Jenis Media: Internasional

AS Mulai Terbangkan Imigran Ilegal ke Kamp Guantanamo

Washington DC –

Penerbangan pertama yang membawa imigran asing dari Amerika Serikat ke Teluk Guantanamo “sudah berlangsung” pada hari Selasa (4/2), menurut pernyataan Gedung Putih. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi Presiden Donald Trump untuk mengurangi arus migrasi.

Pesawat dilaporkan membawa sekitar sepuluh orang migran, seorang pejabat keamanan mengatakan kepada kantor berita Reuters. Mereka adalah kelompok pertama dari sekitar 5.000 warga asing yang menurut Pentagon akan dideportasi dalam waktu dekat.

Tidak jarang, pemerintah menggunakan pesawat militer untuk mendeportasi migran ke Guatemala, Peru, Honduras, dan India. Trump telah menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk memperluas fasilitas kamp penahanan di Guantanamo agar bisa menampung lebih dari 30.000 migran.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menegaskan rencana menahan migran ilegal di Kamp Guantanamo bukan tanpa batas waktu, dan bahwa pemerintah akan mematuhi hukum AS.

Kenapa Kamp Guantanamo?

Teluk Guantanamo sejatinya adalah pangkalan angkatan laut AS di Kuba. Secara umum, ia dikenal sebagai kamp tahanan teroris yang mengurung jihadis dari seluruh dunia, tanpa proses pengadilan atau batas waktu penahanan. Kamp tersebut didirikan tahun 2002, sebagai buntut serangan teror 11 September 2001 di New York, AS.

Namun, Guantanamo juga menampung fasilitas terpisah yang selama beberapa dekade digunakan untuk menahan warga Haiti dan Kuba yang berusaha menyeberang ke AS melalui jalur laut.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang pernah ditugaskan di Teluk Guantanamo saat aktif di militer, menyebutnya sebagai “tempat yang sempurna” untuk menampung para migran.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Namun, Amy Fischer, Direktur Program Hak Pengungsi dan Migran di Amnesty International USA, mengecam penggunaan Guantanamo untuk menampung para migran sebagai “perilaku kejam.”

“Kebijakan ini akan memutus akses para migran kepada pengacara, keluarga, dan dukungan sosial, serta melemparkan mereka ke dalam lubang hitam sehingga pemerintah AS dapat terus melanggar hak mereka tanpa diketahui,” katanya.

Ekspansi fasilitas penahanan di Guantanamo

Pemerintah AS sejak lama menahan para migran yang tertangkap di laut di Teluk Guantanamo. Trump menjadi presiden pertama yang menerbangkan para migran dari AS ke pangkalan tersebut.

Menurut Komando Selatan militer AS, sekitar 300 serdadu saat ini ditempatkan di Guantanamo untuk mendukung “operasi penahanan imigran ilegal,” sementara pasukan tambahan telah tiba dalam beberapa hari terakhir.

Pemerintahan Trump belum mengatakan berapa biaya yang diperlukan untuk memperluas fasilitas Guantanamo. Biaya penerbangan deportasi saja ditaksir tinggi. Reuters melaporkan bahwa penerbangan deportasi ke Guatemala minggu lalu kemungkinan menelan biaya setidaknya USD 4.675 atau sekitar Rp 76 juta per orang.

Dalam sebuah memo kepada menteri pertahanan dan menteri keamanan dalam negeri pada 29 Januari silam, Trump meminta penambahan kapasitas “untuk menahan imigran kriminal yang memiliki prioritas tinggi dan berada secara ilegal di Amerika Serikat.”

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

Lihat juga video: Dihantui Kebijakan Baru, Ribuan Imigran Bertaruh Nyawa Masuk AS

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 09:33
Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, mendapat banyak kecaman dari sejumlah pihak termasuk para sekutu Amerika.

Dalam keterangan resminya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, AS akan mengambil alih Jalur Gaza, sementara orang-orang Palestina yang tinggal di sana harus pergi.

Menurut Trump, Gaza telah lama dianggap sebagai “zona kehancuran” (demolition site) yang perlu dibangun kembali dari nol.

Alasan tersebut yang mendorong ambisi Trump untuk mengubah wilayah itu menjadi Riviera-nya Timur Tengah.

Riviera sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ikonik di Italia, terkenal dengan pantai-pantainya yang eksotis, desa-desa berwarna-warni di tebing, serta kaya sejarah dan kuliner khas.

Trump mengungkapkan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza, menguasainya, membersihkannya dari sisa-sisa perang, termasuk bom yang belum meledak.

Setelah itu Trump akan mengembangkannya secara ekonomi, Trump tampaknya ingin agar Gaza bisa mengalami transformasi serupa layaknya seperti Riviera ala Italia.

“AS akan mengambil alih Jalur Gaza, membersihkannya dari senjata berbahaya, mengembangkan ekonomi di sana, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump.

Namun usulan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka dengan tegas mengecam gagasan mendeportasi orang-orang dari Gaza, menilai tindakan Trump sebagai pelanggaran internasional.

“Sekretaris Jenderal akan mengatakan bahwa dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting bagi kita untuk tetap setia pada dasar hukum internasional,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dikutip dari Al Jazeera.

“Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis. Dan, tentu saja, ia akan menegaskan kembali solusi dua negara,” imbuhnya.

Kecaman Serupa juga turut dilontarkan para pejabat dunia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk lain dari “cancel culture” yang dilakukan oleh Barat.

Berikut daftar pemimpin dunia yang kecam usulan Trump relokasi warga dan kuasai Gaza.

Arab Saudi

Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa mereka menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka.

Hal itu juga diungkap Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang menegaskan posisi kerajaan dengan ‘jelas dan eksplisit’ yang tidak dapat ditafsirkan dalam kondisi apapun.

OKI

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait seruannya untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, OKI menilai hal ini berkontribusi pada konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial dan perampasan tanah Palestina dengan paksa, merupakan pelanggaran hukum internasional.

CAIR

Kelompok advokasi Muslim AS (CAIR) mengatakan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan milik Amerika Serikat, dan seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sama sekali tidak dapat diterima

“Jika suatu saat nanti rakyat Palestina diusir secara paksa dari Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan memicu konflik yang meluas, mengakhiri hukum internasional, dan menghancurkan sisa-sisa citra dan kedudukan bangsa kita di mata internasional,” ujar Dewan Hubungan Amerika-Islam.

Yordania

Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan pemukiman [Israel], dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina.

Inggris

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa solusi yang harus dicapai adalah dua negara.

Warga Palestina harus dapat hidup dan berkembang di tanah mereka sendiri, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.”

“Kami selalu yakin bahwa kami harus melihat dua negara. Kami harus melihat warga Palestina hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza dan Tepi Barat.” ujar Lammy.

Brazil

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan usulan Trump “tidak masuk akal”.

“Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia mana pun. Orang Palestina adalah orang-orang yang harus mengurus Gaza,” kata Lula.

Australia

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintah terus mendukung solusi dua negara “di mana baik warga Israel maupun Palestina dapat hidup dalam damai dan aman”.

“Kami mendukung gencatan senjata, kami mendukung pembebasan sandera, dan kami mendukung masuknya bantuan ke Gaza,” katanya.

Irlandia

“Arah perjalanan di sini sangat jelas: Kita memerlukan solusi dua negara dan rakyat Palestina serta rakyat Israel sama-sama memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan aman di negara masing-masing, dan di situlah fokusnya harus diarahkan,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris.

“Setiap gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke tempat lain akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.” imbuhnya.

Jerman

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah milik warga Palestina dan pengusiran mereka tidak dapat diterima serta bertentangan dengan hukum internasional.

“Itu juga akan menyebabkan penderitaan dan kebencian baru… Tidak boleh ada solusi yang dipaksakan tanpa melibatkan warga Palestina.”

Prancis

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Christophe Lemoine menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk pemindahan paksa penduduk Palestina dari Gaza.

Sekutu AS ini menilai tindakan Trump akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah warga Palestina, serta hambatan besar bagi solusi dua negara dan faktor destabilisasi utama bagi mitra dekat kami seperti Mesir dan Yordania, serta seluruh Kawasan.

Spanyol

Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dengan sangat jelas menyatakan Gaza adalah tanah warga Palestina Gaza, dan mereka harus tetap tinggal di sana.

“Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan yang didukung Spanyol, dan harus hidup berdampingan dengan menjamin kemakmuran serta keamanan negara Israel.” tegas Albares

Mesir

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati berdiskusi dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengenai pentingnya melanjutkan proyek pemulihan di Gaza tanpa mengusir penduduknya dari wilayah tersebut.

Rusia

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini bahwa penyelesaian konflik di Timur Tengah hanya dapat terjadi berdasarkan solusi dua negara.

“Ini adalah prinsip yang tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, didukung oleh sebagian besar negara yang terlibat dalam permasalahan ini. Kami berpegang pada prinsip ini, mendukungnya, dan meyakini bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang mungkin,” kata Peskov.

China

Kementerian Luar Negeri China berharap semua pihak menjadikan gencatan senjata dan tata kelola pasca-konflik sebagai kesempatan untuk mengembalikan masalah Palestina ke jalur penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara.”

Turki

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengecam Komentar Presiden AS Donald Trump mengenai rencana mengambil alih Gaza adalah “tidak dapat diterima”.

Ia menegaskan bahwa segala rencana yang mengabaikan keberadaan warga Palestina hanya akan memperburuk konflik.

Iran

Pejabat senior Iran tidak setuju dengan segala bentuk pemindahan warga Palestina dan telah menyampaikan sikap ini melalui berbagai saluran diplomatik.

(Tribunnews.com / Namira)

06/02/2025 09:13
Ratusan WN India Dideportasi dari AS

Jakarta –

Setidaknya ada 104 warga negara India dideportasi dari Amerika Serikat (AS) menggunakan pesawat militer AS. Langkah ini dilakukan menyusul kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait pembatasan migrasi.

Dilansir CNN, Kamis (6/2/2025), pesawat C-17 milik militer AS itu membawa migran terutama dari negara bagian Gujarat, Maharashtra dan Punjab di India. Pejabat Punjab mengatakan pesawat itu mendarat pada Rabu (5/2) sore waktu setempat di kota barat laut Amritsar

Setibanya di India, para WN migran itu mengatakan mereka dipulangkan secara mendadak. Padahal, katanya, untuk sampai di AS saja mereka menghadapi sejumlah kesulitan.

Seorang warga bernama Manriasat Singh, sepupu dari Akashdeep Singh yang berusia 23 tahun termasuk di antara mereka yang ikut dalam penerbangan deportasi tersebut, mengatakan kepada CNN bahwa Akashdeep “terdengar lemah” ketika dipulangkan mendadak.

Akashdeep berangkat ke AS tujuh bulan lalu, menghabiskan hampir USD 60 ribu untuk perjalanan yang diperoleh ayahnya dengan menjual dua pertiga tanah mereka, kata sepupunya kepada CNN.

Tak lama setelah kedatangan Akashdeep ke Amerika Serikat pada bulan Januari, dia ditahan dan dideportasi dari sana, kata sepupunya.

“Orang tuanya senang karena dia tidak menghabiskan sepuluh tahun penjara dan akan kembali. Setidaknya dia masih hidup,” tambah Manriasat.

Diketahui, dalam empat tahun terakhir jumlah warga negara India yang memasuki AS secara ilegal melonjak dari 8.027 pada tahun fiskal 2018 hingga 2019 menjadi 96.917 pada periode 2022 hingga 2023, menurut data pemerintah.

Mereka rata-rata kaum muda India yang mencari peluang kerja. Mantan pemimpin desa Punjab, Lakbhir Singh, mengenal salah satu warga negara India yang dideportasi.

Dia mengatakan “keluarga pria yang dipulangkan itu putus asa”. Keluarga tersebut telah menjual properti mereka dan menghabiskan ribuan dolar. “untuk mengirim putra mereka ke luar negeri dan anak tersebut kembali,” kata Lakbhir.

Dia mengatakan pengangguran mendorong generasi muda di daerahnya untuk hengkang. Meskipun pemerintah India telah mengumumkan niatnya untuk menerima kembali warga negaranya yang dideportasi, para pemimpin setempat menyerukan agar diambil langkah-langkah yang lebih besar untuk mengatasi masalah pengangguran ini.

(zap/yld)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 08:45
Trump Larang Transgender Ikut Kompetisi Olahraga Wanita

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengambil kebijakan eksekutif terkini mengenai transgender. Trump melarang wanita transgender berkompetisi dalam cabang olahraga wanita.

Kebijakan yang ditandatangani Trump itu berjudul ‘Jauhkan Pria dari Olahraga Wanita’. Kebijakan itu ditandatangani disaksikan puluhan wanita dan beberapa gadis muda berseragam atletik.

“Dengan kebijakan pemerintah ini, perang terhadap olahraga perempuan telah berakhir,” ucap Trump dilansir CNN, Kamis (6/2/2025).

Perintah tersebut memiliki dua cabang dan bersandar pada kepatuhan Title IX yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam program atau kegiatan pendidikan yang menerima dana dari pemerintah federal, serta keterlibatan pemerintah dengan sektor swasta.

Seorang pejabat sebelum Trump menandatangani kebijakan itu mengatakan tindakan yang diambil itu bersebrangan dengan Title IX yang disahkan di pemerintahan Joe Biden, yang menetapkan aturan bahwa sekolah melanggar Title IX ketika melarang siswa transgender berpartisipasi dalam tim olahraga.

“Jika Anda ingin menyelenggarakan olahraga bagi perempuan, jika Anda ingin memberikan peluang bagi perempuan, maka olahraga tersebut harus sama-sama aman, sama-sama adilnya, dan sama-sama mendapat peluang yang setara, dan itu berarti Anda akan melestarikan olahraga perempuan untuk perempuan,” kata pejabat itu di Gedung Putih.

Sekretaris Media Gedung Putih, Karoline Leavitt mengatakan Trump berharap komite olimpiade tidak lagi mengizinkan laki-laki berkompetisi dalam olahraga perempuan. Meski Trump tidak memiliki kewenangan hukum atas komite olimpiade, dia berharap kebijakannya ini diterapkan.

“Mengharapkan Komite Olimpiade dan NCAA tidak lagi mengizinkan laki-laki berkompetisi dalam olahraga perempuan,” kata Leavitt.

Dengan adanya kebijakan ini, Pejabat di Gedung Putih mengatakan Trump akan memanggil jaksa agung untuk mengesahkan aturan ini menjadi Undang-Undang sebagai bentuk melindungi olahraga wanita. Trump juga direncanakan bertemu dengan Gubernur Texas Greg Abbott yang pada tahun 2023 menandatangani Undang-Undang negara bagian yang melarang atlet trans dalam olahraga perguruan tinggi di negara bagiannya.

Tindakan eksekutif tersebut juga menyerukan peninjauan kembali kebijakan visa.

“Jika Anda datang ke negara ini dan Anda mengklaim bahwa Anda adalah seorang perempuan, namun Anda adalah laki-laki di sini untuk bersaing dengan perempuan, kami akan meninjaunya karena penipuan,” kata pejabat tersebut.

(zap/yld)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 08:18
5 Populer Internasional: Penguasa Gaza setelah Perang – Zelensky Minta Dikirimi Senjata Nuklir – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dalam 24 jam terakhir.

Presiden Ukraina meminta Barat untuk dikirimi senjata nuklir untuk menghentikan invasi Rusia.

Sementara itu, 45.000 tentara Ukraina tewas sejak dimulainya perang pada 2022 lalu.

Di tengah gencatan senjata Gaza, muncul pertanyaan siapa yang nantinya akan memimpin wilayah tersebut.

Berikut berita selengkapnya.

1. Zelensky Minta Barat Kirimi Ukraina Senjata Nuklir, Rusia: Dia Sudah Sinting

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan Barat untuk memberi Ukraina senjata nuklir agar bisa menghentikan invasi Rusia.

Jika Ukraina tidak diberi nuklir, sebagai gantinya, kata Zelensky, Ukraina harus cepat dijadikan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Pada hari Selasa, (4/2/2025), seorang jurnalis Inggris bernama Piers Morgan menerbitkan hasil wawancara dengan Zelensky.

Dalam wawancara itu Zelensky ditanya alasan Ukraina bersikeras meminta jadi anggota NATO dan menolak alternatif lain.

Dia berujar jika Ukraina dicegah bergabung dengan NATO, Ukraina punya hak untuk bertanya alasan Barat terus membela Ukraina selama invasi Rusia.

BACA SELENGKAPNYA >>>

2. 45.000 Tentara Ukraina Tewas Lawan Rusia, Zelensky Siap Negosiasi Damai dengan Putin

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan setidaknya 45.100 tentara Ukraina yang tewas.

Dan total 390.000 tentara Ukraina terluka dalam perang.

Zelensky menambahkan bahwa hampir setengah dari tentara Ukraina yang terluka kemudian kembali berperang di garis depan perang.

Ukraina mengklaim Rusia telah menderita setidaknya 842.390 korban dalam perang, angka ini belum dikonfirmasi Moskow.

BACA SELENGKAPNYA >>>

3. Kemarahan Elon Musk yang Memicu Keputusan Donald Trump Menutup USAID

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membubarkan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang sudah 64 tahun berdiri.

Pembubaran ini dilakukan Donald Trump setelah Elon Musk selaku Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah di kabinet baru Trump tak diberi akses masuk ke sistem USAID.

Elon Musk mencurigai lembaga amal itu menjalankan praktik penyalahgunaan anggaran, termasuk jaringan penipuan yang mengalihkan dana ke pihak yang tidak berhak.

Hal ini membuat Elon Musk murka, hingga menyebutnya sebagai “organisasi kriminal”, tak sampai di situ buntut pembatasan akses 60 pejabat tinggi USAID diberi sanksi cuti administratif.

BACA SELENGKAPNYA >>>

4. Hamas Kecam Pernyataan Trump soal Gaza: Resep untuk Kekacauan di Timur Tengah

Seorang pejabat senior Hamas mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (4/2/2025).

Bermula dari Trump yang mengatakan bahwa warga Palestina tidak ingin meninggalkan Gaza karena tidak memiliki alternatif.

Pernyataan Trump tersebut membuat seorang pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri geram.

Ia menyebut pernyataan Trump justru akan memicu ketegangan di Timur Tengah.

“Kami menganggapnya sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana,” kata Sami Abu Zuhri, dikutip dari Al-Arabiya.

BACA SELENGKAPNYA >>>

5. Siapa Penguasa Gaza Pascaperang? Hamas Butuh Bantuan, PA Cari Celah, Arab-Israel Menentukan

Selama hampir 16 bulan perang di Gaza, banyak politisi dan analis memperdebatkan proposal yang muncul soal siapa yang akan memerintah Jalur Gaza pasca-Perang.

Ulasan dari media Amerika Serikat (AS), The New York Times, Senin (3/2/2025) lantas menghadirkan empat analisis model pemerintahan Gaza pasca-perang tersebut.

Meski begitu, ulasan tersebut menyatakan, kalau “Belum ada arah yang jelas siapa yang akan memerintah Gaza selama pertempuran terus berlanjut.”

Pada fase saat ini, Gaza berada dalam situasi gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel.

BACA SELENGKAPNYA >>>

(Tribunnews.com)

06/02/2025 07:52
Dimakzulkan DPR, Siapa Sara Duterte? Anak Mantan Presiden Filipina yang Jadi Wapres, Miliki Banyak Skandal

PIKIRAN RAKYAT – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dimakzulkan oleh DPR pada hari Rabu, 5 Februari 2025, setelah lebih dari jumlah anggota legislatif yang dibutuhkan di mana banyak dari mereka adalah sekutu presiden yang berseteru dengannya, menandatangani petisi untuk mencopotnya dari jabatan.

Sekretaris Jenderal DPR Reginald Velasco mengatakan dalam rapat pleno majelis rendah Kongres bahwa sedikitnya 215 anggota parlemen telah menandatangani petisi untuk memakzulkan Duterte, lebih dari cukup bagi DPR yang berkuasa untuk memakzulkannya.

Dengan dukungan yang cukup dari anggota DPR, pengaduan pemakzulan diperintahkan untuk disampaikan ke Senat, yang akan berfungsi sebagai pengadilan pemakzulan yang akan mengadili wakil presiden, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte.

Wakil presiden, yang tidak segera bereaksi terhadap langkah DPR untuk memakzulkannya, dan ayahnya telah berselisih secara politik dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan kubunya, termasuk mayoritas legislator DPR.

Siapa Itu Sara Duterte?

Sara Zimmerman Duterte, yang dikenal sebagai Inday Sara, adalah wakil presiden Filipina ke-15 dan yang termuda yang terpilih untuk jabatan tersebut.

Lahir pada tanggal 31 Mei 1978, di Kota Davao, ia adalah putri dari mantan presiden Rodrigo Duterte dan mantan istrinya, Elizabeth Zimmerman. Ia menikah dengan pengacara Manases Reyes Carpio, dan memiliki tiga orang anak.

Duterte menyelesaikan gelar dalam terapi pernapasan di San Pedro College di Kota Davao sebelum ia menekuni hukum di San Beda College dan kemudian di San Sebastian College-Recoletos, keduanya di Manila. Ia lulus ujian advokat pada tahun 2005, dan memulai karier politiknya segera setelah itu.

Pada tahun 2007, ia terpilih sebagai wakil wali kota Kota Davao, bekerja bersama ayahnya, yang telah lama menjabat sebagai wali kota. Pada tahun 2010, ia menggantikan ayahnya, yang telah mencapai batas masa jabatannya sebagai wali kota, dan menjabat hingga tahun 2013, ketika Duterte yang lebih tua diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota lagi.

Masa jabatan pertamanya sebagai wali kota sangat diingat karena ia memukul seorang sheriff, yang sedang memberikan perintah pembongkaran terhadap para pemukim informal meskipun ia meminta perpanjangan batas waktu selama dua jam.

Setelah satu masa jabatan sebagai kepala eksekutif daerah, Sara Duterte berfokus pada praktik swasta sebagai pengacara, dan kemudian menjabat sebagai wali kota lagi dari tahun 2016 hingga 2022, saat ayahnya menjabat sebagai presiden Filipina.

Dalam survei menjelang tahun pemilihan 2022, ia merupakan calon presiden potensial yang disukai oleh sebagian besar pemilih, sehingga mengecewakan ayahnya ketika ia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dari mantan senator Ferdinand Marcos Jr.

Konflik dengan Presiden

Wakil presiden, yang dianggap sebagai calon presiden setelah masa jabatan Marcos berakhir pada tahun 2028, telah menghadapi setidaknya empat pengaduan pemakzulan oleh beberapa legislator dan kelompok aktivis sayap kiri atas berbagai isu.

Itu termasuk ancaman pembunuhan yang dibuatnya terhadap presiden, istrinya, dan Ketua DPR Martin Romualdez tahun lalu, penyimpangan dalam penggunaan dana intelijen kantornya, dan kegagalannya untuk melawan agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

Dalam pengaduan pemakzulan terbaru, wakil presiden dituduh melanggar konstitusi, mengkhianati kepercayaan publik, korupsi, dan kejahatan tinggi lainnya, dan ditandatangani oleh 215 legislator yang akan dikirim ke Senat untuk diadili.

Upaya untuk memakzulkan wakil presiden mungkin terhambat oleh kurangnya waktu. Pemakzulan DPR dilakukan pada hari terakhir sidang kongres sebelum kampanye dimulai untuk pemilihan paruh waktu pada bulan Mei yang akan memilih legislator baru untuk DPR dan Senat. Sidang khusus dapat diadakan untuk memungkinkan Senat membawa Duterte ke pengadilan cepat.

Masalah hukum wakil presiden tersebut terungkap dengan latar belakang perseteruan politiknya yang semakin sengit dengan presiden dan sekutunya. Ia mengatakan dalam konferensi pers daring pada tanggal 23 November bahwa ia telah menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Marcos, istrinya, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika ia terbunuh, ancaman yang ia peringatkan bukanlah lelucon.

Dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak mengancamnya, tetapi menyatakan kekhawatirannya terhadap keselamatannya sendiri.

Skandal Sara Duterte

DPR telah menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana rahasia dan intelijen sebesar jutaan dollar yang diterima oleh kantor Duterte sebagai wakil presiden dan menteri pendidikan. Dia telah meninggalkan jabatan pendidikan tersebut setelah perbedaan politiknya dengan Marcos semakin dalam.

Dia menolak untuk menanggapi pertanyaan secara rinci dalam sidang yang disiarkan di televisi tahun lalu. Duterte juga memprotes dengan keras ketika kepala stafnya, Zuleika Lopez, diperintahkan ditahan sementara karena diduga menghalangi penyelidikan. Lopez telah dibebaskan dari tahanan rumah sakit.

Duterte menuduh Marcos, istrinya, dan Romualdez melakukan korupsi, kepemimpinan yang lemah, dan berupaya membungkamnya karena spekulasi bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028.

Tahun lalu, Biro Investigasi Nasional memanggil Duterte untuk menghadapi penyidik terkait ancamannya terhadap mereka.

Polisi, militer, dan penasihat keamanan nasional segera meningkatkan keamanan keluarga Marcos setelah ancaman tersebut.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

06/02/2025 07:22
Penembakan di Stasiun Brussels, Pelaku Kabur ke Terowongan Metro

Jakarta –

Penembakan terjadi di sekitar Stasiun Kereta Api Internasional Brussels Selatan, Belgia. Polisi memburu dua tersangka yang melarikan diri ke terowongan metro.

Berdasarkan laporan dari jaksa penuntut, seperti dilansir Reuters dan CNN, Kamis (6/2/2025), tidak ada yang terluka dalam penembakan tersebut yang terjadi sekitar pukul 06.00 (05.00 GMT) di stasiun metro Clemenceau di pusat kota Brussels. Jaksa juga tidak mengindikasi motif teroris dalam insiden tersebut.

Polisi melakukan perburuan di terowongan sistem metro usai dua pria membawa senapan kedapatan melarikan diri ke dalam stasiun Clemenceau.

Penembakan itu diduga terkait narkoba. Penembak sempat membidik satu orang namun meleset.

Dalam rekaman video, dua orang berjalan ke stasiun metro Clemenceau di pusat kota Brussels dan melepaskan tembakan dengan senjata.

Stasiun tersebut bersama dengan beberapa stasiun lain di sekitar stasiun ditutup selama berjam-jam setelah insiden tersebut.

Video lain menunjukkan sekelompok besar polisi bersenjata lengkap berkumpul di stasiun Clemenceau, saat pencarian besar-besaran terhadap para tersangka sedang berlangsung.

Insiden tersebut melumpuhkan lalu lintas di sistem metro yang banyak digunakan di Brussels, yang menjadi tempat banyak lembaga Uni Eropa dan markas besar NATO.

Pada pukul 2 siang (1300 GMT) seluruh sistem metro kota telah dibuka kembali, termasuk stasiun-stasiun di sekitar stasiun kereta api internasional Gare du Midi, titik kedatangan kereta Eurostar dari Paris dan London.

Lihat juga Video: Penembakan Massal Terjadi di Sekolah Swedia, 10 Orang Tewas

(taa/zap)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 07:15
Singgung soal Trauma, Qatar Sebut Terlalu Dini untuk Bahas Pengungsian Warga Palestina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Qatar, yang menjadi mediator utama dalam perundingan gencatan senjata Gaza, sedang sibuk dengan tahap kedua kesepakatan tersebut.

Qatar pun mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan masalah warga Palestina dan pengungsian.

Pernyataan Qatar tersebut setelah usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, agar AS mengambil alih kendali Jalur Gaza, menjadi sorotan.

Qatar mengatakan, warga Palestina saat ini masih mengalami trauma soal pengungsian.

“Kami tahu bahwa ada banyak trauma di pihak Palestina terkait pengungsian.”

“Namun, sekali lagi, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, karena kami tidak tahu bagaimana perang ini akan berakhir,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, kepada Fox News, Rabu (5/2/2025).

Penolakan Keras dari Presiden Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).

“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”

Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”

Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.

“Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.

Sementara itu, Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.

“Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.

“Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.

“Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.

Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.

“Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.

“Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.

Sebagai informasi, Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Selasa.

Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.

Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”

NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari akun resmi The White House di media sosial X, menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. (Akun The White House di X (@WhiteHouse))

Adapun perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.

PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.

Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

06/02/2025 06:43
Tambah Lagi Deretan Gebrakan Trump yang Bikin Geger Dunia

Jakarta –

Donald Trump langsung membuat sejumlah gebrakan usai terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Sederet gebrakan terbaru bahkan membuat geger dunia.

Sebagai informasi, beberapa gebrakan yang disampaikan Trump usai menjadi Presiden AS sempat menggegerkan dunia. Beberapa di antaranya yakni Trump memutuskan AS keluar dari WHO.

Selain itu, Trump juga mau merelokasi warga di Gaza. Kemudian, Trump juga memastikan AS keluar dari keanggotaan Paris Agreement.

Sederet keputusan itu lantas membuat geger dunia. Banyak negara yang bahkan tidak setuju dengan keputusan tersebut.

Tak berhenti sampai di situ, Trump juga kembali mengeluarkan gebrakan beberapa hari belakangan. Berikut ini gebrakan Trump yang lagi-lagi membuat geger dunia

Trump Umumkan AS Keluar Dewan HAM PBB

Foto: Getty Images via AFP/ANNA MONEYMAKER

Gebrakan terbaru Trump yakni mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat “perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara.”

“Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. “Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. … Mereka harus bertindak lebih baik,” cetusnya.

Ia mengatakan PBB perlu “bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan,” seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan “negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai.”

Trump Akan Ambil Alih Gaza

Foto: Getty Images via AFP/ANNA MONEYMAKER

Kemudian, Donald Trump juga mencetuskan keputusan lainnya. Dia mau relokasi warga Gaza secara permanen dalam gagasan kontroversial terbarunya, sembari menyebut “masalah Gaza tidak pernah selesai”.

Gagasan itu, seperti dilansir Politico dan Reuters, Rabu (5/2/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika Trump secara mengejutkan mengatakan AS akan menguasai Gaza untuk jangka panjang, mengembangkan daerah itu secara ekonomi, setelah penduduk Gaza direlokasi ke tempat lainnya.

Gagasan-gagasan Trump ini menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina.

Trump memperbarui seruannya kepada negara-negara Arab soal relokasi warga Palestina di Jalur Gaza ketika dia menyambut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2).

Tapi kali ini, Trump mengatakan dirinya akan mendukung relokasi atau permukiman kembali warga Gaza “secara permanen”. Hal ini melampaui gagasan sebelumnya yang telah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin negara Arab.

“Anda tidak bisa tinggal di Gaza sekarang, Anda memerlukan lokasi lainnya,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan.

“Permasalahan di Gaza tidak akan pernah selesai,” sebutnya.

“Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak tanah, dan membangun tempat yang sangat bagus, pasti akan ada banyak uang di area tersebut. Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang dilanda banyak kematian selama berpuluh-puluh tahun,” ucap Trump.

Halaman 2 dari 3

(maa/maa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 06:39
Pakar Tanggapi Keinginan Donald Trump untuk Ambil Alih Gaza, Tidak untuk Ditanggapi Serius?

PIKIRAN RAKYAT – Rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menempatkan Gaza di bawah pendudukan Amerika dan memindahkan dua juta penduduk Palestina telah menyenangkan kaum kanan Israel, membuat warga Palestina ngeri, mengejutkan sekutu Arab, dan membingungkan analis regional yang menganggapnya tidak dapat dilaksanakan.

Bagi sebagian pakar, gagasan itu terasa sangat tidak mungkin sehingga mereka bertanya-tanya apakah itu sekadar tawaran pembuka dalam putaran baru negosiasi mengenai masa depan Gaza.

Bagi kaum kanan Israel, rencana Trump mengurai ortodoksi yang tidak diinginkan selama puluhan tahun mengenai konflik Israel-Palestina, yang meningkatkan kemungkinan untuk meniadakan ancaman militan di Gaza tanpa perlu mendirikan negara Palestina.

Secara khusus, para pemimpin pemukim memujinya sebagai rute yang pada akhirnya dapat mereka gunakan untuk memukimkan Gaza dengan warga sipil Yahudi, keinginan yang telah lama ada.

Pembersihan Etnis Lebih Mengerikan

Bagi warga Palestina, usulan tersebut akan menjadi pembersihan etnis dalam skala yang lebih mengerikan daripada pemindahan paksa yang pernah mereka alami sejak 1948, ketika sekitar 800.000 orang Arab diusir atau dipaksa mengungsi selama perang yang terjadi di sekitar pembentukan negara Yahudi.

“Keterlaluan,” kata Prof. Mkhaimar Abusada, seorang analis politik Palestina dari Gaza yang mengungsi dari rumahnya selama perang.

“Warga Palestina lebih suka tinggal di tenda-tenda di samping rumah mereka yang hancur daripada pindah ke tempat lain,” tambahnya.

Sedangkan menurut Itamar Ben-Gvir, seorang anggota parlemen Israel sayap kanan dan pemimpin pemukim, dalam sebuah unggahan di media sosial menyebut hal itu sangat penting dan satu-satunya solusi untuk Gaza adalah mendorong migrasi warga Gaza.

“Lucu. Hal ini membuat pencaplokan Kanada dan pembelian Greenland tampak jauh lebih praktis dibandingkan dengan itu,” kata Alon Pinkas, seorang komentator politik dan mantan duta besar Israel.

Tidak untuk Ditanggapi Serius?

Namun, keanehan rencana tersebut justru mengisyaratkan kepada sebagian orang bahwa rencana tersebut tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah.

Sama seperti Trump yang sering melontarkan ancaman berani di tempat lain yang pada akhirnya tidak dilaksanakannya, beberapa pihak melihat langkahnya di Gaza sebagai taktik negosiasi yang bertujuan untuk memaksa Hamas dan para pemimpin Arab untuk berkompromi.

Di Gaza, Hamas belum setuju untuk menyerahkan kekuasaan sepenuhnya, posisi yang membuat pemerintah Israel cenderung tidak memperpanjang gencatan senjata. Di tempat lain di kawasan itu, Arab Saudi menolak untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, atau membantu pemerintahan Gaza pascaperang, kecuali Israel setuju untuk mendirikan negara Palestina.

Rencana maksimalis Trump mungkin merupakan upaya untuk membuat kedua belah pihak mengubah posisi mereka, menurut analis Israel dan Palestina.

Dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan kendalinya sendiri atas Gaza dan mempertahankan kehadiran Palestina di sana, Hamas mungkin akan memilih yang terakhir, menurut Michael Milshtein, seorang analis Israel untuk urusan Palestina.

Dan Arab Saudi didorong untuk melepaskan desakannya pada negara Palestina dan sebagai gantinya menerima kesepakatan yang melindungi hak Palestina untuk tetap tinggal di Gaza tetapi bukan hak mereka untuk berdaulat, menurut Profesor Abusada, ilmuwan politik Palestina.

Tanggapan Negara-negara Arab

Arab Saudi dengan cepat menolak rencana Trump pada hari Rabu, mengeluarkan pernyataan yang menggarisbawahi dukungannya terhadap negara Palestina. Namun, beberapa orang masih berpikir posisi Saudi dapat berubah.

Selama masa jabatan Trump sebelumnya, pada tahun 2020, Uni Emirat Arab membuat kompromi serupa ketika setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan penundaan aneksasi Israel atas Tepi Barat.

“Trump menunjukkan tekanan maksimum terhadap Hamas untuk menakut-nakuti mereka, jadi mereka membuat konsesi nyata,” kata Profesor Abusada.

“Saya juga berpikir dia menggunakan tekanan maksimum terhadap kawasan itu, jadi mereka akan menerima yang lebih sedikit sebagai imbalan untuk normalisasi dengan Israel. Persis seperti yang dilakukan U.A.E,” lanjutnya.

Sebaliknya, Trump telah memberi alasan bagi kubu kanan Israel untuk mendukung perpanjangan gencatan senjata, menurut analis Israel.

Selama lebih dari setahun, sekutu sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengancam akan membubarkan koalisinya jika perang berakhir dengan Hamas masih berkuasa. Sekarang, para garis keras itu memiliki jalan keluar, yakni janji dari sekutu terbesar Israel untuk mengosongkan Gaza dari warga Palestina di masa mendatang.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

06/02/2025 06:15