Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • PM Thailand Bubarkan Parlemen, Buka Jalan untuk Pemilu Lebih Awal

    PM Thailand Bubarkan Parlemen, Buka Jalan untuk Pemilu Lebih Awal

    Bangkok –

    Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan pada Kamis (11/12) waktu setempat bahwa dirinya “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat”, dengan membubarkan parlemen. Langkah ini membuka jalan bagi digelarnya pemilu lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya.

    Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, seperti dilansir Reuters, Jumat (12/12/2025), mengatakan bahwa langkah tersebut diambil menyusul perselisihan dengan kelompok terbesar dalam parlemen Thailand, yakni kubu oposisi yang dipimpin Partai Rakyat.

    “Ini terjadi karena kita tidak dapat melanjutkan proses di parlemen,” kata Siripong saat berbicara kepada Reuters.

    Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mengesahkan dekrit yang mengatur pembubaran parlemen tersebut, sebagaimana diumumkan dalam Royal Gazette pada Jumat (12/12) waktu setempat. Dekrit itu diajukan oleh PM Anutin kepada sang Raja Thailand.

    Pengesahan itu membuka jalan bagi digelarnya pemilu dini, yang menurut Konstitusi Thailand harus digelar dalam waktu 45 hari hingga 60 hari ke depan.

    Kekacauan politik ini bertepatan dengan hari keempat konflik perbatasan sengit kembali berkecamuk antara Thailand dan Kamboja. Sedikitnya 20 orang tewas di kedua negara, dengan nyaris 200 orang lainnya mengalami luka-luka.

    PM Anutin mengatakan kepada wartawan pada Rabu (10/12) bahwa pembubaran parlemen tidak akan berdampak pada operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan, di mana bentrokan telah terjadi di belasan lokasi, dengan beberapa di antaranya melibatkan baku tembak artileri secara besar-besaran.

    Dalam pernyataan terbaru via media sosial pada Kamis (11/12) tengah malam, PM Anutin menegaskan: “Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.”

    Dia merupakan PM ketiga Thailand sejak Agustus 2023, yang mengindikasikan ketidakstabilan politik di negara tersebut.

    Gejolak politik itu berdampak buruk pada negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut, yang sedang bergulat dengan tarif Amerika, utang rumah tangga yang tinggi, dan tingkat konsumsi yang lemah.

    Anutin menjabat jadi PM Thailand setelah partainya, Bhumjaithai, mundur dari koalisi pemerintahan dan mengamankan dukungan Partai Rakyat, yang mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk referendum tentang amandemen konstitusi, sebagai bagian kesepakatan untuk mendukungnya.

    Pada September lalu, Anutin mengatakan bahwa dirinya berencana untuk membubarkan parlemen pada akhir Januari tahun depan, dengan pemilu diperkirakan akan digelar pada Maret atau April. Namun ternyata, dia mempercepat jadwal tersebut setelah terjadi perselisihan dengan Partai Rakyat.

    Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, mengatakan kepada wartawan pada Kamis (11/12) malam bahwa Partai Bhumjaithai tidak mematuhi ketentuan perjanjian, merujuk pada amandemen konstitusi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Thailand Bubarkan Parlemen, Buka Jalan untuk Pemilu Lebih Awal

    PM Thailand Bubarkan Parlemen, Buka Jalan untuk Pemilu Lebih Awal

    Bangkok –

    Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan pada Kamis (11/12) waktu setempat bahwa dirinya “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat”, dengan membubarkan parlemen. Langkah ini membuka jalan bagi digelarnya pemilu lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya.

    Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, seperti dilansir Reuters, Jumat (12/12/2025), mengatakan bahwa langkah tersebut diambil menyusul perselisihan dengan kelompok terbesar dalam parlemen Thailand, yakni kubu oposisi yang dipimpin Partai Rakyat.

    “Ini terjadi karena kita tidak dapat melanjutkan proses di parlemen,” kata Siripong saat berbicara kepada Reuters.

    Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mengesahkan dekrit yang mengatur pembubaran parlemen tersebut, sebagaimana diumumkan dalam Royal Gazette pada Jumat (12/12) waktu setempat. Dekrit itu diajukan oleh PM Anutin kepada sang Raja Thailand.

    Pengesahan itu membuka jalan bagi digelarnya pemilu dini, yang menurut Konstitusi Thailand harus digelar dalam waktu 45 hari hingga 60 hari ke depan.

    Kekacauan politik ini bertepatan dengan hari keempat konflik perbatasan sengit kembali berkecamuk antara Thailand dan Kamboja. Sedikitnya 20 orang tewas di kedua negara, dengan nyaris 200 orang lainnya mengalami luka-luka.

    PM Anutin mengatakan kepada wartawan pada Rabu (10/12) bahwa pembubaran parlemen tidak akan berdampak pada operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan, di mana bentrokan telah terjadi di belasan lokasi, dengan beberapa di antaranya melibatkan baku tembak artileri secara besar-besaran.

    Dalam pernyataan terbaru via media sosial pada Kamis (11/12) tengah malam, PM Anutin menegaskan: “Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.”

    Dia merupakan PM ketiga Thailand sejak Agustus 2023, yang mengindikasikan ketidakstabilan politik di negara tersebut.

    Gejolak politik itu berdampak buruk pada negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut, yang sedang bergulat dengan tarif Amerika, utang rumah tangga yang tinggi, dan tingkat konsumsi yang lemah.

    Anutin menjabat jadi PM Thailand setelah partainya, Bhumjaithai, mundur dari koalisi pemerintahan dan mengamankan dukungan Partai Rakyat, yang mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk referendum tentang amandemen konstitusi, sebagai bagian kesepakatan untuk mendukungnya.

    Pada September lalu, Anutin mengatakan bahwa dirinya berencana untuk membubarkan parlemen pada akhir Januari tahun depan, dengan pemilu diperkirakan akan digelar pada Maret atau April. Namun ternyata, dia mempercepat jadwal tersebut setelah terjadi perselisihan dengan Partai Rakyat.

    Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, mengatakan kepada wartawan pada Kamis (11/12) malam bahwa Partai Bhumjaithai tidak mematuhi ketentuan perjanjian, merujuk pada amandemen konstitusi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Geger Ada Lubang di Sayap Pesawat A380 yang Bawa Penumpang ke AS

    Geger Ada Lubang di Sayap Pesawat A380 yang Bawa Penumpang ke AS

    Los Angeles –

    Sebuah pesawat jenis Airbus A380 yang dioperasikan maskapai Australia, Qantas Airways, yang kembali beroperasi usai bertahun-tahun menjalani pemeliharaan, mengalami insiden saat mendarat di Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Sebagian sayap pesawat terkelupas dan tampak ada lubang pada bagian itu.

    Insiden itu, seperti dilansir Sydney Morning Herald dan 7news.com.au, Jumat (12/12/2025), memaksa pesawat di-grounded untuk sementara dan menjalani perbaikan darurat di Los Angeles setelah ditemukan sebuah lubang pada bagian sayap pesawat.

    Pesawat jenis A380 itu baru kembali beroperasi pekan lalu, setelah selama 5,5 tahun terakhir menjalani pemeliharaan dan upgrade kabin.

    Namun tak lama usai kembali mengudara, pesawat tersebut terpaksa dihentikan operasinya setelah kerusakan ditemukan pada bagian slat di sayap sebelah kiri, yang mengakibatkan apa yang tampak seperti lubang di permukaannya.

    Para penumpang penerbangan rute Sydney-Los Angeles dilaporkan menyadari kerusakan itu tak lama setelah pesawat mendarat pada Minggu (7/12), siang, sekitar pukul 12.30 waktu setempat.

    “Sebagian slat di sayap kiri pada salah satu pesawat A380 kami ditemukan dalam kondisi rusak setelah mendarat di Los Angeles pada Minggu (7/12) waktu setempat,” kata juru bicara Qantas dalam pernyataannya.

    “Pesawat beroperasi normal dan mendarat tanpa insiden. Para teknisi sekarang sedang mengganti slat tersebut agar dapat kembali beroperasi,” imbuh pernyataan itu.

    Slat merupakan bagian yang digunakan untuk memperluas permukaan sayap pesawat selama proses lepas landas dan pendaratan, yang memungkinkan pesawat untuk terbang lebih lambat tanpa mengalami stalling.

    Imbas insiden tersebut, pesawat A380 itu batal untuk terbang kembali ke Sydney yang sebelumnya dijadwalkan pada Minggu (7/12) waktu setempat.

    Insiden ini terjadi pada penerbangan kedua yang dijalani pesawat tersebut, setelah penerbangan pertama pada enam hari lalu dengan rute Los Angeles-Sydney berjalan lancar tanpa insiden.

    Secara terpisah, juru bicara Airbus mengatakan bahwa pihaknya telah “memberikan semua dukungan teknis yang diperlukan kepada Qantas”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gempa M 6,7 Guncang Jepang, Ada Peringatan Tsunami!

    Gempa M 6,7 Guncang Jepang, Ada Peringatan Tsunami!

    Jakarta –

    Gempa bumi dengan Magnitudo (M) 6,7 terjadi di lepas pantai utara Jepang pada hari Jumat (12/12). Ini terjadi beberapa hari setelah gempa M 7,5 di wilayah yang sama melukai setidaknya 50 orang.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (12/12/2025), Badan Meteorologi Jepang (JMA) juga mengingatkan bahwa gelombang tsunami hingga satu meter (tiga kaki) dapat menghantam garis pantai Pasifik utara.

    Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) juga mengatakan bahwa gempa tersebut berkekuatan M 6,7 dan berjarak 130 kilometer (81 mil) dari kota Kuji di prefektur Iwate di pulau utama Honshu.

    Stasiun televisi NHK melaporkan bahwa tingkat guncangan lebih rendah daripada gempa yang lebih besar pada Senin malam lalu, yang menyebabkan barang-barang berjatuhan dari rak, merusak jalan, memecahkan jendela, dan memicu gelombang tsunami hingga 70 sentimeter.

    Otoritas Regulasi Nuklir mengatakan pada hari Jumat (12/12) bahwa tidak ada tanda-tanda anomali langsung di fasilitas nuklir wilayah tersebut.

    Sebelumnya, setelah gempa Senin lalu, JMA telah menerbitkan peringatan khusus yang memperingatkan bahwa gempa lain dengan ukuran serupa atau lebih besar mungkin terjadi dalam satu minggu ke depan.

    Peringatan tersebut mencakup wilayah Sanriku di ujung timur laut pulau utama Jepang, Honshu, dan pulau Hokkaido, yang menghadap Samudra Pasifik.

    Wilayah ini dihantui oleh kenangan gempa bawah laut dahsyat berkekuatan M 9,0 pada tahun 2011, yang memicu tsunami yang menyebabkan sekitar 18.500 orang tewas atau hilang.

    Pada Agustus 2024, JMA mengeluarkan peringatan khusus pertamanya, untuk bagian selatan pantai Pasifik Jepang, yang memperingatkan kemungkinan “gempa super besar” di sepanjang Palung Nankai.

    Jepang berada di atas empat lempeng tektonik utama di sepanjang tepi barat “Cincin Api” Pasifik dan merupakan salah satu negara paling aktif secara seismik di dunia.

    Negara tersebut, yang dihuni sekitar 125 juta orang, mengalami sekitar 1.500 guncangan setiap tahun. Sebagian besar bersifat ringan, meskipun kerusakan yang ditimbulkannya bervariasi, tergantung pada lokasi dan kedalamannya di bawah permukaan bumi.

    Lihat juga Video: Gempa M 7,6 Mengguncang Jepang, Ini Instruksi PM Takaichi

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Tentara Myanmar Mengebom RS di Rakhine, 31 Orang Tewas

    Tentara Myanmar Mengebom RS di Rakhine, 31 Orang Tewas

    Kami kembali menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Dunia Hari Ini edisi Jumat, 12 Desember 2025, diawali dengan berita dari Myanmar.

    Serangan Militer Myanmar ke Rumah sakit

    Menurut kesaksian dua pekerja bantuan kepada kantor berita AFP, sebuah jet tempur militer Myanmar mengebom rumah sakit umum Mrauk-U di negara bagian Rakhine barat, yang berbatasan dengan Bangladesh.

    Seorang saksi dan kelompok pemberontak di daerah itu juga melaporkan serangan tersebut kepada Reuters.

    Seorang juru bicara Tentara Arakan (AA), yang sedang memerangi junta yang berkuasa di daerah itu, mengatakan rumah sakit tersebut “hancur total” dan menewaskan setidaknya 31 orang.

    “Jumlah korban yang tinggi terjadi karena rumah sakit terkena serangan langsung,” kata Khine Thu Kha.

    Seorang juru bicara junta militer Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

    Pemilik klub malam yang terbakar di Goa ditahan

    Dua bersaudara telah ditahan di Thailand setelah kebakaran klub malam di Goa yang menewaskan 25 orang.

    Menteri Utama Goa menyebut keduanya adalah pemilik klub malam Birch by Romeo Lane di Arpora.

    “Kami telah menahan mereka hari ini di Thailand. Kami akan membawa mereka ke Goa dalam waktu singkat,” kata Menteri Utama Goa Pramod Sawant kepada wartawan di ibu kota negara bagian Panaji.

    Tapi di pengadilan, pengacara mereka mengatakan Saurabh dan Gaurav Luthra sedang dalam perjalanan bisnis di Thailand, dan mengatakan mereka bukan pemilik klub malam tersebut, melainkan hanya pemegang izing.

    Tersangka pembunuh Charlie Kirk menghadiri sidang

    Pengacara Tyler Robinson, pria yang dituduh membunuh aktivis konservatif Amerika Serikat, Charlie Kirk, berupaya membatasi akses media untuk memastikan persidangan yang adil.

    Robinson tampil perdana secara langsung di pengadilan, hari Kamis kemarin.

    Pria berusia 22 tahun itu, mengenakan kemeja dan dasi, duduk di sebelah pengacaranya di ruang sidang, sekitar enam kilometer dari tempat Kirk, 31 tahun, ditembak mati pada 10 September lalu.

    Robinson dituduh menembakkan satu peluru yang menewaskan Kirk selama acara Turning Point USA di kampus Utah Valley University di Orem, sekitar 65 kilometer dari Salt Lake City, saat Kirk berdebat dengan mahasiswa.

    Sejak Robinson pertama muncul di pengadilan melalui tautan video pada 27 Oktober, hakim mengambil keputusan untuk melindungi asas praduga tak bersalah dengan mengizinkannya hadir di pengadilan dengan pakaian biasa tetapi harus diikat secara fisik.

    Masakan Italia ditetapkan sebagai Warisan Dunia

    UNESCO, lembaga kebudayaan PBB, memasukkan masakan Italia sebagai bagian dari warisan budaya dunia.

    Makanan Italia sudah dicintai di seluruh dunia karena rasanya yang lezat, tetapi UNESCO kini menambahkan ritual seputar persiapan dan konsumsi makanan Italia ke dalam daftar praktik dan ekspresi tradisional dunia.

    Ini adalah penghargaan yang dirayakan bersamaan dengan daftar Situs Warisan Dunia UNESCO yang lebih terkenal, di mana Italia terwakili dengan baik dengan lokasi-lokasi seperti Koloseum dan kota kuno Pompeii.

    Penghargaan tersebut tidak menyebutkan hidangan, resep, atau spesialisasi regional tertentu, tetapi menyoroti pentingnya budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Italia pada ritual memasak dan makan.

    Beberapa tradisi tersebut termasuk makan siang keluarga di hari Minggu, tradisi nenek mengajari cucu cara melipat adonan tortellini dengan benar, bahkan kegiatan berkumpul untuk berbagi makanan.

  • Putin Beri Dukungan ke Maduro yang Bersitegang dengan Trump

    Putin Beri Dukungan ke Maduro yang Bersitegang dengan Trump

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali dukungan untuk Venezuela dan Presiden Nicolas Maduro yang sedang bersitegang dengan Amerika Serikat (AS). Ketegangan semakin meningkat setelah Washington menyita sebuah kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela, yang menuai kecaman Caracas.

    Kremlin dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), mengungkapkan bahwa Putin berbicara dengan Maduro dalam percakapan telepon terbaru pada Kamis (11/12) waktu setempat.

    “Vladimir Putin menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela,” demikian pernyataan Kremlin membahas percakapan telepon tersebut.

    Kremlin mengatakan bahwa pemimpin Rusia itu juga “menegaskan dukungannya untuk kebijakan pemerintah Maduro yang bertujuan melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan dalam menghadapi tekanan eksternal yang meningkat”.

    Rusia menjalin hubungan hangat dengan Venezuela. Maduro pun awal tahun ini datang mengunjungi Moskow untuk menghadiri parade militer tahunan Rusia. Dalam kunjungan itu, Maduro juga menandatangani perjanjian kemitraan dengan Putin.

    Percakapan telepon keduanya itu dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump pada Rabu (10/12), mengumumkan penyitaan sebuah kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela. Penyitaan itu menjadi titik gesekan terbaru dari sejumlah hal lainnya yang telah memicu ketegangan antara kedua negara.

    Video yang dirilis menunjukkan pasukan AS turun dari helikopter ke dek kapal tanker tersebut dan memasuki kapal dengan senapan terangkat.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela, dalam tanggapannya, mengecam langkah AS menyita kapal tanker di dekat wilayahnya itu sebagai “pencurian terang-terangan” dan “tindakan pembajakan internasional”.

    Penyitaan itu terjadi saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan terhadap Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba. Washington bahkan menuduh Maduro memimpin kartel narkoba, yang telah dibantah.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Maduro mengkhawatirkan operasi militer AS itu sebagai bagian dari rencana untuk menggulingkan dirinya dan mengendalikan minyak Venezuela.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Diduga Kirim Bocah Ukraina ke Korut, Rusia Banjir Kecaman

    Diduga Kirim Bocah Ukraina ke Korut, Rusia Banjir Kecaman

    Jakarta –

    Dua anak Ukraina disebut-sebut dikirim ke sebuah kamp untuk anak-anak elite Korea Utara. Kedua anak itu dipandang sejumlah analis sebagai pion dalam perang propaganda yang dijalankan Moskow dan Pyongyang. Sementara itu, seorang aktivis HAM mengatakan kedua anak tersebut adalah korban kejahatan perang.

    Pemindahan keduanya terungkap dalam kesaksian di hadapan subkomite Kongres AS pada 3 Desember yang disampaikan Kateryna Rashevska, pakar hukum dari Regional Center for Human Rights (RCHR) Ukraina.

    Kedua anak tersebut adalah Misha, 12 tahun, dari wilayah Donetsk yang diduduki Rusia, dan Liza, 16 tahun, dari Simferopol, ibu kota Krimea. Mereka termasuk di antara lebih dari 19.500 anak Ukraina yang menurut Kyiv ‘diculik’ dari wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia.

    Sebagian besar dari 165 kamp anak yang didokumentasikan RCHR berada di Rusia dan Belarus. Namun, kedua negara tampak mempererat hubungan mereka sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

    Sebagai bagian dari persekutuan baru antara kedua negara, Korea Utara memasok amunisi dan pasukan untuk perang di Ukraina, sementara Rusia membalas dengan bantuan pangan, bahan bakar dan teknologi militer.

    Aktivis HAM kecam langkah ‘propaganda’

    Rashevska mengatakan kepada DW bahwa kedua anak yang sempat tinggal di Songdowon International Children’s Camp, dekat kota pelabuhan Wonsan di Korea Utara, kemudian dipulangkan ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

    “Mereka menggunakan anak-anak kami untuk membangun kemitraan strategis dengan negara yang oleh AS ditetapkan sebagai sponsor terorisme, dan pada kenyataannya, ikut dalam kejahatan agresi terhadap tanah air anak-anak ini, terhadap Ukraina. Itu sama sekali tidak bisa diterima.”

    Kamp Songdowon yang dibangun pada 1960 awalnya ditujukan untuk menampung anak-anak dari negara-negara blok Komunis, dengan fasilitas seperti taman air, pantai, lapangan sepak bola, gimnasium, akuarium dan berbagai kegiatan, serta asrama di dalam kompleks.

    Setelah Uni Soviet runtuh, kamp ini bergeser menjadi tempat menginap anak-anak pejabat tinggi Korea Utara. Sejak hubungan Moskow dan Pyongyang kembali menghangat, kamp ini juga menerima anak-anak dari luar negeri.

    Kamp menanamkan propaganda sejak dini

    “Bentuknya sedikit mirip seperti kamp pramuka, tetapi dengan keluarga Kim sebagai pusatnya,” kata Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Troy University kampus Seoul, yang pernah mengunjungi fasilitas itu pada 2013.

    “Bagi anak-anak Korea Utara, kamp ini hampir seperti ritus kedewasaan. Mereka bisa melakukan berbagai aktivitas rekreasi, tetapi semua itu dibarengi porsi besar propaganda dan indoktrinasi. Ada poster, papan informasi dan slogan yang menyerang imperialisme.”

    “Tetapi, yang menarik adalah bagaimana Korea Utara dan Rusia kini semakin sering bekerja sama, termasuk mengatur kunjungan wisatawan, pebisnis, dan kini pelajar,” tambahnya.

    Pinkston menilai dua anak Ukraina yang dikirim ke Korea Utara mungkin bagian dari percobaan untuk melihat dampak indoktrinasi yang dibungkus sebagai ‘penghargaan’ atas perilaku baik mereka.

    “Ini semua bagian dari proses ‘Russifikasi’ terhadap anak-anak ini dan saya memperkirakan kunjungan serupa bisa bertambah ke depannya,” katanya.

    Analis lain melihatnya hanya sebagai propaganda. Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional asal Rusia di Kookmin University, Seoul, menyebut kunjungan itu sebagai “manipulasi yang sangat terang-terangan.”

    Apa pun motif Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Rashevska menegaskan komunitas internasional perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi anak-anak Ukraina.

    ‘Perlakuan tidak manusiawi’

    “Bagi rezim Kim Jong Un, ini adalah cara yang lebih halus dan dapat diterima publik untuk memperdalam ‘kemitraan strategis’ dengan Rusia melalui ‘diplomasi anak’,” katanya.

    “Bagi Rusia, langkah ini efektif karena anak-anak dibawa ke negara yang kondisi hak asasi manusianya bahkan lebih buruk daripada Rusia. Tidak ada internet, tidak ada ponsel, tidak ada kemungkinan tetap menjalin kontak setelah pulang.”

    “Bahkan jika hanya satu anak yang terdampak. Bahkan jika hanya dua anak yang terdampak. Karena mereka adalah anak-anak kami. Anak bukan angka statistik. Anak bukan alat untuk mengguncang opini publik,” kata Rashevska.

    “Anak adalah masa depan kita. Dan masa depan itu seharusnya milik kita, tetapi telah dicuri. Itu perlu disuarakan.”

    Desakan pengembalian anak-anak Ukraina

    Majelis Umum PBB pekan lalu menyerukan pengembalian segera dan tanpa syarat anak-anak Ukraina yang “dipindahkan secara paksa” ke Rusia.

    Majelis mengadopsi resolusi tidak mengikat yang menuntut “Federasi Rusia menjamin pemulangan segera, aman dan tanpa syarat semua anak Ukraina yang telah dipindahkan atau dideportasi secara paksa.”

    Resolusi itu juga mendesak Moskow untuk menghentikan tanpa penundaan praktik pemindahan paksa, deportasi, pemisahan dari keluarga dan wali, perubahan status pribadi termasuk melalui kewarganegaraan, adopsi, atau penempatan di keluarga asuh, serta indoktrinasi terhadap anak-anak Ukraina.

    Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan resolusi tersebut memuat tuduhan yang mereka nilai berlebihan terhadap Rusia dengan menuduhnya mendeportasi anak-anak Ukraina, berbicara tentang ‘adopsi paksa’ dan upaya menghapus identitas mereka.

    “Rusia kembali menegaskan bahwa tuduhan deportasi anak-anak Ukraina tidak berdasar dan menyesatkan,” menurut pernyataan kementerian itu.

    “Ini sepenuhnya soal mengevakuasi anak-anak dari zona pertempuran ketika nyawa mereka terancam.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Hamas Usulkan Pembekuan Senjata di Gaza, Israel Bilang Gini

    Hamas Usulkan Pembekuan Senjata di Gaza, Israel Bilang Gini

    Tel Aviv –

    Israel menegaskan bahwa kelompok Hamas “akan dilucuti senjatanya” sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza yang disponsori Amerika Serikat (AS). Penegasan itu disampaikan setelah pemimpin senior Hamas kembali menolak perlucutan senjata, tapi bersedia tidak menggunakan senjatanya alias melakukan pembekuan senjata.

    Gencatan senjata Gaza yang berlangsung sejak 10 Oktober lalu, telah menghentikan perang yang berkecamuk selama lebih dari dua tahun terakhir di daerah kantong Palestina tersebut. Namun, gencatan senjata itu tetap rapuh karena Israel dan Hamas saling menuduh setiap hari soal adanya pelanggaran.

    Pemimpin senior Hamas, Khaled Meshaal, dalam wawancara dengan media terkemuka Al Jazeera sebelumnya mengatakan kelompoknya terbuka untuk “pembekuan” senjata, tetapi menolak tuntutan perlucutan senjata total yang diatur dalam rencana perdamaian usulan Presiden AS Donald Trump untuk Jalur Gaza.

    Seorang pejabat pemerintah Israel, yang tidak disebut namanya, seperti dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), menanggapi pernyataan terbaru Meshaal tersebut dengan menegaskan Hamas akan dilucuti senjatanya.

    “Tidak akan ada masa depan bagi Hamas di bawah rencana 20 poin tersebut. Kelompok teror itu akan dilucuti senjatanya dan Gaza akan didemiliterisasi,” tegas pejabat pemerintah Israel tersebut saat berbicara kepada AFP.

    Kesepakatan gencatan senjata Gaza terdiri atas tiga tahap, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengindikasikan bahwa gencatan senjata akan segera memasuki tahap kedua.

    Pada tahap kedua, pasukan Israel akan bergerak mundur lebih jauh dari posisi mereka saat ini di Jalur Gaza dan digantikan oleh pasukan stabilisasi internasional (ISF), sementara Hamas akan meletakkan senjatanya.

    Namun, Hamas mengindikasikan kelompoknya tidak akan setuju untuk menyerahkan persenjataannya.

    “Gagasan perlucutan senjata total tidak dapat diterima oleh perlawanan (Hamas). Yang diusulkan adalah pembekuan, atau penyimpanan (senjata)… untuk memberikan jaminan agar tidak ada eskalasi militer apa pun dari Gaza dengan pendudukan Israel,” kata Meshaal dalam wawancara dengan Al Jazeera yang ditayangkan pada Rabu (10/12) waktu setempat.

    “Ini adalah gagasan yang sedang kami diskusikan dengan para mediator, dan saya meyakini bahwa dengan pemikiran pragmatis Amerika… visi seperti itu dapat disepakati dengan pemerintahan AS,” ucapnya.

    “Perlucutan senjata bagi seorang Palestina berarti merampas jiwanya sendiri. Mari kita capai tujuan itu dengan cara lainnya,” tegas Meshaal.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Apakah Gempa Super Besar Akan Segera Mengguncang Jepang?

    Apakah Gempa Super Besar Akan Segera Mengguncang Jepang?

    Jakarta –

    Setelah gempa bumi berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang Jepang, 8 Desember lalu, pihak berwenang negara tersebut kembali memperingatkan kemungkinan terjadinya mega gempa pada waktu-waktu mendatang.

    Mega gempa yang dimaksud adalah gempa dahsyat yang terjadi sekali dalam seabad.

    Pada September lalu, panel investigasi gempa bumi Jepang mengatakan ada 60%-90% kemungkinan mega gempa akan terjadi di Palung Nankai, kawasan rawan gempa yang membentang di sepanjang pantai Pasifik Jepang dalam 30 tahun ke depan.

    Sebelumnya, April 2025, pihak berwenang Jepang memperingatkan bahwa mega gempa berpotensi memicu tsunami lebih dari 20 meter yang dapat menghantam sebagian Tokyo dan prefektur lainnya. Mereka memperkirakan sekitar 300.000 orang akan meninggal dunia dan kerugian ekonomi mencapai triliunan dolar AS.

    Jadi, apa itu “mega gempa”? Dapatkah kejadian itu diprediksi? Lalu, apakah gempa itu akan terjadi dalam waktu dekat?

    Apa kata peringatan terkini?

    Para pejabat Jepang mendesak warga di tujuh prefektur dari Hokkaido di utara hingga Chiba di Jepang Tengah untuk tetap waspada menghadapi potensi mega gempa.

    Wilayah ini dihuni jutaan penduduk.

    Pihak berwenang juga meminta warga memeriksa jalur evakuasi, mengamankan perabotan, dan menyiapkan perlengkapan darurat, termasuk makanan, air, dan toilet portabel.

    Namun, perintah evakuasi belum dirilis.

    Mega Gempa yang terjadi di Palung Nankai berlangsung hampir 80 tahun lalu. Dalam foto ini, Kota Tanabe di bagian selatan Jepang luluh lantak pada 26 Desember 1946. (AP)

    Direktur lembaga mitigasi bencana Jepang mengatakan bahwa data gempa bumi global menunjukkan ada kemungkinan, bukan prediksi, bakal terjadi gempa yang lebih besar di masa mendatang.

    Para pejabat Jepang mengatakan kemungkinan terjadinya gempa yang lebih besar adalah sekitar satu banding 100.

    Apa itu mega gempa?

    Gempa bumi lazim terjadi di Jepang lantaran negara ini terletak di Cincin Api, seperti halnya Indonesia. Akibatnya, Jepang mengalami sekitar 1.500 gempa bumi setiap tahun.

    Sebagian besar gempa bumi tidak menyebabkan kerusakan besar, tetapi ada beberapa gempa dahsyat. Contohnya gempa magnitudo 9,0 yang terjadi pada 2011 yang memicu tsunami ke pantai timur laut dan menewaskan lebih dari 18.000 orang.

    Baca juga:

    Namun, gempa yang dikhawatirkan oleh pihak berwenang akan terjadi di wilayah yang lebih padat penduduknya di bagian selatan. Dalam skenario terburuk, jumlah korban akan jauh lebih banyak.

    Gempa bumi di sepanjang Palung Nankai telah menyebabkan ribuan kematian.

    Pada 1707, retakan di palung sepanjang 600 kilometer tersebut menyebabkan gempa bumi terbesar kedua yang pernah tercatat di Jepang. Gempa itu lalu diikuti oleh letusan Gunung Fuji.

    BBCPalung Nankai berada di antara Pantai Suruga di tengah dan Laut Hyuganada di selatan.

    Gempa bumi yang disebut “megathrust” ini cenderung terjadi setiap 100 tahun sekali dan seringkali berpasangan: yang terakhir terjadi pada 1944 dan 1946.

    Peristiwa yang telah lama diwaspadai ini, menurut ahli geologi Kyle Bradley dan Judith A Hubbard, adalah “definisi asli dari ‘Gempa Besar’”.

    “Sejarah gempa bumi besar di Nankai sangat menakutkan” sehingga menimbulkan kekhawatiran, demikian penuturan kedua ahli tersebut dalam buletin Earthquake Insights tahun 2024.

    Bisakah gempa bumi diprediksi?

    Tidak bisa, menurut Robert Geller, profesor emeritus seismologi di Universitas Tokyo.

    Ketika pihak berwenang Jepang mengeluarkan peringatan mega gempa tahun 2024setelah gempa berkekuatan 7,1 magnitudo melanda Jepang selatan, Profesor Geller mengatakan kepada BBC bahwa peringatan tersebut “hampir tidak ada hubungannya dengan sains”.

    Peringatan itu “bukan informasi yang berguna”, katanya.

    Sebab, meskipun gempa bumi dikenal sebagai “fenomena yang berkelompok”, “tidak mungkin mengetahui sebelumnya apakah gempa tersebut merupakan gempa pendahulu atau gempa susulan”.

    Memang, hanya sekitar 5% gempa bumi yang merupakan “gempa pendahulu”, kata Bradley dan Hubbard.

    Namun, gempa bumi pada 2011 didahului oleh gempa berkekuatan 7,2 yang sebagian besar diabaikan, kata mereka.

    Getty ImagesGempa dahsyat pada 2011 menewaskan lebih dari 18.000 orang.

    Sistem peringatan tersebut disusun setelah tahun 2011 sebagai upaya mencegah bencana sebesar ini terjadi lagi. Agustus 2024 adalah pertama kalinya Badan Meteorologi Jepang (JMA) menggunakannya.

    Namun, yang terpenting, meskipun lembaga itu meminta masyarakat untuk waspada, mereka tidak menyuruh siapa pun untuk mengungsi. Bahkan, mereka berupaya mengecilkan risiko besar yang akan segera terjadi.

    “Kemungkinan terjadinya gempa bumi besar baru lebih tinggi dari biasanya, tetapi ini bukan indikasi bahwa mega gempa pasti akan terjadi,” kata JMA saat itu.

    Reportase tambahan oleh Chika Nakayama dan Jake Lapham

    (ita/ita)

  • PM Bulgaria dan Kabinet Mundur Usai Berminggu-minggu Didemo Warga

    PM Bulgaria dan Kabinet Mundur Usai Berminggu-minggu Didemo Warga

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, mengumumkan pengunduran diri kabinetnya setelah menghadapi demonstrasi selama berminggu-minggu. Pengunduran diri itu disampaikan Zhelyazkov beberapa menit sebelum digelarnya pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen.

    Dilansir Aljazeera, Jumat (12/12/2025), protes terhadap Pemerintah Bulgaria telah berlangsung berminggu-minggu. Masyarakat menilai pemerintahan Zhelyazkov gagal dalam kebijakan ekonomi dan pemberantasan korupsi.

    Pengunduran diri ini terjadi beberapa minggu sebelum Bulgaria dijadwalkan bergabung dengan zona euro pada 1 Januari.

    “Koalisi kami bertemu, kami membahas situasi saat ini, tantangan yang kami hadapi, dan keputusan yang harus kami ambil secara bertanggung jawab,” kata Zhelyazkov saat mengumumkan keputusan pemerintah untuk mengundurkan diri.

    “Keinginan kami adalah untuk berada pada tingkat yang diharapkan masyarakat,” katanya. “Suara yang kuat berasal dari suara rakyat,” tambahnya.

    Protes Massa di Banyak Kota

    Sejumlah warga Bulgaria berunjuk rasa pada Rabu (10/12) malam di Sofia dan puluhan kota lainnya di seluruh negara Laut Hitam. Demonstrasi ini masuk rangkaian protes berkelanjutan yang menggarisbawahi frustrasi publik terhadap pemerintah yang dinilai gagal memberantas korupsi.

    Partai oposisi dan organisasi lain memprotes rencana untuk menaikkan iuran jaminan sosial dan pajak atas dividen untuk membiayai pengeluaran negara yang lebih tinggi.

    Meskipun pemerintah mundur dari rencana anggaran tersebut, protes terus berlanjut tanpa henti. Perpecahan politik dan sosial yang mendalam membuat Bulgaria telah menggelar 7 pemilihan nasional dalam empat tahun terakhir, yang terakhir pada Oktober 2024.

    Presiden Rumen Radev juga menyerukan pemerintah awal pekan ini untuk menarik rencana tersebut. Dalam pesan kepada para anggota parlemen di halaman Facebook-nya pada hari Kamis, Radev mengatakan: “Antara suara rakyat dan ketakutan akan mafia. Dengarkan suara rakyat!”

    Radev, yang memiliki kekuasaan terbatas berdasarkan konstitusi Bulgaria, sekarang akan meminta partai-partai di parlemen untuk mencoba membentuk pemerintahan baru. Jika mereka tidak mampu melakukannya, seperti yang tampaknya mungkin terjadi, ia akan membentuk pemerintahan sementara untuk menjalankan negara sampai pemilihan umum baru dapat diadakan.

    (jbr/isa)