Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Netanyahu Puji Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Gagasan Luar Biasa! Netanyahu Puji Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Gagasan Luar Biasa!

    Netanyahu Puji Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Gagasan Luar Biasa! Netanyahu Puji Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Gagasan Luar Biasa!

    Washington DC –

    Saat dunia menolak, pujian dilontarkan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza setelah merelokasi warganya. Netanyahu mengatakan tidak ada yang salah dengan gagasan Trump tersebut.

    Pujian Netanyahu itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (6/2/2025), dilontarkan dalam wawancara dengan media terkemuka AS, Fox News, pada Rabu (5/2) waktu setempat.

    “Gagasan sebenarnya adalah mengizinkan warga Gaza yang ingin pergi untuk pergi. Maksud saya, apa yang salah dengan hal itu? Mereka bisa pergi, lalu mereka bisa kembali lagi, mereka bisa relokasi dan kembali lagi. Tapi Anda harus membangun kembali Gaza,” ucap Netanyahu dalam wawancara tersebut.

    “Itu adalah gagasan yang luar biasa dan saya pikir hal ini harus benar-benar diupayakan, dikaji, diupayakan dan dilakukan, karena menurut saya, hal ini akan menciptakan masa depan yang berbeda untuk semua orang,” ujarnya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

    Rencana kontroversial untuk mengambil alih Gaza itu diumumkan Trump dalam konferensi pers bersama dengan Netanyahu yang berkunjung ke Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat.

    Trump tidak hanya menyebut AS “akan mengambil alih” Jalur Gaza, tapi juga akan “memilikinya” dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina yang ada di sana ke negara-negara lainnya. Dia bahkan menyebut relokasi warga Gaza itu akan dilakukan “secara permanen”.

    Rencana Trump itu menghancurkan kebijakan AS sejak lama yang memegang teguh solusi dia negara sebagai satu-satunya solusi untuk konflik Israel-Palestina.

    Dalam konferensi pers pada Rabu (5/2), Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menarik kembali pernyataan Trump soal warga Gaza akan direlokasi secara permanen. Dia mengatakan bahwa warga Gaza harus “direlokasi sementara” untuk proses pembangunan kembali.

    Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio yang menegaskan bahwa gagasannya adalah warga Gaza meninggalkan wilayah itu untuk periode “sementara” selama rekonstruksi dan pembersihan puing berlangsung.

    Tidak diketahui secara jelas apakah Trump akan melanjutkan gagasannya itu, atau sesuai dengan citranya sebagai pembuat kesepakatan yang cerdik, Trump hanya melontarkan langkah ekstrem itu sebagai taktik tawar-menawar.

    Masa jabatan pertama Trump, menurut para pengkritik, dipenuhi pernyataan kebijakan luar negeri yang berlebihan, dan banyak yang tidak pernah dilaksanakan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik – Halaman all

    Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik – Halaman all

    Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik

    TRIBUNNEWS.COM- Rencana Donald Trump mengambilalih Gaza memecah belah Partai Republik, menimbulkan pertanyaan tentang ‘America First’.

    Gagasan itu memicu kecaman internasional dan sejumlah perbedaan pendapat dari kalangan Republik di Kongres, yang sebagian besar mendukung inisiatif Donald Trump.

    Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar AS menduduki Jalur Gaza memicu kebingungan dan skeptisisme dari sebagian rekan Republiknya pada hari Rabu, sementara yang lain mendukung gagasannya yang “berani dan tegas”.

    Bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada hari Selasa, Donald Trump mengusulkan AS “mengambil alih Gaza” dan menciptakan “Riviera Timur Tengah” setelah mengusir warga Palestina.

    Gagasan tersebut memicu kecaman internasional dan sejumlah perbedaan pendapat dari Partai Republik di Kongres, yang sebagian besar mendukung inisiatif Trump seperti menghentikan bantuan luar negeri dan memberhentikan ribuan pekerja federal.

    Anggota parlemen yang skeptis mengatakan mereka masih mendukung solusi dua negara untuk Israel dan Palestina yang telah lama menjadi dasar diplomasi AS. 

    Beberapa juga menolak gagasan untuk membelanjakan uang pembayar pajak AS atau mengirim pasukan AS.

    “Saya pikir kita memilih Amerika terlebih dahulu,” kata Senator Republik Rand Paul di X. 

    “Kita tidak punya urusan untuk memikirkan pendudukan lain yang akan menghancurkan harta kita dan menumpahkan darah prajurit kita.” 

    Partai Republik memiliki mayoritas tipis di Kongres atas Partai Demokrat, yang menolak gagasan itu secara langsung. 

    “Itu adalah pembersihan etnis dengan nama lain,” kata Senator Chris Van Hollen di MSNBC .

    Senator Republik Jerry Moran mengatakan gagasan solusi dua negara tidak bisa begitu saja ditolak. “Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan secara sepihak,” katanya kepada wartawan.

    Senator Lisa Murkowski mengatakan dia tidak akan berspekulasi tentang kemungkinan usulan untuk mengirim pasukan AS ke wilayah “yang sudah cukup mengalami kekacauan.”

    “Saya bahkan tidak ingin berspekulasi mengenai pertanyaan itu, karena menurut saya itu cukup menakutkan,” katanya.

    Ketua DPR Mike Johnson memuji rencana tersebut sebagai “tindakan berani dan tegas untuk mencoba mengamankan perdamaian di wilayah tersebut.”

    ‘Dukung presiden’

    Johnson mengatakan dia akan membahas masalah tersebut dengan Netanyahu ketika dia bertemu dengannya di US Capitol pada hari Kamis.

    “Saya pikir orang-orang memahami pentingnya hal itu, dan kami akan mendukung Israel saat mereka berupaya mencapai tujuan ini. Dan kami akan mendukung Presiden atas inisiatifnya,” kata Johnson dalam konferensi pers. 

    Trump berkampanye dengan janji bahwa ia akan menghindari keterlibatan asing baru dan “perang abadi,” dan jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan minat yang terbatas terhadap agenda ekspansionisnya yang baru, bahkan di antara para pemilih Republik.

    Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dilakukan pada 20-21 Januari, setelah pelantikan Trump tetapi sebelum komentar terakhir tentang Gaza, menemukan bahwa hanya 15 persen dari Partai Republik yang mendukung gagasan AS menggunakan kekuatan militer untuk memperoleh wilayah baru.

    Perwakilan Tim Burchett, anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan dia mendukung saran Trump bahwa AS harus mengembangkan properti tepi laut Gaza yang berharga.

    “Saya pikir orang Amerika dan kapitalisme memiliki peluang nyata untuk menyebabkan perubahan nyata di dunia, dan itu akan menjadi contoh sempurna dari itu,” katanya.

    Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan ia mendukung “membawa perdamaian, stabilitas, dan keamanan ke wilayah itu,” tetapi setiap gagasan harus diperiksa secara menyeluruh.

     

    SUMBER: THE NEW ARAB

  • Stasiun Brussels Diguncang Penembakan, Pelaku Kabur Melalui Terowongan Metro – Halaman all

    Stasiun Brussels Diguncang Penembakan, Pelaku Kabur Melalui Terowongan Metro – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Insiden penembakan terjadi di luar stasiun metro Clémenceau, pusat Kota Brussels, Belgia pada hari Rabu (5/2/2025) pagi, waktu setempat.

    Dalam rekaman CCTV yang dipublikasikan oleh media lokal menunjukkan setidaknya dua pria mengenakan balaclava (masker yang menutupi seluruh wajah) dan membawa senjata di pintu masuk stasiun tersebut sekitar pukul 06:15 waktu setempat.

    Video kejadian menunjukkan baku tembak yang terjadi di lokasi tersebut.

    Menurut juru bicara kepolisian Brussels, Sarah Frederickx, para tersangka kemungkinan telah melarikan diri ke terowongan sistem metro setelah penembakan.

    “Para tersangka melarikan diri ke arah stasiun metro dan mungkin masih berada di terowongan antara stasiun Clemenceau dan Midi,” ungkap Frederickx, dikutip dari Sky News.

    Meskipun baku tembak terjadi, pihak berwenang mengonfirmasi bahwa tidak ada korban luka dalam kejadian ini.

    Polisi sedang mencari sekelompok kecil orang, mungkin dua atau tiga orang, yang masih dapat membawa senjata. 

    “Polisi Brussels Midi dan polisi kereta api federal sedang menyisir area tersebut. Tidak ada yang terluka dalam penembakan tersebut,” tambahnya.

    Polisi mengungkapkan bahwa mereka tidak ingin mengambil risiko apapun mengingat potensi bahaya. 

    Beberapa laporan dari media lokal seperti BruxellesToday menyebutkan bahwa senjata yang digunakan oleh para tersangka tampak seperti senapan Kalashnikov, dikutip dari BBC.

    Rekaman kejadian yang tersebar di media sosial menunjukkan dua pria mengacungkan benda yang tampak seperti senapan dan melepaskan tembakan.

    Namun dalam video tersebut tidak jelas siapa yang menjadi sasaran tembakan mereka. 

    Polisi telah menemukan beberapa tempat peluru selongsong di lokasi kejadian.

    “Beberapa selongsong peluru ditemukan di lokasi,” kata jaksa Belgia.

    Oleh karena itu pihak kepolisian menutup sementara stasiun metro Clemenceau dan stasiun Midi di sekitar area hingga pukul 2 siang waktu setempat.

    Hingga saat ini, belum ada yang ditangkap terkait kejadian tersebut.

    Menteri Dalam Negeri Belgia, Bernard Quintin, bersama Walikota Anderlecht, juga hadir di balai kota untuk memantau situasi.

    “Kami menyatukan situasi ini dengan saksama,” kata Quintin melalui sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter).

    Laporan di media Belgia menunjukkan bahwa penembakan ini mungkin terkait dengan masalah perdagangan narkoba. 

    Daerah di sekitar Brussels-Midi, tempat kejadian terjadi, dikenal sebagai kawasan yang rawan kekerasan dan kejahatan. 

    Selain itu, jalur trem yang terganggu akibat kejadian ini, seperti antara Lemonnier dan Berkendael serta antara stasiun Port d’Anderlecht dan Gare du Midi, telah kembali beroperasi.

    Ribuan penumpang yang terdampak kejadian ini pada jam sibuk pagi hari kini telah dapat melanjutkan perjalanan mereka.

    (Tribunnews.com/Farrah)

  • Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik – Halaman all

    Sesi Tukar Kado, Netanyahu Hadiahi Trump Pager Emas, Presiden AS Beri Sebuah Foto untuk PM Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah berupa pager emas dan pager biasa kepada Presiden AS Donald Trump.

    Hadiah tersebut tampaknya merujuk pada serangan besar yang terjadi di Lebanon pada September 2024, dikutip dari Middle East Eye.

    Menurut laporkan, operasi tersebut menghancurkan jaringan komunikasi kelompok Hizbullah.

    Dikutip dari Channel 12, Trump membalas hadiah tersebut dengan memberikan Netanyahu sebuah foto mereka berdua yang diambil saat kunjungan perdana menteri ke Amerika Serikat.

    Foto itu disertai dedikasi, “Untuk Bibi, seorang pemimpin besar”.

    Trump Puji Serangan Pager di Lebananon: “Operasi Hebat”

    Serangan pager yang terjadi pada 17 September 2024 melibatkan ledakan ribuan pager yang digunakan oleh anggota Hizbullah di seluruh Lebanon.

    Ledakan ini menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai kurang lebih 4.000 orang lainnya.

    Para korban luka mengalami cedera di kepala dan perut.

    Sementara beberapa kehilangan penglihatan atau anggota tubuh, terutama jari.

    Di antara korban terdapat seorang gadis berusia 10 tahun yang terbunuh di Lembah Bekaa, Lebanon, ketika pager ayahnya, yang merupakan anggota Hizbullah, meledak.

    Putra seorang anggota parlemen Hizbullah juga dilaporkan termasuk di antara mereka yang tewas

    Keesokan harinya, serangkaian ledakan walkie-talkie turut terjadi, termasuk di sebuah pemakaman yang menewaskan lebih dari 20 orang yang sebelumnya tewas dalam ledakan pager.

    Trump merujuk serangan tersebut sebagai “operasi besar”, Times of Israel melaporkan.

    Presiden AS juga mengakui keberhasilan operasi yang berfokus pada anggota Hizbullah Lebanon, meskipun banyak individu yang tidak berafiliasi dengan kelompok tersebut juga menjadi korban.

    Beberapa non-kombatan yang tidak terkait dengan kelompok teroris itu juga turut menjadi korban.

    Serangan di Lebanon ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara Israel dan Hizbullah, yang didukung oleh Iran.

    Serangan tersebut merupakan bagian dari respons Israel terhadap serangan balasan yang dilakukan oleh Hizbullah, yang dimulai setelah serangan dari kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Selama konflik ini, Israel memperintahkan serangan balasan terhadap kelompok Hizbullah sebagai bagian dari upaya untuk menanggapi ancaman yang terus meningkat dari kelompok teroris tersebut.

    Operasi yang merusak infrastruktur komunikasi Hizbullah ini telah mengundang pujian dari Trump yang menilai langkah tersebut sebagai operasi yang sangat berhasil.

    Meskipun menyebabkan korban jiwa di luar sasaran yang dimaksud, operasi tersebut dianggap sebagai sebuah keberhasilan besar.

    Trump Berniat Ambil Alih Gaza

    Dalam konferensi pers selama pertemuan Trump dan Netanyahu du Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025) waktu AS, keduanya membahas tentang Jalur Gaza.

    Presiden AS menyatakan akan mengambilalih Gaza dan memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

    “AS akan mengambilalih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pembangunan di sana,” kata Trump, dikutip dari The Guardian.

    “Kami akan bertanggung jawab untuk membersihkan wilayah tersebut dari bom-bom yang belum meledak dan senjata-senjata berbahaya lainnya.”

    “Kami akan meratakan wilayah tersebut dan menghilangkan bangunan-bangunan yang hancur.”

    “Jika diperlukan, kami akan melakukannya.”

    “Kami akan mengambilalih, mengembangkannya, menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, dan menjadikannya sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” tambahnya.

    Ketika ditanya siapa yang akan tinggal di Gaza, Trump menyatakan, tempat itu bisa menjadi rumah bagi “masyarakat dunia”.

    Ia bahkan menggambarkan Gaza sebagai calon “Riviera-nya Timur Tengah.”

    Seruan pengambilalihan Gaza mendapat kecaman masyarakat internasional, termasuk Hamas.

    Kelompok militan Hamas yang bermarkas di Gaza telah mengkritik pernyataan Trump, Indian Express melaporkan.

    Mereka mengatakan gagasan Trump adalah “resep untuk menciptakan kekacauan” di Timur Tengah.

    Perkembangan Terkini Perang Israel-Hamas di Gaza

    Utusan Palestina untuk PBB: Gaza Bukan Tanah Bebas yang Bisa Dirampas

    Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyampaikan pidato di hadapan wartawan di New York, menanggapi komentar Trump tentang “;pengambilalihan” Jalur Gaza.

    “Jalur Gaza bukanlah tanah bebas yang bisa direbut oleh siapa pun,” kata Mansour, dikutip dari Al Jazeera.

    “Hari-hari seperti itu sudah berlalu. Setiap bidang tanah di negara mana pun adalah milik orang-orang yang tinggal di bidang tanah tersebut.”

    “Oleh karena itu, Anda tahu, kami bertekad untuk tetap berada di Jalur Gaza.”

    Pasukan Israel Kepung Kamp Far’a

    Militer Israel telah melanjutkan pengepungan selama berhari-hari di kamp Far’a, selatan Tubas di Tepi Barat yang diduduki, menurut Al Jazeera Arabic.

    Mereka mencegah penduduk di kamp menerima makanan dan air, sementara kru ambulans juga diblokir untuk memasuki area tersebut.

    Pasukan Israel juga menyerbu kota Tulkarem di Tepi Barat yang diduduki, dengan ledakan dilaporkan di sana, sumber lokal mengatakan kepada Al Jazeera Arabic.

    Serangan Israel telah dilaporkan di lokasi lain di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk:

    Kota Attil, sebelah utara Tulkarem, tempat seorang pria Palestina ditangkap.
    Kota Jenin, tempat dua orang pria ditangkap.
    Kota Tammun, sebelah selatan Tubas, tempat seorang pria dan kedua putranya ditangkap.
    Kota Nablus.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Ikuti Jejak Trump, Argentina Putuskan Akan Keluar dari WHO – Halaman all

    Ikuti Jejak Trump, Argentina Putuskan Akan Keluar dari WHO – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Argentina mengumumkan keputusan besar untuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Rabu (5/2/2025).

    Keputusan ini mengikuti langkah serupa dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada bulan lalu, yang juga menarik diri dari WHO.

    Presiden Argentina, Javier Milei, yang memimpin pemerintahan sayap kanan saat ini, memiliki hubungan dekat dengan Presiden AS, Donald Trump.

    Keduanya sama-sama mengkritik WHO, terutama terkait penanganannya terhadap pandemi COVID-19. 

    Pada kesempatan ini, Milei secara khusus menyalahkan WHO atas rekomendasinya terkait menjaga jarak fisik selama pandemi.

    Milei menulis di media sosial bahwa keputusan ini diambil karena WHO dianggap sebagai “organisasi jahat”.

    “Itulah sebabnya kami memutuskan untuk meninggalkan organisasi jahat yang menjadi lengan pelaksana dari eksperimen pengendalian sosial terbesar dalam sejarah,” tulis Milei, dikutip dari Al Jazeera.

    Pernyataan tersebut kemudian ditegaskan oleh juru bicara kepresidenan, Manuel Adorni, dalam sebuah konferensi pers.

    “Presiden (Javier) Milei menginstruksikan (menteri luar negeri) Gerardo Werthein untuk menarik keikutsertaan Argentina dalam Organisasi Kesehatan Dunia,” kata Adorni, dikutip dari CNN.

    Adorni menambahkan bahwa Argentina tidak akan membiarkan organisasi internasional campur tangan dalam pengawasan negara, terutama urusan dalam kesehatan.

    “Kami, warga Argentina, tidak akan membiarkan organisasi internasional campur tangan terhadap kedaulatan kami, apalagi kesehatan kami,” imbuhnya.

    Menurut Adorni, keputusan Argentina didorong oleh “perbedaan yang mendalam mengenai manajemen kesehatan, terutama selama pandemi.”

    Ia mengkritik WHO atas kebijakan pembatasan wilayah yang dianggap sebagai yang terlama dalam sejarah manusia, serta melemahkan independensi dalam menghadapi pengaruh politik beberapa negara besar.

    Sebagai bagian dari pernyataan resmi, kantor kepresidenan Argentina menuduh WHO telah menyebabkan kerugian ekonomi selama pandemi dengan “mempromosikan karantina tanpa akhir.”

    Negara ini juga mengajukan pertanyaan mengenai peran organisasi internasional yang didanai oleh banyak negara tetapi dianggap gagal dalam memenuhi tujuan awalnya, yaitu melayani kesehatan global tanpa terlibat dalam politik internasional.

    “Komunitas internasional harus segera memikirkan kembali mengapa organisasi supranasional ada, yang didanai oleh semua orang, yang tidak memenuhi tujuan penciptaannya, terlibat dalam politik internasional, dan berupaya memaksakan diri di atas negara-negara anggota,” bunyi pernyataan tersebut.

    Meski WHO memiliki peran di Argentina, Adorni menegaskan bahwa negara-negara tersebut tidak menerima dana dari WHO untuk manajemen kesehatan. 

    Oleh karena itu, pengunduran diri ini tidak akan mempengaruhi kualitas layanan kesehatan di negara tersebut.

    “Keputusan ini memberikan harapan yang lebih besar untuk menerapkan kebijakan demi kepentingan Argentina dan ketersediaan sumber daya yang lebih besar,” ujar Adorni.

    Namun hingga saat ini, WHO belum memberi tanggapan apapun terkait keputusan Argentina.

    Sebelumnya, presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang memulai proses penarikan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada bulan lalu.

    Ini menandai kedua kalinya Trump memutuskan untuk menarik AS dari WHO, setelah langkah serupa yang ia lakukan pada masa pandemi Covid-19. 

    Namun, keputusan tersebut dibatalkan oleh Presiden Joe Biden selama masa kepemimpinannya.

    Dalam perintah eksekutifnya, Trump menyebut bahwa penarikan ini didorong oleh kegagalan WHO dalam menangani pandemi Covid-19.

    “AS menarik diri disebabkan oleh kesalahan penanganan organisasi tersebut terhadap pandemi Covid-19 yang muncul dari Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalannya dalam mengadopsi reformasi yang sangat dibutuhkan, dan ketidakmampuannya dalam menunjukkan independensi dari pengaruh politik yang tidak pantas dari negara-negara anggota WHO,” katanya.

    Trump juga menyoroti apa yang ia sebut sebagai “pembayaran tidak adil dan memberatkan” yang dilakukan AS kepada WHO.

    Dengan adanya keputusan ini akan membahayakan kesehatan masyarakat global dan juga merugikan kepentingan AS dan Argentina.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait WHO dan Argentina

  • Apa Itu USAID yang Hendak Ditutup Trump? Ini Penjelasannya

    Apa Itu USAID yang Hendak Ditutup Trump? Ini Penjelasannya

    Jakarta –

    United States Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dilaporkan hendak ditutup. Presiden AS Donald Trump mengungkapkan sedang mempertimbangkan masa depan badan tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Senin (3/2/2025), Trump mengungkapkan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan masa depan USAID, yang selama ini banyak memberikan bantuan kemanusiaan di luar negeri. Dia juga menuduh USAID dikelola oleh “orang-orang gila yang radikal” dan mengatakan pemerintahannya akan mengeluarkan “orang-orang gila” dari badan tersebut.

    “Ini (USAID) dikelola oleh sekelompok orang gila yang radikal, dan kita akan mengeluarkan mereka. USAID, dikelola oleh orang gila yang radikal, dan kita akan mengeluarkan mereka, lalu kita akan mengambil keputusan (mengenai masa depannya),” ucap Trump pada Minggu (2/2/2025) malam tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Trump kemudian menegaskan dukungannya untuk Elon Musk yang memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE), dengan mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya merasa miliarder AS itu “melakukan pekerjaan dengan baik” meskipun mereka tidak sepakat dalam setiap hal. Dia juga memuji Musk “sangat cerdas”.

    Diketahui, serangan terhadap USAID kerap dilontarkan oleh Elon Musk, dengan menyebut USAID sebagai badan sayap kiri yang tidak bertanggung jawab kepada Gedung Putih. Pernyataan Musk tersebut disebut sebagai tuduhan serius dan sering diajukan tanpa bukti, dan mungkin didorong oleh ideologinya saja.

    Apa Itu USAID?

    Mengutip dari website resmi pemerintah AS (USA.gov), Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID adalah badan utama Amerika Serikat yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang baru pulih dari bencana, yang sedang berusaha keluar dari kemiskinan, dan yang sedang melakukan reformasi demokratis. USAID dibentuk berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Kongres AS sejak awal tahun 1960-an.

    Menurut Congressional Research Service, USAID telah mempekerjakan sekitar 10 ribu orang, yang dua pertiganya bekerja di luar negeri. Badan ini memiliki kantor di lebih dari 60 negara dan bekerja di puluhan negara lainnya. Namun, sebagian besar pekerjaan di lapangan dilakukan oleh organisasi lain yang dikontrak dan didanai oleh USAID.

    Cakupan kegiatan yang dilakukan USAID sangat luas. Sebagai contoh, badan ini tidak hanya menyediakan makanan di negara-negara di mana banyak orang kelaparan, tetapi juga mengoperasikan sistem pendeteksi kelaparan berstandar emas di dunia, yang menggunakan analisis data untuk mencoba memprediksi di mana kekurangan makanan akan muncul. Sebagian besar anggaran USAID juga dihabiskan untuk program-program kesehatan, seperti memberikan vaksinasi polio di negara-negara di mana penyakit ini masih beredar dan membantu menghentikan penyebaran virus yang berpotensi menyebabkan pandemi, demikian laporan yang dilansir BBC, Rabu (5/2/2025).

    Nasib Karyawan USAID

    Ribuan karyawan di USAID akan ditempatkan cuti mulai Jumat (7/2/2025) malam, demikian yang disampaikan dalam keterangan tertulis yang dilansir website resmi badan tersebut (USAID.gov). Cuti administratif ini berlaku secara global, dengan pengecualian bagi personel tertentu yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting, kepemimpinan inti, dan program-program khusus.

    Dalam pernyataannya tersebut, USAID mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri AS untuk mengatur dan membiayai perjalanan pulang bagi personil yang ditempatkan di luar AS dalam waktu 30 hari. Para karyawan yang termasuk dalam pengecualian akan diberitahu pada Kamis (6/2/2025) sore waktu setempat. Pernyataan itu pun diakhiri dengan pesan: “Terima kasih atas pelayanan Anda.”

    Menurut laporan BBC, Kamis (6/2/2025), langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari serangkaian pemangkasan anggaran yang telah diberlakukan Donald Trump sejak kembali menjabat bulan lalu melalui koordinasi dengan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang tidak resmi milik Elon Musk.

    (wia/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 5 Poin Penting Celetukan Donald Trump Ambil Alih Gaza, Presiden Baru AS Akan Dimakzulkan?

    5 Poin Penting Celetukan Donald Trump Ambil Alih Gaza, Presiden Baru AS Akan Dimakzulkan?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menimbulkan kegaduhan usai mengatakan bahwa negaranya akan mengambil alih kepemilikan jangka Panjang atas Gaza, sehingga warga Palestina yang tinggal di sana harus dipindahkan.

    Ia menyampaikan klaim tersebut selama kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu.

    Ia ingin menerapkan kerangka kebijakan AS di kawasan tersebut, yang selama ini didasarkan pada kemungkinan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina merdeka dapat hidup berdampingan.

    Dalam pidato serupa, Trump memicu kecemasan di berbagai kalangan politik dan dunia internasional, sebab ia menolak untuk menutup kemungkinan menggunakan militer AS dalam upaya ini. Artinya, pentagon bisa saja diturunkan.

    Saat ditanya mengenai hal tersebut, Trump menjawab, “Kami akan melakukan apa yang diperlukan.”

    Setelah pernyataan itu dirilis, guncangan lanjutan terdengar pada Rabu, 5 Februari 2025. Berikut ini lima poin utama dari pernyataan Presiden Trump mengenai Gaza dan Palestina, setelah 24 jam dikatakan:

    1. Kurangnya Detail Rencana

    Donald Trump mengusulkan pemindahan seluruh warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk mengambil “kepemilikan” atas wilayah tersebut.

    Namun, hingga Rabu, 5 Februari 2025, sangat sedikit informasi yang diberikan mengenai bagaimana rencana ini akan dijalankan.

    Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemindahan dan siapa yang akan memimpin atau melaksanakan langkah itu.

    Pertanyaan besar muncul, mengenai bagaimana rakyat Palestina yang sangat terikat dengan identitas dan tanah air mereka bisa dipindahkan, serta apakah tentara AS akan dilibatkan untuk memaksa mereka jika mereka menolak.

    2. Gedung Putih yang Plinplan

    Pada awalnya, Trump menyarankan bahwa pemindahan warga Palestina dari Gaza akan bersifat permanen dan diikuti dengan “kepemilikan jangka panjang” oleh Amerika Serikat atas Gaza.

    Namun, beberapa jam setelahnya, Gedung Putih mulai mengubah pernyataannya. Sekretaris Negara, Marco Rubio, dan juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebutkan bahwa pemindahan tersebut hanya bersifat sementara, dengan alasan untuk memberi ruang bagi pembangunan kembali Gaza.

    “Sementara itu, jelas bahwa orang-orang harus tinggal di suatu tempat sementara Anda membangunnya kembali,” kata Rubio, dalam konferensi pers di Kota Guatemala, dikutip dari Reuters, Kamis, 6 Februari 2025.

    3. Demokrat Ancam Pemakzulan atas Trump?

    Usulan Trump untuk memindahkan warga Palestina dan keterlibatan tentara AS dalam proses tersebut memicu kemarahan dari kalangan Demokrat.

    Beberapa politisi, seperti Perwakilan Rashida Tlaib, yang merupakan warga Palestina-Amerika, menyebutnya sebagai upaya pembersihan etnis.

    Senator Chris Murphy menilai bahwa rencana ini akan memicu ketegangan besar di Timur Tengah dan berdampak panjang.

    Bahkan, beberapa politisi berencana untuk mengajukan pemakzulan terhadap Trump karena usulannya yang dianggap berisiko dan melanggar hak-hak asasi manusia.

    4. Keraguan dari Partai Republik

    Meskipun Trump memiliki dukungan kuat dari Partai Republik, beberapa anggotanya mulai menunjukkan ketidaksetujuan terhadap rencana ini. Senator Rand Paul misalnya, menilai bahwa ini bertentangan dengan prinsip “America First”, yang seharusnya menghindari keterlibatan Amerika dalam konflik internasional yang merugikan.

    Senator Lindsey Graham juga menyatakan bahwa mayoritas warga di negaranya mungkin tidak mendukung pengiriman pasukan AS ke Gaza.

    Beberapa anggota Partai Republik merasa bahwa sumber daya negara tidak seharusnya dialokasikan untuk menangani Gaza, dan mereka meragukan manfaat rencana ini bagi kepentingan nasional AS.

    5. Adanya Motif Bisnis Keluarga Trump

    Rencana Trump ini juga menarik perhatian terkait hubungan bisnis keluarganya di Timur Tengah, terutama yang melibatkan menantunya, Jared Kushner.

    Kushner, yang pernah menyatakan bahwa “properti tepi pantai” Gaza dapat sangat bernilai, juga terlibat dalam kesepakatan bisnis besar di wilayah ini.

    Laporan dari The New York Times mengungkapkan bahwa keluarga Trump telah memperluas bisnis real estate mereka di Timur Tengah, termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

    Hal ini menambah kontroversi terhadap rencana Trump karena munculnya dugaan adanya motif ekonomi pribadi yang melibatkan keluarga presiden. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Palestina Tolak Keras Rencana Trump Ambil Alih Gaza Presiden Palestina Tolak Keras Rencana Trump Ambil Alih Gaza

    Presiden Palestina Tolak Keras Rencana Trump Ambil Alih Gaza Presiden Palestina Tolak Keras Rencana Trump Ambil Alih Gaza

    Ramallah –

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” Jalur Gaza, setelah memindahkan warga Palestina yang tinggal di sana ke tempat lainnya. Abbas menegaskan hak-hak warga Palestina tidak untuk dinegosiasikan.

    Abbas, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Kamis (6/2/2025), juga menyebut rencana Trump itu melanggar hukum internasional.

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.

    “Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade, dilanggar,” tegas Abbas dalam pernyataannya.

    “Seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan perdamaian, dan stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina,” sebutnya.

    Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, pada Selasa (4/2) waktu setempat, secara mengejutkan mengumumkan AS “akan mengambil alih” Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warganya ke tempat-tempat lainnya.

    Menanggapi pernyataan itu, Abbas menekankan Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari tanah Palestina” bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    “Hak-hak warga Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan,” tegasnya.

    “Tidak ada seorang pun yang berhak mengambil keputusan tentang masa depan rakyat Palestina kecuali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), badan perwakilan resmi dan sah rakyat Palestina,” ucap Abbas dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, Abbas mendesak Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk bertanggung jawab dalam menegakkan resolusi internasional dan melindungi hak-hak asasi rakyat Palestina.

    Sekretaris Jenderal PLO, Hussein al-Sheikh, secara terpisah mengecam rencana Trump untuk merelokasi warga Gaza ke tempat lainnya, seperti Mesir atau Yordania. Al-Sheikh menegaskan pihaknya menolak “semua seruan untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Donald Trump Teken Perintah Eksekutif Baru, Transpuan Dilarang Ikut Kompetisi Olahraga Wanita – Halaman all

    Donald Trump Teken Perintah Eksekutif Baru, Transpuan Dilarang Ikut Kompetisi Olahraga Wanita – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (5/2/2025) malam waktu setempat yang melarang perempuan transgender berkompetisi dalam olahraga wanita.

    Perintah eksekutif yang berjudul “No Men in Women’s Sports Executive Order” ini adalah perintah eksekutif keempat yang menargetkan komunitas transgender sejak Trump menjabat sebagai presiden pada 20 Januari lalu.

    “Kaum kiri radikal telah melancarkan kampanye besar-besaran untuk menghapus konsep seks biologis dan menggantinya dengan ideologi transgender militan,” kata Trump dari podium di Gedung Putih, dengan puluhan perempuan dan anak perempuan berdiri di belakangnya, seperti dikutip dari NBC News.

    “Dengan perintah eksekutif ini, perang terhadap olahraga wanita berakhir,” tegas Trump.

    Trump juga menyoroti beberapa contoh kasus yang ia gambarkan sebagai “laki-laki yang mengaku sebagai perempuan” dan “mencuri” kemenangan dari perempuan.

    Salah satu yang disebut adalah petinju asal Aljazair, Imane Khelif, yang diklaim oleh Trump sebagai seseorang yang lahir sebagai laki-laki.

    Identitas Khelif memicu kontroversi di Olimpiade Paris pada Agustus lalu.

    Menurut pejabat Gedung Putih, sebelum penandatanganan, perintah eksekutif ini bertujuan melindungi hak atletik perempuan dengan dua langkah.

    Langkah pertama:

    Pemerintah akan mencabut panduan pemerintahan Joe Biden terkait “Judul IX,” yakni undang-undang hak sipil yang mencegah diskriminasi berbasis gender dalam program pendidikan yang menerima dana federal.

    Panduan tersebut sebelumnya mengharuskan sekolah untuk mengizinkan siswa transgender bergabung dengan tim olahraga yang sesuai dengan identitas gender mereka.

    Jika UU tersebut dicabut, maka perintah Trump akan melarang siswa yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir untuk berpartisipasi dalam olahraga wanita, serta melarang penggunaan fasilitas seperti toilet perempuan oleh mereka.

    Departemen Pendidikan akan bertanggung jawab untuk menyelidiki potensi pelanggaran, dan pemerintah akan meminta dilakukan penyelidikan, kata pejabat.

    Langkah kedua:

    Pemerintah akan bekerja sama dengan badan pengelola olahraga, termasuk Komite Olimpiade Internasional, untuk memastikan pedoman ini diikuti di luar lingkungan pendidikan.

    Kebijakan ini akan berdampak pada proses visa AS.

    “Jika Anda datang ke negara ini dan mengaku sebagai perempuan, tetapi Anda adalah laki-laki yang datang untuk bersaing dengan perempuan, kami akan mengkajinya untuk mengetahui apakah itu penipuan,” jelas salah satu pejabat.

    3 Perintah Eksekutif Trump Sebelumnya yang Menargetkan Transgender

    Mengutip Axios, berikut adalah tiga perintah eksekutif sebelumnya yang menargetkan transgender:

    1. Pengakuan Hanya Dua Jenis Kelamin

    Pada 20 Januari, tepat di hari pertama masa jabatannya, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa pemerintah federal hanya akan mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

    Perintah ini juga menegaskan bahwa “jenis kelamin” bukan sinonim dari “identitas gender,” yang berarti hanya dua jenis kelamin ini yang akan diakui dalam dokumen resmi seperti paspor dan visa.

    2. Pembatasan Dukungan Afirmasi Gender

    Salah satu janji kampanye utama Trump adalah membatasi perawatan afirmasi gender bagi kaum muda.

    Melalui perintah eksekutif pada 28 Januari, Trump melarang pendanaan federal untuk perawatan afirmasi gender bagi remaja di bawah usia 19 tahun.

    Perintah ini juga menginstruksikan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS untuk melakukan tinjauan literatur dalam 90 hari mengenai praktik terbaik untuk kesehatan anak-anak dengan disforia gender.

    Selain itu, perintah ini menyerukan pencabutan dana federal dari sekolah kedokteran dan rumah sakit yang melakukan penelitian perawatan afirmasi gender.

    3. Pembatasan Transgender di Militer

    Juga pada 28 Januari, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk merumuskan kebijakan baru yang menargetkan anggota transgender dalam militer.

    Perintah ini belum menjadi larangan langsung terhadap tentara transgender, tetapi membuka jalan menuju larangan tersebut dengan mencabut kebijakan Biden yang mengizinkan orang trans untuk bertugas.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Wakil Presiden Sara Duterte Dimakzulkan DPR Filipina, Perselisihan Dua Dinasti Politik?

    Wakil Presiden Sara Duterte Dimakzulkan DPR Filipina, Perselisihan Dua Dinasti Politik?

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dimakzulkan oleh DPR pada hari Rabu, 5 Februari 2025 kemarin, dan semakin meningkatkan ketegangan politik di negara tetangga Indonesia tersebut.

    Duterte menghadapi empat pengaduan atas dugaan penyalahgunaan dana publik jutaan dolar dan pernyataannya bahwa ia telah membuat rencana untuk membunuh Presiden Ferdinand R. Marcos Jr., istrinya, dan juru bicara DPR, yang merupakan sepupu Marcos.

    Perselisihan Dua Dinasti Politik

    Duterte dan Marcos sendiri merupakan keturunan dari dinasti politik yang terkenal, bergabung untuk maju bersama dalam pemilihan nasional. Mereka menjanjikan persatuan nasional dan terpilih dengan kemenangan telak pada tahun 2022. Namun, kemitraan mereka secara luas dipandang sebagai simbiosis mutualisme yang akan segera berakhir.

    Duterte telah membantah tuduhan korupsi dan menganggap pemakzulan itu bermotif politik, pandangan yang dianut oleh banyak warga Filipina. Sedangkan Marcos telah membantah terlibat dalam proses pemakzulan, yang mengancam akan mengakhiri karier politiknya.

    “Ini menyeret seluruh negara ke dalam kekacauan politik,” kata Aries Arugay, ketua departemen ilmu politik di Universitas Filipina.

    “Tidak seperti di AS, dia tidak memiliki fungsi penting di sini sebagai wakil presiden. Jadi, mengapa? Motivasi politik di sini adalah untuk menghentikan kemungkinan Sara Duterte menjadi presiden,” tambahnya.

    Duterte telah berbicara di depan umum tentang pencalonan diri sebagai presiden setelah masa jabatan tunggal enam tahun Marcos berakhir pada tahun 2028.

    Keluarga Duterte dan Marcos terpecah belah karena hubungan Filipina dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Ayah Duterte, mantan Presiden Rodrigo Duterte, beralih ke Beijing saat ia menjabat, sementara Marcos lebih menyukai hubungan yang lebih dekat dengan Washington.

    ‘Penyalahgunaan Kekuasaan’

    Langkah pemakzulan sekarang berisiko meningkatkan perseteruan antara kedua klan di Filipina dan para pendukung mereka. Paolo Duterte, seorang anggota kongres dan adik laki-laki dari Duterte, mengatakan bahwa ia terkejut dan marah oleh upaya putus asa dan bermotif politik untuk memakzulkan saudara perempuannya.

    “Jika pemerintahan Marcos berpikir bahwa mereka dapat mendorong pemakzulan palsu ini tanpa konsekuensi, mereka salah besar,” kata Duterte dalam sebuah pernyataan.

    “Perhatikan kata-kata saya: Penyalahgunaan kekuasaan yang sembrono ini tidak akan menguntungkan mereka,” lanjutnya.

    Pada Rabu sore waktu setempat, 215 dari 306 anggota DPR memberikan suara untuk pemakzulan Duterte. Tepuk tangan bergemuruh di ruang sidang pleno setelah pengumuman resmi hasil.

    Ia akan diadili di Senat Filipina saat Kongres bersidang lagi pada bulan Juni. Dua pertiga suara diperlukan untuk menjatuhkan hukuman, dan para analis mengatakan bahwa Senat, yang terdiri dari pejabat pro-Duterte, tidak mungkin menghukumnya.

    Namun, jika terbukti bersalah, Duterte akan dicopot dari jabatannya dan didiskualifikasi dari jabatan publik apa pun. Ia juga dapat menghadapi tuntutan pidana dan perdata di pengadilan.

    Banyak rakyat Filipina yang muak dengan keluarga Marcos dan Duterte, dan percaya bahwa drama politik mengalihkan perhatian para pemimpin dari masalah utama yang menimpa negara seperti kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kepercayaan terhadap Marcos dan Duterte telah menurun secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News