Jenis Media: Internasional

Houthi Ancam Serang Israel Jika Gaza Kembali Digempur Houthi Ancam Serang Israel Jika Gaza Kembali Digempur

Sanaa –

Kelompok Houthi, yang bermarkas di Yaman, mengancam akan menyerang Israel jika negara itu kembali melancarkan serangan terhadap Jalur Gaza dan tidak berkomitmen terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas.

“Tangan kami ada pada pelatuk dan kami siap untuk segera melakukan eskalasi melawan musuh Israel jika eskalasi kembali terjadi di Jalur Gaza,” kata pemimpin Houthi, Abdulmalik al-Houthi, dalam pidato terbarunya yang disiarkan televisi yang dikelola kelompok itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (12/2/2025).

Houthi telah melancarkan rentetan serangan terhadap kapal-kapal Israel dan kapal-kapal lainnya di Laut Merah, yang mengganggu jalur pelayaran global. Kelompok yang didukung Iran itu menyebut serangannya sebagai tindakan solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang diserang Israel.

Houthi juga melancarkan serangan rudal dan drone ke arah wilayah Israel, yang berjarak ratusan kilometer di sebelah utara Yaman.

Kesepakatan gencatan senjata Gaza yang berlaku sejak 19 Januari lalu tampak semakin rapuh setelah Hamas mengumumkan penundaan pembebasan sandera Israel dan menuduh Tel Aviv telah melanggar gencatan senjata itu.

Merespons pengumuman Hamas itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan mengakhiri gencatan senjata yang rapuh di Jalur Gaza dan militer Tel Aviv akan melanjutkan serangan terhadap daerah kantong Palestina tersebut hingga Hamas dikalahkan.

“Menyoroti pengumuman Hamas mengenai keputusannya melanggar perjanjian dan tidak membebaskan para sandera kami, tadi malam saya memerintahkan (militer Israel) untuk mengumpulkan pasukan di dalam dan di sekitar Jalur Gaza,” kata Netanyahu setelah menggelar rapat kabinet keamanan.

“Operasi ini sedang berlangsung saat ini. Itu akan diselesaikan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan menginstruksikan pasukan militer negara itu untuk berada pada tingkat kesiapan tertinggi di Jalur Gaza dan untuk pertahanan dalam negeri.

Tak lama setelah pernyataan Netanyahu itu, Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza, dengan mengatakan kelompoknya menuntut Israel untuk bertanggung jawab atas segala “komplikasi atau penundaan” yang terjadi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

12/02/2025 15:38
Rudal Rusia Mendadak Bombardir Ukraina Pagi Buta, Melesat dan Sulit Dideteksi, Kyiv Terbakar Hebat – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Setidaknya satu orang tewas setelah serangan rudal mendadak pada pagi buta di ibu kota Ukraina, Kyiv, Rabu (12/2/2025).

Sirene meraung-raung usai serangan tersebut, Kyiv menjadi salah satu wilayah yang terdampak dan terbakar hebat.

Namun pihak berweang tidak memberikan peringatan sebelum rudal menghantam kota.

Pemerintahan militer Ukraina mengatakan bahwa kebakaran terjadi di beberapa bangunan perumahan dan non-perumahan.

Layanan darurat dikirim ke setidaknya empat distrik di kota untuk mengatasi kebakaran dan membantu siapa pun yang terkena dampak serangan.

Ukraina saat ini belum mengetahui rudal jenis apa yang digunakan.

Namun sirene serangan udara yang berbunyi lebih lambat dari biasanya menunjukkan rudal Rusia tersebut sulit dideteksi oleh radar, mengutip Sky News.

Setidaknya satu orang tewas setelah serangan rudal mendadak pada tengah malam di ibu kota Ukraina, Kyiv.

Kata Zelensky

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi serangan rudal yang dilakukan Rusia.

Presiden Ukraina menguraikan bahwa serangan Rusia pada dini hari itu dilakukan dengan rudal balistik dan pesawat tak berawak, dan mengonfirmasi bahwa satu orang tewas.

“Empat orang lainnya terluka, termasuk seorang anak,” katanya.

Bangunan apartemen, kantor, dan infrastruktur sipil rusak, tambahnya.

“Teror Rusia terhadap Ukraina ini tidak akan berhenti dengan sendirinya. Putin tidak mempersiapkan perdamaian, ia terus membunuh warga Ukraina dan menghancurkan kota-kota,” kata Zelenskyy.

Pihaknya mengatakan hanya langkah-langkah dan tekanan yang kuat terhadap Rusia yang dapat menghentikan teror ini.

“Saat ini, kami membutuhkan persatuan dan dukungan dari semua mitra kami dalam perjuangan untuk mengakhiri perang ini secara adil,” lanjutnya.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

12/02/2025 15:30
Donald Trump Mengatakan Telah Berbicara dengan Vladimir Putin tentang Mengakhiri Perang Ukraina – Halaman all

Donald Trump Mengatakan Telah Berbicara dengan Putin tentang Mengakhiri Perang Ukraina

TRIBUNNEWS.COM- Donald Trump mengatakan dia telah berbicara dengan Vladimir Putin tentang mengakhiri perang Ukraina.

Trump berbicara dengan reporter New York Post pada hari Jumat di atas Air Force One, dan menyatakan bahwa Putin “ingin melihat orang-orang berhenti meninggal.”

Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa dia baru-baru ini berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menemukan solusi perang di Ukraina, menandai percakapan langsung pertama yang diketahui antara keduanya sejak awal 2022, menurut New York Post .

Trump, yang telah berjanji untuk mengakhiri perang tetapi belum mengungkapkan pendekatan spesifiknya, menggambarkan konflik tersebut sebagai “pertumpahan darah” minggu lalu, dan menambahkan bahwa timnya telah terlibat dalam “beberapa pembicaraan yang sangat bagus.”

Dalam wawancara di atas Air Force One pada hari Jumat, Trump menolak menyebutkan berapa kali dia telah berbicara dengan Putin, dengan menyatakan, “Lebih baik saya tidak mengatakannya,” ketika ditanya oleh New York Post .

“Dia (Putin) ingin melihat orang-orang berhenti sekarat,” kata Trump kepada New York Post .

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada kantor berita negara TASS bahwa “banyak komunikasi berbeda yang muncul”.

“Komunikasi ini dilakukan melalui saluran yang berbeda,” kata Peskov ketika diminta oleh TASS untuk mengomentari langsung laporan New York Post .

“Saya pribadi mungkin tidak tahu sesuatu, tidak menyadari sesuatu. Oleh karena itu, dalam kasus ini, saya tidak dapat mengonfirmasi atau membantahnya.”

Akhir bulan lalu, Putin menekankan pada 28 Januari bahwa negosiasi dengan Ukraina dapat dilakukan tetapi mengesampingkan keterlibatan dengan Presiden Volodymyr Zelensky, yang ia sebut “tidak sah.”

Pernyataan Putin muncul saat Presiden AS Donald Trump berupaya keras untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun itu.

Trump mengklaim bahwa Zelensky sangat ingin menegosiasikan “kesepakatan” untuk mengakhiri permusuhan.

“Jika Zelensky ingin berpartisipasi dalam negosiasi, saya akan mengalokasikan orang untuk ambil bagian,” kata Putin.

Namun, ia menepis legitimasi pemimpin Ukraina itu, dengan alasan berakhirnya masa jabatan presiden Zelensky selama darurat militer.

Putin menambahkan, “Jika ada keinginan untuk berunding dan menemukan kompromi, biarkan siapa pun memimpin perundingan di sana… Tentu saja, kami akan berjuang untuk apa yang sesuai dengan kami dan sejalan dengan kepentingan kami.”

SUMBER: AL MAYADEEN

12/02/2025 14:58
Gempar Pegawai Elon Musk Dapat Akses Sistem Pembayaran AS, Kok Bisa? Gempar Pegawai Elon Musk Dapat Akses Sistem Pembayaran AS, Kok Bisa?

Washington DC –

Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu digegerkan oleh tindakan Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), yang dipimpin Elon Musk, dalam mengambil alih kendali atas sistem pembayaran pada Departemen Keuangan AS, yang membuka akses terhadap data pribadi jutaan warga AS.

Pekan ini, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025), terungkap bahwa salah satu pegawai muda dari DOGE itu ternyata secara tidak sengaja mendapatkan akses, dengan opsi untuk mengubah data, ke dalam sistem pembayaran yang sangat sensitif tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat Departemen Keuangan AS yang memberikan pernyataan di bawah sumpah kepada hakim federal AS pada Selasa (11/2) waktu setempat. Diketahui bahwa persoalan DOGE mengambil alih kendali sistem pembayaran Departemen Keuangan AS itu sempat memicu gugatan hukum.

Gugatan diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan kelompok advokasi akar rumput AS ke pengadilan federal Washington DC pada awal Februari lalu.

Pegawai-pegawai DOGE yang mayoritas berusia sangat muda — antara 19-24 tahun, dan diambil dari perusahaan Musk sendiri, menuai kritikan karena dinilai tidak berpengalaman dan tidak memiliki status pegawai federal untuk bisa mendapatkan akses ke sistem yang menangani pembayaran pemerintah AS senilai triliunan dolar Amerika dan berisi informasi pribadi jutaan warga AS.

Presiden Donald Trump menugaskan Musk untuk mengurangi pengeluaran pemerintah AS sebagai pemimpin baru DOGE. Musk sendiri tidak mendapatkan status sebagai seorang pejabat federal AS atau pejabat yang dipilih oleh rakyat. Para pegawai DOGE juga bukan pegawai federal atau pegawai negeri AS.

Pernyataan di bawah sumpah dari pejabat Departemen Keuangan AS bernama Joseph Gioeli menyebutkan bahwa seorang pegawai DOGE, Marko Elez, seharusnya mendapatkan akses read-only pada sistem pembayaran tersebut, di bawah pengawasan Biro Layanan Fiskal yang mengelola pembayaran dan penagihan.

Namun Elez justru mendapatkan akses “read/write permissions” yang memungkinkan dilakukannya pengubahan data dalam sistem pembayaran tersebut.

“Pada pagi hari tanggal 6 Februari, didapati bahwa akses database Tuan Elez kepada SPS (Sistem Pembayaran Aman) pada tanggal 5 Februari telah salah dikonfigurasi dengan read/write permissions, bukannya read-only,” sebut Gioeli dalam keterangan tertulisnya kepada hakim federal AS.

“Investigasi forensik segera dimulai oleh administrator database untuk meninjau semua aktivitas yang dilakukan pada server dan database tersebut,” ujarnya.

Penyelidikan awal, sebut Gioeli, menunjukkan semua interaksi yang dilakukan Elez dengan sistem SPS berlangsung dalam sesi yang diawasi dan “tidak ada tindakan tidak sah yang terjadi”.

Elez disebut mendapatkan akses itu melalui komputer laptop milik Departemen Keuangan AS, yang sempat memicu kekhawatiran tentang keamanan data pribadi warga AS. Dia telah mengundurkan diri usai dikaitkan dengan akun sosial media yang rasis.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

12/02/2025 14:35
Donald Trump Semakin Keras, Indonesia Harus Netral

PIKIRAN RAKYAT – Profesor Poppy Sulistyaning Winanti, pakar Hubungan Internasional dari UGM, mengutarakan terpilihnya Donald Trump mempengaruhi konflik sengketa Laut China Selatan.

Indonesia memang bukan termasuk negara yang mengklaim kepemilikan wilayah tersebut. Namun, karena perairan Natuna termasuk ke dalam Laut China Selatan, maka berkepentingan juga secara tak langsung.

Poppy menyebut bahwa kebijakan Amerika, di bawah kepemimpinan Trump, semakin keras kepada China. Hal ini semakin menegaskan kehadiran negara adidaya ini di wilayah tersebut.

Dari titik ini, Pemerintah Indonesia harus netral atau tak memihak salah satu kubu. “(Dengan) meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia harus semakin cermat dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan besar, AS dan Tiongkok,” katanya.

Sementara, Presiden Prabowo menyebut Indonesia membutuhkan teknologi canggih untuk menjaga kedaulatan Perairan Natuna. Ia pun berjanji akan membangunnya. Hal ini disampaikannya saat masa kampanye.

“Kita perlu platform untuk patroli. Kita perlu satelit. Kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan perlu kita bangun,” tegasnya.

China Tolak Pernyataan Bersama Amerika Serikat dengan Jepang

Sementara itu, pada Hari Senin 10 Februari, China merespon pernyataan bersama Amerika dan Jepang. Kementerian Luar Negeri China menyebut pernyataan tersebut mencampuri urusan dalam negeri China menyerang dan memfitnah China, serta melebih-lebihkan ketegangan regional.

Sebelumnya, pada Hari Jumat 7 Februari 2025, Amerika Serikat dan Jepang merilis pernyataan bersama yang mengecam klaim negara tirai bambu ini terhadap wilayah tersebut.

China tetap kekeuh mengklaimnya meski putusan internasional menyebut tak ada landasan hukumnya. Klaim ini pun ditolak mentah oleh negara-negara yang bersengketa, termasuk Indonesia.

Hari tersebut pun menjadi pertemuan pertama antara Donald Trump dengan Perdana Menteri Jepang Shiheru Ishiba.

Jepang, sejak Perang Dunia II, menjadi salah satu sekutu Amerika di kawasan Asia Pasifik. Sekitar 54.000 prajurit ditempatkan di negara yang berjuluk Negeri Matahari Terbit ini.

Nah, bagaimana kelanjutan konflik sengketa Laut China Selatan? Kita tunggu saja perkembangannya. Semoga tak berujung menjadi peperangan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

12/02/2025 14:18
Donald Trump dan Raja Abdullah Yordania Bertemu di Tengah Rencana Kontroversial Pengambilalihan Gaza – Halaman all

Donald Trump dan Raja Yordania Bertemu di Tengah Rencana Kontroversial Pengambilalihan Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Raja Abdullah dengan tegas menentang segala upaya untuk “mencaplok” tanah atau menggusur paksa warga Palestina.

Donald Trump bertemu dengan Raja Yordania Abdullah pada hari Selasa. Menjadi pertemuan yang menegangkan, menyusul usulan kontroversial presiden AS untuk pembangunan kembali Gaza.

Ada ancamannya untuk memotong bantuan ke Yordania jika negara itu menolak menampung warga Palestina yang mengungsi dari daerah kantong itu.

Usulan Trump yang diajukan seminggu lalu menyarankan agar AS “mengambil alih” Gaza , mengusir penduduknya, dan mengubah wilayah itu menjadi “Riviera Timur Tengah,” dalam rencana yang telah menemui tentangan keras dari dunia Arab.

Usulan tersebut telah menambah kerumitan baru pada situasi regional yang sudah rapuh, termasuk gencatan senjata yang rapuh antara “Israel” dan Hamas.

Pada hari Senin, kelompok Palestina mengumumkan akan menghentikan pembebasan tawanan Israel dari Gaza, dengan menuduh “Israel” melanggar perjanjian gencatan senjata. Sebagai tanggapan, Trump mengusulkan pembatalan gencatan senjata jika Hamas tidak membebaskan semua tawanan yang tersisa pada akhir pekan.

Raja Abdullah dengan tegas menentang segala upaya untuk “mencaplok” wilayah atau menggusur paksa warga Palestina. Dalam pertemuan hari Selasa, ia diperkirakan akan memperingatkan Trump bahwa tindakan tersebut dapat memicu radikalisme, mengganggu stabilitas kawasan, dan membahayakan perjanjian normalisasi Yordania tahun 1994 dengan “Israel”, Reuters memberitakan.

Sementara itu, Trump semakin tidak sabar dengan para pemimpin Arab yang menolak gagasan tersebut.

“Saya kira dia akan menerima” pengungsi, kata presiden AS kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Senin ketika ditanya tentang sikap Raja Abdullah.

Ketika didesak apakah ia akan menahan bantuan dari Yordania dan Mesir jika mereka menolak, Trump menjawab, “Ya, mungkin, tentu saja, kenapa tidak… jika mereka tidak setuju, saya mungkin akan menahan bantuan.”

Ancaman itu muncul setelah Mesir pada hari Senin menolak “kompromi apa pun” yang akan melanggar hak-hak Palestina, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty bertemu dengan mitranya dari AS di Washington.

Trump sebelumnya mengatakan dalam wawancaranya dengan Bret Baier dari Fox News Channel bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza di bawah rencana pengambilalihan AS, yang ia ungkapkan dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu lalu.

“Tidak, mereka tidak akan melakukannya, karena mereka akan mendapatkan perumahan yang jauh lebih baik,” kata Trump saat Baier bertanya apakah warga Palestina akan memiliki hak untuk kembali ke wilayah kantong tersebut, yang sebagian besarnya telah dihancurkan menjadi puing-puing oleh militer Israel sejak Oktober 2023.

“Dengan kata lain, saya berbicara tentang membangun tempat tinggal permanen bagi mereka karena jika mereka harus kembali sekarang, akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum Anda bisa – tempat itu tidak layak huni.”

Yordania, yang berbatasan dengan Arab Saudi, Suriah, dan Palestina yang diduduki, saat ini menjadi rumah bagi lebih dari dua juta pengungsi Palestina dari total populasi 11 juta jiwa.

Patut dicatat bahwa Amman telah mengandalkan Washington sebagai sumber utama bantuan ekonomi dan militernya selama beberapa dekade, menerima lebih dari $1 miliar setiap tahunnya.

SUMBER: AL MAYADEEN

12/02/2025 13:57
Serangan Rudal Rusia Hantam Ibu Kota Ukraina, 1 Orang Tewas-3 Luka

Jakarta –

Serangan rudal Rusia di ibu kota Ukraina, Kyiv, menewaskan sedikitnya satu orang pada hari Rabu (12/2).

“Sementara ini, satu orang tewas”, kata Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko dalam unggahan di Telegram, seraya menambahkan bahwa sedikitnya tiga orang lainnya terluka.

Dilansir kantor berita AFP, Rabu (12/2/2025), dua orang dirawat di rumah sakit dan satu orang dirawat di tempat kejadian, katanya dalam unggahan selanjutnya.

Andriy Yermak, kepala kantor kepresidenan Ukraina, mengatakan sebelumnya bahwa sistem rudal dan pertahanan udara di sekitar Kyiv bekerja melawan rudal balistik yang datang.

Serangan itu menyebabkan kerusakan dan kebakaran di sedikitnya empat distrik di ibu kota, menurut layanan darurat negara Ukraina.

Baik Rusia maupun Ukraina saat ini bersaing untuk mendapatkan keuntungan di medan perang menjelang negosiasi yang diharapkan akan dimulai pada awal masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

12/02/2025 13:47
Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak? Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak?

Kyiv –

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan dirinya siap untuk melakukan pertukaran tanah dalam perundingan dengan Rusia. Tawaran ini disampaikan Zelensky menjelang pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance di Munich, Jerman.

Tawaran itu menandai pergeseran posisi Zelensky, yang di masa lalu menolak untuk menyerahkan wilayah apa pun setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu.

Dalam wawancara terbaru dengan media terkemuka Inggris, The Guardian, pada Selasa (11/2), Zelensky mengatakan Kyiv siap untuk melakukan pembicaraan serius menjelang pertemuan dengan Vance pada Jumat (14/2) mendatang di sela-sela menghadiri Konferensi Keamanan Munich.

Sosok Vance dikenal sebagai pengkritik vokal untuk dukungan militer AS terhadap Ukraina.

“Kami akan menukar satu wilayah dengan wilayah lainnya,” ucap Zelensky dalam wawancara tersebut, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025).

Dia menambahkan bahwa dirinya siap untuk menukarkan tanah di Kursk, Rusia — yang direbut pasukan Ukraina dalam serangan mendadak tahun lalu.

Zelensky juga mengakui bahwa Ukraina tidak akan dapat menikmati jaminan keamanan hanya dengan mitranya di Eropa.

“Jaminan keamanan tanpa Amerika bukanlah jaminan keamanan yang sesungguhnya,” sebutnya.

Presiden Donald Trump berjanji untuk mengakhiri perang Ukraina pada masa jabatan keduanya, yang kemungkinan dilakukan dengan memanfaatkan bantuan militer AS senilai miliaran dolar Amerika yang diberikan di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, untuk memaksa Kyiv memberikan konsesi teritorial.

Warga AS Dibebaskan, Trump Puji Rusia

Tawaran Zelensky itu disampaikan setelah Rusia membebaskan seorang warga AS bernama Marc Fogel yang ditahan di negara tersebut sejak tahun 2021 atas tuduhan narkoba. Trump memuji langkah Moskow itu sebagai isyarat niat baik untuk mengakhiri perang.

Pembebasan itu dilakukan setelah utusan khusus Trump, Steve Witkoff, berkunjung ke Rusia, yang menjadi kunjungan pertama pejabat pemerintahan Trump ke negara tersebut.

“Kita diperlakukan dengan sangat baik oleh Rusia. Sebenarnya saya berharap itu adalah awal dari sebuah hubungan di mana kita bisa mengakhiri perang tersebut,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan membahas pembebasan Fogel oleh Rusia.

Gedung Putih menggambarkan pembebasan Fogel sebagai bagian dari “pertukaran”, dan Trump pada Selasa (11/2) malam menyebut tahanan kedua akan dibebaskan pada Rabu (12/2) waktu setempat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

12/02/2025 13:29
Polemik Nama Teluk Meksiko, Gedung Putih Larang Akses Jurnalis

Jakarta –

Seorang wartawan Associated Press (AP) ditolak masuk ke acara di Ruang Oval Gedung Putih pada Selasa (11/02) karena AP tetap menggunakan istilah “Teluk Meksiko” meskipun Presiden Donald Trump memerintahkan untuk menggantinya dengan “Teluk Amerika.”

Gedung Putih menolak mengizinkan wartawan tersebut masuk kecuali AP mengubah istilah yang digunakan.

“Sangat mengkhawatirkan bahwa pemerintahan Trump menghukum AP karena jurnalismenya yang independen,” kata Editor Eksekutif AP, Julie Pace, seraya menambahkan bahwa pembatasan akses ini melanggar Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat (AS) yang menjamin kebebasan pers.

Pada Januari lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengubah nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika.”

Dalam buku gaya penulisannya, AP menyatakan bahwa teluk tersebut telah disebut “Teluk Meksiko” selama lebih dari 400 tahun dan, sebagai kantor berita global, AP akan tetap menggunakan nama aslinya sambil mencatat nama baru yang dipilih Trump.

Pada pekan ini, Google dan Apple Maps mulai menggunakan “Teluk Amerika.” Google mengatakan bahwa mereka memiliki “praktik lama” untuk mengikuti arahan pemerintah AS dalam hal-hal seperti ini.

Asosiasi jurnalis memprotes larangan masuk

Asosiasi Koresponden Gedung Putih memprotes keputusan pemerintahan Trump tersebut. Larangan ini diyakini dapat berdampak pada kebebasan berbicara di Amerika Serikat.

“Langkah pemerintah untuk melarang wartawan AP menghadiri acara resmi yang terbuka untuk liputan berita hari ini tidak dapat diterima,” kata Eugene Daniels, presiden asosiasi tersebut.

“Gedung Putih tidak dapat mendikte bagaimana organisasi berita melaporkan berita, dan tidak boleh menghukum wartawan karena keputusan editor mereka,” kata Daniels dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X.

Tidak ada komentar baru dari pemerintah Trump tentang larangan ini, dan tidak ada laporan tentang wartawan lain yang dilarang masuk ke Gedung Putih.

Associated Press, didirikan pada tahun 1846, menyediakan berita dalam berbagai format untuk publikasi di seluruh dunia.

ha/rs (AP, DPA, Reuters)

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

12/02/2025 12:57
PBB Peringatkan Israel, Pemindahan Paksa Warga Palestina akan Meningkat, Tepi Barat akan Dicaplok – Halaman all

PBB Peringatkan Israel bahwa Pemindahan Paksa Warga Palestina akan Meningkat, Tepi Barat akan Dicaplok

TRIBUNNEWS.COM- Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah memperingatkan bahwa pengusiran paksa warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki “meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan”.

Di tengah peringatan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia bahwa Israel sedang mempersiapkan jalan untuk mencaplok wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal, Middle East Eye melaporkan pada 11 Februari.

“Kamp Jenin kosong saat ini, mengingatkan kita pada intifada kedua. Pemandangan ini akan terulang di kamp-kamp lain,” kata UNRWA, seraya mencatat bahwa 40.000 warga Palestina baru-baru ini telah mengungsi dari Tepi Barat yang diduduki.

“Operasi yang berulang dan merusak telah membuat kamp pengungsi di utara tidak dapat dihuni, menjebak penduduk dalam pengungsian berulang,” imbuh badan PBB tersebut.

Pada tanggal 21 Januari, Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki dan sekitarnya, menewaskan 25 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Pasukan Israel menyerang kota Tulkarem pada 27 Januari, menewaskan lima warga Palestina. Serangan tersebut kemudian meluas ke Tamoun dan Kamp Al-Faraa di Tubas pada 2 Februari.

Pasukan pendudukan Israel mengalihkan perhatian mereka untuk menyerang kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki hanya beberapa hari setelah menyetujui gencatan senjata di Gaza dengan Hamas.

Selama 15 bulan terakhir, pemboman tanpa henti oleh pesawat tempur Israel dan penghancuran oleh buldoser telah mengubah sebagian besar wilayah yang dikepung menjadi sesuatu yang menyerupai pemandangan bulan.

Setelah kehancuran tersebut, para pemimpin Israel menganjurkan pencaplokan Gaza demi pemukiman Yahudi.

Jamal Jumaa, pimpinan kampanye Stop the Wall yang menentang apartheid Israel, mengatakan kepada Middle East Eye bahwa serangan Israel serupa di Tepi Barat yang diduduki “jelas bertujuan untuk mempersiapkan infrastruktur bagi aneksasi tanah.”

Para pemimpin Israel juga secara terbuka menyatakan niat mereka untuk mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki – yang ilegal menurut hukum internasional.

Mereka menggambarkan rencana pencurian tanah Palestina dengan menggunakan eufemisme “menerapkan kedaulatan.”

Selama Perang Enam Hari pada tahun 1967, Israel menduduki Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan Suriah.

Israel mencaplok dua wilayah terakhir, meskipun ada kecaman internasional dan resolusi PBB yang menuntut Israel menarik diri dari wilayah yang didudukinya selama perang.

Namun, Israel belum mampu melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, sehingga sulit untuk dianeksasi tanpa mengancam mayoritas demografi Yahudi di Israel.

“Mereka ingin menyingkirkan isu pengungsi karena ini adalah bukti kejahatan besar genosida yang mereka lakukan pada tahun 1948,” kata Jumaa.

Jumaa juga mengatakan bahwa pemerintah Israel saat ini, “yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Israel,” percaya sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembersihan etnis di Tepi Barat yang diduduki dan mencaploknya setelah terpilihnya Presiden AS Donald Trump.

SUMBER: THE CRADLE

12/02/2025 12:54