuntungan besar, karena penjualan peralatan militer ke Iran membuka pasar baru bagi industri pertahanan Rusia yang sedang berkembang.

    Sukhoi Su-35 merupakan jet tempur generasi terbaru yang akan mengisi kekuatan utama Angkatan Udara Iran.

    Pesawat ini dikembangkan, diuji, dan diperkenalkan oleh Biro Desain Sukhoi, yang berbasis di Moskow, dan diproduksi oleh KNAPPO di Komsomolsk-on-Amur.

    Tak seperti jet tempur pada umumnya, Sukhoi Su-35 menggunakan dua mesin turbofan Sturn / UFA AL-31F 117S.

    Untuk kontrolnya jet ini menggunakan kontrol nozzle thrust-vectoring, masing-masing menyuplai daya dorong 86.3 knot atau 142.2 knot dengan afterburn.

    Pesawat Su-35 diklaim dapat terbang dengan kecepatan maksimum 2.390 kilometer per jam.

    Pesawat tempur Sukhoi Su-35 memiliki 12 cantelan untuk membawa senjata yang setiap sayap memiliki empat cantelan yang mampu membawa berbagai jenis rudal

    Diantaranya ada Vympel R-27, rudal jarak jauh Kh-58UShkE, rudal anti-radiasi Kh-31P hingga rudal jarak jauh Kh-59MK dan dapat dipersenjatai dengan berbagai bom berpemandu termasuk bom yang dipandu TV KAB-500Kr.

    Tak hanya itu, Su-35 juga memiliki radar yang dapat mendeteksi pesawat siluman dan low-observable musuh.

    Serta kendaraan udara tak berawak dan rudal dengan penampang radar 0,01 m pada jarak hingga 90 kilometer.

    Dengan kemampuan seperti ini, tak heran pesawat ini jadi langganan sejumlah unit militer dunia.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • Industri AI Memanas, Alibaba Rilis Qwen yang Diklaim Lampaui Kecanggihan DeepSeek dan ChatGPT

    Industri AI Memanas, Alibaba Rilis Qwen yang Diklaim Lampaui Kecanggihan DeepSeek dan ChatGPT