Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • IDF Akui Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Pengumuman Nama Bibas dalam Daftar Sandera Hamas – Halaman all

    IDF Akui Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Pengumuman Nama Bibas dalam Daftar Sandera Hamas – Halaman all

    IDF Akui Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Pengumuman Nama Bibas dalam Daftar Sandera Hamas

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) mengaku bertanggung jawab atas pengumuman Rabu (19/2/2025) malam seputar penyerahan empat jenazah sandera Israel oleh Hamas.

    Dalam pengumumannya, IDF menyatakan kalau Shiri Bibas dan kedua putranya, Ariel dan Kfir, ada dalam daftar sandera Hamas yang dibunuh yang diserahkan ke Israel, Kamis (20/2/2025) hari ini.

    “IDF bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan keluarga para sandera. IDF menyelidiki masalah tersebut dan berbicara dengan keluarga. Kami menyesalkan kesalahan yang dilakukan dengan itikad baik terhadap keluarga, serta tekanan emosional yang ditimbulkan,” kata IDF dalam sebuah pernyataan.

    Nama keempat sandera yang dibunuh yang akan diserahkan oleh Hamas pada Kamis ini pertama kali dikeluarkan oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut dan dikonfirmasi wartawan ke pejabat tinggi Israel.

    Keluarga Bibas mengatakan mereka tidak menyetujui nama-nama tersebut dipublikasikan.

    Semestinya, terlepas dari pengumuman Hamas soal daftar jenazah sandera, keluarga meminta pihak berwenang Israel untuk melakukan validasi atas identitas jenazah melalui pemeriksaan forensik.

    Adapun Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyalahkan IDF atas kesalahan tersebut.

    IDF dinilai mengabaikan hak validitas atau kebenaran dari identitas para jenazah tersebut terhadap keluarga sandera.

    IDF juga dianggap mengabaikan hak privasi dalam situasi duka yang dialami keluarga para sandera Israel yang diserahkan oleh Hamas.

    PENYERAHAN JENAZAH – Tangkap layar RNTV, yang menunjukkan pemandangan dari udara saat prosesi penyerahan empat jenazah sandera Israel oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, Kamis (20/2/2025). Hamas mengklaim, terbunuhnya sandera Israel yang mereka tahan di Gaza karena pengeboman pasukan Israel (IDF). (RNTV/TangkapLayar)

    Netanyahu Batal Hadiri Upacara Penerimaan 4 Jenazah

    Adapun Benjamin Netanyahu yang sebelumnya dijadwalkan menghadiri prosesi penerimaan jenazah para sandera Israel, tidak tampak dalam upcara tersebut.

    Netanyahu dikabarkan, batal mengikuti upacara penerimaan empat jenazah sandera Israel yang diserahkan oleh Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) melalui Palang Merah Internasional (ICRC) hari ini, Kamis (19/2/2025) pada menit terakhir pelaksanaan prosesi.

    Penyerahan jenazah sandera Israel adalah bagian dari pertukaran tahanan gelombang ke-7 dalam perjanjian gencatan senjata tahap pertama yang dimulai sejak 19 Januari 2025.

    Channel12 Israel awalnya melaporkan bahwa Netanyahu dikabarkan akan hadir dalam upacara penerimaan empat jenazah sandera. 

    Bahkan, pejabat Israel yang bertugas di lapangan telah menerima perintah untuk mempersiapkan partisipasi Netanyahu dalam upacara penerimaan tersebut.

    “Namun pada menit terakhir, diputuskan bahwa dia (Netanyahu) tidak akan hadir,” menurut laporan Channel12 Israel, Kamis.

    Channel12 Israel mengatakan keputusan Netanyahu untuk membatalkan partisipasinya dalam acara tersebut karena keluarga sandera Israel memprotes penerimaan nama sandera sebelum memverifikasi identitas mereka.

    “Keluarga sandera menyerang Kantor Perdana Menteri Israel, yang menerbitkan nama-nama tersebut sebelum lembaga forensik mengidentifikasi mereka,” lanjutnya.

    Menurut Anadolu Agency, belum ada komentar langsung dari Kantor Perdana Menteri Israel mengenai isi laporan Channel12 Israel.

    Sekitar 10 bulan lalu, Channel12 Israel juga melaporkan bahwa warga Israel di pemukiman Nir Oz meminta Perdana Menteri Netanyahu untuk datang ke pemukiman mereka, tetapi sejauh ini, setelah 505 hari perang, dia belum melakukannya.

    Empat jenazah sandera Israel yang diserahkan oleh Hamas hari ini adalah Kfir Bibas (9 bulan), Ariel Bibas (4), ibu mereka bernama Shiri Bibas (32) dan satu sandera lain bernama Oded Lifshitz (83), usia tersebut dilaporkan saat mereka ditahan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Kfir Bibas, Ariel Bibas, dan Shiri Bibas ditahan Hamas dari Kibbutz Nir Oz yang berbatasan dengan Jalur Gaza ketika Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Sementara itu, ayah mereka, Yarden Bibas telah dibebaskan oleh Hamas dalam pertukaran tahanan gelombang ke-4 pada 1 Februari 2025.

    Sebagai penghormatan kepada mereka, penduduk Kibbutz Nir Oz berpartisipasi dalam upacara penerimaan jenazah tersebut.

    Sebelumnya pada November 2023, Hamas mengatakan mereka tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza.

     

    (oln/ToI/tribunnews/*)
     
     
     
     

  • Terjadi Lagi Tabrakan Maut Sesama Pesawat di AS

    Terjadi Lagi Tabrakan Maut Sesama Pesawat di AS

    Jakarta –

    Tabrakan maut antar pesawat kembali terjadi di Amerika Serikat (AS). Kali ini, kecelakaan ini menewaskan dua orang.

    Adapun kecelakaan terbaru ini melibatkan dua pesawat pribadi. Mereka saling bertabrakan saat tengah mengudara di bandara Arizona.

    “Setidaknya dua orang tewas setelah dua pesawat kecil bertabrakan di udara di bandara Arizona pada hari Rabu,” kata otoritas keamanan Amerika dilansir CNN, Kamis (20/2/2025).

    Pesawat yang terlibat insiden itu ialah Cessna 172S dan Lancair 360 MK II. Pesawat tersebut bertabrakan pada Rabu (19/2) pagi waktu setempat.

    “Cessna 172S dan Lancair 360 MK II bertabrakan pada pukul 08:28 di dekat Bandara Regional Marana, barat laut Tucson,” bunyi keterangan dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional.

    Pesawat bermesin tunggal sayap tetap tersebut tabrakan saat melawan arah angin di landasan pacu 12, salah satu dari dua landasan pacu di bandara. Cessna mendarat dengan lancar dan Lancair menghantam medan di dekat landasan pacu lainnya.

    Administrasi Penerbangan Federal menyebut bandara itu sebagai “lapangan tak terkendali” yang tidak memiliki menara pengatur lalu lintas udara yang beroperasi. Pilot sering kali menggunakan Frekuensi Peringatan Lalu Lintas Umum untuk mengumumkan posisi mereka kepada pilot lain yang berada di sekitar bandara. Pilot yang beroperasi di medan yang tidak terkendali masih diharuskan mematuhi semua peraturan penerbangan federal.

    Penyelidik NTSB langsung menuju lokasi kejadian dan memeriksa pesawat. Departemen Kepolisian Marana berada di bandara dan mengkonfirmasi setidaknya dua kematian akibat insiden tersebut.

    Bagaimana insiden sebelumnnya? Baca halaman selanjutnya.

    Insiden Sebelumnya

    Tabrakan pesawat di AS (Foto: AP/Ross D. Franklin)

    Insiden tersebut menyusul serangkaian insiden penerbangan baru-baru ini yang dimulai dengan tabrakan udara pada tanggal 29 Januari di Bandara Nasional Ronald Reagan Washington yang menewaskan 67 orang ketika sebuah helikopter militer dan jet regional American Airlines bertabrakan.

    Bencana itu segera diikuti oleh jatuhnya sebuah pesawat medis ke kawasan ramai di Philadelphia, menewaskan tujuh orang dan melukai 19 orang.

    Kemudian sebuah pesawat kecil dengan 10 orang di dalamnya, jatuh saat terbang di antara dua pemukiman terpencil di Alaska. Tidak ada yang selamat.

    Tabrakan Pesawat Sebelumnya

    Foto: Tabrakan pesawat di AS (AP/Ross D. Franklin)

    Setelah itu, ada lagi insiden tabrakan pesawat jet pribadi. Satu orang tewas dalam insiden ini.

    Satu orang terjebak di dalam salah satu pesawat di Bandara Scottsdale di Arizona, sementara tiga orang lainnya dibawa ke rumah sakit.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (11/2/2025), gambar-gambar dari tempat kejadian menunjukkan sebuah jet tampaknya telah menabrak bagian belakang pesawat yang lebih besar.

    “Sebuah Learjet 35A keluar dari landasan pacu setelah mendarat dan menabrak jet bisnis Gulfstream 200 di landasan di Bandara Kota Scottsdale di Arizona,” kata juru bicara Otoritas Penerbangan Federal (FAA).

    “Kami tidak tahu berapa banyak orang yang ada di dalam pesawat. FAA untuk sementara menghentikan penerbangan ke bandara tersebut,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Pesawat Jatuh dan Tabrak Bus di Jalan Raya Sao Paulo Brasil

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Di Forum Parlemen se-Asia, Puan Maharani Tekankan Dunia yang Setara bagi Semua Negara

    Di Forum Parlemen se-Asia, Puan Maharani Tekankan Dunia yang Setara bagi Semua Negara


    PIKIRAN RAKYAT     – Ketua DPR Puan Maharani berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 forum parlemen negara-negara di Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) yang digelar di Baku, Azerbaijan. Ia pun menyinggung soal isu kesetaraan semua negara hingga pentingnya tercipta perdamaian global, termasuk bagi Palestina.

    KTT APA atau APA Pleanary Meeting ke-15 digelar di Gedung Milli Majlis (Majelis Nasional) Azerbaijan di Baku. Puan bersama ketua parlemen negara-negara Asia lain menggunakan shuttle bus dari tempat penginapan menuju lokasi acara untuk menghadiri upacara pembukaan pada Rabu (19/2/2025) pagi waktu setempat.

    Inagurasi pembukaan APA Pleanary Meeting ke-15 dilangsungkan di Ruang Paripurna Milli Majlis Azerbaijan dipimpin oleh Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova sebagai tuan rumah sekaligus Presiden APA tahun ini. Para ketua parlemen yang hadir mendapat giliran bicara di mana Puan menjadi urutan ke-3 usai Bahrain dan Bhutan.

    “Pertama dan terutama, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Milli Majlis Republik Azerbaijan karena telah menjadi tuan rumah Sidang Pleno ke-15 Majelis Parlemen Asia (APA),” kata Puan di awal sambutannya seperti keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria.

    Adapun KTT APA ke-15 mengambil tema ‘Peran Diplomasi Parlemen dalam Memperkuat Kerja Sama Multilateral di Asia’. Puan pun menekankan saat ini masyarakat dunia, termasuk warga Asia hidup di era ketidakpastian besar yang telah menciptakan dampak dan gangguan mendalam di banyak sektor, termasuk dalam hubungan internasional.

    “Tahun ini, kita juga telah memasuki akhir kuartal pertama abad ke-21. Periode yang telah ditandai oleh banyak peluang dan tantangan,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Meskipun ada banyak kemajuan, Puan menilai dunia masih dihadapkan pada berbagai krisis. Seperti persaingan kekuatan besar, perang, bencana alam, dan perubahan iklim.

    “Sebagian orang mungkin bertanya ke mana kita akan melangkah dari sini? 25 tahun ke depan, akan menjadi momen krusial. Apakah kita akan mampu mewujudkan Abad Asia, Asia yang damai, stabil, dan sejahtera?” tutur Puan.

    Menurutnya, periode saat ini juga ditandai oleh dunia yang lebih multipolar. Situasi tersebut dianggap Puan telah memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk memainkan peran yang lebih besar dalam urusan internasional.

    “Kita perlu memastikan bahwa multipolaritas akan membawa dunia yang lebih setara bagi semua negara. Multipolaritas akan memungkinkan kita untuk menghindari hegemoni kekuatan besar,” tegasnya.

    “Namun, tanpa sistem multilateral yang efektif, multipolaritas dapat menyebabkan dunia yang tidak stabil,” sambung Puan.

    Untuk mengurangi ketidakpastian yang besar, mantan Menko PMK itu menilai dibutuhkan multilateralisme yang lebih kuat berdasarkan hukum internasional. Puan menyebut, kerja sama multilateral berfungsi sebagai platform bersama bagi komunitas internasional untuk memobilisasi kolaborasi global.

    “Di era krisis berganda, kita harus memobilisasi kerja sama internasional, dan tidak mengambil tindakan sepihak. Kita tidak boleh memajukan kepentingan nasional kita, dengan mengorbankan negara lain,” urainya.

    “Kita boleh bersaing dengan negara lain, tetapi pada saat yang sama kita harus mempromosikan kerja sama bilateral yang bersahabat. Kita harus memajukan kepentingan nasional kita, sementara pada saat yang sama menghormati tatanan global, dan hukum internasional,” sambung Puan.

    Lebih lanjut Puan menyinggung adanya beberapa organisasi sub-regional di Asia, namun APA menjadi platform yang mencakup seluruh parlemen Asia.

    “Di sini, diplomasi parlementer di APA memiliki potensi untuk menjembatani kerja sama regional di antara organisasi-organisasi sub-regional di Asia,” ungkapnya.

    Puan menambahkan, APA memungkinkan parlemen di Asia untuk membahas isu-isu kepentingan bersama. Mulai dari perdamaian, ketahanan pangan hingga perlindungan lingkungan.

    “Pada saat yang sama, penting juga untuk memberikan ruang bagi diskusi tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di APA,” jelas Puan.

    Puan mengatakan, diskusi dalam APA sebagai forum parlemen negara-negara di Asia dapat dibawa ke negara asal masing-masing dan diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret di antara negara-negara Asia.

    Melalui APA, parlemen se-Asia dinilai Puan juga dapat berkontribusi untuk menghadirkan kepastian di kawasan ini dengan berkonsultasi satu sama lain. 

    “Dengan demikian, kita dapat lebih memahami kebijakan masing-masing. Ini akan menjadi kontribusi penting karena perdamaian dan stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan dan kemakmuran,” terangnya.

    Puan mengingatkan, diplomasi parlementer harus secara aktif berkontribusi untuk menciptakan perdamaian yang adil dan langgeng. Hal ini penting untuk menyelesaikan masalah global karena masalah tersebut secara langsung memengaruhi konstituen anggota dewan di lapangan.

    “Kita perlu mendukung penyelesaian damai atas perang dan konflik, di Gaza, Ukraina, dan bagian lain dunia,” ucap Puan.

    Mengenai masalah Palestina, Puan mengajak seluruh parlemen Asia memastikan bahwa gencatan senjata di Gaza dihormati dan dilaksanakan, sekaligus menjamin akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

    “Kita juga harus menolak gagasan untuk merelokasi penduduk Gaza dari tanah air mereka,” tukas cucu Bung Karno tersebut.

    Dalam forum APA ini, Ketua atau pimpinan Parlemen Asia juga banyak yang membicarakan isu perang Palestina.

    Di sisi lain, Puan mendorong semua yang hadir pada KTT APA ke-15 untuk mengambil tindakan berani dan mengesampingkan perbedaan. Apalagi saat ini dunia berada dalam era ketidakpastian yang besar.

    “Sehingga Asia dapat bangkit lebih kuat dari ketidakpastian saat ini. Bersama-sama, kita dapat menciptakan Asia dan dunia yang stabil, damai, dan sejahtera,” kata Puan.

    Usai Inagurasi pembukaan APA Pleanary Meeting ke-15, semua delegasi kemudian diundang menghadiri jamuan makan siang oleh parlemen Azerbaijan. Sidang Umum APA ke-15 di Baku akan diselenggarakan hingga tanggal 21 Februari mendatang.

    Sebagai bagian dari acara tersebut, akan diadakan pertemuan Dewan Eksekutif APA, sesi pleno, dan komite tentang urusan politik, ekonomi, anggaran, dan sosial. Rancangan resolusi tentang isu-isu utama akan dibahas pada pertemuan yang dihadiri lebih dari 30 parlemen ini dan organisasi internasional, hingga nantinya akan ada Deklarasi Baku dan laporan akhir Sekretariat APA untuk diadopsi bersama. 

    Pada kegiatan ini, Puan didampingi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez. Di sela-sela acara, Puan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah Ketua Parlemen negara di Asia untuk membahas berbagai peningkatan kerja sama antar masing-masing negara.

    Puan telah bertemu Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova pada Selasa (18/2) kemarin. Hari ini Puan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Belarus dan Bahrain.

    Follow Media Sosial DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri

    Facebook: DPR RI

    Youtube: DPR RI

    TikTok: @dpr_ri

    X: @DPR_RI. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Terus Menolak Masuknya Alat Berat untuk Bersihkan Puing-puing di Gaza – Halaman all

    Israel Terus Menolak Masuknya Alat Berat untuk Bersihkan Puing-puing di Gaza – Halaman all

    Israel Terus Menolak Masuknya Alat Berat untuk Bersihkan Puing-puing di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Israel terus menolak masuknya alat berat untuk membersihkan puing-puing di Jalur Gaza, Anadolu melaporkan. 

    Rezim pendudukan hanya mengizinkan enam mesin kecil untuk membersihkan puing-puing, sementara mencegah masuknya jenis mesin yang sangat dibutuhkan di daerah kantong pantai yang dihancurkan oleh pasukan Israel selama perang genosida mereka terhadap Palestina.

    Menurut Ismail Thawabteh, direktur Kantor Media pemerintah Gaza, bahkan beberapa mesin yang diizinkan masuk memerlukan pemeliharaan dan suku cadang agar dapat berfungsi.

    “Jalur Gaza membutuhkan 500 unit peralatan berat, termasuk buldoser, ekskavator, dan derek,” imbuhnya. “Kami mengalami krisis kemanusiaan yang mencekik karena kurangnya peralatan dan mesin berat yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing, membuka jalan, dan mengevakuasi ribuan mayat.”

    Ia mencatat bahwa keputusan Israel untuk hanya mengizinkan enam mesin mencerminkan “ketidaktahuan [yang disengaja] mengenai krisis kemanusiaan di Gaza.”

    Pada hari Selasa, Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan mediator Qatar dan Mesir untuk memaksa Israel mematuhi komitmennya berdasarkan perjanjian gencatan senjata.

    Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan mulai berlaku pada tanggal 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel, yang telah menewaskan hampir 48.300 warga Palestina dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Pemakaman Muslim di Jepang Picu Perdebatan, Begini Respons Gubernur Miyagi – Halaman all

    Pemakaman Muslim di Jepang Picu Perdebatan, Begini Respons Gubernur Miyagi – Halaman all

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Penguburan bagi kalangan Muslim di Jepang mulai dipertanyakan oleh parlemen Jepang, khususnya dalam rapat DPRD Prefektur Miyagi pada Kamis (20/2/2025).

    Dengan meningkatnya penerimaan tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia yang mayoritas Muslim, Majelis Prefektur Miyagi mengungkapkan keprihatinan terkait pemakaman Muslim yang sedang dipertimbangkan oleh Gubernur Miyagi, Yoshihiro Murai (64).

    “Banyak yang khawatir tentang dampak penguburan terhadap kualitas tanah dan air,” ujar anggota parlemen Miyagi, Shizuka Hiraoka, dalam sidang parlemen.

    Anggota parlemen lainnya, Taku Watanabe, juga menyatakan kekhawatirannya. “Saya khawatir ini adalah langkah yang berani. Mengingat Jepang telah beralih dari penguburan ke kremasi, apakah ini tidak mengabaikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat?” tekan Watanabe.

    Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah Muslim dari Indonesia dan negara lain terjadi seiring kebutuhan tenaga kerja. Muslim memiliki tradisi penguburan bagi jenazah mereka.

    Gubernur Murai menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan pengembangan pemakaman Muslim di pemakaman umum agar masyarakat Muslim dapat bekerja di Miyagi dengan tenang.

    Menanggapi pertanyaan tersebut, Gubernur Murai menegaskan, sejauh ini, tidak ada dampak buruk terhadap kualitas tanah atau air akibat penguburan Muslim.

    Pemerintah Prefektur Miyagi akan berkonsultasi dengan pemerintah kota dan organisasi terkait untuk melakukan survei dalam rangka pendirian pemakaman khusus Muslim.

    Kantor Prefektur menerima sekitar 1.200 pertanyaan dari masyarakat, banyak di antaranya menentang rencana pembangunan kuburan Muslim di Jepang.

    Gubernur Murai menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja melalui tenaga kerja asing.

    “Jika kita ingin hidup berdampingan dengan berbagai budaya, kita harus mempertimbangkan kuburan Muslim. Ini adalah proyek sensitif yang memerlukan pemahaman masyarakat,” tambahnya.

    Murai juga menyatakan bahwa sulit untuk membangun pemakaman di dalam kota sehingga pencarian lokasi yang cocok sedang dilakukan. Ia menekankan pentingnya konsistensi antara kebijakan multikulturalisme dan kebutuhan pemakaman bagi komunitas Muslim.

    Pada 2023, Prefektur Miyagi menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia terkait pengamanan tenaga kerja. Murai telah beberapa kali mengunjungi Indonesia dalam upaya menarik tenaga kerja untuk industri lokal yang mengalami kekurangan pekerja.

    Islam mengajarkan bahwa jenazah harus dimakamkan, bukan dikremasi, yang membuat kebutuhan pemakaman menjadi penting. Meski undang-undang Jepang tidak melarang penguburan, persyaratan sanitasi tetap harus dipenuhi sesuai izin pemerintah kota.

    Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, tingkat kremasi di Jepang pada 2017 mencapai 99,97 persen.

    Pemakaman yang menerima penguburan sangat sedikit, dengan hanya sekitar 10 pemakaman di seluruh Jepang yang menerima Muslim. Tidak ada satu pun pemakaman Muslim di wilayah Tohoku.

    Sebagai respons, Prefektur Miyagi berencana membangun pemakaman tanah sebagai bagian dari strategi untuk mendukung pekerja Indonesia.

    Saat ini, rencana pembangunan makam Muslim masih dalam tahap pertimbangan oleh Divisi Promosi Keamanan dan Jiwa Prefektur Miyagi.

    Di Prefektur Oita, rencana pembangunan pemakaman Muslim berskala besar di Kota Hinode mengalami hambatan akibat penolakan dari walikota baru yang terpilih pada Agustus tahun lalu. Rencana tersebut kini kembali ke tahap awal.

    Diskusi lebih lanjut mengenai pemakaman Muslim di Jepang juga dilakukan oleh komunitas Pencinta Jepang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kirim email ke: info@jepang.com dengan mencantumkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp.

  • Pemerintah Baru Jerman Akan Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri

    Pemerintah Baru Jerman Akan Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri

    Berlin –

    Pemerintah baru Jerman akan menghadapi tantangan kebijakan luar negeri yang sangat besar ketika mulai berkuasa. Banyak yang menyebut momen dalam sejarah Jerman ini sebagai awal dari sebuah era baru, di mana negara ini harus melakukan reorientasi di hampir semua bidang. Atau dengan kata lain: Perpisahan terakhir dengan posisi nyaman sebagai negara yang kuat secara ekonomi, tapi secara geopolitik harus berhati-hati.

    Selama beberapa dekade setelah Perang Dunia II, Jerman Barat tetap berkomitmen kuat terhadap Barat, menjadi duta multilateralisme dan pendukung demokrasi serta supremasi hukum. Keputusan kebijakan luar negeri dibuat melalui kerja sama yang erat dengan negara-negara Barat yang bersahabat, sementara Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas keamanan negara.

    Lalu sekarang? Pada Konferensi Keamanan Mnchen (MSC) pada pertengahan Februari 2025, Wakil Presiden AS yang baru, JD Vance, mengumumkan bahwa Eropa harus membayar biaya pertahanannya sendiri dan bertanggung jawab atas pertahanannya sendiri.

    Dalam sebuah wawancara dengan DW, Friedrich Merz, Ketua Uni Demokratik Kristen (CDU) yang beraliran tengah-kanan dan kemungkinan besar akan menjadi kanselir Jerman berikutnya, mengungkapkan kekesalannya: “Kita berada pada titik bersejarah: Jaminan keamanan dari AS dipertanyakan dan Amerika mempertanyakan lembaga-lembaga demokrasi.”

    Amerika Serikat dan China

    Roderich Kiesewetter, pakar urusan luar negeri dari kelompok parlemen CDU, mengatakan bahwa negara ini sedang berada di persimpangan jalan. Ia percaya bahwa Jerman harus memahami bahwa demokrasi dan supremasi hukumnya semakin terancam. China, misalnya, saat ini melakukan segala cara untuk memperluas pengaruhnya dan membuat negara-negara demokratis seperti Jerman semakin tergantung.

    Dalam wawancara dengan DW, Kiesewetter menganjurkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional dan ekonomi Jerman.

    “Jika tidak, dampak ekonominya akan sangat besar, dan NATO tidak akan efektif lagi sebagai penangkal,” kata Kiesewetter.

    “Untuk mencapai hal ini, bagaimanapun juga diperlukan reorientasi strategis dan politik yang jelas terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan. Pemikiran kuno yang menenangkan dan kenaifan terhadap China bukanlah jalan ke depan, melainkan kontraproduktif,” tambahnya.

    Pasukan penjaga perdamaian Jerman di Ukraina?

    Bahkan ketika menyangkut topik kebijakan Ukraina yang masih dominan, tidak ada yang akan tetap sama. Setelah perang agresi Rusia terhadap Ukraina dimulai pada musim semi 2022, Jerman menjadi pendukung terbesar Ukraina setelah AS, baik secara militer maupun dalam hal menerima pengungsi.

    Kini, sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang tampaknya sedang dalam proses, yang mungkin akan dinegosiasikan hanya antara AS dan Rusia. Jerman dan negara-negara lain, yang kemungkinan besar berasal dari Eropa, akan bertanggung jawab untuk menjaga kesepakatan tersebut dengan tentara mereka sendiri. Bagaimanapun, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa ia tidak ingin berkontribusi.

    Apakah para pemilih Jerman akan menerima hal ini atau tidak, masih harus dilihat: Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat Forsa, 49% mengatakan bahwa mereka mendukung pengerahan pasukan semacam itu, sementara 44% tidak.

    Angkatan bersenjata Jerman sedang diperluas besar-besaran

    Yang pasti, Jerman harus fokus untuk memastikan pertahanannya sendiri yang efektif, lebih baik lagi jika bekerja sama dengan negara anggota Uni Eropa lainnya. Anggota parlemen dari Partai Hijau, Anton Hofreiter, memperkirakan biayanya mencapai € 500 miliar atau sekitar Rp 8,5 kuadriliun, jumlah yang sangat besar.

    Selain itu, menurut kandidat kanselir CDU Friedrich Merz, Jerman harus mengambil inisiatif di Eropa.

    “Semua orang mengharapkan Jerman mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk kepemimpinan,” kata Merz kepada DW.

    “Saya sudah berulang kali menyerukan hal ini. Jerman merupakan negara terpadat di Eropa. Jerman terletak di pusat geostrategis benua Eropa. Kita harus memenuhi peran ini.”

    Bagi Merz, persenjataan Jerman tidak hanya penting terkait Ukraina: “Ini untuk memastikan perdamaian di Eropa dari agresi Rusia, yang kita hadapi di Jerman setiap hari ancaman terhadap infrastruktur kita, ancaman terhadap jaringan data kita, ancaman terhadap kabel data di bawah Laut Baltik.”

    Akankah anggaran pertahanan meningkat hampir dua kali lipat setelah tahun 2028?

    Apa artinya semua ini secara praktis? Ini mungkin berarti peningkatan kemampuan militer yang dibawa oleh Menteri Pertahanan saat ini, Boris Pistorius (SPD), pada bulan Oktober 2023 ketika dia mengatakan bahwa negara harus “siap untuk berperang.”

    Sejak musim panas 2022, ada dana khusus (yang dibiayai dengan utang baru) sekitar €100 miliar atau Rp1,7 kuadriliun untuk mempersenjatai ulang Bundeswehr, tetapi dana ini akan habis pada 2028.

    Namun, menurut Kieswetter, jika Jerman tidak membangun kekuatan militernya, maka Jerman tidak akan lagi dianggap serius di Washington: “Sehubungan dengan kemitraan trans-Atlantik di masa depan, Eropa harus memberikan kontribusi minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa AS tetap menjadi mitra yang kuat di Eropa dan NATO.”

    Tidak ada perubahan kebijakan terhadap Israel

    Di sisi lain, di Timur Tengah, pengaruh Jerman akan tetap terbatas, seperti di masa lalu. Pemerintah mendatang akan terus dipandu oleh prinsip “alasan bernegara”, yang berarti dengan tegas menjunjung tinggi hak Israel untuk hidup. Dan akan terus mengadvokasi “solusi dua negara” antara Israel dan Palestina. Meskipun hal ini semakin kecil kemungkinannya.

    Mitra Baru: Arab Saudi dan negara-negara Amerika Latin?

    Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock telah berulang kali menyerukan Eropa sebagai jawaban atas semua perubahan di dunia.

    “Kami adalah 450 juta orang. Kami adalah pasar tunggal terbesar di dunia,” katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Jerman, ZDF.

    “Kami telah menjalin kemitraan baru. Dan sekarang kita harus memanfaatkan semua ini bersama-sama dan tidak tersesat dalam hal-hal kecil,” tambahnya.

    Kemitraan baru itu mencakup perjanjian dengan negara-negara di kawasan Teluk bersama dengan negara-negara Mercosur, yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay, sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani dengan Uni Eropa pada Desember 2024.

    Singkatnya, Jerman sedang berada di awal perubahan yang menakjubkan dalam kebijakan luar negerinya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putin Puji Dialog AS-Rusia di Saudi: Langkah Pertama Pulihkan Hubungan

    Putin Puji Dialog AS-Rusia di Saudi: Langkah Pertama Pulihkan Hubungan

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin memuji pembicaraan yang dilakukan oleh pejabat tinggi negaranya dan Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi. Putin menyebut pembicaraan itu sebagai “langkah pertama” untuk memulihkan hubungan Moskow dengan Washington.

    Para pejabat kedua negara, termasuk para Menteri Luar Negeri (Menlu), melakukan pertemuan di Riyadh pada Selasa (18/2) waktu setempat. Ini menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama antara Rusia dan AS dalam tiga tahun terakhir.

    Pertemuan ini membahas cara-cara untuk mengakhiri perang di Ukraina dan memulihkan hubungan AS-Rusia, serta membuka jalan bagi pertemuan puncak antara Putin dan Presiden AS Donald Trump.

    “Saya sudah diberi pengarahan (soal pembicaraan itu). Saya menilainya sangat tinggi, dan ada hasilnya,” ucap Putin mengomentari pertemuan di Riyadh, saat mengunjungi pabrik drone di Saint Petersburg, seperti dilansir AFP, Kamis (20/2/2025).

    “Menurut pendapat saya, kita mengambil langkah pertama untuk memulihkan pekerjaan di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama,” sebutnya.

    Putin menambahkan bahwa Trump mulai menerima “informasi objektif”, tanpa menjelaskan lebih lanjut, namun memperingatkan kedua pihak perlu membangun kepercayaan untuk menyelesaikan perang Ukraina.

    “Tidak mungkin untuk menyelesaikan banyak masalah, termasuk krisis Ukraina, tanpa meningkatkan level kepercayaan antara Rusia dan Amerika Serikat,” cetusnya.

    Trump, sejak kembali menjabat bulan lalu, telah secara efektif mengakhiri kebijakan pemerintahan AS sebelumnya yang mengisolasi Rusia, dan menyerahkan kudeta diplomatik kepada Putin.

    Dalam konferensi pers pada Selasa (18/2) waktu AS, Trump melontarkan banyak poin pembicaraan Rusia saat membahas soal perang yang berkecamuk selama tiga tahun terakhir di Ukraina.

    Dia menyalahkan Kyiv karena telah “memulai” pertempuran dan menyebut Presiden Volodymyr Zelensky sangat tidak populer di kalangan rakyatnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Langkah Efisiensi, Vietnam Pangkas Kementerian dan Birokrasi Ruwet

    Langkah Efisiensi, Vietnam Pangkas Kementerian dan Birokrasi Ruwet

    Hanoi –

    Pemerintah komunis Vietnam berencana untuk memangkas satu dari lima pekerjaan di sektor publik dalam lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya merampingkan birokrasi secara besar-besaran.

    Pada Selasa (18/1), parlemen Vietnam menyetujui pengurangan jumlah kementerian dari 18 menjadi 14. Majelis Nasional juga menyetujui dua wakil perdana menteri baru, sehingga totalnya menjadi tujuh.

    Menurut pemerintah Vietnam, sekitar 100.000 pegawai akan dirumahkan atau ditawarkan pensiun dini.

    Apa saja yang terdampak?

    Sebagai bagian dari restrukturisasi, organisasi media milik negara, pegawai negeri, polisi dan militer akan mengalami pemangkasan. Kementerian transportasi, perencanaan dan investasi, komunikasi, dan tenaga kerja semuanya telah dihapus.

    Kementerian perencanaan dan investasi yang menyetujui proyek-proyek investasi asing akan bergabung dengan kementerian keuangan, sementara kementerian transportasi dan kementerian konstruksi akan digabung. Kementerian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kementerian pertanian juga akan digabungkan.

    Langkah seperti ini bukan hal baru, di mana secara bertahap Vietnam mengurangi jumlah kementerian dari 36 pada awal tahun 1990-an menjadi 22 pada tahun 2021.

    Namun, para analis mencatat bahwa skala dan kecepatan reformasi sangat besar. Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyebut proses tersebut sebagai “revolusi kelembagaan”.

    Tujuan utamanya adalah “memodernisasi aparatur negara Vietnam, mengatasi inefisiensi yang terus-menerus menghambat tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, dan merampingkan birokrasi yang membengkak,” ujar Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute.

    Jika dilaksanakan dengan baik, reformasi ini dapat menjadikan To Lam, yang dianggap sebagai politisi paling berkuasa di Vietnam, dan warisan Perdana Menteri Pham Minh Chinh “sebagai reformis yang berorientasi pada tindakan,” tambahnya.

    Tantangan bagi ekonomi

    Dalam pertemuan Komite Sentral pada November lalu, To Lam menyebut perubahan-perubahan tersebut sebagai kebutuhan ekonomi, menggambarkan institusi-institusi sebagai “penghambat kemacetan,” dan menambahkan bahwa reformasi itu bertujuan untuk membuat pemerintah menjadi “ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak.”

    Mengutip media pemerintah Vietnam, mantan Direktur Central Institute for Economic Management, Nguyen Dinh Cung, mengatakan bahwa reformasi ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi di Vietnam.

    “Sebuah proyek investasi mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan prosedurnya,” katanya.

    “Pada saat prosedur-prosedur tersebut selesai, peluang bisnis mungkin telah hilang, dan rencana-rencana awal harus direvisi.”

    Selain itu menurut Cung, perampingan kementerian dan komisi akan memudahkan dokumen investasi serta skema infrastruktur dan real estate.

    Ia pun menambahkan bahwa hal ini juga akan menyelesaikan beberapa tumpang tindih kelembagaan yang membuat pemerintah berada di arah yang berlawanan: “Satu lembaga mengharuskan Anda ke kanan sementara lembaga lain menuntut Anda ke kiri. Masalah ini cukup umum terjadi.”

    Reformasi ini dilakukan di tengah kekhawatiran di Hanoi tentang laju perubahan ekonomi.

    Sebagai negara yang ekonominya bergantung pada ekspor, Vietnam menghadapi ketidakpastian akan hubungan perdagangan dengan pasar terbesarnya, Amerika Serikat (AS), apalagi di masa kepresidenan Donald Trump.

    Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 10%-20% untuk semua impor dan sebelumnya telah melabeli Vietnam sebagai “pelanggar terburuk” perdagangan AS karena surplus yang besar, yang telah meningkat secara besar-besaran sejak 2019.

    Hai Hong Nguyen, seorang dosen senior di VinUniversity, mencatat bahwa 40 tahun setelah mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas, Vietnam saat ini menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah dan dipandang secara internasional sebagai model pembangunan.

    Namun, “berdasarkan semua indikasi, Vietnam seharusnya berkembang lebih cepat dan berada di tingkat pembangunan yang lebih tinggi,” tambahnya.

    Konsolidasi kekuasaan

    Reformasi ini juga memiliki dimensi politik. To Lam menjadi ketua partai pada Agustus lalu setelah kematian pendahulunya, Nguyen Phu Trong, yang mengubah Vietnam dengan kampanye anti-korupsi dengan jargon “api penyucian”.

    Sebelumnya sebagai menteri keamanan publik, To Lam mengumpulkan kekuatan yang signifikan dengan memelopori upaya antikorupsi. Sejak 2021, pejabat dari Kementerian Keamanan Publik, militer, dan polisi semakin banyak mengisi mayoritas kursi di Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi.

    Setelah naik ke jabatan tertinggi partai, To Lam terus mengonsolidasikan kekuasaan yang mengarah pada tuduhan kecenderungan diktator. Awal tahun ini, ia sempat memegang jabatan sebagai ketua partai dan presiden negara, sebuah konsentrasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Vietnam.

    Momen reformasi ini sangat penting, karena terjadi setahun menjelang kongres Partai Komunis pada 2026 mendatang, di mana kepemimpinan To Lam akan dikonfirmasi. Meski sebagian besar analis memperkirakan dia akan mendapatkan masa jabatan berikutnya sebagai sekretaris jenderal, ada desas-desus ketidakpuasan di dalam partai.

    Beberapa pengamat menarik persamaan antara reformasi kelembagaan Vietnam dan rencana pemerintahan Trump yang akan datang untuk merombak pemerintah AS. David Brown, mantan diplomat AS di Vietnam, mengatakan bahwa pendekatan Trump bertujuan untuk “memperkuat kendalinya atas negara itu.”

    Demikian pula To Lam yang “berniat untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya pada jabatan-jabatan penting,” terutama jika hal itu dibarengi dengan perombakan struktur pemerintahan yang sudah lama tertunda, tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Peserta WHV Meninggal Dunia di Perkebunan Kapas di New South Wales

    Peserta WHV Meninggal Dunia di Perkebunan Kapas di New South Wales

    Warga Indonesia peserta Work and Holiday Visa (WHV) meninggal dunia pada Selasa, 18 Februari 2025 akibat kecelakaan tunggal di tempat kerjanya di Australia.

    Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sydney mengonfirmasi bahwa korban tersebut bernama Khusnul Hafizin.

    Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperoleh ABC Indonesia menunjukkan bahwa Hafizin berasal dari Gubuk Mamben, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

    Berdasarkan KTP tersebut, diketahui Hafizin berusia 23 tahun.

    Riadatus Solihin, yang akrab disapa Rian, adalah teman kerja Hafizin yang juga berbagi tempat tinggal dengan almarhum.

    Ia mengatakan Hafizin mengalami kecelakaan di tempat kerjanya, yaitu sebuah perkebunan kapas di daerah Hay, New South Wales.

    ABC Indonesia mencoba menghubungi pihak Kepolisian New South Wales untuk memverifikasi kecelakaan tersebut.

    “Kami belum bisa mengeluarkan rilis media bila kejadiannya ada di properti milik perseorangan,” bunyi pernyataan Kepolisian NSW kepada ABC.

    Mengutip dugaan polisi yang ia temui di lokasi kejadian, Rian mengatakan Hafizin sedang dalam perjalanan pulang bersama rekan kerjanya ketika kendaraan pick-up yang dikendarainya terbalik.

    “Kalau saya lihat dari bekasnya [di kendaraan yang] sebanyak itu, mungkin yang keangkat sebelah mobilnya, baru almarhum banting setir,” ujar Rian kepada Natasya Salim dari ABC Indonesia.

    “Sehingga mobil itu terbalik … ketika mobil itu terbalik pas dia [Hafizin] di bawah … karena saya lihat kondisi almarhum bagian [kanan wajahnya] full [dipenuhi] dengan darah.”

    Ia mengatakan Hafizin meninggal dunia di tempat sementara teman kerjanya “luka-luka ringan.”

    Menurut Rian, kini jenazahnya masih diperiksa di Newcastle, New South Wales.

    “Alhamdulillah-nya sesuai dengan rencana kami dan juga dari permintaan dari keluarga almarhum tidak akan dibedah, hanya di-scan biasa saja,” katanya.

    “External medical examination [pemeriksaan medis eksternal] adapun nanti seandainya ditemukan beberapa luka-luka itu hanya sekedar dijahit saja.”

    Rian yang berhubungan langsung dengan fasilitas kesehatan tersebut mengatakan tidak bisa dipastikan berapa lama prosesnya akan berlangsung.

    Ia menambahkan pihak keluarga meminta supaya jenazahnya direpatriasi ke Indonesia.

    ‘Etos kerja luar biasa’

    Hafizin di mata Rian adalah seseorang yang tekun menjalankan pekerjaannya di bidang irigasi perkebunan kapas.

    “Etos kerjanya luar biasa, memiliki motivasi yang sangat tinggi,” kata Rian.

    “Pekerjaan yang apapun yang dikasih he will say ‘yes, let’s go’ [ia akan menjawab, ‘ayo’] … apapun pekerjaan yang dikasih dia selalu do the best [melakukan yang terbaik].”

    Bukan hanya di tempat kerja. Rian yang mengenal Hafizin selama tujuh bulan lamanya juga menggambarkan seberapa dermawan Hafiz pada orang-orang terdekat di Indonesia.

    “Setiap anggota keluarga yang sekolah, termasuk keponakannya, keluarganya, adiknya, semuanya itu [biayanya] dia yang tanggung.”

    “Dari SPP, dari uang bukunya, bahkan adiknya minta motor pun dia belikan, semua pendidikan di keluarganya dia akan funding [biayai].”

    Rian juga mengatakan berkat kerja kerasnya, Hafizin berhasil memberangkatkan nenek dan ibunya untuk umrah.

    Ia mengatakan Hafizin juga aktif di komunitas Australia.

    “Almarhum juga banyak membantu kawan-kawan di sini sehingga kami merasa benar-benar kehilangan,” katanya.

    “Karena almarhum benar-benar bermakna di kami. Orangnya periang, semangat kerjanya luar biasa.”

    Penggalangan dana oleh warga

    Feri Patoni, Ketua Sasambo Australia, perkumpulan suku Sasak, Sumbawa, dan Bima membantu menggalang dana bagi keperluan mengurus jenazah Hafizin.

    Meski ia mengatakan perusahaan akan menanggung keperluan biaya pemulangan jenazah Hafizin, ia tetap mengumpulkan dana untuk berjaga-jaga.

    “Tetap kita akan menggalang dana yang akan ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan sendiri belum tahu [akan menanggung atau tidak],” ujarnya kepada ABC Indonesia.

    “Untuk dana yang terkumpul nanti kita akan [bisa] serahkan kepada keluarga almarhum yang ada di Lombok,” katanya.

    Feri mengatakan biaya yang terkumpul sejauh ini adalah sekitar AU$2,000 (Rp20 juta).

    Ia mengajak warga untuk membantu menyisihkan uang untuk penggalangan dana yang turut disebarkan di Facebook tersebut.

    Laporan ini masih kami perbarui. Anda punya informasi terkait berita ini? Hubungi kami di indonesia@abc.net.au

  • Netanyahu Batal Hadiri Upacara Penerimaan 4 Jenazah Sandera Israel, Mengapa? – Halaman all

    Netanyahu Batal Hadiri Upacara Penerimaan 4 Jenazah Sandera Israel, Mengapa? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengundurkan diri pada menit terakhir dari partisipasi dalam upacara penerimaan empat jenazah sandera Israel yang diserahkan oleh Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) melalui Palang Merah Internasional (ICRC) hari ini, Kamis (19/2/2025).

    Penyerahan jenazah sandera Israel adalah bagian dari pertukaran tahanan gelombang ke-7 dalam perjanjian gencatan senjata tahap pertama yang dimulai sejak 19 Januari 2025.

    Channel12 Israel awalnya melaporkan bahwa Netanyahu dikabarkan akan hadir dalam upacara penerimaan empat jenazah sandera. 

    Bahkan, pejabat Israel yang bertugas di lapangan telah menerima perintah untuk mempersiapkan partisipasi Netanyahu dalam upacara penerimaan tersebut.

    “Namun pada menit terakhir, diputuskan bahwa dia (Netanyahu) tidak akan hadir,” menurut laporan Channel12 Israel, Kamis.

    Channel12 Israel mengatakan keputusan Netanyahu untuk membatalkan partisipasinya dalam acara tersebut karena keluarga sandera Israel memprotes penerimaan nama sandera sebelum memverifikasi identitas mereka.

    “Keluarga sandera menyerang Kantor Perdana Menteri Israel, yang menerbitkan nama-nama tersebut sebelum lembaga forensik mengidentifikasi mereka,” lanjutnya.

    Menurut Anadolu Agency, belum ada komentar langsung dari Kantor Perdana Menteri Israel mengenai isi laporan Channel12 Israel.

    Sekitar 10 bulan lalu, Channel12 Israel juga melaporkan bahwa warga Israel di pemukiman Nir Oz meminta Perdana Menteri Netanyahu untuk datang ke pemukiman mereka, tetapi sejauh ini, setelah 505 hari perang, dia belum melakukannya.

    Empat jenazah sandera Israel yang diserahkan oleh Hamas hari ini adalah Kfir Bibas (9 bulan), Ariel Bibas (4), ibu mereka bernama Shiri Bibas (32) dan satu sandera lain bernama Oded Lifshitz (83), usia tersebut dilaporkan saat mereka ditahan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Kfir Bibas, Ariel Bibas, dan Shiri Bibas ditahan Hamas dari Kibbutz Nir Oz yang berbatasan dengan Jalur Gaza ketika Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Sementara itu, ayah mereka, Yarden Bibas telah dibebaskan oleh Hamas dalam pertukaran tahanan gelombang ke-4 pada 1 Februari 2025.

    Sebagai penghormatan kepada mereka, penduduk Kibbutz Nir Oz berpartisipasi dalam upacara penerimaan jenazah tersebut.

    Sebelumnya pada November 2023, Hamas mengatakan mereka tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel