Jenis Media: Internasional

  • Jelang Valentine, Pemerintah Thailand Bagi-bagikan Kondom Gratis hingga Akhir Februari – Halaman all

    Jelang Valentine, Pemerintah Thailand Bagi-bagikan Kondom Gratis hingga Akhir Februari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM  – Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan unik jelang perayaan Hari Valentine pada 14 Februari 2025 dengan program bagi-bagi kondom gratis.

    Hal ini dibenarkan oleh Juru Bicara Pemerintah Thailand, Karom Polpornklang, pada Senin ini (10/2/2025).

    Dikutip dari Thairath, Karom menyatakan bahwa festival Hari Valentine merupakan momentum yang paling tepat bagi Pemerintah Thailand untuk menekan angka penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti sifilis yang cenderung meningkat pada kelompok usia 15-24 tahun.

    Melalui pembagian kondom gratis ini, pemerintah Thailand ingin meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya khalayak muda terkait bahaya melakukan kegiatan seksual tanpa menggunakan pengamanan alat kontrasepsi.

    Tak hanya membagikan kondom gratis, program yang menggandeng Direktorat Pengendalian Penyakit Thailland dan Kementerian Kesehatan Masyarakat ini juga akan menggelar kampanye dan penyuluhan terkait seks aman dan penggunaan kontrasepsi di kalangan remaja dan anak muda selama perayaan Valentine pada Februari ini.

    Karom menyatakan bahwa kegiatan kampanye ini sudah dijalankan sejak awal Februari lalu dan akan berlangsung sepanjang bulan dengan tema: “Choose: Youth Choices for SAFE SEX”.

    Adapun kampanye Pemerintah Thailand di bulan Valentine ini menitikberatkan 5 program utama pencegahan PMS sebagai berikut:

    Akses ke Alat Kontrasepsi secara Gratis :

    Kondom gratis dan layanan pencegahan HIV (PrEP/PEP) tersedia secara nasional melalui unit kesehatan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta aplikasi Paotang.

    Alat kontrasepsi tersebut akan dibagikan secara cuma-cuma melalui menu Dompet Kesehatan di aplikasi Paotang, sedangkan layanan PrEP/PEP dapat diakses di rumah sakit dan pusat kesehatan yang terdaftar di buddystation.ddc.moph.go.th.

    Layanan Konsultasi PMS: 

    Konsultasi ahli tersedia untuk penilaian risiko HIV/PMS dan kesehatan reproduksi melalui LINE ID @549vhjtt.

    Kalangan anak muda dapat mengakses informasi kontrasepsi, pusat layanan, serta pelacakan menstruasi melalui hotline (1663) atau Chat Bot pada LINE ID @teen_club dari Biro Kesehatan Reproduksi.

    Ibu hamil disarankan mendaftar lebih awal untuk perawatan prenatal guna skrining HIV, sifilis, dan hepatitis B, memastikan pengobatan tepat waktu untuk mencegah penularan dari ibu ke anak.

    Tes HIV gratis ditawarkan dua kali setahun di rumah sakit yang dicakup asuransi nasional, dengan kit tes mandiri tersedia atas permintaan.

    Pemuda berusia 15-24 tahun di sembilan provinsi (misalnya di wilayah Chiang Rai atau Nakhon Ratchasima) dapat mengakses tes cepat HIV dan sifilis gratis tanpa izin orang tua.

    Unit layanan yang berpartisipasi tercantum di hivsst.ddc.moph.go.th.

    Pengobatan PMS yang Mudah Diakses : 

    Pengobatan HIV dengan obat antivirus (ARV) gratis dan diberikan pada hari yang sama dengan diagnosis atau sesegera mungkin.

    Inisiatif ini menekankan pencegahan, pengujian, dan pengobatan komprehensif untuk mengurangi penularan PMS serta meningkatkan hasil kesehatan masyarakat

    Angka Penyakit Menular Seksual di Thailand Terus Meningkat

    ILUSTRASI KONDOM – Foto ilustrasi hasil olah kecerdasan buatan (AI), Senin (10/2/2025), memperlihatkan sepasang pria dan wanita memegang alat kontrasepsi kondom. Pada Senin (10/2/2025) Juru Bicara Pemerintah Thailand, Karom Polpornklang, membebarkan program kondom gratis jelang perayaan Valentine pada 14 Februari 2025 mendatang. (Ilustrasi hasil olah kecerdasan buatan (AI))

    Direktorat Pengendalian Penyakit Thailand melaporkan bahwa situasi PMS tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Negeri Gajah Putih tersebut, 

    Kasus PMS sendiri terutama terjadi pada kalangan remaja berusia 15-24 tahun, di mana insiden penyakit ini mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

    Sifilis mengalami tingkat morbiditas yang meningkat dari 27,9 per 100.000 populasi pada 2018 menjadi 91,2 per 100.000 populasi pada 2023, meningkat sekitar tiga kali lipat.

    Gonorea masih memiliki tingkat morbiditas yang tinggi, yaitu 86,7 per 100.000 populasi pada 2023.

    Data terbaru juga menunjukkan situasi infeksi PMS di Bangkok pada 2024 ditemukan total pada 10.879 pasien , atau tingkat infeksi yang meningkat dari 47,35 menjadi 96,87 per 100.000 populasi, yang lebih tinggi dari tingkat nasional yaitu 57,12 per 100.000 populasi.

    Penyakit yang paling umum dijumpai adalah sifilis, dengan 3.677 orang, atau 50,999 per 100.000 populasi, diikuti oleh gonorea, kutil kelamin, uretritis non-gonokokal, dan herpes.

    Pada saat yang sama, pada 2024, terdapat 1.095 infeksi HIV baru, yang terjadi pada kelompok usia remaja 15–24 tahun, dan 1.744 orang meninggal.

    Namun, pemerintah fokus pada pemberian akses layanan kesehatan yang mudah dan komprehensif kepada masyarakat.

    Pemerintah Thailand menilai meningkatnya jumlah penyakit menular seksual mencerminkan tren perilaku seksual tidak aman yang terus meningkat. 

    Guna meningkatkan kesadaran di kalangan anak muda, pemerintah pun menggalakkan kampanye penggunaan kondom yang diselenggarakan selama bulan Februari ini yang disertai dengan penyebaran pedoman perawatan kesehatan seksual yang benar.

    Pemerintah Thailand pun mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti berita, pengetahuan tambahan, dan kegiatan dari kampanye tersebut sepanjang Februari di situs web Divisi AIDS dan Penyakit Menular Seksual, milik Direktorat Pengendalian Penyakit Thailand.

    (Tribunnews.com/Thailand)

  • Trump Hentikan Cetak Koin Recehan, Dalih demi Hemat Anggaran Ratusan Juta Dolar – Halaman all

    Trump Hentikan Cetak Koin Recehan, Dalih demi Hemat Anggaran Ratusan Juta Dolar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donal Trump merilis aturan baru yang memungkinkan pemerintah federal AS menghentikan produksi uang koin satu sen alias penny bergambar Abraham Lincoln.

    Kebijakan ini diinstruksikan Trump kepada menteri keuangan untuk memangkas pemborosan anggaran nasional. 

    Melalui akun media sosial Truth Social, Donald Trump menyatakan bahwa pembuatan uang sen telah menelan biaya yang fantastis, mencapai lebih dari 2 sen per koin.

    Laporan US Mint menyatakan, biaya untuk memproduksi dan distribusi satu sen koin sekitar 3,7 sen di tahun 2024. Angka itu naik lebih dari 20 persen bila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. 

    Biaya yang lebih tinggi ini sebagian disebabkan oleh kenaikan harga logam, seperti seng dan tembaga. Imbas lonjakan biaya tersebut pemerintah federal AS dilaporkan  merugi sebesar 85,3 juta dolar AS per September 2024.

    Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk Januari lalu menyatakan, setiap sen menelan biaya lebih dari 3 sen untuk membuatnya, sehingga membebani para pembayar pajak AS sekitar 179 juta dolar AS pada tahun 2023.

    “Sudah terlalu lama Amerika Serikat mencetak penny yang harganya lebih dari 2 sen. Ini sangat boros! Saya telah menginstruksikan Menteri Keuangan AS saya untuk berhenti memproduksi penny baru,” tulis Trump dalam unggahan di akun media sosial Truth Social miliknya seperti dilansir APNews.

    “Mari kita singkirkan pemborosan dari anggaran negara kita yang hebat, meskipun hanya satu penny,” tambahnya.

    Penny sendiri merupakan koin perak kecil yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah AS pada 1793. Namun sejak 1909, sisi depan koin dibuat menggunakan seng dan tembaga bergambar Presiden AS Abraham Lincoln.

    Namun selama beberapa tahun terakhir keberadaan uang penny menimbulkan perdebatan, percetakan uang ini disebut merugikan nikel, dengan tiap koin 0,05 dolar menghabiskan biaya pembuatan hampir 0,14 dolar.

    Hal ini sontak memicu perdebatan terkait penghapusan uang penny dari jajaran mata uang Amerika. Ekonom Henry Aaron yang menulis untuk publikasi Brookings Institution pada 2013 lalu bahkan mengatakan mata uang penny sebagai sampah moneter.

    Ini lantaran banyak orang Amerika yang tidak lagi menggunakan koin sen, sehingga mata uang ini menjadi gangguan yang akhirnya dibuang di laci, asbak, dan celengan.

    Sementara itu, pendukung koin sen berpendapat koin receh tersebut membantu menjaga harga konsumen tetap rendah dan menjadi sumber pendapatan bagi badan amal.

    Penghapusan koin juga dapat merugikan pengecer dan bisnis lain yang melakukan transaksi hanya menggunakan uang tunai, lantaran penghapusan koin pecahan kecil dapat mendorong pengecer untuk menaikkan harga.

    Apabila koin sen harus dibuang, maka pemerintah AS harus membuat digit terakhir harga semua barang menjadi nol.

    Laporan Reporter: Namira Yunia

     

  • Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru – Halaman all

    Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru – Halaman all

    Lebanon kini mengharapkan kembalinya masa tenang dengan berakhirnya masa transisi politik di Beirut. Pada Sabtu (8/2) kemarin, Presiden Joseph Aoun mengesahkan kabinet baru pemerintah yang dipilih Perdana Menteri Nawaf Salam, dan membubarkan pemerintahan sementara di bawah PM Najib Mikati.

    Menurut kantor kepresidenan, kabinet yang baru terdiri dari 24 orang menteri. Mereka sebagian besar adalah para ahli yang akan bekerja lintas partai untuk membangun kembali negara yang dilanda krisis, kata Aoun. Anggota milisi Syiah pro-Iran Hizbullah bukan bagian dari pemerintahan baru Lebanon.

    Melemahnya Hizbullah

    Sebagaimana digariskan konstitusi, perdana menteri baru adalah seorang Muslim Sunni. Nawaf Salam sebelumnya adalah Presiden Mahkamah Internasional, ICJ, di Den Haag, dan dianggap sebagai sosok netral. Para ahli melihat pemilihannya sebagai tanda melemahnya pengaruh politik Hizbullah, yang masih duduk di parlemen Beirut.

    Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, menyambut baik terbentuknya pemerintahan baru di Lebanon. “Pembentukan pemerintahan hari ini menandai babak baru dan cerah bagi Lebanon,” kata Utusan Khusus PBB Jeanine Hennis-Plasschaert.

    PM Salam berjanji untuk membawa Lebanon keluar dari krisis ekonomi. “Reformasi adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan,” kata pengacara berusia 71 tahun itu dalam pidato yang disiarkan televisi.

    Salam mengumumkan bahwa dia ingin memulihkan kepercayaan warga terhadap negara serta kepercayaan masyarakat internasional dan negara-negara tetangga Arab di Lebanon. Dia juga berjanji untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri perang baru-baru ini antara Israel dan Hizbullah Lebanon pada akhir November.

    Perang berkepanjangan di selatan

    Selama bertahun terakhir, Lebanon mengalami krisis politik dan ekonomi yang menguapkan daya beli masyarakat dan membebani kas negara. Kebuntuan politik berlangsung sejak 2022, ketika partai-partai di parlemen berulangkali gagal menyepakati pembentukan koalisi.

    Proporsi keagamaan sesuai konstitusi diakui terbukti menjadi rintangan tambahan. Karena menurut aturan yang berlaku, jabatan presiden harus diisi seorang Kristen Maronit, Perdana Menteri seorang Sunni, dan Ketua Parlemen seorang Syiah.

    Kebuntuan berakhir karena Hizbullah diyakini sudah banyak melemah akibat perang melawan Israel dan tergulingnya rejim Bashar Assad di Suriah. Situasi ini memungkinkan panglima militer Aoun untuk dipilih sebagai presiden, yang membuka jalan bagi kepemimpinan PM Salam.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Lebanon Sandra De Waele menyambut baik “komitmen pemerintah kepada agenda reformasi,” yang menurutnya mutlak”diperlukan untuk masa depan Lebanon”.

    Reformasi dan pemulihan

    Pemerintahan baru di Beritu menghadapi tugas berat, yakni menggulirkan reformasi untuk membuka kucuran dana pinjaman dari donor internasional, mengawasi gencatan senjata Israel-Hizbullah dan membangun kembali infrastruktur negara.

    “Saya berharap ini akan menjadi pemerintahan reformasi dan keselamatan,” kata Salam dalam pernyataan yang disiarkan televisi beberapa saat setelah kabinetnya diumumkan.

    Namun sebelum menjalankan kekuasaan, Salam harus mengajukan daftar kabinetnya untuk disetujui parlemen dalam waktu 30 hari. Parlemen Lebanon yang beranggotakan 128 orang sebagian besar didominasi oleh partai-partai tradisional berbasis sektarian. Pemerintah akan mengadakan sidang pertamanya pada Selasa (11/2) pagi, kata presiden dalam sebuah posting di X.

    rzn/ (DW/afp/ap)

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Trump Punya Gebrakan Baru Lagi, Bakal Tutup Departemen Pendidikan AS hingga Setop Produksi Uang Koin – Halaman all

    Trump Punya Gebrakan Baru Lagi, Bakal Tutup Departemen Pendidikan AS hingga Setop Produksi Uang Koin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai jabatannya yang kedua pada 20 Januari 2025 kemarin, ada saja gebrakan anyarnya yang kontroversial.

    Trump terus mengambil langkah mengejutkan sejak kembali ke Gedung Putih, termasuk dalam bidang efisiensi.

    Setelah mencoba menutup Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), perhatian Trump kini beralih ke Departemen Pendidikan AS.

    Elon Musk, orang kepercayaannya, memimpin upaya tersebut.

    Selain itu, Trump menginstruksikan Departemen Keuangan untuk berhenti memproduksi uang koin satu sen.

    Trump Tutup Departemen Pendidikan

    Dikutip dari Barrons, Senin (10/2/2025), Trump menggambarkan departemen tersebut sebagai lembaga yang tidak efektif, boros, dan didominasi kaum kiri radikal.

    Dalam wawancara yang ditayangkan pada Minggu (9/10/2025) waktu AS, Trump mengatakan kepada Fox News bahwa ia akan memerintahkan Elon Musk untuk mengalihkan perhatiannya ke Departemen Pendidikan.

    Trump juga telah memerintahkan Linda McMahon, calon menteri pendidikannya, untuk “melepaskan diri dari pekerjaan.”

    Politisi Demokrat, guru serikat pekerja, dan banyak orang tua mengkritik rencana Trump untuk menutup badan tersebut, menyebutnya sebagai serangan terhadap pendidikan publik.

    Kelompok konservatif memuji langkah ini sebagai tindakan yang sudah lama tertunda untuk mengembalikan kendali lokal atas ruang kelas Amerika.

    Mereka mengakui bahwa menutup departemen besar itu bukan tugas yang mudah.

    Presiden Asosiasi Pendidikan Nasional (serikat buruh terbesar di negara itu), Becky Pringle mengatakan penutupan Departemen Pendidikan akan merugikan siswa penyandang disabilitas, siswa dengan kesejahteraan rendah, dan anak-anak berisiko.

    “Jika itu terjadi, perebutan kekuasaan Trump akan mencuri sumber daya bagi siswa kita yang paling rentan dan merusak perlindungan hak sipil siswa,” kata Pringle.

    Dia menambahkan bahwa banyak pihak yang akan menentang rencana tersebut.

    Pemotongan Departemen Pendidikan ini merupakan bagian dari upaya Trump dan Elon Musk untuk memangkas pemerintah federal AS secara radikal.

    Pemerintahan Trump sebelumnya juga berupaya menutup USAID dan memberikan keringanan bagi ribuan pekerja federal.

    Selain itu, pemerintah Trump juga menawarkan kompensasi kepada pegawai Badan Intelijen Pusat (CIA) untuk mencapai tujuan tertentu.

    Trump Setop Produksi Uang Koin

    Gebrakan lainnya yaitu Trump menginstruksikan Departemen Keuangan untuk berhenti memproduksi uang koin satu sen.

    Trump menyebut keputusan ini sebagai langkah untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

    Dia menyatakan bahwa produksi uang koin sen, yang biayanya lebih dari 2 sen per koin, adalah pemborosan.

    “Sudah terlalu lama Amerika Serikat mencetak uang receh yang harganya lebih dari 2 sen. Ini sungguh pemborosan!” tulis Trump di platform media sosial Truth Social miliknya, dilansir AFP pada Senin (10/2/2025).

    “Saya telah menginstruksikan Menteri Keuangan AS untuk berhenti memproduksi uang receh baru. Mari kita singkirkan pemborosan dari anggaran negara kita, meskipun hanya satu sen,” tambahnya.

    Sebelumnya, Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin Elon Musk sempat menyoroti biaya produksi koin penny dalam sebuah postingan di media sosial X pada bulan Januari.

    Dikutip dari CNBC, perdebatan mengenai biaya produksi koin penny bukanlah hal baru di Amerika Serikat, dengan beberapa RUU yang diajukan di Kongres namun gagal disahkan.

    Perintah Trump ini kemungkinan akan memerlukan persetujuan anggota parlemen.

    Menteri Keuangan Scott Bessent mungkin dapat menghentikan pencetakan uang koin sen baru, menurut profesor ekonomi Robert Triest dari Universitas Northeastern pada Januari lalu.

    “Harga kemungkinan akan dibulatkan ke lima sen terdekat jika uang sen dihilangkan,” tambah Triest.

    Pada 2012, Kanada mengumumkan keputusan serupa untuk menghapuskan uang sen dari sistem mata uang mereka, dengan alasan biaya produksi masing-masing koin mencapai 1,6 sen dan daya beli yang menurun akibat inflasi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Presiden Irak Gugat PM Gegara Gaji PNS Kurdistan Belum Dibayar    
        Presiden Irak Gugat PM Gegara Gaji PNS Kurdistan Belum Dibayar

    Presiden Irak Gugat PM Gegara Gaji PNS Kurdistan Belum Dibayar Presiden Irak Gugat PM Gegara Gaji PNS Kurdistan Belum Dibayar

    Jakarta

    Presiden Irak menggugat Perdana Menteri (PM) Mohammed Shia al-Sudani atas gaji yang belum dibayarkan untuk para pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah otonomi Kurdistan. Hal ini makin menyoroti keretakan dalam kepemimpinan negara tersebut.

    Presiden Irak Abdul Latif Rashid, seorang Kurdi, mengajukan gugatan terhadap Sudani dan Menteri Keuangan Taif Sami bulan lalu, tetapi penasihatnya, Hawri Tawfiq, baru mengumumkan soal gugatan tersebut pada hari Minggu (9/2) waktu setempat.

    Gugatan tersebut, yang diajukan ke pengadilan tinggi Irak, berupaya mendapatkan perintah untuk memastikan gaji dibayarkan “tanpa gangguan”, meskipun ada perselisihan keuangan yang sedang berlangsung antara otoritas Baghdad dan Arbil, ibu kota daerah tersebut.

    Sektor publik Irak dilanda inefisiensi dan korupsi, dan analis mengatakan Sudani dan Rashid telah lama berselisih pendapat.

    Sementara pekerja sektor publik telah menerima gaji bulan Januari, namun mereka masih menunggu gaji bulan Desember yang belum dibayarkan.

    Tawfiq mengatakan gugatan tersebut baru diungkapkan sekarang karena adanya protes atas keterlambatan pembayaran di Sulaimaniyah, kota terbesar kedua di Kurdistan yang merupakan kampung halaman sang presiden.

    Kepala daerah Kurdistan Nechirvan Barzani baru-baru ini berterima kasih kepada Sudani atas kerja samanya dalam masalah keuangan, termasuk gaji.

    Pada hari Minggu, ratusan orang dari Sulaimaniyah berupaya melakukan protes di Arbil. Namun, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan mereka, demikian dilaporkan media lokal.

    Tahun lalu, pengadilan tinggi Irak memerintahkan pemerintah federal untuk menanggung gaji sektor publik di Kurdistan alih-alih melalui pemerintah daerah — tuntutan yang telah lama diserukan oleh para pegawai di Sulaimaniyah.

    Namun, para pejabat mengatakan pembayaran tidak menentu karena masalah teknis.

    Ilmuwan politik Ihssan al-Shemmari mengatakan gugatan tersebut menggarisbawahi ketegangan yang semakin dalam antara Rashid dan Sudani.

    “Kita menghadapi perpecahan yang signifikan dalam otoritas eksekutif, dan itu sekarang terjadi secara terbuka,” kata Shemmari.

    Lihat juga Video ‘Momen Warga Irak Bersukacita Sambut Serangan Iran ke Israel’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mesir Mengecam Seruan Netanyahu untuk Dirikan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi – Halaman all

    Mesir Mengecam Seruan Netanyahu untuk Dirikan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi – Halaman all

    Mesir Mengecam Seruan Netanyahu untuk Dirikan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi

    TRIBUNNEWS.COM- Mesir mengecam keras komentar Perdana Menteri Israel , yang menyatakan bahwa negara Palestina dapat didirikan di wilayah Saudi. 

    Kementerian Luar Negeri Kairo mengatakan usulan pemindahan warga Palestina ke wilayah Saudi adalah ‘pelanggaran mencolok’ terhadap hukum dan norma internasional.

    Pada hari Kamis, Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel: “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak tanah di sana.”

    Pernyataan itu muncul setelah Riyadh menegaskan kembali bahwa pihaknya hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalan yang jelas menuju negara Palestina. 

    Tanpa menyebut nama Netanyahu, Kementerian Luar Negeri Kairo mengatakan pada hari Sabtu bahwa pihaknya mengutuk pernyataan tersebut “dengan kata-kata yang paling keras”. 

    “Mesir mengutuk pernyataan Israel yang tidak bertanggung jawab yang menghasut melawan kerajaan dan menyerukan pembentukan negara Palestina di tanah Saudi,” kata kementerian itu. 

    “Keamanan kerajaan dan penghormatan terhadap kedaulatannya adalah garis merah yang tidak akan dibiarkan dilanggar.”

    Ditambahkannya, pernyataan tersebut merupakan “pelanggaran mencolok” terhadap hukum internasional dan norma diplomatik. 

    “Pernyataan Israel merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka.”

    Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), juga bereaksi terhadap pernyataan Netanyahu, menyebutnya sebagai “pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional”.

    “Kami tegaskan bahwa Negara Palestina hanya akan berdiri di atas tanah Palestina. Kami mengapresiasi sikap Kerajaan Saudi Arabia, para pemimpinnya, dan rakyatnya yang senantiasa menyerukan penegakan legitimasi dan hukum internasional,” kata Sheikh pada Sabtu.

    Selama kunjungannya ke AS, Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap negara Palestina.

    “Khususnya bukan negara Palestina,” katanya kepada wartawan pada hari Kamis. “Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina; yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan.”

    Komentarnya menyusul konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan mengubah daerah kantong Palestina itu menjadi “Riviera Mediterania”, dengan AS  mengambil alih  wilayah tersebut.

    Kedua pemimpin membahas normalisasi dengan Arab Saudi, dan Netanyahu dengan tegas menolak syarat utama Arab Saudi untuk mendirikan negara Palestina sambil menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu merupakan kenyataan yang akan datang.

    “Hal itu tidak hanya dapat dilakukan, tetapi saya rasa hal itu akan terjadi,” katanya.

    Konferensi pers tersebut segera diikuti oleh  pernyataan  dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, yang menegaskan kembali bahwa sikap kerajaan terhadap negara Palestina adalah “tegas dan tidak tergoyahkan”.

    “Yang Mulia [Putra Mahkota Mohammed bin Salman] menekankan bahwa Arab Saudi akan melanjutkan upaya tanpa henti untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu,” bunyi pernyataan itu.

    Pada hari Jumat, beberapa anggota parlemen Inggris mengecam saran Netanyahu .

    Anggota parlemen dari Partai Buruh Afzal Khan mengatakan kepada Middle East Eye: “Warga Palestina tidak membutuhkan lebih banyak pengungsian. Mereka membutuhkan tanah air yang bebas.

    “Usulan biadab Netanyahu adalah pemindahan paksa penduduk dan rencana pembersihan etnis di Gaza.”

    Anggota parlemen Partai Buruh lainnya, Kim Johnson, mengatakan kepada MEE bahwa komentar Netanyahu “tidak masuk akal dan menghina”.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Scholz dan Merz Saling Serang dalam Debat Pertama Calon Kanselir Jerman

    Scholz dan Merz Saling Serang dalam Debat Pertama Calon Kanselir Jerman

    Jakarta

    Politik dalam negeri Jerman mendominasi duel TV pertama antara Olaf Scholz dan Friedrich Merz, Minggu (9/2). Pertukaran kedua calon kanselir Jerman itu sempat diselingi sejumlah isu internasional, beberapa menit tentang perang Ukraina dan Presiden AS Donald Trump.

    Selama 90 menit, Scholz dari Partai Sosialdemokrat, SPD, dan Merz, kandidat dari partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, saling beradu gagasan bagaimana mengatasi masalah terbesar, kelesuan ekonomi, pertahanan dan arus migrasi.

    Sentimen publik sedang tidak berpihak kepada petahana dan partai SPD. Kendati hari pencoblosan pada tanggal 23 Februari sudah dekat, dukungan bagi SPD enggan beranjak dari kisaran 15%, menurut sejumlah jajak pendapat teranyar.

    Padahal, Scholz memenangkan pemilu legislatif terakhir pada September 2021 dengan lebih dari 25 persen suara. Pemilu kali ini sebabnya menjadi ujian bagi masa depannya di SPD. Jika, sebagaimana yang diprediksi, Friedrich Merz memenangkan kekanseliran, Scholz dipastikan bakal pensiun dini.

    Momentum bagi partai konservatif

    Koalisi konservatif CDU/CSU saat ini memimpin dalam jajak pendapat dengan sekitar 30 persen. Dukungan tidak menyusut setelah CDU turut mengandalkan suara partai radikal kanan demi mengetatkan kebijakan keimigrasian yang akhirnya gagal di parlemen. Buntutnya, ratusan ribu orang berdemonstrasi di depan kantor CDU di Berlin, di München jumlah demonstran bahkan berkisar 250.000 orang.

    SPD dan Scholz menuduh Merz melakukan “pelanggaran tabu,” dan “ingkar janji,” karena pernah bersumpah tidak akan bekerja sama dengan partai ekstremis Alternatif untuk Jerman, AfD. Di Jerman, sikap tersebut sudah menjadi konsensus umum di antara partai-partai moderat di parlemen.

    “Kami mendengar dari Merz tahun lalu bahwa tidak akan ada kerja sama dengan AfD – dan sekarang sudah ada.” Menurutnya, kini tidak lagi bisa dipastikan, apakah Merz akan teguh memegang janjinya tersebut, kata Scholz dalam debat TV akhir pekan kemarin.

    Merz bantah ingkar

    Dalam pertukaran tersebut, Merz kembali menegaskan betapa realita politik tidak mengizinkan adanya kerja sama dengan AfD. “Kita sangat berbeda dalam berbagai isu, terutama yang menyangkut Eropa, NATO, mata uang euro, Rusia, Amerika – tidak ada titik temu antara AfD dan CDU, dalam koalisi apa pun, dalam level toleransi apa pun.”

    Namun titik temu tersebut muncul dalam pengetatan kebijakan keimigrasian yang dikampanyekan Merz. Menurut program CDU, Jerman harus kembali mengontrol dan mengusir pengungsi di perbatasan. Bagi Scholz, kedua kebijakan tidak hanya melanggar hukum Eropa, tapi juga berpeluang tipis untuk bisa diloloskan.

    “Saya tidak tahu bagaimana seseorang bisa sangat bodoh. Kebijakan ini mengancam semua yang telah diupayakan Jerman dalam mereformasi sistem suaka di Uni Eropa, dan semua itu untuk sebuah kebijakan, yang bisa dipastikan akan ditolak Mahkamah Eropa dan pengadilan administrasi,” kata dia.

    Merz menjawab bahwa pengusiran pencari suaka dimungkinkan oleh konstitusi. “Kami memperoleh dukungan yang sangat kuat dari masyarakat terhadap kebijakan ini. Hasil jajak pendapat juga menunjukkan peningkatan. Jadi, ini tidak mungkin sepenuhnya salah.” Bahkan, “kami mendapat ratusan anggota baru” di CDU, kilahnya.

    Serangan personal

    Scholz dan Merz tidak pernah menyukai satu sama lain, atau berhemat kata pedas ketika melayangkan kritik. “Anda tidak mampu,” pekik Merz dalam berbagai pidato di parlemen. Penampilan kanselir dianggapnya “memalukan,” dan betapa Scholz tidak lebih dari sekedar “makelar kekuasaan.”

    Scholz sebaliknya membalas dengan menyebut Merz dengan sebutan “Fritze”, singkatan nama Friedrich yang juga berarti “seorang tukang,” yang gemar menceritakan “omong kosong,” tukasnya dalam dialek Jerman Utara.

    Ketika ditanya, bagaimana rivalitas kedua figur akan berdampak pada perundingan koalisi paskapemilu, Merz mengatakan, “Saya tidak merasa terhina dengan ucapan kanselir, saya beranggapan begitu pula sebaliknya, bahwa dia tidak menganggap personal apa yang saya katakan.”

    “Saya yakin, sudah lazim dalam demokrasi bahwa kami saling berdebat,” kata Scholz.

    Ramai isu Domestik

    Kedua partai terutama terbelah soal rem utang bagi pemerintah, yang tertanam di dalam konstitusi demi mencegah belanja berlebihan demi kepentingan politik satu golongan. SPD ingin melonggarkan batasan utang demi membiayai investasi masa depan, terutama modernisasi militer yang kian genting. Pandangan serupa dikampanyekan Partai Hijau.

    CDU dan Partai Liberal Demokrat, FDP, menolak penambahan utang baru, dan sebaliknya menjanjikan dana tambahan investasi dan belanja militer lewat pertumbuhan ekonomi dan pengetatan anggaran sosial. Menurut Merz, jika pemerintah berhasil mendorong 400.000 pengangguran untuk kembali bekerja, negara akan berhemat enam miliar Euro.

    Salah satu cara yang digagas CDU adalah dengan menyusun mekanisme sanksi bagi penerima bantuan negara yang menolak bekerja.

    Wara-wiri koalisi

    Dua pekan jelang pencoblosan, Merz yang merupakan calon favorit, sudah harus menjawab pertanyaan wartawan seputar pembentukan koalisi. Tanpa AfD, CDU hanya memiliki FDP di spektrum kanan, yang sejauh ini belum berhasil melampaui ambang batas lima persen.

    Merz sebabnya tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan kedua partai kiri-tengah, SPD dan Partai Hijau. Dia menyaratkan, koalisi pemerintah di masa depan harus mampu menghasilkan kebijakan politik yang mencegah menguatnya AfD, yang berarti pengetatan kebijakan kemigrasian.

    “Siapapun yang ingin memerintah bersama kami, harus mau bergerak dan berkompromi,” kata dia. “Setelah tanggal 23 Februari nanti, kita harus bisa saling berdialog secara bijak dan mencari solusi atas masalah di Jerman. Jika kita berhasil, maka saya akan sangat puas,” imbuhnya setelah acara debat.

    Siapa pemenang duel?

    Survei yang dilakukan setelah acara debat di televisi menempatkan Olaf Scholz sebagai pemenang duel dengan dukungan 37 persen, sementara 34 persen memilih Friedrich Merz. Adapun sebanyak 29 persen responden tidak melihat perbedaan.

    Keduanya mengaku puas atas hasil debat televisi, yang menurut Merz merupakan “pelajaran bagi demokrasi.” Bagi Scholz, demokrasi berarti bertukar pandangan pada posisi yang berbeda dan saya pikir saya mampu mengemukakan beberapa poin yang sangat bagus.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ingin Beli dan Miliki Gaza, Hamas Bilang Gini    
        Trump Ingin Beli dan Miliki Gaza, Hamas Bilang Gini

    Trump Ingin Beli dan Miliki Gaza, Hamas Bilang Gini Trump Ingin Beli dan Miliki Gaza, Hamas Bilang Gini

    Jakarta

    Kelompok Hamas mengecam keras rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Jalur Gaza yang dilanda perang berkepanjangan. Kepala Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya, mengatakan pada hari Senin (10/2) bahwa rencana Barat, Amerika Serikat, dan Presiden AS Donald Trump untuk Jalur Gaza “akan gagal.”

    “Kami akan menggagalkan rencana tersebut sebagaimana kami menggagalkan proyek-proyek sebelumnya,” katanya saat memperingati hari jadi ke-46 revolusi Iran di Teheran, ibu kota Iran, dilansir Al Arabiya dan Reuters, Senin (10/2/2025).

    Trump mengatakan pada hari Minggu (9/2) waktu setempat, bahwa ia berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza, tetapi dapat mengizinkan sebagian wilayah tersebut untuk dibangun kembali oleh negara-negara lain di Timur Tengah.

    “Saya berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza. Mengenai pembangunannya kembali, kami dapat memberikannya kepada negara-negara lain di Timur Tengah untuk membangun sebagiannya, orang lain dapat melakukannya, melalui naungan kami. Namun, kami berkomitmen untuk memilikinya, mengambilnya, dan memastikan bahwa Hamas tidak datang kembali,” ujar Trump kepada para wartawan, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Senin (10/2/2025).

    Trump menyampaikan pernyataannya tersebut pada Minggu (9/2) waktu setempat kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanannya ke New Orleans untuk menghadiri kejuaraan National Football League Super Bowl.

    “Tidak ada yang bisa ditempati kembali. Tempat itu adalah lokasi kehancuran. Sisanya akan dihancurkan. Semuanya hancur,” katanya.

    Trump juga mengatakan bahwa ia terbuka terhadap kemungkinan mengizinkan beberapa pengungsi Palestina masuk ke Amerika Serikat, tetapi akan mempertimbangkan permintaan tersebut berdasarkan kasus per kasus.

    “Saya pikir itu jarak yang sangat jauh untuk mereka tempuh, tapi saya harus memeriksa kasus per kasus. Tapi saya pikir mereka akan sangat senang tinggal di daerah sekitar dengan tempat yang aman, di mana mereka bisa hidup dengan aman dan memiliki kehidupan yang baik,” tutur Trump.

    Ezzat El Rashq, anggota biro politik Hamas, mengecam pernyataan terbaru Trump tentang pembelian dan kepemilikan Gaza, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

    “Gaza bukanlah properti yang bisa dijual dan dibeli. Itu adalah bagian integral dari tanah Palestina yang kami duduki, dan warga Palestina akan menggagalkan rencana pemindahan itu,” ujar Rashq menambahkan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ngaku Ingin Membeli dan Memiliki Gaza!    
        Trump Ngaku Ingin Membeli dan Memiliki Gaza!

    Trump Ngaku Ingin Membeli dan Memiliki Gaza! Trump Ngaku Ingin Membeli dan Memiliki Gaza!

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza, tetapi dapat mengizinkan sebagian tanah yang dilanda perang itu dibangun kembali oleh negara-negara lain di Timur Tengah.

    “Saya berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza. Mengenai pembangunannya kembali, kami dapat memberikannya kepada negara-negara lain di Timur Tengah untuk membangun sebagiannya, orang lain dapat melakukannya, melalui naungan kami. Namun, kami berkomitmen untuk memilikinya, mengambilnya, dan memastikan bahwa Hamas tidak mundur,” ujar Trump kepada para wartawan, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Senin (10/2/2025).

    Trump menyampaikan pernyataannya tersebut pada Minggu (9/2) waktu setempat kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanannya ke New Orleans untuk menghadiri kejuaraan National Football League Super Bowl.

    “Tidak ada yang bisa ditempati kembali. Tempat itu adalah lokasi kehancuran. Sisanya akan dihancurkan. Semuanya hancur,” katanya.

    Trump juga mengatakan bahwa ia terbuka terhadap kemungkinan mengizinkan beberapa pengungsi Palestina masuk ke Amerika Serikat, tetapi akan mempertimbangkan permintaan tersebut berdasarkan kasus per kasus.

    “Saya pikir itu jarak yang sangat jauh untuk mereka tempuh, tapi saya harus memeriksa kasus per kasus. Tapi saya pikir mereka akan sangat senang tinggal di daerah sekitar dengan tempat yang aman, di mana mereka bisa hidup dengan aman dan memiliki kehidupan yang baik,” tutur Trump.

    Ezzat El Rashq, anggota biro politik Hamas, mengecam pernyataan terbaru Trump tentang pembelian dan kepemilikan Gaza, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

    “Gaza bukanlah properti yang bisa dijual dan dibeli. Itu adalah bagian integral dari tanah Palestina yang kami duduki, dan warga Palestina akan menggagalkan rencana pemindahan itu,” ujar Rashq menambahkan.

    Trump sebelumnya telah berbicara tentang pemindahan permanen warga Palestina yang tinggal di Gaza dan akan menciptakan “Riviera Timur Tengah.”

    Trump minggu lalu melontarkan gagasan Amerika Serikat untuk mengambil alih Gaza dan terlibat dalam upaya pembangunan kembali besar-besaran. Pengumuman Trump langsung menuai teguran keras dari beberapa negara.

    Termasuk Arab Saudi yang dengan dengan tegas menolak rencana Trump untuk Gaza.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Presiden AS Donald Trump Mengatakan Bahwa Dia Berkomitmen untuk Membeli Gaza dan Memiliki Gaza – Halaman all

    Presiden AS Donald Trump Mengatakan Bahwa Dia Berkomitmen untuk Membeli Gaza dan Memiliki Gaza – Halaman all

    Presiden AS Donald Trump Mengatakan Bahwa Dia Berkomitmen untuk Membeli dan Memiliki Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa dia berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza, tetapi dapat mengizinkan sebagian tanah yang dilanda perang itu untuk dibangun kembali oleh negara lain di Timur Tengah, Reuters melaporkan.

    “Saya berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza. Sejauh kami membangunnya kembali, kami dapat memberikannya kepada negara-negara lain di Timur Tengah untuk membangun beberapa bagiannya, orang lain dapat melakukannya, melalui dukungan kami. Namun kami berkomitmen untuk memilikinya, mengambilnya, dan memastikan bahwa Hamas tidak mundur.”

    “Tidak ada yang bisa dipindah lagi. Tempat ini adalah lokasi pembongkaran. Sisanya akan dibongkar. Semuanya dibongkar,” katanya.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Trump juga mengatakan dia terbuka terhadap kemungkinan mengizinkan beberapa pengungsi Palestina masuk ke Amerika Serikat, tetapi akan mempertimbangkan permintaan tersebut berdasarkan kasus per kasus.

    Trump menyampaikan pernyataannya kepada wartawan di atas Air Force One dalam perjalanannya ke New Orleans untuk menghadiri kejuaraan Super Bowl National Football League.

    Pejabat Hamas mengutuk pernyataan terbaru Trump tentang kepemilikan Gaza, Ezzat El Rashq, anggota biro politik Hamas, telah mengecam pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump tentang “membeli dan memiliki” Gaza, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, menurut Reuters .

    Palestina akan menggagalkan semua rencana pemindahan, Rashq menambahkan, tak lama setelah pernyataan Trump.

     

    Donald Trump Klaim Berkomitmen “Membeli” dan “Memiliki” Gaza

    Presiden AS Donald Trump telah menegaskan rencananya untuk menduduki Gaza.

    Dia mengklaim bahwa ia berkomitmen untuk “membeli” dan “memiliki” Gaza untuk mengubahnya menjadi lokasi pembangunan.

    “Saya berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza,” kata Donald Trump.

    Ia juga mengklaim bahwa ia mungkin akan memberikannya kepada negara-negara lain di Timur Tengah untuk membangun beberapa bagiannya.

    Awal minggu lalu, Trump telah menyerukan agar Gaza dikosongkan dari penduduk Palestina, sebuah pernyataan yang secara luas dikritik karena menganjurkan pembersihan etnis.

     

    SUMBER: DAWN, MIDDLE EAST EYE