Jenis Media: Internasional

Khamenei Ingatkan Pemerintah Iran Tidak Berunding dengan AS! Khamenei Ingatkan Pemerintah Iran Tidak Berunding dengan AS!

Jakarta –

Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyerukan pemerintah Iran untuk tidak berunding dengan Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa hal itu akan menjadi “tidak bijaksana.”

“Anda tidak boleh berunding dengan pemerintah seperti itu, mereka tidak bijaksana, mereka tidak cerdas, mereka tidak terhormat untuk berunding,” kata Khamenei, dilansir Al Arabiya dan AFP, Sabtu (8/2/2025). Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat sebelumnya telah “merusak, melanggar, dan mencabik-cabik” kesepakatan nuklir tahun 2015.

Khamenei pun memperingatkan bahwa Iran akan mengambil tindakan balasan jika AS mengancam atau bertindak melawan Iran.

“Jika mereka mengancam kita, kita akan mengancam mereka. Jika mereka melakukan ancaman ini, kita akan melakukan ancaman kita. Jika mereka menyerang keamanan negara kita, kita akan menyerang keamanan mereka tanpa ragu-ragu,” tegas Khamenei.

Hal itu disampaikan Khamenei beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan “perjanjian perdamaian nuklir yang terverifikasi” dengan Iran, seraya menambahkan bahwa Iran “tidak dapat memiliki senjata nuklir.”

Pemerintah Iran bersikeras bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai dan menyangkal adanya niat untuk mengembangkan senjata atom.

“Kita harus memahami ini dengan benar: mereka tidak boleh berpura-pura bahwa jika kita duduk di meja perundingan dengan pemerintah itu (pemerintah AS), masalah akan terpecahkan,” kata Khamenei dalam sebuah pertemuan dengan para komandan militer.

“Tidak ada masalah yang akan diselesaikan dengan bernegosiasi dengan Amerika,” katanya, menyebut “pengalaman” sebelumnya.

Trump, yang kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari lalu, pada Selasa lalu memberlakukan kembali kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran atas tuduhan bahwa negara itu berusaha mengembangkan senjata nuklir.

Di bawah kebijakan sanksi yang keras selama masa jabatan pertama Trump, yang berakhir pada 2021, Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir penting yang telah memberlakukan pembatasan pada program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi.

Teheran mematuhi kesepakatan tersebut hingga setahun setelah Washington menarik diri, tetapi kemudian mulai mencabut komitmennya.

Upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015 tersebut, sejak itu gagal.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

08/02/2025 11:59
Perkembangan Terbaru Perang Rusia-Ukraina: Pasukan Korea Utara Kembali ke Garis Depan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina terus berlanjut dan pada tanggal 8 Februari 2025, telah memasuki hari ke-1981.

Dalam perkembangan yang signifikan, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa pasukan Korea Utara telah kembali ke garis depan di wilayah Kursk, Rusia.

Hal ini muncul setelah sebelumnya dilaporkan bahwa pasukan Korea Utara ditarik karena mengalami kerugian besar.

Apa yang Terjadi di Kursk?

Zelensky, dalam pidato malamnya pada tanggal 7 Februari 2025, menyatakan, “Telah terjadi serangan baru di daerah operasi Kursk. Tentara Rusia dan tentara Korea Utara didatangkan kembali.” Ia juga menambahkan bahwa “sejumlah besar pasukan lawan telah dihancurkan,” merujuk pada ratusan tentara Rusia dan Korea Utara yang terlibat dalam konflik ini.

Sebelumnya, seorang juru bicara militer Ukraina melaporkan bahwa Kyiv tidak mengalami aktivitas atau bentrokan dengan pasukan Korea Utara selama tiga minggu.

Ini menunjukkan fluktuasi dalam situasi di medan perang yang dapat berdampak pada taktik dan strategi kedua belah pihak.

Kenapa Korea Utara Terlibat Kembali?

Menurut intelijen dari Korea Selatan dan barat, Pyongyang telah mengirim lebih dari 10.000 tentara ke Rusia tahun lalu untuk memberikan dukungan dalam perang melawan Ukraina, khususnya di wilayah perbatasan.

Kembalinya pasukan Korea Utara ke Kursk menandakan peningkatan kembali kerjasama militer antara kedua negara dalam konteks konfrontasi yang berkepanjangan ini.

Apa yang Terjadi di Pertemuan Trump dan Zelensky?

Di tengah situasi yang berkembang di Kursk, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga memberikan kabar bahwa ia mungkin akan bertemu dengan Zelensky minggu depan.

Dalam pernyataannya kepada wartawan di Gedung Putih, Trump menjawab bahwa pertemuan tersebut bisa saja terjadi di Washington, meskipun ia tidak akan pergi ke Kyiv.

Zelensky mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan Trump.

Ia menyatakan bahwa saat ini tim Ukraina dan Amerika sedang menyusun rincian untuk pertemuan tersebut.

Bagaimana dengan Situasi di Toretsk?

Di sisi lain, Rusia mengeklaim telah berhasil merebut kota pertambangan utama di Ukraina timur, yaitu Toretsk.

Jika klaim ini terkonfirmasi, maka ini akan menjadi pemukiman terbesar yang direbut oleh Moskow sejak Avdiivka pada Februari tahun lalu.

Namun, Kyiv membantah bahwa Rusia memiliki kendali penuh atas pusat industri tersebut.

Menurut analis militer, perebutan Toretsk yang strategis bisa membuka jalan bagi Rusia untuk memotong rute pasokan Ukraina lebih lanjut ke utara.

Apa yang Terjadi di Zaporizhia?

Selain itu, pada tanggal 6 Februari 2025, Pasukan Pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh bom udara berpemandu Rusia di atas Zaporizhia.

Yuriy Ignat, kepala departemen komunikasi Komando Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, menyebutkan bahwa insiden ini bukanlah yang pertama, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai situasi tersebut.

Dengan dinamika yang terus berubah, perang Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa medan perang tetap menjadi arena yang kompleks dan penuh ketidakpastian.

Kembalinya pasukan Korea Utara, pertemuan yang direncanakan antara Trump dan Zelensky, serta situasi di Toretsk dan Zaporizhia menunjukkan betapa pentingnya perkembangan ini dalam konteks geopolitis yang lebih luas.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

08/02/2025 11:28
Hilang di Alaska, Puing Pesawat Ditemukan-Tak Ada yang Selamat Hilang di Alaska, Puing Pesawat Ditemukan-Tak Ada yang Selamat

Jakarta –

Puing-puing pesawat yang hilang di Alaska, Amerika Serikat telah ditemukan. Para pejabat AS mengatakan pada hari Jumat (7/2) waktu setempat, keseluruhan 10 orang di dalam pesawat tersebut diyakini telah meninggal.

Otoritas Penjaga Pantai AS mengatakan telah menemukan bangkai pesawat Bering Air Caravan sekitar 34 mil (55 kilometer) dari kota Nome.

“Tiga orang ditemukan di dalam dan dilaporkan telah meninggal,” kata Penjaga Pantai di media sosial, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (8/2/2025).

“Tujuh orang lainnya diyakini berada di dalam pesawat tetapi saat ini tidak dapat diakses karena kondisi pesawat,” imbuhnya.

Departemen pemadam kebakaran sukarela Nome, yang telah bergegas mencari pesawat tersebut, mengatakan di Facebook bahwa mereka membantu upaya pencarian.

“Tim Pencarian dan Penyelamatan Nome sedang bergerak dengan bantuan dari Garda Nasional Udara Alaska untuk upaya pencarian,” demikian bunyi sebuah posting.

“Dari laporan yang kami terima, kecelakaan itu tidak dapat diselamatkan. Pikiran kami bersama para keluarga saat ini,” imbuhnya.

Pesawat dengan sembilan penumpang dan satu pilot di dalamnya itu, dilaporkan terlambat terbang pada hari Kamis lalu dalam penerbangan dari Unalakleet ke Nome, kata polisi negara bagian Alaska.

Lihat juga video: Penyelam AS Temukan Puing Pesawat Luar Angkasa yang Kecelakaan 36 Tahun Lalu

Kedua kota tersebut terletak sekitar 150 mil terpisah di seberang Norton Sound, di pantai barat negara bagian tersebut.

Menurut informasi yang tersedia untuk umum, posisi terakhir pesawat yang diketahui berada di atas air sekitar 40 menit setelah lepas landas.

Kecelakaan tersebut merupakan insiden terbaru dalam serangkaian bencana penerbangan di Amerika Serikat.

Sebelumnya pada tanggal 30 Januari, sebuah jet penumpang bertabrakan di udara dengan helikopter Angkatan Darat AS di Washington, DC, menewaskan semua 67 orang di dalam kedua pesawat tersebut.

Bencana tersebut diikuti dengan jatuhnya sebuah pesawat medis ke sebuah kawasan ramai di Philadelphia, menewaskan tujuh orang dan melukai 19 orang.

Lihat juga video: Penyelam AS Temukan Puing Pesawat Luar Angkasa yang Kecelakaan 36 Tahun Lalu

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

08/02/2025 10:47
Kata Megawati Soekarnoputri, Paus Fransiskus Mengapresiasi Nilai Kemanusiaan dalam Pancasila – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan Pemimpin Umat Katolik Dunia Paus Fransiskus tertarik dengan Pancasila dan spirit gotong royong.

Adapun, isu terkait pemanasan global (global warming) menjadi satu di antara topik pembicaraan ketika keduanya bertemu.

Hal itu disampaikan Megawati usai menemui Paus di kediaman Casa Santa Marta, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore waktu setempat.

Megawati bersama Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi putra tertuanya, Mohammad Rizky Pratama, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah dan Gubernur Sulawes Utara Olly Dondokambe diterima Paus di kediamannya dan pertemuan berlangsung tertutup.

Megawati mengatakan dirinya memenuhi undangan dari Paus Fransiskus untuk menjadi pembicara di World Leaders Summit on Children’s Rights. Di momen tersebut keduanya juga bertemu.

“Saya memang mendapat undangan secara pribadi dari beliau, karena yang paling utama sebetulnya adalah beliau setelah bertemu dengan saya dan kita bicara soal masalah kebangsaan,” kata Megawati.

Megawati menyebut, Paus Fransiskus tertarik dengan Pancasila dan nilai gotong royong.

Putri Proklamator Bung Karno ini pun mengungkit pidatonya di World Leaders Summit on Children’s Rights, yang juga dihadiri Paus, soal Pancasila.

“Lalu juga yang terutama beliau sangat interest dengan Pancasila, gotong royong seperti juga mungkin yang kalian dengar waktu saya datang ke Summit, dalam pidato saya kan saya juga menerangkan kalau di dalam kehidupan manusia itu sebetulnya Pancasila itu dapat diikuti karena itu sebetulnya internasional,” ujar Megawati.

“Sehingga dengan demikian bukan hanya milik dari bangsa Indonesia saja, dan sangat-sangat mudah karena itu sebetulnya 5 sila itu adalah masalah kehidupan terutama masalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan” sambungnya.

Megawati mengatakan, Paus Fransiskus setuju dengan topik perikemanusiaan yang diungkitnya.

Ketua Dewan Pengarah BRIN ini menyebut ada perubahan di dunia yang saat ini sangat mengkhawatirkan.

“Beliau juga sangat setuju karena saya mengatakan perikemanusiaan, kalau dilihat sekarang ini terjadi perubahan di dunia yang sangat mengkhawatirkan karena seharusnya sudah tidak ada perang tetapi berjalan perang” papar Megawati.

“Dan juga beliau yang paling dikhawatirkan itu adalah masalah global warming. Tetapi kelihatannya manusia tidak peduli dengan global warming ini ,” lanjutnya.

Megawati juga mengungkapkan saran yang disampaikannya kepada Paus. Dia mengungkapkan keheranannya akan ketidakpedulian terhadap isu global warming.

“Saya mengatakan kepada beliau, saya titip kepada, kami harus memanggilnya Holy Father, bahwa mengapa manusia itu tidak terlalu care dengan global warming, beliau langsung mengangkat jempolnya dua dua dan beliau hanya bilang, ‘Saya setuju sekali’ karena di Vatikan ini ternyata dibikin juga pusat penelitian masalah kutub, kutub utara dan kutub selatan yang beliau sangat khawatir karena mencairnya tidak meleleh lagi tetapi sudah terpotong-potong sampai bisa sebesar bukit, begitu,” tandas Megawati.

Pemimpin Umat Katolik Dunia Paus Fransiskus menerima Megawati Soekarnoputri dan delegasi di kediaman Paus di Santa Marta, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore, waktu setempat.

Paus Fransiskus didampingi Presiden Global Scholas Occurrentes, José María del Corral dan Fr. Marcin Schmidt.

Menurut Basarah, mengutip pernyataan Sekretaris Sri Paus, Fr. Marcin untuk pertama kalinya Sri Paus mau menerima tamu luar negerinya di kediaman pribadi.

“Meski dalam kondisi kurang sehat, Sri Paus tetap menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri karena penghormatannya terhadap Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga putri Proklamator Bangsa Indonesia, Bung Karno,” kata Basarah.

Megawati mengawali pembicaraan dengan menanyakan kesehatan Paus sambil mengucapkan terima kasih kepada Paus yang telah mengundang Megawati dalam World Leaders Summit onf Children Rights di Vatikan beberapa hari lalu.

“Ibu Megawati juga menyampaikan salam dari bangsa Indonesia khususnya umat Katholik di Indonesia yang begitu mengagumi Paus. Mereka sangat ingin dapat bertemu secara langsung bertemu dengan Paus,” kata Basarah mengutip Megawati.

MEGAWATI BERTEMU PAUS- Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Pemimpin Umat Katolik Dunia Paus Fransiskus di Istana Apostolik, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore, waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Megawati menyerahkan sebuah lukisan Bunda Maria yang dipigura dengan tinggi 176 cm dan lebar 120 cm kepada Paus Fransiskus. (Dokumentasi PDIP Untuk Tribun) (Dokumentasi PDIP Untuk Tribun)

Paus mengucapkan terima kasih atas keramahan bangsa Indonesia yang sambil mengatakan rakyat Indonesia adalah “beautiful people”

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Paus yang telah mengundang dirinya menjadi Ketua Dewan Penasihat Shcolas Occurentes se Asia.

Megawati jelaskan bahwa visi kemanusiaan Scholas memiliki kesamaan dengan nilai-nilai Pancasila, utamanya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Namun demikian Megawati menegaskan masih menunggu penjelasan detil dari Presiden Scholas Jose Maria mengenai kiprah Scholas Occurentes di dunia dan manfaatnya bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Paus menjelaskan bahwa misi kemanusiaan Scholas adalah untuk pendidikan anak-anak sedunia agar mereka dapat menjadi generasi masa depan yang selalu mencintai persaudaraan antarumat manusia tanpa membedakan agama, suku bangsa dan warna kulit.

08/02/2025 10:25
Trump Jatuhkan Sanksi ICC: Reaksi Uni Eropa dan Aktivis HAM – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini menandatangani Perintah Eksekutif yang menjatuhkan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan stafnya.

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap penyelidikan ICC terhadap Israel, sekutu dekat AS, terkait dugaan kejahatan perang.

Reaksi Internasional

Keputusan Trump ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk negara-negara anggota Uni Eropa dan organisasi hak asasi manusia.

Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, menyatakan bahwa sanksi tersebut mengancam independensi ICC dan merusak sistem peradilan pidana internasional secara keseluruhan.

Belanda, sebagai negara tuan rumah ICC, juga menyesalkan langkah ini, menekankan pentingnya peran pengadilan dalam memerangi impunitas.

Amnesty International menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan ceroboh, sementara PBB dan ahli hukum menganggapnya ilegal menurut hukum internasional.

Isi Perintah Eksekutif

Dalam Perintah Eksekutifnya, Trump menuduh ICC terlibat dalam tindakan tidak sah yang menargetkan AS dan Israel.

Dia juga menilai bahwa ICC telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant.

Perintah ini menyatakan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, dan tindakan pengadilan ini menciptakan preseden berbahaya bagi kedua negara.

Trump mengumumkan keputusan ini saat Netanyahu berada di Washington, di mana mereka juga mengadakan pembicaraan di Gedung Putih.

Sanksi yang Dikenakan

Sanksi yang dapat dikenakan mencakup pemblokiran properti dan aset serta larangan masuk bagi pejabat, karyawan, dan kerabat ICC ke Amerika Serikat.

Tanggapan Netanyahu

Menanggapi keputusan Trump, Netanyahu menyambut baik sanksi tersebut.

Dalam sebuah posting di X, dia mengucapkan terima kasih kepada Trump atas langkah berani ini, yang dianggapnya sebagai perlindungan terhadap kedaulatan Israel dan Amerika Serikat dari apa yang disebutnya sebagai pengadilan anti-Amerika dan anti-Yahudi.

Keputusan Trump untuk menjatuhkan sanksi kepada ICC telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, menyoroti ketegangan antara negara-negara besar dan lembaga peradilan internasional.

Dengan ICC yang beranggotakan 125 negara, langkah ini dapat memengaruhi dinamika hukum internasional dan kerja sama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berat.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

08/02/2025 08:52
Rencana Donald Trump Relokasi Warga Gaza Ditolak Mentah-Mentah

PIKIRAN RAKYAT – Mesir, Aljazair, Irak, Libya, dan Hamas menolak usulan Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya. Sikap yang disampaikan pada tanggal 6 Februari 2025 ini menambah pihak yang menolak usulan tersebut.

Sebelumnya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Oman, serta beberapa organisasi internasional, termasuk Liga Arab dan Dewan Kerja Sama Teluk GCC menyatakan sikap yang sama.

Sebelumnya, pada Hari Selasa 4 Februari 2025, Donald Trump bersama Benjamin Netanyahu menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya.

Dua hari setelahnya, yaitu pada Hari Kamis 6 Februari 2025, Donald Trump menjelaskan bahwa warga Gaza akan nyaman dan bahagia di tempat yang baru. Presiden Amerika Serikat ini pun menjanjikan akan membangun rumah yang indah, aman, nyaman, dan modern.

Perumahan bagi warga Gaza yang disebut Riviera Timur Tengah ini jelas Trump, akan menjadi salah satu yang terhebat di dunia. Sebabnya, Amerika Serikat akan bekerja sama beberapa developer terbaik di dunia. Sebelumnya, muncul kabar bahwa Warga Gaza akan direlokasi ke negara-negara tetangga Palestina.

Mesir, sebagai salah satu negara yang menolaknya, menegaskan menolak setiap usulan yang bertujuan melenyapkan perjuangan Palestina. Baik dengan mencabut hak warga Palestina maupun merelokasi secara sementara maupun permanen.

Aljazair pun mengutarakan hal yang sama. Negara yang berada di tanduk Afrika ini mengecam rencana apa pun untuk mengusir warga Gaza. Irak dan Libya pun, selain mengutarakan hal yang sama, meminta komunitas internasional agar mengambil tindakan tegas.

Sedangkan Hamas menyerukan pertemuan darurat negara-negara Arab untuk menolak rencana Trump tersebut. Organisasi garis keras Palestina ini pu mengecam pernyataan Donald Trump.

Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut rencana tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Ia menegaskan bahwa Gaza menjadi bagian dari wilayah Palestina.

Ia pun menegaskan menolak campur tangan pihak asing dalam menentukan nasib dan masa depan Palestina. Warga Gaza pun menolaknya. Mereka menyebut tak tunduk dengan rencana tersebut.

Sikap Pemerintah Indonesia

Di media sosial, Kementerian Luar Negeri RI merilis kecamatan terhadap rencana ambisius Trump tersebut. Tindakan ini dinilai melenceng dari cita-cita Solusi Dua Negara. Dalam solusi ini, Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan damai dan tanpa perang.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI menyebut rencana tersebut tak masuk akal. Bahkan, termasuk ke dal tindakan pembersihan etnis. Ia pun menyayangkan pernyataan kontroversial tersebut disebutkan oleh Donald Trump yang merupakan seorang pemimpin besar dunia.

Agar keinginan tersebut tak terwujud, Nur Wahid mendukung komunitas Internasional bekerja sama menggagalkan pencaplokan wilayah Gaza dan relokasi warganya. “…mereka (komunitas internasional) perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu,” ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

08/02/2025 08:38
Bertemu Paus Fransiskus, Megawati Beri Lukisan Bunda Maria Berkebaya Merah – Halaman all

Megawati Soekarnoputri menyerahkan lukisan Bunda Maria yang dipigura dengan tinggi 176 cm dan lebar 120 cm kepada Paus Fransiskus.

Tayang: Sabtu, 8 Februari 2025 08:10 WIB

Dokumentasi PDIP Untuk Tribun

MEGAWATI BERTEMU PAUS- Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Pemimpin Umat Katolik Dunia Paus Fransiskus di Istana Apostolik, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore, waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Megawati menyerahkan sebuah lukisan Bunda Maria yang dipigura dengan tinggi 176 cm dan lebar 120 cm kepada Paus Fransiskus. (Dokumentasi PDIP Untuk Tribun)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyerahkan sebuah lukisan Bunda Maria yang dipigura dengan tinggi 176 cm dan lebar 120 cm kepada Pemimpin Umat Katolik Dunia Paus Fransiskus.

Dimana, pertemuan keduanya berlangsung di Istana Apostolik, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore, waktu setempat.

Dalam lukisan tersebut, Bunda Maria digambarkan menggunakan kerudung mantilla berwarna putih dan berkebaya merah.

Megawati terlihat hadir bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, yang juga puterinya dan puteranya Mohamad Rizki Pratama serta Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, dan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey.

Dalam kesempatan tersebut, pertemuan ditutup dengan pemberian cindera mata lukisan Bunda Maria berkebaya yang dibawa khusus Megawati dari Jakarta.

Sementara Puan Maharani memberikan cindera mata berupa baju wayang yang terbuat dari batik tradisional Indonesia.

“Paus terlihat sangat senang mendapatkan cindera mata tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati dan Mbak Puan Maharani,” kata Basarah.

Untuk diketahui, saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, akhir tahun lalu mendapat sambutan hangat dari seluruh warga meskipun Indonesia dikenal sebagai negara Muslim terbesar.

Pada 2023, Paus dan Imam Besar Mesir, Ahmed Al Tayeb, meminta Megawati menjadi juri Zayed Award, yang memberi apresiasi terhadap organisasi dan individu yang mendorong dan mendukung kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

08/02/2025 08:10
Program Makan Bergizi Gratis Dikritik Media Asing, Disebut Tidak Efektif karena Tiga Masalah Ini

PIKIRAN RAKYAT – Program makan bergizi gratis atau MBG menjadi sorotan media luar negeri. Dalam Channel News Asia, media asal Singapura, program tersebut dikatakan memiliki masalah sehingga tidak efektif dan tidak berkelanjutan.

Media tersebut menulis bahwa anak-anak Indonesia menderita kekurangan gizi dalam berbagai tingkatan, yakni kekurangan gizi (stunting, wasting, dan underweight), kelebihan gizi (overweight dan obesitas), dan defisiensi mikronutrien (kekurangan multivitamin dan nutrisi esensial).

Akan tetapi, media tersebut menulis, seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi, prevalensi kekurangan gizi biasanya akan turun, diikuti oleh peningkatan kelebihan gizi terkait. Hal ini berlaku untuk Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya. Dengan kata lain, sebagian besar anak-anak Indonesia mungkin makan cukup tetapi tidak baik.

“Ada tiga masalah terkait program makan bergizi gratis yang dapat membuatnya tidak berkelanjutan dan tidak efektif: Apa yang ada di piring, penerima sasaran, dan keberlanjutan fiskal,” tulis Channel News Asia.

Makan Cukup Bukan Berarti Makan Baik?

Channel News Asia menyoroti tiga isu terkait program makan gratis sekolah secara universal, termasuk di Indonesia.

“Pertama, penting untuk memperhatikan apa yang ada di piring. Tanpa standarisasi makanan yang tepat yang disajikan kepada anak-anak termasuk standar keamanan pangan, program tersebut berisiko tidak efektif dan berbahaya bagi anak-anak,” tulisnya.

Misalnya, lanjut media Singapura itu, bukti yang menunjukkan bahwa menyediakan makanan kaya kalori dan protein tanpa mikronutrien penting dapat meningkatkan berat badan tetapi tidak tinggi badan, sehingga meningkatkan obesitas. Dengan kata lain, anak-anak Indonesia membutuhkan makanan kaya mikronutrien dan bukan hanya makanan kaya kalori dan protein.

“Rencana awal pemerintah untuk memasukkan susu sebagai bagian dari makan siang gratis di sekolah adalah keliru. Karena susu tidak tersedia di semua daerah, penyediaan susu tidak lagi wajib.

“Anak-anak Indonesia, seperti anak-anak Asia lainnya, memiliki intoleransi laktosa yang tinggi karena kemungkinan alasan genetik atau budaya. Pada tahun 2017, pemerintah merevisi kampanye gizi Indonesia sehingga susu tidak lagi dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan gizi,” tulisnya.

Channel News Asia menyoroti pemerintah yang berencana agar peternak sapi dalam negeri mengimpor 1,3 juta ekor sapi betina, untuk menyediakan susu dan daging bagi program makan siang.

“Ini mahal dan juga akan menyebabkan kerusakan lingkungan,” tulisnya.

“Potensi pemborosan makanan dari program ini juga besar dan akan memperburuk status Indonesia sebagai negara terbesar kedua di dunia dalam menghasilkan kehilangan dan pemborosan makanan per kapita,” tambahnya.

Penerima Sasaran yang Sesuai

Masalah kedua menurut media tersebut yakni program makan bergizi gratis perlu mempertimbangkan penerima sasarannya.

“Sebuah studi di Chili mengenai program pemberian makanan tambahan untuk anak-anak prasekolah menunjukkan bahwa kecuali status kekurangan berat badan bersifat universal, intervensi yang ditargetkan diperlukan untuk mencegah obesitas,” tulisnya.

Masalah ketiga, lanjut Channel News Asia, pemerintah Indonesia harus memperhatikan keberlanjutan fiskal program tersebut.

“Badan Gizi Nasional telah mengakui kurangnya dana di tengah kesulitan untuk menutupi biaya yang membengkak. Masih dipertanyakan seberapa berkelanjutan program tersebut secara fiskal karena hal ini dapat berarti pajak yang lebih tinggi bagi kelas menengah yang sudah goyah,” katanya.

Dalam konteks ini, tambahnya, subsidi makanan untuk anak-anak dari rumah tangga kaya tampaknya tidak tepat.

Bukan Solusi Ampuh?

Media tersebut mengatakan bahwa program makan siang gratis dari pemerintah bukanlah obat mujarab untuk mengatasi tiga beban masalah gizi di kalangan anak-anak Indonesia.

“Program makan siang gratis di sekolah Indonesia akan lebih efektif jika dilakukan dengan koordinasi dengan program pelengkap lainnya. Ini termasuk perubahan perilaku dan komunikasi untuk meningkatkan praktik diet dan mengukur status gizi anak di sekolah baik pada tahap awal maupun selama program berlangsung,” tulisnya.

Program pelengkap lain, tulis media itu, termasuk aktivitas fisik, program pemberantasan cacingan, dan fortifikasi makanan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

08/02/2025 07:33
Tak Terima Sekutunya Netanyahu jadi Buronan, Donald Trump Berikan Sanksi Ini untuk ICC

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberikan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) karena menargetkan Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.

Perintah tersebut memberikan sanksi keuangan dan visa kepada individu yang tidak disebutkan namanya dan anggota keluarga mereka yang membantu penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutu AS.

Perintah tersebut dikeluarkan setelah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih, yang dicari oleh ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Gaza sejak Oktober 2023.

Isi Surat Perintah

Dalam perintah eksekutif tersebut, Trump menulis bahwa ICC telah terlibat dalam tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat, Israel, mengutip surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada bulan November untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanannya saat itu, Yoav Gallant.

“ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena tidak ada negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau anggota ICC,” bunyi perintah tersebut.

Uni Eropa telah berjanji untuk mendukung pengadilan tersebut dari dampak sanksi, tetapi rincian tanggapan tersebut belum diumumkan.

“Perintah eksekutif tersebut dapat menjadi tantangan serius bagi pekerjaan ICC dengan risiko memengaruhi investigasi dan proses yang sedang berlangsung, termasuk yang berkaitan dengan Ukraina, yang berdampak pada upaya bertahun-tahun untuk memastikan akuntabilitas di seluruh dunia,” kata juru bicara UE.

“UE akan memantau implikasi dari perintah eksekutif tersebut dan akan menilai kemungkinan langkah lebih lanjut,” tambahnya.

Para ahli sebelumnya telah menyarankan bahwa beberapa langkah dapat diambil untuk melindungi ICC dari dampak sanksi, termasuk Statuta Pemblokiran, sebuah peraturan yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dan individu UE dari dampak sanksi ekstrateritorial yang dijatuhkan oleh negara ketiga.

ICC juga dapat mengajukan tuntutan penghalangan keadilan terhadap Trump, berdasarkan Pasal 70 Statuta Roma.

Adam Keith, Direktur Akuntabilitas di Human Rights First dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri, mengecam perintah tersebut,.

“Ini adalah penyalahgunaan sanksi yang mengerikan dan penghinaan terhadap para penyintas kejahatan perang di seluruh dunia,” katanya.

“Tidak seorang pun pejabat ICC atau saksi yang terlibat dengannya harus menghadapi sanksi karena menyelidiki kejahatan perang, dan warga negara AS, perusahaan, dan sekutu dekat tidak boleh mengambil risiko denda atau tuntutan pidana karena mendukung pekerjaan penting pengadilan,” katanya.

Tanggapan ICC

Dalam reaksi singkat, ICC mengutuk perintah tersebut sebagai upaya untuk merusak pekerjaan peradilannya yang independen dan tidak memihak.

“Pengadilan berdiri teguh dengan personelnya dan berjanji untuk terus memberikan keadilan dan harapan kepada jutaan korban kekejaman yang tidak bersalah di seluruh dunia, dalam semua situasi di hadapannya,” demikian bunyi pernyataan pengadilan.

Pemerintahan Trump pertama menjatuhkan sanksi kepada jaksa ICC Fatou Bensouda dan wakilnya pada tahun 2020 ketika pengadilan menyelidiki dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan. Kali ini, sanksi tersebut terkait dengan investigasi pengadilan terhadap Israel.

Sanksi Trump tahun 2020 dibatalkan di bawah kepemimpinan Joe Biden, yang secara bersyarat mendukung investigasi ICC terhadap kejahatan perang Rusia di Ukraina.

Pada hari pertamanya kembali ke Ruang Oval bulan lalu, Trump membatalkan keputusan Biden untuk mengakhiri sanksi tahun 2020.

Perintah Balas Dendam

AS bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC, dan telah memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan pengadilan tersebut sejak didirikan pada tahun 2002.

ICC, yang berpusat di Den Haag, adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang dituduh melakukan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

Netanyahu adalah pemimpin negara pertama yang didukung Barat yang menjadi subjek surat perintah penangkapan oleh pengadilan.

“Di Ukraina, Sudan, dan negara-negara lain di seluruh dunia, ICC memajukan kepentingan AS dalam memastikan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan perang menghadapi sejumlah akuntabilitas,” kata Keith.

“Daripada menyerang pengadilan, pemerintah AS harus mendesak pejabat Israel untuk menyelidiki tuduhan yang ada di hadapannya secara kredibel,” katanya.

Sementara itu, Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan perintah itu dendam dan menunjukkan bahwa Presiden Trump mendukung kejahatan pemerintah Israel dan merangkul impunitas.

Callamard mengatakan sanksi tersebut akan merugikan kepentingan para korban di negara-negara tempat pengadilan menyelidiki kekejaman, tidak hanya di Palestina tetapi juga di Sudan, Libya, Filipina, Ukraina, dan Venezuela.

“Pemerintah di seluruh dunia dan organisasi regional harus melakukan segala daya mereka untuk mengurangi dan memblokir dampak sanksi Presiden Trump. Melalui tindakan kolektif dan terpadu, negara-negara anggota ICC dapat melindungi Pengadilan dan stafnya. Tindakan mendesak diperlukan, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

08/02/2025 06:28
Hamas Akan Bebaskan 3 Sandera Lagi, Israel Bebaskan 183 Tahanan

Jakarta –

Hamas mengatakan akan membebaskan 3 warga Israel pada Sabtu 8 Februari dalam pertukaran sandera-tahanan kelima dengan Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza. Sementara itu, 183 tahanan Palestina akan dibebaskan dari penjara Israel.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (8/2/2025), kantor Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa setelah menyelesaikan pertukaran, delegasi Israel akan menuju Doha untuk negosiasi lebih lanjut tentang gencatan senjata.

Pertukaran terbaru terjadi di tengah reaksi keras atas usulan Presiden AS Donald Trump untuk pengambilalihan Gaza oleh AS, yang telah memicu kegemparan di seluruh wilayah dan sekitarnya.

Ketiga pria yang akan dibebaskan pada Sabtu (8/2) waktu setempat adalah Eli Sharabi, Or Levy, dan Ohad Ben Ami, menurut Hamas. Nama-nama mereka dikonfirmasi oleh kantor Netanyahu.

Kelompok advokasi tahanan Palestina mengatakan Israel akan membebaskan 183 tahanan dalam pertukaran pada hari yang sama, 111 di antaranya adalah warga Gaza yang ditahan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang.

Setelah memicu kecaman luas dengan komentarnya di awal minggu, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (7/2), bahwa ia tidak terburu-buru untuk memajukan rencananya yang kontroversial untuk Gaza.

Rencana tersebut mengusulkan pemindahan penduduk Palestina di Gaza keluar dari wilayah tersebut dan menempatkan wilayah pesisir yang dilanda perang di bawah kendali AS.

“Sama sekali tidak terburu-buru,” kata Trump selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang sedang berkunjung.

Sejak deklarasi awalnya, Israel telah memerintahkan militernya untuk mempersiapkan relokasi “sukarela” warga Gaza, sementara Hamas telah menolak rencana Trump sebagai “sama sekali tidak dapat diterima.”

Israel dan Hamas telah menyelesaikan empat pertukaran di bawah tahap pertama perjanjian gencatan senjata. Hamas sejauh ini telah membebaskan 18 sandera dengan imbalan sekitar 600 tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel.

Gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, bertujuan untuk menjamin pembebasan 33 sandera selama fase 42 hari pertama perjanjian.

(rfs/rfs)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

08/02/2025 05:46