Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • 50 Ribu Orang Hilang dalam Perang Rusia-Ukraina 50 Ribu Orang Hilang dalam Perang Rusia-Ukraina

    50 Ribu Orang Hilang dalam Perang Rusia-Ukraina 50 Ribu Orang Hilang dalam Perang Rusia-Ukraina

    Jakarta –

    Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada hampir 50.000 orang, yang telah menghilang dalam tiga tahun terakhir perang Rusia di Ukraina.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (14/2/2025), ICRC juga mengatakan telah diberitahu tentang sekitar 16.000 tawanan perang dan warga sipil yang telah ditahan oleh kedua belah pihak.

    Tak lama setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022, ICRC membentuk biro khusus Badan Penelusuran Pusat (CTA), yang didedikasikan untuk mencari mereka yang hilang di kedua belah pihak dalam konflik tersebut.

    “Sejak Februari 2024, jumlah kasus orang hilang yang belum terungkap meningkat lebih dari dua kali lipat, mencapai hampir 50.000 saat ini,” kata kepala biro CTA Dusan Vujasanin kepada wartawan di Jenewa, seraya menambahkan bahwa sebagian besar orang yang hilang tersebut adalah personel militer.

    Setahun yang lalu, biro tersebut mengatakan bahwa mereka berusaha untuk memastikan nasib sekitar 23.000 orang yang hilang dalam perang. Mereka juga berusaha untuk mengetahui apakah mereka ditangkap, dibunuh atau kehilangan kontak setelah melarikan diri dari rumah mereka.

    Tujuan dari pekerjaan biro tersebut, kata Vujasanin, adalah “untuk mencegah orang hilang, mencari mereka yang hilang dan memberi tahu keluarga mereka sesegera mungkin.”

    Sampai saat ini, biro tersebut telah diberitahu oleh kedua belah pihak dalam konflik bahwa mereka telah menahan sekitar 16.000 tawanan perang dan warga sipil sejak dimulainya konflik.

    “Jumlah ini tidak sama dengan jumlah tawanan perang yang saat ini ditahan,” kata Vujasanin, sambil menunjukkan bahwa beberapa ribu tahanan telah dibebaskan sejak dimulainya perang.

    Biro CTA memainkan peran sebagai perantara netral antara para pihak untuk informasi tentang orang hilang, tetapi juga bekerja untuk mencari orang hilang.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Tuding Negara Arab Enggan Cawe-Cawe Bantu Gaza: Tak Pernah Lakukan Apa pun – Halaman all

    AS Tuding Negara Arab Enggan Cawe-Cawe Bantu Gaza: Tak Pernah Lakukan Apa pun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengklaim negara-negara Arab “tidak pernah melakukan apa pun” demi Gaza.

    Menurut Rubio, negara-negara Arab tidak ingin mengambil langkah apa pun guna membantu warga Palestina.

    Pernyataan itu disampaikan Rubio setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana kontroversial berupa pemindahan paksa warga Gaza ke luar negeri.

    Rubio menyebut AS sangat ingin mendengar usul baru dari negara Arab mengenai masa depan Gaza.

    Lalu, dia berharap bisa mendiskusikan usul itu ketika di berada di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Israel dalam lawatannya ke Timur Tengah.

    “Semoga mereka mempunyai rencana yang benar-benar bagus untuk disodorkan kepada presiden,” kata Rubio hari Kamis, (13/2/2025), dikutip dari The Times of Israel.

    “Sekarang ini satu-satunya rencana, yang mereka tidak sukai, adalah rencana Trump. Jadi, jika mereka sudah punya rencana yang lebih baik, sekarang saatnya menyodorkannya.”

    “Semua negara Arab sudah mengatakan betapa pedulinya mereka kepada warga Palestina, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang ingin menerima warga Palestina. Tak ada satu pun yang punya riwayat pernah melakukan sesuatu demi Gaza.”

    Sementara itu, muncul laporan bahwa Mesir sedang mengupayakan alternatif untuk rencana Trump. Alternatif itu akan disampaikan beberapa minggu mendatang dan melibatkan pelatihan aparat keamanan baru di Gaza.

    Rubio mengaku percaya bahwa negara-negara Arab sedang “berusaha dengan itikad baik”. Namun, dia menegaskan bahwa tidak boleh ada peran bagi Hamas pada masa mendatang.

    “Jika negara-negara itu tidak bisa memahaminya, Israel akan melakukannya, dan kita akan kembali ke masa sebelumnya.”

    UEA tidak tolak rencana Trump

    Uni Arab Emirat (UEA) saat ini menjadi satu-satunya negara Arab yang tidak menolak rencana Trump untuk menguasai Jalur Gaza dan memindahkan paksa warganya.

    Sikap UEA itu disampaikan oleh Duta Besar UEA untuk AS, Yousef Al Otaiba, saat KTT Pemerintah Dunia (WGS) di Kota Dubai pada hari Rabu, (13/2/2025).

    Media Israel Maariv bahkan menyebut sikap UEA telah membuat dunia Arab gempar atau terkejut. Sebelumya, negara-negara Arab dengan tegas sudah menolak rencana Trump.

    Menurut Otaiba, dia tidak melihat adanya alternatif untuk rencana Trump yang kontroversial itu.

    Ketika ditanya apakah ada “titik temu” dalam rencana Trump itu, dia mengatakan UEA akan berusaha mencari titik temu itu.

    Otaiba mengatakan pendekatan yang diambil AS mengenai Gaza memang rumit.

    “Tetapi pada akhirnya kita semua berada dalam urusan mencari solusi, kita hanya belum tahu di mana harus mendarat,” katanya dikutip dari Anadolu Agency.

    Lalu, ketika ditanya apakah UEA sedang mengupayakan alternatif untuk rencana Trump, dia berkata, “Sata tidak melihat ada alternatif untuk yang sedang sedang diusulkan.”

    “Jika ada yang punya alterantif, kami akan senang mendiskusikannya, kami senang membahasnya, tetapi alternatif itu belum muncul.”

    Otaiba mengklaim UEA tidak selalu sejalan dengan para sekutunya.

    “Terkadang teman kami mendengarkan kami, terkadang mereka tidak,” ucapnya.

    (*)

  • Pemerintah Trump Mulai Berhentikan Karyawan Percobaan Pemerintah Trump Mulai Berhentikan Karyawan Percobaan

    Pemerintah Trump Mulai Berhentikan Karyawan Percobaan Pemerintah Trump Mulai Berhentikan Karyawan Percobaan

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah mulai memberhentikan karyawan percobaan. Ini dilakukan sebagai bagian dari rencananya untuk secara agresif mengurangi tenaga kerja federal.

    Lebih dari 200.000 pekerja federal yang baru direkrut saat ini sedang menjalani masa percobaan mereka, menurut data pemerintah terbaru yang tersedia.

    Pemerintahan Trump mengarahkan para kepala lembaga-lembaga untuk memberhentikan sebagian besar staf percobaan, yang memiliki lebih sedikit perlindungan pegawai negeri. Demikian media-media AS melaporkan pada hari Kamis (13/2) waktu setempat, dilansir kantor berita AFP, Jumat (14/2/2025).

    Seorang karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya di Kantor Manajemen Personalia Amerika Serikat (OPM) mengatakan kepada AFP dengan syarat anonim, bahwa dia telah dipecat selama panggilan video yang mengundang hampir 100 karyawan. Karyawan tersebut, dan beberapa peserta lainnya, masih menjalani masa percobaan mereka. Semua diberitahu bahwa mereka diberhentikan karena alasan kinerja.

    Tak lama setelah panggilan telepon berakhir, karyawan tersebut menerima surat dari Plt direktur OPM Charles Ezell yang mengonfirmasi bahwa ia telah dipecat. Aksesnya diputus kurang dari satu jam kemudian.

    Juru bicara OPM dan kantor pers Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Tindakan hari Kamis tersebut mengikuti desakan Gedung Putih — yang dipimpin oleh OPM — untuk mengurangi jumlah pegawai pemerintah dengan menawarkan gaji delapan bulan kepada mereka jika mengundurkan diri.

    Email dengan tawaran pengunduran diri itu juga mencatat bahwa mereka yang tidak menerima berisiko diberhentikan dalam pembersihan di masa mendatang.

    Lebih dari 65.000 pegawai federal menerima tawaran pengunduran diri dari OPM, kata Gedung Putih.

    Seorang pegawai di Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan AS (HUD) yang berbicara dengan AFP, melaporkan menerima tawaran OPM untuk mengundurkan diri karena khawatir akan dipecat.

    “Ini adalah pekerjaan impian saya,” kata karyawan tersebut, yang tidak sedang dalam masa percobaan tetapi baru bekerja di HUD dalam waktu yang lebih singkat.

    “Bagi saya, menjadi sangat jelas bahwa ini sudah di depan mata,” kata karyawan tersebut.

    “Saya mungkin sebaiknya memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk menempatkan diri saya dalam situasi terbaik guna meluangkan waktu yang saya butuhkan untuk mencari posisi baru,” imbuhnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Puluhan Pegawai Pemerintah AS Alami PHK Massal, Trump dan Elon Musk Percepat Pembersihan Birokrasi – Halaman all

    Puluhan Pegawai Pemerintah AS Alami PHK Massal, Trump dan Elon Musk Percepat Pembersihan Birokrasi – Halaman all

    Puluhan Pegawai Pemerintah AS Alami PHK Massal, Trump dan Elon Musk Percepat Pembersihan Birokrasi

    TRIBUNNEWS.COM- Puluhan pegawai pemerintah, sebagian besar baru dipekerjakan dan masih dalam masa percobaan, telah menerima email pemutusan hubungan kerja dalam 48 jam terakhir.

    Pemecatan massal di sejumlah lembaga pemerintah AS sedang berlangsung sementara Presiden Donald Trump dan CEO Tesla Elon Musk mempercepat pembersihan birokrasi federal Amerika, sumber serikat pekerja dan karyawan yang mengetahui PHK tersebut mengatakan kepada Reuters pada hari Kamis.

    Puluhan pegawai pemerintah, sebagian besar baru saja dipekerjakan dan masih dalam masa percobaan, telah menerima email pemutusan hubungan kerja dalam 48 jam terakhir dari Departemen Pendidikan, Badan Usaha Kecil (SBA), Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB), dan Badan Layanan Umum (GSA), yang mengelola banyak gedung federal.

    Pada hari Kamis, masih belum jelas berapa banyak pegawai pemerintah yang akan kehilangan pekerjaan mereka dalam putaran awal PHK. 

    Namun, tindakan tersebut memenuhi janji Trump untuk mengecilkan ukuran pemerintah federal dan menghilangkan “deep state”, sebuah referensi kepada pejabat yang menurutnya tidak cukup loyal kepadanya .

    “Badan tersebut menemukan bahwa Anda tidak layak untuk melanjutkan pekerjaan karena kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Anda tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, dan kinerja Anda belum memadai untuk membenarkan pekerjaan lebih lanjut di Badan tersebut,” kata surat yang ditulis kepada setidaknya 45 orang masa percobaan di SBA.

    Surat kepada setidaknya 160 personel Departemen Pendidikan baru-baru ini, yang diperoleh Reuters , memberi tahu mereka bahwa kelanjutan pekerjaan mereka “tidak akan sesuai dengan kepentingan publik.”

    Selama kampanye kepresidenannya, Trump secara teratur menganjurkan pembubaran Departemen Pendidikan.

    Pada hari Rabu, ia menyebutnya sebagai “kerja tipu” dan menyatakan bahwa ia ingin pekerjaan itu ditutup.

    Menurut dua sumber yang mengetahui pemecatan tersebut, GSA mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja kepada sekitar 100 staf percobaan pada hari Rabu.

    Menurut data pemerintah, lebih dari 280.000 pekerja pemerintah sipil dipekerjakan kurang dari dua tahun lalu, dengan mayoritas masih dalam masa percobaan.

    Musk & Trump: Perebutan kekuasaan atau keuntungan bisnis?

    Sebuah artikel baru oleh Financial Times menyoroti meluasnya peran Elon Musk di jantung pemerintahan AS, yang telah memicu kritik dan menimbulkan kekhawatiran bahwa hal itu dapat menguntungkan bisnisnya sementara merugikan pesaing.

    Enam perusahaan Musk telah memperoleh keuntungan dari kontrak pemerintah senilai sekitar $20 miliar, selain berbagai subsidi. 

    Miliarder tersebut bersikeras bahwa kontrak-kontrak ini diberikan berdasarkan prestasi dan telah memberikan nilai bagi para pembayar pajak. 

    Namun, setelah menyumbangkan lebih dari $250 juta untuk kampanye pemilihan kembali Donald Trump pada tahun 2024, Musk kini memimpin inisiatif pemotongan biaya di berbagai lembaga federal—termasuk lembaga yang sebelumnya telah menyelidiki atau memberi sanksi kepada perusahaannya, Tesla dan SpaceX.

    Dorongan agresif oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik Musk   untuk memangkas pengeluaran federal sebagian besar telah terungkap di X, di mana ia sering menyoroti apa yang ia anggap sebagai pengeluaran pemerintah yang boros. Pengumuman penting pemerintahan Trump kini dibuat di platform tersebut, yang juga digunakan Musk untuk menyerang para kritikus.

     

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Erdogan Soal Relokasi Warga Gaza: Ancam Perdamaian Dunia! Erdogan Soal Relokasi Warga Gaza: Ancam Perdamaian Dunia!

    Erdogan Soal Relokasi Warga Gaza: Ancam Perdamaian Dunia! Erdogan Soal Relokasi Warga Gaza: Ancam Perdamaian Dunia!

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza. Erdogan menyebut rencana Trump itu menjadi ancaman besar bagi perdamaian dunia.

    Komentar Erdogan itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/2/2025), disampaikan dalam wawancara dengan televisi Indonesia, Narasi, pada Kamis (13/2) waktu setempat.

    Dalam wawancara itu, sang Presiden Turki menanggapi rencana Trump merelokasi lebih dari dua juta warga Gaza, mengambil alih kendali dan mengubah Gaza menjadi “Riviera-nya Timur Tengah”.

    “Saya memandang keputusan Trump untuk membuat perjanjian dengan pembunuh seperti (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan ancamannya sebagai ancaman besar terhadap perdamaian dunia,” kata Erdogan dalam wawancara tersebut.

    “Saat ini, tidak ada yang bisa mengambil Gaza dari warga Palestina, dari warga Gaza. Berani melakukan hal semacam ini, pertama-tama, merupakan ancaman yang sangat berbeda terhadap perdamaian dunia,” tegasnya.

    Erdogan dalam pernyataannya juga mengatakan dirinya tidak mendapati pernyataan Trump, hal yang disebutnya “tantangan bagi banyak negara di dunia”, sebagai hal yang benar.

    “Harapan saya adalah kesalahan-kesalahan seperti ini dapat diperbaiki sesegera mungkin, dan bagi raksasa global seperti Amerika Serikat untuk segera berbalik dari kesalahan-kesalahan ini sehingga perdamaian global dapat menemukan jalan keluarnya,” cetusnya.

    Trump mengejutkan dunia dengan mencetuskan gagasan kontroversial pekan lalu agar AS “mengambil alih” Gaza, dan bahkan mengusulkan “kepemilikan” atas Gaza. Dia membayangkan AS akan membangun kembali secara ekonomi wilayah yang hancur akibat perang itu.

    Namun rencana Trump itu hanya dilakukan setelah merelokasi warga Gaza ke negara-negara lainnya, seperti Yordania dan Mesir, tanpa ada rencana bagi mereka untuk kembali tinggal di sana.

    Baru-baru ini, Trump bahkan menyebut Gaza sebagai lokasi “pengembangan real estate untuk masa depan”, dan menegaskan warga Palestina tidak memiliki hak untuk kembali berdasarkan rencana pengambilalihan yang dilakukan AS.

    Rencana kontroversial Trump itu menuai penolakan dunia, dengan negara-negara Arab menyuarakan kemarahannya dan negara-negara Eropa menyatakan sangat prihatin.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kapal Induk AS Tabrakan dengan Kapal Dagang di Dekat Pelabuhan Mesir Kapal Induk AS Tabrakan dengan Kapal Dagang di Dekat Pelabuhan Mesir

    Kapal Induk AS Tabrakan dengan Kapal Dagang di Dekat Pelabuhan Mesir Kapal Induk AS Tabrakan dengan Kapal Dagang di Dekat Pelabuhan Mesir

    Washington DC –

    Kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Harry S Truman, bertabrakan dengan sebuah kapal dagang di perairan dekat pelabuhan Mesir. Insiden ini masih diselidiki lebih lanjut oleh otoritas militer AS.

    Juru bicara Armada Keenam AS, Timothy Gorman, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (14/2/2025), menyebut insiden yang terjadi terjadi pekan ini di dekat Pelabuhan Said di Mesir itu tidak memicu korban luka, juga tidak memicu kerusakan ataupun air laut yang masuk ke dalam kapal.

    Ditegaskan oleh Gorman bahwa tabrakan yang terjadi tidak membahayakan kapal induk AS tersebut.

    “Pembangkit penggerak (kapal) tidak terpengaruh dan dalam kondisi aman dan stabil. Insiden ini sedang diselidiki. Informasi lebih lanjut akan dirilis setelah tersedia,” kata Gorman dalam pernyataannya.

    Penyebab tabrakan ini belum diketahui secara jelas.

    Angkatan Laut AS tidak menyebutkan lebih lanjut soal nama kapal dagang yang bertabrakan dengan kapal induk AS ini, juga soal kondisi kapal dagang itu usai tabrakan terjadi.

    USS Harry S Truman meninggalkan Laut Merah dan berlabuh di Teluk Souda pekan lalu untuk kunjungan kerja ke pelabuhan, setelah dua bulan operasi tempur di wilayah operasi Komando Pusat AS atau CENTCOM, terutama dalam melawan serangan Houthi yang bermarkas di Yaman.

    Lihat juga Video ‘Detik-detik Mobil Tertabrak Kereta Api di AS, Sopir Berhasil Kabur’:

    Kapal induk AS itu juga dikerahkan dalam serangan udara gabungan AS-Solamia pada 1 Februari lalu terhadap militan senior ISIS-Somalia yang bersembunyi di kompleks gua yang berjarak sekitar 80 kilometer sebelah tenggara Bosaso di pesisir utara Somalia.

    Sementara itu, insiden yang melibatkan kapal perang AS terjadi pada Desember lalu, ketika sebuah kapal perang USS Gettysburg yang dilengkapi rudal jelajah secara keliru menembak dan menabrak sebuah jet tempur F/A 18, yang mengudara dari kapal induk AS itu di Laut Merah.

    USS Gettysburg merupakan bagian dari kelompok penyerang kapal induk USS Harry S Truman.

    Lihat juga Video ‘Detik-detik Mobil Tertabrak Kereta Api di AS, Sopir Berhasil Kabur’:

    Saksikan Live DetikPagi:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jaksa AS Resign Massal, Pilih Mundur dari Kursi Jabatan ketimbang Turuti Perintah Trump – Halaman all

    Jaksa AS Resign Massal, Pilih Mundur dari Kursi Jabatan ketimbang Turuti Perintah Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah jaksa federal Senior Amerika Serikat (AS) yang bertugas di New York dan Washington D.C. kompak mengundurkan diri atau resign massal lantaran menolak mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

    Aksi resign massal ini dilakukan para jaksa federal senior sebagai bentuk protes kepada Trump setelah mereka didesak untuk membatalkan kasus dugaan korupsi Wali Kota New York Eric Adams.

    Gelombang pengunduran diri ini pertama kali dilakukan oleh Danielle Sassoon, pejabat jaksa AS di Distrik New York Selatan.

    Ia mengundurkan diri setelah bulan lalu ditunjuk Trump untuk menjalankan tugas sebagai jaksa sementara.

    Namun, Sasson akhirnya memutuskan untuk mundur setelah pimpinan Kementerian Kehakiman memerintahkannya membatalkan kasus korupsi pidana terhadap Adams.

    Dalam suratnya, Sassoon menyatakan pengacara Adams “berulang kali menyiratkan adanya quid pro quo” menawarkan bantuan kepada Trump dalam isu imigrasi jika kasus ini dihentikan.

    “Saya tetap bingung dengan proses yang terburu-buru dan dangkal dalam mengambil keputusan ini, yang tampaknya dilakukan bekerja sama dengan tim hukum Adams dan tanpa masukan langsung dari saya mengenai alasan akhir pencabutan kasus,” tulis Sassoon, dikutip dari NPR.

    “Pak Bove mengingatkan saya untuk mempertimbangkan kewajiban saya dalam membela kepentingan Amerika Serikat dan mengajukan argumen dengan itikad baik demi kepentingan pemerintahan,” imbuhnya.

    Jaksa AS Diperintah Setop Kasus Korupsi Wali Kota New York

    Langkah serupa juga dilakukan John Keller, penjabat kepala Bagian Integritas Publik Kementerian Kehakiman.

    Dia diikuti Kevin Driscoll, pejabat karier paling senior di Departemen Kehakiman yang memimpin Divisi Kriminal.

    Keduanya kompak mundur dari kursi jabatan setelah Departemen Kehakiman memerintahkan jaksa federal AS untuk menghentikan kasus korupsi yang menyeret Walikota New York, Eric Adams.

    “Anda diarahkan, sebagaimana diberi wewenang oleh Jaksa Agung, untuk membatalkan dakwaan yang tertunda dalam kasus Amerika Serikat v. Adams,” demikian bunyi memo Departemen Kehakiman AS, yang diperoleh oleh New York Times dan CNN, seperti dilansir AFP.

    Sebagai informasi Adams adalah Wali Kota New York yang didakwa atasa tuduhan kasus penipuan dan penyuapan.

    Namun, dalam pembelaan dirinya, Adams menegaskan, meski tanpa bukti, bahwa dirinya dihukum karena kritiknya terhadap kebijakan imigrasi mantan Presiden Joe Biden.

    Sebagai bentuk solidaritas lantaran selama kampanye pilpres Adam selalu mendukung Trump, presiden AS ini meminta Departemen Kehakiman AS menggugurkan kasus 

    Akan tetapi, tindakan Trump dikecam oleh para jaksa federal. Alasan ini yang membuat Sassoon, Driscoll dan Keller melakukan resign massal guna menunjukkan adanya keretakan yang semakin besar dalam Kementerian Kehakiman terkait penanganan kasus tersebut. 

    Hal itu memperburuk citra pengadilan AS era kepemimpinan Donald Trump, setelah sebelumnya sejumlah jaksa AS yang ditunjuk Biden dari seluruh negeri dipecat Trump dari jabatan mereka minggu ini.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Zelensky Peringatkan Tak Ada Kesepakatan Damai Tanpa Keterlibatan Ukraina

    Zelensky Peringatkan Tak Ada Kesepakatan Damai Tanpa Keterlibatan Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengingatkan Ukraina tidak akan menyetujui kesepakatan damai apa pun yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Rusia tanpa keterlibatannya. Hal itu disampaikan Zelensky usai Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji untuk memulai pembicaraan guna mengakhiri perang.

    “Kami tidak dapat menerimanya, sebagai negara merdeka,” kata Zelensky,” dilansir BBC, Jumat (14/2/2025).

    Presiden AS telah berbicara tentang “kemungkinan bagus” untuk mengakhiri perang setelah ia dan Putin berbicara melalui telepon. Trump mengatakan, tidaklah “praktis” bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO.

    “Tidak mungkin Ukraina dapat kembali ke perbatasan sebelum invasi,” kata Trump.

    Trump kini telah menyarankan agar perwakilan Rusia bertemu dengan warga Amerika pada hari Jumat di Munich, yang menjadi tuan rumah konferensi keamanan.

    “Rusia akan berada di sana bersama rakyat kita,” kata Trump.

    “Ngomong-ngomong, Ukraina juga diundang. Tidak yakin siapa saja yang akan hadir dari negara mana pun, tetapi orang-orang tingkat tinggi dari Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat,” kata Trump.

    “Saya ingin sekali mereka (Rusia) kembali. Saya rasa mengusir mereka adalah kesalahan. Lihat, ini bukan soal menyukai Rusia atau tidak menyukai Rusia,” tambahnya.

    Sementara otoritas Rusia, yang tidak ikut serta dalam forum tahunan tersebut, tidak segera mengomentari klaim Trump.

    Penasihat Zelensky, Dmytro Lytvyn, mengatakan kepada wartawan bahwa “pembicaraan dengan Rusia di Munich” “tidak diharapkan”.

    Zelensky akan bertemu dengan Wakil Presiden Trump, JD Vance, di kota Jerman tersebut pada hari Jumat.

    Zelensky, yang juga sempat melakukan panggilan telepon dengan Trump pada hari Rabu. Ia mengatakan negaranya tidak dapat menerima “perjanjian apa pun (yang dibuat) tanpa kami,”.

    “Orang Eropa juga perlu berada di meja perundingan,” katanya.

    Zelensky memberi tahu Trump bahwa prioritasnya adalah “jaminan keamanan”, sesuatu yang tidak ia lihat tanpa dukungan AS.

    Dalam kesempatan berbeda, Zelensky mengatakan bahwa keanggotaan NATO untuk Ukraina akan menjadi opsi “yang paling hemat biaya” bagi para mitranya, tanpa memberikan perincian.

    “Saya juga memperingatkan para pemimpin dunia agar tidak mempercayai klaim Putin tentang kesiapan untuk mengakhiri perang,” tambahnya.

    Sebelumnya, Istana kepresidenan Rusia atau Kremlin mengatakan bahwa pertemuan tatap muka antara Trump dengan Putin perlu diselenggarakan “segera”. Hal ini disampaikan Kremlin pada Kamis (13/2) setelah kedua presiden tersebut melakukan panggilan telepon sehari sebelumnya.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (13/2/2025), Trump mengatakan bahwa dalam pembicaraan via telepon itu, dia dan Putin setuju untuk “segera” memulai negosiasi tentang konflik Ukraina. Percakapan via telepon ini menandai kontak presiden langsung pertama antara Washington dan Moskow dalam tiga tahun.

    “Jelas ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pertemuan semacam itu dengan segera, para kepala negara memiliki banyak hal untuk dibicarakan,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    (yld/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah Trump Mulai Berhentikan Karyawan Percobaan Pemerintah Trump Mulai Berhentikan Karyawan Percobaan

    Trump Ingin Rusia Kembali Gabung G7

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menginginkan Rusia kembali bergabung dengan negara-negara kelompok 7 atau G7. Rusia diketahui dikeluarkan kelompok itu atas serangannya kepada Ukraina.

    Dilansir CNN, Jumat (14/2/2025), keinginan Trump ini Sudan disampaikan ketika dia kembali memimpin AS. Sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran kepada negara tetangganya, Ukraina, G7 mengubah pandangannya dengan mendukung Kyiv.

    Trump mengatakan dia ingin mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke G7 dan mengembalikan kelompok itu menjadi G8. G7 adalah sebuah Konferensi Tingat Tinggi (KTT) yang melibatkan Prancis, AS, Inggris, Jerman, Jepang, dan Italia.

    “Saya ingin mendapatkannya kembali. Menurutku, membuang mereka (Rusia) adalah kesalahan. Begini, ini bukan soal suka dan tidak suka dengan Rusia. Itu adalah G8,” kata Trump.

    “Saya pikir Putin akan senang untuk kembali. Obama dan beberapa orang lainnya melakukan kesalahan, dan mereka mengeluarkan Rusia. Sangat mungkin jika itu adalah G8, Anda tidak akan mempunyai masalah dengan Ukraina,” lanjutnya.

    Diketahui, setiap perubahan pada konfigurasi G7 akan memerlukan konsensus dari para pemimpin kelompok tersebut. Oleh karena itu, perubahan susunan tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.

    (zap/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 200.000 Orang Ajukan Petisi Agar Denmark Beli California, Tolak Ambisi Trump Caplok Greenland – Halaman all

    200.000 Orang Ajukan Petisi Agar Denmark Beli California, Tolak Ambisi Trump Caplok Greenland – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 200.000 orang kompak menekan petisi bertajuk “Måke Califørnia Great Ægain” , menuntut Denmark membeli California.

    Di antara para “pendukung” petisi yang tercantum adalah raja Skandinavia kuno Sven the Viking, Karen dari bidang akuntansi dan Lars Ulrich, drummer Denmark dan anggota pendiri band Metallica.

    Selain seruan untuk membeli pulau California, petisi online ini juga mengusulkan beberapa kemungkinan setelah akuisisi California, seperti mengganti nama Disneyland menjadi “Hans Christian Andersenland.”

    Tak hanya itu, menurut situs tersebut membeli California dari AS akan memberikan masyarakat Denmark akses terhadap sinar matahari tanpa akhir dan “dominasi teknologi” berkat Silicon Valley yang ada di California.

    Kelompok Dutoit yang mencetuskan petisi tersebut dengan bercanda turut menyarankan bahwa akuisisi akan membawa nilai-nilai budaya Denmark, termasuk “hygge” (kenyamanan), jalur sepeda, dan roti lapis Smorrebrod ke California.

    “Apakah kamu pernah melihat peta dan berpikir, Sepertinya Denmark butuh lebih banyak sinar matahari, pohon palem, dan jalur sepatu roda. Nah, sekarang kita punya kesempatan sekali dalam seumur hidup untuk mewujudkan impian itu,” demikian pernyataan di web itu, dikutip dari Deutsche Welle .

    “Mari kita beli California dari Donald Trump! Ya, kamu tidak salah baca. California bisa menjadi milik kita.”

    Apa Tujuan Petisi 

    Petisi yang di ditandatangani ratusan ribu orang ini bertujuan untuk “Membuat California Hebat Lagi.”

    Sebagai bentuk sindiran satir atas rencana Presiden AS Donald Trump yang berambisi membeli Greenland, pulau terbesar di bumi yang menjadi bagian dari kedaulatan Kerajaan Denmark.

    Dalam konferensi pers yang digelar Gedung Putih, Trump menyebut akan menggunakan kekuatan untuk mencaplok Greenland. 

    Dia berdalih rencana ini untuk memperkuat ekonomi AS.

    Akan tetapi para ahli mengatakan rencana akuisisi Trump dimaksudkan untuk kepentingan strategis tertentu, karena mencairnya es laut yang membuka rute pelayaran Arktik bar di wilayah itu.

    Selain itu rencana Trump mengambil alih Greenland dan California bertujuan untuk menguasai penuh  Pangkalan Udara Thule, yang telah dioperasikan oleh AS sejak perang dunia ke II.

    “Jika Rusia mengirim rudal ke AS, rute terpendek untuk meluncurkan senjata nuklir adalah melalui Kutub Utara dan Greenland,” kata Marc Jacobsen, seorang profesor madya di Royal Danish Defence College.

    “Itulah mengapa Pangkalan Luar Angkasa Pituffik sangat penting dalam mempertahankan AS.”

    Dapatkan Petisi Direalisasikan ?

    Kementerian Luar Negeri Denmark dan kantor Gubernur California Gavin Newsom hingga kini belum menanggapi permintaan komentar terkait petisi ini.

    Namun setelah petisi ini dirilis di situs web denmarkification.com, setidaknya sudah ada penggalangan dana yang masuk sebesar 1 triliun dolar AS.

    Kendati begitu petisi ini jelas merupakan parodi, seperti yang tertulis di web, sehingga rencana Denmark mengakuisisi California kemungkinan besar tidak akan terjadi.

    Terlebih Penyelenggara Denmarkifikasi telah menetapkan tujuan penggalangan petisi hanya untuk mengumpulkan tanda tangan, bukan sumbangan untuk mengakuisisi California.

    (Tribunnews.com / Namira)