Jenis Media: Internasional

Panama Bantah Kapal AS Bisa Lewati Terusan Secara Gratis

Jakarta –

Presiden Panama Jose Raul Mulino membantah klaim Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menyebut kapal-kapal mereka bisa lewat gratis di Terusan Panama. Mulino menyebut pernyataan itu tidak bisa ditoleransi.

“Tidak dapat ditoleransi, jelas dan nyata tidak dapat ditoleransi,” kata Jose dilansir kantor berita AFP, Kamis (6/2/2025).

Mulino kini menyebut hubungan bilateral antarkedua negara hanya kebohongan dan kepalsuan. Dia tidak menjelaskan apakah penyesuaian atau tidak mengenai tarif melintas bagi kapal AS.

“Hubungan bilateral yang didasarkan pada kebohongan dan kepalsuan,” ujarnya.

Polemik soal Terusan Panama mencuat sejak Donald Trump menjadi Presiden AS. Meski ingin menguasai terusan itu, Trump menyatakan telah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk merebut terusan yang dibangun oleh AS lebih dari satu abad yang lalu dan kemudian diserahkan kepada Panama.

Sekitar 40% lalu lintas peti kemas AS melewati perairan sempit yang menghubungkan Laut Karibia dengan Samudra Pasifik tersebut. Perselisihan terbaru antara Panama dan Washington meletus setelah Departemen Luar Negeri AS mengklaim Panama telah setuju untuk mengizinkan kapal-kapal pemerintah AS melewati kanal tersebut secara gratis setelah pembicaraan akhir pekan lalu antara Mulino dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, Departemen Luar Negeri mengklaim keputusan tersebut akan menghemat ‘jutaan dolar per tahun’ bagi pemerintah AS.

Otoritas Terusan Panama, yang mengelola jalur perairan tersebut, dengan cepat menolak klaim tersebut dan mengatakan mereka ‘tidak melakukan penyesuaian apa pun’ terhadap tarif. Kapal-kapal pemerintah AS, yang sebagian besar berasal dari angkatan laut, merupakan sebagian kecil dari kapal-kapal yang melewati kanal tersebut.

Trump dengan lantang mengeluhkan bahwa kapal-kapal AS dikenakan biaya berlebihan untuk menggunakan rute pelayaran tersebut. Baik Trump dan Rubio juga mengeluhkan tentang investasi China di terusan tersebut.

Panama dengan tegas membantah klaim Trump bahwa China memiliki peran dalam mengelola terusan tersebut. Trump dan Mulino dijadwalkan mengadakan pembicaraan telepon untuk membahas masalah tersebut.

Dalam konsesi penting kepada Washington menjelang diskusi, Mulino pada hari Kamis mengonfirmasi bahwa Panama telah menarik diri dari program infrastruktur Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) China yang sangat besar.

Mulino mengatakan bahwa Kedutaan Besar Panama di Beijing telah memberi China pemberitahuan yang diperlukan selama 90 hari mengenai keputusannya untuk tidak memperbarui keterlibatannya dalam BRI, yang telah diikutinya pada tahun 2017.

Panama adalah negara Amerika Latin pertama yang mengumumkan penarikannya dari program triliunan dolar tersebut, yang beroperasi di lebih dari 100 negara.

Lihat juga Video Trump: AS Bakal Ambil Terusan Panama Atau Sesuatu Dahsyat Terjadi

(whn/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 23:47
Israel Siapkan Rencana untuk Warga Palestina yang Mau Tinggalkan Gaza

Yerusalem –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengambil alih Gaza, Palestina. Israel menyiapkan rencana untuk warga Palestina yang sukarela meninggalkan Gaza.

Dilansir dari AFP, Kamis (6/2/2025), Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah menginstruksikan kepada militer untuk merumuskan rencana bagi warga Palestina yang mau meninggalkan Gaza.

“Saya telah menginstruksikan IDF (militer) untuk menyiapkan rencana yang memungkinkan keberangkatan sukarela bagi warga Gaza,” kata Katz.

Katz mengatakan warga Palestina dapat pergi ke negara mana pun yang bersedia menerima mereka.

Usulan pengambilalihan Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah mereka sendiri itu diutarakan Trump kala menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Pernyataan Trump ini mendapatkan kecaman dari dunia, termasuk dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

PBB mengatakan pemindahan paksa warga Palestina sama saja dengan pembersihan etnis. Trump pun mengklaim semua orang akan menyukai rencananya.

Namun, dia hanya memberikan sedikit rincian tentang bagaimana cara memindahkan sekitar 2 juta warga Palestina dari Gaza. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pemindahan warga Palestina hanya sementara.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut seruan Trump itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Perdamaian tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina.

“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem.mengecam pernyataan Trump. Apa yang diutarakan Trump, jelas Hamas, sama sekali tidak dapat diterima.

“Pernyataan Trump tentang Washington yang mengambil kendali atas Gaza sama dengan pernyataan terbuka mengenai niatnya untuk menduduki wilayah tersebut,” kata Hazem Qassem.

“Gaza adalah untuk rakyatnya dan mereka tidak akan pergi,” lanjutnya.

Meski dihujani kritik, Trump kembali menegaskan tetap akan mengambil alih Gaza. Ia menyebut Israel akan menyerahkan Gaza kepada AS.

“Jalur Gaza akan diserahkan ke Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran. Warga Palestina, seperti Chuck Schumer, sudah akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di wilayah tersebut,” tulis Trump.

Diketahui, Chuck Schumer adalah pemimpin minoritas di Senat dan seorang Demokrat. Dalam pidatonya pada pekan lalu, Schumer mengkritik Trump ‘sembrono dan melanggar hukum’.

(isa/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 23:30
Hamas Tuding Donald Trump Ingin Duduki Gaza

Jakarta –

Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza membuat Hamas murka. Juru bicara Hamas Hazem Qassem menuding Trump berniat ingin menduduki wilayah Gaza.

“Pernyataan Trump tentang Washington yang mengambil kendali atas Gaza sama dengan pernyataan terbuka mengenai niatnya untuk menduduki wilayah tersebut,” kata Qassem dilansir kantor berita AFP, Kamis (6/2/2025).

Qassem menegaskan rakyat Gaza tidak akan pernah meninggalkan wilayahnya. Dia meminta ada pertemuan darurat antarnegara Arab mengenai rencana Trump ini.

“Gaza adalah untuk rakyatnya dan mereka tidak akan pergi. Kami menyerukan diadakannya pertemuan puncak darurat Arab untuk menghadapi proyek pengungsian,” ujarnya.

Qassem menegaskan pihaknya tidak membutuhkan negara mana pun untuk memerintah di Gaza. Dia meminta negara-negara Arab segera mengambil tindakan tegas dan menolak rencana Trump tersebut.

“Kami tidak memerlukan negara mana pun untuk memerintah Jalur Gaza dan kami tidak menerima penggantian satu pendudukan dengan pendudukan lainnya. Kami menyerukan masyarakat Arab dan organisasi internasional untuk mengambil tindakan tegas untuk menolak proyek Trump,” katanya.

Seperti diketahui, Trump mengklaim warga Palestina akan senang dipindah dari Gaza. Pernyataan kontroversial Trump itu disampaikan ketika dia berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat, sebelum bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang berkunjung ke Washington DC untuk membahas isu Timur Tengah, termasuk gencatan senjata Gaza.

Dalam pernyataannya, Trump mengklaim warga Palestina akan “dengan senang hati meninggalkan Gaza”. Dia juga menyebut warga Gaza tidak memiliki alternatif lain saat ini ketika ditanya wartawan AFP apakah relokasi sama saja dengan menggusur mereka secara paksa.

Pernyataan ini disampaikan setelah Trump sebelumnya melontarkan gagasan yang menuai kritikan banyak pihak, yakni “membersihkan” Gaza dan mencetuskan warga Palestina di Jalur Gaza untuk direlokasi ke Mesir atau Yordania.

(whn/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 22:44
Eks-Menhan Israel Yoav Gallant: Netanyahu Takut Hadapi Hizbullah Karena Yakin Tel Aviv Bakal Hancur – Halaman all

Yoav Gallant: Netanyahu Takut Hadapi Hizbullah Karena Yakin Tel Aviv Bakal Hancur

TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Yoav Gallant, Rabu (5/2/2025) kalau Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu takut menghadapi gerakan Hizbullah di Lebanon.

Netanyahu, kata Gallant, yakin kalau konfrontasi berkelanjutan dengan Hizbullah akan menyebabkan kehancuran Tel Aviv.

Dalam sebuah wawancara dengan media Israel, Channel 12, Galant menuturkan pengalamnnya saat dia bertemu Netanyahu setelah serangan Banjir Al-Aqsa 7 Oktober 2023.

Saat itu, menurut Gallant, Netanyahu memberitahunya tentang kekhawatiran terbunuhnya ribuan tentara Israel (IDF) di Gaza jika dia memutuskan melakukan invasi militer darat IDF.

Netanyahu, dengan tekanan politik dari kelompok sayap kanan ekstremis di koalisi pemerintahannya, kemudian benar-benar memerintahkan agresi ke Gaza.

Setelah 15 bulan bombardemen buta ke Gaza, Israel tak juga mampu secara penuh memenuhi target perang mereka, memberangus Hamas dan memulangkan semua sandera yang berada di tangan milisi perlawanan Palestina.

Dalam proses kegagalan pencapaian target itu, Netanyahu memecat Gallant pada 5 November 2024. Gallant kemudian digantikan Israel Katz.

Netanyahu dan Gallant memang kerap berfriksi, termasuk soal undang-undang wajib militer dan langkah konfrontasi dengan gerakan Hizbullah.

LATIHAN PERANG – Pejuang Hizbullah saat berlatih simulasi operasi penangkapan. Terungkap kalau PM Israel, Netanyahu rupanya takut menghadapi Hizbullah (Dok. Al Mayadeen)

Soal Hizbullah ini, Gallant menyatakan:

“Perdana menteri menunjukkan gedung-gedung dari jendela dan berkata, ‘Apakah Anda melihatnya? Semua ini akan hancur akibat kemampuan Hizbullah. Setelah kita menyerang mereka, mereka akan menghancurkan semua yang Anda lihat’,” jelasnya.

Ia menambahkan kalau Netanyahu “berbicara tentang semua bangunan yang Anda lihat dari jendela kantornya di lantai dua atau tiga kantornya di Tel Aviv.”

Pada tanggal 27 November 2024, perjanjian gencatan senjata mengakhiri baku tembak antara tentara pendudukan Israel dan Hizbullah yang dimulai pada tanggal 8 Oktober 2023, dan berubah menjadi perang skala penuh pada tanggal 23 September, di mana rudal Hizbullah mencapai pusat Tel Aviv.

Sebagai informasi, Hizbullah menyerang Israel sebagai bagian dari bentuk dukungan mereka terhadap milisi perlawanan Palestina melawan agresi Israel sejak 7 Oktober 2023.

Serangan Hizbullah ini membuat ribuan pemukim Israel di bagian utara negara pendudukan itu mengungsi.

SANDERA ISRAEL DIBEBASKAN – Foto ini diambil pada Selasa (4/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (1/2/2025), menunjukkan sandera Israel, Keith Siegel, melambaikan tangan kepada warga Palestina dengan didampingi anggota Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza. Tiga sandera Israel; Ofer Calderon, Yarden Bibas, dan Keith Siegel, dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

Netanyahu Cemas Hamas Manfaatkan Sandera Israel

Terkait keputusan untuk menginvasi Jalur Gaza, Galant mengatakan:

“Perdana menteri mengatakan kepada saya: Kita akan melihat ribuan orang tewas dalam manuver di Gaza (yang dimulai pada 27 Oktober 2023). Saya katakan kepadanya: ‘Kita tidak akan melihat ribuan orang tewas. Lagipula, untuk apa kita memiliki tentara jika kita tidak mengaktifkannya setelah mereka membunuh seribu warga kita dan menculik puluhan orang?’ Perjuangan untuk memasuki manuver itu tidak mudah.”

Ia menambahkan: “Pembenaran Netanyahu adalah kalau Hamas akan menggunakan mereka yang diculik sebagai perisai manusia, tetapi saya katakan kepadanya, ‘Kami hanya memiliki satu kesamaan dengan Hamas, yaitu bahwa kami ingin melindungi mereka yang diculik’.”

SANDERA ISRAEL DIBEBASKAN – Foto tangkapan layar ini diambil pada Sabtu (1/2/2025) dari siaran langsung di channel YouTube AP News pada hari yang sama, menunjukkan sandera Israel, Keith Siegel, mengenakan topi dan berdiri dengan didampingi anggota Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza. Tiga sandera Israel; Ofer Calderon, Yarden Bibas, dan Keith Siegel, dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina. Pada momen itu, komandan Hamas yang diklaim tewas, Haitham al-Hawajri, terlihat di acara tersebut. (Tangkapan Layar Siaran YouTube AP News)

Gencatan Senjata

Pada tanggal 19 Januari 2025, kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel mulai berlaku.

Kesepakatan ini mencakup tiga tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

Selama tahap pertama, negosiasi akan diadakan untuk memulai tahap kedua dan ketiga, dengan mediasi Mesir dan Qatar serta dukungan Amerika Serikat.

Secara total, faksi milisi Palestina di Gaza membebaskan 13 tahanan Israel dalam empat gelombang sejak 19 Januari hingga Sabtu lalu, selain 5 warga Thailand di luar kesepakatan.

Faksi-faksi tersebut masih memiliki 20 tahanan Israel yang akan segera dibebaskan, sebagai bagian dari tahap pertama saat ini, sehingga jumlah total menurut kesepakatan menjadi 33 tahanan.

Sebagai imbalannya, Israel telah membebaskan 583 tahanan Palestina dalam 4 kelompok sejak perjanjian tersebut mulai berlaku, sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian.

Dengan dukungan Amerika, antara 7 Oktober 2023 dan 19 Januari 2025, Israel melakukan genosida di Gaza, menyebabkan lebih dari 159.000 warga Palestina menjadi martir dan terluka, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita, dan lebih dari 14.000 orang hilang.

(oln/khbrn/*)

06/02/2025 22:33
Pesawat Kontrak Militer AS Jatuh di Filipina, 4 Orang Tewas

Manila –

Satu unit pesawat kecil yang dikontrak oleh militer Amerika Serikat (AS) jatuh di Filipina bagian selatan. Akibatnya, empat orang yang berada di dalam pesawat itu tewas.

Dilansir dari AFP, Kamis (6/2/2025), militer Filipina tidak dapat merilis informasi mengenai kecelakaan di Pulau Mindanao itu karena sebuah masalah yang masih dirahasiakan. Penyelidikan juga sedang berlangsung.

Tentara AS sedang ditempatkan di Filipina dalam jangka pendek. Militer AS memberikan informasi intelijen kepada pasukannya untuk memerangi militan yang terkait dengan kelompok ISIS yang masih aktif di Mindanao.

Komando Indo-Pasifik AS di Hawaii tak kunjung memberikan pernyataan soal kecelakaan itu. Kepada AFP, juru bicara kepolisian daerah Jopy Ventura belum menentukan penyebab jatuhnya pesawat tersebut.

Sejauh ini, belum ada satu pun dari empat korban tewas yang teridentifikasi. Polisi dan tentara Filipina tengah dikerahkan ke TKP untuk mencegah adanya potensi gangguan.

Nomor yang tertera pada ekor pesawat, yang diidentifikasi oleh polisi bernomor N349CA, telah didaftarkan ke perusahaan pertahanan Metra. Menurut situs pelacakan penerbangan FlightAware, pesawat itu diidentifikasi Beechcraft Super King Air B300.

Dalam situs web Metra menggambarkan perusahaan tersebut sebagai ‘penyedia efek sebagai layanan terkemuka bagi mitra keamanan nasional di berbagai domain dan lebih dari selusin wilayah misi’.

Salah satu anggota tim pencarian korban, Rhea Martin, mengatakan timnya telah menemukan empat mayat di lokasi kecelakaan.

“Mayat-mayat itu ditemukan di dekat pesawat. Pesawat itu terbelah dua,” ujar Martin.

Lihat juga Video: Pesawat Jatuh di Gudang Mebel di California, 2 Orang Tewas

(isa/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 22:31
Rencana Trump Ambil Alih Gaza Bikin Dunia Murka

Jakarta –

Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza membuat dunia murka. Palestina, Arab Saudi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga negara-negara sekutu AS menentang rencana Trump tersebut.

Dirangkum detikcom, Kamis (6/2/2025), Trump, saat berbicara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.

Dalam pernyataannya, Trump mencetuskan “kepemilikan jangka panjang” oleh AS atas Jalur Gaza. Dia sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Dia mengklaim hal itu akan “sangat dibanggakan” dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, menolak tegas rencana Trump dan menegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka.

Ditegaskan juga Abbas bahwa Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, dengan salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

“Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi,” sebutnya.

Daftar Negara yang Menolak Rencana Trump

Foto: Donald Trump (Jim Watson/AFP/Getty Images).

Arab Saudi

Saudi menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ditegaskan oleh Riyadh bahwa posisinya dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.

Mesir

Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, setelah Trump melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

Dalam percakapan dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, Abdelatty menekankan “pentingnya melanjutkan proyek pemulihan dini… dengan laju yang dipercepat… tanpa warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, terutama dengan komitmen mereka terhadap tanah mereka dan penolakan untuk meninggalkannya”.

Yordania

Raja Yordania Abdullah II menolak “upaya apa pun” untuk mengambil alih wilayah Palestina dan mengusir warganya.

Dalam pertemuan dengan Abbas, Raja Abdullah II mendesak upaya “untuk menghentikan kegiatan permukiman dan menolak setiap upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menekankan perlunya menempatkan warga Palestina di tanah mereka”.

Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab secara tegas menolak setiap upaya untuk menggusur warga Palestina dan menyangkal “hak mereka yang tidak dapat dicabut”.

Turki

Menlu Turki Hakan Fidan menyebut rencana Trump untuk mengambil alih Gaza “tidak bisa diterima”.

Indonesia Termasuk Negara yang Menolak Rencana Trump

Foto: Donald Trump (Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA).

Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menolak tegas upaya paksa merelokasi warga Palestina.

“Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina,” kata Kemlu dalam keterangan yang diunggah di akun X-nya, Rabu (5/2/).

Malaysia

Penolakan serupa juga disampaikan Malaysia, yang menyebut rencana Trump itu mengarah pada “pembersihan etnis” dan melanggar hukum internasional.

“Malaysia sangat menentang usulan apa pun yang dapat mengarah pada pengusiran paksa atau perpindahan warga Palestina dari tahan air mereka. Tindakan tidak manusiawi semacam itu merupakan pembersihan etnis dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Liga Arab Sebut Rencana Trump Picu Ketidakstabilan

Liga Arab menolak rencana Trump yang dinilai hanya akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan Timur Tengah. Liga Arab juga menegaskan kembali penolakan terhadap rencana menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

Blok regional beranggotakan 22 negara itu menyebut langkah semacam itu merupakan “resep untuk ketidakstabilan” dan akan menjadi “pelanggaran hukum internasional”.

PBB: Rencana Trump Ambil Alih Gaza Sangat Mengejutkan

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengaku terkejut dengan rencana Trump mengambil alih Gaza. Dia menyebut rencana itu “tidak jelas”.

Kepala badan HAM PBB, Volker Turk, menegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras. Dia menekankan soal “hak untuk menentukan nasib sendiri” yang dimiliki warga Gaza, yang disebutnya sebagai “prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara”.

Inggris-Prancis-Jerman

PM Inggris Keir Starmer memberikan reaksi keras terhadap rencana Trump dengan menegaskan bahwa warga Palestina “harus diizinkan pulang” ke Jalur Gaza. Starmer juga kembali menegaskan dukungannya untuk pembentukan negara Palestina.

“Mereka harus diizinkan pulang. Mereka harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam membangun kembali menuju kepada solusi dua negara,” tegas Starmer saat berbicara kepada parlemen Inggris.

Prancis menyampaikan penolakan keras terhadap rencana Trump, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Christophe Lemoine, menyebut langkah semacam itu akan melanggar hukum internasional dan memicu ketidakstabilan kawasan.

Lemoine menegaskan bahwa masa depan Gaza harus dalam konteks negara Palestina di masa depan dan tidak boleh dikuasai oleh negara ketiga.

Menlu Jerman Annalena Baerbock menegaskan Jalur Gaza merupakan “milik warga Palestina” setelah Trump melontarkan rencana untuk mengambil alih wilayah Palestina tersebut.

“Penduduk sipil di Gaza tidak boleh diusir dan Gaza tidak boleh diduduki atau dihuni kembali secara permanen,” tegas Baerbock.

China

China menentang rencana pemindahan paksa terhadap warga Gaza, dan mengharapkan semua pihak akan berpegang teguh pada gencatan senjata dan pemerintahan pascaperang sebagai peluang membawa masalah Palestina pada jalur penyelesaian politik yang benar berdasarkan solusi dua negara.

Rusia

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan keyakinan bahwa penyelesaian konflik Timur Tengah hanya mungkin terjadi berdasarkan solusi dua negara.

Brasil

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak keras rencana Trump mengambil alih Gaza.

“Itu tidak masuk akal … Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh setiap manusia,” tegas Lula da Silva, sembari menegaskan dukungan pada solusi dua negara dan mengecam tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida”.

Halaman 2 dari 3

(whn/isa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 22:17
Donald Trump akan Kirim Pasukan AS ke Gaza? Usir Paksa Warga Palestina, PBB Ungkit Pembersihan Etnis – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu pada Selasa (4/2/20250 di Gedung Putih.

Pertemuan tersebut memiliki bobot geopolitik yang signifikan karena Trump dan Netanyahu antara lain membahas masa depan gencatan senjata yang rapuh di Gaza.

Netanyahu berada di bawah tekanan dari anggota koalisi sayap kanan untuk melanjutkan konflik dengan Gaza.

Sementara Trump, yang mengaku sebagai penengah gencatan senjata, bertujuan untuk memastikan gencatan senjata tersebut bertahan.

AS akan Kirim Pasukan ke Gaza?

Pada konferensi pers, Rabu (5/2/2025) waktu AS, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt ditanyai beberapa pertanyaan terkait pernyataan Trump mengenai rencana AS ambil alih Gaza yang dilanda perang.

Karoline Leavitt mengatakan bahwa Presiden Donald Trump “tidak berkomitmen” untuk mengirim pasukan Amerika Serikat ke Jalur Gaza.

“Presiden tidak berkomitmen untuk mengerahkan pasukan di Gaza. Amerika Serikat tidak akan membiayai pembangunan kembali Gaza. Ini adalah ide yang tidak biasa tujuannya adalah perdamaian abadi di Timur Tengah bagi semua orang di wilayah tersebut.”

Sebelumnya, Donald Trump mengusulkan rencana bagi AS untuk “mengambil alih” kendali atas Gaza dan merelokasi penduduk Palestina ke negara-negara terdekat seperti Mesir dan Yordania.

Presiden menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

Trump mengatakan bahwa Gaza dapat menjadi “Riviera Timur Tengah” sekaligus menggambarkan wilayah tersebut sebagai “lokasi pembongkaran.”

Pernyataan itu juga mendapat penolakan luas dari para pemimpin dunia yang mengecamnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri juga menolak komentar Trump dengan memperingatkan potensi “kekacauan.”

Pada konferensi pers hari Rabu, Leavitt menyarankan bahwa proposal tersebut tidak mengharuskan Trump dan negaranya untuk “terlibat dalam konflik di luar negeri.”

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa “definisi kegilaan adalah mencoba melakukan hal yang sama berulang-ulang kali” ketika ditanya tentang pendapatnya tentang Gaza.

“Seperti yang disampaikan Presiden dan Perdana Menteri tadi malam, Presiden bersedia berpikir di luar kebiasaan, mencari cara-cara baru dan unik yang dinamis untuk memecahkan masalah yang selama ini terasa sulit dipecahkan,” kata Hegseth.

“Kami menantikan lebih banyak perbincangan tentang hal itu, solusi kreatif untuk itu.”

Hegseth menambahkan bahwa ia dan timnya “siap untuk mempertimbangkan semua opsi.”

Pembersihan Etnis di Gaza

Hukum internasional melarang pemindahan paksa penduduk.

Kelompok hak asasi manusia Israel, B’tselem, mengatakan pernyataan Trump “merupakan seruan untuk pembersihan etnis melalui pengusiran dan pemindahan paksa sekitar 2 juta orang.

Penolakan terhadap seruan Trump juga disuarakan oleh warga Palestina di Tepi Barat dan di negara-negara Arab sekitar seperti Yordania dan Lebanon yang juga merupakan rumah bagi populasi pengungsi besar.

“Jika dia (Trump) ingin menggusur penduduk Gaza maka dia harus mengembalikan mereka ke tanah air asal mereka yang telah mereka tinggalkan sejak tahun 1948, di dalam wilayah Israel, di desa-desa yang telah dikosongkan penduduknya,” kata Mohammed al-Amiri, seorang penduduk di kota Ramallah, Tepi Barat.

Tindakan memindahkan warga sipil secara paksa dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa.

Konvensi Jenewa asli tahun 1949 mengatakan bahwa “pemindahan paksa massal” ke negara mana pun dilarang, apa pun motifnya.

Protokol yang diperbarui yang ditambahkan pada tahun 1977 menyatakan “Warga sipil tidak boleh dipaksa meninggalkan wilayah mereka sendiri karena alasan yang terkait dengan konflik.”

Usulan Presiden Donald Trump untuk “mengambil alih” Gaza dan menggusur semua warga Palestina yang tinggal di sana langsung menimbulkan kekhawatiran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Setiap pemindahan paksa penduduk sama saja dengan pembersihan etnis,” kata juru bicara PBB Stéphane Dujarric kepada wartawan pada hari Rabu.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres bahkan menegaskan pentingnya menghindari pembersihan etnis terhadap warga Palestina.

“Dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting untuk tetap setia pada dasar hukum internasional. Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis,” ujar Guterres dalam pertemuan komite PBB pada Rabu (5/2/2025) dikutip dari Reuters.

Dia mengemukakan itu di tengah ramainya komentar Donald Trump terkait relokasi warga Gaza.

Meskipun tidak secara langsung menyebut nama Trump, Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengonfirmasi bahwa pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai respons terhadap Donald Trump.

Sumber: Associated Press/Washington Post/Newsweek/Reuters

06/02/2025 22:01
Rudal Korea Utara Bantu Pasukan Rusia Serang Ukraina, Makin Canggih, 20 Rudal Hantam Ukraina – Halaman all

Rusia terbantu dengan adanya rudal balistik milik Korea Utara yang kemampuannya semakin akurat.

Tayang: Kamis, 6 Februari 2025 21:41 WIB

Kantor Berita Pusat Korea/Layanan Berita Korea

RUDAL KOREA UTARA – Foto yang dirilis oleh pemerintah Korea Utara ini menunjukkan peluncuran uji coba rudal balistik antarbenua baru “Hwasong-19” di lokasi yang dirahasiakan di Korea Utara pada 31 Oktober 2024. Rusia terbantu dengan adanya rudal balistik milik Korea Utara yang kemampuannya semakin akurat.

TRIBUNNEWS.COM – Rudal balistik Korea Utara yang ditembakkan ke Ukraina oleh pasukan Rusia kemampuannya makin akurat.

Pejabat senior militer Ukraina menyebut rudal Korea Utara tersebut telah menjadi jauh lebih tepat (ke sasaran) dari waktu ke waktu.

Diketahui Pasukan invasi Vladimir Putin ini telah menggunakan proyektil Korea Utara yang diimpor sejak akhir 2023.

Dan akurasi serta kinerja proyektil Korea Utara ini telah berubah secara drastis sejak saat itu.

Semua lebih dari 20 rudal balistik yang menghantam Ukraina selama beberapa minggu terakhir mendarat dalam jarak 50-100 juta dari target yang mereka maksudkan.

Disebutkan sumber tersebut, keakuratan rudal balistik Korea Utara ini membantu Rusia dalam upaya perangnya.

Tak hanya itu, tetapi juga sebagai penanda meningkatnya kemampuan militer Korea Utara, mengutip independent.co.uk.

Jet tempur Mirage 2000 Prancis

Bak tak mau kalah, Ukraina pun kini memiliki jet tempur Mirage 2000 Prancis.

Informasi tersebut diumumkan menteri angkatan bersenjata Prancis Sebastien Lecornu, pagi ini, Kamis (6/2/2025).

“Dengan pilot Ukraina di kapal yang telah dilatih selama beberapa bulan di Prancis, mereka sekarang akan berpartisipasi dalam mempertahankan langit Ukraina,” tulisnya.

Jet generasi keempat telah dimodifikasi untuk fokus pada pertempuran udara ke darat, sehingga mereka dapat menembakkan rudal jarak jauh Prancis dan Inggris ke sasaran Rusia.

Jet tempur Mirage 2000 pertama telah tiba di Ukraina untuk membantu Kyivpasukan Kyiv melawan pasukan Vladimir Putin.

Hal ini terjadi saat serangan udara Rusia berlanjut.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

06/02/2025 21:41
Utang atau Realokasi, Bagaimana Jerman Ingin Menambah Belanja Pertahanan? – Halaman all

Dalam skenario invasi adidaya nuklir, sistem pertahanan Jerman hanya mampu bertahan selama beberapa hari, demikian peringatan pakar militer nasional. Sejak perang di Ukraina, pemerintah di Berlin sibuk membenahi anggaran Bundeswehr yang dipaksa menghemat selama lebih dari dua dekade.

Untuk menjembatani pendanaan, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengucurkan anggaran tambahan yang disebut “asset khusus” untuk belanja militer sebesar 100 miliar Euro pada awal 2022 silam.

Namun menjelang pemilu legislatif yang dipercepat, Jerman kembali mendebatkan bagaimana membiayai ekspansi Bundeswehr di tengah cekaknya kas negara.

Pada tahun 2024, anggaran pertahanan Jerman dipatok sebesar 52 miliar Euro, ditambah sekitar 20 miliar Euro per tahun dari dana khusus militer. Jumlah tersebut belum ditambah bantuan militer untuk Ukraina.

Secara keseluruhan, Jerman membelanjakan sekitar 90,6 miliar Euro tahun lalu untuk pertahanan. Artinya, pemerintah di Berlin berhasil memenuhi syarat minimal belanja militer di NATO, yang sebesar dua persen dari Produk Domestik Bruto, PDB. Tuntutan ini berulang kali disuarakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Eropa.

Dana khusus habis tahun 2027

Perkaranya, pengeluaran militer sebesar 2% di Jerman hanya bersifat sementara, dan dihitung selama dana khusus sebesar 100 miliar Euro masih dibayarkan hingga tahun 2027.

Menurut Menteri Pertahanan Boris Pistorius, dana belanja tambahan tersebut akan sudah diikat secara kontraktual pada tahun ini. Uang itu kemudian akan dibelanjakan paling lambat akhir tahun 2027, antara lain untuk membiayai pemesanan jet tempur siluman F-35A, helikopter serbu, pengangkut personel lapis baja, pesawat patroli maritim, fregat dan sistem pertahanan rudal Patriot.

Kebutuhannya tinggi, terutama karena Bundeswehr telah mengirimkan sebagian cadangan senjata ke Ukraina. Dengan pengadaan alutsista yang baru, Pistorius ingin memulihkan “kesiapan perang” Bundeswehr, dalam menghadapi ancaman invasi.

Pemilihan umum legislatif kali ini bisa menjadi kesempatan bagi Jerman untuk melembagakan dana tambahan ke dalam anggaran tahunan. Akibat kisruh politik di Berlin, pemerintah sejauh ini belum menerbitkan rencana belanja untuk tahun 2025. Namun menurut laporan media, anggaran militer hanya akan ditambah sebanyak 1,2 miliar menjadi 53,25 miliar Euro.

Padahal, untuk mencapai target dua persen dalam jangka menengah, Jerman harus menambah anggaran militer sebanyak antara 28 hingga 30 miliar euro per tahun.

Kandidat kanselir Jerman dari partai konseratif CDU, Friedrich Merz menegaskan bulan Desember lalu di Berlin, Bundeswehr membutuhkan “setidaknya 80 miliar Euro per tahun.”

“Kita harus menutup celah ini paling lambat pada tahun 2027. Tugas ini akan menuntut upaya yang sangat besar, dan tidak dapat dilakukan tanpa mengubah prioritas dalam anggaran”, ujar Merz.

CDU realokasi anggaran belanja

Bagi Merz, penambahan belanja militer tidak harus dibiayai lewat utang baru. “Kami tetap berpegang pada aturan pembatasan utang dalam Undang-Undang Dasar,” tulis Partai Uni Kristen Demokrat, CDU, dalam program politiknya.

Sebagai gantinya, Merz mengusulkan untuk merelokasi anggaran demi mendukung angkatan bersenjata Jerman. “Hal ini harusnya bisa tercapai dengan anggaran negara yang lebih dari 1000 miliar euro.”

Selain itu, Merz menegaskan bahwa CDU memahami “sasaran dua persen NATO sebagai batas bawah, bukan batas atas.”

Meski demikian, Jerman menolak imbauan Presiden AS Donald Trump bahwa setiap negara anggota NATO harus mengalokasikan lima persen dari PDB-nya untuk pertahanan.

Menteri Ekonomi Robert Habeck, calon kanselir dari Partai Hijau, bahkan mengusulkan anggaran sekitar tiga setengah persen dari PDB untuk pertahanan dalam beberapa tahun mendatang.

Namun berbeda dengan usulan CDU, Partai Hijau menilai pemerintah “akan membutuhkan pinjaman lebih tinggi dalam jangka menengah,” demi membiayai modernisasi Bundeswehr.

Dana Khusus kedua?

Salah satu isu yang kembali dibahas adalah pembentukan dana khusus kedua untuk militer Jerman. Namun, Menteri Pertahanan Boris Pistorius menolak gagasan tersebut. “Bagi saya, yang penting adalah tidak membuatnya lagi dalam bentuk dana khusus, karena dana khusus tidak menggambarkan kenaikan biaya operasional untuk pengadaan peralatan militer baru,” ujar Pistorius.

Dalam artian, biaya untuk bahan bakar, suku cadang, pemeliharaan, dan personel yang bertambah akibat pembelian sistem senjata baru.

Selama Perang Dingin, Jerman Barat memang terbiasa mengalokasikan sejumlah besar uang untuk pertahanan. Rata-rata tiga persen dari PDB digunakan untuk membeli tank, pesawat tempur, dan membangun jaringan barak yang padat. Pada tahun 1963, pengeluaran pertahanan bahkan mencapai 4,9 persen dari PDB.

06/02/2025 21:40
Ukraina Diminta Pasok Bahan Mentah Penting ke AS Sebagai Imbalan Bantuan Militer – Halaman all

Presiden AS Donald Trump telah menyampaikan persyaratan untuk kelanjutan bantuan keuangan dan militer Amerika ke Ukraina. Menurut laporan tersebut, Washington hanya akan terus membantu Ukraina mempertahankan diri terhadap perang agresi Rusia jika Kyiv berjanji memasok logam tanah jarang ke Amerika Serikat.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memang mengisyaratkan kesediaannya, untuk memberikan negara-negara Barat akses ke bahan mentah yang banyak dicari di Ukraina sebagai “pengembalian atas investasi mereka.” Dia mengatakan sumber daya alam Ukraina termasuk “logam yang sangat penting senilai triliunan dolar.”

Logam tanah jarang dibutuhkan untuk memproduksi banyak perangkat modern, termasuk telepon pintar dan kendaraan listrik, serta produk teknologi tinggi lainnya. Bahan mentah itu juga sangat diperlukan dalam produksi senjata dan industri kedirgantaraan.

Cina saat ini mengendalikan bagian terbesar produksi logam tanah jarang. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia, porsi ini mencakup sekitar 40 persen kebutuhan Uni Eropa akan sumber daya ini. Pemasok penting lainnya adalah Australia, Afrika Selatan, Kanada, dan Brasil.

Untuk mengurangi ketergantungan pada Beijing, Uni Eropa dan AS telah bekerja selama bertahun-tahun untuk memperluas dan meningkatkan produksi bahan baku penting di negara lain di seluruh dunia. Bahan baku penting itu mencakup uranium, titanium, litium, grafit, nikel dan aluminium.

Potensi besar bahan baku strategis

Menurut sebuah studi oleh Pusat Kompetensi Keamanan Energi NATO, volume pasar global untuk bahan baku penting telah berlipat ganda menjadi USD320 miliar dalam lima tahun terakhir. Prakiraan menunjukkan jumlah tersebut akan berlipat ganda lagi dalam lima tahun mendatang.

Seperti yang dikemukakan para ahli NATO, Ukraina berpotensi menjadi pemasok utama berbagai bahan baku penting seperti titanium, litium, berilium, mangan, galium, uranium, zirkonium, grafit, apatit, fluorit, dan nikel, yang dapat mengarah pada diversifikasi “banyak, jika tidak semua” rantai pasokan global.

Misalnya, deposit bijih titanium Ukraina dianggap sebagai yang terbesar di Eropa, mewakili tujuh persen dari sumber daya dunia. Lebih jauh lagi, Ukraina adalah salah satu dari sedikit negara yang telah menambang titanium, yang sangat diperlukan terutama dalam industri kedirgantaraan, kedokteran, otomotif, dan pembuatan kapal. Menurut studi NATO, Ukraina adalah salah satu pemasok titanium terpenting bagi industri pertahanan sebelum invasi besar-besaran Rusia.

Selain itu, Ukraina merupakan rumah bagi beberapa deposit litium terbesar yang terkonfirmasi di Eropa, dengan cadangan sekitar 500.000 ton. Bahan baku ini sangat dibutuhkan untuk produksi baterai, keramik, dan kaca. Ukraina juga merupakan produsen galium terbesar kelima di dunia, yang penting untuk produksi semikonduktor dan dioda pemancar cahaya, LED. Selain itu, Ukraina merupakan pemasok neon penting ke AS, gas yang dibutuhkan dalam produksi semikonduktor.

Sebuah laporan yang diterbitkan di situs web Forum Ekonomi Dunia pertengahan 2024 menyebutkan, Komisi Eropa telah mengidentifikasi Ukraina sebagai sumber potensial lebih dari 20 bahan baku penting.

Sebagian cadangan bahan mentah ada di wilayah yang diduduki Rusia

Namun, para kritikus menunjukkan bahwa ekstraksi bahan baku penting yang optimal memerlukan koordinasi pemerintah, kerangka peraturan yang stabil, kebijakan pajak yang dapat diterima oleh perekonomian dan investasi besar. Belum jelas apakah Amerika Serikat akan mampu memulai perubahan struktural jika memperoleh kendali atas deposit bahan baku penting tertentu di Ukraina.

Sementara itu, pihak berwenang di Kyiv sudah melaporkan langkah pertama ke arah ini dan tengah menyusun rencana konkret: “Saat ini kami tengah mempublikasikan data mineral-mineral ini dan telah mengembangkan sejumlah langkah regulasi dan hukum,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup Olena Kramarenko. Sasaran strategisnya adalah untuk “memasukkan Ukraina dalam strategi bahan mentah Uni Eropa”.

Tetapi hambatan terbesar terhadap eksploitasi bahan baku penting di Ukraina adalah situasi perang yang masih berlangsung saat ini. Tidak ada informasi pasti tentang berapa banyak deposit logam tanah jarang yang berada di bawah kendali Rusia, dan berapa banyak yang sangat dekat dengan zona pertempuran.

Para pakar Ukraina mengatakan kepada DW, Rusia mungkin berupaya mengendalikan sedikitnya dua deposit litium. Dari empat deposit yang diketahui di negara itu, hanya dua yang masih di bawah kendali Ukraina. Dua deposit lainnya ada di wilayah Zaporizhia dan Donetsk, yang saat ini diduduki oleh Rusia.

06/02/2025 21:39