TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa telah ditunjuk sebagai Presiden Suriah untuk fase transisi dan konstitusi negara telah ditangguhkan pada hari Rabu (29/1/2025).
Setelah resmi ditunjuk sebagai presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa menggelar pidato pertamanya pada hari Kamis (30/1/2025).
“Saya berdiri di hadapan Anda hari ini setelah 54 hari pembebasan kolektif kita, pembebasan Suriah dari belenggu rezim kriminal yang telah membebani kita selama beberapa dekade,” kata Al-Sharaa, menandai berakhirnya 54 tahun salah satu rezim paling represif dalam sejarah Suriah, dikutip dari Anadolu Anjansi.
Ia mengawali pidatonya dengan berjanji akan membuat Suriah bangkit kembali.
“Saya berbicara kepada Anda hari ini bukan sebagai seorang penguasa, tetapi sebagai seorang pelayan bagi bangsa kita yang terluka, bertekad untuk mencapai persatuan dan kebangkitan Suriah,” jelasnya.
Ahmed al-Sharaa kemudian mengungkapkan peta jalan untuk masa depan negara tersebut pasca-jatuhnya rezim Bashar al-Assad.
Dalam pidatonya, Al-Sharaa menjelaskan bahwa langkah pertama dalam proses transisi ini adalah pembentukan dua komite utama.
Komite pertama bertugas untuk memilih parlemen yang lebih kecil yang akan menjalankan fungsi legislatif sementara selama periode transisi.
Komite kedua, yang tidak kalah penting, akan mempersiapkan konferensi dialog nasional, yang diharapkan menjadi platform untuk diskusi mendalam tentang masa depan politik Suriah.
Kemudian ia menekankan bahwa selama kepemimpinannya, ia akan berjanji menerapkan pemerintahan transisi yang komprehensif.
“Pembentukan pemerintahan transisi yang komprehensif yang mewakili keragaman Suriah, termasuk pria, wanita, dan pemuda, untuk membangun kembali lembaga-lembaga negara sampai pemilihan umum yang bebas dan adil dapat berlangsung,” tambahnya.
Pemerintahan ini akan berfungsi untuk membangun kembali lembaga-lembaga negara yang telah rusak akibat konflik, hingga akhirnya pemilihan umum yang bebas dan adil dapat diadakan.
Al-Sharaa juga menjelaskan bahwa setelah pembentukan komite-komite tersebut, langkah selanjutnya adalah penyusunan deklarasi konstitusional yang akan menjadi dasar hukum bagi seluruh proses transisi.
Ini diharapkan menjadi rujukan yang jelas bagi langkah-langkah selanjutnya, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memenuhi aspirasi rakyat Suriah.
“Dalam beberapa hari mendatang, kami akan mengumumkan komite persiapan untuk konferensi dialog nasional, yang akan menjadi platform langsung untuk diskusi dan konsultasi guna mendengar berbagai pandangan tentang agenda politik mendatang kami,” lanjutnya.
Ia berjanji setiap proses ini akan diumumkan.
“Setelah langkah-langkah ini selesai, kami akan mengumumkan deklarasi konstitusional, yang akan menjadi rujukan hukum untuk fase transisi,” pungkas Al-Sharaa.
Sebelumnya, kantor berita negara Suriah (SANA) telah melaporkan bahwa Al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah.
Pengumuman ini dibuat oleh juru bicara sektor operasi militer pemerintahan de facto baru Suriah, Hassan Abdel Ghani.
Tidak hanya menunjuk Sharaa sebagai Presiden Suriah, Abdel Ghani juga mengumumkan pembubaran faksi-faksi bersenjata di negara itu.
“Semua faksi militer dibubarkan… dan diintegrasikan ke dalam lembaga negara,” kantor berita negara mengutip pernyataan Abdel Ghani, dikutip dari Al Jazeera.
Rezim-rezim juga akan dibubarkan dalam pemerintahan yang baru ini.
“Pembubaran tentara rezim yang sudah tidak berfungsi dan badan-badan keamanan, serta partai Baath, yang memerintah Suriah selama beberapa dekade,” Jelas Abdel Ghani.
Al-Sharaa telah menjadi penguasa de facto Suriah sejak memimpin penggulingan Presiden Bashar Al-Assad pada bulan lalu.
Setelah al-Assad terguling, kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan al-Sharaa menjadi partai yang memerintah secara de facto.
(Tribunnews.com/Farrah)
Artikel Lain Terkait Ahmed Al-Sharaa
