Kurang dari seminggu setelah dibentuknya Satuan Tugas Department of Government Efficiency (ed. Departemen Efisiensi Pemerintah) atau DOGE oleh Presiden AS, Donald Trump, satgas ini mendapatkan akses masuk ke sistem birokrasi badan-badan federal AS untuk kemudian merombaknya.
Sebagai respon atas kewenangan tidak terbatas yang dimiliki satgas tersebut, Partai Demokrat, serikat pekerja, kelompok sipil dan non-pemerintah telah mengajukan tuntutan hukum.
Awal pekan ini, Partai Demokrat menyampaikan kekhawatiran mendalam kepada Trump atas tindakan anggota DOGE yang mendesak masuk fasilitas pemerintah federal untuk mengakses ruang rahasia dan data serta sistem informasi pemerintah yang sensitif.
Mereka memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko yang sangat besar bagi keamanan nasional dan privasi serta kebebasan sipil warga Amerika.
Selain itu, pernyataan DOGE bahwa dana bantuan dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) harus dikurangi secara besar-besaran juga mendapat kritik keras.
Namun, kekuasaan praktis dan hukum apa yang sebenarnya dapat dialihkan oleh Trump kepada DOGE?
Apa yang dimaksud dengan DOGE?
Meskipun istilah “departemen” biasanya merujuk pada kementerian, DOGE hanyalah sebuah satuan tugas dibawah Kantor Kepresidenan Trump. Setelah melalui rangkaian panjang proses pengambilan keputusan, paska pelantikan 20 Januari lalu, Trump membentuk satgas ini untuk mengurangi secara drastis jumlah peraturan federal, pengeluaran, dan staf pemerintahan.
Pemimpin satgas tersebut, Elon Musk, mencirikan DOGE dengan mantra “efisiensi dengan cara apa pun”. Akronim DOGE juga mencerminkan mata uang kripto favorit Musk, “Dogecoin”. Pekerjaan Satgas DOGE ini banyak dipromosikan melalui platform media sosial X, yang juga dimiliki oleh Musk.
Menurut majalah teknologi Wired, tim DOGE terdiri dari sejumlah sarjana informatika berusia sekitar 20 tahunan yang terhubung dengan berbagai perusahaan milik Musk. Para kritikus mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim tersebut serta turut mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan menyeluruh terkait faktor kesesuaian dan keamanan. Dan pada akhirnya, kritik ini turut menyerang Musk dan mandat hukum yang diterimanya untuk memimpin satgas tersebut.
Apa yang telah dilakukan DOGE sejauh ini?
DOGE telah berhasil “menembus” berbagai lembaga pemerintah – mulai dari Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, dan Badan Bantuan Pemerintah USAID. Selanjutnya DOGE akan mengakses Departemen Kesehatan utama AS, Medicare dan Medicaid, serta Departemen Energi, yang mengelola program senjata nuklir dan keamanan AS.
Lebih dari 1,2 miliar Dolar AS akan dihemat dari inisiatif diversity, equity, and inclusion-DEI (ed. kerangka kerja untuk keragaman, kesetaraan dan inklusi), demikian halnya dengan kontrak konsultan dan program-program pemerintah di luar negeri. Sebagai bagian dari program kerja yang baru, DOGE menawarkan paket pesangon kepada sekitar dua juta pegawai negeri sipil. Menurut laporan, tiga persen dari mereka telah menerima tawaran tersebut sebelum hakim menghentikannya untuk sementara waktu pada akhir minggu ini.
Korban terbesar dari pemotongan biaya yang dilakukan Musk adalah USAID. Badan bantuan luar negeri AS yang memiliki anggaran lebih dari 40 miliar dolar AS ini mempekerjakan lebih dari 10.000 orang di seluruh dunia. Badan ini didirikan pada tahun 1961 oleh Presiden John F. Kennedy dan dianggap sebagai bagian penting dari “soft power” AS. Sekarang Trump ingin menghapusnya – juga seluruh Kementerian Pendidikan Federal.
DOGE memang dapat mengusulkan langkah-langkah pemotongan biaya secara drastis, namun bukan berarti Konstitusi turut mengizinkan Presiden secara sepihak menghapuskan lembaga-lembaga yang telah terbentuk seperti USAID dan Departemen Pendidikan: “Biasanya, lembaga-lembaga yang didirikan atas persetujuan Kongres memerlukan keputusan serupa dari Kongres untuk menganulir lembaga tersebut,” ujar Roger Nober, Direktur George Washington Regulatory Studies Center, kepada DW. Nober mengatakan keraguannya bahwa penghapusan lembaga tersebut akan disetujui oleh kongres.
Rintangan hukum apa yang harus dihadapi DOGE?
“Awalnya, DOGE menjadi komite penasihat yang tunduk pada persyaratan spesifik terkait transparansi serta publisitas pertemuannya,” jelas Nober. Namun sekarang, DOGE telah dibentuk sebagai perpanjangan layanan digital pemerintah. Dan hal ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi satuan tugas tersebut.
Menurut Scott R. Anderson dari Lembaga Think Tank Brookings Institution AS, Presiden dapat memberikan akses informasi rahasia, “Pengkategorian informasi biasanya dilakukan melalui keputusan. Jadi jika presiden memutuskan untuk memberikan akses informasi rahasia kepada masyarakat, ia bisa melakukannya,” jelas Anderson kepada DW.
Tim DOGE secara teknis tidak terdiri dari pegawai negeri sipil. Mereka adalah pegawai pemerintah ‘khusus’ yang dapat bekerja 130 hari per tahun untuk pemerintah dan tunduk pada aturan etika dan konflik kepentingan. Selama waktu tersebut, mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan politik.
Pimpinan senat minoritas dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, Selasa pekan lalu, menuduh Musk telah menjalankan “pemerintahan bayangan” dan mengatakan bahwa, “DOGE tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan pengeluaran, menghentikan program, atau mengabaikan hukum federal.”
Analis Brookings, Anderson, memiliki pandangan yang sama: “Kami melihat pemerintahan Trump mengambil berbagai tindakan yang melanggar dan kemungkinan besar melangkahi gagasan konvensional tentang batas-batas hukum.” Anderson percaya bahwa tindakan melanggar tersebut akan kalah di pengadilan.
Tindakan apa saja yang telah diambil terhadap DOGE?
Sementara itu, beberapa gugatan hukum telah diajukan ke pengadilan. Pada hari Kamis lalu, serikat pegawai negeri sipil dan Kementerian Luar Negeri mengajukan keberatan atas “pembongkaran praktis” USAID. Keesokan harinya, diumumkan bahwa sembilan dari sepuluh pekerjaan di lembaga pemerintahan tersebut akan dipangkas. Hakim yang bertanggung jawab, Carl Nichols, yang juga ditunjuk oleh Trump, kini telah menghentikan kasus ini untuk sementara waktu. Seorang hakim distrik AS lainnya turut menghentikan sementara rencana pemerintahan Trump untuk “merumahkan” pegawai negeri sipil di semua bagian pemerintahan sebagai bagian dari “program pesangon”.
Senin lalu, beberapa organisasi pegawai negeri, karyawan dan pensiunan telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Washington D.C. karena Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, telah memberikan persetujuan untuk mengakses Departemen Keuangan kepada DOGE. Akibatnya, satgas tersebut dapat mengakses berbagai informasi sensitif.
Pada hari Rabu, berbagai serikat pekerja serta institut kebijakan ekonomi mengajukan gugatan untuk mencegah satgas DOGE mengakses sistem informasi Kementerian Tenaga Kerja Federal. Namun, hakim yang bertanggung jawab menolaknya gugatan tersebut pada hari Jumat.
Mengapa DOGE begitu penting bagi Trump?
Trump dan Partai Republik telah lama ingin merampingkan administrasi. Namun, para pengamat berpendapat bahwa langkah-langkah DOGE bisa jadi hanya untuk menciptakan aparat yang lebih setia terhadap Trump. Peneliti regulasi, Nober mengatakan bahwa “Terlepas dari benar atau salahnya kebijakan ini, saya rasa pemerintah merasa banyak aparatur negara yang menentang inisiatif yang dikeluarkan Trump.” Trump turut menegaskan bahwa ia menginginkan birokrat yang loyal untuk menjalankan agenda pemerintahannya.
“Jika tujuan pemerintah adalah untuk membuat para pegawainya merasa tidak nyaman dan tidak yakin dengan status kepegawaian jangka panjang mereka, maka pemerintahan ini telah berhasil melakukannya,” kata Nober.
Bagi pakar dari Brookings, Anderson, pemerintahan Trump seharusnya dapat menghindarai kesalahan dengan mudah. Bagaimanapun juga, sesuatu yang efektif di sektor swasta memiliki risiko besar di sektor publik: “Begitu sistem pemerintahan runtuh, tidak mudah menyatukannya kembali,” kata Anderson. “Hingga bisa membangun dan menjalankannya sistem itu kembali, akan ada banyak orang yang menderita.”
