Jenis Media: Internasional

  • Kebijakan Trump Bikin Panas, Kanada-China-Meksiko Langsung Membalas!

    Kebijakan Trump Bikin Panas, Kanada-China-Meksiko Langsung Membalas!

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru yang luar biasa terhadap Meksiko, Kanada, dan China. Tiga negara yang terdampak langsung kebijakan Trump itu pun melakukan pembalasan.

    Dilansir CNN, Minggu (2/2/2025), Trump menandatangani kebijakan ekonomi yang telah lama dijanjikannya di klub Mar-a-Lago miliknya. Pemerintahan Trump mengatakan tarif tersebut ditujukan untuk mengekang aliran obat-obatan terlarang dan imigran gelap ke AS.

    Tetapi, tarif tersebut diprediksi membuat kenaikan harga bagi konsumen AS untuk berbagai barang mulai dari alpukat, sepatu kets hingga mobil.

    Trump, dalam tindakan eksekutifnya, mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional. Dia menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional yang dikenal sebagai ‘IEEPA’ yang memberi wewenang kepada Presiden AS untuk mengelola impor secara sepihak selama keadaan darurat nasional. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada Selasa mendatang pukul 12.01 waktu setempat.

    “Hari ini, saya telah menerapkan Tarif sebesar 25% untuk impor dari Meksiko dan Kanada (10% untuk Energi Kanada), dan tarif tambahan sebesar 10% untuk China,” kata Trump dalam pesan yang diunggah di Truth Social.

    Dia mengatakan IEEPA digunakan ‘karena ancaman besar dari imigran gelap dan obat-obatan terlarang yang membunuh Warga Negara kita’.

    “Termasuk fentanil. Kita perlu melindungi warga Amerika, dan merupakan tugas saya sebagai Presiden untuk memastikan keselamatan semua orang,” ujar Trump.

    Kanada, Meksiko dan China Membalas Trump

    Beberapa jam setelah tindakan Trump, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan tarif balasan sebesar 25% atas barang-barang dari AS yang akan ‘berlaku luas dan mencakup barang-barang sehari-hari’. Dia menepati janjinya bahwa Kanada akan membalas dengan tegas dan cepat jika AS mengenakan pungutan.

    Perwakilan perdagangan negara itu bertemu dengan pejabat pemerintahan Trump baru-baru ini pada hari Jumat dalam upaya untuk mencegah tarif. Sebagai informasi, kebijakan baru Trump tersebut merupakan pembalikan dari perdagangan bebas bea di antara tiga negara Amerika Utara yang telah berlangsung selama beberapa tahun.

    “Malam ini, saya mengumumkan Kanada akan menanggapi tindakan perdagangan AS dengan tarif perdagangan sebesar 25% terhadap barang-barang Amerika senilai USD 155 miliar,” kata Trudeau dalam konferensi pers pada Sabtu malam.

    “Ini akan mencakup tarif langsung atas barang-barang senilai USD 30 miliar mulai hari Selasa, diikuti oleh tarif lebih lanjut atas produk-produk Amerika senilai USD 125 miliar dalam waktu 21 hari, untuk memungkinkan perusahaan-perusahaan Kanada dan rantai pasokan mencari alternatif,” sambungnya.

    Barang-barang yang terkena dampak akan mencakup alkohol, hasil bumi, pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga, furnitur, bahan-bahan seperti kayu, dan masih banyak lagi.

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum juga langsung menantang kebijakan Trump. Dia menegaskan Meksiko tak akan tunduk begitu saja pada kebijakan negara lain.

    “Ketika kami bernegosiasi dengan negara lain, ketika kami berbicara dengan negara lain, selalu dengan kepala tegak, tidak pernah menundukkan kepala,” kata Sheinbaum saat berbicara di Chicoloapan de Juárez.

    Dia memerintahkan menterinya untuk melaksanakan rencana B. Namun, dia tak menguraikan apa itu.

    “Saya menginstruksikan Menteri Ekonomi untuk melaksanakan rencana B yang telah kami kerjakan, yang mencakup tindakan tarif dan non-tarif untuk membela kepentingan Meksiko,” ujar Sheinbaum dalam sebuah postingan di X.

    Sheinbaum juga membantah Gedung Putih yang menyebut organisasi perdagangan narkoba di Meksiko memiliki ‘aliansi yang tidak dapat ditoleransi’ dengan pemerintah negara tersebut dan menyediakan ‘tempat berlindung yang aman’ bagi kartel. Sheinbaum menegaskan pemerintahannya tidak memiliki aliansi dengan organisasi kriminal dan menyebut tuduhan AS sebagai fitnah.

    Kementerian Perdagangan China mengatakan penerapan tarif sangat melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dia mengatakan China akan melawan lewat mekanisme di WTO.

    “China akan mengajukan keluhan kepada WTO, dan akan mengambil tindakan balasan yang sesuai untuk dengan tegas membela hak-haknya,” katanya.

    Namun, China tidak dengan menjelaskan tindakan apa yang akan diambil. Kementerian Luar Negeri China mengatakan tarif yang diterapkan Trump ‘tidak konstruktif’ dan hanya akan merusak upaya kedua negara untuk memerangi narkotika. China menyatakan memberikan dukungan kepada AS terkait masalah fentanil, tetapi menurut China fentanil adalah masalah Amerika.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Daftar Barang yang Harganya Naik Pesat usai Aturan Baru AS, Akankah Ada Inflasi?

    Daftar Barang yang Harganya Naik Pesat usai Aturan Baru AS, Akankah Ada Inflasi?

    PIKIRAN RAKYAT – Sabtu, 1 Februari 2025, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menandatangani perintah eksekutif, untuk memberlakukan tarif tinggi pada tiga mitra dagang terbesar AS, yakni Kanada, Meksiko, dan China. Langkah ini menimbulkan kenaikan harga di berbagai sektor.

    Tarif terbaru AS terhadap ketiga negara itu berlaku pada Selasa, 4 Februari 2025. Hal ini memicu ketegangan sebab target tarif menyumbang lebih dari sepertiga produk yang diimpor ke AS, dan mendukung puluhan juta pekerjaan di sana.

    Berikut ini adalah informasi yang perlu diketahui tentang dampak yang diharapkan dari tarif tersebut:

    Seberapa Besar Dampak Kenaikan Tarif?

    Semua barang yang diimpor dari Kanada dan Meksiko akan dikenakan tarif sebesar 25 persen, kecuali produk energi dari Kanada yang akan dikenakan tarif 10 persen, menurut kebijakan terbaru AS. Perintah itu juga memberlakukan tarif 10 persen pada barang-barang dari China.

    Sektor otomotif dan peralatan listrik di Meksiko sangat terpapar pada gangguan akibat tarif ini, begitu juga dengan pengolahan mineral di Kanada, menurut para ekonom di S&P Global. Di Amerika Serikat, risiko terbesar terletak pada sektor pertanian, perikanan, logam, dan produksi mobil.

    Barang Apa Saja yang Akan Naik Harganya?

    Pemerintah AS, melalui kebijakan tarif yang baru, berpotensi memicu kenaikan harga barang bagi konsumen. Beberapa perusahaan hanya punya dua pilihan, meneruskan biaya tarif kepada konsumen dengan menaikkan harga barang, atau memilih untuk menanggung biaya tersebut sendiri.

    Selain itu, beberapa perusahaan juga bisa berusaha membebankan biaya tarif ini kepada pemasok luar negeri dengan merundingkan harga yang lebih rendah.

    Menurut penelitian yang dilakukan selama masa jabatan pertama Presiden Trump, ketika tarif dikenakan pada China, sebagian besar biaya tarif tersebut diteruskan kepada konsumen Amerika. Ini adalah skenario yang kemungkinan besar akan terulang kembali.

    “Ini bisa berarti harga barang di pasar, di dealer mobil, dan di pompa bensin akan naik,” kata sumber yang terlibat di lapangan, dikutip dari The NewYork Times, Minggu, 2 Februari 2025.

    Kenaikan harga juga diperkirakan terjadi pada produk energi. Sekitar 60 persen minyak yang diimpor oleh AS berasal dari Kanada.

    Meskipun tarif pada produk energi Kanada lebih rendah dibandingkan dengan produk impor lainnya, tarif ini tetap berpotensi menyebabkan kenaikan harga bahan bakar, khususnya di wilayah Midwest, tempat kilang mengolah minyak Kanada menjadi bensin dan solar.

    Hal ini memicu kekhawatiran tentang tekanan inflasi di berbagai sektor. Analis di Goldman Sachs mengungkapkan bahwa jika Trump melanjutkan penerapan tarif secara menyeluruh, hal tersebut dapat menaikkan harga di AS sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Mayoritas ekonom juga memperkirakan bahwa hambatan perdagangan baru ini bisa menyebabkan lonjakan inflasi sementara.

    Kenaikan harga bisa terjadi dalam waktu singkat, terutama pada barang-barang yang tidak tahan lama, seperti bahan makanan.

    “Sebagian besar alpukat di AS diimpor dari Meksiko, dan harga alpukat bisa naik dalam beberapa minggu setelah tarif diterapkan,” kata Felix Tintelnot, seorang profesor ekonomi di Duke University.

    Tak hanya alpukat, harga barang lain seperti mentimun dan tomat juga diperkirakan akan melonjak. Namun, harga barang tahan lama, seperti mobil, mungkin akan mengalami kenaikan lebih lambat karena adanya persediaan yang masih ada, atau karena perusahaan menganggap tarif tersebut bersifat sementara.

    Meskipun kenaikan harga mungkin membutuhkan waktu, jika tarif ini terus diberlakukan, kenaikan harga tersebut akan datang juga.

    “Itu mungkin akan memakan waktu, tetapi jika tarif ini berlanjut, maka kenaikan harga tersebut pasti akan datang,” ujar Tintelnot. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Seorang WNI Ditahan Terkait Kasus WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia di Laut

    Seorang WNI Ditahan Terkait Kasus WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia di Laut

    Selangor

    Polisi Selangor menahan seorang warga negara Indonesia (WNI) terkait kasus penembakan oleh aparat Malaysia yang menewaskan WNI di lepas pantai Tanjung Rhu, Banting. Pria itu ditahan untuk proses investigasi.

    Dilansir Malay Mail, Minggu (2/2/2025), pria yang ditahan itu dicari polisi setelah insiden penembakan di lepas pantai Tanjung Rhu, Banting, terjadi pada 24 Januari lalu.

    Kepala Polisi Selangor Datuk Hussein Omar Khan mengonfirmasi kepada media setempat, Harian Metro, bahwa tersangka merupakan pria berusia 35 tahun. Dia telah ditahan sejak Sabtu (1/2) malam waktu setempat.

    “Tersangka masuk ke Malaysia sebagai turis, dan kami menahannya untuk membantu penyelidikan. Berkas penyelidikan hampir selesai dan mungkin akan diserahkan ke wakil jaksa penuntut umum paling cepat minggu depan,” kata Hussein.

    Tersangka ditahan di Pengadilan Magistrat Banting. Belum ada informasi detail soal identitas WNI yang telah dinyatakan sebagai tersangka itu. Selain pria tersebut, ada seorang pria lain yang masih dicari.

    Sebagai informasi, satu unit kapal patroli Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) atau Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) diduga ditabrak empat kali oleh kapal lain pada 24 Januari. Kapal itu diyakini terkait dengan tersangka yang ditahan.

    Selama pertengkaran itu, dua tersangka yang diduga bukan warga negara Malaysia, diduga berusaha menyerang petugas MMEA dengan parang. Pada pagi harinya, MMEA disebut menerima informasi tentang perahu yang terombang-ambing di dekat Pantai Banting di Kuala Langat.

    Setelah sampai di perahu, mereka menemukan dua orang di dalamnya. Satu orang dinyatakan meninggal di tempat kejadian, sementara yang lain terluka parah dan dibawa ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah di Klang.

    Dalam insiden terkait, tiga orang yang diyakini warga negara Indonesia juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang akibat luka tembak. Ketiganya dilaporkan dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat pada 24 Januari.

    Pihak berwenang saat ini masih mengejar seorang warga negara Indonesia lain yang diyakini terlibat dalam insiden tersebut. Polisi juga mencari orang-orang lain yang diduga terkait insiden itu berdasarkan pernyataan saksi dan ukuran perahu yang terlibat.

    Hussein juga mengatakan 14 saksi dari MMEA telah diperiksa dan beberapa kemungkinan akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengklasifikasikan insiden penembakan di perairan lepas Pantai Morib sebagai percobaan pembunuhan.

    “Petugas yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk mereka yang melepaskan tembakan juga akan dipanggil,” ujarnya.

    Pemerintah Indonesia Desak Malaysia Serius Tangani Kasus

    Indonesia telah mendesak otoritas Malaysia melakukan investigasi serius atas kasus ini. Pihak Kedubes RI di Kuala Lumpur sudah berkomunikasi dengan dua WNI korban penembakan aparat Malaysia. Keduanya mengaku tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian.

    Kedua WNI itu, yakni HA dan MZ, berasal dari Riau. Keduanya kini dalam perawatan dengan kondisi stabil sehingga bisa memberikan keterangan.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia),” tulis Kemlu dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

    Presiden Prabowo Subianto juga sudah buka suara perihal kasus penembakan WNI oleh aparat APMM itu. Prabowo meminta kasus itu diinvestigasi.

    “Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

    Prabowo mengingatkan para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika terjadi hal yang melanggar aturan di negara tersebut.

    Dia meminta TKI tidak gampang dibohongi oleh sindikat penyelundup. Prabowo meminta semua pihak waspada.

    “Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak,” ujarnya.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tiongkok Dituding Usik Kedaulatan Myanmar Lewat Proposal Keamanan Gabungan – Halaman all

    Tiongkok Dituding Usik Kedaulatan Myanmar Lewat Proposal Keamanan Gabungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiongkok menghadapi masalah baru di Myanmar, yakni mencoba melindungi Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) di negara yang dilanda perang sipil antara junta militer dan sejumlah grup milisi etnis.

    Dikutip dari Mekong News, Minggu (2/2/2025), Tiongkok disebut berusaha memprakarsai perusahaan gabungan dengan Myanmar demi melindungi berbagai investasinya di sana, termasuk terkait BRI.

    Tiongkok mencoba menggalang kerja sama dengan junta militer dan juga menggandeng sejumlah besar kelompok etnis.

    Namun, usulan ini telah mendapat penolakan dari masyarakat Myanmar, yang menganggapnya sebagai bentuk intervensi Beijing terhadap kedaulatan negara.

    Mekong News menganalisis bahwa dukungan Tiongkok terhadap junta militer pascakudeta 2021 telah menjadi bumerang.

    Kini, rencana pembentukan perusahaan keamanan bersama itu semakin membuat rakyat Myanmar geram terhadap Beijing. 

    Perlawanan terhadap usulan Tiongkok dari kalangan rakyat biasa Myanmar makin menguat.

    Komentar daring atas usulan Tiongkok itu mengungkapkan kekhawatiran akan potensi kedatangan pasukan Tiongkok di Myanmar melalui perusahaan keamanan bersama.

    Bahkan, serangan granat terjadi saat otoritas Tiongkok menahan komandan pasukan pemberontak Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) Peng Daxun di Kunming, Tiongkok, Oktober 2024.

    Penahanan untuk menekan MNDAA agar mundur dari Lashio, yang berbatasan dengan provinsi Yunnan di Tiongkok dan jalur masuknya investasi Tiongkok ke Myanmar.

    Konsulat Tiongkok di kota Mandalay di Myanmar utara menjadi sasaran serangan granat.

    Perusahaan Keamanan Gabungan

    Di Kyauk Phyu di negara bagian Rakhine di pesisir barat Myanmar, tempat Tiongkok membangun pelabuhan, jalur kereta api, jaringan pipa minyak dan gas ganda untuk menghubungkan provinsi Yunnan di Tiongkok dengan pelabuhan tersebut.

    Bahkan sejumlah bank swasta melakukan mogok kerja berkepanjangan pada November lalu; yang mengakibatkan arus kas terhenti total. 

    Tentara Arakan, kelompok etnis bersenjata dan anggota Aliansi Tiga Persaudaraan, menguasai wilayah di sekitar Kyauk Phyu.

    “Perusahaan Keamanan Gabungan China-Myanmar dibentuk pada awal November untuk melindungi KEK Kyauk Phyu dan investasi serta proyek khusus China. Pasukan keamanan dan teknisi China merupakan bagian dari pasukan keamanan ini,” lapor media Mizzima News.

    Kelompok bersenjata telah menyita pabrik pengolahan nikel Tiongkok di wilayah Sagaing dan pabrik semen yang dibangun dengan bantuan Tiongkok di Mandalay.

    Pasukan junta militer yang menjaga stasiun lepas landas untuk jaringan pipa minyak dan gas menghadapi serangan yang sering terjadi.

    Usulan Tiongkok tersebut diutarakan pada Agustus 2024. Perusahaan Keamanan Gabungan ini jauh dari badan keamanan swasta konvensional yang mengatur perlindungan pabrik dan proyek, tetapi merupakan intervensi militer oleh Tiongkok melalui pintu belakang. 

    Tentara Tiongkok akan hadir di Myanmar bersama dengan senjata dan perlengkapan perang, yang mampu menghadapi kelompok milisi etnis; meskipun tanpa seragam Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.

    Hal tersebut bukan hanya dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Myanmar, tetapi masalah yang menjadi perhatian negara-negara tetangga seperti India, Bangladesh, dan Thailand. Ini akan menjadi kehadiran tentara Tiongkok di dekat perbatasan mereka. India sedang membangun Proyek Transportasi Multimoda Kaladan juga di negara bagian Rakhine tempat Tiongkok mengerahkan pasukannya.

    Dukungan Tiongkok untuk Junta Myanmar

    Junta militer telah membentuk komite kerja untuk menyiapkan Nota Kesepahaman untuk pendirian perusahaan keamanan tersebut.

     

    Jason Tower dari Institut Perdamaian Amerika Serikat telah dikutip di The Irrawaddy yang mengatakan Tiongkok menginginkan kendali penuh dan kemampuan untuk secara langsung mengamankan investasi geostrategisnya di Myanmar tanpa bergantung pada junta.

    “Apa yang diminta oleh Tiongkok tampaknya mirip dengan ‘pulau keamanan’ yang ingin mereka bangun di sekitar bendungan Myitsone pada tahun 2009 setelah pertikaian pecah terkait proyek pembangkit listrik tenaga air di negara bagian Kachin. Itu akan melibatkan keamanan Tiongkok yang secara langsung mengendalikan akses ke wilayah di sekitar proyek tersebut,” katanya.

    Konstitusi Myanmar tahun 2008 melarang pengerahan pasukan asing di wilayahnya. Pembingkaian inisiatif tersebut sebagai “perusahaan” Tiongkok dalam usaha patungan tidak lain hanyalah langkah cerdik untuk membungkam tuduhan intervensi militer asing.

    Dengan menyusun perusahaan tersebut sebagai perusahaan swasta dan sebagian milik Burma, Beijing dapat menyangkal keterlibatan langsungnya sementara dari balik tirai bambu mengarahkan pasukan keamanan untuk melaksanakan tujuan kebijakan luar negeri Tiongkok dari wilayah Burma.

    Beijing telah membantu pemerintahan junta militer yang represif dengan dukungan keuangan dan militer yang berkelanjutan, termasuk pengiriman senjata dan pesawat, tetapi sekarang tidak lagi yakin bahwa junta militer akan mampu melindungi investasi dan personelnya di Myanmar.

    Tiongkok sudah memiliki empat perusahaan keamanan swasta yang beroperasi di Myanmar, di wilayah-wilayah yang menjadi tempat Beijing memiliki kepentingan strategis dan ekonomi yang signifikan. Perusahaan-perusahaan keamanan ini terutama berfokus pada pengamanan proyek-proyek infrastruktur, personel Tiongkok, dan investasi-investasi yang terkait dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan.

    Namun, Perusahaan Keamanan Gabungan yang diusulkan akan menjadi usaha patungan dengan junta militer di Myanmar, yang akan memperkenalkan dinamika baru dalam keseluruhan rencana. Perusahaan ini akan memfasilitasi pengiriman dan penyaluran senjata ke junta militer.

    Kejutan yang Tak Diharapkan

    Dengan adanya kepentingan junta di dalamnya, perusahaan baru ini akan beroperasi dengan lebih sedikit batasan dan memiliki personel yang bersenjata lengkap di jajarannya. Perusahaan ini mungkin akan mengambil peran yang lebih militeristik dan bagian aktif dalam memerangi kekuatan-kekuatan pro-demokrasi.

    Dengan keserakahannya yang tak terpuaskan untuk menguasai dunia, Partai Komunis Tiongkok berinvestasi dalam proyek-proyek di negara-negara yang terganggu, di mana pemerintah tidak dapat mengatur perlindungan bagi mereka. Melalui Myanmar yang telah lama dilanda kerusuhan dan perang saudara, Beijing membangun Koridor Ekonomi Tiongkok Myanmar (CMEC) untuk mencapai perairan hangat Samudra Hindia. 

    CMEC mencakup jalan raya, zona ekonomi, jalur kereta api, serta jaringan pipa minyak dan gas yang menghubungkan Kunming di provinsi Yunnan, Tiongkok, dengan Kyauk Phyu di pantai barat Myanmar.

    Untuk melindungi investasi BRI-nya, Tiongkok berlari dengan kelinci dan berburu dengan anjing pemburu di Myanmar. Sejak kudeta tahun 2021, Beijing telah memperdalam keterlibatan dengan rezim militer. 

    Sebagian besar investasinya berlokasi di wilayah perbatasan Myanmar yang dikuasai oleh pasukan kelompok etnis, Tiongkok juga secara berkala membantu kelompok pemberontak. Pada tahun 2023, kelompok pemberontak meluncurkan “Operasi 1027,” sebuah serangan gabungan, dengan restu dari Beijing.  Namun, Tiongkok tidak mampu untuk merusak hubungan dengan junta militer yang masih menguasai wilayah inti Myanmar.

    Kudeta pada 2021 menjadi kejutan yang tidak diharapkan bagi Tiongkok karena Myanmar dilanda kekacauan di saat Beijing berencana memperluas investasi BRI di sana. Kini, rencana Tiongkok untuk melakukan intervensi bersenjata akan semakin menjerat mereka dalam perang saudara yang berkepanjangan di Myanmar, di mana proyek dan perusahaan Tiongkok langsung diserang tak lama setelah kudeta.

    SUMBER

  • Netanyahu dan Trump akan Bahas Gencatan Senjata di Gedung Putih – Halaman all

    Netanyahu dan Trump akan Bahas Gencatan Senjata di Gedung Putih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan untuk mengunjungi Amerika Serikat dan bertemu dengan Presiden Donald Trump pada 4 Februari 2025.

    Pertemuan ini akan membahas berbagai isu penting, termasuk perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas serta situasi di Gaza.

    Fokus Pertemuan

    Menurut laporan dari kantor Netanyahu, diskusi akan mencakup beberapa topik krusial. “Kami akan membahas gencatan senjata, tantangan yang ditimbulkan oleh Iran, serta isu-isu utama lainnya terkait keamanan dan politik internasional,” ungkap pejabat tersebut.

    Pembebasan Sandera

    Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai pembebasan sandera.

    Israel dan Hamas telah sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan, di mana Israel telah membebaskan hampir 300 tahanan Palestina.

    Di sisi lain, Hamas berjanji untuk membebaskan total 33 sandera, termasuk tujuh wanita Israel yang sudah dibebaskan.

    Namun, juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, mengonfirmasi bahwa 25 sandera masih hidup, sementara delapan lainnya telah dibunuh oleh Hamas.

    Gencatan Senjata dan Pencabutan Pembatasan

    Kesepakatan gencatan senjata yang sedang dibahas juga mencakup pencabutan pembatasan perjalanan di Gaza utara.

    Pembatasan ini biasanya diterapkan sebagai bagian dari blokade untuk mengontrol wilayah.

    Pencabutan tersebut diharapkan dapat menciptakan keadaan yang lebih stabil dan memungkinkan penduduk Gaza utara untuk bergerak bebas kembali ke rumah mereka setelah pertempuran.

    Pihak berwenang di Gaza utara melaporkan bahwa lebih dari 300.000 penduduk telah kembali ke daerah tersebut.

    Rencana Trump untuk Gaza

    Pertemuan ini berlangsung setelah Trump mengungkapkan rencananya untuk Gaza, termasuk gagasan untuk memindahkan ratusan ribu warga Palestina ke negara-negara tetangga.

    Rencana ini mendapat penolakan tegas dari negara-negara Arab, yang mengkritik gagasan tersebut dalam pernyataan bersama baru-baru ini.

    Dengan pertemuan ini, Netanyahu menjadi pemimpin dunia pertama yang melakukan pertemuan resmi dengan Trump sejak pelantikan presiden pada 20 Januari lalu.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Netanyahu dan Trump akan Bahas Gencatan Senjata di Gedung Putih – Halaman all

    PM Benjamin Netanyahu Resmi Lantik Eyal Zamir Sebagai Kepala Staf Militer Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, resmi menunjuk Mayor Jenderal Purn Eyal Zamir sebagai Kepala Staf Militer yang baru, menggantikan Letnan Jenderal Herzi Halevi yang mengundurkan diri pada 21 Januari 2025.

    Penunjukan ini diumumkan oleh kantor Netanyahu melalui sebuah pernyataan.

    Eyal Zamir, yang berusia 59 tahun, adalah perwira tinggi dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di militer Israel.

    Sebelum penunjukannya, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Keamanan Israel sejak tahun 2023.

    Zamir sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Militer hingga tahun 2021 dan dikenal karena perannya dalam mengawasi operasi militer yang berfokus pada penghentian terowongan yang menghubungkan Jalur Gaza dengan wilayah Israel.

    Herzi Halevi mengundurkan diri setelah mengakui tanggung jawab atas kegagalan militer dalam Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Keputusan ini memicu perubahan signifikan dalam jajaran kepemimpinan militer Israel, termasuk pengunduran diri Mayor Jenderal Yaron Finkelman yang menjabat sebagai Kepala Komando Selatan.

    Reaksi Terhadap Penunjukan Zamir

    Penunjukan Eyal Zamir disambut baik oleh berbagai kalangan politik dan militer di Israel.

    Pemimpin Oposisi Yair Lapid menilai Zamir sebagai sosok yang tepat untuk jabatan tersebut, menggarisbawahi pengalaman dan kepemimpinannya.

    Yair Golan, Ketua Partai Demokrat, juga memuji Zamir sebagai perwira berbakat yang diharapkan dapat memimpin upaya membangun kembali militer Israel dan melindunginya dari intervensi politik yang berbahaya.

    Sementara itu, Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, MK Yuli Edelstein, menyatakan bahwa Zamir menjabat pada masa yang menegangkan dan memiliki tugas bersejarah untuk membentuk masa depan militer Israel.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 6 Warga AS Dibebaskan Venezuela Usai Utusan Trump Temui Maduro

    6 Warga AS Dibebaskan Venezuela Usai Utusan Trump Temui Maduro

    Caracas

    Venezuela membebaskan enam warga Amerika Serikat (AS) yang ditahan. Pembebasan dilakukan usai utusan Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

    Dilansir CNN, Minggu (2/2/2025), pertemuan di Caracas itu merupakan momen penting karena Washington selama ini tidak secara resmi mengakui kepresidenan Maduro. Maduro telah dituduh oleh para pemimpin oposisi di Venezuela melakukan kecurangan dalam pemilu tahun lalu.

    Para pejabat AS belum memberikan rincian tentang enam tahanan yang dibebaskan, tetapi utusan Trump untuk misi khusus Richard Grenell mengunggah foto dirinya bersama para pria di dalam pesawat di X.

    “Saya baru saja diberi tahu bahwa kami akan membawa pulang enam sandera dari Venezuela. Terima kasih kepada Ric Grenell dan seluruh staf saya. Kerja yang hebat!” tulis Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social.

    Foto Grenell menunjukkan empat warga Amerika yang dibebaskan mengenakan pakaian biru muda yang biasa dikenakan oleh orang-orang yang ditahan di sistem penjara Venezuela.

    “Kami akan segera pulang bersama enam warga Amerika ini. Mereka baru saja berbicara dengan Presiden Trump, dan mereka tidak bisa berhenti berterima kasih kepadanya,” tulis Grenell dalam unggahannya.

    Kemenangan Maduro untuk masa jabatan ketiga telah ditentang oleh oposisi negara itu. Oposisi telah menerbitkan ribuan penghitungan suara yang menunjukkan kandidat mereka, Edmundo Gonzalez, memenangkan pemilu pada Juli 2024. Mereka didukung oleh pengamat independen seperti Carter Center dan Misi Pemilu Kolombia.

    Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan AS tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela. AS telah memberlakukan serangkaian sanksi atau pembatasan visa pada pejabat yang berpihak pada Maduro.

    Washington sendiri tidak memiliki perwakilan diplomatik di Venezuela. Pada September lalu, AS juga menyita pesawat Maduro.

    Pembebasan tahanan pada Jumat (31/1) terjadi setelah pertemuan antara Grenell dan Maduro yang diyakini membahas deportasi warga negara Venezuela dari AS. Trump telah memprioritaskan janji kampanyenya untuk deportasi massal, tetapi Maduro telah menolak untuk menerima kembali warga negara Venezuela dan AS secara umum tidak dapat memulangkan warga Venezuela karena hubungan yang dingin.

    Gonzalez, yang diakui AS sebagai presiden terpilih Venezuela dan menghadiri pelantikan Trump, telah memperingatkan Gedung Putih agar tidak membuat kesepakatan dengan Maduro terkait penerbangan deportasi. Trump juga sempat ditanya apakah utusannya yang berfoto bersama Maduro akan memberikan legitimasi kepada pemimpin Venezuela tersebut.

    Trump hanya menyebut dirinya ingin melakukan sesuatu dengan Venezuela. Namun, dia mencatat dirinya sebagai ‘penentang besar Venezuela dan Maduro’.

    “Mereka tidak memperlakukan kami dengan baik, tetapi mereka memperlakukan, yang lebih penting, rakyat Venezuela, dengan sangat buruk,” katanya.

    Maduro mengatakan dalam pidato tahunannya di hadapan pengadilan pada Jumat malam bahwa pertemuan dengan Grenell telah menghasilkan beberapa kesepakatan awal. Dia juga menantikan kesepakatan baru untuk kebaikan kedua negara dan kawasan.

    “Presiden Donald Trump, kami telah membuat langkah pertama, mudah-mudahan ini dapat terus berlanjut,” kata Maduro.

    Pemerintah Venezuela menyebut Maduro dan Grenell juga membahas isu migrasi dan sanksi. Di bawah Maduro – yang menjabat sejak 2013 – Venezuela yang kaya minyak telah jatuh ke dalam krisis ekonomi dan politik mendalam, yang dicengkeram oleh hiperinflasi. Jutaan orang telah meninggalkan negara itu dalam ketakutan dan keputusasaan.

    Kemlu AS menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Venezuela, dengan peringatan bahwa ‘ada risiko tinggi penahanan yang salah terhadap warga negara AS’.

    Pada bulan Agustus tahun lalu, badan intelijen Venezuela SEBIN menahan seorang pelaut Angkatan Laut AS. Sembilan warga AS telah dibawa pulang dari Venezuela oleh pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden pada tahun 2022 setelah lima tahun ditahan di negara itu.

    Pada bulan Desember 2023, AS telah mengamankan pembebasan enam warganya yang ditahan secara salah dan empat warga AS lain yang ditahan di Venezuela.

    Tonton juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tubuh Warga Palestina yang Dibebaskan Israel Dipenuhi Bekas Penyiksaan

    Tubuh Warga Palestina yang Dibebaskan Israel Dipenuhi Bekas Penyiksaan

    Gaza

    Puluhan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel menunjukkan tanda-tanda bekas penyiksaan dan kelaparan. Mereka yang dibebaskan Israel itu terlihat mengalami memar, patah tulang, tubuh berkudis dan menunjukkan tanda-tanda kelaparan.

    Dilansir Al-Jazeera, Minggu (2/2/2025), sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, 183 warga Palestina dibebaskan dari penjara Israel pada Sabtu kemarin. Mereka terlihat keluar dengan mengenakan pakaian tahanan abu-abu yang bernoda dan menunjukkan tanda-tanda penahanan selama bertahun-tahun.

    Beberapa dari mereka tampak lelah dan lemah saat berjalan kaki singkat dari bus ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis, Gaza, sebelum disambut oleh kerumunan dan dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.

    “Setiap kali tahanan dibebaskan, kami menemukan tubuh tahanan yang mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan terhadap mereka, termasuk penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah 7 Oktober, kejahatan kelaparan, kejahatan medis sistematis, dan infeksi sejumlah dari mereka dengan kudis, di samping pemukulan parah yang dialami para tahanan sebelum dibebaskan, yang berlanjut selama berhari-hari menurut banyak kesaksian mereka, dan yang dalam beberapa kasus menyebabkan patah tulang rusuk,” kata kelompok Masyarakat Tahanan Palestina dalam sebuah pernyataan.

    Organisasi itu mengecam kekerasan yang terjadi di tahanan Israel terhadap warga Palestina. Mereka juga menyebut ada ancaman yang dari Israel terhadap warga Palestina yang dibebaskan.

    “Perkumpulan Tahanan menegaskan kembali bahwa praktik pendudukan mengorganisir terorisme terhadap tahanan yang dibebaskan dan keluarga mereka, melalui beberapa metode yang telah dipantau, yang paling menonjol di antaranya adalah pemukulan parah yang dialami tahanan yang dibebaskan, dan ancaman yang mencapai titik pembunuhan jika ada pesta penyambutan yang diselenggarakan atau jika keluarga menunjukkan tanda-tanda penyambutan,” ujar mereka.

    Salah satu warga Palestina yang dibebaskan mengatakan dirinya dan tahanan asal Palestina mengalami penyiksaan paling brutal selama 15 bulan terakhir. Dia menyebut Israel memperlakukan mereka dengan cara yang tidak manusiawi.

    “Mereka memperlakukan hewan lebih baik daripada kami,” ujarnya.

    Staf Palang Merah juga menyatakan kemarahan terhadap cara penjara Israel menangani para tahanan yang dibebaskan dari Penjara Ketziot pada hari Sabtu. Menurut keterangan mereka, para tahanan Palestina dibebaskan dengan tangan diborgol di atas kepala dan diikat dengan pita bertuliskan ‘Orang-orang abadi tidak akan pernah lupa’.

    Hamas juga mengutuk penganiayaan dan penyiksaan para tahanan asal Palestina. Hamas juga menyebut sayap bersenjatanya, Brigade Qassam, tidak pernah gagal menyediakan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi tawanan asal Israel meskipun kondisi di Gaza buruk, termasuk pengeboman dan serangan gencar Israel yang menewaskan lebih dari 47.000 orang di daerah kantong itu sejak Oktober 2023.

    “Kondisi fisik dan psikologis yang baik dari tawanan musuh membuktikan nilai-nilai perlawanan kami dan komitmen moralnya terhadap para tawanan, sementara pendudukan kriminal melakukan pelanggaran paling kejam terhadap tawanan kami di penjara,” kata Hamas.

    Sumber Al-Jazeera menyebut seorang warga Palestina, Hussam Shahin, akan dipindahkan ke rumah sakit setelah menjalani operasi tanpa anestesi saat di penjara. Berdasarkan ketentuan kesepakatan gencatan senjata, 33 tawanan yang ditahan Hamas di Gaza akan dibebaskan dalam enam minggu pertama gencatan senjata dengan imbalan ratusan warga Palestina, banyak di antaranya telah menjalani hukuman seumur hidup di Israel.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Banyak Korban, Pasukan Korut Ditarik dari Garis Depan Perang Rusia-Ukraina

    Banyak Korban, Pasukan Korut Ditarik dari Garis Depan Perang Rusia-Ukraina

    Kyiv

    Pasukan Korea Utara (Korut) dilaporkan tidak terlihat di garis depan di wilayah Kursk, Rusia, selama beberapa minggu. Pejabat militer Ukraina menyebut pasukan Korut banyak menjadi korban dalam perang di wilayah tersebut.

    “Kehadiran pasukan DPRK (nama resmi Korut) tidak terlihat selama sekitar tiga minggu, dan mereka mungkin terpaksa mundur setelah mengalami kerugian besar,” kata juru bicara Pasukan Operasi Khusus militer Ukraina, Kolonel Oleksandr Kindratenko, dilansir CNN, Minggu (2/2/2025).

    Penasihat presiden Ukraina Mykhailo Podolyak mengatakan ada laporan beberapa unit pasukan Korut telah ditarik mundur dari garis depan setelah mengalami kerugian yang signifikan. Sekitar 12.000 tentara Korut diyakini telah dikirim ke Rusia.

    Dari jumlah itu, sekitar 4.000 tentara dilaporkan telah tewas atau terluka. Pasukan Korut telah dikerahkan ke Kursk setidaknya sejak November 2024 untuk mengusir pasukan Ukraina di wilayah perbatasan selatan Rusia itu.

    “Kami masih berada di wilayah Kursk, pasukan Rusia tidak cukup kuat untuk mengusir kami,” kata Presiden Ukraina Zelensky minggu lalu dalam sebuah pidato di Davos, Swiss.

    Zelensky mencatat ada 60.000 tentara Rusia di Kursk dan 12.000 warga Korut. Zelensky juga mengatakan sepertiga dari pasukan Korut tersebut telah tewas.

    Pasukan Korut diduga melakukan taktik brutal dan hampir bunuh diri, yang dalam beberapa kasus telah meledakkan granat daripada ditangkap oleh pasukan Ukraina dan telah menulis janji setia di medan perang kepada Pemimpin Tertinggi Korut, Kim Jong Un. Seorang komandan resimen Pasukan Operasi Khusus ke-6, yang tidak ingin menyebutkan namanya karena alasan keamanan, mengatakan kepada CNN meskipun tentara Korut semuanya adalah pejuang muda, terlatih, dan tangguh mereka tidak akan pernah menghadapi pesawat nirawak dalam pertempuran.

    “Mereka siap menghadapi kenyataan perang pada tahun 1980,” katanya.

    Prajurit batalion lainnya mengatakan kepada CNN bahwa Korut telah menunjukkan keahlian menembak yang baik saat menembak jatuh pesawat nirawak dari jarak sekitar 100 meter. Hal itu menunjukkan pelatihan tingkat tinggi di Korea Utara.

    Namun, Rusia tampaknya menggunakan pasukan tersebut sebagai prajurit infanteri. Rusia dilaporkan menggunakan mereka untuk melakukan serangan darat massal meskipun mengalami kerugian besar di Kursk.

    Institut Studi Perang (ISW) yang berbasis di Amerika Serikat menyebut Ukraina baru-baru ini membuat kemajuan di Kursk. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan awal minggu ini pasukannya merebut kembali desa Nikolayevo-Daryino di wilayah Kursk yang terletak di perbatasan Rusia-Ukraina.

    Baik Moskow maupun Pyongyang belum secara resmi mengakui keberadaan pasukan Korea Utara di Rusia. Tahun lalu, beberapa bulan sebelum pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani pakta pertahanan penting dan berjanji untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk memberikan bantuan militer segera jika pihak lain diserang.

    Pakta tersebut merupakan perjanjian paling signifikan yang ditandatangani oleh Rusia dan Korea Utara dalam beberapa dekade dan telah dipandang sebagai semacam kebangkitan kembali janji pertahanan bersama era Perang Dingin 1961.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Netanyahu Tunjuk Eks Jenderal Eyal Zamir Jadi Kepala Staf Militer Baru Israel, Gantikan Herzi Halevi – Halaman all

    Netanyahu Tunjuk Eks Jenderal Eyal Zamir Jadi Kepala Staf Militer Baru Israel, Gantikan Herzi Halevi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengumumkan penunjukan Mayor Jenderal (Purn.) Eyal Zamir sebagai kepala staf militer Israel yang baru pada Sabtu (1/2/2025).

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz telah sepakat malam ini mengenai pengangkatan Mayor Jenderal (Purn.) Eyal Zamir sebagai kepala staf militer Israel berikutnya,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, dikutip dari Al Mayadeen.

    Pengangkatan ini terjadi setelah pengunduran diri Letnan Jenderal Herzi Halevi pada 21 Januari 2025.

    Zamir, yang berusia 59 tahun, merupakan pensiunan perwira tinggi dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di militer Israel. 

    Sebelum penunjukannya, Zamir menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Keamanan Israel sejak 2023. 

    Ia menggantikan Halevi yang mengundurkan diri setelah mengakui tanggung jawab atas kegagalan militer tersebut.

    Zamir sebelumnya memegang posisi Wakil Kepala Staf Militer hingga 2021.

    Ia juga menjabat sebagai Komandan Komando Selatan Angkatan Darat, yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap Gaza. 

    Zamir dikenal karena mengawasi operasi militer yang berfokus pada penghentian terowongan yang menghubungkan Jalur Gaza dengan wilayah Israel.

    Reaksi Pejabat Israel Terhadap Pengangkatan Zamir

    Penunjukan Eyal Zamir mendapat sambutan dari berbagai kalangan politik dan militer Israel.

    Pemimpin Oposisi Yair Lapid menyatakan bahwa Zamir adalah “orang yang tepat untuk jabatan tersebut,” menggarisbawahi pengalaman dan kepemimpinannya dalam dunia militer. 

    Yair Golan, ketua Partai Demokrat, juga memuji Zamir sebagai “perwira berbakat” yang akan memimpin upaya membangun kembali militer Israel dan melindunginya dari intervensi politik yang berbahaya.

    Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, MK Yuli Edelstein menyebut Zamir menjabat pada “masa yang menegangkan dan menentukan,” dengan tugas bersejarah untuk membentuk masa depan militer Israel. 

    Sebagai informasi, ditunjukka Zamir sebagai kepala staf militer Israel yang baru adalah menggantikan tugas Halevi sebelumnya.

    Keputusan Halevi yang mengundurkan diri pada Januari 2025 memicu serangkaian perubahan besar dalam jajaran kepemimpinan militer Israel. 

    Halevi mengundurkan diri setelah mengakui kegagalan dalam menghadapi Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Tak lama setelah Halevi, Mayor Jenderal Yaron Finkelman, yang menjabat sebagai kepala Komando Selatan selama perang, juga mengundurkan diri dengan alasan terkait kekurangan sumber daya militer pada tahun 2023.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel