Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Apa yang Spesial di Berlinale 2025? – Halaman all

    Apa yang Spesial di Berlinale 2025? – Halaman all

    Festival Film Internasional Berlinale ke-75 berlangsung dari tanggal 13 hingga 23 Februari 2025 dengan menampilkan hampir 250 film. Festival dimulai pada hari Kamis dengan pemutaran perdana “The Light”, karya Tom Tykwer. Sineas Jerman di balik film “Run Lola Run” (1998) dan serial “Babylon Berlin” ini kembali dengan film drama yang dibintangi oleh Lars Eidinger dan Nicolette Krebitz. Film ini menggambarkan sebuah keluarga kelas menengah yang kehidupannya berubah setelah seorang pembantu rumah tangga dari Suriah memasuki kehidupan mereka.

    Dalam acara pembukaan, aktris Inggris, Tilda Swinton, menerima penghargaan Honorary Golden Bear, penghargaan Beruang Emas Kehormatan tersebut diberikan untuk dedikasi dan pengabdian seumur hidup aktris tersebut di industri perfilman. Aktris asal Skotlandia ini rutin menghadiri Berlinale selama bertahun-tahun, baik sebagai ketua juri di tahun 2009 maupun mendampingi film-filmnya. Sejauh ini 26 filmnya telah ditayangkan pada festival film tersebut.

    Edward Berger akan menyampaikan pidato pada malam penghargaan tersebut. Sutradara yang dinominasikan Oscar untuk film “Conclave” dan “All Quiet on the Western Front” itu kini sedang menggarap film produksi Netflix yang dibintangi oleh Swinton, berjudul “The Ballad of a Small Player.”

    Juri internasional juga akan diperkenalkan pada upacara pembukaan Berlinale. Sutradara Amerika Serikat, Todd Haynes (Film “Carol,” “I’m Not There”) akan menjadi ketua juri internasional.

    Rekan-rekan juri adalah artis Cina, Fan Bingbing, sutradara dan aktor Jerman, Maria Schrader, sutradara Maroko-Prancis, Nabil Ayouch, desainer kostum Jerman Bina Daigeler, sutradara Argentina, Rodrigo Moreno, serta kritikus film dan pembawa acara podcast AS, Amy Nicholson.

    Tujuh anggota juri akan memilih pemenang Beruang Emas dan Perak tahun ini, yang penganugrahannya akan dilakukan pada tanggal 22 Februari.

    Sorotan kompetisi

    Keseluruhan program menampilkan hampir 250 film yang terbagi dalam beberapa kategori. Kompetisi utama Berlinale terdiri dari 19 karya film, yang mewakili 26 negara.

    ‘Mantan’ Pemenang Berlinale 2021 kembali mengikuti kompetisi adalah sineas Rumania, Radu Jude, yang mempersembahkan “Kontinental ’25.” Empat tahun lalu, Radu Jude memenangkan Beruang Emas melalui film “Bad Luck Banging atau Loony Porn.” Sutradara Korea, Hong Sang-soo, yang telah mengoleksi beberapa penghargaan Silver Bears beberapa tahun terakhir, kembali dengan film “What Does that Nature Say to You.”

    Dua film Tiongkok, “Girls on Wire,” yang disutradarai oleh Vivian Qu, dan ‘Living the Land,’ yang disutradarai oleh Huo Meng membuat debut dunia mereka lewat kompetisi ini.

    Ada juga produksi film bersama antar negara Jerman, Kanada, Italia, Palestina, Qatar, Yordania dan Arab Saudi – yakni film “Yunan” karya Ameer Fakher Eldin dan dibintangi oleh komedian Lebanon, Georges Khabbaz, dan aktris legendaris Jerman, Hanna Schygulla, yang terkenal dengan filmnya bersama sutradara Rainer Werner Fassbinder.

    Hanya ada satu film dokumenter dalam kompetisi utama, “Timestamp,” karya Kateryna Gornostai. Film ini memberikan wawasan tentang kehidupan sekolah di Ukraina setelah invasi Rusia ke negara tersebut.

    Bintang film yang akan menghadiri di festival ini

    Film-film kompetisi akan menghadirkan para selebriti di Berlin: “Blue Moon” karya Richard Linklater, yang dibintangi oleh Ethan Hawke, Margaret Qualley, dan Andrew Scott. Sineas Amerika Serikat ini pernah memenangkan penghargaan Silver Bear untuk sutradara terbaik untuk film “Before Sunrise” (1995) dan “Boyhood” (2014).

    “If I Had Legs I’d Kick You,” karya Mary Bronstein, dibintangi oleh Rose Byrne dan A$AP Rocky. “The Ice Tower,” yang disutradarai oleh Lucile Hadzihalilovic, menampilkan bintang Prancis Marion Cotillard. Sebagai pemeran utama dalam film “Dreams” karya Michel Franco, aktris Jessica Chastain juga akan hadir di Berlin.

    Berlinale Special adalah bagian dari festival ini yang menyorot para selebritas dalam perayaan dengan menggelar karpet merah. Bong Joon Ho, pembuat film “Parasite” yang meraih penghargaan, akan hadir di Berlin untuk pemutaran perdana film fiksi ilmiah terbarunya, “Mickey 17”, yang dibintangi oleh Robert Pattinson.

    Timothee Chalamet juga dijadwalkan akan hadir di Berlinale untuk debut film “A Complete Unknown,” di mana ia berperan sebagai Bob Dylan.

    Festival ini juga akan menyambut bintang “Euphoria”, Jacob Elordi, yang akan menemani serial TV Justin Kurzel, “The Narrow Road to the Deep North.”

    Dan tak ketinggalan, aktor Inggris, pemeran Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, juga akan hadir di Berlin untuk pemutaran perdana “The Thing with Feathers” di Eropa.

    Adakah film Indonesia?

    Tahun ini terdapat empat film Indonesia yang ditampilkan di Berlinale. Untuk Kategori Penonton Muda atau Generation Kplus, terdapat film Little Rebel Cinema Club garapan Sutradara Khozy Rizal. Khozy Rizal memulai debutnya di dunia perfilman Indonesia lewat Film Makassar is a City for Footballl Fans di tahun 2021.

    Untuk Kategori Berlinale Shorts, yaitu film pendek yang akan ditampilkan, terdapat dua film dari Indonesia. Film bergenre horror Sammi, Who Can Detach His Body Parts karya Rein Maychaelson yang dibintangi Mai Djenar Maisa Ayu dan Jefri Nichol, serta film garapan Timoteus Anggawan Kusno, berjudul After Colossus, kisah fiksi mistis di era Reformasi.

    Selain itu tak ketinggalan untuk kategori Forum Expanded, dimana dalam kategori ini para pembuat film melakukan ekplorasi terhadap medium film itu sendiri. Film Mirage:Eigenstate karya Riar Rizaldi, mengeksplorasi ragam interpretasi tentang realitas melalui interpretasi mistis sufi monorealisme, hingga teori mekanika kuantum.

    Masih merupakan festival politik

    Di luar acara karpet merah yang mewah, festival ini juga menyoroti berbagai peristiwa terkini dan bersejarah.

    Dengan festival film yang berlangsung 80 tahun setelah pembebasan Auschwitz, pemutaran film monumental “Shoah” (1985) karya Claude Lanzmann menjadi bagian dari program khusus. Selain itu ada film dokumenter baru yang mengulas kembali karya terobosan representasi Holocaust dalam sinema, berjudul “All I Had was Nothingness”, karya Guillaume Ribot.

    “Teman-teman yang Tak Diinginkan: Bagian I – Udara Terakhir di Moskow” adalah film dokumenter tentang para intelektual yang diusir ke pengasingan di bawah rezim Rusia saat ini. “Das Deutsche Volk” mengulas kembali penembakan rasis di Hanau pada tahun 2020. Dan “A Letter to David” adalah sebuah surat sinematik untuk sandera Hamas, David Cunio, yang masih ditahan di Gaza.

    Tantangan yang ‘menyenangkan’ dan debut direktur Tricia Tuttle

    Dibandingkan dengan Cannes dan Venesia, Berlin selalu dianggap sebagai festival film yang paling politis di Eropa.

    “Orang-orang sering bertanya kepada kami apakah kami adalah festival yang politis. Dan ya, meskipun saya akan mengatakan bahwa kami adalah festival sosial, politik ada dalam DNA kami. […] Berlin adalah kota yang sarat dengan sejarah. Kami tidak menghindar dari hal ini,” kata direktur festival, Tricia Tuttle, menjelang acara tahun ini. Ini adalah edisi pertama Berlinale di bawah kepemimpinan Tuttle.

    Tahun lalu, kritik terhadap politik Israel selama acara penghargaan – khususnya oleh sutradara Israel dan Palestina dalam film dokumenter “No Other Land” – menimbulkan tuduhan antisemitisme dari beberapa politisi Jerman.

    Dengan festival yang sebagian besar didanai oleh publik, Tuttle kini menghadapi tantangan untuk memenuhi persyaratan anggota parlemen Jerman, sambil tetap mengizinkan para seniman untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas.

    Kurator kelahiran AS ini pada presentasi Berlinale mengatakan, “banyak pembuat film dari negara-negara Arab yang telah mendekati kami selama beberapa minggu terakhir, hanya untuk memastikan bahwa festival ini merupakan ruang untuk dialog dan wacana yang terbuka.”

    “Jujur saja, ini adalah sebuah tantangan. Tahun ini benar-benar menantang. Setiap festival selalu menantang. Kita hidup di dunia yang sangat terpecah belah dan terbagi-bagi dan [di mana] wacana tidak selalu ramah dan terbuka,” ujarnya, sambil menambahkan, proses penyusunan program bersama tim festival ”sangat menggembirakan dan menyenangkan, serta merupakan suatu keistimewaan tersendiri.”

    Di luar perdebatan politik, salah satu misi Tuttle adalah merevitalisasi festival Berlin melalui program yang modern dan menyegarkan.

    Salah satu contoh perubahan yang telah dipelopori oleh Tuttle untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperkenalkan sebuah program baru yang kompetitif, yang disebut Perspectives. Ini secara eksklusif akan menampilkan debut film panjang demi menyediakan “platform yang lebih menonjol bagi para pembuat film baru,” katanya. Salah satu karya yang berkompetisi akan memenangkan penghargaan Best First Feature Award, yang akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar €50.000, atau setara 851 juta rupiah.

    Diharapkan dalam perjalanannya, para penggemar film akan menemukan kisah baru yang ingin mereka ikuti di tahun-tahun mendatang.

    Diadaptasi dari artikel DW Bahasa Inggris

  • Ukraina Minta Trump Cairkan Aset Rusia Senilai Rp5.059 T, Bakal Dipakai untuk Borong Senjata AS – Halaman all

    Ukraina Minta Trump Cairkan Aset Rusia Senilai Rp5.059 T, Bakal Dipakai untuk Borong Senjata AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Ukraina melobi presiden terpilih AS Donald Trump, agar Kiev diberikan izin menggunakan aset Rusia senilai 300 miliar dolar atau sekitar Rp 5.059 triliun yang saat ini tengah dibekukan.

    Kabar ini terungkap setelah pejabat Eropa membocorkan upaya Ukraina yang tengah melobi pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengizinkan mereka menggunakan aset Rusia yang dibekukan.

    Aset tersebut kabarnya akan digunakan Ukraina untuk memborong sejumlah senjata tempur canggih buatan AS.

    Ide untuk menyita aset Rusia dan menggunakannya untuk membeli senjata AS sebelumnya telah dibahas dalam berbagai pertemuan antara Ukraina, dengan tim Trump dalam beberapa minggu terakhir.

    Sejauh ini Gedung Putih belum menanggapi permintaan komentar terkait laporan ini.

    Namun mengutip laporan salah satu sumber kepercayaan Bloomberg, presiden Trump tidak memberikan indikasi untuk mendukung gagasan pemerintah Ukraina. 

    Total Aset Rusia yang Dibekukan

    Sejak Rusia melancarkan agresi ke Ukraina tepatnya pada 2022 silam, Amerika dan para sekutunya sepakat untuk membekukan aset-aset milik Bank Sentral Rusia total senilai 300 miliar dolar.

    Adapun sebagian besar aset Rusia dengan nilai 213 miliar disimpan di clearinghouse Euroclear yang berkantor pusat di Brussels, Belgia.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kemudian menyarankan agar menggunakan keuntungan ini untuk membeli senjata bagi Kiev serta membiayai rekonstruksi Ukraina. 

    Beberapa orang di Kyiv, juga telah mendesak pencairan dana ini, menginginkan G7 untuk mencairkan seluruh dana beku milik Rusia.

    Akan Tetapi presiden bank tersebut, Christine Lagarde, memperingatkan bahwa langkah tersebut berisiko melanggar tatanan internasional.

    Kekhawatiran serupa turut diungkapkan Jerman, Luksemburg, dan Belgia, tempat sebagian besar aset disimpan melalui Euroclear.

    Mereka khawatir dengan gagasan yang diajukan Ukraina, karena penggunaan aset Rusia yang disita akan memicu dampak negartif terhadap stabilitas keuangan serta risiko hukum dan risiko lainnya. 

    Rusia Ancam Pembalasan Penuh

    Merespon rencana pencairan aset Rusia yang dibekukan untuk Ukraina, pemerintah Moskow di bawah kepemimpinan Vladimir Putin mengancam akan melakukan”pembalasan penuh”.

    Pembalasan ini dilakukan bila UE dan AS nekat menggunakan pendapatan dari aset Rusia yang dibekukan untuk membantu Ukraina.

    Ini lantaran Rusia menganggap tindakan ini ilegal dan merusak dasar-dasar sistem keuangan global.

    “Kami berbicara tentang upaya untuk melegitimasi pencurian di tingkat negara,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

    Rusia tak mengungkap balasan apa yang akan diterapkan untuk menghukum UE dan AS.

    Namun menurut kabar yang beredar Rusia akan mengidentifikasi properti AS, termasuk sekuritas, yang bisa digunakan sebagai kompensasi atas kerugian akibat penyitaan aset Rusia yang dibekukan di Amerika Serikat.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Hamas Tegaskan Pembebasan Sandera Dilaksanakan Sesuai Jadwal, Gencatan Senjata Terus Berjalan – Halaman all

    Hamas Tegaskan Pembebasan Sandera Dilaksanakan Sesuai Jadwal, Gencatan Senjata Terus Berjalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas mengonfirmasi pada Kamis (13/2/2025) bahwa mereka akan membebaskan sandera Israel sesuai dengan perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Keputusan ini diumumkan setelah pembicaraan dengan mediator dari Mesir dan Qatar yang berkomitmen untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kesepakatan tersebut.

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui Telegram, Hamas menegaskan bahwa diskusi dengan para mediator berlangsung dalam suasana positif.

    “Saudara-saudara yang menjadi mediator di Mesir dan Qatar telah menegaskan bahwa mereka akan menindaklanjuti semua ini untuk menyingkirkan hambatan dan menutup kesenjangan,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

    Lebih lanjut, Hamas menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata sesuai dengan kesepakatan awal.

    “Oleh karena itu, Hamas menegaskan kembali posisinya untuk terus melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah ditandatangani, termasuk pertukaran tahanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” tambahnya.

    Sebelumnya, pada Senin, Hamas menyatakan bahwa mereka menunda pembebasan sandera berikutnya sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    “Penyerahan tahanan Zionis yang dijadwalkan akan dibebaskan Sabtu depan…akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut,” demikian pengumuman juru bicara militer Hamas, dikutip dari Palestine Chronicle.

    “Kami menegaskan komitmen kami terhadap ketentuan perjanjian selama pendudukan berkomitmen terhadapnya,” tambahnya.

    Selama gencatan senjata berlangsung, Hamas mencatat Israel telah melanggar beberapa kesepakatan.

    Di antaranya, serangan terhadap warga sipil dan penolakan akses terhadap bantuan kemanusiaan, seperti tenda dan karavan bagi warga yang mengungsi di Gaza.

    Pelanggaran ini telah didokumentasikan dengan baik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, wartawan, dan telah disebutkan oleh pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Menurut Hamas, Israel telah melanggar kesepakatan tepat 15 menit setelah gencatan senjata dimulai pada 19 Januari 2025 pukul 08.30 pagi, waktu setempat.

    Atas keputusan Hamas yang menunda pertukaran sandera, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengancam akan mengakhiri kesepakatan gencatan senjata jika Hamas tidak membebaskan tawanan sesuai batas waktu yang ditentukan pada Sabtu siang.

    Ancaman Netanyahu ini membuat ribuan warga Israel melakukan aksi demo ke jalan pada minggu ini, dikutip dari Al-Arabiya.

    Mereka mendesak pemerintah untuk tetap berpegang pada kesepakatan agar pertukaran sandera tetap berlangsung.

    Sebagai informasi, gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlangsung sejak 19 Februari 2025.

    Sejak kesepakatan gencatan senjata berlangsung, sebanyak ratusan tahanan Palestina di penjara Israel telah dibebaskan dan Hamas memberikan imbalan 16 warga Israel serta 4 pekerja Thailand.

    Dengan adanya kesepakatan gencatan senjata ini, menghentikan perang Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 orang.

    Di mana sebagian besar korban merupakan wanita dan anak-anak.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Gencatan Senjata Gaza dan Konflik Palestina vs Israel

  • Kaum Transgender Asia-Amerika Terancam Hadapi Diskriminasi Ganda – Halaman all

    Kaum Transgender Asia-Amerika Terancam Hadapi Diskriminasi Ganda – Halaman all

    Tiga minggu setelah kembali menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang menargetkan hak-hak transgender. Sikap keras pemerintahannya terhadap isu gender, ditambah kebijakan yang memperburuk ketegangan dengan Cina, menimbulkan kecemasan di kalangan minoritas seksual keturunan Asia di AS.

    Alexandria Holder, seorang kepala penerbangan dan sersan mayor di Angkatan Udara AS, termasuk yang lantang menolak kebijakan tersebut. “Saya telah mengabdi selama 20 tahun untuk negara ini. Saya telah ditugaskan dan membawa senjata,” ujarnya kepada DW.

    “Jika mereka memutuskan saya tidak bisa lagi bertugas, mereka tidak bisa menghapus 20 tahun pengabdian saya.” Holder, yang bangga dengan identitasnya sebagai warga Amerika Korea dan wanita transgender biseksual, kini menghadapi ketidakpastian masa depan karier militernya.

    Dia termasuk di antara sekitar 15.000 personel militer transgender di AS yang berisiko terdampak kebijakan terbaru Donald Trump, antara lain, berupa pemutusan hubungan kerja.

    Dalam bulan pertama masa jabatan keduanya, Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang membatasi akses terhadap perawatan afirmasi gender serta membatasi hak-hak atlet transgender.

    Momok rasisme di era Trump

    Albert, pria transgender 26 tahun di Pennsylvania, lebih khawatir tentang rasnya daripada identitas gendernya di bawah pemerintahan Trump.

    “Orang melihat saya sebagai orang Asia, bukan trans,” katanya kepada DW. “Di mana pun saya berada, saya pertama-tama dianggap sebagai orang Asia. Itu tidak bisa saya ubah atau sembunyikan.”

    Lahir di Wuhan, Cina, Albert diadopsi oleh keluarga kulit putih Amerika saat berusia satu tahun. Dia khawatir, retorika sengit Washington terhadap Cina bisa memicu sentimen anti-Asia, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19.

    “Kebencian itu tidak rasional,” ujarnya. “Beberapa orang bisa saja melampiaskan ketakutan mereka pada warga Amerika keturunan Asia.”

    ‘Identitas seksual seharusnya tidak menjadi masalah’

    Mengikuti jejak ayahnya, Alexandria Holder bergabung dengan Angkatan Udara AS pada tahun 2004. “Ketika saya pertama kali mendaftar, ada larangan terbuka untuk dinas militer bagi transgender,” kata Holder.

    “Jadi, tidak ada orang transgender yang dapat bertugas kecuali mereka bertugas sesuai jenis kelamin.” Holder mendaftarkan diri di era “Jangan Tanya, Jangan Katakan,” sebuah kebijakan pada tahun 1993 yang membatasi penyelidikan terhadap orientasi seksual, tetapi melarang kaum LGBTQ+ berdinas di lembaga negara.

    Perubahan terbesar terjadi selama pemerintahan Obama. Setelah doktrin “Jangan Tanya, Jangan Katakan” dihapuskan pada tahun 2011, Ash Carter, menteri pertahanan saat itu, mengizinkan warga transgender untuk bertugas secara terbuka pada tahun 2016.

    Holder memulai transisi gendernya dengan seorang dokter Angkatan Udara setelah pengumuman Carter. Kebijakan tersebut berubah lagi segera setelah Trump memenangkan pemilihan umum tahun 2016. Pada tahun 2017, Trump mengumumkan di Twitter bahwa dirinya “tidak akan menerima atau mengizinkan individu transgender untuk bertugas dalam kapasitas apa pun di Militer.”

    “Militer kita harus fokus pada kemenangan yang menentukan dan luar biasa dan tidak dapat dibebani dengan biaya medis yang sangat besar dan gangguan yang akan ditimbulkan oleh transgender di militer,” kata Trump. Dia kemudian menerbitkan larangan transgender pada tahun 2019. Namun, larangan tersebut tidak berlaku surut, jadi Holder leluasa untuk terus bertugas sebagai seorang transpuan.

    Presiden Joe Biden sempat membatalkan larangan Trump pada tahun 2021. Namun sekarang, larangan tersebut dipulihkan dengan perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada akhir Januari. Holder merasa kecewa. “Anda mengangkat tangan kanan Anda, Anda bersumpah untuk membela Konstitusi Amerika Serikat, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk membela negara ini,” katanya, “apakah penting jika Anda gay atau transgender?”

    “Selama Anda melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan dan menempatkan diri di luar sana, identitas Anda seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali,” tambahnya.

    Retorika antitransgender di bawah Trump

    Retorika antitransgender Trump muncul selama kampanye presiden 2024. Menurut lembaga penyiaran publik Amerika NPR, tim Trump menginvestasikan sedikitnya USD17 juta pada iklan televisi antitransgender, yang ditayangkan lebih dari 30.000 kali di tujuh negara bagian.

    “Kami dibanjiri iklan politik,” kata Albert. “Saya merasa pemilihan ini berbeda dalam hal jumlah iklan yang kami dapatkan.”

    Ketujuh negara bagian yang belum jelas arah politiknya tempat iklan itu diputar dimenangkan oleh Trump. Selain itu, jajak pendapat Associated Press mengungkapkan bahwa 55% pemilih secara nasional percaya bahwa dukungan untuk hak transgender oleh pemerintah telah “melampaui batas.”

    Bagi Albert, perintah Trump bukan kesan pertama bahwa masyarakat tidak menerima identitasnya. Tumbuh dalam keluarga kulit putih di lingkungan konservatif di pinggiran kota Philadelphia, dia terus-menerus merasa dikucilkan karena beretnis Tionghoa.

    “Tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya berkulit putih, saya selamanya adalah orang asing,” katanya.

    Ada kekhawatiran diskriminasi terhadap orang Asia Amerika dapat menyertai iklim politik yang bermusuhan secara keseluruhan terhadap Cina dan retorika anti-imigrasi Trump.

    Politisasi isu transgender

    Yuan Wang, direktur eksekutif Lavender Phoenix, sebuah kelompok advokasi untuk LGBTQ+ Asia dan Kepulauan Pasifik di AS, mengatakan, banyak orang transgender dan non-biner adalah pengungsi dan anak-anak pengungsi.

    “Dalam beberapa tahun terakhir, menjadi sangat jelas bagi kami bahwa kaum konservatif melihat isu transgender sebagai isu yang memecah belah. Mereka melihatnya sebagai cara untuk menciptakan kontroversi,” katanya kepada DW.

    “Kami tidak berharap Trump menjabat dan kemudian tiba-tiba mengatakan hal-hal yang baik,” kata Wang. “Kami tahu bahwa ini adalah salah satu alat yang digunakannya untuk terpilih.”

    Menurut American Civil Liberties Union, ACLU, ada 339 RUU anti-LGBTQ+ yang sedang dalam proses legislatif di seluruh negeri.

    “Saya pikir menjadi trans tidak harus selalu dijadikan tontonan politik,” kata Albert. “Kebanyakan orang trans hanya ingin menjalani hidup mereka dan dibiarkan sendiri.” Holder, yang dapat dikeluarkan dari militer berdasarkan perintah eksekutif Trump, mengatakan bahwa dia terbuka untuk berdialog dengan orang-orang yang menentang hak-haknya.

    “Saya ingin berbagi cerita dan pengalaman saya dalam berseragam dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bukan musuh, bahwa kami dapat bekerja sebaik orang lain yang berseragam, bahwa kami dapat mengabdi dengan terhormat dan melaksanakan tugas kami untuk negara,” kata Holder.

    “Kami bukanlah semacam infeksi yang merusak militer,” katanya. “Kami hanya ingin mengabdi.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Cuaca Ekstrem Tewaskan 800.000 Orang dalam 30 Tahun

    Cuaca Ekstrem Tewaskan 800.000 Orang dalam 30 Tahun

    Jakarta –

    Peristiwa cuaca ekstrem yang diperparah oleh perubahan iklim menyebabkan kerugian besar bagi negara-negara di seluruh dunia. Antara tahun 1993 dan 2022, hampir 800.000 orang meninggal dan kerugian ekonomi mencapai US$ 4,2 triliun.

    Negara yang paling terkena dampaknya adalah Dominika, Cina, dan Honduras, demikian kesimpulan Indeks Risiko Iklim yang disusun organisasi lingkungan Jerman, Germanwatch.

    “Tujuan Indeks Risiko Iklim adalah untuk mengontekstualisasikan kebijakan iklim internasional dengan mempertimbangkan risiko aktual yang dihadapi negara di dunia,” kata Lina Adil, Penasihat Kebijakan di Germanwatch dan salah satu penulis laporan tersebut.

    Ada berbagai jenis risiko yang dihadapi negara-negara di peringkat teratas. Di satu sisi, ada dampak manusia: kematian, cedera, tuna wisma, dan pengungsian. Lalu ada kerugian ekonomi. Kedua kategori tersebut ditimbang secara setara.

    Cuaca ekstrem lumpuhkan lumbung pangan

    Dominika, negara Karibia yang rawan badai, mengalami krisis ekonomi akibat intensitas badai dalam periode 30 tahun, menurut Germanwatch. Pada tahun 2018, misalnya, Badai Maria menyebabkan kerusakan hingga senilai US$ 1,8 miliar, atau sekitar 270% dari Produk Domestik Bruto, PDB, Dominika. Negara ini juga memiliki persentase kematian relatif yang tinggi, mengingat jumlah populasinya yang kecil.

    Cina menempati posisi kedua karena jumlah penduduk yang terdampak gelombang panas, topan, dan banjiri. Banjir pada tahun 2016, misalnya, menewaskan lebih dari 100 orang dan menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

    Honduras, yang berada di posisi ketiga dalam Indeks Risiko Iklim, kian sering dilanda cuaca ekstrem. Negeri di Amerika Tengah itu merupakan salah satu negara termiskin di belahan bumi Barat.

    Pada tahun 1998, Badai Mitch menewaskan lebih dari 14.000 orang dan menghancurkan 70% tanaman dan infrastruktur. “Peristiwa ini terjadi lebih dari dua dekade lalu, tetapi dampaknya sangat parah sehingga kita masih membicarakannya hingga hari ini,” kata Diego Obando Bonilla, profesor aksi iklim di Universitas Zamora di Honduras.

    Banjir menyebabkan kerugian sebesar US$ 7 miliar, yang memperlambat pertumbuhan Honduras. Salah satu bidang yang sangat rentan terhadap badai dan kekeringan adalah pertanian.

    “Pertanian adalah salah satu sektor terpenting di sini, setelah remitansi dari tenaga kerja di luar negeri. Ada kopi dan pisang, yang diekspor, tetapi juga biji-bijian pokok seperti jagung atau kacang-kacangan, yang memengaruhi konsumsi harian masyarakat atau terkadang bahkan kebutuhan hidup,” kata Obando Bonilla.

    Krisis iklim tidak tebang pilih

    Negara-negara di belahan bumi selatan sejatinya diprediksi bakal menghadapi ancaman terbesar. Namun, 10 negara teratas dalam Indeks Risiko Iklim juga mencakup negara-negara Eropa seperti Italia, Yunani, dan Spanyol. Khususnya pada tahun 2022, negara-negara ini berada di peringkat yang lebih tinggi, sebagian besar karena gelombang panas yang datang bertubi-tubi.

    “Hasilnya menunjukkan, semua negara di seluruh dunia terkena dampaknya. Tidak ada perbedaan antara belahan bumi utara dan selatan,” kata Adil dari Germanwatch. “Pesan utamanya adalah, belahan bumi utara belum siap dengan manajemen risiko bencana dan adaptasi.”

    Laporan tersebut mengutip banjir ekstrem di Ahrtal, Jerman tahun 2021 dan di Valencia, Spanyol tahun 2024 sebagai contoh, betapa otoritas Eropa terlambat mengumumkan keadaan darurat — dengan konsekuensi serius. Dalam kedua kasus tersebut, lebih dari 100 orang meninggal dunia dan banyak lagi yang terdampak.

    Bagi Adil, hal ini membuat tanggung jawab negara-negara berpendapatan tinggi menjadi dua kali lipat. “Negara-negara kaya memiliki tanggung jawab untuk beradaptasi dan mengelola risiko di dalam negeri dengan lebih baik, tetapi pada saat yang sama membantu dan menyediakan dana bagi negara-negara Selatan karena mereka telah menghasilkan emisi paling sedikit di seluruh dunia.”

    Hal ini juga berlaku dalam memangkas emisi. Karena selama negara-negara industri terus membakar bahan bakar fosil, cuaca ekstrem akan terus menghantu negara-negara paling rentan, terlepas dari tingkat kemakmuran.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    Tonton juga Video BMKG Minta Masyarakat Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Melanda RI

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Vonis Ultra Petita Harvey Moeis dari 6,5 Tahun Jadi 20 Tahun – Halaman all

    Vonis Ultra Petita Harvey Moeis dari 6,5 Tahun Jadi 20 Tahun – Halaman all

    Putusan Harvey Moeis di tingkat banding jauh lebih tinggi dari vonis pada tingkat pertama. Hukuman Harvey yang sebelumnya di bawah tuntutan jaksa kini bertambah 13,5 tahun.

    Dirangkum detikcom, Kamis (13/2/2025), majelis hakim tingkat pertama sebelumnya menjatuhkan hukuman kepada suami Sandra Dewi itu 6,5 tahun penjara. Harvey dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

    Namun vonis itu diubah Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada hari ini. Hukuman Harvey ditambah 13,5 tahun dari sebelumnya. Artinya, vonis Harvey menjadi 20 tahun penjara. Vonis ini merupakan ultra petita, yakni putusan yang sesuai dengan tuntutan jaksa atau lebih.

    Putusan tingkat pertama dan kedua

    Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Padahal jaksa menuntut Harvey 12 tahun penjara.

    “Mengadili, menyatakan Terdakwa Harvey Moeis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang,” kata hakim ketua Eko Aryanto saat membacakan amar putusan, hari ini.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan,” sambung hakim.

    Hakim tingkat pertama menilai tuntutan jaksa kepada Harvey terlalu berat. Pertimbangan itu disebut hakim setelah mengetahui kronologi kasus.

    Sedangkan, di putusan tingkat kedua, Harvey divonis 20 tahun penjara. Harvey juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar juta subsider 8 bulan kurungan.

    Untuk jumlah denda, tidak ada yang beda dengan putusan tingkat pertama. Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya mewajibkan Harvey membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan.

    Uang pengganti diperberat

    Selain vonis, hakim di tingkat banding juga memperberat uang pengganti yang harus dibayar Harvey. Sebelumnya Harvey dihukum membayar uang pengganti Rp210 miliar, sekarang di tingkat banding Harvey dihukum membayar Rp420 miliar.

    Putusan tingkat pertama: Harvey dihukum membayar uang pengganti Rp210 miliar. Jika tak dibayar, maka hartanya akan dirampas dan dilelang. Jika hartanya tak cukup, maka diganti hukuman 2 tahun penjara.

    Putusan tingkat banding: Harvey dihukum membayar uang pengganti Rp420 miliar. Hakim mengatakan jika Harvey tidak membayar uang pengganti itu maka harta benda Harvey dirampas agar dilelang untuk membayar uang pengganti, jika asetnya yang sudah dilelang tidak mencukupi maka diganti dengan 10 tahun kurungan.

    Beda hal meringankan

    Kemudian, ada hal lain lagi yang berbeda dalam putusan banding ini, yaitu soal hal meringankan dan memberatkan.

    Dalam putusan pengadilan pertama, ada pertimbangan sikap ‘sopan’ Harvey di hal meringankan. Namun, di tingkat banding, hakim tidak mengungkit sikap sopan itu. Malah di tingkat banding, tidak ada hal meringankan untuk Harvey.

    Putusan pertama: hal meringankan Harvey ialah sopan di sidang. Hakim juga menyatakan suaminya Sandra Dewi itu masih punya tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum.

    Sementara di tingkat banding: hakim menilai korupsi yang dilakukan Harvey melukai hati rakyat di tengah ekonomi yang sulit. Tak hanya itu, hakim juga mengatakan Harvey tidak mendukung program pemerintah. Hakim menyebut saat ini pemerintah tengah menggencarkan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

    “Perbuatan Terdakwa sangatlah menyakiti hati rakyat. Di saat ekonomi susah, Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi,” kata hakim Teguh Arianto dalam sidang di Pengadilan Tinggi Jakarta, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

  • Mobil Tabrak Kerumunan di Jerman, 20 Orang Terluka

    Mobil Tabrak Kerumunan di Jerman, 20 Orang Terluka

    Jakarta –

    Sebuah mobil menabrak kerumunan orang di kota Munich, Jerman selatan, pada hari Kamis (13/2).

    Menurut pemadam kebakaran setempat, setidaknya 20 orang terluka dalam insiden di pusat ibu kota negara bagian Bavaria tersebut.

    “Saat ini ada 20 orang terluka, beberapa dari mereka dalam kondisi serius dan beberapa dari mereka dalam kondisi yang mengancam jiwa,” kata juru bicara pemadam kebakaran Bernhard Peschke kepada AFP, Kamis (13/2/2025).

    Kepolisian Munich mengatakan di platform media sosial X bahwa “pengemudi kendaraan telah ditahan dan tidak menimbulkan bahaya”.

    Media lokal melaporkan bahwa mobil itu, sebuah Mini Cooper, menabrak sekelompok pekerja dari serikat pekerja Verdi yang sedang mogok kerja. Sejumlah ambulans telah bergegas ke tempat kejadian.

    Polisi mengatakan insiden itu terjadi di jalan utama yang dekat dengan pusat kota bersejarah Munich.

    Insiden itu terjadi sehari sebelum kota itu menjadi tuan rumah Konferensi Keamanan Munich yang terkenal.

    Lihat Video: Mobil Tabrak Kerumunan di Pasar Natal Magdeburg, Puluhan Orang Terluka

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Alat Berat Berjejer di Perbatasan, Mesir Siap Rekonstruksi Gaza Tanpa Pemindahan Warga Palestina – Halaman all

    Alat Berat Berjejer di Perbatasan, Mesir Siap Rekonstruksi Gaza Tanpa Pemindahan Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Media pemerintah Mesir melaporkan kesiapan negaranya dalam merealisasikan rencana untuk rekonstruksi Gaza.

    Menunjukkan kesiapannya, Mesir telah mengirimkan puluhan alat berat untuk proses rekonstruksi.

    Puluhan alat berat, termasuk buldoser dan peralatan konstruksi, berjejer di sisi Mesir dari perbatasan Rafah pada Kamis (13/2/2025).

    Tidak hanya buldoser, truk-truk yang membawa rumah mobil juga telah juga telah ditempatkan di perbatasan dan siap memasuki Palestina, dikutip dari Al-Arabiya.

    Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II pada Rabu menekankan pentingnya segera memulai rekonstruksi Gaza tanpa menggusur warga Palestina. 

    Dalam percakapan telepon yang dirilis oleh Kepresidenan Mesir, kedua pemimpin menegaskan kembali posisi Mesir-Yordania mengenai implementasi penuh perjanjian gencatan senjata, pembebasan sandera dan tahanan yang berkelanjutan, serta pengiriman bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan di Gaza, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Panggilan telepon ini dilakukan setelah pertemuan Raja Abdullah dengan Presiden AS Donald Trump di Washington.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas pentingnya rekonstruksi Gaza.

    Sebelum adanya pertemuan ini, Presiden al-Sisi telah mengajukan proposal pembangunan kembali Gaza yang bertujuan memastikan rakyat Palestina tetap berada di tanah mereka sesuai dengan hak-hak mereka yang sah.

    Pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan bahwa negara tersebut ingin bekerja sama dengan pemerintahan AS untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh dan adil di kawasan.

    “Republik Arab Mesir menyampaikan aspirasinya untuk bekerja sama dengan pemerintahan AS yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump guna mencapai perdamaian yang menyeluruh dan adil di kawasan tersebut, melalui penyelesaian masalah Palestina yang adil dengan mempertimbangkan hak-hak rakyat di kawasan tersebut,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari The New Arab.

    Selain itu, Mesir berencana mengusulkan “visi komprehensif” untuk rekonstruksi Gaza yang berfokus pada menjaga keberlangsungan kehadiran penduduk Palestina di tanah mereka.

    “Setiap visi untuk menyelesaikan masalah Palestina harus mempertimbangkan kebutuhan untuk menghindari membahayakan pencapaian perdamaian di kawasan tersebut, sementara pada saat yang sama mengatasi akar penyebab konflik dengan mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Palestina dan melaksanakan solusi dua negara,” kata Kemenlu Mesir, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Namun ia menggarisbawahi bahwa setiap solusi yang diusulkan harus menghindari ancaman terhadap perdamaian kawasan dan mengatasi akar penyebab konflik, termasuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

    Mesir juga menegaskan kembali bahwa penerapan solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan menuju stabilitas dan koeksistensi abadi di kawasan Timur Tengah.

    Dengan langkah ini, Mesir berharap dapat membantu mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan dan memastikan hak-hak rakyat Palestina tetap dihormati.

    Sebelumnya, Trump menuai kritik keras dari dunia Arab setelah mengusulkan rencana pengusiran lebih dari 2 juta warga Palestina dari Gaza secara permanen. 

    Rencana Trump sebelumnya mencakup pengambilalihan kendali atas Gaza dan pengusiran paksa sebagian warga Palestina.

    Trump mengklaim Gaza dapat diubah menjadi “Riviera Timur Tengah” yang penuh kemakmuran dan peluang kerja.

    Sebagai bagian dari rencana ini, Trump mendesak Mesir dan Yordania untuk menerima warga Palestina yang dipaksa keluar dari tanah mereka.

    Usulan Trump ini membuat situasi semakin kompleks.

    Rencana ini mendapat kecaman luas dari negara-negara Arab dan sebagian besar negara Eropa.

    Mereka melihat rencana ini sebagai langkah yang tidak adil dan melanggar hak-hak warga Palestin

    Rencana ini dinilai akan memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah dilanda konflik.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Mesir dan Konflik Palestina vs Israel

  • Rusia: Pertemuan Putin-Trump Perlu Diadakan Segera

    Rusia: Pertemuan Putin-Trump Perlu Diadakan Segera

    Jakarta –

    Istana kepresidenan Rusia atau Kremlin mengatakan bahwa pertemuan tatap muka antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin perlu diselenggarakan “segera”. Hal ini disampaikan Kremlin pada Kamis (13/2) setelah kedua presiden tersebut melakukan panggilan telepon sehari sebelumnya.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (13/2/2025), Trump mengatakan bahwa dalam pembicaraan via telepon itu, dia dan Putin setuju untuk “segera” memulai negosiasi tentang konflik Ukraina. Percakapan via telepon ini menandai kontak presiden langsung pertama antara Washington dan Moskow dalam tiga tahun.

    “Jelas ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pertemuan semacam itu dengan segera, para kepala negara memiliki banyak hal untuk dibicarakan,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    Sebelumnya, Trump mengatakan pada hari Rabu (12/2) bahwa ia berharap untuk bertemu Putin di Arab Saudi.

    Rusia juga ingin membahas keamanan Eropa dalam setiap negosiasi dengan AS, kata Peskov, yang tampaknya merujuk pada kekhawatiran Putin tentang perluasan aliansi militer NATO.

    Sebelum melancarkan serangan terhadap Ukraina pada tahun 2022, Moskow menuntut agar NATO kembali ke perbatasannya tahun 1997 — yang akan mengecualikan semua negara Baltik serta Polandia.

    Putin menggunakan perluasan NATO sebagai dalih untuk melancarkan serangan militer skala penuh terhadap Ukraina.

    “Tentu saja, semua masalah yang terkait dengan keamanan di benua Eropa, terutama dalam aspek-aspek yang menjadi perhatian negara kami, Federasi Rusia, harus dibahas secara komprehensif, dan kami berharap demikian,” kata Peskov.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Tak Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Kolaps Hamas Tak Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Kolaps

    Hamas Tak Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Kolaps Hamas Tak Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Kolaps

    Jakarta –

    Kelompok Hamas menyatakan pihaknya tidak ingin kesepakatan gencatan senjata di Gaza kolaps. Hal ini disampaikan kelompok milisi Palestina itu pada hari Kamis (12/2), menjelang batas waktu hari Sabtu untuk membebaskan lebih banyak sandera Israel.

    Hamas setuju berdasarkan kesepakatan itu untuk membebaskan tiga sandera lagi pada hari Sabtu mendatang. Namun, pekan ini Hamas mengatakan menangguhkan penyerahan tersebut karena apa yang dikatakannya merupakan pelanggaran Israel terhadap ketentuan tersebut.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi dengan mengatakan semua sandera harus dibebaskan paling lambat hari Sabtu siang atau dia akan “membiarkan kekacauan terjadi.” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan melanjutkan “pertempuran sengit” jika Hamas tidak memenuhi batas waktu tersebut.

    “Kami tidak tertarik dengan kolapsnya perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, dan kami sangat menginginkan penerapannya dan memastikan bahwa pendudukan (Israel) mematuhinya sepenuhnya,” kata juru bicara Hamas Abdel-Latif Al-Qanoua, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (13/2/2025).

    “Bahasa ancaman dan intimidasi yang digunakan oleh Trump dan Netanyahu tidak mendukung pelaksanaan perjanjian gencatan senjata,” kata al-Qanoua.

    Delegasi Hamas yang dipimpin oleh kepala kelompok itu di Gaza, Khalil Al-Hayya, bertemu dengan para pejabat keamanan Mesir pada hari Rabu lalu untuk mencoba memecahkan kebuntuan.

    Seorang pejabat Palestina yang familiar dengan pembicaraan tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa mediator Mesir dan Qatar sedang berusaha menemukan solusi untuk mencegah terjadinya kembali pertempuran.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan para mediator memberikan tekanan agar kesepakatan gencatan senjata dilaksanakan sepenuhnya, memastikan Israel mematuhi protokol kemanusiaan, dan melanjutkan pertukaran sandera Israel yang ditahan di Gaza dengan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel pada hari Sabtu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu