Jenis Media: Internasional

Video Trump Pecat Jenderal AS dan Rombak Jajaran Perwira Tinggi Militer di Tengah Badai PHK – Halaman all

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memecat Kepala Staf Gabungan Jenderal Angkatan Udara Charles “CQ” Brown.

Tayang: Senin, 24 Februari 2025 14:33 WIB

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memecat Kepala Staf Gabungan Jenderal Angkatan Udara Charles “CQ” Brown.

Selain itu, Trump juga mengeluarkan lima laksamana dan jenderal lainnya dari jajaran perwira tinggi militer AS.

Lewat unggahan di Truth Social pada Jumat (21/2/2025), Trump menyampaikan terima kasih kepada Brown atas pengabdian selama lebih dari 40 tahun di militer.

Namun, Brown menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan baru dijalani kurang dari dua tahun.

(*)
Berita selengkapnya simak video di atas.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

24/02/2025 14:33
Rekor! Rusia Kirim 267 Drone ke Ukraina dalam Semalam

Kyiv –

Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa sedikitnya 267 drone Rusia diluncurkan ke wilayahnya dalam semalam. Jumlah drone tersebut mencetak “rekor” sebagai yang terbanyak sejak Moskow melancarkan invasi terhadap Kyiv pada Februari 2022.

Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuriy Ignat, dalam pernyataannya, seperti AFP, Senin (24/2/2025), mengatakan bahwa sedikitnya 267 drone itu terdeteksi di wilayah udara Ukraina antara Sabtu (22/2) hingga Minggu (23/2) waktu setempat.

Ignat menyebut rentetan ratusan drone itu sebagai “rekor untuk serangan tunggal” sejak invasi dimulai hampir tiga tahun lalu.

Disebutkan oleh Ignat dalam pernyataannya via Facebook bahwa 138 drone di antaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Ukraina, sedangkan 119 drone lainnya “hilang” tanpa menyebabkan kerusakan.

Ignat tidak menjelaskan lebih lanjut soal apa yang terjadi pada 10 drone lainnya. Namun pernyataan terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina via Telegram menyebut beberapa wilayah, termasuk Kyiv, telah “dihantam” serangan.

Serangan rudal Rusia pada Sabtu (22/2) malam menghantam pusat kota Kryvyi Rig, yang ada di bagian tengah Ukraina. Laporan otoritas regional pada Minggu (23/2) menyebut serangan rudal Moskow itu menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai lima orang lainnya.

Dalam upaya mencegat serangan Rusia setiap harinya, Ukraina selama konflik berkecamuk berusaha mengganggu logistik Moskow, terutama dengan secara langsung menyerang pangkalan militer dan lokasi industri di wilayah Rusia sendiri.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa 20 drone Ukraina yang diluncurkan ke negara itu “hancur” dalam semalam.

Rusia melancarkan invasi besar-besaran terhadap Ukraina, negara tetangganya, sejak 24 Februari 2022 lalu. Kremlin mengklaim tujuannya adalah untuk melindungi diri dari ancaman ekspansi aliansi militer Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dalam pernyataan terbaru, menyatakan siap mengundurkan diri jika hal itu berarti perdamaian terwujud di Ukraina. Zelensky juga menawarkan agar pengunduran dirinya bisa ditukar dengan bergabungnya Ukraina dengan NATO.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

24/02/2025 13:59
CDU Unggul Pemilu, Friedrich Merz Diprediksi Jadi Kanselir Jerman

Jakarta –

Friedrich Merz, ketua partai konservatif CDU, diprediksi akan menjadi kanselir Jerman dalam hasil Pemilu Jerman yang digelar pada 23 Februari.

Blok kanan-tengahnya (CDU/CSU) telah lama unggul dalam jajak pendapat, meraih sekitar 30% suara secara stabil, dan Merz telah lama dianggap sebagai penantang utama bagi kanselir petahana Jerman Olaf Scholz dari Partai SPD yang berhaluan kiri-tengah.

Kemenangan ini juga menandai kembalinya Merz ke puncak karier politiknya di Jerman. Merz, yang saat ini berusia 69 tahun, akan menjadi kanselir tertua kedua sejak Konrad Adenauer, kanselir pertama Jerman, yang menjabat pada 1949 di usia 73 tahun.

Scholz dan Merz sama-sama berlatar belakang hukum, tetapi kesamaan mereka berhenti di situ. Merz, dengan tubuhnya yang tinggi, adalah sosok yang dominan, baik saat memasuki ruangan maupun di atas panggung. Ia tampak ramah dan bahkan humoris, meskipun terkadang terlihat canggung saat ia membungkuk untuk berbicara dengan orang lain.

Keluar dari politik, masuk ke dunia bisnis, kembali lagi ke politik

Ketika Angela Merkel mengambil alih kepemimpinan fraksi CDU di parlemen pada 2002 dan menjadi kanselir pada 2005, Merz yang berhaluan lebih konservatif memilih mundur dan menjauh dari politik selama bertahun-tahun.

Dibandingkan dengan Merkel, yang dikenal lebih taktis, tenang dan penuh perhitungan saat mengambil keputusan, Merz dinilai lebih berani mengambil risiko politik.

Pada konferensi terakhir partai CDU di akhir Januari lalu, ia membuktikan hal itu dengan mencoba meloloskan undang-undang imigrasi yang lebih ketat di parlemen, dengan bantuan partai populis sayap kanan AfD.

Langkah ini memicu kontroversi di seluruh negeri, di mana para pengunjuk rasa mengecam kerja sama tersebut sebagai pelanggaran besar terhadap topik tabu pascaperang, yang melarang kolaborasi dengan kelompok sayap kanan ekstrem.

Namun, Merz tampaknya melihat langkah itu sebagai strategi untuk menekan popularitas AfD yang anti-Imigrasi.

Setelah meninggalkan politik, Merz kembali meniti karier di sektor swasta. Sejak 2005 hingga 2021, Merz menjadi bagian dari firma hukum internasional dan memegang posisi tertinggi sebagai dewan pengawas.

Namun, ketika Merkel mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia politik pada 2021, Merz kembali dan perlahan naik ke puncak kekuasaannya. Pada 2022, CDU memilihnya sebagai ketua partai. Merz dikenal sebagai perwakilan sayap konservatif CDU dengan pandangan ekonomi liberalnya.

Pernyataan kontroversial Merz

Merz memiliki sejarah panjang dalam mengeluarkan pernyataan kontroversialnya. Pada 1990-an, ia menolak pelonggaran undang-undang aborsi dan diagnosis genetik pra-implantasi. Ia juga terkenal karena menolak kriminalisasi pemerkosaan dalam pernikahan pada 1997.

Hampir 25 tahun lalu, ia mengkritik kebijakan imigrasi Jerman, menyebutnya “masalah dengan orang asing,” dan menekankan perlunya “budaya utama” di Jerman.

Kini, beberapa isu tersebut kembali ia angkat dalam konteks politik dan sosial Jerman yang berbeda. Dalam acara bincang-bincang “Markus Lanz” pada Januari 2023, ia mengeluhkan kurangnya integrasi di Jerman dan menuding ada orang-orang “yang seharusnya tidak berada di Jerman” tetapi “terlalu lama ditoleransi keberadaannya.”

Ia juga menyebut, beberapa orang tua menolak otoritas guru perempuan untuk anak-anak mereka, yang ia gambarkan sebagai “pasha kecil.” Pernyataannya itu memicu kecaman karena dinilai rasis. Namun, kritik dari dalam Partai CDU sendiri relatif minim.

Di panggung politik Berlin, Merz mengklaim bahwa fraksi CDU telah menemukan arah baru dalam berbagai kebijakan utamanya. Merz mengatakan bahwa ia “memimpin proses ini di CDU dengan program dasar baru yang mengembalikan partai ke jalur yang benar.”

Merz kini merepresentasikan CDU yang jauh lebih konservatif, meskipun pandangan pribadinya sendiri tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir.

Pada November 2024, setelah koalisi pemerintahan Scholz yang terdiri dari Partai SPD, Partai Hijau, dan Partai FDP runtuh, Merz menyatakan bahwa “koalisi itu hanya tinggal sejarah.”

Merz: Kiri sudah berakhir

Namun, Merz kini menghadapi tantangan utama dengan siapa partainya akan membentuk pemerintahan koalisi baru.

Merz beberapa kali menegaskan tidak akan berkoalisi dengan Partai AfD. Namun, beberapa jam sebelum pemilu berlangsung, ia juga mengkritik partai-partai besar Jerman lainnya, dengan menyatakan “kiri sudah berakhir. Tidak ada lagi mayoritas kiri, tidak ada lagi politik kiri di Jerman.”

Merz juga mengecam demonstrasi melawan ekstremisme sayap kanan dan menyatakan bahwa jika ia menang, ia akan menjalankan politik untuk mayoritas Jerman “yang berpikir lurus,” bukan “untuk kaum hijau atau kelompok kiri gila di dunia ini.”

Komentarnya itu menuai reaksi keras dari Partai SPD.

“Friedrich Merz memperdalam perpecahan di tengah demokrasi kita pada tahap akhir kampanye,” tulis pemimpin SPD, Lars Klingbeil, di platform media sosial X.

“Ini bukan cara berbicara seorang kanselir,” tambah Sekretaris Jenderal SPD, Matthias Miersch. “Begitulah cara ‘Trump kecil’ berbicara.”

Merz mendapat ucapan selamat dari beberapa pemimpin dunia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat menyambut baik kemenangan kelompok konservatif di Jerman, dan menyebutnya sebagai “hari besar bagi Jerman dan AS.”

Trump juga menulis di platform Truth Social miliknya, dengan mengatakan “sama seperti di AS, rakyat Jerman sudah lelah dengan agenda yang tidak masuk akal, terutama dalam hal energi dan imigrasi, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.”

Selain Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga memberikan selamat kepada Merz dan menekankan pentingnya kerja sama kedua negara untuk Eropa yang lebih kuat dan berdaulat.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengucapkan selamat, dengan mengatakan, “saya menantikan kerja sama dengan pemerintahan baru untuk memperdalam hubungan negara kita yang sudah kuat, meningkatkan keamanan bersama, dan mendorong pertumbuhan bagi kedua negara.”

Tak ketinggalan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy turut mengucapkan selamat kepada Friedrich Merz atas kemenangannya dalam pemilu Jerman kali ini.

Zelenskyy mengatakan, ia menantikan “kelanjutan kerja sama dengan Jerman dalam melindungi banyak nyawa, membawa perdamaian untuk Ukraina lebih nyata dan lebih dekat, serta memperkuat kekuatan Eropa.”

Merz juga telah menyatakan dukungannya untuk memberikan Ukraina rudal Taurus jarak jauh, di mana langkah itu sangat dihindari dalam pemerintahan Scholz lalu.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte bahkan mengatakan, “sangat penting bagi Eropa untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, dan kepemimpinan Merz akan menjadi kuncinya.”

Artikel ini diadaptasi DW dari bahasa Jerman

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

24/02/2025 13:55
Minta Pegawai Pemerintah AS Cantumkan Prestasi, Keluarkan Ancaman Pemecatan

PIKIRAN RAKYAT – Beberapa lembaga pemerintahan AS dikabarkan meminta karyawannya untuk tidak segera menanggapi permintaan penasihat Presiden Donald Trump, Elon Musk, untuk mencantumkan prestasi mereka dalam seminggu terakhir atau dipecat.

Pejabat yang ditunjuk pemerintahan Trump di FBI dan Departemen Luar Negeri mengirim email kepada staf mereka dan meminta untuk tidak menanggapi di luar rantai komando.

“FBI, melalui kantor direktur, bertanggung jawab atas semua proses peninjauan kami,” kata Direktur FBI Kash Patel, seorang yang ditunjuk Trump, dalam email kepada staf.

Musk memimpin apa yang disebut sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah, yang pada minggu-minggu pertama pemerintahan Trump telah memberhentikan lebih dari 20.000 pekerja dan menawarkan pembelian kepada 75.000 lainnya, di seluruh jajaran pemerintah mulai dari Departemen Pertahanan hingga Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, tempat semua anggota staf telah diperintahkan untuk menghentikan pekerjaan.

Hal itu telah menyebabkan pemerintah federal dalam beberapa kasus bergegas mempekerjakan kembali pekerja yang menjalankan fungsi-fungsi penting seperti mengamankan persenjataan nuklir negara dan mencoba memerangi wabah flu burung yang semakin parah, yang telah menyebabkan harga telur melonjak.

Email dari Musk

Para pekerja federal dikabarkan menerima email yang menginstruksikan mereka untuk merinci pekerjaan yang dilakukan selama minggu sebelumnya paling lambat pukul 11.59 malam pada hari Senin, tak lama setelah Musk mengunggah di situs media sosial X miliknya bahwa jika tidak menanggapi akan dianggap sebagai pengunduran diri.

Subjek email tersebut berbunyi, “Apa yang Anda lakukan minggu lalu?” dan berasal dari alamat sumber daya manusia di Kantor Manajemen Personalia, tetapi tidak menyertakan ancaman pemecatan dari Musk.

Para pekerja di departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, Pendidikan dan Perdagangan, serta di Federal Deposit Insurance Corporation, National Institutes of Health dan Internal Revenue Service juga diminta untuk tidak menanggapi sambil menunggu arahan lebih lanjut. Para pekerja di badan intelijen juga akan diminta untuk tidak menanggapi, menurut sebuah sumber.

“Untuk lebih jelasnya ini tidak biasa, tidak terduga, dan memerlukan validasi lebih lanjut,” tulis seorang eksekutif senior di Pusat Informasi Lingkungan Nasional, sebuah badan yang mengelola data lingkungan dan merupakan bagian dari Departemen Perdagangan.

Beberapa pejabat menyambut baik langkah tersebut. Ed Martin, calon Trump untuk Jaksa AS di Washington, DC, yang bertugas dalam kapasitas sementara, memuji Musk dan DOGE dalam tanggapan email.

Namun, kantor-kantor lain di dalam Departemen Kehakiman, termasuk kantor eksekutif yang mendukung semua jaksa AS dan divisi sipil departemen, memberi tahu karyawan untuk tidak membalas sambil menunggu informasi tambahan.

Sedangkan karyawan di Badan Penegakan Narkoba, bagian dari Departemen Kehakiman, diminta untuk menanggapi.

Kewenangan Musk Dipertanyakan

Serikat pekerja federal terbesar, Federasi Pegawai Pemerintah Amerika, menulis di media sosial pada hari Minggu bahwa mereka tidak percaya Musk memiliki wewenang untuk memecat karyawan yang tidak menanggapi dan akan secara resmi meminta OPM untuk membatalkan pesan tersebut.

Sementara itu, serikat pekerja menyarankan anggota untuk bertanya langsung kepada atasan mereka apakah akan membalas dan mengikuti arahan.

Email tersebut membuat beberapa karyawan semakin frustrasi dan khawatir setelah berminggu-minggu ketidakpastian tentang masa depan mereka.

“Saya benar-benar bertanya-tanya kapan seseorang akan berkata, ‘Cukup,’” kata seorang karyawan IRS.

Juru bicara Departemen Perdagangan, Kehakiman, Pendidikan, dan Keuangan, serta di FDIC dan NIH, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Seorang juru bicara FBI menolak berkomentar, dan seorang juru bicara Departemen Luar Negeri merujuk pertanyaan ke Gedung Putih.

Musk di platform media sosialnya X menyebut email itu pemeriksaan denyut nadi yang sangat mendasar dan menampilkan daftar fiktif yang dibuatnya menggunakan kecerdasan buatan.

“SANGAT meresahkan bahwa beberapa bagian pemerintah menganggap ini TERLALU BERLEBIHAN!! Apa yang salah dengan mereka??” tulis Musk.

Senator AS John Curtis, seorang Republikan dari Utah, mengatakan dia mendukung upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi pengeluaran pemerintah tetapi Musk harus mengambil pendekatan yang lebih manusiawi.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

24/02/2025 13:45
Terungkap, PM Netanyahu Pernah Dipukul Putranya

Tel Aviv –

Seorang anggota parlemen Israel mengungkapkan bahwa Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pernah dipukul putranya, yang kemudian “diasingkan” ke luar negeri. Yair Netanyahu, salah satu dari dua putra PM Israel, diketahui sudah dua tahun terakhir tinggal di Florida, Amerika Serikat (AS).

Yair yang berusia 33 tahun meninggalkan Israel sejak Maret 2023 lalu, ketika marak laporan soal dia dilarang sang ayah, Netanyahu, untuk memposting apa pun di media sosial karena postingannya mengobarkan ketegangan di Israel.

Yair yang dikenal berpandangan sayap kanan ini, kerap melontarkan klaim tidak berdasar soal konspirasi besar-besaran dan upaya kudeta oleh aparat kehakiman dan penegak hukum Israel terhadap ayahnya. Dia menjadi terkenal saat laporan meluas soal dia mempengaruhi kebijakan PM Israel pada saat itu.

Sejak meninggalkan Israel, Yair dilaporkan tinggal di kondominium mewah di Florida, AS.

Baru-baru ini, seperti dilansir The New Arab dan Times of Israel, Senin (24/2/2025), salah satu anggota parlemen Israel atau Knesset, Naama Lazimi, dari kubu oposisi Partai Demokrat Israel melontarkan pernyataan yang mengejutkan publik.

Dalam rapat dengan Komisi Keuangan Knesset, Lazimi awalnya mempertanyakan pendanaan untuk anggota keluarga Netanyahu. Dia membahas pendanaan untuk kunjungan istri Netanyahu, Sara, ke AS dan soal biaya pengawal keamanan bagi Yair, putra Netanyahu dan Sara, yang tinggal di Miami, Florida, AS.

Lazimi kemudian mengatakan bahwa Yair “diasingkan” ke luar negeri setelah memukul ayahnya.

“Saya ingin bertanya tentang istri Perdana Menteri, Sara Netanyahu, yang tinggal di luar negeri selama dua bulan. Saya mau bertanya siapa yang membiayai hal ini, berapa biayanya, dan dari anggaran mana pembiayaan itu diambil?” ucap Lazimi dalam rapat pada Minggu (23/2) waktu setempat.

“Saya ingin bertanya tentang putra Perdana Menteri, Yair Netanyahu. Tahun lalu, sebuah artikel menyebut bahwa biaya pengawal keamanannya mencapai sekitar NIS 2,5 juta (Rp 11,4 miliar) per tahun,” sebutnya.

“Saya ingin bertanya apakah jumlah ini masih dianggarkan dan apakah masih ada niat untuk membiayai masa tinggal anak Perdana Menteri karena memukul Perdana Menteri dan dipaksa pergi ke luar negeri karena dia merusak simbol kekuasaan?” tanya Lazimi lebih lanjut.

Sejumlah anggota Knesset lainnya yang hadir dalam rapat itu tampak kaget sekaligus tertawa kecil mendengar pernyataan Lazimi. “Apa maksud Anda?” tanya salah satu anggota Knesset, dengan nada tidak percaya, kepada Lazimi dalam rapat yang terekam video, yang beredar di media sosial.

“Tentu saja, dia diasingkan ke luar negeri,” ucap Lazimi merujuk pada Yair Netanyahu.

Lazimi tampak terkejut saat menyadari rekan-rekannya di Knesset tidak mengetahui tuduhan tersebut. Namun ketika dia didesak memberikan penjelasan lebih lanjut soal pernyataannya itu, Lazimi terkesan menepis pernyataan rekannya dan kembali membahas soal pendanaan.

Pernyataan Lazimi ini menuai kecaman dan dibantah mentah-mentah oleh Partai Likud, yang menaungi Netanyahu. Ditegaskan oleh salah satu perwakilan Partai Likud bahwa pernyataan Lazimi itu “sebuah kebohongan tercela, sebuah titik terendah terbaru bagi kelompok sayap kiri”.

“Naama Lazimi akan kehilangan kekebalannya dan gajinya, dan siapa pun yang melontarkan kebohongan keji semacam ini akan menghadapi gugatan hukum dan juga harus membayar,” tegas pernyataan yang dirilis perwakilan Partai Likud.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

24/02/2025 12:54
Pengamat Israel: Hamas di Gaza Tidak Tertekan, Tidak Sedang Kesulitan, Kini Ulur Waktu – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Hamas kini disebut sedang tidak dalam kondisi tertekan setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Israel.

Zvi Yehezkeli, seorang pengamat dan jurnalis Israel, mengaku tidak melihat tanda-tanda bahwa Hamas sedang didera kesulitan.

Yehezkeli mengatakan Hamas menginginkan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel dilanjutkan.

“Hamas ingin mengulur waktu. Hamas ingin gencatan senjata diteruskan,” katanya, Minggu malam, (23/2/2025), dikutip dari Maariv.

Dia lalu menyinggung rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan paksa warga Palestina ke luar negeri.

“Hamas memandang ke depan. Hamas ingin menghancurkan rencana Trump, jadi Hamas menginginkan [gencatan senjata] tahap kedua atau tahap pertama yang diperpanjang.”

“Hamas tidak dalam tekanan karena ingin mengulur waktu. Dari sudut pandangnya, waktu yang berjalan saat ini bukanlah waktu yang berdampak terhadap Hamas, melainkan Israel.”

Dia mengklaim AS, Qatar, dan Mesir yang menjadi juru penengah perundingan Israel-Hamas bakal mendapatkan cara untuk melanjutkan tahap pertama atau ketiga negara itu akan membahas tahap kedua.

Yehezkeli memperkirakan tahap pertama akan berlanjut dengan sejumlah mekanisme.

Hamas: Netanyahu ingin menyabotase gencatan

Hamas menuding Netanyahu menggunakan cara kotor untuk menyabotase gencatan senjata di Gaza yang saat ini masih memasuki tahap pertama.

Menurut Hamas, pemerintahan Netanyahu tidak tertarik untuk merundingkan tahap kedua gencatan.

Tahap kedua gencatan seharusnya dirundingkan saat tahap pertama yang berlangsung selama enam minggu.

Menurut kesepakatan, apabila tahap kedua tercapai, semua sandera Israel akan dibebaskan dan gencatan senjata akan berlaku permanen di Gaza.

“Kami meyakininya sekali lagi, permainan kotor dari pemerintahan sayap kanan itu untuk menyabotase dan merusak perjanjian dan mengirimkan pesan tentang keinginan untuk kembali mengobarkan perang,” kata Basem Naim, anggota senior Polibiro Hamas, hari Sabtu, (22/2/2025), dikutip dari Al Jazeera.

Naim mengatakan Hamas tetap berkomitmen untuk melanjutkan gencatan senjata dan memenuhi kewajibannya. Namun, kata dia, Israel malah melanggar perjanjian.

“Lebih dari 100 warga Palestina telah tewas dibunuh sejak tahap pertama, sebagian besar dari bantuan kemanusiaan yang disepakati tidak diizinkan masuk ke Gaza, dan penarikan mundur [tentara Israel] dari Koridor Netzarim ditunda,” kata Naim.

Awal bulan ini pejabat Israel mengaku kepada The New York Times bahwa klaim Hamas tentang pelanggaran Israel itu memang benar. Namun, pemerintah Israel membantahnya.

Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan, Israel sudah setuju untuk mengizinkan sekitar 60.000 tempat tinggal sementara dan 200.000 tenda dikirim ke Gaza. Akaan tetapi, hal itu belum dipenuhi Israel.

Ada lebih dari 90 persen penduduk Gaza yang mengungsi. Sebagian besar wilayah Gaza juga sudah hancur menjadi puing-puing.

Sementara itu, Netanyahu sudah mengancam akan melanjutkan perang di Gaza. Di samping itu, dia mengaku berkomitmen mendukung rencana AS untuk mengambil alih Gaza.

Perdana menteri sayap kanan itu berulang kali mengaku bertekad mencapai tujuan Israel dalam perang di Gaza. Salah satunya adalah menghancurkan Hamas.

Kabinetnya juga belum menggelar pemungutan suara untuk menentukan apakah syarat-syarat untuk gencatan tahap pertama telah dipenuhi guna melanjutkan ke tahap kedua.

Pada hari Selasa pekan lalu media Israel melaporkan bahwa Netanyahu sudah menunjuk Menteri Urusan Strategis Ron Dermer untuk memimpin negosiasi tahap kedua gencatan senjata.

(*)

24/02/2025 12:54
Kala 49 Sekolah di Korea Selatan Harus Menutup Pintu, Tak Ada Lagi Siswa yang Mengisi Bangku

PIKIRAN RAKYAT – Puluhan sekolah di Korea Selatan harus tutup karena tidak adanya murid baru yang masuk. Berdasarkan data terbaru pada Minggu 23 Februari 2025, populasi usia sekolah di Negeri Ginseng terus menurun.

Menurut data Kementerian Pendidikan yang diterima Korea Herald, total ada 49 sekolah dasar, menengah dan menengah di 17 kota dan provinsi akan ditutup pada 2025.

Sekolah-sekolah itu ditutup, karena kekurangan siswa telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, meningkat dari 22 pada tahun 2023 menjadi 33 pada tahun lalu.

Dengan 88 persen sekolah yang dijadwalkan untuk ditutup pada akhir tahun ini terletak di daerah pedesaan. Kekhawatiran pun tumbuh atas kesenjangan populasi usia sekolah antara Seoul dan daerah pedesaan.

Berdasarkan wilayah, ibu kota tidak memiliki sekolah di ambang penutupan, sementara enam sekolah akan ditutup di Provinsi Gyeonggi.

Provinsi Jeolla Selatan mencatat jumlah sekolah tertinggi yang menghadapi penutupan dengan 10, diikuti oleh Provinsi Chungcheong Selatan dengan sembilan, Provinsi Jeolla Utara dengan delapan, dan Provinsi Gangwon dengan tujuh.

Berdasarkan jenis sekolah, dari 49 sekolah yang ditunjuk untuk ditutup, 38 adalah sekolah dasar, merupakan mayoritas, sementara delapan adalah sekolah menengah dan tiga adalah sekolah menengah.

Sementara itu, sekolah dasar di pedesaan juga berjuang dengan kurangnya pendaftaran baru.

Sebanyak 42 sekolah di seluruh Provinsi Gyeongsang Utara tidak memiliki siswa kelas satu yang akan mendaftar pada bulan Maret.

“Situasinya serupa di daerah lain. Jumlah sekolah tanpa anak yang akan memulai pendidikan yang diamanatkan negara mencapai 32 di Provinsi Jeolla Selatan, 25 di Provinsi Jeolla Utara dan 21 di Provinsi Gangwon,” kata Korea Herald dalam laporannya.

Korea Selatan menghadapi tantangan demografis serius akibat tingkat kesuburan yang sangat rendah. Tren ini membawa berbagai konsekuensi, termasuk penuaan populasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya beban sistem kesehatan.

Lebih jauh, dampaknya juga terasa dalam sektor keamanan nasional, khususnya kesiapan militer negara tersebut.

Sejak tahun 2020, jumlah kematian di Korea Selatan telah melampaui jumlah kelahiran, menandai awal dari penurunan populasi. Pada tahun 2024, tingkat kesuburan total (TFR) Korea Selatan diproyeksikan mencapai 0,68—angka terendah di dunia. Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kelahiran meliputi:

Biaya hidup yang tinggi, termasuk perumahan dan pendidikan anak. Beban kerja yang berat, yang membuat banyak pasangan enggan memiliki anak. Ketidaksetaraan gender, di mana perempuan merasa terbebani dengan tanggung jawab ganda dalam karier dan rumah tangga. Pandangan sosial yang berubah, di mana semakin banyak orang muda memilih untuk tidak menikah atau memiliki anak.

Pemerintah telah berupaya menangani krisis ini dengan berbagai kebijakan, seperti subsidi kelahiran, tunjangan orang tua, dan memperkenalkan fleksibilitas dalam dunia kerja. Namun, hasilnya masih belum signifikan.

Dampak Penurunan Populasi

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Dengan semakin sedikitnya jumlah tenaga kerja muda, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan berisiko melambat. Berkurangnya populasi usia produktif juga meningkatkan beban fiskal pemerintah, terutama dalam hal pensiun dan layanan kesehatan bagi lansia yang jumlahnya terus bertambah.

Pendidikan dan Dunia Kerja

Jumlah siswa yang terdaftar di sekolah terus menurun, menyebabkan banyak sekolah dasar mengalami kekurangan murid. Di sektor tenaga kerja, perusahaan menghadapi kesulitan dalam mencari pekerja muda yang cukup untuk mempertahankan produktivitas.

Keamanan Nasional dan Kesiapan Militer

Penurunan populasi juga berdampak langsung pada jumlah personel militer. Berdasarkan data terbaru, jumlah personel militer Korea Selatan turun di bawah 500.000 pada tahun 2022, sementara Korea Utara mempertahankan kekuatan sekitar 1,28 juta. Dengan tren ini, jumlah personel militer Korea Selatan diperkirakan akan terus berkurang menjadi sekitar 396.000 pada tahun 2038.

Selain itu, kekurangan perwira dan bintara juga menjadi tantangan serius. Pada tahun 2023, terdapat kekurangan sekitar 550 perwira dan hampir 4.800 bintara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem wajib militer Korea Selatan mungkin tidak cukup untuk mempertahankan kesiapan militer dalam jangka panjang.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

24/02/2025 12:39
AfD Cetak Rekor Suara, Tapi Masih Dijegal dari Kekuasaan

Jakarta –

Pemilu Jerman 2025 menjadi hari bersejarah bagi partai Alternatif untuk Jerman (AfD). Pasalnya, 12 tahun setelah partai sayap kanan didirikan, partai ini telah menjadi kekuatan politik terbesar kedua di Jerman.

Dengan perolehan sekitar 20% suara, partai ini meraih hampir dua kali lipat dari hasil pemilu Jerman terakhir pada tahun 2021. Di Jerman timur, partai ini bahkan menjadi kekuatan politik terkuat.

Pada malam pemilihan, kandidat utama AfD, Alice Weidel, menekankan kembali bahwa partainya bersedia berkoalisi dengan aliansi kanan-tengah yang menang, yaitu Uni Kristen Demokrat (CDU) dan partai saudaranya di Bavaria, Uni Kristen Sosial (CSU).

Pada saat yang sama, ia mengecam pemimpin CDU dan kemungkinan kanselir berikutnya, Friedrich Merz.

Merujuk pada janji Merz yang dibuat beberapa tahun lalu untuk mengurangi separuh perolehan suara AfD, Weidel mengatakan kepada para pendukungnya: “Mereka ingin membagi dua kami, tetapi yang terjadi justru sebaliknya!”

AfD telah berhasil membentuk wacana politik selama kampanye pemilu di Jerman dengan retorika anti imigrasi, menyerukan agar perbatasan Jerman ditutup bagi para pengungsi dan pencari suaka.

Dukungan dari Musk dan Vance

Miliarder AS dan orang kepercayaan Trump, Elon Musk, menjadi berita utama di Jerman selama kampanye pemilihan umum ketika ia secara aktif mendukung AfD. Dia bergabung dengan Wakil Presiden AS, JD Vance, yang juga mendukung partai tersebut.

AfD diklasifikasikan oleh otoritas keamanan Jerman sebagai ekstremis sayap kanan, dengan beberapa cabang dan anggota partai yang diawasi oleh badan intelijen dalam negeri.

Klasifikasi ini dipicu oleh berbagai pernyataan pejabat partai AfD, misalnya, mempertanyakan apakah orang Jerman dengan latar belakang imigrasi harus menikmati hak yang sama.

Beberapa pejabat AfD juga berada di bawah pengawasan karena menggunakan slogan dan simbol terlarang dari era Nazi. Salah satu tokoh terkemuka partai, pemimpin AfD di negara bagian Thuringian, Björn Höcke, dihukum dua kali pada tahun 2024 karena menggunakan slogan terlarang dari paramiliter Hitler, Sturmabteilung, SA.

Pada pekan menjelang pemilihan umum, ratusan ribu orang di Jerman memprotes AfD. Kebangkitan partai ini dianggap sebagai bahaya bagi demokrasi dan para migran di negara tersebut.

AfD masih dianggap sebagai partai paria

Terlepas dari kesuksesan pemilihannya, hasil AfD tidak sesuai dengan harapan partai itu sendiri. Banyak anggota partai yang diam-diam berharap untuk bisa bersaing ketat dengan CDU atau bahkan menjadi yang pertama. Pesta malam pemilihan AfD sedikit kurang meriah meskipun mereka meraih kemenangan dalam pemilu.

Tidak ada opsi baru untuk AfD.

Dalam debat di televisi pasca pemilu dengan kandidat dari partai-partai utama, Merz mengulangi penolakannya terhadap AfD sebagai mitra koalisi yang potensial.

“Anda dapat mengulurkan tangan Anda sebanyak yang Anda suka, kami tidak akan mengejar kebijakan yang salah untuk negara ini,” katanya.

Merz mengutip perbedaan kebijakan luar negeri dan keamanan sebagai alasan utama untuk menolak kerja sama dengan AfD.

Partai sayap kanan tersebut menyerukan agar Jerman keluar dari Uni Eropa, kembali ke mata uang nasional, dan mengakhiri dukungan militer untuk Ukraina.

Menanggapi Weidel secara langsung, Merz mengatakan: “Anda menginginkan kebalikan dari apa yang kami inginkan dan itulah alasan mengapa tidak akan ada kerja sama.”

Sementara itu, Alice Weidel telah memproyeksikan dirinya untuk menjadi calon kanselir partainya pada pemilihan berikutnya di tahun 2029.

“Kami akan menyalip CDU/CSU. Dan kemudian kita akan mendapatkan mandat untuk memerintah,” kata Weidel di saluran televisi milik partai.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

24/02/2025 12:16
Kandidat Kanselir Jerman Friedrich Merz Deklarasikan Kemenangan, Olaf Scholz Akui Kalah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kandidat kanselir dari Partai Uni Demokratik Kristen di Jerman, Friedrich Merz, mengumumkan kemenangan partainya dalam pemilihan parlemen yang diadakan pada Minggu (23/2/2025), sedangkan Kanselir Jerman Olaf Scholz mengakui kekalahan.

“Kita telah memenangkannya. Kaum konservatif di Jerman akan berusaha sekuat tenaga untuk membentuk pemerintahan yang mampu mengambil tindakan secepat mungkin,” kata Friedrich Merz pada Minggu.

“Kami akan merayakannya malam ini dan mulai bekerja besok. Dunia tidak menunggu kami,” imbuhnya dalam reaksi pertamanya di Berlin, dikelilingi oleh para pendukungnya.

Friedrich Merz, yang kemungkinan akan mengambil alih jabatan kanselir dari Partai Sosial Demokrat Olaf Scholz, mengesampingkan aliansi pemerintah apa pun dengan kubu sayap kanan.

Ia berjanji untuk segera membentuk mayoritas parlemen untuk memerintah negara tersebut dan memulihkan kepemimpinan Jerman yang kuat di Eropa.

Selain itu, ia akan menindak tegas para migran dan memangkas pajak serta peraturan bisnis dalam upaya untuk memulai pertumbuhan ekonomi.

Dalam pidatonya, Friedrich Merz mengatakan akan menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih tegas untuk membantu Ukraina.

Ia akan mendorong kepemimpinan yang lebih kuat di Eropa dan mengurangi pengaruh AS ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump menebarkan kecemasan dengan merangkul Rusia dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina, seperti diberitakan The New York Times.

Akui Kalah, Olaf Scholz Kecewa dengan Hasil Pemilu

Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengakui kekalahannya dan merasa kecewa dengan hasil pemilu pada hari Minggu.

“Hasil kami lebih buruk daripada sebelumnya, dan saya bertanggung jawab atasnya,” kata Olaf Scholz dalam pidatonya pada Minggu malam.

Olaf Scholz mengatakan hampir 20 persen warga Jerman memilih partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) adalah hal yang tidak dapat diterima.

“Saya tidak akan pernah menerima hasil seperti itu,” imbuhnya.

“Kami merasa kesal dan menginginkan hasil yang lebih baik,” tambahnya, seperti diberitakan Al Mayadeen.

Ia juga mengumumkan, dirinya tidak ingin menjadi bagian dari pemerintahan federal yang dipimpin oleh CDU/CSU dan tidak bermaksud memimpin negosiasi koalisi.

Setelah mengakui kekalahannya, Olaf Scholz mengucapkan selamat kepada pesaingnya dari partai konservatif, Friedrich Merz, atas kemenangannya.

Pemilu pada Minggu, diselenggarakan tujuh bulan lebih cepat dari jadwal setelah runtuhnya koalisi tiga partai Kanselir Olaf Scholz.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

24/02/2025 11:45
Resmi! Trump Pecat 2.000 Staf USAID di AS

Washington DC –

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump resmi memecat sekitar 2.000 staf Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID yang bertugas di wilayah AS pada Minggu (23/2). Sebagian besar staf USAID lainnya, termasuk staf global, diberi cuti administratif, yang berarti menonaktifkan mereka.

“Semua personel yang direktur langsung oleh USAID, kecuali personel yang ditunjuk untuk fungsi-fungsi penting, kepemimpinan inti dan/atau program yang ditunjuk secara khusus, akan diberikan cuti administratif secara global,” sebut email pemberitahuan untuk para staf USAID, seperti dilansir CNN, Senin (24/2/2025).

Email pemberitahuan itu dikirimkan kepada para staf USAID pada Minggu (23/2) sore, sekitar pukul 14.42 waktu setempat. Cuti administratif itu disebut resmi berlaku pada hari yang sama mulai pukul 23.59 malam.

“Pada saat yang sama, USAID mulai menerapkan Pengurangan Angkatan yang akan berdampak pada sekitar 2.000 personel USAID yang bertugas di Amerika Serikat (AS),” jelas email pemberitahuan untuk para staf USAID tersebut.

Disebutkan oleh email tersebut bahwa para staf USAID yang terdampak langkah ini “akan menerima pemberitahuan khusus” pada Minggu (23/2) waktu setempat.

Langkah ini menuai kekecewaan dan kritikan dari Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika (AFSA), salah satu serikat pekerja yang mewakili para staf USAID.

“Sangat kecewa dengan keputusan pemerintah yang terburu-buru dan tidak berperasaan yang membiarkan para pegawai negeri kita yang berdedikasi berada dalam ketidakpastian,” ucap Presiden AFSA, Tom Yazdgerdi, dalam pernyataan pada Minggu (23/2) waktu setempat.

“Berkali-kali, para anggota kami telah mengungkapkan bagaimana pilihan-pilihan sembrono dan retorika tidak manusiawi yang ditunjukkan kepada mereka, yang telah menyebabkan kerugian yang tidak terhitung terhadap kehidupan pribadi dan profesional mereka,” sebutnya.

Langkah ini menandai kehancuran terhadap lembaga federal yang selama bertahun-tahun memberikan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.

CNN sebelumnya melaporkan bahwa setelah seorang hakim federal AS, pada Jumat (21/2), membatalkan perintah penundaan yang menghalangi pemerintahan Trump untuk memberikan cuti administratif kepada ribuan staf USAID, langkah “pembersihan” badan federal itu oleh pemerintahan Trump langsung berlanjut.

Di antara para staf yang menjadi target langkah itu adalah para pegawai Biro Bantuan Kemanusiaan USAID, yang beberapa orang di antaranya ditugaskan untuk merespons secara cepat terhadap bencana-bencana di seluruh dunia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

24/02/2025 11:42

Jenis Media: Internasional

Dampak Penurunan Populasi