Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Presiden ICC Kecam Trump Jatuhkan Sanksi: Itu Serangan Serius

    Presiden ICC Kecam Trump Jatuhkan Sanksi: Itu Serangan Serius

    Jakarta –

    Presiden Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Tomoko Akane mengecam sanksi Amerika Serikat (AS) yang diumumkan terhadap lembaganya. Tomoko menggambarkannya sebagai serangan serius terhadap tatanan hukum global.

    Perintah Presiden AS Donald Trump terhadap mahkamah tersebut adalah “serangan terbaru dalam serangkaian serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meningkat yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan Mahkamag untuk menegakkan keadilan”, kata Tomoko Akane dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Sabtu (8/2/2025).

    “Ancaman dan tindakan koersif seperti itu merupakan serangan serius terhadap Negara-Negara Pihak Mahkamah, tatanan internasional berdasarkan supremasi hukum dan jutaan korban,” tambahnya.

    Pada Kamis (6/2), Trump menandatangani Perintah Eksekutif yang menjatuhkan sanksi pada ICC, Trump marah atas penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang Israel di Gaza.

    Tindakan tersebut termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap pejabat ICC, karyawan dan anggota keluarga mereka, bersama dengan siapa pun yang dianggap telah membantu penyelidikan mahkamah.

    “Kami dengan tegas menolak segala upaya untuk memengaruhi independensi dan imparsialitas Mahkamah atau mempolitisasi fungsi peradilan kami,” kata Akane.

    Ia mengatakan bahwa telah mencatat dengan “penyesalan yang mendalam” perintah Trump dan menekankan bahwa ICC “sangat diperlukan” mengingat kekejaman yang terjadi di seluruh dunia.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menhan Israel Peringatkan Perwira Tak Kritik Rencana Trump Ambil Alih Gaza

    Menhan Israel Peringatkan Perwira Tak Kritik Rencana Trump Ambil Alih Gaza

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, memperingatkan para perwira agar tidak ‘berbicara’ menentang rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk ‘mengambil alih’ Gaza. Dilaporkan bahwa kepala intelijen militer mengkritik rencana Trump.

    “Tidak akan ada kenyataan di mana perwira IDF (militer) berbicara menentang rencana penting Presiden AS Trump terkait Gaza, dan menentang arahan atasan politik,” kata Katz dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Sabtu (8/2/2024).

    Katz memerintahkan militer untuk menegur Mayor Jenderal Shlomi Binder, kepala intelijen militer, “atas pernyataan yang dikaitkan dengannya terkait rencana Presiden Trump untuk Gaza”.

    Sebelumnya, media Israel melaporkan bahwa selama evaluasi rencana Trump, Binder memperingatkan bahwa inisiatif untuk memindahkan warga Gaza ke negara lain dan membangun kembali wilayah Palestina yang dilanda perang menimbulkan masalah keamanan yang signifikan.

    Menurut Times of Israel, Binder memperingatkan bahwa rencana itu akan memicu ketegangan di Tepi Barat yang diduduki Israel, terutama menjelang bulan suci Ramadan yang akan dimulai sekitar tiga minggu lagi.

    Dalam pernyataan selanjutnya, Binder mengatakan bahwa ia “tidak menyatakan penolakan terhadap rencana Trump”, seraya menambahkan bahwa “IDF, dan karena itu saya juga, berada di bawah eselon politik dan akan mengikuti instruksinya”.

    “Dalam peran saya, saya menyampaikan kemungkinan konsekuensi dari pembicaraan tentang masalah tersebut, perspektif musuh dalam hal keamanan, dan rekomendasi untuk tindakan ofensif yang sesuai,” imbuhnya.

    Pada Kamis (6/2), Trump menegaskan kembali rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa “Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel setelah pertempuran berakhir”.

    “Tentara AS tidak akan dibutuhkan! Stabilitas untuk kawasan itu akan terwujud!!!” tulisnya dalam unggahan media sosial dini hari.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyuarakan dukungannya terhadap rencana Trump, menyebutnya sebagai “ide orisinal pertama yang dimunculkan dalam beberapa tahun”.

    Katz pada Kamis (6/2) mengatakan bahwa ia telah “memerintahkan IDF untuk mempersiapkan relokasi sukarela penduduk Gaza yang ingin meninggalkan wilayah tersebut.

    Hamas telah menolak rencana Trump sebagai “sama sekali tidak dapat diterima”. “Pernyataan Trump tentang Washington yang mengambil alih kendali Gaza sama saja dengan deklarasi terbuka tentang niat untuk menduduki wilayah tersebut,” kata juru bicara Hazem Qassem.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ukraina Harap Sanksi ke ICC Tak Halangi Penyelidikan Kejahatan Perang Rusia

    Ukraina Harap Sanksi ke ICC Tak Halangi Penyelidikan Kejahatan Perang Rusia

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan sanksi pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) lantaran menyelidiki dugaan kejahatan perang negaranya di Afganistan dan Israel di Jalur Gaza. Menyikapi hal tersebut, Ukraina berharap sanksi yang dijatuhkan Trump kepada ICC tak menghalangi penyelidikan kejahatan perang Rusia atas negaranya.

    Dilansir AFP, Jumat (7/2/2025), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgiy Tykhy berharap ICC tetap melanjutkan proses peradilan terhadap Rusia. Seperti diketahui, ICC tengah menyelidiki tuduhan kejahatan perang Rusia yang dilakukan selama invasinya ke Ukraina.

    “Kami berharap bahwa tuduhan tersebut tidak akan memengaruhi kemampuan pengadilan untuk mencapai keadilan bagi para korban agresi Rusia,” kata Georgiy Tykhy.

    Pada tahun 2023, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan deportasi anak-anak secara paksa dari wilayah Ukraina yang direbut oleh tentara Rusia.

    Kemudian, tahun lalu, Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk komandan tertinggi angkatan darat Rusia, Valery Gerasimov, dan Eks menteri pertahanan Sergei Shoigu. Mereka dituduh mengarahkan serangan udara terhadap warga sipil, dan menyebabkan kerugian “berlebihan” bagi warga sipil Ukraina selama perang.

    Atas hal tersebut, Tykhy menyatakan bahwa Kyiv “yakin bahwa ICC akan terus menjalankan fungsi penting dalam kasus Ukraina, yaitu, membawa penjahat Rusia ke pengadilan.

    “Ukraina terus bekerja sama dengan ICC untuk memajukan kasus-kasus ini,” tambahnya.

    Baik Rusia maupun Amerika Serikat bukanlah anggota ICC. Sementara, Moskow telah menolak surat perintah terhadap Putin dan menganggapnya sebagai hal yang tidak berarti.

    Ketika ditanya tentang sanksi AS terhadap pengadilan tersebut, juru bicara Putin pada hari Jumat mengingatkan wartawan bahwa Rusia tidak mengakui yurisdiksinya.

    “Amerika memiliki hubungan mereka sendiri dengan ICC,” tambah juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    Seperti diketahui, Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Kamis yang mengatakan pengadilan telah “menyalahgunakan kekuasaannya” dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    ICC mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk “merusak pekerjaan peradilannya yang independen dan tidak memihak”.

    (taa/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas: Jenazah Sandera Israel Berada di Bawah Reruntuhan, IDF Malah Halangi Alat Berat Masuk Gaza – Halaman all

    Hamas: Jenazah Sandera Israel Berada di Bawah Reruntuhan, IDF Malah Halangi Alat Berat Masuk Gaza – Halaman all

    Hamas: Jenazah Sandera Israel Berada di Bawah Reruntuhan, IDF Malah Halangi Alat Berat Masuk Gaza

     

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, Jumat (7/2/2025) menyatakan kalau penundaan yang dilakukan Israel masuknya alat-alat berat ke Jalur Gaza berdampak pada ekstraksi jenazah para sandera Israel, menurut laporan Agence France-Presse (AFP).

    Hamas menyiratkan, jenazah sejumlah sandera Israel yang ada di Gaza kini berada di bawah reruntuhan bangunan yang hancur karena bombardemen militer Israel (IDF).

    “Mencegah masuknya peralatan berat dan mesin yang dibutuhkan untuk menyingkirkan 55 juta ton puing… tidak diragukan lagi akan memengaruhi kemampuan (personel milisi) perlawanan untuk mengeluarkan sandera (Israel) yang tewas dari bawah reruntuhan,” kata Salama Marouf, juru bicara kantor media di Gaza, kepada wartawan.

    Sebelumnya, juru bicara Hamas Abdul Latif al-Qanoua mengatakan bahwa militer Israel (IDF) terus menunda penerapan protokol kemanusiaan, khususnya terkait tempat berlindung, tenda, peralatan pemindahan puing, bahan bakar, dan kebutuhan rekonstruksi.

    “Kami telah mendesak para mediator untuk mengintensifkan upaya mereka, menekan pendudukan untuk mematuhi protokol kemanusiaan”, kata al-Qanoua.

    Ia menambahkan bahwa Hamas tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata untuk “melayani kepentingan rakyat kami,” dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua negara yang menolak pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tentang relokasi penduduk Gaza.

    Hari ini, Hamas dijadwalkan akan merilis daftar nama tawanan yang akan dibebaskan pada hari Sabtu dalam putaran pertukaran tawanan berikutnya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Langgar Gencatan Senjata

    Hamas, juga menuduh Israel melakukan beberapa pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang sedang berlangsung dalam kerangka pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Tuduhan ini dilontarkan Hamas, sehari sebelum jadwal pertukaran tiga sandera Israel dengan tahanan Palestina dalam putaran kelima atau putaran terakhir tahap pertama kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza.

    “Selain menunda masuknya ratusan truk yang membawa makanan dan pasokan kemanusiaan lainnya, Hamas mengatakan Israel hanya mengizinkan masuk sebagian kecil tenda dan rumah mobil yang dibutuhkan untuk menyediakan tempat berlindung bagi orang-orang yang kembali ke rumah mereka yang hancur karena bom,” tulis laporan Anews, Jumat.

    Tuduhan Hamas ini kian menambah kerapuhan kesepakatan yang terjadi antara milisi Palestina dengan Israel tersebut.

    Kesepakatan pertukaran sandera-tahanan ini kian rapuh saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial yang menuai kecaman publik internasional.

    Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa ia ingin memindahkan penduduk Gaza ke negara ketiga seperti Mesir atau Yordania dan menempatkan daerah kantong pantai itu di bawah kendali AS untuk dikembangkan menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    “Hampir tiga minggu setelah dimulainya gencatan senjata, situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza terus memburuk secara berbahaya,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    Pernyataan tersebut dikeluarkan saat kelompok perlawanan itu dijadwalkan mengumumkan identitas ketiga sandera Israel yang akan dibebaskan pada hari Sabtu (8/2/2025).

    “Tudingan Hamas ini menggarisbawahi rapuhnya kesepakatan yang dicapai bulan lalu dengan mediator Mesir dan Qatar dan didukung oleh Amerika Serikat,” kata laporan Anews.

    Pengumuman nama-nama sandera Israel yang akan dibebaskan tersebut ditunda pada hari Jumat menyusul tuduhan Hamas terhadap Israel ini.

    “Tidak segera jelas apakah penundaan itu akan menunda pertukaran sandera dan tahanan yang dijadwalkan pada hari Sabtu,” tambah laporan tersebut.

    Sejauh ini, 13 sandera Israel dari 33 anak-anak, wanita, dan pria lanjut usia yang akan dibebaskan pada tahap pertama perjanjian selama 42 hari telah kembali ke rumah dan ratusan tahanan Palestina telah dibebaskan sebagai gantinya. Lima sandera Thailand juga telah dipulangkan.

    Negosiasi tahap kedua dari perjanjian multi-fase, yang ditujukan untuk mengamankan pembebasan sekitar 60 sandera pria dan penarikan pasukan Israel dari Gaza, telah dimulai dan tim negosiasi Israel diharapkan terbang pada hari Sabtu ke Doha, media Israel melaporkan pada Jumat.

    “Namun, tuduhan yang dilontarkan Hamas terhadap Israel menunjukkan betapa rendahnya rasa percaya antara kedua belah pihak setelah lebih dari 15 bulan episode paling berdarah dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun,” ulas Anews.

    Militer Israel (IDF) mengatakan pada hari Jumat bahwa para komandan sedang melakukan penilaian situasi menjelang fase berikutnya dari perjanjian yang saat ini sedang dibahas.

    “Pasukan IDF dikerahkan di berbagai titik di sekitar Jalur Gaza untuk assesment tersebut,” tambah laporan itu.

     

    (oln/rntv/*)

  • Mesir: Gencatan Senjata Gaza Bisa Hancur dan Perang Israel-Hamas Pecah Lagi Gegara Donald Trump – Halaman all

    Mesir: Gencatan Senjata Gaza Bisa Hancur dan Perang Israel-Hamas Pecah Lagi Gegara Donald Trump – Halaman all

    Mesir: Gencatan Senjata Gaza Bisa Hancur dan Perang Israel-Hamas Pecah Lagi Gegara Donald Trump

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir memperingatkan, pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal relokasi warga Palestina di Gaza bisa membahayakan gencatan senjata Hamas-Israel yang sedang berlangsung.

    Terlebih, Israel juga memberi dukungan terhadap rencana Donald Trump untuk mengusir warga Gaza.

    “Hal ini bisa melemahkan dan menghancurkan negosiasi perjanjian gencatan senjata dan memicu kembalinya pertempuran,” kata pernyataan mediator gencatan senjata Kementerian Luar Negeri Mesir, Kamis (6/2/2025).

    Pernyataan Mesir tersebut merujuk pada “pernyataan yang dikeluarkan  oleh sejumlah anggota pemerintah Israel”, tanpa menyebutkan nama mereka.

    Menteri Pertahanan Israel Israel Katz sebelumnya pada Kamis menginstruksikan militer untuk merumuskan rencana agar warga Palestina meninggalkan Gaza, sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut usulan Trump tersebut sebagai hal “luar biasa”.

    MELINTAS – Warga Palestina terlihat melintas di perbatasan Mesir-Gaza. Penyeberangan dilakukan dalam kondisi yang keras di Rafah, Gaza, pada 18 Januari 2024 (Abed Zagout/Anadolu via Getty Images)

    Mesir Tak Mau Jadi Bagian Pengusiran Warga Palestina

    Kementerian Luar Negeri Mesir juga mengatakan kalau negara tersebut menolak setiap usulan yang mengarah pada pemindahan warga Palestina dari Gaza.

    Mereka menegaskan kalau Mesir tidak akan menjadi pihak dalam usulan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Mesir menambahkan bahwa pernyataan anggota pemerintah Israel mengenai rencana pengusiran rakyat Palestina memerlukan akuntabilitas.

    Ia menegaskan, pernyataan sejumlah pejabat pemerintah Israel terkait rencana pengusiran warga Palestina memicu kembalinya pertempuran.

    Pernyataan Mesir juga menekankan perlunya penerapan gencatan senjata di Gaza dalam tiga tahap dan berlangsung secara permanen.

    KEMBALI PULANG – Ratusan ribu warga Gaza yang terusir dan mengungsi karena agresi militer Israel, Mereka kembali ke rumah-rumah mereka ke wilayah Gaza Utara, Senin (27/1/2025). (RNTV/TangkapLayar)

    Respons Qatar Soal Pengusiran Warga Palestina

    Qatar, yang juga menjadi mediator utama dalam perundingan gencatan senjata Gaza, juga memberi respons atas usulan Trump.

    Qatar saat ini sedang sibuk dengan tahap kedua kesepakatan tersebut.

    Qatar mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan masalah warga Palestina dan pengungsian.

    Pernyataan Qatar tersebut setelah usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, agar AS mengambil alih kendali Jalur Gaza, menjadi sorotan.

    Qatar mengatakan, warga Palestina saat ini masih mengalami trauma soal pengungsian.

    “Kami tahu bahwa ada banyak trauma di pihak Palestina terkait pengungsian.”

    “Namun, sekali lagi, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, karena kami tidak tahu bagaimana perang ini akan berakhir,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, kepada Fox News, Rabu (5/2/2025).

    Penolakan Keras dari Presiden Palestina

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

    Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”

    Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”

    Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.

    “Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.

    Sementara itu, Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.

    “Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.

    “Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.

    “Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.

    Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.

    “Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.

    “Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.

    Sebagai informasi, Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Selasa.

    Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.

    Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari akun resmi The White House di media sosial X, menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. (Akun The White House di X (@WhiteHouse))

    Adapun perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

    Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

    PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.

    PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.

    Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

    Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

    Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

    Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

    Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

    Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

    Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

    Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

    Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

    (oln/anews/khbrn/Tribunnews.com/Nuryanti)

     

     
     

  • 79 Negara Kecam Trump Sanksi ICC soal Penyelidikan Kejahatan Perang AS-Israel

    79 Negara Kecam Trump Sanksi ICC soal Penyelidikan Kejahatan Perang AS-Israel

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena melakukan penyelidikan terhadap Israel. 79 negara yang menjadi bagian dari ICC mengutuk keras keputusan Trump.

    Dalam pernyataan bersama, seperti dilansir AFP, Jumat (7/2/2025), pemberian sanksi kepada ICC meningkatkan risiko impunitas untuk kejahatan serius.

    Pernyataan bersama tersebut dipimpin oleh Slovenia, Luksemburg, Meksiko, Sierra Leone, dan Vanuatu.

    Pihak-pihak di ICC juga mengungkap kekhawatiran keputusan tersebut akan mengikis aturan hukum internasional.

    “Langkah-langkah tersebut meningkatkan risiko impunitas untuk kejahatan paling serius dan mengancam akan mengikis aturan hukum internasional, yang sangat penting untuk mempromosikan ketertiban dan keamanan global,” kata pernyataan bersama tersebut, yang dipimpin oleh Slovenia, Luksemburg, Meksiko, Sierra Leone, dan Vanuatu.

    Seperti diketahui, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi kepada ICC karena melakukan penyelidikan menargetkan AS dan sekutu dekatnya, Israel. Trump menyebut penyelidikan semacam itu “tidak berdasar”.

    Perintah eksekutif Trump itu, seperti dilansir AFP, Jumat (7/2/2025), menyebut ICC yang berkantor di Den Hague telah “menyalahgunakan kekuasaannya” dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang berkunjung ke Gedung Putih pada Selasa (4/2).

    Perintah eksekutif Trump yang diumumkan Gedung Putih itu juga menyebut ICC terlibat dalam “tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat kami, Israel”. Hal ini tampaknya merujuk pada penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang oleh personel militer AS di Afghanistan dan pasukan Israel di Jalur Gaza.

    Dalam penjatuhan sanksi, Trump memerintahkan pembekuan aset-aset dan larangan perjalanan terhadap para pejabat ICC, para pegawainya dan anggota keluarga mereka, ke AS. Sanksi itu juga berlaku untuk siapa pun yang dianggap membantu penyelidikan ICC terhadap AS dan Israel.

    Langkah Trump menjatuhkan sanksi untuk ICC itu menjadi bentuk dukungan setelah Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih, yang diwarnai pengumuman mengejutkan soal rencana AS mengambil alih Jalur Gaza setelah merelokasi warganya ke negara-negara lainnya di Timur Tengah.

    Baik AS maupun Israel bukanlah anggota ICC.

    Mahkamah Pidana Internasional Kutuk Sanksi AS

    ICC, dalam tanggapannya pada Jumat (7/2), mengutuk sanksi yang dijatuhkan Trump terhadap institusi mereka. ICC bersumpah akan terus memberikan “keadilan dan harapan” di seluruh dunia.

    “ICC mengutuk dikeluarkannya perintah eksekutif oleh AS yang berupaya menjatuhkan sanksi terhadap para pejabatnya dan merugikan kinerja peradilan yang independen dan tidak memihak,” tegas ICC dalam pernyataannya.

    “Pengadilan berdiri teguh dengan para personelnya dan bersumpah untuk terus memberikan keadilan dan harapan bagi jutaan korban tidak bersalah dari kekejaman di seluruh dunia,” imbuh pernyataan tersebut.

    (taa/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sehari Jelang Pembebasan Sandera, Hamas: Bantuan Tipu-tipu, Israel Langgar Gencatan Senjata – Halaman all

    Sehari Jelang Pembebasan Sandera, Hamas: Bantuan Tipu-tipu, Israel Langgar Gencatan Senjata – Halaman all

    Sehari Jelang Pembebasan Sandera, Hamas: Bantuan Tipu-tipu, Israel Langgar Gencatan Senjata

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, Jumat (7/2/2025) menuduh Israel melakukan beberapa pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang sedang berlangsung dalam kerangka pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Tuduhan ini dilontarkan Hamas, sehari sebelum jadwal pertukaran tiga sandera Israel dengan tahanan Palestina dalam putaran kelima atau putaran terakhir tahap pertama kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza.

    “Selain menunda masuknya ratusan truk yang membawa makanan dan pasokan kemanusiaan lainnya, Hamas mengatakan Israel hanya mengizinkan masuk sebagian kecil tenda dan rumah mobil yang dibutuhkan untuk menyediakan tempat berlindung bagi orang-orang yang kembali ke rumah mereka yang hancur karena bom,” tulis laporan Anews, Jumat.

    Tuduhan Hamas ini kian menambah kerapuhan kesepakatan yang terjadi antara milisi Palestina dengan Israel tersebut.

    Kesepakatan pertukaran sandera-tahanan ini kian rapuh saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial yang menuai kecaman publik internasional.

    Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa ia ingin memindahkan penduduk Gaza ke negara ketiga seperti Mesir atau Yordania dan menempatkan daerah kantong pantai itu di bawah kendali AS untuk dikembangkan menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    “Hampir tiga minggu setelah dimulainya gencatan senjata, situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza terus memburuk secara berbahaya,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    Pernyataan tersebut dikeluarkan saat kelompok perlawanan itu dijadwalkan mengumumkan identitas ketiga sandera Israel yang akan dibebaskan pada hari Sabtu (8/2/2025).

    “Tudingan Hamas ini menggarisbawahi rapuhnya kesepakatan yang dicapai bulan lalu dengan mediator Mesir dan Qatar dan didukung oleh Amerika Serikat,” kata laporan Anews.

    Pengumuman nama-nama sandera Israel yang akan dibebaskan tersebut ditunda pada hari Jumat menyusul tuduhan Hamas terhadap Israel ini.

    “Tidak segera jelas apakah penundaan itu akan menunda pertukaran sandera dan tahanan yang dijadwalkan pada hari Sabtu,” tambah laporan tersebut.

    KERUMUNAN WARGA GAZA – Foto ini diambil pada Selasa (4/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (1/2/2025), menunjukkan kerumunan warga Palestina dan anggota Brigade Al-Qassam selama pembebasan sandera Israel, Keith Siegel, di pelabuhan Kota Gaza, selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza. Tiga sandera Israel; Ofer Calderon, Yarden Bibas, dan Keith Siegel, dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Pasukan Israel Dikerahkan di Berbagai Titik di Gaza

    Menambah panasnya eskalasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga melontarkan dukungan atas visi Trump untuk Gaza sebagai rencana yang “luar biasa”.

    Namun, rencana Trump tersebut langsung ditolak oleh negara-negara Arab, kelompok-kelompok Palestina termasuk Hamas dan Otoritas Palestina.

    “Dan banyak warga Gaza, yang mengatakan mereka akan membangun kembali rumah dan restoran mereka sendiri,” kata laporan ANews.

    Namun para pemimpin Israel telah mengulangi pernyataan bahwa warga Gaza sebaiknya melaksanakan ‘relokasi sukarela’ untuk pergi dari Gaza.

    “Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan memerintahkan tentara pada hari Kamis untuk menyiapkan rencana guna memungkinkan kepergian penduduk Gaza yang ingin pergi,” kata laporan tersebut.

    Sejauh ini, 13 sandera Israel dari 33 anak-anak, wanita, dan pria lanjut usia yang akan dibebaskan pada tahap pertama perjanjian selama 42 hari telah kembali ke rumah dan ratusan tahanan Palestina telah dibebaskan sebagai gantinya. Lima sandera Thailand juga telah dipulangkan.

    Negosiasi tahap kedua dari perjanjian multi-fase, yang ditujukan untuk mengamankan pembebasan sekitar 60 sandera pria dan penarikan pasukan Israel dari Gaza, telah dimulai dan tim negosiasi Israel diharapkan terbang pada hari Sabtu ke Doha, media Israel melaporkan pada Jumat.

    “Namun, tuduhan yang dilontarkan Hamas terhadap Israel menunjukkan betapa rendahnya rasa percaya antara kedua belah pihak setelah lebih dari 15 bulan episode paling berdarah dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun,” ulas Anews.

    Militer Israel (IDF) mengatakan pada hari Jumat bahwa para komandan sedang melakukan penilaian situasi menjelang fase berikutnya dari perjanjian yang saat ini sedang dibahas.

    “Pasukan IDF dikerahkan di berbagai titik di sekitar Jalur Gaza untuk assesment tersebut,” tambah laporan itu.

    UNWRA BAGIKAN BANTUAN – Foto ini diambil pada Jumat (31/1/2025) dari tangkap layar website UNWRA, menunjukkan kerumunan pengungsi Palestina di Gaza yang sedang mengantri bantuan pangan yang sedang di bagikan UNWRA (Tangkap layar website UNWRA)

    Bantuan Tipu-tipu

    Hamas mengatakan Israel juga melanggar gencatan senjata yang disepakati dengan memanipulasi bantuan yang masuk ke Gaza.

    Hamas menyebut, hanya 8.500 truk dari 12.000 yang seharusnya tiba sejauh ini telah memasuki Jalur Gaza.

    Dari jumlah tersebut, sebagian besar berisi makanan dan barang-barang sekunder termasuk keripik dan coklat, bukannya kebutuhan mendesak lainnya yang dibutuhkan warga Gaza.

    “Ini menunjukkan manipulasi yang jelas terhadap prioritas bantuan dan tempat tinggal,” kata pernyataan Hamas.

    Selain itu, hanya 10 persen dari 200.000 tenda dan 60.000 karavan yang dibutuhkan untuk menyediakan tempat berlindung telah tiba, kata Hamas.

    Hal ini, sambung pernyataan tersebut, menyebabkan ratusan ribu orang menderita cuaca musim dingin yang ekstrem.

    Pelanggaran lain, alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan jutaan ton puing dan mengevakuasi ribuan jenazah yang diperkirakan tertimbun belum tiba.

    BERKIBAR – Bendera Palestina berkibar di tengah puing reruntuhan di Kota Gaza, dalam foto tangkapan layar dari Khaberni, Kamis (6/2/2025). Amerika Serikat (AS) berencana mengambil alih kendali atas Gaza dengan dalil membangunnya kembali di segala sektor. (khaberni/tangkap layar)

    Sejauh ini, meskipun ada tuduhan pelanggaran gencatan senjata yang dilontarkan oleh kedua belah pihak, gencatan senjata telah berlangsung, yang masih membuka jalan bagi diakhirinya perang dan pembangunan kembali Gaza yang kini telah hancur.

    Kelompok bersenjata pimpinan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang dalam kerugian jiwa terbesar dalam satu hari sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948.

    Sebagai tanggapan, Israel membuka kampanye yang telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza dan menghancurkan daerah kantong itu.

     

    (oln/Anews/*)

  • Tahun 2025 Catatkan Januari Terpanas Meski “La Nina” – Halaman all

    Tahun 2025 Catatkan Januari Terpanas Meski “La Nina” – Halaman all

    Tahun 2025 mencatatkan Januari terhangat dalam sejarah cuaca, melanjutkan serangkaian suhu ekstrem global, menurut layanan observasi iklim Eropa, Copernicus Climate Change Service, C3S, pada hari Kamis (6/2).

    Pemanasan berlanjut meskipun sedang terjadi pergeseran ke arah pola cuaca “La Nina” yang membawa hawa dingin.

    Rata-rata suhu di bulan Januari meningkat 1,75 derajat Celsius lebih panas daripada masa pra-industri. Angka tersebut juga memecahkan rekor suhu bulanan tertinggi pada tahun 2023 dan 2024, menurut temuan para ilmuwan.

    Laporan Global Climate Highlights yang diterbitkan bulan lalu mengonfirmasi bahwa tahun 2024 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat.

    Studi C3S mengungkap kenaikan 1,6 derajat Celsius di atas masa pra-industri, antara tahun 1850 dan 1900. Sebelumnya, tahun 2023 adalah tahun terhangat.

    Pada konferensi iklim internasional di Paris tahun 2015, sebanyak 196 negara dunia sepakat untuk membatasi pemanasan global tidak lebih dari 2 derajat Celsius, dan untuk melakukan upaya guna menjaga suhu di bawah 1,5 derajat.

    Samantha Burgess, wakil direktur C3S, mengatakan kepada DW bahwa dunia sekarang “berada di ambang melewati level 1,5 derajat.”

    Dia menambahkan bahwa meskipun rata-rata dua tahun terakhir telah melampaui ambang batas, hal itu tidak menyiratkan bahwa Perjanjian Paris telah dilanggar, karena perjanjian tersebut didasarkan pada rata-rata yang dihitung selama beberapa dekade dan bukan tahun-tahun individual.

    Namun, “angka ini menunjukkan lintasan yang kita lalui,” katanya. “Kami tahu dari pemahaman kami tentang sistem iklim bahwa semakin hangat atmosfer, semakin besar kemungkinan kita mengalami peristiwa cuaca ekstrem yang berbahaya dan itulah yang benar-benar berdampak pada manusia dan ekosistem,” katanya.

    Bagaimana pemanasan memengaruhi cuaca?

    Sejauh ini, suhu rata-rata global yang diukur selama beberapa dekade telah naik sebanyak 1,3 derajat Celsius. Saat ini pun, konsekuensi pemanasan global sudah sangat terasa.

    Pada tahun 2024, kebakaran hutan menghanguskan sebagian lahan basah Pantanal di Brasil dan memengaruhi beberapa negara di kawasan tersebut, sementara sebagian Sudan, Uni Emirat Arab, dan Spanyol dilanda banjir besar. Gelombang panas melanda Eropa dan Afrika Barat, dan badai tropis melanda sebagian Amerika Serikat dan Filipina.

    Para ilmuwan yang bekerja sebagai bagian dari World Weather Attribution, sebuah organisasi yang mempelajari hubungan antara cuaca ekstrem dan perubahan iklim, menemukan bahwa 26 peristiwa yang mereka amati tahun lalu menjadi lebih buruk atau lebih mungkin terjadi karena peningkatan suhu.

    Pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia untuk kegiatan seperti pemanasan, industri, dan transportasi merupakan pendorong utama pemanasan global, tetapi fenomena alam seperti El Nino juga berperan dalam mendorong kenaikan suhu selama dua tahun terakhir, kata para ilmuwan di C3S.

    Pemanasan lautan meningkatkan suhu pada tahun 2025

    Fenomena El Nino, yang biasanya terjadi setiap dua hingga tujuh tahun, dikaitkan dengan pemanasan Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur, yang menyebabkan suhu permukaan laut rata-rata keseluruhan meningkat 0,51 derajat Celsius daripada rata-rata tahun 1991–2020.

    Suhu permukaan laut menjadi perhatian khusus para ilmuwan, karena laut menyimpan sekitar 90% panas di permukaan Bumi.

    “Lautan telah bertindak sebagai penyangga selama setengah abad terakhir, atau 70 tahun, bagi kita. Kita melampaui kapasitas penyangga itu, dan kita merasakannya dalam hal kejadian ekstrem di daratan,” kata Brenda Ekwurzel, direktur keunggulan ilmiah di lembaga nirlaba Union of Concerned Scientists, yang tidak terlibat dalam penyusunan data C3S.

    Meskipun fase El Nino berakhir pada tahun 2024, Burgess mengatakan lautan menahan lebih banyak panas daripada siklus sebelumnya yang dapat memengaruhi tingkat panas di tahun mendatang. “Sampai kita melihatnya menghilang secara efektif ke laut dalam, kemungkinan besar kita akan terus melihat suhu yang sangat tinggi, tetapi mungkin tidak akan memecahkan rekor,” katanya.

    Waktu kian mendesak

    Meski demikian, tingkat emisi gas rumah kaca di atmosfer terus meningkat. C3S melaporkan bahwa laju peningkatan karbon dioksida lebih tinggi daripada yang diamati dalam beberapa tahun terakhir. Gas rumah kaca yang menetap di atmosfer selama 300 hingga 1.000 tahun, bertanggung jawab atas meningkatnya suhu Bumi.

    John Noel, juru kampanye iklim senior di LSM lingkungan Greenpeace di AS, menyalahkan industri migas dan politik karena “sengaja membangun hambatan” yang menciptakan “tonggak sejarah suram” berupa tahun terpanas.

    “Kita harus membongkar delusi perusahaan yang berbahaya bahwa perluasan bahan bakar fosil dapat terus berlanjut tanpa konsekuensi. Sebaliknya, kita harus memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk membangun infrastruktur nol-karbon yang dibutuhkan untuk masa depan yang aman yang mencakup semua orang,” katanya dalam sebuah pernyataan pers.

    El Nino menambah bahan bakar ke dalam api

    Menurut pemerhati lingkungan Delcio Rodrigues,kondisi cuaca saat ini, yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, berkontribusi terhadap kebakaran. Wilayah tersebut mengalami kekeringan yang luar biasa, dan sungai-sungai hanya memiliki permukaan air yang rendah. Menurut para ahli, kekeringan yang telah terjadi sejak akhir tahun 2023 diperburuk oleh fenomena cuaca El Nino, yang membawa serta suhu tinggi.

    Sementara itu, Burgess mengatakan kepada DW bahwa tanpa tindakan segera, tidak mungkin suhu rata-rata jangka panjang dapat dipertahankan di bawah batas 1,5 derajat. Namun, ia menambahkan bahwa dunia tidak boleh mengabaikan target tersebut, karena setiap fraksi derajat itu penting.

    “[Perubahan iklim] bukanlah masalah masa depan yang harus kita hadapi atau yang harus dihadapi oleh generasi mendatang, ini adalah masalah yang perlu kita bicarakan sekarang,” katanya. “Kita perlu memastikan bahwa siapa pun yang kita pilih mengambil tindakan terhadap isu-isu yang penting bagi kita, untuk memastikan kita dapat mengurangi perubahan iklim di masa mendatang dan beradaptasi dengan iklim saat ini,” tambahnya.

    Dialog demi iklim

    Sementara itu, Burgess mengatakan kepada DW bahwa tanpa tindakan segera, tidak mungkin suhu rata-rata jangka panjang dapat dipertahankan di bawah batas 1,5 derajat. Namun, dia menambahkan bahwa dunia tidak boleh mengabaikan target tersebut, karena setiap fraksi derajat itu penting.

    “Perubahan iklim bukanlah masalah masa depan yang harus kita hadapi atau yang harus dihadapi oleh generasi mendatang, ini adalah masalah yang perlu kita bicarakan sekarang,” kata dia.

    “Kita perlu memastikan bahwa siapa pun yang kita pilih mengambil tindakan terhadap isu-isu yang penting bagi kita, untuk memastikan kita dapat mengurangi perubahan iklim di masa mendatang dan beradaptasi dengan iklim saat ini,” imbuhnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Pesawat Kecil Tabrak Bus di Sao Paulo, 2 Orang Tewas

    Pesawat Kecil Tabrak Bus di Sao Paulo, 2 Orang Tewas

    Jakarta –

    Sebuah pesawat kecil dilaporkan jatuh hingga menghantam bus di Sao Paulo, Brazil. Dua orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut.

    Dilansir AFP, Jumat (7/2/2025), insiden terjadi sesaat setelah pesawat King Air F90 lepas landas dari bandara Campo de Marte. Pesawat itu tersebut menangani penerbangan domestik.

    Belum diketahui jelas apakah pesawat itu hendak melakukan pendaratan darurat sesaat setelah lepas landas. Namun, pesawat meluncur ratusan meter di sepanjang jalan hingga menabrak bus sebelum akhirnya meledak, kata Kepala Pemadam Kebakaran Ronaldo Melo.

    Dua orang korban tewas ialah pilot dan satu-satunya penumpang pesawat.

    Penumpang bus berhasil melarikan diri, dan enam orang terluka, kata Melo.

    Gambar yang disiarkan di televisi lokal menunjukkan gumpalan asap tebal mengepul ke udara, namun petugas pemadam kebakaran dengan cepat mengendalikan api.

    Penyelidik berada di lokasi kejadian “mengambil foto dan mewawancarai orang-orang yang menyaksikan jatuhnya pesawat” untuk mengetahui kecelakaan tersebut, kata Melo.

    Lihat juga Video: Momen Evakuasi Pesawat Latih yang Jatuh di Banyuwangi

    (taa/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jurnalis Israel: Dari Greenland hingga Gaza, Ocehan Trump yang Sakit Mental Tak Usah Diseriusi – Halaman all

    Jurnalis Israel: Dari Greenland hingga Gaza, Ocehan Trump yang Sakit Mental Tak Usah Diseriusi – Halaman all

    Jurnalis Israel: Dari Panama, Greenland hingga Gaza, Ocehan Trump yang Sakit Mental Tak Usah Diseriusi
     
     
    TRIBUNNEWS.COM – Seorang jurnalis dan penulis Israel menggambarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai orang yang sakit mental.

    Karena itu, ide dan seruan Trump tentang pengusiran warga Palestina dari Gaza, dia anggap sebagai omong kosong.

     
    Jurnalis sekaligus penulis Israel itu adalah Uri Masaf.

    Dia menerbitkan analisisnya di surat kabar berbahasa Ibrani, Haaretz tentang ketidakmungkinan melaksanakan deportasi jutaan warga Palestina di Gaza yang hancur seperti yang direncanakan Donald Trump.

    “Kita tidak punya waktu untuk omong kosong Trump yang sakit mental, dan tidak akan ada deportasi dari Gaza,” katanya, dikutip dari Khaberni, Jumat (7/2/2025).

    Dalam analisisnya, Uri menjelaskan kalau, “Tidak ada rencana, tidak ada pekerjaan persiapan, tidak ada gunanya, dan tidak seorang pun (negara mana pun) akan menerima dua juta warga Palestina di tanahnya.”

    “Dunia tidak berada di zaman Perang Dunia II, dan Trump mengoceh tanpa makna. Ini gayanya, mengingat bahwa ia pernah mengusulkan pembangunan hotel di Korea Utara alih-alih rudal nuklir,” kata Uri mengenang sejumlah pernyataan berbau bualan Trump.

    Belakangan, kata Uri, Trump juga menampilkan wacana-wacana ‘gila dan tak masuk akal’ seperti pengambilalihan Terusan Panama, tanah Greenland, dan aneksasi Kanada.  

    “Sejak terpilih, ia (Trump) telah berbicara tentang invasi Panama, mengambil alih Greenland, dan mencaplok Kanada. Kita cukup dewasa untuk mengingat bagaimana ia pernah berkata dalam sebuah pertemuan dengan Netanyahu tentang mencaplok Tepi Barat ke Israel,” penulis tersebut menambahkan.

    Ia menjelaskan, menganggap serius pernyataan Trump yang asal-asalan itu merupakan penghinaan (bagi akal sehat).

    “Karena ia menderita sakit mental, dan kini orang-orang hidup di era kemerosotan yang cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa Perdana Menteri pemerintah pendudukan Israel, Netanyahu, juga menderita sakit mental dan tidak punya hati nurani, tetapi ia tidak bodoh. Ia pun terpaku karena tidak nyaman ketika Trump mulai mengoceh tentang evakuasi Gaza, sementara Netanyahu menumpuk pujian yang memalukan kepadanya,” kata Uri.

    Hanya karena sejalan, Uri juga menyoroti bagaimana media-media Israel seperti bahu-membahu menggaungkan rencana tidak masuk akal untuk mendeportasi jutaan warga Gaza ke luar dari tanahnya ke lokasi yang bahkan belum pasti tanpa perencanaan.

    “Sangat menyedihkan melihat sebagian besar media Israel bekerja sama dengan lelucon ini, dan terlibat dalam diskusi di tingkat pelajaran ilmu sosial kelas tujuh, tentang deportasi – mendukung atau menentang. Bahkan sebelum dimensi moral, ini pada dasarnya mencerminkan kedangkalan dan kemalasan intelektual. Sangat mudah untuk memanipulasi mereka. Dan di sini Trump dan Netanyahu sudah menjadi ahli: pemboman media terus-menerus dengan pembicaraan kosong tentang hal-hal yang tidak akan pernah terjadi – besok, Trump bahkan tidak akan ingat apa yang sedang dibicarakannya,” katanya.

    KONFERENSI PERS TRUMP – Tangkapan Layar YouTube FOX 2 Detroit yang Memperlihatkan Presiden AS Donald Trump Melakukan Konferensi Pers terkait Tabrakan Pesawat Antara Jet American Airlines dengan Helikopter Black Hawk pada Kamis (30/1/2025). Insiden tabrakan pesawat ini dijadikan bahan politik Trump untuk menyalahkan pendahulunya, Joe Biden. (Tangkapan Layar YouTube FOX 2 Detroit)

    Poin-poin Pernyataan Kontroversial Donald Trump Soal Gaza

    Seperti diberitakan, Donald Trump menyodorkan wacana Amerika Serikat (AS) terlibat langsung dalam konflik di Jalur Gaza yang selama 15 bulan terakhir dibombardir Israel tersebut.

    Trump blak-blakan menyatakan, keterlibatan langsung AS itu lewat cara pengambilalihan kendali Gaza, sebuah rencana yang dianggap ‘gila’ dan banjir kecaman oleh banyak negara-negara di dunia.

    Ide Trump agar AS, sekutu abadi Israel, mengambil alih Gaza muncul setelah sebelumnya ia mengusulkan penggusuran permanen warga Palestina di Jalur Gaza.

    Para pemimpin Palestina dan dunia Arab secara terbuka menolak komentar Trump sebelumnya yang mengusulkan kalau warga Palestina harus dipindahkan ke Mesir dan Yordania.

    Para pembela hak asasi manusia juga mengecam komentar Trump tersebut sebagai wacana pembersihan etnis.

    Trump tidak memberikan banyak perincian tentang usulannya, tetapi ia memaparkan ‘fitur’ dasar rencana tersebut, yang telah memicu dan diperkirakan akan memicu reaksi negatif lebih lanjut.

    Berikut ini beberapa pernyataan Trump dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawabnya selama konferensi pers Rabu (5/2/2025) pagi waktu AS, di Gedung Putih, Washington DC, AS, bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu:

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari akun resmi The White House di media sosial X, menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. (Akun The White House di X (@WhiteHouse))

    Apa yang Dikatakan Trump? AS Siap Jadi ‘Pahlawan’

    Trump menyatakan, AS siap menjadi ‘pahlawan’ dengan membangun ulang Gaza agar ‘aman’ untuk ditempati.

    Harus digarisbawahi, hancur leburnya Gaza di berbagai sektor, sebagian besar terjadi karena agresi militer Israel dengan dalil memberantas Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas.

    Israel memburu Hamas karena Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, titik awal agresi dan bombardemen buta selama 15 bulan terakhir.

    Adapun Hamas, menyatakan, serangan berdarah ke Israel itu adalah akumulasi dari perlawanan atas penindasan Israel di wilayah Palestina. 

    “Amerika Serikat akan mengambil alih kendali Jalur Gaza, dan kami akan melaksanakan tugas kami di sana juga,” kata Trump di awal konferensi pers.

    “Kami akan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi, meratakan lokasi, membersihkan dan meratakan bangunan yang hancur, dan menciptakan pembangunan ekonomi yang akan menyediakan lapangan pekerjaan dan perumahan tanpa batas bagi penduduk di wilayah tersebut.”

    KEADAAN GAZA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Kamis (6/2/2025) menunjukkan keadaan kota Gaza setelah gencatan senjata diterapkan pada 19 Januari 2025. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

    2. Siapa yang Akan Menerima Warga Gaza?

    Trump mengatakan Washington akan meminta negara tetangga lainnya, seusai muncul respons penolakan dari Mesir dan Yordania, untuk menerima warga Palestina yang mengungsi dari Gaza, meskipun ia tidak mengatakan apakah Palestina bersedia menerima rencana seperti itu.

    Meskipun Trump telah berulang kali meminta Mesir dan Yordania untuk melakukannya sejak 25 Januari, negara-negara tersebut dan negara Arab lainnya telah menolak usulannya.

    “Sebaliknya, kita harus pergi ke negara-negara lain yang tertarik, dan ada banyak yang ingin melakukan ini, dan membangun berbagai wilayah yang pada akhirnya akan menampung 1,8 juta warga Palestina yang tinggal di Gaza, dan mengakhiri kematian dan kehancuran di sana, dan negara-negara tetangga yang memiliki kekayaan besar dapat membiayainya,” imbuh Trump.

    Sebagai gambaran betapa ‘gila’ proposal Trump ini, populasi Gaza sebelum agresi Israel adalah 2,3 juta orang.

    Pemindahan jutaan orang ini jelas akan menimbulkan masalah baru, terlebih Israel terus-terusan menembaki warga sipil Palestina yang mereka anggap sebagai ‘tersangka’ Hamas saat berpindah untuk mengungsi.

    3. Akankah Amerika Mengirimkan Pasukan Saat Mengeksekusi Rencana Trump?

    “Kami akan melakukan apa yang diperlukan. Jika diperlukan, kami akan melakukannya. Kami akan mengambil sebidang tanah itu. Kami akan mengembangkannya, kami akan menciptakan ribuan dan ribuan lapangan kerja, dan itu akan menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump ketika ditanya apakah Washington akan mengirim pasukan AS ke Gaza berdasarkan usulannya.

    DONALD TRUMP – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025) menunjukkan Presiden AS menggelar konferensi pers dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu (5/2/2025) (White House)

    4. Apakah Trump Mendukung Solusi Dua Negara?

    Solusi dua negara (two-state solution) merupakan salah satu opsi solusi konflik Israel–Palestina menyerukan untuk dibuatnya “dua negara untuk dua warga.”

    Solusi dua negara ini menyodorkan model, Palestina berdampingan dengan Israel, di sebelah barat Sungai Yordan.

    Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah mendukung solusi dua negara antara Palestina dan Israel yang akan menciptakan negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki bersama Israel.

    Ketika ditanya apakah Washington di bawah kepemimpinannya tidak lagi mendukung hal itu, Trump berkata, tanpa menjawab pertanyaan secara langsung, “Itu tidak berarti apa pun tentang dua negara atau satu negara atau negara lainnya. Itu (wacana pemindahan warga Gaza untuk kemudian membangun wilayah itu) berarti kami ingin memberi orang kesempatan untuk hidup… karena Gaza adalah lubang neraka bagi orang-orang yang tinggal di sana.”

    5. Siapa yang akan Tinggal di Gaza jika Trump Merencanakan Hal Ini?

    “Saya membayangkan orang-orang di dunia tinggal di sana, orang-orang di dunia,” kata Trump ketika ditanya siapa yang ia bayangkan tinggal di Gaza.

    “Orang Palestina juga, orang Palestina akan tinggal di sana, banyak orang akan tinggal di sana,” tambahnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Pada tanggal 19 Januari, gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada tahap pertamanya, yang berlangsung selama 6 minggu.

    Kesepakatan, yang dicapai melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika, menetapkan dimulainya negosiasi tidak langsung mengenai tahap kedua paling lambat pada hari ke-16, dengan kesepakatan yang akan diselesaikan sebelum akhir minggu kelima tahap pertama.

     

    (oln/khbrn/*)