TRIBUNNEWS.COM – Momen menegangkan terjadi ketika Presiden Prancis, Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump di Gedung Putih, Senin (24/2/2025) waktu setempat.
Saat menghadiri konferensi pers di Gedung Putih, nampak Emmanuel Macron dan Donald Trump bersitegang.
Hal itu terjadi ketika Donald Trump mengklaim bahwa negara-negara Eropa hanya memberikan bantuan keuangan kepada Ukraina.
“Sebagai informasi, Eropa meminjamkan uang kepada Ukraina. Mereka akan mendapatkan kembali uang mereka,” kata Trump, dikutip dari The Mirror.
Mendengar hal tersebut, Macron pun tampak kesal dengan menyela omongan Trump.
“Tidak, sejujurnya, kami yang membayar,” tegas Macron.
“Kami membayar 60 persen dari total biaya. Seperti di AS: pinjaman, jaminan, hibah,” ungkap Macron.
Selama pembicaraan, Macron juga menanggapi pernyataan Trump tentang aset Rusia yang dibekukan di Eropa, dan menepis anggapan bahwa aset tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman ke Ukraina.
“Kami memiliki aset senilai $230 miliar yang dibekukan di Eropa, aset Rusia.”
“Namun, ini bukan agunan pinjaman karena bukan milik kami. Jadi, aset tersebut dibekukan,” kata Presiden Prancis tersebut.
Trump tampak tidak terpengaruh oleh interupsi tersebut, namun memberikan tanggapan yang meremehkan.
“Jika Anda percaya itu, saya tidak keberatan. Mereka mendapatkan kembali uang mereka, sedangkan kami tidak. Namun sekarang kami mendapatkannya,” katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Saat pembicaraan dengan Presiden Prancis berlanjut, Trump sekali lagi menekankan permintaannya agar Ukraina menandatangani hak mineral senilai ratusan miliar dolar untuk membayar kembali bantuan militer AS.
“Uang yang dikeluarkan sangat besar dan kami tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan,” katanya.
Teguran diplomatik secara langsung yang dilakukan oleh Macron kepada Trump jarang terjadi di Gedung Putih.
Hal ini menyoroti ketegangan yang mendasari dalam diskusi kedua pemimpin meskipun nada bicara mereka tampak ramah.
AS Tolak Salahkan Rusia dalam Perang Ukraina
AS kembali menunjukkan sikap politiknya yang berubah drastis semenjak Donald Trump menjabat kembali.
Terbaru, AS berpisah dengan sekutu-sekutunya di Eropa dengan menolak menyalahkan Rusia atas invasinya ke Ukraina dalam pemungutan suara pada tiga resolusi PBB, Senin (24/2/2025).
Perpecahan yang makin besar ini menyusul keputusan Trump untuk membuka negosiasi langsung dengan Rusia guna mengakhiri perang, yang membuat Ukraina dan para pendukungnya di Eropa kecewa karena mengecualikan mereka dari pembicaraan pendahuluan minggu lalu.
Di Majelis Umum PBB, AS bergabung dengan Rusia dalam pemungutan suara menentang resolusi Ukraina yang didukung Eropa yang menyerukan agresi Moskow dan menuntut penarikan segera pasukan Rusia.
AS kemudian abstain dari pemungutan suara atas resolusinya sendiri setelah negara-negara Eropa, yang dipimpin oleh Prancis, berhasil mengubahnya untuk memperjelas bahwa Rusia adalah agresor.
Pemungutan suara tersebut dilakukan pada peringatan tiga tahun invasi Rusia dan saat Trump menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Washington.
Dikutip dari AP News, kejadian ini merupakan kemunduran besar bagi pemerintahan Trump dalam badan dunia beranggotakan 193 orang, yang resolusinya tidak mengikat secara hukum tetapi dipandang sebagai barometer opini dunia.
AS kemudian mendorong pemungutan suara atas rancangan aslinya di Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat, di mana resolusi mengikat secara hukum dan memiliki hak veto bersama dengan Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis.
Pemungutan suara di dewan yang beranggotakan 15 orang itu menghasilkan 10-0 dengan lima negara Eropa abstain – Inggris, Prancis, Denmark, Yunani, dan Slovenia.
Resolusi yang saling bertentangan tersebut juga mencerminkan ketegangan yang muncul antara AS dan Ukraina.
Majelis Umum pertama-tama memberikan suara 93-18 dengan 65 abstain untuk menyetujui resolusi Ukraina.
Hasil tersebut menunjukkan sedikit penurunan dukungan untuk Ukraina, karena pemungutan suara majelis sebelumnya memperlihatkan lebih dari 140 negara mengutuk agresi Rusia, menuntut penarikan segera, dan pembatalan aneksasinya terhadap empat wilayah Ukraina.
Majelis kemudian beralih ke resolusi yang dirancang AS, yang mengakui “hilangnya nyawa secara tragis selama konflik Rusia-Ukraina” dan “memohon diakhirinya konflik dengan segera dan selanjutnya mendesak perdamaian abadi antara Ukraina dan Rusia”, tetapi tidak pernah menyebutkan agresi Moskow.
Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Prancis mengusulkan tiga amandemen, yang didukung oleh lebih dari negara-negara Eropa, yang menambahkan bahwa konflik tersebut merupakan hasil dari “invasi besar-besaran ke Ukraina oleh Federasi Rusia”.
Amandemen tersebut menegaskan kembali komitmen majelis terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Ukraina, dan menyerukan perdamaian yang menghormati Piagam PBB.
Rusia juga mengusulkan amandemen yang menyerukan penanganan “akar penyebab” konflik.
Semua amandemen disetujui dan resolusi tersebut disahkan dengan perolehan suara 93-8 dan 73 abstain, dengan Ukraina memberikan suara “ya”, AS abstain, dan Rusia memberikan suara “tidak”. (*)
