Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Presiden Interim Suriah Janjikan Pemerintahan yang Inklusif

    Presiden Interim Suriah Janjikan Pemerintahan yang Inklusif

    Jakarta –

    Sehari setelah dinyatakan sebagai presiden interim Suriah, Ahmed al-Sharaa berjanji pada hari Kamis (30/01) untuk menggelar “konferensi dialog nasional” dan membentuk pemerintahan yang inklusif.

    “Kami akan bekerja pada pemerintahan transisi inklusif yang mencerminkan keragaman Suriah,” katanya dalam pidato televisi pertamanya sejak jatuhnya pemimpin terguling Bashar Assad pada Desember 2024.

    Al-Sharaa menegaskan bahwa proses ini akan membawa Suriah menuju “pemilu yang bebas dan adil” serta berkomitmen menjaga “perdamaian sipil” dan kesatuan wilayah Suriah.

    Rencana konstitusi baru

    Dalam pidatonya, al-Sharaa menyatakan akan membentuk badan legislatif kecil untuk mengisi kekosongan parlemen hingga pemilu baru digelar. Parlemen Suriah sebelumnya telah dibubarkan pada hari Rabu (29/01).

    “Kami akan mengumumkan dalam beberapa hari mendatang sebuah komite yang bertugas mempersiapkan konferensi dialog nasional, sebuah platform langsung untuk diskusi, untuk mendengarkan berbagai pandangan tentang program politik masa depan kami,” katanya.

    Proses ini nantinya akan diikuti dengan “deklarasi konstitusional,” yang mengarah pada penyusunan konstitusi baru bagi Suriah. Al-Sharaa sebelumnya menyebut bahwa proses ini, termasuk penyusunan konstitusi dan pemilu, bisa memakan waktu hingga empat tahun.

    Keadilan bagi Suriah

    Al-Sharaa berjanji untuk “mengadili para pelaku kejahatan yang telah menumpahkan darah warga Suriah dan melakukan pembantaian,” baik mereka yang masih berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ia juga menegaskan komitmennya untuk membangun institusi negara yang kuat, berbasis kompetensi dan keadilan, serta ekonomi yang stabil.

    Pada Rabu (29/01), Departemen Operasi Militer, yang berafiliasi dengan pemerintahan baru Suriah, mengumumkan pembatalan konstitusi 2012, pembubaran parlemen Assad, serta pembubaran semua kelompok bersenjata untuk kemudian diintegrasikan ke dalam institusi negara.

    rs/ha (AFP, dpa, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Donald Trump Akan Paksa Mesir dan Yordania Tampung Pengungsi Gaza yang Terusir Agresi Israel – Halaman all

    Donald Trump Akan Paksa Mesir dan Yordania Tampung Pengungsi Gaza yang Terusir Agresi Israel – Halaman all

    Donald Trump Akan Paksa Mesir dan Yordania Tampung Pengungsi Gaza yang Terusir Agresi Israel

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengindikasikan akan melakukan langkah-langkah paksa ke Mesir dan Yordania untuk menerima warga Palestina yang mengungsi dari Jalur Gaza.

    Dua negara tetangga wilayah Palestina yang diduduki Israel tersebut sebelumnya telah menolak secara tegas rencana Trump merelokasi warga Gaza ke wilayah dua negara tersebut.

    Pernyataan Trump pada Kamis (30/1/2025) tersebut muncul sehari setelah Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II melontarkan penolakan pemindahan paksa warga Gaza.

    “Mereka (Yordania dan Mesir) akan melakukannya (menampung warga Gaza yang terusir),” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval ketika ditanya tanggapannya terhadap penolakan Mesir dan Yordania, dilansir PressTV, Jumat (31/1/2025).

    “Mereka akan melakukannya. Kami (AS) melakukan banyak hal (membantu) untuk mereka, dan mereka akan melakukannya,” sambung Trump.

    KEMBALI PULANG – Ratusan ribu warga Gaza yang terusir dan mengungsi karena agresi militer Israel, kembali ke rumah-rumah mereka ke wilayah Gaza Utara, Senin (27/1/2025). Kepulangan mereka berkenaan dengan gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada 19 Januari 2025. (RNTV/TangkapLayar)

    Pengusiran Paksa

    Minggu lalu, Trump mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Yordania, Mesir, dan negara Arab lainnya untuk “hanya membersihkan” wilayah kantung Palestina yang dilanda perang tersebut.

    Niat Trump ini oleh para analis geopolitik dianggap sebagai upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

    Trump mengindikasikan pada Sabtu, kalau ia telah berbicara dengan Raja Abdullah II dari Yordania tentang kemungkinan membangun perumahan dan memindahkan lebih dari 1 juta warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga di sekitar.

    “Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin Anda mengambil alih lebih banyak lagi karena saat ini saya melihat seluruh Jalur Gaza dan itu kacau balau, benar-benar kacau balau,” katanya kepada wartawan di dalam Air Force One, pesawat kepresidenan AS.

    “Saya ingin Mesir menampung orang-orang … Anda berbicara tentang satu setengah juta orang, dan kita hanya membersihkan semuanya. Anda tahu, selama seabad, ada banyak sekali konflik. Dan saya tidak tahu, sesuatu harus terjadi,” kata Trump.

    Presiden AS tersebut mengatakan bahwa perumahan potensial tersebut “bisa bersifat sementara” atau “bisa bersifat jangka panjang.”

    Ia mengklaim langkah tersebut dapat “membawa perdamaian” ke Asia Barat jika Mesir, Yordania, dan negara-negara Arab lainnya menerima cukup banyak pengungsi Palestina.

    Utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff melakukan perjalanan langka ke Gaza minggu ini, kata Gedung Putih.

    KEMBALI PULANG – Warga Palestina kembali ke Gaza utara setelah Israel membuka blokade militer, Senin (25/1/2025). Pembukaan blokade ini berkenaan dengan gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada 19 Januari 2025.  (tangkaplayar/Wafa)

    Penolakan Tegas Yordania-Mesir-Indonesia

    Presiden Mesir Sisi mengatakan pada hari Rabu dalam tanggapan publik pertamanya terhadap komentar Trump bahwa menggusur “rakyat Palestina dari tanah mereka adalah ketidakadilan yang tidak dapat kami lakukan.”

    Raja Yordania Abdullah II secara terpisah menekankan “posisi tegas negaranya mengenai perlunya mempertahankan Palestina di tanah mereka.”

    Ini bukan pertama kalinya Trump dan timnya mengusulkan relokasi warga Palestina, khususnya warga Gaza ke negara lain.

    Selama persiapan pelantikannya, utusan Trump untuk Asia Barat, Steve Witkoff, mengatakan Trump sedang mempertimbangkan untuk merelokasi penduduk Gaza ke Indonesia selama masa rekonstruksi.

    Namun, Indonesia mengecam gagasan tersebut dengan mengatakan, “Indonesia tetap teguh pada posisinya bahwa segala upaya untuk merelokasi penduduk Gaza tidak dapat diterima.”

    Selain Indonesia, mayoritas masyarakat internasional, terutama negara-negara Arab telah menolak rencana tersebut demi kedaulatan Palestina.

    Gagasan tentang apa yang disebut “migrasi sukarela” warga Gaza pertama kali dipromosikan selama pemerintahan Biden oleh menteri-menteri sayap kanan Israel.

    Seruan AS Sejalan Rencana Israel

    Terkait seruan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan penduduk Gaza ke Yordania dan Mesir, juru bicara Hamas Hazem Qassem, menyebut itu sebagai hal provokatif dan berbahaya.

    Seruan Trump ini, menurutnya, sejalan dengan rencana pihak Israel, khususnya, kelompok kanan ekstremis yang ingin menguasai tanah Palestina sepenuhnya menjadi pendudukan Israel.

    “Pernyataan Trump berbahaya dan sejalan dengan posisi kelompok ekstrem kanan Israel,” kata dia.

    Ia melanjutkan, “Usulan Trump tidak akan disetujui dan tidak akan diterima oleh warga Palestina mana pun.”

    Pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri pada Minggu juga mengomentari usulan Presiden AS Donald Trump untuk “memindahkan penduduk Gaza ke negara-negara tetangga,” dengan mengatakan, “Rakyat Gaza menanggung kematian sehingga mereka tidak akan meninggalkan tanah air mereka.”

    Abu Zuhri mengatakan dalam konferensi pers: “Rakyat Gaza menanggung kematian agar tidak meninggalkan tanah air mereka, dan mereka tidak akan meninggalkannya karena alasan lain, jadi tidak perlu membuang waktu untuk proyek-proyek yang dicoba oleh Biden dan yang menyebabkan perang akan berkepanjangan.”

    Dia menambahkan: “Menerapkan perjanjian tersebut sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah di Jalur Gaza, dan upaya untuk menghindari perjanjian tersebut tidak ada gunanya.”

    Yordania: Palestina untuk Palestina

    Sikap tegas Yordania atas seruan AS soal pengungsi Gaza ini ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi.

    Safadi menegaskan kembali sikap mengenai perjuangan Palestina itu, dengan mengatakan kalau “Yordania adalah untuk Yordania, dan Palestina untuk Palestina”.

    Dalam konferensi pers dengan Koordinator Kemanusiaan dan Rekonstruksi Senior PBB untuk Gaza Sigrid Kaag, Safadi mengatakan, “Yordania bangga dengan perannya, di bawah kepemimpinan Raja Yang Mulia Abdullah, dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza.”

    “Kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah AS yang baru dan mendukung upaya perdamaian di kawasan ini,” kata Safadi.

    Dia menambahkan kalau Yordania tetap terlibat dengan semua pihak untuk mencapai perdamaian.

     “Soal Palestina harus diselesaikan dengan negara Palestina; di mana Yordania adalah untuk Yordania, dan Palestina untuk Palestina.

    “Posisi kami jelas – dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian, dan penolakan kami terhadap perpindahan tidak tergoyahkan,” tegasnya.

    Sementara itu, Sigrid Kaag memuji peran penting Yordania dalam memberikan dan memfasilitasi pengiriman bantuan ke Gaza.

    “Ada kesempatan untuk mencapai solusi dua negara dan memberdayakan kedua belah pihak untuk mencapainya,” kata Koordinator Kemanusiaan dan Rekonstruksi Senior PBB, menambahkan bahwa mereka “berharap untuk melanjutkan kemitraan kemanusiaan kami dengan Yordania.”

     

    (oln/khbrn/anews/rntv/*)

     

     

     
     
     

  • Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan

    Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan

    Managua –

    Parlemen Nikaragua meratifikasi reformasi konstitusional yang memperkuat kekuasaan dan memperpanjang masa jabatan Presiden Daniel Ortega. Tidak hanya itu, istri Ortega juga mendapatkan jabatan khusus sebagai “co-president” berdasarkan reformasi konstitusional tersebut.

    Reformasi konstitusional yang disetujui dan disahkan Kongres Nikaragua itu, seperti dilansir AFP, Jumat (31/1/2025), juga memberikan kendali atas semua kekuasaan negara kepada Ortega dan istrinya, Rosario Murillo.

    Ortega yang berada di bawah sanksi Barat karena pelanggaran hak asasi manusia (HAM), merupakan pihak yang mengusulkan reformasi konstitusional tersebut.

    Berdasarkan reformasi konstitusional yang diratifikasi Kongres Nikaragua pada Kamis (30/1) waktu setempat itu, masa jabatan Ortega sebagai presiden diperpanjang dari lima tahun, menjadi enam tahun.

    Reformasi itu juga memberikan kekuasaan kepada sang “co-president”, dalam hal ini istri Ortega, untuk mengkoordinasikan semua badan legislatif, yudikatif, pemilu dan badan pengawas di negara tersebut, yang sebelumnya independen di bawah Konstitusi Nikaragua.

    Majelis Nasional Nikaragua mengumumkan via media sosial X bahwa reformasi konstitusional itu telah “disetujui secara keseluruhan”. Majelis Nasional di negara Amerika Tengah itu dikuasai oleh Partai Front Pembebasan Nasional Sandinista (FSLN) yang dipimpin oleh Ortega.

    Ortega yang kini berusia 79 tahun, diduga semakin terlibat dalam praktik otoriter, memperketat kendali atas semua sektor negara dengan bantuan istrinya yang berpengaruh di negara tersebut. Para pengkritik menggambarkan tindakan Ortega dan istrinya itu sebagai kediktatoran nepotisme.

    Ortega yang merupakan mantan gerilyawan ini pertama kali menjabat Presiden Nikaragua pada tahun 1985 hingga tahun 1990 lalu, dan kembali berkuasa pada tahun 2007 lalu. Sejak saat itu, Nikaragua telah memenjarakan ratusan musuh politik Ortega, baik yang terbukti maupun yang masih diduga.

    Pemerintahan Ortega juga menutup lebih dari 5.000 organisasi non-pemerintah (NGO atau LSM) sejak terjadi unjuk rasa besar-besaran tahun 2018, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menewaskan lebih dari 300 orang.

    Ribuan warga Nikaragua melarikan diri ke pengasingan, dan rezim Ortega dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Kebanyakan media independen dan oposisi kini beroperasi dari luar negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 6 Fakta Presiden AS Donald Trump Serukan Pembersihan Etnis Gaza, Analis Sarankan Hati-hati Bereaksi – Halaman all

    6 Fakta Presiden AS Donald Trump Serukan Pembersihan Etnis Gaza, Analis Sarankan Hati-hati Bereaksi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut fakta-fakta terkait seruan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Yordania.

    Jihad Islam Palestina (PIJ) memandang rencana Trump untuk memindahkan warga Palestina sebagai bagian dari upaya pembersihan etnis Gaza, Al Jazeera melaporkan.

    Gagasan Trump tidak hanya mengancam warga Gaza, tetapi juga menambah intensitas kekerasan yang berlangsung sejak Israel melancarkan perang di Gaza pada Oktober 2023.

    Fakta Seruan Donald Trump soal Pembersihan Etnis Gaza
    1. Seruan Kontroversial Trump

    Ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke rumah mereka di Gaza, setelah perang berlangsung lebih dari 15 bulan, seiring dengan diterapkannya gencatan senjata.

    Di tengah momen ini, Trump memunculkan sebuah usulan yang kontroversial: merelokasi seluruh penduduk Gaza ke negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.

    2. Tanggapan Dunia terhadap Seruan Trump

    Dikutip dari Al Jazeera, usulan Trump untuk memindahkan penduduk Gaza ini langsung mendapat kecaman dari banyak pihak.

    Analis menganggap ini sebagai bentuk pembersihan etnis.

    Istilah pembersihan etnis merujuk pada usaha sistematis untuk mengusir kelompok etnis tertentu dari wilayah mereka dengan cara kekerasan atau penindasan.

    Meskipun ide tersebut mendapat banyak kritik, ada pula yang menyarankan agar berhati-hati dalam menanggapi perkataan Trump.

    “Meski seruan tersebut memalukan, kita perlu bersikap skeptis terhadap pernyataan Trump,” kata Yousef Munayyer, seorang analis Palestina,.

    Menurutnya, pernyataan Trump sering kali tidak berdasarkan pertimbangan matang dan  ide tanpa dasar yang jelas.

    3. Mesir dan Yordania Tolak Gagasan Trump

    Tidak hanya mendapat reaksi keras dari analis, usulan Trump juga ditanggapi dengan tegas oleh negara-negara Arab.

    Mesir dan Yordania langsung menolak rencana tersebut.

    Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, menegaskan bahwa Mesir tidak akan terlibat dalam pemindahan warga Palestina dari Gaza.

    Sisi beralasan tindakan tersebut tidak adil dan akan membahayakan keamanan nasional Mesir.

    Yordania menyuarakan posisi yang sama, menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima pengungsi dari Gaza.

    Kedua negara ini khawatir jika mereka menerima pengungsi dalam jumlah besar, stabilitas politik dan ekonomi mereka bisa terganggu.

    Reaksi dari rakyat Mesir dan Yordania yang sangat mendukung perjuangan Palestina juga menjadi pertimbangan besar, mengingat potensi reaksi negatif terhadap keputusan tersebut.

    4. Trump: Gaza Hancur Total

    Donald Trump tetap bersikeras pada pandangannya.

    Ia mengklaim bahwa Gaza telah hancur total akibat perang.

    Presiden AS ini memandang negara-negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania dapat memberikan tempat yang lebih aman bagi warga Gaza.

    Trump bahkan mengatakan bahwa pengungsian tersebut bisa bersifat sementara atau dalam jangka panjang, meskipun pernyataannya masih dipertanyakan oleh banyak pihak.

    Meski demikian Mesir dan Yordania tetap dengan pendirian mereka untuk tidak menerima warga Palestina dalam jumlah besar.

    5. Pembersihan Etnis

    Pakar hukum internasional memperingatkan bahwa seruan Trump bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Bahkan serun untuk merelokasi warga Palestina ke Mesir dan Yordania ini bisa tergolong kejahatan perang.

    Mengingat, pembersihan etnis melibatkan pengusiran paksa suatu kelompok etnis.

    Israel mengungkapkan dukungannya terhadap pernyataan Trump, tapi banyak pihak yang menilai hal ini bukanlah solusi yang adil.

    “Menghancurkan Gaza dan memaksa penduduknya keluar hanya akan memperburuk keadaan,” imbuh Yousef Munayyer.

    6. Masa Depan Gaza

    Masa depan Gaza masih penuh ketidakpastian.

    Memang gencatan senjata telah dimulai, akan tetapi belum ada keputusan yang jelas mengenai siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang.

    Amerika Serikat dan Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Hamas tetap berkuasa di wilayah tersebut.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Mungkinkah Rusia Kembali Deklarasikan Mobilisasi Massal?

    Mungkinkah Rusia Kembali Deklarasikan Mobilisasi Massal?

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin ingin “meningkatkan pelatihan tempur bagi prajurit cadangan.” Untuk itu, dia menandatangani dekrit wajib militer untuk tahun 2025. Panggilan wajib militer nantinya dapat diberikan kepada prajurit cadangan sampai dengan umur 50 tahun, bintara sampai dengan umur 60 tahun, perwira menengah sampai dengan umur 65 tahun, dan perwira tinggi sampai dengan umur 70 tahun.

    Sejak dimulainya invasi di Ukraina tiga tahun lalu, Rusia memperpanjang masa pelatihan bagi prajurit cadangan atau rekrutan. Selain itu, batas usia maksimal bagi wajib militer juga dinaikkan, dan denda jika tidak mengikuti pelatihan militer dinaikkan menjadi 30.000 rubel atau sekitar Rp5 juta.

    Di jejaring media sosial, pengguna di Rusia belakangan mulai mempertanyakan mengapa latihan militer dijadwalkan begitu awal tahun ini. Tahun lalu, panggilan diumumkan pada bulan Maret dan bulan Mei pada tahun 2023. “Haruskah kita mengharapkan mobilisasi baru?” tanya seorang pengguna di jaringan Rusia “Vkontakte”. “Sekarang, akan ada banyak yang ingin meninggalkan negara ini,” tambah komentator lainnya.

    Dari pelatihan militer hingga perang melawan Ukraina?

    Menurut undang-undang, warga Rusia harus menjalani latihan militer selama sekitar dua bulan. Sebelum Putin melancarkan perang melawan Ukraina, latihan hanya diadakan sebagai formalitas. Meski bersifat wajib, hanya sedikit yang ikut serta, karena cuma diancam denda sebesar 500 rubel atau Rp84 ribu saja.

    Sejak tahun 2022, latihan militer digelar sepanjang tahun, jelas Artyom Klyga, seorang pengacara untuk gerakan penentang wajib militer Rusia. “Sebenarnya bisa dikatakan bahwa latihan militer yang diperintahkan tahun lalu, masih terus berlangsung,” ujarnya kepada DW.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hal ini boleh jadi didorong “kebutuhan prajurit” mengingat “semakin lelahnya tentara Rusia”. Menurut Klyga, pelatihan militer merupakan kesempatan tambahan untuk merekrut tentara guna berperang melawan Ukraina. Dalam suatu latihan, lebih mudah untuk “memaksa seseorang untuk menandatangani kontrak melalui isolasi, penipuan atau bahkan ancaman”.

    Menurut Klyga, latihan tersebut juga berfungsi untuk memberikan pangkat yang lebih tinggi dan meningkatkan spesialisasi para prajurit, yang memungkinkan perencanaan mobilisasi yang lebih tepat. Warga Rusia belakangan mulai dijebak dengan panggilan ke dewan wajib militer dengan dalih “perbandingan data”. Prajurit cadangan dapat menghadapi tuntutan pidana jika mereka melalukan desersi.

    “Sebelum pemeriksaan kesehatan untuk wajib militer, setiap orang bisa pergi ke luar negeri tanpa rasa khawatir,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa hingga kini belum ada larangan bepergian.

    Apa isi dektrit dari Kremlin?

    “Dalam perintah rahasia itu ditentukan jumlah peserta wajib militer, dan tugas yang direncanakan di wilayah tersebut,” kata mantan wakil parlemen Duma Kota Moskow, Yevgeny Stupin. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran Kementerian Pertahanan Rusia.

    Stupin memperingatkan agar tidak mempercayai jaminan dari otoritas Rusia, bahwa menurut hukum, tidak seorang pun dapat dikirim dari latihan ke medan perang. Sang politisi menunjuk pada formulasi dalam dekrit yang memungkinkan prajurit cadangan untuk bertugas di Garda Nasional dan dinas rahasia domestik FSB. “Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Garda Nasional adalah pasukan penegak hukum di wilayah Ukraina yang diduduki oleh tentara Rusia, dan bahwa pasukan FSB menjaga perbatasan dan sering terlibat dalam pertempuran dengan angkatan bersenjata Ukraina di Kursk dan Belgorod,” tambahnya.

    Artyom Klyga juga menunjukkan prajurit cadangan dapat dikirim untuk bertugas atau berlatih di Garda Nasional atau FSB baik di wilayah Kursk dan Belgorod, maupun di wilayah yang diduduki oleh Rusia. “Undang-undang tidak melarangnya. Memang tidak ada hambatan hukum, tetapi kami belum menemukan kasusnya„ kata aktivis hak asasi manusia itu.

    Gerakan “Idite Lesom”, sebuah organisasi di Georgia yang membantu pembelot Rusia, juga mengatakan kepada DW bahwa mereka belum melihat peserta pelatihan militer dikirim ke medan perang. “Namun, lebih baik mengabaikan panggilan,” tulis organisasi tersebut.

    Rencana perang melawan NATO?

    Pihak berwenang Rusia menekankan bahwa mobilisasi terbaru tidak direncanakan dan bahwa perekrutan tentara Rusia berlangsung tanpa paksaan. “Setiap hari, sekitar 1.000 orang mendaftarkan diri sebagai relawan di badan wajib militer,” kata Andrei Kartapolov, anggota komite pertahanan di parlemen Duma, kepada kantor berita Rusia TASS.

    Dia menekankan bahwa tentara Rusia “setiap hari merangsek maju di garis depan”.

    “Militer Rusia memang bergerak maju di Ukraina timur, tetapi intensitasnya menurun,” kata Ruslan Leviev, pendiri organisasi investigasi independen Conflict Intelligence Team, dalam sebuah wawancara dengan DW. Aktivis oposisi itu menjelaskan bahwa meskipun Rusia mampu menambah jumlah prajuritnya, namun tetap kesulitan meggantikan tingginya angka perwira yang gugur.

    Pada saat yang sama, Parlemen Rusia Duma menyerukan persiapan perang melawan “kekuatan kolektif Barat”. Skenario ini akan terjadi, seperti yang dikatakan wakil ketua komite pertahanan, Alexei Zhuravlev, kepada portal Rusia absatz.media. Menurutnya, jika negara-negara Barat memasuki perang, Rusia harus memperkuat perekrutan pasukan cadangan.

    Namun, menurut mantan anggota parlemen Moskow Yevgeny Stupin, latihan militer bukan peringatan atau isyarat ancaman bagi Barat. Sebaliknya, dia berasumsi bahwa Vladimir Putin sedang mencoba meraih hasil cepat di garis depan. “Itulah sebabnya dia mempercepat perekrutan prajurit sementara, tidak membiarkan mereka yang telah dimobilisasi pergi dan juga menggunakan prajurit cadangan,” pungkas Stupin.

    Diadaptasi dari DW Bahasa Jerman.

    Lihat Video ‘Drone Rusia Bombardir Odesa, Sejumlah Orang Terluka’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tabrakan Pesawat Penumpang AS-Black Hawk, Penyebabnya Masih Misterius Tabrakan Pesawat Penumpang AS-Black Hawk, Penyebabnya Masih Misterius

    Tabrakan Pesawat Penumpang AS-Black Hawk, Penyebabnya Masih Misterius Tabrakan Pesawat Penumpang AS-Black Hawk, Penyebabnya Masih Misterius

    Jakarta –

    Para investigator Amerika Serikat mengatakan bahwa akan butuh waktu untuk memahami penyebab tabrakan mematikan di udara antara pesawat jet penumpang dan helikopter militer Black Hawk.

    “Kami melakukan misi keselamatan penting di mana kami mengambil pendekatan yang sangat hati-hati,” kata ketua Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) Jennifer Homendy kepada wartawan. “Kami melihat fakta… dan itu akan memakan waktu,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (31/1/2025).

    Anggota dewan NTSB Todd Inman juga mengatakan tidak akan ada kesimpulan cepat tentang penyebab bencana tersebut.

    “Kami belum tahu apa yang kami ketahui. Kami tidak tahu cukup banyak fakta untuk dapat mengesampingkan atau menyingkirkan faktor manusia, faktor mekanis — itu adalah bagian dari proses investigasi NTSB,” kata Inman.

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengambil pendekatan yang berlawanan. Dia menyalahkan pilot helikopter dan terutama perekrutan yang beragam, saat ia melancarkan serangan terhadap pendahulunya dari Partai Demokrat, Barack Obama dan Joe Biden karena memperjuangkan praktik keberagaman.

    “Karena saya punya akal sehat, oke?” Trump menjawab ketika ditanya bagaimana ia sampai pada kesimpulan bahwa program untuk melawan rasisme dan seksisme telah memainkan peran.

    Pesan tersebut diperkuat oleh wakil presiden Trump, JD Vance, dan menteri pertahanan baru Pete Hegseth, yang bergantian di podium untuk menyampaikan bahwa langkah-langkah keberagaman membuat warga Amerika yang handal tidak mendapatkan pekerjaan yang bertanggung jawab.

    Lihat Video ‘Mantan Juara Seluncur Es Rusia Jadi Korban Tabrakan Pesawat di AS’:

    Tabrakan itu terjadi pada Rabu malam saat pesawat penumpang American Airlines akan mendarat di Bandara Nasional Reagan, Washington, DC, setelah penerbangan rutin dari Kansas. Dalam insiden yang terjadi pada 29 Januari waktu AS ini, pesawat penumpang jenis Bombardier CRJ700 bertabrakan di udara dengan sebuah helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat AS.

    Dengan puluhan jenazah korban berhasil dievakuasi, sejauh ini masih ada 14 korban yang dinyatakan hilang.

    Terdapat 64 penumpang dan awak dalam pesawat American Airlines tersebut, dan tiga personel militer AS di dalam helikopter Black Hawk itu. Otoritas AS mengatakan tidak ada korban selamat dalam insiden ini, yang berarti seluruh 67 orang itu dinyatakan meninggal dunia.

    Lihat Video ‘Mantan Juara Seluncur Es Rusia Jadi Korban Tabrakan Pesawat di AS’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kabel Bawah Laut, Titik Lemah Dunia Digital

    Kabel Bawah Laut, Titik Lemah Dunia Digital

    Jakarta –

    Tindakan sabotase “armada bayangan” Rusia pada kabel bawah laut telah menjadi pusat perhatian infrastruktur komunikasi global. Tulang punggung telekomunikasi global ini, kenyataannya tidak begitu terlindungi dari upaya sabotase.

    Kabel bawah laut yang paling penting meliputi kabel transmisi arus searah tegangan tinggi (HVDC), yang menyalurkan energi listrik ke jarak yang jauh, misalnya dari pulau ke pulau atau antarnegara. Turbin angin lepas pantai juga dihubungkan ke daratan melalui kabel ini.

    Selain itu, ada juga kabel telekomunikasi terdiri dari jalur serat optik yang mentransfer sekitar 95 persen lalu lintas data global, termasuk panggilan internet dan telepon.

    Semua ini memungkinkan waktu pengiriman sinyal sangat singkat, yang mempercepat akses komunikasi. Misalnya, mengakses situs web di AS dari Eropa hanya butuh waktu sekitar 60 milidetik, benar-benar dalam sekejap mata.

    Ada juga kabel data khusus antara pusat data atau simpul jaringan besar, serta kabel khusus yang lebih terlindungi untuk komunikasi militer atau penelitian.

    Kenapa pakai kabel laut, bukan satelit?

    Hanya sebagian kecil komunikasi internasional yang dilakukan lewat satelit. Kabel bawah laut dapat mengirimkan lebih banyak data dengan biaya lebih rendah. Koneksi satelit lebih lambat dan lebih rentan terhadap gangguan.

    Meski demikian, AS dan Uni Eropa berinvestasi dalam teknologi satelit seperti Starlink dan program IRIS (Infrastruktur untuk Ketahanan, Interkonektivitas, dan Keamanan melalui Satelit) untuk menciptakan saluran komunikasi alternatif yang lebih aman.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Panjangnya bisa 30 kali kelilingi ekuator

    Ada sekitar 1,4 juta kilometer kabel yang dipasang di sekitar 500 jalur dan jejaring di seluruh dunia. Kabelnya sangat panjang sehingga dapat dililitkan mengelilingi ekuator sebanyak 30 kali. Dan jaringan kabel baru terus ditambahkan setiap tahun.

    Platform seperti submarinecablemap.com atau Telegeography menawarkan peta yang menunjukkan lokasi semua kabel tersebut, tetapi tanpa informasi lokasi yang tepat.

    Peta ini juga menunjukkan titik-titik neuralgik: sekitar 90 persen lalu lintas data antara Eropa dan Asia melaju melalui 14 kabel di lepas pantai Yaman. Pada tahun 2024, pemberontak Houthi di sana tidak hanya menyerang lalu lintas pengiriman, tetapi juga tiga jalur pengiriman data dengan kapal barang yang dibajak.

    Siapa yang memasang kabel bawah laut?

    Penyedia layanan telekomunikasi seperti AT&T dan China Telecom dulunya mendominasi pasar. Saat ini, perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, Meta, dan Amazon berinvestasi besar dalam kabel bawah laut.

    Google saat ini memiliki enam kabel bawah laut yang aktif dan berencana untuk membangun lebih banyak lagi. Meta punya bagian saham di 16 jaringan kabel yang ada, dan berencana membangun jaringan kabel globalnya sendiri. Bagi grup pemilik Facebook dan Instagram, hampir 1,5 miliar orang di benua Afrika adalah kelompok target yang menggiurkan.

    Dilindungi lapisan kawat baja

    Kabel bawah laut modern terdiri dari beberapa lapisan: Di dalamnya terdapat kabel serat optik yang menggunakan impuls cahaya untuk mengirimkan informasi digital.

    Kabel-kabel ini dikelilingi oleh lapisan pelindung berupa kawat baja atau pelindung baja, polietilena, dan bahan kedap air. Lapisan ini juga berguna untuk melindungi kabel data dari tekanan dan kondisi ekstrem di laut dalam dan memastikan masa pakai sekitar 25 tahun.

    Kabel bawah laut besar dengan diameter lebih dari 20 sentimeter dapat memiliki berat antara 40 dan 70 kilogram per meter karena lapisan pelindungnya yang harus layak dan handal di bawah laut.

    Bagaimana memasangnya?

    Ahli geologi dan insinyur menentukan lokasi terbaik untuk pemasangan kabel, dengan mempertimbangkan hambatan seperti parit laut, arus laut, daerah penangkapan ikan, atau rute pelayaran. Di Laut Utara dan Laut Baltik, sekitar 1,6 juta ton amunisi dari perang masa lalu juga menimbulkan tantangan besar.

    Jika terdapat risiko pada kabel yang dipasang di tepi pantai atau di perairan dangkal, parit sedalam tiga meter sering digali menggunakan mesin keruk. Di perairan yang lebih dalam, di mana risiko kerusakan lebih rendah, kabel sering kali diletakkan langsung di dasar laut oleh kapal khusus pemasang jaringan kabel.

    Jarak antara kapal pemasang kabel dan titik di mana kabel menyentuh dasar laut, dapat mencapai delapan kilometer. Penting agar kabel tetap dalam tegangan konstan selama pemasangan. Jika tegangannya terlalu sedikit, lilitan dapat terbentuk. Namun, ketegangan yang terlalu besar dapat menyebabkan kabel mengapung dan mudah putus.

    Risiko kerusakan kabel bawah laut

    Kerusakan terbanyak disebabkan oleh jaring pukat atau jangkar. Selain itu ada tindakan sabotase yang disengaja sebagai bagian dari perang hibrida telah dikenal sejak Perang Dingin.

    Sejak tahun 1959, Amerika menuduh Rusia sengaja merusak kabel bawah laut dengan jaring ikan. Spionase juga merupakan masalah besar karena kabel bawah laut dapat disadap dan datanya dicuri.

    Kapal canggih perbaiki kabel bawah laut yang rusak

    Perbaikannya rumit karena kondisi tekanan ekstrem di bawah air dan cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perangkat khusus dapat mengukur kehilangan sinyal dan menemukan bagian yang rusak. Dengan kabel serat optik modern, kerusakan idealnya dapat diketahui dalam jarak 50 meter.

    Tergantung pada kerusakan dan kedalaman, penyelam dapat memperbaiki kabel di ruang kering. Atau kapal perbaikan kabel dengan hati-hati mengangkatnya ke permukaan. Di atas kapal, teknisi kemudian mengganti bagian kabel yang rusak dengan yang baru. Setelah pengujian menyeluruh, kabel tersebut ditenggelamkan dan dikubur kembali dengan hati-hati.

    Akan tetapi, hanya ada beberapa kapal di dunia yang mampu melakukan perbaikan semacam itu. Kadang-kadang dibutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum kabel yang putus dapat diperbaiki.

    Upaya perlindungan dari sabotase

    Kabel bawah laut terlindungi dengan baik terhadap ancaman alam, tetapi seringkali tidak memadai terhadap kerusakan yang disengaja oleh negara musuh, dinas rahasia atau teroris. Penggunaan drone bawah air dan sistem sensor akustik dapat membantu mendeteksi potensi tindakan sabotase pada tahap awal.

    Secara paralel, sambungan kabel tambahan disiapkan sebagai sistem redundan sehingga data dapat diteruskan bahkan jika satu kabel rusak.

    Baru-baru ini, negara-negara yang terkena dampak sabotase, telah mengembangkan strategi perlindungan terkoordinasi agar dapat bertindak cepat dan bersama-sama jika terjadi serangan. Hal ini memerlukan kerja sama yang erat antarnegara, operator kabel bawah laut, dan organisasi internasional.

    Selain itu, kerangka hukum baru dibutuhkan di tingkat nasional dan internasional. Sampai saat ini, tidak ada ketentuan khusus dalam hukum internasional untuk melindungi kabel bawah laut jika terjadi konflik.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 110 Tahanan Palestina Dibebaskan, Israel Semprot Gas Air Mata ke Warga yang Sambut Mereka – Halaman all

    110 Tahanan Palestina Dibebaskan, Israel Semprot Gas Air Mata ke Warga yang Sambut Mereka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel membebaskan 110 tahanan Palestina melalui pertukaran tahanan ketiga sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas.

    Jumlah tersebut meliputi 32 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, 48 tahanan dengan berbagai hukuman, dan 30 anak-anak, menurut Komisi Urusan Tahanan dan Klub Tahanan Palestina.

    Ratusan warga Palestina dan keluarga tahanan bersuka cita menyambut pembebasan mereka dengan berkumpul di depan penjara Ofer dan Kompleks Rekreasi Ramallah di Tepi Barat pada hari pembebasan mereka pada Kamis (30/1/2025).

    Mereka menyambut tahanan yang dibebaskan dengan sorak-sorai dan teriakan “Allahu Akbar”.

    “Ratusan keluarga tahanan dan masyarakat kami berkumpul di Kompleks Rekreasi Ramallah sejak pagi hari untuk menunggu pembebasan putra-putra mereka dan menyambut mereka,” lapor WAFA, Kamis.

    Namun, pasukan Israel mencegah warga Palestina merayakan pembebasan mereka dan memblokir akses jalan menuju lokasi tersebut.

    “Pasukan pendudukan mengubah area dekat penjara Ofer menjadi zona militer tertutup, mencegah berkumpulnya keluarga tahanan, dan menembakkan peluru tajam serta tabung gas air mata ke arah mereka,” kata WAFA.

    “Mereka juga menyerbu kota Beitunia dan menembakkan bom gas air mata ke warga, yang mengakibatkan sekitar 20 warga terluka, termasuk 3 orang yang terkena peluru tajam,” lanjutnya.

    Sementara itu, buldoser Israel menutup jalan samping untuk mencegah warga Palestina menggunakannya untuk mencapai Penjara Ofer untuk menemui para tahanan yang dibebaskan.

    Namun, kerumunan warga Palestina tidak gentar dengan pelarangan dari pasukan Israel.

    Mereka mengibarkan bendera Palestina dan spanduk faksi-faksi Organisasi Pembebasan Palestina, menyerukan diakhirinya perpecahan dan persatuan nasional.

    Pemimpin Fatah, Zakaria al-Zubaidi, Dibebaskan

    Salah satu tokoh penting yang dibebaskan dalam pertukaran tahanan kemarin adalah Zakaria al-Zubaidi, salah satu pemimpin Brigade Martir Al-Aqsa, sayap militer gerakan Fatah, di kamp Jenin, Tepi Barat.

    Zakaria al-Zubaidi yang berkepala plontos, tersenyum dan membuat tanda kemenangan ketika muncul dalam rekaman televisi dari bus Palang Merah Internasional (ICRC) yang mengangkut dia dan sejumlah tahanan lainnya dari penjara Ofer Israel ke kota Ramallah di Tepi Barat yang diduduki.

    Dalam pidato pertamanya setelah dibebaskan, Zakaria al-Zubaidi mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang mendukung rakyat Palestina. 

    “Apa yang Anda lihat hari ini adalah referendum rakyat mengenai perlawanan,” katanya, Kamis.

    Setibanya di Ramallah, Zakaria al-Zubaidi yang mengibarkan tanda kemenangan digendong di bahunya di tengah sambutan rakyat yang besar, seperti diberitakan Al Araby. 

    Zakaria al-Zubaidi terakhir kali ditangkap pada tahun 2019 di kota Ramallah atas tuduhan melakukan serangan mematikan terhadap warga Israel. 

    Pada tahun 2021, ia termasuk di antara enam warga Palestina yang berhasil melarikan diri dari penjara Gilboa yang dibentengi Israel melalui terowongan yang mereka gali di luar tembok penjara.

    Namun, mereka ditangkap kembali beberapa hari kemudian.

    PEMBEBASAN SANDERA – Kolase foto ini dibuat pada Jumat (31/1/2025) dari publikasi resmi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) dan Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Tel Aviv pada Kamis (30/1/2025) memperlihatkan sandera Israel; baris atas (kiri-kanan) Agam Berger, Arbel Yehud, dan Gadi Moshe Mozes; baris bawah (kiri-kanan) lima warga Thailand dan proses penyerahan mereka, saat dibebaskan oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds dalam pertukaran tahanan ketiga antara Israel-Hamas di Jalur Gaza pada Kamis. (Telegram Brigade Al-Qassam/Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Tel Aviv)

    Sebelumnya pada Kamis, faksi Palestina di Gaza membebaskan tiga warga Israel yang ditahan di Jalur Gaza yaitu Agam Berger, Arbel Yehud, dan Gadi Moshe Moses, dengan imbalan pembebasan 110 tahanan Palestina.

    Pertukaran tahanan kedua sebelumnya terjadi pada 25 Januari 2025, membebaskan empat tentara wanita Israel dan 200 tahanan Palestina.

    Sedangkan pertukaran pertama terjadi pada 19 Januari 2025, membebaskan tiga wanita Israel dan 90 tahanan Palestina.

    Hamas dan Israel mulai menerapkan perjanjian gencatan senjata mulai 19 Januari 2025, dan akan membebaskan 33 tahanan Israel selama implementasi tahap pertama yang akan berlangsung selama 42 hari.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Ngeri Tabrakan Pesawat Penumpang AS-Black Hawk, 14 Orang Masih Hilang Ngeri Tabrakan Pesawat Penumpang AS-Black Hawk, 14 Orang Masih Hilang

    Ngeri Tabrakan Pesawat Penumpang AS-Black Hawk, 14 Orang Masih Hilang Ngeri Tabrakan Pesawat Penumpang AS-Black Hawk, 14 Orang Masih Hilang

    Washington DC –

    Operasi pencarian korban tabrakan pesawat penumpang American Airlines dan helikopter militer Black Hawk di Amerika Serikat (AS) ditangguhkan hingga Jumat (31/1) pagi waktu setempat. Dengan puluhan jenazah korban berhasil dievakuasi, sejauh ini masih ada 14 korban yang dinyatakan hilang.

    Dalam insiden yang terjadi pada 29 Januari waktu AS ini, sebuah pesawat penumpang jenis Bombardier CRJ700, yang dioperasikan American Airlines, bertabrakan di udara dengan sebuah helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat AS.

    Terdapat 64 penumpang dan awak dalam pesawat American Airlines tersebut, dan tiga personel militer AS di dalam helikopter Black Hawk itu. Otoritas AS mengatakan tidak ada korban selamat dalam insiden ini, yang berarti seluruh 67 orang itu dinyatakan meninggal dunia.

    Laporan berbagai sumber yang mengetahui informasi soal upaya pencarian korban menyebutkan bahwa lebih dari 40 jenazah korban telah diangkat dari Sungai Potomac pada Kamis (30/1) sore waktu setempat.

    Upaya pencarian di Sungai Potomac, seperti dilansir CNN, Jumat (31/1/2025), ditangguhkan setelah para petugas menemukan setidaknya delapan jenazah korban pada Kamis (30/1) waktu setempat.

    Operasi pencarian yang melibatkan penyelaman diakhiri pada Kamis (30/1) siang hari, menurut sumber penegak hukum AS kepada CNN, karena kondisi air di Sungai Potomac dan tim penyelamat menyadari sebagian besar korban yang bisa dijangkau tanpa perlu mengeluarkan badan pesawat dari air telah ditemukan.

    Sumber yang memahami proses pencarian korban menyebut empat korban di antaranya sudah diketahui keberadaannya namun belum bisa dievakuasi, karena mereka tertahan di dalam badan pesawat yang berada di dalam air.

    Dua tentara, dari tiga tentara yang ada di dalam Black Hawk, juga masih berada di dalam bangkai helikopter yang jatuh.

    Sebuah crane telah dikerahkan ke lokasi untuk membantu menjangkau para korban yang berada di dalam badan pesawat, yang posisinya tidak bisa dijangkau oleh para penyelam. Namun crane itu belum bisa digunakan selama 24 jam hingga 48 jam ke depan.

    Menurut sumber yang memahami operasi pencarian di Sungai Potomac, crane itu akan digunakan untuk memotong dan mengangkat puing-puing pesawat agar para penyelam dapat dengan aman menjangkau posisi para korban di dalam air.

    Pada malam hari, tim penyelamat akan menggunakan teknologi seperti sonar untuk melakukan pencarian korban, dan akan siap mengerahkan tim penyelam. Hingga Kamis (30/1) sore, tim penyelam telah melakukan evakuasi di seluruh area yang bisa diakses.

    Penyebab tabrakan pesawat penumpang dan helikopter militer ini belum diketahui secara jelas. Penyelidikan masih dilakukan oleh otoritas AS, dengan dua bagian kotak hitam pesawat penumpang itu, yakni perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit, telah ditemukan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Al-Sharaa Mengatakan akan Membentuk Pemerintahan Inklusif dan Parlemen Sementara – Halaman all

    Al-Sharaa Mengatakan akan Membentuk Pemerintahan Inklusif dan Parlemen Sementara – Halaman all

    Al-Sharaa Mengatakan akan Membentuk Pemerintahan Inklusif dan Bentuk Parlemen Sementara

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden transisi Suriah Ahmed al-Shara menguraikan langkah-langkah kunci bagi masa depan politik negara tersebut, termasuk membentuk pemerintahan yang inklusif.

    Ahmed al-Sharaa, presiden fase transisi Suriah yang baru diangkat, mengumumkan langkah-langkah penting bagi masa depan politik negara itu dalam pidato pertamanya pada hari Kamis.

    Dalam pidatonya, al-Sharaa menekankan bahwa fase transisi merupakan bagian dari proses politik yang lebih luas yang membutuhkan partisipasi warga Suriah baik di dalam maupun di luar negeri. 

    Ia menyatakan, “Partisipasi warga Suriah dalam proses politik sangat penting untuk membangun masa depan mereka dengan kebebasan dan martabat, tanpa pengecualian atau marginalisasi.”

    Al-Sharaa juga menguraikan rencana untuk membentuk pemerintahan transisi yang inklusif yang mencerminkan keberagaman Suriah, dengan representasi yang setara antara pria, wanita, dan pemuda. Pemerintah, katanya, akan fokus pada pembangunan kembali lembaga-lembaga negara.

    Lebih jauh, ia mengumumkan pembentukan komite persiapan untuk memilih dewan legislatif kecil guna mengisi kekosongan politik saat ini selama masa transisi. 

    Al-Sharaa juga mengungkapkan rencana untuk membentuk komite persiapan konferensi dialog nasional , yang akan berfungsi sebagai platform langsung untuk diskusi dan konsultasi.

    “Setelah langkah-langkah ini selesai, kami akan mengumumkan deklarasi konstitusional yang akan menjadi acuan hukum untuk transisi,” kata al-Sharaa. 

    Ia menekankan bahwa prioritas berikutnya adalah mencapai rekonsiliasi nasional dan memastikan keadilan melalui proses keadilan transisi yang sesungguhnya untuk mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang.

    Pada hari Rabu, Kolonel Hassan Abdul Ghani, juru bicara operasi militer Suriah , mengonfirmasi bahwa al-Sharaa telah memangku jabatan presiden dan akan memimpin pemerintahan transisi.

    Presiden sementara diberi wewenang untuk membentuk dewan legislatif sementara hingga konstitusi permanen ditetapkan.

    Selain itu, konstitusi tahun 2012 dihapuskan, dan semua hukum luar biasa ditangguhkan, termasuk pembubaran Majelis Rakyat sebelumnya dan komite-komite afiliasinya.

    Al-Sharaa diangkat sebagai presiden

    Departemen Operasi Militer Suriah mengumumkan serangkaian perubahan besar pada hari Rabu, termasuk pembubaran lembaga politik dan militer utama yang terkait dengan rezim sebelumnya.

    Berbicara dalam pernyataan resmi, Kolonel Hassan Abdul Ghani mengumumkan pembubaran Partai Baath Sosialis Arab dan Front Progresif Nasional, yang secara efektif membongkar struktur politik yang telah memerintah Suriah selama beberapa dekade.  

    Abdul Ghani juga mengumumkan pembubaran tentara rezim sebelumnya, dan menyatakan bahwa tentara Suriah baru akan dibangun kembali “berdasarkan fondasi nasional” untuk melayani kepentingan negara.

    Lebih lanjut, ia mengonfirmasi bahwa Pemimpin Ahmed al-Sharaa telah memangku jabatan presiden selama fase transisi dan kini menjabat sebagai presiden  Republik Arab Suriah .

     

    SUMBER: AL MAYADEEN