Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Israel Terima Bom Berat dari AS di Tengah Gencatan Senjata Gaza

    Israel Terima Bom Berat dari AS di Tengah Gencatan Senjata Gaza

    Tel Aviv –

    Kementerian Pertahanan Israel mengatakan bom ‘berat’ buatan Amerika Serikat (AS) telah tiba di Israel. Bom itu tiba saat kunjungan Menlu AS Marco Rubio ke Israel serta saat gencatan senjata Gaza berlangsung.

    “Pengiriman bom udara berat yang baru-baru ini dirilis oleh pemerintah AS diterima dan dibongkar semalam di Israel,” kata Kemhan Israel dalam sebuah pernyataan seperti dilansir AFP, Minggu (16/2/2025).

    Bom berat itu mengacu pada MK-84 yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Israel menganggapnya sebagai aset penting.

    “Pengiriman amunisi yang tiba di Israel, yang dirilis oleh pemerintahan Trump, merupakan aset penting bagi angkatan udara dan IDF (militer) dan menjadi bukti lebih lanjut tentang aliansi yang kuat antara Israel dan Amerika Serikat,” kata Menteri Pertahanan Israel Katz dalam pernyataan tersebut.

    Pemerintahan Trump menyetujui penjualan lebih dari USD 7,4 miliar dalam bentuk bom, rudal, dan peralatan terkait ke Israel. Penjualan tersebut disebut meningkatkan kemampuan Israel untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan, memperkuat pertahanan dalam negerinya, dan berfungsi sebagai pencegah terhadap ancaman regional.

    Israel melancarkan serangan yang sangat merusak terhadap Hamas di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan itu diklaim sebagai tanggapan atas serangan oleh Hamas yang menewaskan 1.200 orang di wilayah Israel.

    Perang telah menghancurkan sebagian besar Gaza, yang mengakibatkan pengungsian sebagian besar dari 2,4 juta penduduknya. Serangan Israel juga telah menewaskan lebih dari 48 ribu warga Palestina di Gaza dan melukai ratusan ribu lainnya.

    Gencatan senjata telah berlaku sejak 19 Januari 2025. Gencatan senjata itu mengatur pembebasan sandera yang ditawan oleh Hamas.

    Menanggapi kekhawatiran atas kematian warga sipil, pemerintahan mantan presiden AS Joe Biden telah memblokir pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Israel, tetapi Trump dilaporkan menyetujuinya setelah menjabat.

    Sementara itu, Menlu AS Rubio memulai perjalanan resminya ke Israel pada hari Minggu, dan diperkirakan akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya pada siang hari. Dia diperkirakan akan membahas gencatan senjata Gaza dan rencana Trump yang akan memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut dan merelokasi mereka ke Mesir dan Yordania. Usulan Trump itu telah memicu kemarahan global.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kejepit Kerumunan Peziarah di New Delhi, 18 Tewas – Halaman all

    Kejepit Kerumunan Peziarah di New Delhi, 18 Tewas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setidaknya 18 orang, termasuk 10 wanita dan 3 anak-anak, tewas dalam insiden tragis yang terjadi di Stasiun Kereta Api New Delhi pada Sabtu malam, 15 Februari 2025.

    Insiden ini terjadi saat ribuan peziarah Hindu berusaha naik kereta untuk menghadiri festival keagamaan tahunan, Mahakumbh Mela.

    Kronologi Kejadian

    Kerumunan besar terjadi di dua peron stasiun sekitar pukul 8 malam waktu setempat (14:30 GMT).

    Para peziarah sedang menunggu kereta menuju kota Prayagraj, yang berjarak 624 kilometer dari New Delhi, tempat festival keagamaan terbesar dalam kalender Hindu tersebut diadakan.

    Kepala Menteri Delhi, Atishi, awalnya melaporkan bahwa 15 orang tewas, namun Press Trust of India kemudian memperbarui jumlah korban menjadi 18 orang.

    Upaya Penanganan

    Menteri Perkeretaapian India, Ashwini Vaishnaw, mengungkapkan bahwa empat kereta tambahan telah dikerahkan untuk mengatasi lonjakan penumpang yang tiba-tiba.

    Sebuah penyelidikan juga telah diperintahkan untuk mencari tahu penyebab kerumunan yang mematikan ini.

    Menurut saksi mata, kerumunan sangat padat di peron. “Orang-orang berlarian melintasi peron dan situasi menjadi kacau, menyebabkan orang-orang saling terjatuh,” ungkap seorang pria yang menyaksikan kejadian tersebut.

    Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan bagaimana orang-orang berusaha masuk ke dalam gerbong kereta yang sudah sangat penuh.

    Media lokal, Times of India, melaporkan bahwa lonjakan massa ini dipicu oleh keterlambatan dua kereta, yang menyebabkan semakin banyak orang menunggu di peron.

    Konteks Festival Mahakumbh Mela

    Festival Mahakumbh Mela adalah acara keagamaan yang sangat penting bagi umat Hindu.

    Sejak dimulai pada Januari, sekitar 500 juta orang telah mengunjungi festival ini.

    Namun, kerumunan besar pada acara seperti ini sering kali berisiko menyebabkan kecelakaan.

    Bulan lalu, setidaknya 30 orang tewas dalam desakan di Mahakumbh Mela, dan pada 2013, lebih dari 36 orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan saat festival yang sama diadakan di Prayagraj.

    Pada 1954, lebih dari 400 orang tewas akibat terinjak-injak atau tenggelam dalam kerumunan festival.

    Kejadian terbaru ini kembali menyoroti pentingnya keselamatan dalam mengelola kerumunan besar, terutama pada acara-acara besar keagamaan seperti Mahakumbh Mela.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Dua Tewas, Tiga Terluka Akibat Serangan Israel di Lebanon – Halaman all

    Dua Tewas, Tiga Terluka Akibat Serangan Israel di Lebanon – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Sabtu malam, 15 Februari 2025, serangan pesawat nirawak Israel di Lebanon selatan menewaskan dua orang dan melukai tiga lainnya.

    Insiden ini terjadi di jalan JarjouLouaizeh, wilayah Iqlim al-Tuffah.

    Detil Serangan

    Menurut laporan koresponden Al Mayadeen, kendaraan yang menjadi sasaran serangan tersebut terbakar setelah dihantam rudal berpemandu.

    Sementara itu, pesawat tak berawak Israel juga terpantau terbang di atas Jabal al-Rihane, seperti dilaporkan oleh Jezzine National News Agency.

    Pembongkaran Rumah oleh Pasukan Israel

    Seiring dengan serangan udara, pasukan Israel melaksanakan operasi pembongkaran besar-besaran di beberapa lokasi, termasuk di kota Yaroun di distrik Bint Jbeil.

    Pembongkaran juga terjadi di daerah hutan Labouneh serta di Kfar Kila.

    Dalam waktu kurang dari satu jam setelah serangan di Iqlim al-Tuffah, pasukan Israel kembali melakukan pembongkaran yang menargetkan rumah-rumah tambahan di Yaroun.

    Sebelumnya pada hari yang sama, serangan pesawat tak berawak Israel juga menargetkan lingkungan Aqaba di pinggiran Ainata Bint Jbeil, namun tidak ada korban yang dilaporkan.

    Pelanggaran Gencatan Senjata

    Serangan-serangan ini dianggap sebagai pelanggaran berkelanjutan terhadap perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

    Perjanjian yang mulai berlaku pada 27 November 2024 mengharuskan penghentian semua permusuhan setelah 60 hari.

    Israel seharusnya menarik pasukannya paling lambat pada 26 Januari 2025, dengan perpanjangan hingga 18 Februari 2025.

    Namun, Israel tetap mempertahankan posisinya di Lebanon selatan dan melanjutkan serangan terhadap kota-kota di wilayah tersebut, yang melanggar kesepakatan gencatan senjata serta Resolusi PBB 1701.

    Israel mengeklaim mendapat persetujuan dari pemerintah AS untuk mempertahankan lima pos di Lebanon selatan dan menolak rencana Prancis yang mengusulkan percepatan penarikan pasukannya.

    Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, menegaskan penolakan Lebanon terhadap kehadiran Israel di lima lokasi tersebut dan menolak perpanjangan batas waktu penarikan pasukan.

    Serangan dan pembongkaran yang dilakukan oleh Israel di Lebanon selatan semakin menambah ketegangan di kawasan yang sudah bergejolak ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • ICRC: 50.000 Orang Hilang dalam Konflik Ukraina-Rusia – Halaman all

    ICRC: 50.000 Orang Hilang dalam Konflik Ukraina-Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 menyebabkan hilangnya banyak orang.

    Komite Palang Merah Internasional (ICRC) melaporkan bahwa hampir 50.000 orang hilang akibat konflik ini.

    Laporan tersebut disampaikan oleh Dusan Vujasanin, kepala Biro Badan Penelusuran Pusat ICRC.

    Vujasanin menyatakan bahwa jumlah orang hilang ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu, di mana sebelumnya ICRC mencatat sekitar 23.000 orang hilang pada tahun 2024. “Sejak Februari 2024, jumlah orang hilang yang belum terungkap meningkat lebih dari dua kali lipat mencapai hampir 50.000,” ujar Vujasanin yang dilansir oleh AFP pada Jumat, 14 Februari 2025.

    Profil Orang Hilang

    Sebagian besar orang yang hilang adalah personel militer, terdiri dari prajurit pria dan wanita dari Rusia maupun Ukraina.

    ICRC berusaha untuk mencari tahu kondisi orang-orang ini dan menginformasikan keluarga mereka. “Kami mencoba mencari apakah orang-orang yang hilang tersebut ditahan, dibunuh, atau hilang kontak setelah melarikan diri,” tambah Vujasanin.

    ICRC juga menerima laporan tentang sekitar 16.000 orang yang ditahan sebagai tawanan perang dan warga sipil oleh kedua belah pihak.

    Namun, Vujasanin menekankan bahwa angka tersebut tidak mencerminkan semua tawanan yang masih ditahan, karena beberapa sudah dibebaskan.

    Upaya Perdamaian dan Pertemuan Eropa
    Pertemuan Pemimpin Eropa

    Dalam perkembangan lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengusulkan pertemuan darurat antara para pemimpin Eropa pada Sabtu, 15 Februari 2025.

    Pertemuan ini direncanakan berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, untuk membahas berbagai isu penting terkait konflik Ukraina, termasuk upaya Amerika Serikat untuk mengecualikan para pemimpin Eropa dari perundingan perdamaian.

    “Pertemuan ini diharapkan dapat membahas posisi yang harus diambil oleh Eropa terkait keanggotaan Ukraina di NATO di masa depan,” ungkap sumber dari The Guardian.

    Tanggapan dari Pemimpin Eropa

    Presiden Finlandia Alexander Stubb menekankan pentingnya tindakan nyata dari Eropa. “Tidak mungkin kita bisa berdiskusi atau bernegosiasi tentang masa depan Ukraina atau struktur keamanan Eropa tanpa melibatkan pihak Eropa,” kata Stubb kepada wartawan di Munich.

    Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai jika kedaulatan Ukraina terjamin. “Solusi apapun yang mengarah pada pemisahan keamanan Eropa dan Amerika tidak akan kami terima,” tegas Scholz.

    Perang ini telah menyebabkan peningkatan eksponensial dalam jumlah orang yang hilang, yang kini mencapai antara 1.000 hingga 5.000 kasus per bulan.

    Upaya pencarian dan penyelamatan ini menjadi sangat penting di tengah situasi yang semakin kritis.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kejepit Kerumunan Peziarah di New Delhi, 18 Tewas – Halaman all

    3 Anak dan 10 Wanita Tewas Kejepit Kerumunan Peziarah yang Padati Peron Stasiun Kereta Api New Delhi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setidaknya 18 orang, termasuk 10 wanita dan 3 anak-anak, tewas dalam sebuah kerumunan besar di Stasiun Kereta Api New Delhi, India, pada Sabtu (15/2/2025) malam.

    Insiden terjadi saat ribuan peziarah Hindu berusaha naik kereta untuk menghadiri festival keagamaan tahunan Mahakumbh Mela, Al Jazeera melaporkan.

    Kerumunan besar ini, terjadi di dua peron di stasiun sekitar pukul 8 malam waktu setempat (14:30 GMT).

    Para peziarah tersebut, sedang menunggu kereta yang akan membawa mereka menuju kota Prayagraj, tempat festival keagamaan terbesar dalam kalender agama Hindu itu diadakan.

    Festival Mahakumbh Mela menarik jutaan orang setiap tahunnya.

    Lokasinya berjarak sekitar 624 kilometer dari ibu kota India, New Delhi, titik pemberangkatan bagi sebagian besar peserta.

    Kepala Menteri Delhi, Atishi, melaporkan awalnya bahwa 15 orang tewas dalam kerumunan tersebut.

    Press Trust of India kemudian memperbarui jumlah korban tewas menjadi 18 orang.

    Menteri Perkeretaapian India, Ashwini Vaishnaw, menyatakan bahwa empat kereta tambahan telah dikerahkan untuk mengangkut lonjakan penumpang yang terjadi secara tiba-tiba di stasiun tersebut.

    Sebuah penyelidikan juga telah diperintahkan untuk mencari tahu apa yang salah.

    Menurut saksi mata, kerumunan sangat padat di peron.

    “Orang-orang berlarian melintasi peron, dan situasi menjadi kacau, menyebabkan orang-orang saling terjatuh,” kata seorang pria yang menyaksikan kejadian tersebut.

    Rekaman video yang dibagikan di media sosial menunjukkan bagaimana orang-orang mencoba masuk ke dalam gerbong kereta yang sudah sangat penuh.

    Media lokal, Times of India, melaporkan bahwa lonjakan massa ini dipicu oleh keterlambatan dua kereta.

    Hal ini menyebabkan semakin banyak orang menunggu di peron.

    Ketika kereta yang baru tiba, orang-orang bergegas menaikinya, menyebabkan kerumunan semakin tidak terkendali.

    Beberapa penumpang dilaporkan pingsan, dan rumor tentang adanya penyerbuan menyebabkan kepanikan lebih lanjut.

    Festival Mahakumbh Mela adalah acara keagamaan yang sangat penting bagi umat Hindu.

    Sejak dimulai pada Januari, sekitar 500 juta orang telah mengunjungi festival ini.

    Kerumunan besar yang terjadi pada acara seperti ini sering kali berisiko menyebabkan kecelakaan.

    Bulan lalu, setidaknya 30 orang tewas dalam sebuah desakan di Mahakumbh Mela, saat jutaan umat Hindu berkumpul untuk mandi di air sungai suci.

    Selain itu, pada 2013, lebih dari 36 orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan saat festival yang sama diadakan di Prayagraj.

    Pada 1954, lebih dari 400 orang tewas karena terinjak-injak atau tenggelam dalam kerumunan festival.

    Sistem kereta api India, yang merupakan jaringan kereta api terbesar keempat di dunia, juga telah mengalami beberapa kecelakaan serius dalam dua tahun terakhir.

    Salah satunya adalah tabrakan kereta pada 2023 yang menewaskan sedikitnya 288 orang.

    Situasi ini kembali menyoroti pentingnya keselamatan dalam mengelola kerumunan besar, terutama pada acara-acara besar keagamaan seperti Mahakumbh Mela.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Pengunduran Diri Massal Jaksa AS Terkait Korupsi Wali Kota New York – Halaman all

    Pengunduran Diri Massal Jaksa AS Terkait Korupsi Wali Kota New York – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Enam jaksa di Amerika Serikat, yang bekerja di New York dan Washington D.C., mengundurkan diri secara bersamaan sebagai bentuk penolakan terhadap perintah Presiden Donald Trump untuk menghentikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota New York, Eric Adams.

    Latar Belakang Pengunduran Diri

    Pengunduran diri ini dipicu oleh permintaan dari Kementerian Kehakiman AS yang meminta pencabutan dakwaan terhadap Adams, yang merupakan anggota Partai Demokrat.

    Adams menjadi Wali Kota New York pertama yang didakwa secara pidana, menghadapi tuduhan penipuan dan penyuapan.

    Dalam surat pengunduran dirinya, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Danielle Sassoon, mengungkapkan bahwa pengacara Adams telah menyiratkan adanya quid pro quo terkait kasus ini.

    “Proses yang terburu-buru dan dangkal dalam mengambil keputusan ini tampaknya dilakukan bekerja sama dengan tim hukum Adams dan tanpa masukan langsung dari saya,” ujar Sassoon, seperti dikutip dari CNN.

    Tindakan Kementerian Kehakiman

    Pengunduran diri para jaksa ini terjadi setelah Wakil Jaksa Agung sementara, Emil Bove, mengeluarkan perintah untuk mencabut kasus Adams.

    Dalam memo dua halaman yang dirilis, Bove berargumen bahwa proses hukum yang sedang berjalan menghambat Adams dalam menangani isu imigrasi ilegal dan kejahatan dengan kekerasan.

    Bove, yang sebelumnya merupakan pengacara pribadi Trump, menginisiasi pertemuan dengan pengacara Adams dan jaksa terkait untuk membahas pencabutan kasus tersebut.

    Reaksi Terhadap Keputusan

    Keputusan Departemen Kehakiman untuk menghentikan kasus ini menuai reaksi beragam.

    Pengacara Adams, Alex Spiro, menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah dan berharap kasus ini dapat segera dilupakan. “Meskipun banyak klaim sensasional, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia pernah melanggar hukum,” tegas Spiro.

    Sementara itu, Sassoon mengkhawatirkan bahwa pencabutan kasus ini justru akan memperkuat kekhawatiran publik terhadap politisasi Kementerian Kehakiman.

     

    Kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota New York ini menjadi sorotan publik dan berpotensi mempengaruhi pencalonan Adams dalam pemilihan Wali Kota mendatang.

    Pengunduran diri massal para jaksa mencerminkan ketidakpuasan terhadap intervensi politik dalam proses hukum di AS, yang berpotensi merusak independensi lembaga penegak hukum.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pemecatan Massal Pegawai AS: Upaya Trump Hemat 50 Juta Dolar – Halaman all

    Pemecatan Massal Pegawai AS: Upaya Trump Hemat 50 Juta Dolar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Donald Trump mengumumkan pemecatan ribuan pegawai pemerintah AS pada Kamis, 13 Februari 2025, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara.

    Pemecatan ini melibatkan pegawai dari berbagai lembaga pemerintahan dan diperkirakan dapat menghemat biaya hingga USD 50 juta.

    Rincian Pemecatan

    Berdasarkan laporan Reuters, surat pemutusan hubungan kerja (PHK) telah dikirimkan dalam 48 jam terakhir kepada pegawai yang sebagian besar baru direkrut dan masih dalam masa percobaan.

    Pegawai yang terpengaruh bekerja di lembaga seperti Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, dan Administrasi Bisnis Kecil.

    Data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 280.000 pekerja sipil pemerintah memiliki masa kerja kurang dari dua tahun, yang membuat mereka lebih mudah diberhentikan.

    Contohnya, Departemen Urusan Veteran melaporkan pemecatan lebih dari 1.000 karyawan yang masih dalam masa percobaan.

    Dampak Keuangan

    Pemecatan ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada anggaran.

    Departemen Urusan Veteran mengeklaim bahwa tindakan ini dapat menghemat lebih dari USD 98 juta (sekitar Rp 15 triliun) per tahun.

    Sementara itu, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen diperkirakan akan mengalami pemecatan lebih banyak dari yang sebelumnya diperkirakan.

    Upaya Efisiensi Anggaran

    Sebagai bagian dari inisiatif efisiensi anggaran, Trump juga menandatangani perintah eksekutif pada Januari lalu untuk membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dan menunjuk Elon Musk sebagai pemimpin lembaga tersebut.

    Musk bertugas melakukan perampingan besar-besaran terhadap 23 juta pegawai sipil federal.

    Namun, keputusan ini menghadapi tantangan hukum.

    Sebanyak 14 negara bagian menggugat secara federal, menuduh Trump menunjuk Musk tanpa otorisasi dari Kongres.

    Paul Light, pakar layanan publik di New York University, menyatakan bahwa pemecatan massal ini dapat merusak kapasitas pemerintah federal dalam menjalankan fungsinya.

    Anggaran Pemerintah AS

    Menurut penyelidikan Kongres, pemerintah AS menghabiskan sekitar USD 271 miliar (sekitar Rp 459 triliun) setiap tahunnya untuk membayar gaji pegawai federal sipil.

    Sekitar 60 persen dari total anggaran tersebut digunakan untuk membayar pegawai di Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Urusan Veteran.

    Pada 15 Februari 2025, lebih dari 400 pegawai di Departemen Keamanan Dalam Negeri juga diberhentikan, termasuk dari Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA) dan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.

    Pemecatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi pegawai yang dianggap tidak penting dalam misi dan berstatus masa percobaan.

    Pemecatan massal ini merupakan bagian dari reformasi yang diluncurkan Trump untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan federal.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Hari ke-1089 Perang Rusia-Ukraina: AS dan Rusia Berunding – Halaman all

    Hari ke-1089 Perang Rusia-Ukraina: AS dan Rusia Berunding – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1089, mendekati peringatan tiga tahun konflik yang dimulai pada 24 Februari 2022.

    Pada minggu depan, pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia dijadwalkan mengadakan perundingan di Arab Saudi, namun Ukraina tidak diundang untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut.

    Pertemuan AS dan Rusia

    Menurut laporan The Guardian, delegasi AS yang akan hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio, penasihat keamanan nasional Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff.

    Mereka diperkirakan akan membahas upaya untuk mengakhiri perang di Ukraina, seperti yang dilaporkan oleh Reuters dan AFP.

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan ketidakpuasan atas ketidakhadiran Ukraina dalam pembicaraan ini. “Ukraina tidak akan terlibat dengan Rusia sebelum berkonsultasi dengan mitra strategis,” tegas Zelensky.

    Pembicaraan Telepon Antara Menlu AS dan Rusia

    Sebelumnya, pada Sabtu, 15 Februari 2025, Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, melakukan pembicaraan melalui telepon.

    Kementerian Luar Negeri Rusia mengungkapkan bahwa kedua pihak sepakat untuk melakukan kontak rutin guna mempersiapkan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump.

    Seruan Zelensky untuk Dukungan Militer

    Dalam konferensi di Munich, Zelensky menyerukan pembentukan tentara Eropa, mengatakan, “Tentara kami saja tidak cukup, kami butuh dukungan Anda.” Seruan ini menunjukkan pentingnya dukungan internasional bagi Ukraina di tengah situasi yang semakin rumit.

    Isu Mineral Tanah Langka

    Di sisi lain, pemerintahan Trump dilaporkan mengusulkan agar Ukraina memberikan 50 persen dari cadangan mineral tanah langka yang dimilikinya sebagai imbalan untuk bantuan AS.

    Zelensky menilai perjanjian tersebut tidak memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina dan tidak melindungi kepentingan nasional.

    Ukraina memiliki cadangan mineral penting, termasuk titanium, litium, dan uranium, yang dapat berkontribusi pada industri pertahanan dan energi hijau.

    Serangan Drone di Grayvoron

    Sementara itu, di wilayah Belgorod, Rusia, sebuah drone dilaporkan menjatuhkan peledak di kota Grayvoron.

    Gubernur Vyacheslav Gladkov menyatakan tidak ada korban dalam insiden tersebut, meskipun kerusakan terjadi pada beberapa bangunan akibat ledakan.

    Dengan situasi yang terus berkembang, ketegangan antara Rusia dan Ukraina tetap tinggi, dan perundingan di Arab Saudi menjadi salah satu titik fokus dalam upaya mencari solusi untuk konflik yang berkepanjangan ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Mengapa Zelensky Tolak Kesepakatan Mineral dengan AS? Simak Faktanya! – Halaman all

    Mengapa Zelensky Tolak Kesepakatan Mineral dengan AS? Simak Faktanya! – Halaman all

    KIEV, Ukraina – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak untuk menandatangani kesepakatan yang memberikan akses kepada Amerika Serikat (AS) terhadap mineral tanah langka di Ukraina.

    Penolakan ini terjadi di tengah desakan dari Presiden AS Donald Trump untuk mendapatkan kompensasi melalui sumber daya alam Ukraina.

    Latar Belakang Penolakan

    Zelensky menolak permintaan Trump yang terungkap awal bulan ini, di mana Trump meminta Ukraina untuk membayar bantuan yang diberikan AS dengan hak atas sumber daya alam mereka.

    Menurut laporan dari Josh Rogin, reporter Washington Post, delegasi Kongres AS telah memberikan dokumen kepada Zelensky yang ingin ditandatangani, memberikan hak AS atas 50 persen cadangan mineral Ukraina di masa depan.

    Namun, Zelensky menolak untuk menandatanganinya dengan alasan bahwa ia belum sempat membaca dokumen tersebut dan merasa proposal itu sepihak.

    Potensi Sumber Daya Alam Ukraina

    Ukraina memiliki potensi besar sebagai pemasok utama bahan baku penting di dunia.

    Negara ini menyimpan cadangan titanium dan litium terbesar di Eropa, serta deposit besar berilium, mangan, galium, uranium, zirkonium, grafit, apatit, fluorit, dan nikel.

    Banyak dari mineral ini sangat penting untuk industri pertahanan, teknologi tinggi, dan energi hijau.

    Alasan Penolakan

    Zelensky mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut tidak memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina. “Perjanjian ini harus ditulis secara hukum dengan benar dan harus terkait dengan jaminan keamanan. Namun, saya belum melihat kaitannya dalam dokumen tersebut,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa sumber daya alam Ukraina bukan milik presiden, tetapi milik rakyat Ukraina.

    Zelensky mengundang perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa untuk berpartisipasi dalam operasi pertambangan di Ukraina, dengan hak eksklusif bagi mereka yang memberikan dukungan signifikan kepada negara tersebut. “Ini adalah keputusan yang sangat serius dan saya tidak akan menandatangani sekadar kertas,” tegas Zelensky.

     

    Penolakan Zelensky terhadap kesepakatan mineral dengan AS mencerminkan kekhawatiran mendalam mengenai keamanan Ukraina dan perlindungan terhadap sumber daya alamnya.

    Dalam konteks ketegangan yang terus berlanjut dengan Rusia, keputusan ini menunjukkan komitmen Ukraina untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pengalaman Menyedihkan Para Sandera Palestina yang Dibebaskan Israel – Halaman all

    Pengalaman Menyedihkan Para Sandera Palestina yang Dibebaskan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel baru-baru ini membebaskan 369 warga Palestina pada Sabtu, 15 Februari 2025, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

    Namun, dari jumlah tersebut, empat di antaranya dilaporkan berada dalam kondisi kritis.

    Kondisi Para Sandera

    Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan bahwa para sandera yang dibebaskan saat ini dirawat di rumah sakit di Ramallah, Tepi Barat.

    Meskipun sebagian besar tawanan Israel umumnya dalam kondisi baik, banyak dari mereka menunjukkan tanda-tanda fisik yang memprihatinkan.

    Banyak yang kehilangan berat badan secara drastis dan mengalami kesulitan berjalan akibat penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan.

    Menurut laporan Kantor Media Tahanan Palestina, kondisi yang dialami oleh para tahanan menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

    Beberapa mantan tahanan menceritakan kengerian yang mereka alami di penjara Israel, di mana sebagian besar dari mereka dipenjara tanpa tuduhan.

    Pengalaman Menyedihkan

    Amir Abu Radah, salah satu warga Palestina yang dibebaskan, mengungkapkan pengalamannya selama 18 bulan di penjara gurun Nafha.

    Ia menyatakan bahwa selama di sana, pihak berwenang memutus aliran air dan listrik, sehingga membuat kondisi penjara semakin sulit. “Kami tidak memiliki sarana komunikasi apa pun dan terisolasi dari dunia luar,” ungkapnya.

    Hazem Rajab, warga Palestina lainnya yang dibebaskan, juga berbagi pengalaman buruknya.

    Ia menceritakan bahwa sejak awal penangkapannya pada Desember 2023, ia dan tahanan lainnya dipukuli secara brutal. “Orang Israel mengatakan kepada kami, ‘Selamat datang di neraka’. Itu benar-benar neraka,” kenangnya.

    Laporan dari Nour Odeh dari Al Jazeera menyebutkan bahwa warga Palestina yang dibebaskan berada dalam kondisi sangat buruk dan menderita kekurangan gizi akibat menahan lapar selama 15 bulan terakhir.

    Mereka hanya diizinkan mandi setiap 10 hari, yang semakin memperburuk kondisi kesehatan mereka.

    Penahanan Tanpa Bukti

    Salah satu mantan tahanan, Mohammed el-Halabi, yang merupakan mantan kepala World Vision di Gaza, dipenjara selama hampir sembilan tahun sebelum dibebaskan pada 15 Februari 2025.

    Ia mengungkapkan bahwa ia dihukum tanpa bukti yang jelas dan menjadi sasaran penyiksaan fisik serta psikologis yang semakin parah sejak dimulainya perang di Gaza.

    Berat badannya turun drastis dari 95 kilogram menjadi hanya 45 kilogram.

    Gencatan Senjata dan Pertukaran Sandera

    Dikutip dari CNN, pada awal minggu ini, Hamas sempat menunda pembebasan sandera setelah menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata.

    Namun, setelah berdiskusi dengan mediator dari Mesir dan Qatar, Hamas akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proses pembebasan sandera.

    Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengucapkan terima kasih atas pernyataan mantan Presiden AS Donald Trump yang mendukung pembebasan sandera.

    Pernyataan tersebut dianggap membantu mendorong Hamas untuk melanjutkan proses pembebasan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).