Jakarta –
Laporan tahunan dari Brussels itu menjadi semacam rapor bagi negara-negara kandidat yang tengah menapaki jalan menuju keanggotaan penuh Uni Eropa.
Saat ini terdapat sepuluh negara yang tengah berupaya masuk ke blok tersebut: Ukraina, Moldova, Albania, Bosnia-Herzegovina, Makedonia Utara, Kosovo, Serbia, Montenegro, Georgia, dan Turki.
“Perluasan Uni Eropa merupakan kepentingan terbaik bagi kita,” tandas Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, kepada wartawan di Brussels.
“Proses aksesi tetaplah adil, ketat, dan berbasis pada prestasi. Namun kini, target agar negara-negara baru bergabung dengan Uni Eropa pada 2030 menjadi lebih realistis,” ujarnya.
Ukraina: Ambisi tinggi, masih butuh reformasi
Meski masih menghadapi invasi Rusia yang terus berlangsung dan blokade politik dari Hungaria dalam negosiasi aksesi, Komisi Eropa memuji komitmen Kyiv untuk terus melangkah menuju keanggotaan penuh.
Komisi Eropa juga menyatakan dukungannya terhadap rencana ambisius Ukraina untuk bergabung pada akhir 2028 — meski negara itu baru mengajukan permohonan keanggotaan pada 2022. Namun, laporan tersebut menegaskan bahwa reformasi harus dipercepat dan upaya pemberantasan korupsi diperkuat.
Laporan itu mencatat adanya “tren negatif baru-baru ini”, termasuk tekanan terhadap lembaga-lembaga antikorupsi dan masyarakat sipil, dan menegaskan bahwa langkah-langkah seperti itu harus segera dibalikkan.
“Kemajuan berkelanjutan juga diperlukan untuk memperkuat independensi, integritas, profesionalisme, dan efisiensi lembaga peradilan, kejaksaan, serta penegak hukum — juga dalam memerangi kejahatan terorganisir,” demikian isi laporan tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kembali meminta Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, untuk mengakhiri veto terhadap upaya Ukraina bergabung dengan Uni Eropa.
“Kami sedang berperang demi kelangsungan hidup kami, dan kami berharap perdana menteri Hungaria mendukung kami — setidaknya tidak menghalangi kami,” tandas Zelenskyy dalam acara yang digelar Euronews di Brussels.
Georgia: Demokrasi yang merosot tajam
Sementara itu, Komisi Eropa menyebut Georgia hanya negara kandidat ‘di atas kertas’, dengan keprihatinan serius terhadap kondisi demokrasi di sana.
Walau dukungan publik terhadap keanggotaan Uni Eropa sangat luas, pemerintah Georgia justru semakin mendekat ke Moskow dan menekan kelompok oposisi.
“Situasi di Georgia memburuk secara tajam, dengan kemunduran demokrasi yang serius,” ujar Komisaris Perluasan Uni Eropa, Marta Kos.
Partai berkuasa Georgian Dream diketahui membekukan pembicaraan aksesi dengan menuduh Brussels berupaya memicu revolusi di Georgia — tuduhan yang dengan keras dibantah oleh Uni Eropa.
Pekan lalu, Ketua Parlemen Georgia, yang juga pejabat senior partai berkuasa, bahkan menyatakan bahwa tiga partai oposisi terbesar akan dilarang karena dianggap mengancam “tatanan konstitusional.”
“Temuan laporan ini, sayangnya, menjadi pukulan berat bagi harapan Georgia untuk bergabung dengan Uni Eropa,” ujar Duta Besar Uni Eropa untuk Georgia, di Tbilisi, Pawel Herczynski, “Georgia tidak berada di jalur untuk menjadi anggota Uni Eropa — tidak pada tahun 2030, dan mungkin juga tidak sesudahnya.”
Montenegro “si paling siap”
Dari seluruh negara kandidat, Montenegro dinilai paling siap bergabung dengan Uni Eropa. Negara kecil di kawasan Balkan dengan populasi sekitar 600 ribu jiwa itu telah memulai negosiasi pada 2012, dan menargetkan selesainya pembahasan pada akhir 2026.
“Kami berharap menjadi anggota baru berikutnya Uni Eropa,” ungkap Wakil Perdana Menteri Montenegro, Filip Ivanovic dalam konferensi Euronews.
Berbicara mengenai Albania, yang berambisi menuntaskan negosiasi pada 2027, Marta Kos mengatakan kedua negara tersebut menunjukkan kemajuan paling signifikan dalam reformasi sepanjang tahun lalu.
“Dengan kecepatan dan kualitas reformasi saat ini, kita mungkin dapat menuntaskan pembicaraan aksesi dalam beberapa tahun mendatang,” ujarnya.
Namun, keanggotaan penuh tetap harus mendapat persetujuan dan ratifikasi dari seluruh negara anggota Uni Eropa.
“Komisi akan tetap menuntut standar tertinggi dalam reformasi — terutama dalam penegakan hukum, lembaga demokrasi, dan kebebasan fundamental. Tidak akan ada jalan pintas,” tutup Kos.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
Editor: Rizki Nugraha
(ita/ita)
