Jenis Media: Internasional

Trump: Warga Palestina Tak Berhak Kembali ke Jalur Gaza jika AS Ambil Alih Wilayahnya – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kembali berbicara mengenai pengusiran permanen warga Palestina dari di Jalur Gaza.

Donald Trump menegaskan warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Jalur Gaza di bawah rencananya untuk mengambil alih wilayah tersebut.

Pernyataan itu muncul setelah Minggu (9/2/2025) lalu, Donald Trump mengungkapkan rencananya untuk membeli Jalur Gaza dan memiliki wilayah tersebut, menyusul rencana pengusiran warga Gaza yang ia sampaikan sebelumnya.

Donald Trump mengatakan jika rencana tersebut berhasil, warga Palestina yang digusur dari Jalur Gaza tidak boleh kembali ke sana.

“Tidak, mereka tidak akan kembali. Mereka akan mendapatkan perumahan yang jauh lebih baik,” kata Donald Trump kepada Fox News pada Senin (10/2/2025) saat ditanya apakah warga Palestina akan diizinkan untuk kembali ke Jalur Gaza.

“Dengan kata lain, saya berbicara tentang membangun tempat permanen bagi mereka (di luar Jalur Gaza),” tambahnya.

Donald Trump Ingin Usir Warga Palestina dan Membeli Jalur Gaza

Sebelumnya, Donald Trump menegaskan dia berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza, sebuah pernyataan yang disambut dengan kemarahan dan penolakan dari Palestina, negara-negara Arab, dan internasional.

“Saya mungkin akan memberikan sebagian wilayahnya (Gaza) ke negara lain di Timur Tengah untuk dibangun,” kata Donald Trump kepada wartawan di Air Force One, Minggu (9/2/2025).

Ia menjelaskan AS akan mengubah Jalur Gaza menjadi lokasi yang baik untuk pembangunan masa depan, sambil menekankan ia akan peduli pada warga Palestina dan memastikan mereka tidak akan terbunuh.

Presiden AS mencatat ia akan mempertimbangkan kasus-kasus individual untuk mengizinkan pengungsi Palestina memasuki Amerika Serikat.

Donald Trump menegaskan negara-negara di Timur Tengah akan menerima warga Palestina setelah negara-negara tersebut berbicara dengannya.

Ancam Mesir dan Yordania

Donald Trump mengancam Mesir dan Yordania jika kedua negara itu menolak untuk menerima warga Palestina dari Jalur Gaza dalam rencana penggusuran yang ia sampaikan sebelumnya.

Berbicara kepada wartawan di Ruang Oval, Donald Trump pada hari Senin (10/2/2025) mengisyaratkan ia mungkin akan menahan bantuan AS ke Yordania dan Mesir jika mereka menolak permintaannya untuk menerima warga Palestina yang diusir dari Gaza.

“Mesir dan Yordania akan menerima para pengungsi,” klaim Donald Trump.

Sementara itu, Mesir dan Yordania telah menolak permintaan tersebut dengan mengatakan Jalur Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari negara Palestina dan warga Palestina di Jalur Gaza berhak tinggal di tanah mereka.

Sekutu AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mendukung usulan Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan memujinya sebagai ‘teman terbaik Israel’ di Gedung Putih.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

11/02/2025 08:46
Tanggapi Hamas, Trump: ‘Neraka Gaza’ akan Dibuka Jika Sandera Israel Tak Dibebaskan Sabtu Pekan Ini – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dengan membuka gerbang neraka di Jalur Gaza jika mereka menunda pertukaran sandera Israel pada Sabtu (15/2/2025) pekan ini.

Donald Trump memberi waktu kepada Hamas sampai hari Sabtu untuk membatalkan penangguhan pertukaran tahanan karena Israel terus menerus melanggar perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.

Presiden AS juga mengancam akan meminta sekutunya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, untuk membatalkan perjanjian gencatan senjata.

“Gerbang neraka akan terbuka jika para sandera tidak dipulangkan dari Gaza. Jika semua sandera tidak dipulangkan sebelum pukul 12 siang pada hari Sabtu, saya akan meminta gencatan senjata dibatalkan,” kata Donald Trump, seperti diberitakan Reuters, Senin (10/2/2025).

“Israel dapat membatalkan perjanjian gencatan senjata,” tambahnya.

Donald Trump mengatakan ia akan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mempertimbangkan hari Sabtu mendatang sebagai batas waktu pemulangan para sandera Israel dari Jalur Gaza.

“Saya mungkin akan berbicara dengan Benjamin Netanyahu untuk mempertimbangkan hari Sabtu sebagai batas waktu,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Donald Trump juga mendesak Hamas untuk membebaskan semua sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

“Kita tidak bisa menunggu setiap Sabtu hingga 2 atau 3 sandera meninggalkan Gaza,” katanya.

Ia lalu membahas kondisi tiga sandera Israel yaitu Or Levy, Ohad Ben Ami, Eli Sharabi, yang dibebaskan pada Sabtu (8/2/2025) akhir pekan lalu.

“Kami melihat kondisi para sandera yang keluar Sabtu lalu dan dalam kondisi kesehatan yang sulit dan tidak dapat menunggu lebih lama lagi,” kata Donald Trump.

Hamas: Israel Langgar Perjanjian Gencatan Senjata

Sebelumnya, Abu Ubaida, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengatakan mereka akan menunda pertukaran sandera pada Sabtu (15/2/2025) pekan ini jika Israel terus melanggar perjanjian gencatan senjata.

“Selama tiga minggu terakhir, pimpinan perlawanan telah memantau pelanggaran dan kegagalan musuh dalam mematuhi ketentuan perjanjian. Mulai dari menunda pemulangan para pengungsi ke Jalur Gaza utara, hingga menargetkan mereka dengan tembakan,” kata Abu Ubaida dalam pernyataannya di Telegram, Senin (10/2/2025).

“Di berbagai wilayah di Jalur Gaza, dan kegagalan mendatangkan pasokan bantuan dalam segala bentuk seperti yang disepakati, sementara perlawanan telah melaksanakan semua kewajibannya,” lanjutnya.

“Oleh karena itu, penyerahan tahanan Zionis (Israel) yang dijadwalkan akan dibebaskan Sabtu depan, 15 Februari 2025, akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, dan hingga pendudukan berkomitmen dan memberikan kompensasi atas hak-hak selama beberapa minggu terakhir secara retroaktif,” tambahnya.

Abu Ubaida mengatakan Hamas terkomitmen terhadap perjanjian gencatan senjata selama Israel juga mematuhinya.

Ia menjelaskan, Hamas mengumumkan rencana penundaan pertukaran sandera untuk memperingatkan mediator dan Israel agar Israel segera menghentikan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.

Sejak perjanjian gencatan senjata berlaku pada 19 Januari 2025, Israel-Hamas telah melakukan lima gelombang pertukaran sandera:

19 Januari 2025: Hamas membebaskan tiga sandera Israel, sementara Israel membebaskan 90 tahanan Palestina.
25 Januari 2025: Empat tentara wanita Israel ditukar dengan 200 tahanan Palestina.
30 Januari 2025: Tiga sandera Israel dan lima warga Thailand dibebaskan dengan imbalan 110 tahanan Palestina.
1 Februari 2025: Tiga sandera Israel dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina.
8 Februari 2025: Tiga sandera Israel dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

11/02/2025 08:19
Hamas Tunda Pertukaran Sandera, Brigade Al-Qassam: Israel Langgar Perjanjian Gencatan Senjata – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Abu Ubaida, juru bicara Brigade Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), mengumumkan pembebasan tahanan Israel yang ditahan oleh Hamas akan ditunda.

Brigade Al-Qassam dijadwalkan akan membebaskan tahanan Israel pada Sabtu (15/2/2025) minggu ini, namun mereka mengumumkan untuk menunda pertukaran tersebut.

Penundaan ini terjadi setelah Hamas memantau pasukan Israel yang terus melanggar sejumlah komitmen dalam perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati oleh kedua pihak.

“Selama tiga minggu terakhir, pimpinan perlawanan telah memantau pelanggaran dan kegagalan musuh dalam mematuhi ketentuan perjanjian. Mulai dari menunda pemulangan para pengungsi ke Jalur Gaza utara, hingga menargetkan mereka dengan penembakan dan tembakan,” kata Abu Ubaida dalam pernyataannya di Telegram, Senin (10/2/2025).

“Di berbagai wilayah di Jalur Gaza, dan kegagalan mendatangkan pasokan bantuan dalam segala bentuk seperti yang disepakati, sementara perlawanan telah melaksanakan semua kewajibannya,” lanjutnya.

Abu Ubaida memperingatkan Israel untuk menjalankan komitmen perjanjian gencatan senjata.

“Oleh karena itu, penyerahan tahanan Zionis yang dijadwalkan akan dibebaskan Sabtu depan, 15 Februari 2025, akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, dan hingga pendudukan berkomitmen dan memberikan kompensasi atas hak-hak selama beberapa minggu terakhir secara retroaktif,”

“Kami menegaskan komitmen kami terhadap ketentuan perjanjian selama pendudukan berkomitmen terhadapnya,” tambahnya.

Sejumlah pelanggaran yang dilakukan Israel selama perjanjian gencatan senjata berlangsung sejak 19 Januari 2025:

Menunda pemulangan para pengungsi ke Jalur Gaza utara.
Menargetkan rakyat kami dengan pengeboman dan penembakan, dan membunuh banyak dari mereka di berbagai wilayah Jalur Gaza.
Menghambat masuknya kebutuhan tempat berlindung seperti tenda, rumah prefabrikasi, bahan bakar, dan mesin pembersih puing untuk mengambil mayat.
Menunda masuknya obat-obatan dan keperluan yang dibutuhkan rumah sakit untuk merenovasi rumah sakit dan sektor kesehatan.

Hamas menekankan mereka telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan Israel kepada mediator Qatar, Mesir, dan sekutu Israel, Amerika Serikat (AS).

“Perlawanan telah menghitung pelanggaran yang dilakukan Israel dan memberikannya kepada para mediator saat pelanggaran itu terjadi, namun pendudukan (Israel) tetap melanjutkan pelanggarannya,” kata Hamas dalam pernyataannya.

Abu Ubaida menekankan penundaan pembebasan tahanan Israel merupakan pesan peringatan bagi pendudukan Israel dan untuk menekan agar mematuhi ketentuan perjanjian secara ketat.

“Maksud dari pengumuman ini lima hari penuh sebelum tanggal penyerahan tahanan adalah untuk memberi mediator kesempatan yang cukup untuk menekan pendudukan agar melaksanakan kewajibannya, dan agar tetap membuka pintu untuk melaksanakan pertukaran tepat waktu jika pendudukan mematuhi kewajibannya,” kata Abu Ubaida.

Sejauh ini, Israel dan Hamas telah melakukan lima gelombang pertukaran sandera sejak perjanjian gencatan senjata dimulai:

19 Januari 2025: Hamas membebaskan tiga sandera Israel, sementara Israel membebaskan 90 tahanan Palestina.
25 Januari 2025: Empat tentara wanita Israel ditukar dengan 200 tahanan Palestina.
30 Januari 2025: Tiga sandera Israel dan lima warga Thailand dibebaskan dengan imbalan 110 tahanan Palestina.
1 Februari 2025: Tiga sandera Israel dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina.
8 Februari 2025: Tiga sandera Israel dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina.

Sesuai perjanjian gencatan senjata, Hamas akan membebaskan 33 sandera Israel pada tahap pertama, dengan imbalan pembebasan ratusan warga Palestina.

Saat ini, mediator sedang berupaya menengahi perundingan tahap kedua antara Israel dan Hamas.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

11/02/2025 07:00
Cerita Wanita Malaysia yang Terkena Flu seperti Barbie Hsu di Jepang, Keluhkan Biaya Rumah Sakit – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Seorang wanita Malaysia mengalami masalah kesehatan serius setelah tertular flu selama perjalanannya ke Jepang pada awal Januari lalu.

Namun ia merasa sangat beruntung karena berhasil selamat dari kondisi tersebut.

Qin Yufen, nama wanita tersebut, mengalami gejala flu yang mirip dengan aktris Taiwan, Barbie Hsu, yang baru-baru ini meninggal dunia akibat pneumonia terkait influenza di Jepang.

Dalam wawancara dengan China Press, Yufen menceritakan bahwa ia kesulitan bernapas saat berada di puncak gunung di Hokkaido.

Pada awalnya, ia mengira kondisi tersebut hanyalah reaksi terhadap cuaca dingin.

Putranya dan sopir sewaan mereka mencoba mencari obat di lebih dari 10 apotek, tetapi mereka diberitahu bahwa inhaler asma hanya bisa didapatkan melalui rawat inap di rumah sakit.

Ketika dirawat di rumah sakit, Yufen diberikan bantuan pernapasan karena kekurangan oksigen.

Namun, komunikasi dengan staf medis terhambat oleh kendala bahasa.

Beruntung, ia bertemu dengan penerjemah yang bisa berbahasa Mandarin.

“Saya menjelaskan kondisi saya, tetapi staf rumah sakit hanya memberikan oksigen sekali dan melanjutkan dengan infus, meskipun saya masih kesulitan bernapas,” katanya.

Meski memiliki asuransi perjalanan, Yufen harus membayar biaya rumah sakit sebesar RM15.000 (sekitar Rp55 juta) per hari secara tunai.

Karena khawatir dananya tidak mencukupi, ia memutuskan untuk kembali ke Malaysia untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Saya memberi tahu rumah sakit bahwa saya tidak punya cukup uang tunai, sehingga mereka meminta saya menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas kondisi saya setelah saya keluar dari rumah sakit,” ungkap Yufen.

“Keluarga saya sangat khawatir karena saya tidak bisa makan.”

“Saya hanya menghembuskan napas tetapi tidak bisa menarik napas dengan benar, dan setelah minum Panadol, saya mulai muntah keesokan harinya.”

Setelah tiba di Malaysia, Yufen segera dirawat di rumah sakit.

Kadar oksigen dalam darahnya menurun drastis.

Sementara pasien flu biasa hanya memerlukan dua jenis obat, ia diberikan lebih dari 10 jenis obat pada malam itu.

“Dokter mengatakan saya perlu dirawat di ICU karena kadar oksigen saya tidak kunjung membaik,” jelasnya.

Yufen dirawat selama lima hari empat malam di rumah sakit.

Setelah pulih, ia mengisolasi diri sebelum akhirnya kembali beraktivitas.

Saat mengajukan klaim asuransi dan meninjau laporan medisnya, Yufen terkejut mendapati bahwa gejalanya mirip dengan yang dialami Barbie Hsu.

“Saya merasa sangat beruntung bisa selamat dari flu ini,” katanya.

Permintaan Vaksin Influenza Meningkat Setelah Kematian Barbie Hsu

Kematian Barbie Hsu memicu lonjakan permintaan vaksin influenza di berbagai negara.

Di Singapura, lebih dari 2.000 orang membuat janji vaksinasi pada 4 Februari, sehari setelah berita kematian Hsu diumumkan.

Sebagai perbandingan, hanya sekitar 3.000 janji vaksinasi yang dibuat sepanjang Januari, menurut laporan The Straits Times.

Barbie Hsu, yang dikenal lewat perannya di serial drama Meteor Garden, meninggal pada 2 Februari di usia 48 tahun akibat pneumonia terkait influenza saat sedang berada di Jepang bersama keluarganya.

Kementerian Kesehatan Singapura (MOH) meyakinkan publik bahwa stok vaksin influenza di Singapura cukup memadai.

Permintaan vaksin juga melonjak di Taiwan dan Hong Kong setelah berita kematian Hsu.

Taiwan bahkan harus menambah 100.000 dosis vaksin karena stok yang didanai publik diperkirakan akan habis dalam waktu seminggu, lapor Focus Taiwan pada 6 Februari.

MOH menganjurkan agar kelompok yang berisiko tinggi terkena infeksi influenza berat, seperti lansia dan orang-orang dengan kondisi medis tertentu, segera berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan vaksinasi influenza.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

11/02/2025 05:45
Israel Dinilai Langgar Pejanjian, Hamas Tunda Pembebasan Sandera

Jakarta –

Hamas menyampaikan akan menunda pembebasan sandera Israel yang ditahanan. Israel disebut tidak mematuhi persyaratan.

“Pembebasan para tahanan (sandera Israel), yang dijadwalkan pada Sabtu depan, 15 Februari 2025, akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, menunggu kepatuhan pendudukan dan pemenuhan surut kewajiban beberapa minggu terakhir,” kata juru bicara Brigade Ezzedine al-Qassam, Abu Ubaida dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Selasa (11/2/2025).

“Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap ketentuan perjanjian selama pendudukan mematuhinya,” tambahnya.

Berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, fase pertama yang mulai berlaku pada 19 Januari lau, 33 sandera Israel akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.900 tahanan, sebagian besar warga Palestina, ditahan di penjara-penjara Israel.

Pada hari Sabtu, mereka menyelesaikan pertukaran sandera-tahanan yang kelima, dengan tiga sandera Israel dan 183 tahanan Palestina dibebaskan. Dengan kembalinya mereka, 73 dari 251 sandera yang disandera dalam serangan itu kini masih berada di Gaza, termasuk 34 orang yang menurut militer Israel tewas.

Hamas telah memantau dengan cermat pelanggaran yang dilakukan Israel dan kegagalannya mematuhi ketentuan perjanjian selama tiga minggu terakhir.

“Hal ini termasuk menunda kembalinya para pengungsi ke Gaza utara, menargetkan mereka dengan tembakan dan tembakan di berbagai wilayah di Jalur (Gaza), dan tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dalam segala bentuk yang disepakati,” tambahnya, seraya menegaskan bahwa Hamas telah “memenuhi semua kewajibannya”.

(dek/dek)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

11/02/2025 05:13
Jenderal IDF: Karena Gaza, Israel Hadapi Bahaya Kepunahan Setara Penghancuran Bom Nuklir – Halaman all

Jenderal IDF: Israel Hadapi Bahaya Kepunahan Setara Penghancuran Bom Nuklir

TRIBUNNEWS.COM – Mantan Kepala Militer Israel (IDF), Mayor Jenderal (Purn) Yitzhak Brick memberikan analisisnya terkait perkembangan situasi konflik yang dihadapi Israel di Gaza dan secara regional di Timur Tengah.

Dalam analisisnya tersebut, Brick memperingatkan bahwa Israel menghadapi ancaman eksistensial yang mirip (setara) dengan penghancuran bom nuklir yang diawali dari penanganan yang salah atas Jalur Gaza sebagai respons serangan Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

Dalam sebuah artikel di surat kabar Israel Maariv, Brick menilai kalau rencana Israel dan Amerika Serikat (AS) saat ini tidak memberi Hamas dan warga Gaza horison (cakrawala) dan solusi apa pun untuk masa depan Palestina.

Rencana Israel-AS ini tergambar melalui niat mereka untuk mengusir penduduk Gaza dan merampas tanah mereka.

Situasi ini, tambah Brick, dia kaitkan kalau Hamas masih ada dan pelucutan senjata gerakan pembebasan Palestina itu tidak terjadi.

Artinya, tanpa ada solusi jelas, selain pengusiran dan perampasan tanah, Hamas terus akan melawan dan menghasilkan kerugian bagi Israel.

Di sisi lain, Israel terbukti memiliki langkah deterrent yang lemah. Dalam aksi ofensif, IDF juga terbukti gagal dalam invasi darat ke Jalur Gaza selama 15 bulan belakangan.

Di skenario ini, dia menambahkan kalau saat ini militer Israel telah melemah dan belum mengembangkan konsep keamanan untuk perang saat ini maupun di masa mendatang yang dia prediksi akan menghadirkan lawan gabungan bagi Israel.

Lawan gabungan ini akan menghadirkan perang multi-front yang lebih kompleks bagi Israel yang dalam 15 bulan agresi di Gaza terbukti kewalahan hanya menghadapi Hamas Cs di Gaza dan Hizbullah di Lebanon.

Di sisi lain, Brick menggambarkan, pasukan darat Israel merupakan, “kekuatan kecil dan tidak mampu bertempur di lebih dari satu medan tempur.”

TENTARA ISRAEL – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari publikasi resmi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Sabtu (8/2/2025) memperlihatkan tentara Israel dari Pasukan Komando Selatan dikerahkan ke beberapa titik di Jalur Gaza. (Telegram IDF)

Jenderal purnawirawan itu mengatakan bahwa ancaman eksistensial terhadap Israel saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ancaman di masa depan yang datang dari berbagai arah.

Dia juga menekankan kalau “Israel menghadapi krisis keamanan yang mendesak dan dapat sama menghancurkannya dengan serangan nuklir.”

Ia lalu mengkritik kepemimpinan militer dan politik Israel, dan menyerukan penggantiannya segera untuk mempersiapkan apa yang ia lihat sebagai “tantangan keamanan paling serius” dalam sejarah negara pendudukan tersebut.

“Jenderal Brick (76 tahun) dijuluki “Nabi Murka” di Israel, karena ia meramalkan serangan ribuan militan Palestina terhadap permukiman di sekitar Gaza, mirip dengan Operasi “Banjir Nuh”, dan ia juga meramalkan serangan besar-besaran Palestina dalam waktu dekat terhadap para pemukim di Tepi Barat,” kata ulasan Khaberni, dikutip Senin (9/2/2025).

BERJALAN BERBARIS – Pasukan infanteri militer Israel (IDF) berjalan berbaris di waktu yang tidak dicantumkan di wilayah pendudukan mereka di Palestina. IDF dilaporkan mundur dari Poros Netzarim setelah tercapai kesepakatan pertukaran sandera dengan Gerakan Hamas per 19 Januari 2025. (khaberni/tangkap layar)

Bencana Memalukan

Dalam artikel tersebut, Brick menyebut Israel kini dipimpin oleh para pemimpin militer dan politik yang tidak cakap.

Terbukti, baik dari sisi militer maupun politik, Israel tidak berhasil menuntaskan apa yang ditargetkan saat melancarkan agresi dan bombardemen selama 15 bulan di Gaza.

“Kepemimpinan yang membawa kita pada bencana yang memalukan dan tak termaafkan di Jalur Gaza tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk memimpin kebijakan keamanan Negara Israel di tahun-tahun mendatang,” katanya.

Situasi yang dihadapi Israel saat ini, kata dia, sudah berada di ambang perang regional yang nantinya akan melibatkan banyak negara dan milisi perlawanan.

“Negara Israel hampir memasuki perang regional dan mengancam eksistensinya. Hal itu hanya dapat dicegah oleh mukjizat, karena Hizbullah tidak datang untuk berperang melawan kita pada saat yang sama ketika Hamas menyerang permukiman pada 7 Oktober 2023. Negara yang mengandalkan mukjizat dan bukan kekuatan militer yang nyata tidak akan bertahan lama,” lanjutnya.

Menurut artikel Brick, “Perang regional bisa saja terjadi dalam situasi yang lebih berbahaya, dan di luar nalar. Beberapa minggu setelah 7 Oktober 2023, ketika kabinet perang memutuskan untuk melancarkan serangan ke Gaza, Kepala Staf Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Galant menuntut, dalam sebuah diskusi kabinet, agar tentara melancarkan perang melawan Hizbullah secara bersamaan.”

Jenderal purnawirawan itu yakin, tindakan seperti itu akan berujung pada perang regional, yang akan menimbulkan kerusakan dahsyat dan kerugian sangat besar di dalam negeri Israel, sebab tentara Israel dan dalam negeri sama sekali tidak siap menghadapinya.

“Brick yakin bahwa Kepala Staf dan Menteri Pertahanan terus berkoar dengan cara dan perspektif yang sama, seperti yang mereka lakukan sebelum Hamas menyerang permukiman Yahudi Israel di sekitar Jalur Gaza,” tulis ulasan tersebut.

“Mereka bergabung dengan komentator hukum di saluran televisi utama, yang mengatakan bahwa setelah mengalahkan Hamas di Jalur Gaza, tentara Israel perlu mengalahkan Hizbullah di Lebanon,” kata Brick.

“Pendekatan ini merupakan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Mereka tidak belajar apa pun dari pukulan mengerikan yang kami alami dalam perang Gaza, yang merupakan kesalahan langsung mereka, dan mereka terus melanjutkan pernyataan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sekali lagi kesombongan, keangkuhan, dan keterpisahan yang sama dari kenyataan,” kata Brick.

Ia mengakhiri artikelnya dengan mengatakan, “Rakyat Israel harus berdoa agar ditemukan orang yang bertanggung jawab dan dewasa yang akan mencegah tindakan gegabah ini yang dapat membawa kita pada bencana yang puluhan kali lebih besar daripada bencana yang terjadi di Jalur Gaza.”

(oln/khbrn/*)

10/02/2025 23:54
Delegasi Israel Pulang Tangan Kosong dari Qatar, Gencatan Senjata Gaza Bisa Bubar Saat Ramadan – Halaman all

Delegasi Israel Kembali dari Qatar Tangan Kosong, Gencatan Senjata Gaza Bisa Bubar Saat Ramadan

TRIBUNNEWS.COM – Lembaga Penyiaran Israel, KAN, Senin (10/2/2025) melaporkan kalau delegasi Israel kembali dari Doha dalam konteks negosiasi gencatan senjata tahap kedua dengan gerakan Hamas.

Kepulangan delegasi Israel dilaporkan kembali tanpa kemajuan dalam negosiasi tersebut.

Delegasi Israel itu dilaporkan akan menggelar rapat dengan kabinet keamanan pimpinan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk melaporkan jalannya negoisasi serta rencana lanjutan dalam perundingan tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Pada laporan berbeda, Channel 12 Israel menyatakan kalau Netanyahu akan melakukan penilaian terbatas hari ini, Senin, mengenai fase kedua negosiasi gencatan senjata pada malam menjelang pertemuan kabinet tersebut.

Laporan media tersebut menambahkan kalau assessment akan membahas posisi Israel terkini sebelum melanjutkan pembicaraan di Doha.

PEMBEBASAN SANDERA – Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic yang diambil pada Sabtu (8/2/2025), menunjukkan sandera Israel yang dibebaskan Hamas. Sebagai ganti 3 sandera, Israel akan membebaskan 183 tahanan Palestina. (Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic)

Gencatan Senjata Rapuh, Bisa Runtuh Saat Ramadan

Sementara itu, surat kabar Maariv melaporkan kalau Israel sedang mempertimbangkan untuk mengusulkan fase transisi antara tahap pertama dan tahap kedua dalam pelaksanaan perjanjian pertukaran tahanan.

Laporan menjelaskan, fase transisi ini tidak akan mencakup deklarasi gencatan senjata, tetapi akan memastikan kelanjutan pembebasan tahanan.

Usulan ini berlatar keberatan Netanyahu dan fraksinya melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata jika Hamas masih mengendalikan Gaza.

Di sisi lain, Hamas menyatakan akan tetap mempertahankan posisinya di Jalur Gaza.

Laporan Maariv mengindikasikan, wacana fase transisi ini membuat dinas-dinas keamanan Israel khawatir kalau gencatan senjata yang sedang semakin rapuh.

“Lembaga keamanan Israel khawatir kalau negosiasi akan berakhir buntu pada bulan Ramadan (sekitar akhir Februari-awal Maret).

WAWANCARA NETANYAHU – Tangkapan layar YouTube Fox News yang diambil pada Kamis (6/2/2025) memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam wawancara dengan wartawan Fox News. Netanyahu mendukung pernyataan Donald Trump yang ingin memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza dan AS akan mengambil alih Jalur Gaza. (Tangkapan layar YouTube Fox News)

Qatar Sentil Perilaku Netanyahu

Kembalinya delegasi Israel dari Doha itu juga diiringi kabar protes Qatar terhadap Netanyahu.

Surat kabar Haaretz mengutip sumber informasi Israel yang mengatakan kalau Qatar sangat tidak senang dengan perilaku dan pernyataan Netanyahu mengenai rencana pengusiran warga Palestina.

Sumber Israel mengatakan kepada surat kabar itu bahwa Qatar juga kesal dengan kegagalan Netanyahu mengirim delegasi ke Doha Senin pekan lalu untuk memulai negosiasi.

Ia menambahkan, Qatar menyampaikan pesan-pesan berisi kemarahan, dan mengingatkan Israel kalau perjanjian ini juga menyertakan Doha sebagai penjamin pelaksanaannya.

“Sumber tersebut mengatakan bahwa pihak Qatar mengatakan perilaku Israel membahayakan kelanjutan pembebasan tahanan pada tahap pertama,” kata laporan tersebut.

Dalam konteks terkait, Otoritas Penyiaran Israel mengatakan kalau negosiasi untuk tahap kedua perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Gerakan Perlawanan Hamas belum dimulai.

Laporan menyatakan, kalau ada diskusi internal Israel dan lainnya antara Hamas dan para mediator.

Saluran tersebut melaporkan kalau ada pelanggaran perjanjian tersebut karena negosiasi untuk tahap kedua dari kesepakatan pertukaran tidak dimulai pada hari ke-16 dari tahap pertama.

Otoritas Penyiaran Israel menambahkan, delegasi negosiasi Israel berwenang membahas tahap pertama kesepakatan pertukaran, bukan yang kedua, karena penolakan Netanyahu.

Laporan menyatakan kalau dengan tidak dimulainya negosiasi untuk tahap kedua kesepakatan tersebut akan memengaruhi proses pertukaran tahanan pada tahap pertama.

RAPAT KABINET – Perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu memimpin rapat terbatas kabinet keamanan, beberapa waktu lalu. Netanyahu dilaporkan menolak melanjutkan negosiasi gencatan senjata Gaza tahap dua jika Hamas masih bercokol di Jalur Gaza.

Tuntutan Israel di Negosiasi Tahap Dua

Surat kabar Yedioth Ahronoth mengatakan, Netanyahu berencana untuk menyampaikan tuntutan Israel mengenai tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza untuk disetujui pada rapat kabinet besok, Selasa.

Surat kabar itu melaporkan kalau perkiraan Israel menunjukkan bahwa Hamas tidak akan menerima tuntutan Israel mengenai tahap kedua.

Tuntutan Israel yang diyakini ditolak Hamas adalah penarikan pimpinan gerakan itu dari Gaza, pembubaran sayap militernya, Brigade Qassam, pelucutan senjatanya, dan pembebasan semua tahanan Israel.

Laporan menambahkan, jika Hamas menerima tuntutan ini, maka Israel akan mengakhiri perang genosida di Gaza.

Adapun Netanyahu telah mencapai kesepahaman tentang prinsip-prinsip tahap kedua dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan utusan AS untuk Timur Tengah, Steven Witkoff.

Namun, surat kabar itu mengatakan kalau mengingat Hamas diprediksi akan menolak syaratsyarat tersebut, Israel kemungkinan akan mendorong perpanjangan tahap pertama selama mungkin untuk mengamankan pembebasan lebih banyak tahanan dan mempertahankan gencatan senjata sementara.

Seorang pejabat Israel mengatakan, jika Hamas menolak untuk memperpanjang fase saat ini, dan fase tersebut berakhir dengan pembebasan 33 tahanan, Israel mungkin menghadapi pilihan yang sulit: melanjutkan operasi militer sementara 65 tahanan masih ditawan, atau beralih ke fase kedua sesuai dengan ketentuan Hamas.

BERJALAN BERBARIS – Pasukan infanteri militer Israel (IDF) berjalan berbaris di waktu yang tidak dicantumkan di wilayah pendudukan mereka di Palestina. IDF dilaporkan mundur dari Poros Netzarim setelah tercapai kesepakatan pertukaran sandera dengan Gerakan Hamas per 19 Januari 2025. (khaberni/tangkap layar)

Seruan Lanjutkan Perang

Sementara itu, Menteri Diaspora Israel Amichai Shkli mengatakan kalau dia akan menentang negosiasi tahap kedua kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Dia menilai, bernegosiasi dengan Hamas sebagai hal berbahaya dan tidak realistis.

“Pemerintah Amerika mengetahui hal (bahaya) ini,” katanya dikutip dari laporan media tersebut.

Shakli menambahkan, “Kita (Israel) harus kembali berperang dan mempertahankan wilayah-wilayah di Gaza serta tidak merasa puas dengan operasi-operasi yang terbatas.

Dia menekankan kalau, “Israel belum menyelesaikan misinya di Jalur Gaza dan belum mencapai tujuannya.”

Pada tanggal 19 Januari, perjanjian gencatan senjata mulai berlaku, yang mencakup 3 tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

Pada tahap pertama, negosiasi sedang berlangsung untuk memulai tahap kedua, dengan mediasi Qatar dan Mesir serta dukungan Amerika Serikat.

(oln/khbrn/rntv/*)

10/02/2025 23:14
Trump Kembali Bikin Polemik, Minta Pakai Sedotan Plastik

Jakarta –

Lagi-lagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan berpolemik. Donald Trump menyerukan rakyatnya untuk kembali menggunakan sedotan plastik.

Dirangkum detikcom, Senin (10/2/2025), Trump memerintahkan rakyatnya untuk kembali menggunakan sedotan plastik. Dia akan meneken beleid untuk mengakhiri kebijakan pendahulunya, Joe Biden, yang mendorong penggunaan sedotan yang lebih ramah lingkungan.

“Saya akan menandatangani perintah eksekutif pekan depan, mengakhiri dorongan konyol dari Biden untuk menggunakan sedotan kertas yang tidak ada gunanya. KEMBALI KE PLASTIK,” cuit Donald Trump di akun X-nya, 8 Februari 2025.

Dilansir BBC, Joe Biden sempat mengeluarkan kebijakan saat dia masih menjabat sebagai Presiden AS. Pada musim panas lalu, Biden memperkenalkan skema untuk mengakhiri penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan pemerintahan, targetnya adalah pemerintahan bebas plastik sekali pakai pada 2035.

Biden ingin mengurangi polusi plastik di AS. Plastik membutuhkan waktu lama untuk terurai. Plastik juga dapat membahayakan lingkungan dan hewan-hewan.

Donald Trump Pernah Kampanyekan Sedotan Plastik

Foto: Donald Trump (Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA)

Saat itu, pemerintahan Biden mengatakan bahwa mereka mendukung “tujuan untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040,” dengan menambahkan bahwa “polusi plastik berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.”

California adalah negara bagian pertama yang sepenuhnya melarang sedotan plastik pada tahun 2019, diikuti oleh negara bagian lain seperti New York, Washington DC, dan Colorado.

Kembali ke Trump tapi mundur tahun 2019 silam, saat itu sedotan plastik juga menjadi alat kampanye Trump di Pilpres AS. Sedotan itu dijual $15 untuk 10 batang. Sedotan plastik menjadi simbol perlawanan terhadap narasi kubu liberal, musuh kubu Trump.

Di Negeri Paman Sam, pendukung kesadaran soal kelestarian lingkungan biasanya adalah kubu liberal, termasuk kampanye gaya hidup ramah lingkungan.

Saat itu, manajer kampanye Donald Trump yakni Brad Parscale, mencuit di Twitter (sekarang X), “Making straws great again (jadikan sedotan plastik berjaya lagi).”

Lihat juga Video ‘Donald Trump Perintahkan Setop Produksi Koin Penny AS’:

Halaman 2 dari 2

(whn/whn)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

10/02/2025 22:05
Sidang Pemakzulan Sara Duterte Akan Dimulai setelah Pidato Kenegaraan Bongbong Marcos Juli Mendatang – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pimpinan Senat Filipina, Francis “Chiz” Escudero buka suara terkait kapan sidang pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte kemungkinan akan dilaksanakan.

Pada Senin (10/2/2025) Escudero mengatakan bahwa sidang pemakzulan tersebut kemungkinan dimulai setelah pidato Kenegaraan (SONA) Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. pada Juli mendatang.

Hal ini disampaikan Escudero dalam konferensi pers jelang peresmian Kongres Filipina ke-20 yang akan dibuka dengan SONA dari Presiden yang akrab disapa “Bongbong Marcos” tersebut pada 21 Juli 2025 mendatang.

Escudero mengatakan bahwa kemungkinan sidang pemakzulan tersebut dimulai setelah Kongres Filipina ke-20 resmi dilantik.

“Kemungkinan besar setelah Kongres baru mulai menjalankan fungsinya. Itu berarti setelah SONA. SONA, saya rasa, pada 21 Juli. Jadi sidang akan dimulai setelah tanggal tersebut,” kata Escudero.

Escudero mengakui sidang pemakzulan Sara Duterte bukanlah prioritas bagi kongres yang baru mengingat para senator memiliki “banyak pekerjaan” terkait kepemerintahan Filipina.

Adapun Escudero kembali menegaskan rangkaian apa saja yang harus dilalui sebelum sidang pemakzulan Sara Duterte tersebut dapat dimulai.

“Sesuai aturan, yang pertama-tama dilakukan adalah mengirimkan surat panggilan kepada terdakwa (Sara Duterte). dalam waktu sepuluh hari ia harus memenuhi panggilan tersebut jika ia tidak meminta perpanjangan, jika ia meminta perpanjangan kemungkinan akan diberikan satu kali masa pemanggilan lagi,” katanya.

“Setelah itu terdakwa mungkin akan meminta untuk mengajukan jawaban balik. Itu adalah haknya,” tambah Escudero.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina memakzulkan Duterte pada Rabu lalu (5/2/2025)

Sara Duterte dimakzulkan atas “pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, korupsi, dan kejahatan besar lainnya.”

Tuduhan yang dijabarkan dalam dokumen setebal 44 halaman termasuk dugaan rencana untuk membunuh Presiden, Ibu Negara Liza Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Marcos.

Adapun 215 anggota DPR Filipina mendukung pengaduan keempat terhadap Wakil Presiden tersebut dan 25 lainnya kemudian menambahkan tanda tangan mereka pada pasal-pasal pemakzulan.

Namun demikian, keputusan pemakzulan tersebut tak bisa langsung diterapkan mengingat pihak senat Filipina menunda sidang pleno yang ada hingga 2 Juni tanpa mengambil tindakan terhadap pengaduan tersebut.

Senat Filipina nantinya akan memutuskan apakah Sara Duterete perlu dicabut dari jabatannya melalui sidang tersebut.

Jika terbukti bersalah dalam sidang Senat, dia akan dilarang untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik di masa depan, sesuatu yang dapat dihindari jika dia mundur sebelumnya.

Escudero mengulang bahwa Senat tidak akan meminta sesi khusus dengan Presiden untuk mengadakan sidang pemakzulan.

Sementara itu, putri Rodrigo Duterte tersebut mengatakan bahwa kemungkinan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028 tetap menjadi pertimbangan.

(Tribunnews.com/Bobby)

10/02/2025 21:53
Bisa Langsung Perang, Mesir Terima Pesan Israel Soal Perjanjian Damai, AS Tak Mau Cari Ribut di Arab – Halaman all

Bisa Langsung Perang, Mesir Terima Pesan Israel Soal Perjanjian Damai, AS Tak Mau Cari Ribut dengan Arab

TRIBUNNEWS.COM – Hubungan Mesir dan Israel kembali memanas seiring wacana yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyerukan negeri Piramida itu untuk menampung warga Palestina dari Gaza yang hancur.

Belakangan, Israel menggaungkan rencana Trump ini, namun Mesir secara tegas langsung menolak rencana itu.

Meski begitu, Israel dikhawatirkan telah menetapkan cara-cara ‘pengusiran’ terstruktur agar warga Gaza bisa ke luar dan tetap berada di luar wilayah kantung Palestina tersebut.

Mesir mewaspadai hal ini lantaran teritorial mereka berbatasan langsung dengan wilayah Gaza.

Belakangan, Mesir dilaporkan menerima pesan dari Israel yang mengonfirmasi komitmen Tel Aviv terhadap perjanjian damai 1979.

Perjanjian damai Mesir–Israel ditandatangani pada tahun 1979 di Washington oleh mendiang Presiden Mesir Anwar El-Sadat dan Perdana Menteri Israel saat itu Menachem Begin, setelah Kesepakatan Camp David tahun 1978.

Sebagai konteks, Mesir secara terbatas menjadi tujuan dari para warga Palestina di Gaza yang terluka dan memerlukan pengobatan dan perawatan intensif.

Mesir menerima para warga Gaza ini dengan jumlah terbatas dan dengan ketentuan dan syarat ketat.

Belakangan, seiring mencuatnya seruan pengusiran paksa warga Gaza, Kairo seperti mencium gelagat buruk Tel Aviv.

Menurut sumber yang berbicara kepada saluran TV Al Arabiya pada Sabtu (8/2/2025), Mesir memperingatkan Israel agar tidak memberlakukan pembatasan pada kembalinya warga Palestina setelah menerima perawatan medis di Kairo.

Sikap Mesir ini mendorong Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengeluarkan komentar provokatif kalau Mesir ikut membuat Gaza menjadi ‘Penjara Terbuka Terbesar di Dunia’ dengan tidak mengizinkan warga Palestina bertolak dan menetap di negaranya.

Tentara Mesir berpatroli di perbatasan Rafah-Gaza saat kunjungan duta besar Dewan Keamanan PBB, 11 Desember 2023. (Giuseppe CACACE / AFP)

Bisa Langsung Perang

Perlu digarisbawahi, Mesir menganggap pengusiran warga Palestina di Gaza, ke wilayahnya, khusunya di daerah Sinai, adalah hal sensitif dan membahayakan keamanan dan stabilitas negara.

Mesir juga mengatakan pengungsian warga sipil dari Gaza ke Mesir akan membahayakan perjuangan Palestina.

Mesir juga menentang gagasan pemindahan paksa warga Gaza tersebut karena masalah ekonomi dan keamanan.

Begitu sensitifnya, Mesir menilai hal ini sebagai ‘garis merah’ buat Israel.

Pembatasan pada kembalinya warga Palestina setelah menerima perawatan medis di Kairo berarti Israel secara bulat masih memegang kendali di Koridor Philadelphia, pintu perbatasan Sinai (Mesir) dan Gaza (Palestina yang diduduki Israel).

Pada awal Januari 2024 silam, Mesir juga memperingatkan Israel untuk tidak semberono di Koridor Philadelpia.

“Mesir tanpa basa-basi akan selalu merespons secara praktis terhadap aksi yang melewati garis merah, tidak hanya melalui pernyataan,” kata ulasan JN saat itu.

Apalagi, aksi Mesir yang langsung bertindak saat eskalasi meningkat dan garis merah cenderung dilanggar, pernah terbukti di Sirte-Jufra saat konflik terjadi di Libya pada 2020 silam.

KERUMUNAN WARGA GAZA – Foto ini diambil pada Selasa (4/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (1/2/2025), menunjukkan kerumunan warga Palestina dan anggota Brigade Al-Qassam selama pembebasan sandera Israel, Keith Siegel, di pelabuhan Kota Gaza, selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza. Tiga sandera Israel; Ofer Calderon, Yarden Bibas, dan Keith Siegel, dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

Terima Pesan AS

Selain pesan dari Israel, media Ahram mengabarkan kalau Kairo juga menerima pesan dari AS yang menyatakan kalau Washington tidak bermaksud untuk berselisih dengan Mesir atau negara Arab lainnya terkait situasi di Gaza.

Sumber tersebut selanjutnya menambahkan kalau Mesir menegaskan kembali kepada tim Presiden AS Donald Trump penolakannya terhadap pemindahan paksa apa pun dari Jalur Gaza.

Selain itu, Mesir telah menuntut agar Israel memberikan batas waktu yang jelas untuk mengizinkan peralatan berat memasuki Gaza, kata Al Arabiya dalam pernyataan eksklusif.

Pada hari Kamis, Israel mengatakan telah memulai persiapan untuk pemindahan sejumlah besar warga Palestina dari Gaza sejalan dengan rencana Trump untuk wilayah tersebut.

Namun, Trump mengatakan pada hari Jumat kalau dia tidak terburu-buru untuk memajukan rencana kejutannya untuk Gaza, yang akan membuat penduduk Palestina di sana diusir dan AS mengambil alih kendali.

Sementara itu, Kairo menegaskan kembali penolakan tegasnya terhadap setiap usulan atau rencana untuk melikuidasi perjuangan Palestina dengan mengusir warga Palestina dari tanah mereka, dan memperingatkan tentang konsekuensi dari gagasan tersebut.

(oln/ahrm/*)

10/02/2025 20:41

Jenis Media: Internasional

Donald Trump Ingin Usir Warga Palestina dan Membeli Jalur Gaza

Ancam Mesir dan Yordania

Hamas: Israel Langgar Perjanjian Gencatan Senjata