Jenis Media: Internasional

Transformasi Angkatan Laut Turki & Ambisi Kekuatan Maritim di Perairan Mediterania hingga Laut Hitam – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah meningkatkan ambisi maritimnya secara signifikan di Laut Mediterania.

Tujuannya adalah untuk menegaskan pengaruh dan melindungi kepentingannya di kawasan tersebut.

Latihan Mavi Vatan 2025, yang berlangsung dari 7 hingga 16 Januari 2025, menjadi salah satu contoh nyata dari aspirasi strategis maritim Ankara.

Keberadaan sumber daya energi dan jalur perdagangan yang strategis telah mendorong Turki untuk bersaing langsung dengan pemain regional lainnya.

Angkatan Laut Turki kini menjadi instrumen kunci dalam manuver geopolitik negara tersebut.

TCG Anadolu: Simbol Ambisi Maritim

Dalam konteks pemilihan presiden Mei 2023, kapal TCG Anadolu yang disebut oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sebagai kapal induk drone UCAV pertama di dunia, melakukan tur di pelabuhan-pelabuhan Turki.

Kapal ini tidak hanya merayakan peluncurannya tetapi juga menjadi simbol kampanye Erdogan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

Kemal Kilicdaroglu, pemimpin partai oposisi, mengkritik penggunaan TCG Anadolu dalam kampanye politik. “Militer harus tetap di luar politik,” kata Kilicdaroglu.

Transformasi Angkatan Laut Turki

Erman Çete, jurnalis Turki dan salah satu penulis buku perang Suriah, menulis, peluncuran TCG Anadolu menandakan transformasi yang lebih luas, di mana Turki muncul sebagai kekuatan maritim yang serius.

Ia merujuk pada pernyataan Erdogan, tingkat lokalisasi kapal ini mencapai 70 persen, dan ini menjadi salah satu pilar kebijakan baru Turki di dalam dan luar negeri.

Pengembangan Kapal Perang

Angkatan Laut Turki saat ini sedang membangun 31 kapal perang, termasuk kapal induk, penghancur berpeluru kendali, frigat multirole, dan kapal selam serang.

TCG Anadolu, yang dirancang sebagai kapal serbu amfibi multipurpose, kini sedang dioptimalkan untuk sistem pesawat tempur tanpa awak (UCAV).

Doktrin Maritim: Mavi Vatan

Pengembangan Angkatan Laut Turki tidak hanya terbatas pada TCG Anadolu.

Turki juga membangun berbagai jenis kapal lainnya, termasuk Korvet Kelas ADA dan Kapal Patroli HISAR.

Semua ini berlandaskan doktrin Mavi Vatan, yang bertujuan untuk memperluas kontrol maritim Turki di kawasan Mediterania Timur, Aegean, dan Laut Hitam.

Meskipun Erdogan dan AKP menggunakan perkembangan ini untuk kepentingan politik domestik, kritik menyatakan bahwa pembangunan angkatan laut yang kuat adalah proses jangka panjang.

Retired Rear Admiral Ali Deniz Kutluk menyatakan bahwa setiap proyek pengembangan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan strategis yang lebih besar.

Dengan doktrin Mavi Vatan, Turki berusaha mengeklaim dan mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas.

Meskipun ada tantangan dari negara-negara tetangga seperti Yunani dan Siprus, ambisi Turki untuk menguasai jalur transit laut ke Eropa tetap menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negerinya.

Ekspansi angkatan laut Turki yang agresif telah menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan Yunani, Mesir, dan Israel, yang semuanya memiliki klaim yang tumpang tindih di Mediterania Timur. Yunani, khususnya, telah bereaksi keras terhadap doktrin “Tanah Air Biru”, karena takut akan pelanggaran batas wilayah perairannya.

“Oleh karena itu, perluasan angkatan laut Turki tidak hanya tentang pertahanan tetapi juga tentang persaingan kekuatan regional. Penempatan pasukan angkatan laut Turki yang tegas di perairan yang disengketakan ini telah meningkatkan ketegangan diplomatik dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konfrontasi militer,” ujarnya dikutip dari Cradle.

Meskipun ada ketegangan dengan sekutu barat atas berbagai masalah seperti sistem rudal S-400 Rusia dan sengketa energi, Turki tetap menjadi anggota NATO yang penting.

Ia menambahkan, latihan angkatan laut baru-baru ini dengan AS, seperti latihan gabungan Agustus 2024 di Mediterania Timur, menandakan bahwa Ankara terus mempertahankan hubungan militer yang kuat dengan Washington.

Latihan tersebut dipahami sebagai latihan harmonisasi antarkapal antara Turki, yang memiliki angkatan laut kapal serbu amfibi di Mediterania Timur, dan AS, dengan tujuan untuk ‘mencegah agresi dan memastikan stabilitas’ di kawasan tersebut.

Kapal perang amfibi AS USS Wasp muncul di media Turki berkat pengumumannya di akun media sosial kapal perang tersebut. “Latihan harmonisasi” antara Wasp dan TCG Anadolu di Mediterania Timur didampingi oleh kapal pendarat AS USS Oakhill dan fregat Turki TCG Gokova.

Wasp telah berada di Mediterania sejak akhir Juni. Kapal ini merupakan salah satu dari dua kapal serbu amfibi AS yang dikirim ke wilayah tersebut untuk melawan serangan Iran atau Hizbullah terhadap Israel di tengah kampanye militer negara pendudukan tersebut di Gaza, tempat lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas.

Ambisi regional

Meskipun belum dapat menyaingi kekuatan angkatan laut global seperti AS atau Tiongkok, Turki kini memiliki angkatan laut terkuat di Asia Barat dan menempati peringkat di antara 10 kekuatan angkatan laut teratas di seluruh dunia.

Mantan komandan AL Turki Sevim mencatat bahwa meskipun kekuatan angkatan laut Turki telah berkembang pesat, negara ini masih dalam fase transisi, menjadi ‘kekuatan berukuran sedang’ di tingkat global dan ‘kekuatan berskala besar’ di tingkat regional.

Ia menyarankan bahwa peran Turki di masa depan akan bergantung pada bagaimana negara ini mengintegrasikan kemajuan angkatan laut ini ke dalam strategi geopolitik yang lebih luas.

01/02/2025 12:42
Hamas-Israel Bersiap Kembali Lakukan Pertukaran Sandera-Tahanan Hamas-Israel Bersiap Kembali Lakukan Pertukaran Sandera-Tahanan

Gaza City –

Kelompok Hamas dan Israel akan kembali melakukan pertukaran sandera dan tahanan pada Sabtu (1/2) sebagai bagian kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Setidaknya tiga sandera Israel akan dibebaskan Hamas, yang ditukar dengan 183 tahanan Palestina yang akan dibebaskan dari penjara Israel.

Sejak gencatan senjata mulai diberlakukan di Jalur Gaza pada 19 Januari lalu, seperti dilansir AFP, Sabtu (1/2/2025), Hamas telah membebaskan total 15 sandera yang ditahan sejak 7 Oktober 2023 ketika kelompok militan itu melancarkan serangan mengejutkan terhadap Tel Aviv.

Tiga sandera Israel yang akan dibebaskan Hamas pada Sabtu (1/2), menurut kelompok Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang, terdiri atas Yaden Bibas, Keith Siegel dan Ofer Kalderon. Siegel juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat (AS), sedangkan Kalderon juga memegang kewarganegaraan Prancis.

Sebagai imbalannya, sebut kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina, otoritas Israel akan membebaskan 183 tahanan Palestina — angka itu mencapai dua kali lipat dibandingkan laporan awal yakni 90 tahanan.

Sejak gencatan senjata dimulai Januari lalu, Tel Aviv telah memberikan ratusan tahanan Palestina, dengan kebanyakan mereka adalah tahanan perempuan dan anak di bawah umur.

Dalam serangan terhadap Israel pada Oktober 2023 lalu yang memicu perang Gaza, Hamas menculik 251 sandera dan menahan mereka di Jalur Gaza. Dari jumlah tersebut, dilaporkan sebanyak 79 sandera masih berada di Gaza, termasuk sekitar 34 orang yang, menurut militer Tel Aviv, telah tewas.

Pertukaran sandera dan tahanan pada Sabtu (1/2) ini merupakan pertukaran kedua yang dilakukan sepanjang pekan ini, dan pertukaran keempat sejak gencatan senjata dimulai pada pertengahan Januari lalu.

Pembebasan sandera oleh Hamas pada Kamis (30/1) kemarin sempat diwarnai kekacauan, yang mendorong Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk mengutuk situasi itu sebagai hal yang “mengejutkan”.

Lihat juga video: Hamas Setujui Kesepakatan Penuh Gencatan Senjata, Siap Pertukaran Sandera

Kekacauan terjadi saat kerumunan orang yang ingin menyaksikan momen tersebut memenuhi lokasi pembebasan sandera di Khan Younis, yang membuat para sandera merasa terganggu dan tertekan. Terdapat delapan sandera yang dibebaskan Hamas pada Kamis (30/1) kemarin.

Kekacauan itu sempat menunda proses pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menyerukan semua pihak untuk memastikan kondisi yang lebih aman untuk pertukaran sandera-tahanan selanjutnya.

Otoritas Israel, pada Kamis (30/1) malam, akhirnya membebaskan 110 tahanan Palestina dari penjara Ofer di Tepi Barat, termasuk mantan komandan militan bernama Zakaria Zubeidi (49).

Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Qatar, Mesir dan Amerika Serikat (AS), total 33 sandera akan dibebaskan Hamas selama tahap pertama yang berlangsung 42 hari sejak 19 Januari lalu. Para sandera itu akan ditukarkan dengan sekitar 1.900 tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Perundingan lanjutan untuk tahap kedua akan digelar mulai Senin (3/2) mendatang. Tahap-tahap selanjutnya diperkirakan akan membahas pembebasan sandera yang tersisa dan mencakup diskusi soal penghentian perang yang lebih permanen.

Lihat juga video: Hamas Setujui Kesepakatan Penuh Gencatan Senjata, Siap Pertukaran Sandera

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

01/02/2025 12:22
Pesawat Angkut 6 Orang Jatuh di AS, Trump: Makin Banyak Nyawa Melayang Pesawat Angkut 6 Orang Jatuh di AS, Trump: Makin Banyak Nyawa Melayang

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berduka atas insiden jatuhnya pesawat evakuasi medis di area padat penduduk di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Meskipun jumlah korban jiwa dalam insiden itu belum dikonfirmasi, Trump menyebut “semakin banyak jiwa tidak berdosa yang pergi”.

Kecelakaan pesawat ringan di Philadelphia ini terjadi selang dua hari setelah tabrakan maut antara pesawat penumpang American Airlines dan helikopter militer Black Hawk di Washington DC yang menewaskan sedikitnya 67 orang.

“Sedih sekali melihat pesawat jatuh di Philadelphia, Pennsylvania. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa tidak berdosa yang pergi,” tulis Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Sabtu (1/2/2025).

Dalam pernyataannya, Trump memuji tim cepat tanggap yang menangani insiden di Philadelphia.

“Para petugas cepat tanggap mendapatkan apresiasi karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tuhan memberkati Anda semuanya,” imbuhnya.

Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA) dan perusahaan ambulans udara yang mengoperasikan pesawat yang jatuh itu, Jet Rescue Air Ambulance, mengonfirmasi bahwa pesawat jenis Learjet 55 tersebut mengangkut enam orang ketika kecelakaan terjadi pada Jumat (31/1) malam, sekitar pukul 18.30 waktu setempat.

Disebutkan oleh Jet Rescue Air Ambulance bahwa pesawat tersebut membawa empat awak, satu pasien medis anak dan seorang pendamping pasien ketika terjatuh di distrik padat penduduk di Philadelphia, yang dipenuhi perumahan, pertokoan dan jalan raya yang sibuk.

Lihat Video: Kecelakaan Pesawat Lagi di AS, Kali Ini di Philadelphia

Dalam pernyataannya, Jet Rescue Air Ambulance menyatakan belum bisa mengonfirmasi apakah ada korban selamat dalam insiden ini.

“Saat ini kami belum memastikan apakah ada korban selamat,” sebut Jet Rescue Air Ambulance dalam pernyataannya.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Wali Kota Philadelphia, Cherelle Parker, saat berbicara kepada wartawan di lokasi jatuhnya pesawat. “Kami belum memiliki laporan mengenai jumlah korban jiwa,” ucapnya.

Laporan media lokal menyebut pesawat itu terjatuh di dekat Roosevelt Mall yang terletak di Philadelphia bagian timur laut, dan ada banyak korban luka di lokasi jatuhnya pesawat.

Tayangan televisi lokal menunjukkan pesawat itu menukik tajam sebelum jatuh ke daratan di area padat penduduk di timur laut Philadelphia, kemudian meledak hingga memicu bola api besar.

Insiden itu memicu kebakaran yang dilaporkan menyebabkan kerusakan pada rumah dan kendaraan yang ada di area tersebut. Laporan media lokal Philadelphia Inquirer menyebut sedikitnya satu rumah dan beberapa mobil terbakar.

Penyebab jatuhnya pesawat ringan itu belum diketahui secara jelas.

Lihat Video: Kecelakaan Pesawat Lagi di AS, Kali Ini di Philadelphia

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

01/02/2025 11:10
Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

“Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

“Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

Apa yang ingin Trump lakukan?

Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

Bagaimana reaksi di Kuba?

AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

01/02/2025 10:42
Tidak Menghamburkan Uang Rakyat, Pejabat Eropa Lebih Pilih Transportasi Publik Ketimbang Kendaraan Dinas

PIKIRAN RAKYAT – Di banyak negara Eropa, penggunaan transportasi publik oleh pejabat negara bukanlah hal yang aneh.

Beberapa pemimpin dan anggota parlemen bahkan sering terlihat menaiki kereta bawah tanah, bus, atau sepeda untuk bepergian ke tempat kerja. Hal ini mencerminkan budaya politik yang menekankan kesederhanaan, transparansi, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

Di negara-negara seperti Jerman, Swedia, Belanda, dan Prancis, penggunaan transportasi publik oleh pejabat tinggi bukan hanya didorong oleh alasan efisiensi biaya, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas dengan rakyat serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Jerman

Kanselir Jerman dan banyak anggota parlemen sering terlihat menaiki kereta atau transportasi umum. Mereka percaya bahwa menggunakan kendaraan dinas hanya perlu dilakukan untuk keperluan resmi atau dalam kondisi keamanan tertentu.

Swedia

Para pejabat tinggi Swedia dikenal dengan gaya hidup sederhana mereka. Perdana Menteri dan menteri kabinet sering menggunakan bus atau bahkan berjalan kaki untuk pergi ke kantor.

Belanda

Di Belanda, sepeda menjadi moda transportasi utama, bahkan bagi pejabat tinggi negara. Perdana Menteri Mark Rutte sering terlihat bersepeda ke kantornya, mencerminkan gaya hidup praktis dan hemat.

Prancis

Beberapa pejabat di Prancis juga menggunakan transportasi umum. Meskipun ada kendaraan dinas yang disediakan, penggunaannya dibatasi untuk keperluan resmi atau keadaan darurat.

Kebijakan Kendaraan Dinas di Negara-Negara Eropa

Pemerintah di Eropa umumnya memiliki kebijakan ketat terkait penggunaan kendaraan dinas bagi pejabat negara. Prinsip utama yang diterapkan adalah efisiensi, transparansi, dan pengurangan dampak lingkungan.

Pembatasan Penggunaan: Kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk urusan resmi dan dalam kondisi tertentu, seperti saat menghadiri acara negara atau pertemuan dengan pejabat asing.

Kendaraan Ramah Lingkungan: Banyak negara mulai beralih ke kendaraan listrik atau hibrida untuk mengurangi emisi karbon dari armada pemerintah.

Transparansi Anggaran: Anggaran untuk kendaraan dinas diawasi secara ketat, dan dalam beberapa negara, laporan penggunaan kendaraan dinas harus dipublikasikan secara terbuka.

Penggunaan Uang Pajak dalam Pengelolaan Transportasi Pejabat

Uang pajak di negara-negara Eropa dikelola dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Beberapa langkah yang diambil pemerintah dalam mengatur anggaran untuk transportasi pejabat meliputi:

1. Subsidi Transportasi Publik untuk Pejabat

Sebagai pengganti kendaraan dinas, beberapa negara memberikan subsidi atau kartu perjalanan gratis bagi pejabat agar mereka dapat menggunakan transportasi publik.

2. Penghematan Anggaran

Dengan membatasi penggunaan kendaraan dinas, negara dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk layanan publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

3. Audit dan Pengawasan Ketat

Beberapa negara menerapkan sistem audit yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada penyalahgunaan anggaran.

Tidak bisa disangkal, kebiasaan pejabat Eropa yang menggunakan transportasi publik mencerminkan budaya politik yang sederhana, transparan, dan bertanggung jawab terhadap uang rakyat.

Kebijakan ketat terkait kendaraan dinas menunjukkan komitmen negara-negara Eropa dalam memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan untuk kepentingan masyarakat luas. Langkah-langkah ini juga menjadi inspirasi bagi negara lain dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Bagaimana dengan para pejabat di Indonesia? ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

01/02/2025 10:39
Pesawat Jatuh di Area Padat Penduduk AS Angkut 6 Orang Termasuk 1 Anak Pesawat Jatuh di Area Padat Penduduk AS Angkut 6 Orang Termasuk 1 Anak

Philadelphia –

Sebuah pesawat ringan yang terjatuh di area padat penduduk di Philadelphia, Amerika Serikat (AS), merupakan pesawat evakuasi medis atau medevac. Terdapat enam orang, termasuk satu anak, di dalam pesawat tersebut.

Perusahaan ambulans udara yang mengoperasikan pesawat jenis Learjet 55 itu, Jet Rescue Air Ambulance, seperti dilansir Reuters dan AFP, Sabtu (1/2/205), menyatakan pihaknya belum bisa mengonfirmasi apakah ada korban selamat dalam insiden ini.

Disebutkan oleh Jet Rescue Air Ambulance bahwa pesawat tersebut membawa empat awak, satu pasien medis anak dan seorang pendamping pasien ketika terjatuh di distrik padat penduduk di Philadelphia, yang dipenuhi perumahan, pertokoan dan jalan raya yang sibuk.

“Saat ini kami belum memastikan apakah ada korban selamat,” sebut Jet Rescue Air Ambulance dalam pernyataannya.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Wali Kota Philadelphia, Cherelle Parker, saat berbicara kepada wartawan di lokasi jatuhnya pesawat. “Kami belum memiliki laporan mengenai jumlah korban jiwa,” ucapnya.

Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA) mengonfirmasi enam orang berada di dalam pesawat ringan yang terjatuh pada Jumat (31/1) malam, sekitar pukul 18.30 waktu setempat tersebut.

Laporan media lokal menyebut pesawat itu terjatuh di dekat Roosevelt Mall yang terletak di Philadelphia bagian timur laut, dan ada banyak korban luka di lokasi jatuhnya pesawat.

Tayangan televisi lokal menunjukkan pesawat itu menukik tajam sebelum jatuh ke daratan di area padat penduduk di timur laut Philadelphia, kemudian meledak hingga memicu bola api besar.

Insiden itu memicu kebakaran yang dilaporkan menyebabkan kerusakan pada rumah dan kendaraan yang ada di area tersebut. Laporan media lokal Philadelphia Inquirer menyebut sedikitnya satu rumah dan beberapa mobil terbakar.

Penyebab jatuhnya pesawat ringan itu belum diketahui secara jelas.

Namun cuaca dingin yang disertai hujan dengan jarak pandang rendah dilaporkan di area tersebut saat kecelakaan pesawat terjadi.

FAA dalam laporannya menyebut pesawat ringan itu lepas landas dari Bandara Northeast Philadelphia dan terbang menuju ke Bandara Nasional Springfield-Branson di Missouri, yang berjarak sekitar 1.800 kilometer ke arah barat daya, ketika kecelakaan terjadi.

Kecelakaan pesawat di Philadelphia ini terjadi selang dua hari setelah tabrakan maut antara pesawat penumpang American Airlines dan helikopter miiter Black Hawk di dekat Bandara Nasional Reagan, Washington DC, yang menewaskan sedikitnya 67 orang.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

01/02/2025 10:32
Pesawat Ringan Jatuh di Area Padat Penduduk AS, Picu Kebakaran Pesawat Ringan Jatuh di Area Padat Penduduk AS, Picu Kebakaran

Philadelphia –

Sebuah pesawat ringan terjatuh di area padat penduduk di wilayah Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat (AS), pada Jumat (31/1) waktu setempat. Kecelakaan pesawat ini memicu kebakaran yang menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah warga dan kendaraan di sekitarnya.

Otoritas Penerbangan Federal (FAA), seperti dilansir AFP, Sabtu (1/2/2025), melaporkan bahwa pesawat ringan yang jatuh itu merupakan pesawat jenis eksekutif Learjet 55 yang ditumpangi dua orang. Namun Menteri Transportasi AS Sean Duffy menyebut ada enam orang di dalam pesawat tersebut.

Sejauh ini belum ada konfirmasi mengenai korban jiwa dalam insiden tersebut.

“Kami belum memiliki laporan mengenai jumlah korban jiwa,” ucap Wali Kota Philadelphia, Cherelle Parker, saat berbicara kepada wartawan di lokasi jatuhnya pesawat.

Dia menyebut “beberapa bangunan tempat tinggal dan kendaraan terkena dampaknya”.

Disebutkan bahwa pesawat itu terjatuh pada Jumat (31/1) malam, sekitar pukul 23.30 GMT, di distrik padat penduduk yang dipenuhi perumahan, pertokoan dan ruas jalan raya yang sibuk.

Laporan FAA menyebut pesawat ringan itu lepas landas dari Bandara Northeast Philadelphia dan terbang menuju ke Bandara Nasional Springfield-Branson di Missouri ketika kecelakaan terjadi.

Penyebab jatuhnya pesawat ringan itu belum diketahui secara jelas.

FAA menyatakan pihaknya akan menyelidiki insiden itu bersama dengan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB).

“Kami menawarkan semua sumber daya sebagai (layanan darurat) merespons kecelakaan pesawat pribadi ringan di Northeast Philly,” tulis Gubernur Pennsylvania, Josh Shapiro, dalam pernyataan via X.

“Kami akan terus memberikan update seiring tersedianya lebih banyak informasi,” imbuhnya.

Kecelakaan pesawat di Philadelphia ini terjadi hanya dua hari setelah tabrakan maut terjadi antara pesawat penumpang American Airlines dan helikopter militer Black Hawk di dekat Bandara Nasional Reagan, Washington DC, yang menewaskan sedikitnya 67 orang.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

01/02/2025 09:59
Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

Washington DC –

Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung migran, tapi paling terkenal sebagai tempat menahan para tersangka setelah serangan 11 September 2001 (Reuters)

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

“Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

Salah satu dari 80 tahanan Al-Qaeda dan Taliban (kedua dari kiri) mengenakan pakaian oranye dengan dikelilingi sejumlah petugas di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, AS, 17 Januari 2002 (AFP)

Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

“Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

Apa yang ingin Trump lakukan?

“Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01) (Getty Images)

Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

BBC

Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

Bagaimana reaksi di Kuba?

Presiden Kuba, Miguel Daz-Canel, menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal” (Getty Images)

AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Daz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodrguez, mengatakan, “Keputusan pemerintah AS untuk memenjarakan para migran di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, di tempat mereka menciptakan pusat penyiksaan dan penahanan tanpa batas waktu, menunjukkan penghinaan terhadap kondisi manusia dan hukum internasional.”

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

01/02/2025 09:51
Stigmatisasi di Dunia Medis, Mungkinkah bisa Berakhir? – Halaman all

“Memangnya kamu sudah menikah?” Pertanyaan yang terlihat sederhana namun sensitif itu masih saja diterima Baila, 28, yang membutuhkan pil KB untuk menjaga keseimbangan hormonnya. Padahal, rekam medis Baila jelas dan kebutuhan mengonsumsi pil KB merupakan resep dari dokter yang menangani kondisi kesehatannya.

“Saya jawab bahwa saya belum menikah, dan kalaupun pil KB tersebut saya konsumsi bukan karena arahan dokter tapi atas kemauan saya sendiri juga itu adalah hak saya. Kewajiban saya hanyalah jujur soal rekam medis, saya tidak butuh di-judge, saya bahkan tidak perlu menyampaikan kenapa saya mengonsumsi pil KB tersebut,” tegas Baila.

Studi Iranian Red Crescent Medical Journal yang dipublikasikan dalam National Library of Medicine menekankan, ketakutan akan stigma yang terkait dengan layanan kesehatan reproduksi selalu menjadi salah satu alasan mengapa kaum muda dan individu yang belum menikah menghindari penggunaan layanan tersebut.

Stigma ini menimbulkan tekanan mental, ketakutan, dan depresi yang besar pada pasien dan menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan.

Stigma terhadap perempuan dalam penggunaan kontrasepsi adalah salah satu tantangan dalam dunia medis. Padahal, kebutuhan akan pengobatan hormonal tidak selalu terkait dengan kehidupan seksual atau status perkawinan seseorang. Akibat stigma ini, banyak perempuan yang merasa tidak nyaman atau enggan mengakses layanan medis yang seharusnya menjadi hak mereka.

Melawan stigma dalam dunia medis

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk memberikan fasilitas cek kesehatan gratis bagi seluruh warga negara di hari ulang tahun mereka. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat dan memperluas akses layanan kesehatan bagi semua kalangan.

Namun, di balik inisiatif positif ini, masih ada tantangan besar yang menghambat akses layanan kesehatan yang setara. Stigmatisasi dan diskriminasi dari tenaga medis terhadap pasien, terutama mereka yang berasal dari kelompok marjinal, termasuk pekerja seks, komunitas LGBTQ+, serta masyarakat miskin. Mereka tidak jarang harus menghadapi stigma negatif atau bahkan diskriminasi saat ingin mengakses layanan kesehatan.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Dokter Sandra Suryadana menyaksikan langsung bagaimana stigma dalam dunia medis dapat berdampak buruk terhadap pasien. Selama lebih dari 10 tahun berkarir sebagai dokter klinis, ia kerap melihat pasien dari kelompok marjinal mendapatkan perlakuan diskriminatif, baik secara verbal maupun nonverbal, baik dari rekan-rekan sejawat, maupun tenaga medis lainnya seperti perawat hingga tenaga administratif.

“Beragam, mulai dari orang dengan disabilitas, perempuan korban KDRT, perempuan remaja yang hamil sebelum menikah atau mereka yang berusaha mengakses KB meski belum menikah,” ungkap dr. Sandra kepada DW Indonesia.

“Pasien yang penampilannya agak berbeda, teman-teman trans atau pekerja seks komersial, belum masuk ke ruang praktik dari resepsionis sudah mendapat stigma. Diejek, ditertawakan. Apalagi kalau mereka duduk di poli HIV langsung semua enggak ada yang mau duduk di dekat mereka,” ujarnya.

Pengalaman-pengalaman ini membuat dr. Sandra merasa terpanggil untuk bertindak. Ia kemudian mendirikan gerakan sosial Dokter Tanpa Stigma, sebuah inisiatif yang bertujuan membuka ruang diskusi dan mengedukasi tidak hanya tenaga medis tapi juga masyarakat, tentang pentingnya layanan kesehatan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi.

“Di 2022 baru saya jadikan komunitas, saat ini kita sudah ada 140 tenaga medis, tidak hanya dokter saja, tapi ada perawat, bidan, psikolog jadi beragam, yang penting visi kita satu yakni berusaha melawan stigma dan diskriminasi di dunia kesehatan.”

Penyandang disabilitas masih sering dapat stigma

Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional, penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam semua aspek sistem kesehatan yang berkontribusi pada ketidakadilan layanan kesehatan. Mulai dari fasilitas dan informasi kesehatan yang sulit diakses, kurangnya informasi atau pengumpulan data tentang disabilitas, hingga praktik diskriminatif di kalangan petugas kesehatan.

Margo, seorang disabilitas daksa, tak jarang mengalami stigma dalam layanan medis. Kondisi rumah yang kerap sepi mengharuskannya untuk mandiri.

Meski menggunakan kursi roda, Margo mampu mengendarai mobil sendiri, bahkan merawat sang ibu yang juga menggunakan kursi roda saat perlu memeriksa kesehatan ke rumah sakit.

“Jadi ketika seorang (yang duduk di) kursi roda harus mengantar yang sakit di kursi roda juga, banyak pertanyaan “memang enggak ada keluarganya yang lain Bu yang nganterin?” Saya kan anaknya, masa enggak boleh nganterin? Selama saya bisa, kenapa enggak?” ungkap Margo.

Cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan memahami kebutuhan mereka dengan tepat, menjadi salah satu pesan Margo kepada tenaga medis.

“Enggak semua yang duduk di kursi roda itu pasti sakit, jadi dipahami terlebih dahulu kebutuhan apa dan bagaimana cara berinteraksi dengan kami. Selain perbaikan aksesibilitas seperti infrastruktur yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas, sikap petugas medis juga penting sih untuk diperbaiki.”

Akhiri stigmatisati di dunia medis

Pasal 34 (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Selain itu ada pula pasal 28 (1) UU No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berbunyi “penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan.”

Semua ini mencerminkan bahwa kesehatan adalah hak setiap individu, tanpa terkecuali.

Kasus stigmatisasi dalam dunia medis menunjukkan masih adanya kesenjangan besar dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah memang telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses kesehatan, namun upaya ini harus dibarengi dengan perubahan budaya dalam sistem medis itu sendiri.

Agar inisiatif seperti program cek kesehatan gratis benar-benar berdampak luas, dunia medis di Indonesia harus berbenah, memastikan bahwa setiap pasien, tanpa memandang latar belakangnya, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan manusiawi.

“Menyedihkan melihat tindakan diskriminatif dan stigmatisasi dilakukan orang-orang yang sekolah, belajar, dapat pendidikan, yang seharusnya paham layanan kesehatan itu menjadi hak dari semua orang secara sama, karena tugas kita sebagai tenaga medis adalah merawat, bukan menghakimi,” ujar dokter Sandra sambil berharap ada perbaikan lewat inisiatif yang ia dirikan.

Editor: Arti Ekawati

01/02/2025 07:24
Akan Berbicara di World Leaders Summit, Megawati Tiba di Roma Italia Didampingi Puan & Rizki Pratama – Halaman all

Megawati Soekarnoputri tiba di Roma, Italia untuk berbicara di World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan, Senin (3/2/2025) waktu setempat.

Tayang: Sabtu, 1 Februari 2025 07:17 WIB

Dokumentasi PDIP untuk Tribun

MEGAWATI DI ITALIA – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bersama putranya M Rizki Pratama dan putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani tiba di Roma, Italia, Jumat (31/1/2025) malam waktu setempat. Megawati diagendakan menghadiri dan berbicara di World Leaders Summit on Children’s Rights yang turut dihadiri Paus Fransiskus di Vatikan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tiba di Roma, Italia, Jumat (31/1/2025) malam waktu setempat.

Megawati turut didampingi putranya M Rizki Pratama dan putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Megawati rencananya akan menghadiri dan berbicara di World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan, Senin (3/2/2025) waktu setempat.

Dalam forum ini, Paus Fransiskus juga akan turut hadir.

Saat mendarat di Bandara Ciampino Roma, Megawati dan rombongan disambut Duta Besar RI untuk Takhta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono, Wakil Dubes RI untuk Italia, Tika Wihanasari, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina serta Direktur Bidang Luar Negeri PDIP Hanjaya.

Terlihat juga ikut dalam rombongan Ketua DPP PDIP Bintang Puspayoga dan Guru Besar Fakultas Hubungan Internasional Universitas St.Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie.

Megawati juga sempat mengungkapkan pengalaman 13 jam penerbangan dari Jakarta menuju Roma.

“Penerbangan tadi menyenangkan. Tidak ada turbulensi,” jawab Megawati.

Megawati yang menggunakan jaket dan syal berwarna hitam pun mengajak rombongan berbincang santai di sebuah ruangan.

Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah mengatakan, selama di Italia, Megawati dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

01/02/2025 07:17