Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Modi Bertandang ke Gedung Putih, Rayu Donald Trump Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke India – Halaman all

    Modi Bertandang ke Gedung Putih, Rayu Donald Trump Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke India – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi tiba di Gedung Putih untuk menggelar pertemuan tatap muka dengan Presiden AS Donald Trump, Jumat (14/2/2025).

    Pertemuan ini digagas keduanya guna membahas kerja sama yang tidak terbatas terkait perdagangan di bidang ruang angkasa, keamanan internasional, hingga energi.

    Tak hanya itu dalam kesempatan tersebut Modi diketahui turut merayu Presiden Trump agar AS meningkatkan penjualan peralatan militer pesawat tempur siluman F-35 ke India, sebagaimana dikutip dari Livemint.

    Trump tak merinci tanggal pasti kapan pengiriman jet tempur siluman Su-57 akan dilakukan, mengingat produksi jet tempur ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Meski begitu Trump berkomitmen untuk meningkatkan penjualan militer ke New Delhi mulai 2025.

    Langkah ini disepakati Trump sebagai bentuk dukungan Washington untuk menghadapi apa yang disebutnya “ancaman terorisme radikal” yang saat ini tengah meningkat di India

    “Kami akan meningkatkan penjualan militer ke India hingga miliaran dolar. Kami juga membuka jalan untuk akhirnya menyediakan jet tempur siluman F-35 bagi India,” kata Trump kepada wartawan pada hari Kamis waktu Washington, sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (14/2/2025).

    Sebagai informasi India sebenarnya telah menjadi pelanggan setia produk senjata Rusia, namun sejak perang antara Moskow dan Kiev memanas pemerintah Rusia mulai mengalihkan penjualan senjatanya.

    Alhasil India mulai melirik AS untuk jadi pemasok kebutuhan militernya, guna memperkuat pertahanan negara sejak tahun 2008 silam India merogoh kocek hingga 20 miliar dolar untuk membeli peralatan canggih asal Amerika Serikat.

    Terbaru India setuju membeli drone 31 MQ-9B SeaGuardian dan SkyGuardian setelah perundingan berlangsung selama enam tahun. 

    Apabila kesepakatan impor tempur siluman F-35 sah dilakukan Congressional Research Service Amerika Serikat, memprediksi India akan menghabiskan lebih dari 200 miliar dolar atau Rp 3.2 triliun dalam 10 tahun ke depan untuk memodernisasi militernya.

    Spesifikasi Jet siluman F-35 AS

    Mengutip Military Today, F-35 dibekali mesin Pratt & Whitney F135 dengan mesin tersebut jet tempur ini mampu bermanuver dengan kecepatan hingga 1.931 km/jam serta dapat menjangkau wilayah musuh sampai 2.200 km.

    Tak seperti jet tempur lainnya, jet tempur yang memiliki lebar sayap 10,7 meter, tinggi 4,38 meter, berat lepas landas maksimum 7.000 pound dibuat dengan menggabungkan kemampuan siluman, sensor canggih, serta fusi informasi sehingga membuat musuh kesulitan ketika mencoba menemukan dan menargetkan jet ini.

    Beralih kebagian fitur, Jet F-35 memiliki fitur Autonomic Logistics Information System (ALIS) yang berfungsi untuk mengintegrasikan kinerja terbaru, parameter operasional, konfigurasi saat ini, peningkatan dan pemeliharaan terjadwal, riwayat komponen, diagnostik prediktif (prognostik) dan manajemen kesehatan, penjadwalan operasi, pelatihan, perencanaan misi, dan dukungan layanan.

    Selain itu terdapat pula sensor elektronik F-35, termasuk Electro-Optical Distributed Aperture System (DAS) yang memberi pilot kesadaran situasional di lingkungan sekitar pesawat untuk meningkatkan peringatan rudal, peringatan pesawat lain, dan penglihatan pilot siang atau malam.

    Kemudian terdapat fitur beast mode dapat yang memungkinkan jet tempur ini dapat membawa hampir 10.000 kg amunisi baik secara internal dan eksternal.

     

  • Hamas Mau Bebaskan 3 Sandera, Kantor Netanyahu: Belum Ada Deal, Perang Gaza Bisa Pecah Lagi Sabtu – Halaman all

    Hamas Mau Bebaskan 3 Sandera, Kantor Netanyahu: Belum Ada Deal, Perang Gaza Bisa Pecah Lagi Sabtu – Halaman all

    Hamas Mau Bebaskan 3 Sandera, Netanyahu: Belum Ada Deal, Perang Gaza Bisa Pecah Lagi Sabtu

    TRIBUNNEWS.COM – Otoritas Penyiaran Israel, KAN, melaporkan kalau Komando Selatan militer Israel (IDF) akan menggelar pertemuan untuk membahas perkembangan situasi di Jalur Gaza, Jumat (14/2/2025).

    Pertemuan itu membahas peluang diterimanya pembebasan 3 sandera Israel yang dijadwalkan dibebaskan Hamas pada Sabtu (15/2/2025) atau kemungkinan kembali bertempur, yang berarti gencatan senjata berakhir dan perang kembali pecah, kata laporan itu dikutip dari Khaberni.

     
    Kantor Netanyahu mengatakan saat ini belum ada kesepakatan dengan Hamas mengenai pembebasan sandera, tetapi ada persiapan untuk mengumumkannya secara resmi.

    Sempat menunda pembebasan, Hamas akhirnya mau membebaskan 3 sandera Israel sesuai jadwal pertukaran sandera tahap pertama. Namun, belakangan Israel meminta lebih banyak sandera untuk dibebaskan.
     
    “Keputusan sekarang ada di tangan Netanyahu apakah akan melanjutkan gencatan senjata atau kembali bertempur,” kata laporan tersebut dikutip Jumat.

    Adapun media lain Israel, Walla mengutip pernyataan seorang pejabat senior Israel mengabarkan kalau pihak Zionis tetap berharap pembebasan sandera tetap terjadi Sabtu besok dengan Hamas mengumumkan nama-nama sandera yang akan dibebaskan terlebih dulu.

    Walla menyiratkan, kemungkinan Israel akan menunda niat mereka untuk melanjutkan perang di Gaza setidaknya hingga pekan depan.

    “Kami berharap yang diculik akan dibebaskan besok, tetapi tampaknya krisis telah ditunda hingga minggu depan. Kami berharap menerima daftar hari ini melalui mediator berisi nama 3 orang yang diculik yang akan dibebaskan oleh Hamas besok,” kata pejabat tersebut dilansir Walla.

    PEMBEBASAN SANDERA – Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic yang diambil pada Sabtu (8/2/2025), menunjukkan sandera Israel yang dibebaskan Hamas. Sebagai ganti 3 sandera, Israel akan membebaskan 183 tahanan Palestina. (Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic)

    Ancaman Trump ke Hamas

    Seperti diketahui, Hamas akhirnya mau membebaskan sandera Israel kembali setelah sempat memanas akibat saling tuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata.

    Diperkirakan Hamas akan membebaskan tiga sandera pada Sabtu (15/2/2025) besok.

    Adam Boehler, utusan Amerika Serikat (AS) untuk urusan penyanderaan, mengatakan kalau ancaman Presiden Donald Trump terhadap Hamas merupakan gambaran sikap terkait persoalan pertukaran sandera.

    Trump menyatakan, ‘Hell on Earth’ akan terjadi di Gaza kalau Hamas tidak membebaskan sandera Israel seusai jadwal. Hamas sempat mengumumkan, menunda pembebasan sandera karena Israel melanggar gencatan senjata.

    “Ancaman Trump terhadap Hamas adalah posisi presiden saat ini dan dia berhak untuk mengubah atau memodifikasinya. Saya harap Hamas telah mendengar dengan jelas dari Trump bahwa mereka harus mengatasi masalah penyanderaan,” kata Adam Boehler.

    Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani diperkirakan akan mengirimkan daftar tiga nama sandera tersebut kepada Kepala Mossad, David Barnea.

    Pembebasan sandera oleh Hamas ini diharapkan akan menyelesaikan krisis yang mengancam akan menggagalkan gencatan senjata yang sudah rapuh.

    Dikutip dari The Jerusalem Post, Hamas menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Kelompok itu juga menegaskan bahwa mereka akan terus membebaskan sandera “sesuai dengan jadwal”, yang berarti hanya tiga sandera pada hari Sabtu.

    Hal ini bertentangan dengan tuntutan Presiden AS Donald Trump untuk membebaskan “semua sandera” dan beberapa seruan oleh pejabat Israel untuk membebaskan kesembilan sandera yang masih hidup dan seharusnya dibebaskan selama sisa fase pertama kesepakatan.

    Sebelumnya, Hamas mengklaim Israel belum mengizinkan semua bantuan kemanusiaan yang disepakati untuk memasuki Gaza sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

    Bahkan, menurut Hamas, Israel juga belum mengizinkan cukup banyak warga Palestina yang terpaksa pindah ke selatan untuk kembali ke utara.

    Sementara itu, Israel menuduh Hamas melanggar perjanjian, termasuk pada Kamis malam ketika militer mengatakan Hamas telah menembakkan roket dari Gaza yang mendarat di daerah kantong itu.

    Hamas, yang dipimpin oleh Kepala Biro Politik Khalil Al-Hayya sedang mengunjungi Kairo untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat keamanan Mesir.

    Mereka mengatakan bahwa mediator Mesir dan Qatar akan terus berupaya “untuk menghilangkan hambatan dan menutup kesenjangan.”

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan tiba di kawasan tersebut, termasuk Israel, pada hari Sabtu.

    Sebuah sumber diplomatik mengatakan kepada Post bahwa ada kemungkinan Steve Witkoff, utusan Trump untuk Timur Tengah, akan berkunjung dalam beberapa hari mendatang.

    Dua pejabat mengatakan, tujuan saat ini adalah untuk mempercepat pembebasan sembilan sandera yang masih hidup.

    “Setelah melihat gambar kondisi para sandera minggu lalu, kami perlu membebaskan mereka secepat mungkin,” kata seorang sumber.

    Tujuan Israel lainnya adalah untuk memperluas daftar sandera yang dibebaskan pada tahap pertama.

    Kesepakatan saat ini menyebutkan Hamas akan membebaskan 33 sandera, beberapa di antaranya tewas, tetapi ada upaya untuk mengubah jumlah tersebut.

    “Setiap sandera adalah ‘kasus kemanusiaan’ – kriteria bagi mereka yang dibebaskan pada tahap pertama,” kata sumber tersebut.

    “Semua orang menunggu untuk melihat apa yang terjadi pada hari Sabtu,” lanjutnya.

    ANGGOTA BRIGADE AL-QASSAM – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (1/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam membawa foto 7 komandan mereka yang terbunuh dalam serangan Israel, selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza, dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Mesir dan Qatar Cari Solusi Kebuntuan

    Delegasi Hamas yang dipimpin oleh kepala kelompok itu di Gaza, Khalil Al-Hayya, bertemu dengan pejabat keamanan Mesir pada hari Rabu untuk mencoba memecahkan kebuntuan.

    Seorang pejabat Palestina yang dekat dengan perundingan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa mediator Mesir dan Qatar sedang berusaha mencari solusi untuk mencegah terulangnya kembali pertempuran.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan para mediator memberikan tekanan agar kesepakatan gencatan senjata dilaksanakan sepenuhnya, memastikan Israel mematuhi protokol kemanusiaan dan melanjutkan pertukaran sandera Israel yang ditahan di Gaza dengan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel pada hari Sabtu.

    Sebelumnya, Israel telah memanggil pasukan cadangan untuk bersiap menghadapi kemungkinan meletusnya kembali perang di Gaza.

    Israel pun mengancam jika Hamas gagal memenuhi tenggat waktu pada Sabtu (15/2/2025) besok tidak membebaskan lebih banyak sandera, gencatan senjata akan dibatalkan.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan gencatan senjata itu dimaksudkan untuk segera membebaskan para sandera yang ditawan dalam kondisi yang sulit di Gaza.

    “Jika Hamas menghentikan pembebasan sandera, maka tidak ada gencatan senjata dan yang ada adalah perang,” kata Katz.

     Katz menambahkan bahwa “perang Gaza yang baru” akan memiliki intensitas yang sama sekali berbeda dan “memungkinkan terwujudnya visi Trump untuk Gaza”.

    “Hamas tidak akan menerima bahasa ancaman Amerika dan Israel,” kata juru bicara Hamas Hazaem Qassem dalam sebuah pernyataan.

    “Kontak sedang dilakukan dengan negara-negara mediator untuk menyelesaikan pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata,” lanjutnya.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Selasa bahwa Israel akan melanjutkan “pertempuran sengit” jika Hamas tidak memenuhi tenggat waktu, tetapi tidak mengatakan berapa banyak sandera yang harus dibebaskan.

    Netanyahu mengatakan dia telah memerintahkan militer untuk mengumpulkan pasukan di dan sekitar Gaza.

    Militer pun mengumumkan akan mengerahkan pasukan tambahan ke selatan Israel, dekat Gaza, termasuk memobilisasi pasukan cadangan.

     

    (oln/khbr/*)

     

  • Israel Tanpa Henti Teror Jenin, 25 Warga Palestina Tewas dan Kehancuran Makin Meluas – Halaman all

    Israel Tanpa Henti Teror Jenin, 25 Warga Palestina Tewas dan Kehancuran Makin Meluas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Serangan mematikan terus dilancarkan oleh Israel di Jenin.

    Teror tanpa henti yang dilakukan Israel di wilayah tersebut, tercatat sudah menewaskan sedikitnya 25 warga Palestina.

    Bahkan, hampir 20.000 orang terpaksa mengungsi lagi tahun ini, menurut laporan dari komite media kamp tersebut.

    Pada Kamis (13/2/2025), tentara Israel dilaporkan juga menghalangi pasokan air ke empat rumah sakit utama di wilayah itu, menyebabkan sekitar 35 persen penduduk kota Jenin kekurangan air.

    Pasukan Zionis juga melancarkan serangan terhadap kendaraan yang diparkir di Jenin.

    Sejauh ini, belum ada laporan mengenai korban luka.

    Sejak diumumkannya gencatan senjata di Gaza bulan lalu, intensitas serangan Israel justru meningkat.

    Tak terkecuali di Jenin dan seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki hingga menciptakan kehancuran besar dan memicu krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.

    Kamp pengungsi Jenin, yang dibangun pada 1953 oleh UNRWA untuk menampung pengungsi Palestina, menjadi pusat perlawanan Palestina dan telah lama menjadi sasaran serangan militer Israel.

    Selain itu, Israel melanjutkan penangkapan massal dengan lebih dari 90 warga Palestina ditahan selama minggu ini di Tepi Barat yang diduduki.

    Sejak dimulainya operasi militer besar-besaran pada 19 Januari 2024, setidaknya 380 warga Palestina telah ditangkap oleh pasukan Israel.

    Di Jenin, lebih dari 150 orang ditangkap dalam 24 hari terakhir, dengan penangkapan signifikan juga terjadi di Tulkarem dan Tubas.

    Pengungsian Massal dan Kamp Dihancurkan

    Serangan Israel yang terus berlanjut di Jenin dan Tulkarem telah menyebabkan pengungsian massal.

    Menurut laporan dari Yordania, sekitar 85 persen dari penduduk kamp pengungsi Tulkarem telah mengungsi, sementara kamp Jenin hampir tidak bisa dikenali lagi akibat kehancuran.

    Tentara Israel berencana untuk merombak total geografi kamp pengungsi tersebut, dengan beberapa wilayah yang diperkirakan akan dihancurkan dan tidak bisa dijangkau lagi.

    Serangan Lain di Tepi Barat

    Di tempat lain, pada hari yang sama, seorang pemuda Palestina, Issa Riyad Jabali, terbunuh oleh pasukan Israel di dekat kota Huwara, Ramallah.

    Selain itu, sekelompok pemukim Israel menyerang desa al-Awsaj di utara Yerikho dan menculik seorang pria Palestina.

    Pasukan Israel juga menangkap beberapa warga Palestina di Tepi Barat, termasuk seorang pria yang sedang menggembalakan domba di al-Jiftlik, serta seorang siswa dari Betlehem yang baru saja kembali dari Yordania.

    Serangan Israel yang telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan lebih dari 915 warga Palestina tewas, termasuk 182 anak-anak dan remaja. Lebih dari 7.600 orang terluka, dan sekitar 15.000 orang lainnya telah ditahan.

    Setiap Serangan Memakin Kuat

    Umm Mohammed, seorang warga kamp pengungsi Tulkarem telah menyaksikan banyak serangan Israel dalam hidupnya.

    Ia mengatakan kepada DW News, setiap kali serangan itu tampaknya semakin keras.

    “Setiap kali serangan semakin kuat dari sebelumnya. Maksud saya, kami semua menangis karena takut dan teror.”

    “Penembakan terjadi secara acak dan di mana-mana,” katanya.

    Tentara Israel juga memerintahkan warga untuk meninggalkan rumah mereka.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Paus Fransiskus Dirawat di Rumah Sakit karena Bronkitis Paus Fransiskus Dirawat di Rumah Sakit karena Bronkitis

    Paus Fransiskus Dirawat di Rumah Sakit karena Bronkitis Paus Fransiskus Dirawat di Rumah Sakit karena Bronkitis

    Roma –

    Paus Fransiskus kini sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit di Roma, Italia. Vatikan menyebut sang pemimpin umat Katolik sedunia akan menjalani pemeriksaan dan pengobatan bronkitis.

    Vatikan dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (14/2/2025), mengumumkan bahwa Paus Fransiskus mulai dirawat di rumah sakit pada Jumat (14/2) pagi setelah melakukan audiensi pagi hari.

    Paus Fransiskus yang berusia 88 tahun disebut mengalami sesak napas dalam beberapa hari terakhir, dan telah mendelegasikan para pejabat Vatikan untuk membacakan pidatonya.

    Dijelaskan oleh Vatikan bahwa Paus Fransiskus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Gemelli Roma untuk menjalani “beberapa tes diagnostik yang diperlukan dan untuk melanjutkan pengobatan bronkitis yang sedang berlangsung di rumah sakit”.

    Paus Fransiskus, yang salah satu paru-parunya diangkat saat masih muda, telah menderita kesulitan bernapas selama lebih dari seminggu dan terpaksa meminta para pejabat Vatikan beberapa kali untuk membacakan pidatonya dengan lantang atas namanya.

    Tonton juga Video: Paus Fransiskus Kirim Bantuan Medis ke Pedalaman Papua Nugini

    Paus Fransiskus dirawat di rumah sakit selama tiga malam pada Maret 2023 karena bronkitis, yang disembuhkan dengan antibiotik.

    Kemudian pada Desember lalu, dia harus membatalkan kunjungan ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk berpartisipasi dalam konferensi perubahan iklim COP28 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Paus Fransiskus yang berasal dari Argentina ini dilanda masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari nyeri lutut dan pinggul hingga radang usus besar. Dia juga menjalani operasi hernia.

    Tonton juga Video: Paus Fransiskus Kirim Bantuan Medis ke Pedalaman Papua Nugini

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 5 Bukit Lokasi Pasukan Israel di Lebanon Selatan, Cegat Hizbullah Jika Perang Kembali Pecah di Gaza – Halaman all

    5 Bukit Lokasi Pasukan Israel di Lebanon Selatan, Cegat Hizbullah Jika Perang Kembali Pecah di Gaza – Halaman all

    Israel Sukses Rayu AS, Ini 5 Bukit Utama Lokasi Pasukan IDF Ditempatkan di Lebanon Selatan

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dilaporkan terus membujuk Amerika Serikat (AS) untuk mempertimbangkan kembali penolakan atas permintaan Tel Aviv untuk memperpanjang kehadiran militer Israel (IDF) di Lebanon.

    Menurut sumber-sumber Israel, sebelumnya AS telah menegaskan kalau tentara Israel harus mundur paling lambat tanggal 18 Februari.

    Media Lebanon, LBCI melansir bujukan Israel ke AS itu berhasil menghasilkan kompromi kalau IDF akan tetap ditempatkan di lima lokasi utama di Lebanon selatan.

    Kompromi ini terjadi hasil negosiasi pihak Israel dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Tel Aviv.

    “Sebuah unit militer Israel telah mulai mempersiapkan lima lokasi militer di Lebanon Selatan, dengan mengklaim bahwa lokasi-lokasi tersebut merupakan bagian dari sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat,” kata LBCI, dikutip Jumat (14/2/2025). 

    “Pengaturan ini dilaporkan dicapai sebagai sebuah kompromi setelah Washington menolak permintaan Israel untuk memperpanjang masa tinggalnya di Lebanon setelah tanggal 18 Februari,” tambah laporan tersebut.

    Penetapan kelima lokasi bagi Pasukan Israel di Lebanon Selatan ini telah dikonfirmasi.

    “Kelima lokasi tersebut akan berlokasi di antara Garis Biru dan kota-kota Israel utara, dengan perhatian khusus diberikan kepada wilayah-wilayah yang berseberangan dengan desa-desa Lebanon di Metula dan Manara,” tulis laporan tersebut.  

    LBCI melaporkan bukit-bukit tersebut adalah:

    – Bukit Aaziyyeh: Terletak 2 km dari perbatasan dekat Deir Seryan. Bukit ini menghadap ke Sungai Litani dari Mahmoudiyeh dan menghadap ke sisi Lebanon.

    – Bukit Al-Awaida: Terletak 1 km dari perbatasan antara Odaisseh dan Kfarkela, bukit ini adalah satu-satunya yang mengawasi pemukiman Israel di Metula dan pemukiman di dekatnya.

    – Bukit Labbouneh: Hanya 300 meter dari perbatasan, kawasan hutan lebat ini membentang di sepanjang Aalma El Chaeb dan Naqoura. Menghadap ke wilayah Lebanon dan Palestina.

    – Bukit El-Hamames: Ditemukan 1 km dari Garis Biru, di pinggiran Khiam, menghadap ke Metula dari utara.

    – Jabal Blat: Terletak 1 km dari Garis Biru antara Ramyeh dan Marwahin, bukit ini menghadap kedua sisi sektor barat dan tengah.

    MENYUSURI BUKIT – Pasukan infanteri Israel menyusuri kontur berbukit di perbatasan Lebanon. IDF melakukan invasi darat melawan milisi Hizbullah. (tangkap layar Amir Levy/Getty Images)

    Waktu Penarikan Mundur Penuh Pasukan Belum Pasti

    Perlu dicatat, penempatan pasukan Israel di lima bukit teritorial Lebanon Selatan itu dilaporkan hanya bersifat sementara.

    Meski begitu, ada laporan-laporan berbeda mengenai kapan waktu penarikan penuh Israel dari wilayah-wilayah pendudukan lainnya di Lebanon Selatan. 

    Beberapa sumber mengindikasikan penarikan akan terjadi pada tanggal 18 Februari, sementara yang lain memperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 Februari.

    Washington juga telah menegaskan kalau Angkatan Darat Lebanon melaksanakan perjanjian gencatan senjata dan sejauh ini telah mengerahkan pasukannya sesuai dengan ketentuan kesepakatan.  

    Dorongan Israel untuk memperpanjang kehadiran militer tidak semata-mata terkait dengan tujuan militernya untuk menargetkan depot senjata Hizbullah, seperti yang diklaim dalam pernyataan resmi IDF. 

    Menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah ini, Tel Aviv ingin memperpanjang masa invasinya di Lebanon Selatan untuk bisa meyakinkan para pemukim Yahudi di Utara untuk mau kembali ke rumah-rumah mereka.

    “Israel juga menggunakan permintaan ini sebagai daya ungkit di tengah meningkatnya pertentangan dari penduduk Israel utara, yang menolak rencana untuk kembali ke rumah mereka pada tanggal 1 Maret,” kata laporan tersebut.

    Ancaman protes dan demonstrasi dari para pemukim Yahudi di Utara sudah dilontarkan jika masalah keamanan tidak ditangani.  

    Sementara itu, badan-badan keamanan Israel telah menurunkan pentingnya front Lebanon, menempatkannya pada posisi ketiga setelah Tepi Barat, Gaza, dan Suriah. 

    Akan tetapi, militer Israel telah menyatakan bahwa mereka menunggu arahan politik mengenai jadwal penarikan pasukan dari Lebanon sambil melanjutkan operasinya, termasuk penarikan pasukan secara terbatas.  

    Pada saat yang sama, angkatan udara Israel, yang berkoordinasi dengan intelijen militer, memantau dengan saksama perbatasan Lebanon-Suriah. 

    Di lapangan, militer Israel memperdalam kehadirannya di Suriah, memperkuat unit-unitnya untuk mengantisipasi apa yang oleh pejabat Israel digambarkan sebagai tantangan baru yang ditimbulkan oleh Front Perlawanan Islam, yang telah menjadi fokus utama bagi lembaga militer dan keamanan di Tel Aviv.

    MENYUSURI BUKIT – Tangkap Layar dari LCBI, Jumat (14/2/2025) menunjukkan pasukan infanteri Israel menyusuri kontur berbukit di perbatasan Lebanon. IDF memperpanjang kehadiran mereka di Lebanon Selatan dalam invasi darat melawan milisi Hizbullah.

    Mau Tetap Pegang Kendali di Dua Front

    Menanggapi protes Israel tentang penarikan pasukan tanpa jaminan zona penyangga, komandan wilayah utara Israel meyakinkan pemukim Utara, dengan menyatakan bahwa kesepakatan untuk tetap berada di lima lokasi ini memberikan jaminan keamanan yang lebih besar bagi Israel.

    Lima lokasi penempatan Pasukan Israel di Lebanon Selatan ini punya makna strategis. 

    “Antara front selatan dan utara, pemerintah Israel juga berupaya untuk memastikan kelanjutan fase pertama kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas,” kata ulasan LCBI. 

    Tujuan dari fase ini bukan hanya untuk menenangkan warga Israel yang menuntut implementasi penuh dari kesepakatan tersebut, tetapi juga untuk mempertahankan kendali atas keputusan untuk melanjutkan peperangan di Gaza kapan saja. 

    Selain itu, Israel berupaya untuk memastikan Hamas tidak berperan dalam membentuk masa depan Jalur Gaza pascaperang.

    Sebagai konteks, keterlibatan Hizbullah dalam Perang Gaza terjadi karena kelompok perlawanan Lebanon itu menyerang wilayah Israel di utara sebagai bagian dukungan terhadap perjuangan Hamas dan faksi lain milisi perlawanan Palestina di Gaza.

    Serangan Hizbullah intensif sepanjang tahun lalu, membuat ratusan ribu pemukim Yahudi Israel di utara terpaksa mengungsi dan pemerintah Israel menanggung kompensasi yang sangat besar.

    Penempatan pasukan Israel di lima titik ini sebagai bentuk strategi cepat merespons Hizbullah saat situasi di Gaza kembali perang dan gencatan senjata berakhir.

    (oln/LCBI/*)

     

     

     

  • 10 Orang Tewas Akibat Ledakan Bom di Balochistan, Pakistan – Halaman all

    10 Orang Tewas Akibat Ledakan Bom di Balochistan, Pakistan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setidaknya 10 orang tewas dan beberapa lainnya terluka akibat ledakan bom yang menghantam sebuah kendaraan yang membawa buruh di Balochistan, Pakistan bagian barat daya.

    Insiden tersebut terjadi pada Jumat (14/2/2025) di wilayah Harnai.

    Ledakan bermula ketika sebuah alat peledak rakitan (IED) meledak tepat saat truk yang mengangkut penambang batu bara melintas, Al Jazeera melaporkan.

    “Sepuluh pekerja tambang tewas dalam serangan di distrik Harnai,” papar Shahzad Zahri, pejabat senior pemerintah lainnya.

    Harnai berjarak lebih dari 160 kilometer (100 mil) dari Quetta, ibu kota provinsi Balochistan di Pakistan barat daya.

    Kronologi Kejadian

    Pejabat setempat menyebutkan bahwa kendaraan yang terkena ledakan itu sedang mengangkut para penambang.

    Sebagian besar korban berasal dari Lembah Swat di barat laut Pakistan.

    Ledakan terjadi ketika truk tersebut melewati lokasi alat peledak yang ditanam di pinggir jalan.

    Seorang pejabat paramiliter menyatakan bahwa alat peledak tersebut mungkin dioperasikan dari jarak jauh.

    Sebanyak 17 penambang berada dalam truk saat ledakan terjadi. 10 orang tewas seketika dan beberapa lainnya terluka, dengan dua di antaranya dalam kondisi kritis.

    Para korban segera dibawa ke rumah sakit terdekat.

    Respons Pemerintah

    Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengutuk serangan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memberantas terorisme di negara itu, thedefensepost melaporkan.

    Meskipun belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab, Tentara Pembebasan Balochistan (BLA) sering kali terlibat dalam serangan-serangan di wilayah tersebut.

    BLA diketahui menargetkan pasukan keamanan dan warga Pakistan dari provinsi lain, serta proyek-proyek energi yang didanai asing, yang mereka anggap mengeksploitasi sumber daya di Balochistan tanpa melibatkan penduduk lokal.

    Baru-baru ini, BLA mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap kendaraan yang mengangkut pasukan di sebuah kota di Balochistan, yang melibatkan 70 hingga 80 penyerang.

    Pada Januari 2025, serangan bom lainnya menewaskan sedikitnya enam orang, termasuk anggota pasukan paramiliter Pakistan.

    Kekerasan di wilayah ini semakin parah setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada 2021.

    Pakistan menuduh pemerintah Taliban gagal mengusir para pejuang yang melancarkan serangan dari wilayah Afghanistan, meskipun Taliban membantah tuduhan tersebut.

    Tahun 2024 tercatat sebagai tahun paling mematikan dalam satu dekade bagi Pakistan.

    Tercatat lonjakan serangan menewaskan lebih dari 1.500 orang, termasuk 685 anggota polisi dan pasukan keamanan, menurut Pusat Penelitian dan Studi Keamanan yang berbasis di Islamabad.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina? – Halaman all

    Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina? – Halaman all

    Selama satu setengah jam Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara melakukan telepon. Kepala intelijen luar negeri Rusia, Sergei Narishkin, menyebut diskusi antara kedua kepala negara sebagai sebuah dialog yang “mendalam dan bermakna.”

    Sesaat sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menginformasikan kepada NATO tentang arah baru kebijakan AS di Ukraina.

    Salah satu bocorannya muncul pekan lalu, ketika portal berita Ukraina strana.today mengungkap dugaan adanya “rencana 100 hari” yang disusun Washington untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Meski demikian, laporan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

    Lantas apa strategi pemerintahan baru AS dalam mengupayakan damai di timur Eropa?

    Penyerahan wilayah ke Rusia

    Jika laporan strana.today benar, maka gencatan senjata akan diberlakukan di Ukraina hingga 20 April. Selama itu pula, pergerakan pasukan di sepanjang garis depan di timur Ukraina dibekukan.

    Rencana ini juga dikabarkan mencakup penarikan penuh pasukan Ukraina dari wilayah Kursk, Rusia. Tak hanya itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy disebut akan dipaksa mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah Ukraina yang telah diduduki sebelumnya.

    Zelenskyy sendiri membantah klaim itu. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan AS Hegseth dalam pertemuan NATO-Ukraina pada Rabu (12/2) lalu mengisyaratkan kemungkinan tersebut.

    Hegseth menegaskan, upaya Ukraina untuk kembali ke perbatasan sebelum 2014, yakni sebelum pencaplokan Krimea oleh Rusia, adalah sesuatu yang “tidak realistis.” Dia juga memperingatkan bahwa upaya semacam itu hanya akan memperpanjang perang dan menambah penderitaan.

    Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa AS mungkin akan menekan Ukraina untuk secara resmi menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.

    Zona Penyangga tanpa keanggotaan NATO

    Menurut Hegseth, perdamaian yang langgeng harus mencakup “jaminan keamanan yang kuat untuk memastikan perang tidak terjadi lagi.” Dia melemparkan tanggung jawab kepada “militer Eropa dan non-Eropa” untuk mencapai hal ini. Menurut Strana, setelah gencatan senjata diberlakukan, pasukan penjaga perdamaian akan memantau zona penyangga demiliterisasi di sepanjang front timur Ukraina.

    Trump menegaskan, tidak akan mengirimkan pasukan AS ke Ukraina. NATO juga bukan mitra yang cocok untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian. Sebaliknya, pengamanan harus diorganisasikan “di luar aliansi.” Hegseth tidak merinci seperti apa bentuknya nantinya.

    Sesuai keinginan Washington, “jaminan keamanan yang kuat” yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan AS tidak secara eksplisit mencakup keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hegseth menganggap ini “bukan hasil realistis dari solusi yang dinegosiasikan.” Hasilnya kemungkinan besar adalah netralitas yang ketat bagi Ukraina.

    Damai pada 9 Mei?

    Setelah panggilan telepon dengan Donald Trump pada Rabu (12/2) malam, Putin mengisyaratkan siap untuk menegosiasikan damai. Presiden Ukraina Zelensky, yang juga berbicara dengan Trump melalui telepon, mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat optimis dan mengatakan bahwa presiden AS memiliki “kepentingan yang tulus dalam cara kita dapat bergerak lebih dekat ke arah perdamaian”.

    Namun dia juga menuntut jaminan keamanan permanen bagi negaranya.

    Menurut informasi yang bocor dari situs berita Ukraina strana, pembicaraan langsung pertama antara Putin dan Zelensky diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 1 Maret. Selain itu, Donald Trump juga ingin menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional dalam waktu dekat, di bawah “mediasi negara-negara terkemuka” untuk menyusun rincian solusi perdamaian yang langgeng.

    Menurut Strana, rencana perdamaian yang terperinci seharusnya sudah siap pada tanggal 9 Mei. Trump sendiri juga mengumumkan bahwa dia ingin bertemu dengan Putin di Arab Saudi “dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.”

    Eropa dikesampingkan

    Sekutu NATO di Eropa sontak terkejut dengan inisiatif Trump. Mereka sedianya berharap akan bisa mempelajari rincian rencana perdamaian Presiden AS Trump pada Konferensi Keamanan München, yang dimulai pada hari Jumat (14/2).

    Tetapi Trump dikabarkan tidak mengoordinasikan sebelumnya percakapannya bersama Putin dengan sekutu di Eropa.

    Akibatnya, muncul kekhawatiran besar bahwa AS akan mengesampingkan Eropa dalam negosiasi masa depan mengenai solusi perdamaian abadi di Ukraina.

    Menurut rencana yang bocor di Strana, UE akan diminta untuk menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi yang nilainya hampir 500 miliar dolar AS. Akan tetapi, tidak jelas berapa banyak hak bicara yang akan diberikan pemerintahan Trump kepada Eropa.

    “Eropa tidak boleh duduk di meja anak-anak” dalam negosiasi damai, demikian peringatan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dari SPD. Adapun Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dari Partai Hijau, juga memperingatkan agar tidak menciptakan fakta “yang tidak sesuai dengan kemampuan Ukraina.”

    Pakar kecewa atas inisiatif damai Trump

    Banyak pakar keamanan Barat dan Ukraina bersikap kritis terhadap rencana AS, karena mengorbankan banyak posisi Barat demi memuaskan Rusia. Pakar militer Carlo Masala, misalnya, menyatakan di surat kabar “Bild”: “Putin akan memenangkan perang ini, karena berhasil membuat Amerika menarik diri dari konflik ini.”

    Mantan diplomat Rusia Boris Bondarev, yang sekarang tinggal di pengasingan sebagai kritikus Putin, mengatakan dengan lebih tajam lagi, bahwa Trump ingin “mengakhiri perang dengan cepat dengan memberi Putin apa yang diinginkannya”; “Dia dan rekan-rekan terdekatnya sama sekali tidak tahu tentang Putin dan karakternya yang dingin,” kata dia dalam komentar tamu untuk saluran televisi berita Jerman NTV.

    Dari perspektif ini, tanggal 9 Mei yang dibocorkan oleh Strana sebagai tanggal rencana perdamaian terakhir bagi Ukraina juga harus dilihat secara kritis. Di Rusia, hari ini selalu dirayakan sebagai “Hari Kemenangan” atas Nazi Jerman.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Uni Afrika: Perang Saudara di Sudan Ciptakan Krisis Kemanusiaan Terburuk di Dunia – Halaman all

    Uni Afrika: Perang Saudara di Sudan Ciptakan Krisis Kemanusiaan Terburuk di Dunia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Uni Afrika (UA) memperingatkan perang saudara yang berlangsung di Sudan telah menyebabkan “krisis kemanusiaan terburuk di dunia.”

    Konflik antara pemerintah militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), kelompok paramiliter menghambat pengiriman bantuan kepada jutaan penduduk yang menderita akibat serangan dan ancaman kelaparan.

    Perang antara kedua pihak tersebut dimulai pada April 2023.

    Mohamed Ibn Chambas, ketua Panel Tingkat Tinggi Uni Afrika untuk Sudan (HLP-Sudan), menyebutkan pertempuran ini menyebabkan kekurangan pangan yang parah dan memperburuk kelaparan.

    Selain itu, banyak anak-anak dan perempuan menjadi korban kekerasan, sementara orang tua dan orang sakit kesulitan mendapatkan perawatan medis.

    Pernyataan ini juga dikuatkan oleh organisasi bantuan internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang turut menyatakan keprihatinan atas situasi ini.

    Di tengah kekacauan perang, sekitar 12 juta orang telah terpaksa mengungsi, dengan ratusan ribu anak kekurangan gizi, Al Jazeera melaporkan.

    Wilson Almeida Adao, pejabat senior Uni Afrika untuk kesejahteraan anak, menyatakan bahwa jumlah pasien rawat inap akibat kekurangan gizi meningkat 44 persen pada 2024.

    Lebih dari 431.000 anak menerima perawatan medis terkait masalah ini.

    Selain itu, laporan-laporan pelanggaran hak asasi manusia semakin mencuat, termasuk serangan terhadap sekolah, perekrutan anak-anak sebagai tentara, dan pembatasan akses kemanusiaan.

    Kendala Akses dan Bantuan

    Di wilayah timur dan utara Sudan, tentara Sudan menguasai sebagian besar wilayah, sementara RSF mengontrol Darfur, yang terparah terdampak

    PBB mengungkapkan bahwa RSF menghalangi bantuan kemanusiaan dengan mengimplementasikan “pembatasan terus-menerus” dan “rintangan birokrasi” yang menghambat bantuan penting untuk mereka yang membutuhkan.

    Dikutip dari Namibian Sun, Clementine Nkweta-Salami, koordinator kemanusiaan PBB di Sudan, menegaskan hambatan tersebut mencegah bantuan yang dapat menyelamatkan nyawa menjangkau warga yang sangat membutuhkan.

    Chambas menggarisbawahi bahwa satu-satunya solusi untuk mengakhiri perang ini adalah melalui dialog politik antar-Sudan, bukan melalui opsi militer.

    Uni Afrika berkomitmen untuk terus berupaya melibatkan semua pihak, termasuk warga sipil dan aktor politik, dalam penyelesaian krisis melalui dialog politik yang inklusif dan pemulihan demokrasi konstitusional di Sudan.

    Sementara itu, pada Minggu lalu, pemerintah militer Sudan meluncurkan “peta jalan” untuk pemerintahan transisi pascaperang, meskipun ketegangan dan pertempuran antara tentara Sudan dan RSF masih berlangsung.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Arab Saudi Perketat Kebijakan Visa, Izin Masa Tinggal Berlaku Selama 30 Hari – Halaman all

    Arab Saudi Perketat Kebijakan Visa, Izin Masa Tinggal Berlaku Selama 30 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mulai 1 Februari 2025, Arab Saudi menerapkan perubahan signifikan pada kebijakan visa bagi pelancong dari 14 negara.

    Visa multiple-entry yang sebelumnya berlaku selama setahun kini digantikan dengan visa single-entry yang hanya berlaku selama 30 hari, dengan masa tinggal maksimal 30 hari.

    Negara-negara yang terkena dampak aturan ini adalah Aljazair, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Yordania, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, dan Yaman.

    Perubahan kebijakan ini diambil untuk mengatasi penyalahgunaan visa multiple-entry, Times of India dan Economic Times melaporkan.

    Beberapa pelancong memasuki Arab Saudi dengan visa jangka panjang lalu mereka tinggal secara ilegal untuk bekerja atau melaksanakan ibadah haji tanpa izin yang sah.

    Hal ini menyebabkan kepadatan di tempat-tempat ziarah, yang menjadi masalah serius selama pelaksanaan ibadah haji.

    Pada 2024, lebih dari 1.200 jemaah haji meninggal dunia akibat panas ekstrem dan kepadatan yang berlebihan.

    Pemerintah meyakini jemaah haji yang tidak terdaftar turut berkontribusi pada tragedi tersebut.

    Oleh karena itu, perubahan kebijakan visa bertujuan untuk mengurangi risiko ini dan memastikan hanya jemaah haji yang sah yang dapat melaksanakan ibadah haji.

    Ketentuan Baru Visa

    Dengan kebijakan baru, hanya visa single-entry yang akan dikeluarkan bagi pelancong dari 14 negara tersebut.

    Visa ini berlaku selama 30 hari, dengan masa tinggal maksimum juga 30 hari.

    Visa untuk ibadah haji, umrah, diplomatik, dan tinggal tetap tidak terpengaruh oleh perubahan ini.

    Pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa kebijakan visa yang lebih ketat ini bersifat sementara, namun belum ada jadwal untuk peninjauan ulang keputusan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Saudi juga mengingatkan para pelancong dari negara-negara yang terkena dampak untuk mengajukan visa single-entry jauh-jauh hari dan mematuhi aturan terbaru guna menghindari denda atau gangguan perjalanan.

    Terkait dengan kebijakan ini, pada musim haji 2024, 24 jemaah Indonesia yang memegang visa non-haji diamankan oleh aparat keamanan Saudi karena kedapatan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi haji saat hendak melakukan Miqat di Bir Ali, Madinah.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina?

    Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina?

    Jakarta –

    Selama satu setengah jam Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara melakukan telepon. Kepala intelijen luar negeri Rusia, Sergei Narishkin, menyebut diskusi antara kedua kepala negara sebagai sebuah dialog yang “mendalam dan bermakna.”

    Sesaat sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menginformasikan kepada NATO tentang arah baru kebijakan AS di Ukraina.

    Salah satu bocorannya muncul pekan lalu, ketika portal berita Ukraina strana.today mengungkap dugaan adanya “rencana 100 hari” yang disusun Washington untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Meski demikian, laporan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

    Lantas apa strategi pemerintahan baru AS dalam mengupayakan damai di timur Eropa?

    Penyerahan wilayah ke Rusia

    Jika laporan strana.today benar, maka gencatan senjata akan diberlakukan di Ukraina hingga 20 April. Selama itu pula, pergerakan pasukan di sepanjang garis depan di timur Ukraina dibekukan.

    Rencana ini juga dikabarkan mencakup penarikan penuh pasukan Ukraina dari wilayah Kursk, Rusia. Tak hanya itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy disebut akan dipaksa mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah Ukraina yang telah diduduki sebelumnya.

    Zelenskyy sendiri membantah klaim itu. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan AS Hegseth dalam pertemuan NATO-Ukraina pada Rabu (12/2) lalu mengisyaratkan kemungkinan tersebut.

    Hegseth menegaskan, upaya Ukraina untuk kembali ke perbatasan sebelum 2014, yakni sebelum pencaplokan Krimea oleh Rusia, adalah sesuatu yang “tidak realistis.” Dia juga memperingatkan bahwa upaya semacam itu hanya akan memperpanjang perang dan menambah penderitaan.

    Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa AS mungkin akan menekan Ukraina untuk secara resmi menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.

    Zona Penyangga tanpa keanggotaan NATO

    Menurut Hegseth, perdamaian yang langgeng harus mencakup “jaminan keamanan yang kuat untuk memastikan perang tidak terjadi lagi.” Dia melemparkan tanggung jawab kepada “militer Eropa dan non-Eropa” untuk mencapai hal ini. Menurut Strana, setelah gencatan senjata diberlakukan, pasukan penjaga perdamaian akan memantau zona penyangga demiliterisasi di sepanjang front timur Ukraina.

    Trump menegaskan, tidak akan mengirimkan pasukan AS ke Ukraina. NATO juga bukan mitra yang cocok untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian. Sebaliknya, pengamanan harus diorganisasikan “di luar aliansi.” Hegseth tidak merinci seperti apa bentuknya nantinya.

    Sesuai keinginan Washington, “jaminan keamanan yang kuat” yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan AS tidak secara eksplisit mencakup keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hegseth menganggap ini “bukan hasil realistis dari solusi yang dinegosiasikan.” Hasilnya kemungkinan besar adalah netralitas yang ketat bagi Ukraina.

    Damai pada 9 Mei?

    Setelah panggilan telepon dengan Donald Trump pada Rabu (12/2) malam, Putin mengisyaratkan siap untuk menegosiasikan damai. Presiden Ukraina Zelensky, yang juga berbicara dengan Trump melalui telepon, mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat optimis dan mengatakan bahwa presiden AS memiliki “kepentingan yang tulus dalam cara kita dapat bergerak lebih dekat ke arah perdamaian”.

    Namun dia juga menuntut jaminan keamanan permanen bagi negaranya.

    Menurut informasi yang bocor dari situs berita Ukraina strana, pembicaraan langsung pertama antara Putin dan Zelensky diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 1 Maret. Selain itu, Donald Trump juga ingin menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional dalam waktu dekat, di bawah “mediasi negara-negara terkemuka” untuk menyusun rincian solusi perdamaian yang langgeng.

    Menurut Strana, rencana perdamaian yang terperinci seharusnya sudah siap pada tanggal 9 Mei. Trump sendiri juga mengumumkan bahwa dia ingin bertemu dengan Putin di Arab Saudi “dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.”

    Eropa dikesampingkan

    Sekutu NATO di Eropa sontak terkejut dengan inisiatif Trump. Mereka sedianya berharap akan bisa mempelajari rincian rencana perdamaian Presiden AS Trump pada Konferensi Keamanan München, yang dimulai pada hari Jumat (14/2).

    Tetapi Trump dikabarkan tidak mengoordinasikan sebelumnya percakapannya bersama Putin dengan sekutu di Eropa.

    Akibatnya, muncul kekhawatiran besar bahwa AS akan mengesampingkan Eropa dalam negosiasi masa depan mengenai solusi perdamaian abadi di Ukraina.

    Menurut rencana yang bocor di Strana, UE akan diminta untuk menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi yang nilainya hampir 500 miliar dolar AS. Akan tetapi, tidak jelas berapa banyak hak bicara yang akan diberikan pemerintahan Trump kepada Eropa.

    “Eropa tidak boleh duduk di meja anak-anak” dalam negosiasi damai, demikian peringatan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dari SPD. Adapun Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dari Partai Hijau, juga memperingatkan agar tidak menciptakan fakta “yang tidak sesuai dengan kemampuan Ukraina.”

    Pakar kecewa atas inisiatif damai Trump

    Banyak pakar keamanan Barat dan Ukraina bersikap kritis terhadap rencana AS, karena mengorbankan banyak posisi Barat demi memuaskan Rusia. Pakar militer Carlo Masala, misalnya, menyatakan di surat kabar “Bild”: “Putin akan memenangkan perang ini, karena berhasil membuat Amerika menarik diri dari konflik ini.”

    Mantan diplomat Rusia Boris Bondarev, yang sekarang tinggal di pengasingan sebagai kritikus Putin, mengatakan dengan lebih tajam lagi, bahwa Trump ingin “mengakhiri perang dengan cepat dengan memberi Putin apa yang diinginkannya”; “Dia dan rekan-rekan terdekatnya sama sekali tidak tahu tentang Putin dan karakternya yang dingin,” kata dia dalam komentar tamu untuk saluran televisi berita Jerman NTV.

    Dari perspektif ini, tanggal 9 Mei yang dibocorkan oleh Strana sebagai tanggal rencana perdamaian terakhir bagi Ukraina juga harus dilihat secara kritis. Di Rusia, hari ini selalu dirayakan sebagai “Hari Kemenangan” atas Nazi Jerman.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu