Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Suriah Gelar Dialog Nasional, Milisi Kurdi SDF Tidak Diundang – Halaman all

    Suriah Gelar Dialog Nasional, Milisi Kurdi SDF Tidak Diundang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah sementara Suriah menggelar dialog nasional yang melibatkan berbagai kelompok dan agama di negara itu pada Selasa (25/2/2025), di Damaskus.

    Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa, sebelumnya berjanji untuk mengadakan dialog ini guna membahas pembentukan pemerintahan yang lebih representatif.

    Menurut laporan dari NY Times, pemerintah menetapkan batas waktu 1 Maret untuk memulai proses tersebut.

    Undangan resmi dikirimkan hanya beberapa hari sebelum acara dimulai, tepatnya pada Minggu (23/2/2025).

    Sekitar 600 peserta, termasuk pemimpin masyarakat, akademisi, dan tokoh agama, diundang dalam dialog ini. 

    Sharaa juga mengundang jurnalis, pengusaha, aktivis, mantan tahanan rezim Bashar al-Assad, serta keluarga korban yang tewas atau terluka dalam perang saudara yang telah berlangsung selama 13 tahun.

    Para peserta akan membahas topik seperti keadilan transisi, struktur konstitusi baru, reformasi kelembagaan, kebebasan pribadi, peran masyarakat sipil, serta ekonomi negara.

    “Saya mengajak seluruh warga Suriah untuk bersatu dan bergandengan tangan guna menyembuhkan luka serta menghapus rasa sakit akibat puluhan tahun kediktatoran,” ujar Sharaa dalam pidato pembukaannya. Dia juga mengumumkan pembentukan komite keadilan transisi, seperti dilaporkan Al Jazeera.

    “Selama dua bulan terakhir, kami mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap rakyat Suriah,” lanjutnya.

    Milisi Kurdi Tidak Diundang

    Meski Sharaa menekankan pentingnya menyatukan masyarakat yang terpecah akibat perang, upaya ini menghadapi tantangan.

    Mengutip AP News, meskipun seluruh komunitas Suriah diundang, tidak jelas berapa banyak perwakilan minoritas yang hadir.

    Suriah adalah negara mayoritas Muslim Sunni, namun terdapat banyak minoritas agama dan etnis seperti Alawi, Druse, Kristen, dan Kurdi.

    Beberapa kelompok Kurdi diundang untuk berpartisipasi, namun Pasukan Demokratik Suriah (SDF), milisi yang dipimpin oleh suku Kurdi dan didukung AS, tidak diundang, sebagaimana dilaporkan NY Times.

    Pemerintah sementara Suriah menuntut agar SDF melucuti senjatanya dan bergabung dengan militer nasional sebagai syarat untuk ikut serta dalam dialog.

    Penyelenggara konferensi berpendapat bahwa SDF tidak mewakili seluruh suku Kurdi di Suriah.

    Turki, sekutu erat Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang memimpin penggulingan Bashar al-Assad, juga telah lama menekan SDF, mengeklaim kelompok tersebut terkait pemberontak separatis Kurdi di Turki.

    Menurut NY Times, banyak warga Suriah yang skeptis terhadap hasil dari dialog nasional ini, terutama karena ketegangan sektarian yang masih tinggi dan sering kali berujung pada aksi balas dendam.

    Masyarakat juga meragukan komitmen inklusivitas dari pemerintahan yang dipimpin oleh HTS, yang sebagian besar memberikan posisi pemerintahan kepada loyalisnya.

    Sejauh ini, HTS yang dipimpin Sharaa belum melibatkan kelompok-kelompok lain yang berperan dalam penggulingan Assad.

    Penyelenggara konferensi menyatakan, meskipun dialog nasional berlangsung bersamaan dengan pembentukan pemerintah baru, tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

    Peserta konferensi akan mengeluarkan resolusi atau rekomendasi terkait pemerintahan baru, konstitusi, dan undang-undang baru, meski rekomendasi tersebut tampaknya tidak mengikat.

    “Rekomendasi dari Dialog Nasional tidak akan menjadi sekadar formalitas, tetapi akan menjadi dasar deklarasi konstitusional sementara, identitas ekonomi, serta rencana reformasi kelembagaan,” kata Hassan al-Dughaim, juru bicara komite penyelenggara.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Turki Terbuka untuk Bertindak Sebagai Penjamin Keamanan dalam Perjanjian Damai Ukraina dan Rusia – Halaman all

    Turki Terbuka untuk Bertindak Sebagai Penjamin Keamanan dalam Perjanjian Damai Ukraina dan Rusia – Halaman all

    Turki Terbuka untuk Bertindak Sebagai Penjamin Keamanan dalam Perjanjian Damai Ukraina dan Rusia

    TRIBUNNEWS.COM- Turki terbuka untuk memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan akhir dengan Rusia untuk mengakhiri perang, kata menteri luar negeri Turki pada hari Senin selama jumpa pers dengan mitranya dari Rusia.

    Hakan Fidan mengatakan bahwa Turki, pada prinsipnya, siap mengambil langkah apa pun yang dapat berkontribusi pada perdamaian saat perang Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga minggu ini. Namun, ia menambahkan bahwa Ankara perlu melihat bagaimana pembicaraan berlangsung sebelum membuat komitmen akhir.

    “Setelah kami melakukan persiapan teknis yang diperlukan terkait masalah ini, [Presiden Recep Tayyip Erdogan] akan membuat keputusan yang diperlukan,” katanya. “Namun untuk saat ini, kami mengikuti dengan saksama diskusi dan pertemuan tersebut.”

    Fidan juga mengungkapkan bahwa Ankara mendukung inisiatif perdamaian baru Presiden AS Donald Trump untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan pimpinan Rusia, yang mengecualikan Ukraina selama putaran pertama minggu lalu di Riyadh.

    Menteri luar negeri Turki mengatakan Ankara memandang inisiatif Amerika memiliki pendekatan “berorientasi pada hasil” dan percaya bahwa solusi hanya dapat dicapai melalui negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak.

    “Kami siap memberikan segala bentuk dukungan bagi terciptanya perdamaian melalui dialog,” ujarnya.

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, di sisi lain, mengklaim bahwa Ukraina menolak menandatangani rancangan perjanjian damai di Istanbul pada Maret 2022 menyusul tekanan dari Inggris dan sekutu Barat lainnya. Ia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut juga mencakup jaminan keamanan dari anggota Dewan Keamanan PBB, Jerman, dan Turki.

    “Telah dijelaskan bagaimana hal ini akan berjalan. Faktanya, pihak Ukraina sendiri yang merumuskan jaminan ini,” kata Lavrov. “Namun, Barat melarangnya.”

    Menurut rancangan perjanjian damai, Rusia saat itu tidak setuju Turki menjadi penjamin.

    Pernyataan Lavrov pada hari Senin mengindikasikan bahwa Moskow terbuka terhadap Ankara sebagai salah satu penjamin keamanan.

    Meskipun ada kekhawatiran di ibu kota Eropa atas sikap agresif Trump terhadap Ukraina dan presidennya, Volodymyr Zelensky, pejabat Turki yakin negosiasi tersebut pada akhirnya dapat mengarah pada diskusi serius. Ankara telah lama menganjurkan perundingan langsung yang melibatkan semua pihak.

    Komentar Trump telah mendorong beberapa pemimpin Eropa untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan Washington. Awal bulan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan puncak Eropa untuk membahas krisis tersebut – kecuali Ankara.

    Sejak awal perang, Turki telah menjaga keseimbangan yang baik antara kedua belah pihak, menolak untuk bergabung dengan sanksi internasional sambil mengizinkan pengunjung Rusia untuk bepergian ke negara tersebut. Perdagangan bilateral sebagian besar terus berlanjut, meskipun ada beberapa kesulitan transaksi keuangan karena sanksi Barat.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah ‘Teroris dari Idlib’ – Halaman all

    IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah ‘Teroris dari Idlib’ – Halaman all

    IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah ‘Teroris dari Idlib’

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Pendudukan Israel Gideon Sa’ar mengejek pemerintahan baru di Suriah dengan menyebut mereka terdiri dari “kelompok teroris dari Idlib yang merebut Damaskus dengan paksa.”

    Ia menegaskan kalau Israel tidak akan berkompromi dalam hal keamanan perbatasannya.

    Meski mendapat kecaman secara luas, pencaplokan wilayah perbatasan Suriah oleh Pasukan Israel (IDF) dengan dalih ‘zona kendali’, tetap berlangsung dengan menduduki wilayah perbatasan di sisi Suriah.

    Gideon Sa’ar juga menyatakan kalau Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) beroperasi di wilayah Suriah untuk membuka front melawan Tel Aviv, sebagaimana yang diklaimnya.

    Ia menambahkan, “Saya mendengar pembicaraan tentang pengalihan kekuasaan di Suriah, dan ini adalah masalah yang menggelikan.”

    Ia melanjutkan, “Kami gembira dengan kepergian Assad, namun kaum Islamis tengah berupaya membalas dendam terhadap kaum Alawi dan mengincar kaum Kurdi,” menurut pernyataannya.

    Komentar Gideon Sa’ar ini terkait keberadaan Pasukan Israel yang tetap menduduki sejumlah wilayah Suriah di perbatasan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan kehadiran militer Israel di Suriah selatan sebagai tindakan defensif.

    Netanyahu bahkan menyatakan kalau pasukan Israel akan tetap berada di sana tanpa batas waktu.

    Israel mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka tidak akan menoleransi kehadiran Hayat Tahrir al-Sham (HTS) atau pasukan apa pun yang terkait dengan pemerintahan baru Suriah di Suriah selatan. 

    Pernyataan ini menyusul pengambilalihan Damaskus oleh HTS pada tanggal 8 Desember, yang mengakhiri kekuasaan Bashar al-Assad dan mendorong serangan Israel ke wilayah Suriah dengan dalih keamanan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan kehadiran militer Israel di Suriah selatan sebagai “tindakan defensif,” dengan menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di sana tanpa batas waktu. 

    Ia menuntut demiliterisasi penuh Quneitra, Daraa, dan Sweida, dengan menyatakan, “Kami tidak akan membiarkan pasukan HTS atau tentara Suriah baru memasuki wilayah selatan Damaskus.”

    Untuk lebih merasionalisasi pendudukan militer, Netanyahu juga mengutip dugaan ancaman terhadap minoritas Druze di Suriah selatan sebagai alasan intervensi militer, dengan menyatakan, “Kami tidak akan menoleransi ancaman apa pun terhadap sekte Druze di Suriah selatan.” 

    Israel secara historis menggunakan dalih melindungi minoritas Druze untuk melegitimasi tindakan militer dan memperluas pijakan strategisnya di wilayah tetangga.

    Gambar ini menunjukkan kendaraan militer Israel melaju di zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. – Setelah serangan kilat oleh pejuang pemberontak Islam menggulingkan presiden Bashar al-Assad , Israel, yang berbatasan dengan Suriah, mengirim pasukan ke zona penyangga di sebelah timur Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, yang digambarkan oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar sebagai “langkah terbatas dan sementara” untuk “alasan keamanan”. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) (AFP/JALAA MAREY)

    Pendudukan Militer 

    Setelah runtuhnya pemerintahan Suriah, pasukan Israel menyerbu zona demiliterisasi yang diawasi PBB, termasuk sisi Suriah dari Gunung Hermon/Jabal al-Sheikh, menempatkan pasukan sekitar 25 kilometer dari Damaskus. Perluasan ini telah menuai kecaman luas karena melanggar perjanjian internasional.

    Israel telah secara signifikan meningkatkan pendudukannya di pedesaan selatan Quneitra , pindah ke desa-desa seperti al-Asbah, Kodna, al-Rafid, dan Hiran.

    Citra satelit yang diterbitkan oleh Haaretz mengungkap pembangunan tujuh pos militer pendudukan Israel baru di wilayah Suriah, yang dilengkapi tempat tinggal, pusat komando, dan pos pengamatan.

    Reaksi Internasional dan Suriah

    Suriah mengecam tindakan Israel sebagai pendudukan ilegal, dan menuntut penarikan segera pasukan Israel. 

    Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengecam Israel, menyebut kehadirannya sebagai pelanggaran perjanjian internasional dan mendesak penarikan segera pasukan Israel.

    Di tengah pendudukan yang terus berlangsung, penduduk Quneitra kembali menyerukan pembebasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. 

    Selama sesi diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Persiapan Konferensi Dialog Nasional Suriah, para peserta menekankan persatuan wilayah Suriah dan mengutuk pendudukan Israel yang terus berlanjut.

    Para peserta mendesak penerapan keadilan transisi, amnesti, dan rekonsiliasi, serta pembentukan tentara nasional dan reformasi ekonomi. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada pemerintahan baru Suriah di bawah kendali HTS.

    Tuntutan Israel untuk demiliterisasi provinsi-provinsi Suriah merupakan bagian dari upaya Israel untuk melemahkan kedaulatan Suriah dan mengendalikan wilayah-wilayah strategis di dekat Damaskus. 

    Meskipun mendapat kecaman internasional, Israel tetap melanjutkan pendudukan militernya, yang meningkatkan ketegangan regional dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konfrontasi militer.

    Tentara Israel beroperasi di pagar perbatasan sisi Suriah, 15 Desember 2024. (Foto oleh Jamal Awad/Flash90)

    Warga Quneitra Serukan Persatuan untuk Melawan Pendudukan Israel

    Aksi pendudukan Israel di wilayah Suriah ini mendapat penentangan dari warga lokal Suriah di wilayah-wilayah perbatasan.

    Para peserta sesi dialog yang diadakan di Kegubernuran Quneitra, Suriah selatan pada tanggal 22 Februari telah menyerukan untuk menjaga persatuan negara, membebaskan Dataran Tinggi Golan yang diduduki dari Israel, dan melawan serangan Israel ke wilayah Suriah tambahan.

    Seruan itu disampaikan dalam sesi dialog yang digelar sebagai persiapan konferensi nasional untuk membentuk masa depan politik negara ini.

    Sesi dialog tersebut diselenggarakan oleh Komite Persiapan Konferensi Dialog Nasional Suriah, yang bertugas mengumpulkan masukan dari warga Suriah untuk membantu membentuk masa depan negara tersebut, termasuk konstitusi baru.

    Hasil dialog nasional akan berupa rekomendasi tidak mengikat kepada pemerintahan baru Suriah, yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan pemimpinnya, mantan komandan Al-Qaeda Ahmed al-Sharaa.

    Para peserta dialog di Quneitra juga menyerukan penunjukan seorang gubernur untuk mengawasi pemerintahan lokal, penyediaan layanan penting bagi warga, dan pembentukan komite khusus untuk urusan rakyat Quneitra dan Golan.

    Ahmad al-Sharaa, yang mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden Suriah akhir bulan lalu, telah menyatakan bahwa diperlukan waktu tiga tahun untuk merancang konstitusi baru dan empat hingga lima tahun untuk menyelenggarakan pemilihan presiden.

    Sebagian warga Suriah khawatir bahwa Sharaa mungkin tidak akan melepaskan kekuasaan dan akan memaksakan rezim agama fundamentalis di negara tersebut berdasarkan doktrin Salafisme.  

    Banyak pula yang khawatir negara itu mungkin terbagi menjadi kantong-kantong etnis yang diperintah secara terpisah oleh Sunni, Druze, dan Kurdi.

    Awal minggu ini, surat kabar Israel Haaretz mengungkap citra satelit yang menunjukkan tentara Israel telah mendirikan 7 pos militer baru di wilayah yang didudukinya secara ilegal di Suriah selatan.

    Tentara Israel menduduki wilayah tambahan di Suriah setelah runtuhnya pemerintahan Suriah Bashar al-Assad pada bulan Desember.

    Militer Israel mendirikan pos-pos baru untuk dijadikan pusat operasional bagi pasukan di wilayah tersebut.

    Militer membangun tempat tinggal, pusat komando, klinik, kamar mandi, dan toilet di pos terdepan.

    Pada tanggal 9 Januari, pejabat Israel mengatakan bahwa mereka berencana untuk menduduki “zona kendali” sepanjang 15 km dan “lingkup pengaruh” sejauh 60 km di wilayah Suriah dalam “jangka panjang”.

     

    (oln/rntv/tc*)

  • Paus Fransiskus Siap Mengundurkan Diri Jika Kesehatannya Menurun, Sudah Tulis Surat Sejak 2013

    Paus Fransiskus Siap Mengundurkan Diri Jika Kesehatannya Menurun, Sudah Tulis Surat Sejak 2013

    PIKIRAN RAKYAT – Paus Fransiskus sudah mempersiapkan surat pengunduran diri sejak 2013 tahun pertamanya menjabat, yang akan digunakan jika terpaksa mengundurkan diri karena kesehatannya yang buruk, menurut sebuah laporan pada Minggu, 23 Februari 2025.

    Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus dalam sebuah wawancara berdasarkan laporan New York Post yang dilakukan tahun 2022.

    “Saya telah menandatangani surat pengunduran diri, saat Tarcisio Bertone menjadi Menteri Luar Negeri. Saya menandatanganinya dan mengatakan kepadanya: Jika ada halangan karena alasan medis atau apa pun, ini pengunduran diri saya,” ucap Paus seperti dikutip dari Antara.

    Ucapan Terima Kasih Paus Fransiskus

    Kardinal Tarcisio Bertone merupakan orang yang tersisa dari Paus Benediktus XVI, sekitar 6 bulan usai Fransiskus terpilih sebagai paus bulan Maret 2013.

    “Anda memilikinya. Saya tidak tahu kepada siapa Kardinal Bertone mungkin memberikannya, tetapi saya memberikannya kepadanya ketika ia menjadi menteri luar negeri,” lanjutnya.

    Paus Fransiskus mengucapkan terima kasih pada mereka yang sudah mendoakannya selama berjuang untuk kesehatannya di tengah perawatan di rumah sakit di Roma pada Minggu, 23 Februari 2025.

    “Saya baru-baru ini menerima banyak pesan kasih sayang, dan saya terutama tersentuh oleh surat-surat dan gambar-gambar dari anak-anak,” tulisnya di X.

    Kondisi Terkini Paus Fransiskus

    Menurut Vatikan, kondisi Paus masih kritis meski menambahkan bahwa Ia tak mengalami masalah pernapasan lebih lanjut pada Minggu, 23 Februari 2025.

    “Terima kasih atas kedekatan Anda, dan atas doa-doa penghiburan yang saya terima dari seluruh dunia!,” lanjutnya.

    Vatikan menjelaskan, Fransiskus menerima 2 unit sel darah terkonsentrasi yang mempunyai efek menguntungkan dan peningkatan kadar hemoglobin.

    Sejumlah tanda awal gagal ginjal sudah muncul, meskipun trombositopenia nya tetap stabil. Namun, tengah ditangani secara aktif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Uni Eropa Melonggarkan Sanksi Terhadap Suriah tapi Beberapa Sanksi Uni Eropa akan Tetap Berlaku – Halaman all

    Uni Eropa Melonggarkan Sanksi Terhadap Suriah tapi Beberapa Sanksi Uni Eropa akan Tetap Berlaku – Halaman all

    Uni Eropa Melonggarkan Sanksi Terhadap Suriah, Beberapa Sanksi Uni Eropa akan Tetap Berlaku

    TRIBUNNEWS.COM- Negara-negara Uni Eropa pada tanggal 24 Februari menangguhkan dengan segera beberapa sanksi yang dijatuhkan blok tersebut terhadap Suriah, termasuk pembatasan terkait energi, perbankan, transportasi, dan rekonstruksi.

    Sanksi AS dan Uni Eropa menghancurkan perekonomian Suriah dan menjerumuskan jutaan orang ke dalam kemiskinan sebagai bagian dari perang rahasia mereka untuk menggulingkan pemerintahan mantan presiden Bashar al-Assad.

    “Keputusan ini merupakan bagian dari upaya Uni Eropa untuk mendukung transisi politik inklusif di Suriah, serta pemulihan ekonomi, rekonstruksi, dan stabilisasi yang cepat,” kata pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Uni Eropa.

    Selama pertemuan di Brussels pada hari Senin, para menteri luar negeri Uni Eropa sepakat untuk menangguhkan pembatasan pada sektor energi yang mencakup minyak, gas, dan listrik, serta sanksi pada sektor transportasi.

    Mereka juga telah mencabut pembekuan aset untuk lima bank, melonggarkan pembatasan pada bank sentral Suriah, dan memperpanjang pengecualian tanpa batas waktu untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan.

    Beberapa sanksi Uni Eropa yang terkait dengan otoritas dari pemerintahan Suriah sebelumnya yang dipimpin oleh mantan presiden Bashar al-Assad akan tetap berlaku – termasuk sanksi terhadap perdagangan senjata, barang-barang dengan penggunaan ganda baik untuk keperluan militer maupun sipil, perangkat lunak untuk pengawasan, dan perdagangan internasional barang-barang warisan budaya Suriah, Reuters melaporkan.

    Negara-negara Uni Eropa mengatakan mereka akan terus memantau situasi di Suriah untuk memastikan penangguhan tersebut tetap tepat.

    AS dan Uni Eropa memberlakukan sanksi baru terhadap Suriah pada awal perang tahun 2011. 

    Ekonomi Suriah hancur pada tahun 2019 karena AS memperketat sanksi yang sudah kejam terhadap Suriah berdasarkan Undang-Undang Caesar. 

    Sanksi tersebut membantu mencegah pembangunan kembali negara tersebut setelah delapan tahun perang. 

    Sanksi tersebut juga membatasi kemampuan Suriah untuk mengimpor minyak dan bahan bakar setelah kehilangan kendali atas ladang minyaknya kepada pasukan AS dan Kurdi di timur laut negara tersebut.

    Jutaan warga Suriah jatuh miskin setelah sanksi diperketat berdasarkan Undang-Undang Caesar. Nilai pound Suriah anjlok, sehingga gaji dan tabungan sebagian besar warga Suriah menjadi hampir tidak berharga.

    Pada hari Minggu, Abdallah al-Dardari, direktur Biro Regional Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk Negara-negara Arab, mengatakan bahwa 90 persen penduduk Suriah hidup dalam kemiskinan. 

    “Angka tersebut tiga kali lipat dari tingkat kemiskinan pada tahun 2010, dan proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem saat ini adalah 66 persen – enam kali lipat dari angka pada tahun 2010, yaitu 11 persen,” imbuh Dardari.

    Uni Eropa mulai mempertimbangkan kembali kebijakan sanksinya setelah ekstremis dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas afiliasi Al-Qaeda, menggulingkan pemerintahan Assad dalam serangan kilat pada bulan Desember tahun lalu.

    AS, Uni Eropa, dan negara-negara regional lainnya secara diam-diam mendukung HTS, yang dipimpin oleh mantan komandan Al-Qaeda di Irak Ahmad al-Sharaa (sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani), untuk menggulingkan Assad.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Jelang Ramadan, Israel Berlakukan Pembatasan Baru di Masjid Al-Aqsa

    Jelang Ramadan, Israel Berlakukan Pembatasan Baru di Masjid Al-Aqsa

    Yerusalem –

    Otoritas Israel mempertimbangkan untuk memberlakukan pembatasan baru di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, menjelang bulan suci Ramadan. Ribuan personel kepolisian Israel juga akan dikerahkan di pos-pos pemeriksaan.

    Laporan media Israel Kan, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (25/2/2025), menyebut para tahanan Palestina yang dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza, tidak akan diizinkan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa.

    Selain itu, sebanyak 3.000 personel Kepolisian Israel akan dikerahkan di pos-pos pemeriksaan menuju ke Masjid Al-Aqsa.

    Para pria berusia 55 tahun ke atas, kemudian wanita berusia 50 tahun ke atas, dan anak-anak berusia 12 tahun ke bawah akan diizinkan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa selama Ramadan.

    Sementara itu, para jemaah salat Jumat akan dikurangi jumlahnya menjadi 10.000 jemaah, dan mereka yang ingin hadir diharuskan mengajukan permohonan resmi terlebih dahulu.

    Kementerian Pertahanan Israel, menurut televisi Israel Channel 12, telah menggelar sejumlah diskusi mengenai rencana keamanan di wilayah tersebut. Diskusi dilakukan dengan badan intelijen Shin Bet, militer, kepolisian, dan otoritas penjara Israel.

    Bulan suci Ramadan dan pentingnya kompleks Masjid Al-Aqsa telah berulang kali menjadi titik konflik antara Israel dan Palestina.

    Selama bertahun-tahun, Israel terus memberlakukan pembatasan ketat terhadap akses masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa dan melakukan operasi militer di lokasi tersebut selama Ramadan, yang telah memicu bentrokan.

    Kompleks Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan simbol identitas nasional Palestina, tetapi juga merupakan tempat tersuci bagi agama Yahudi, yang menyebut kompleks suci itu sebagai Temple Mount.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Media Barat Soroti Momen Jabat Tangan Antara Trump dan Presiden Prancis Macron: Tarik Tambang – Halaman all

    Media Barat Soroti Momen Jabat Tangan Antara Trump dan Presiden Prancis Macron: Tarik Tambang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah media Barat menyoroti momen jabat tangan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai canggung bahkan saling tarik menarik seperti sedang bermain tarik tambang.

    Kedua presiden tersebut bertemu di Gedung Putih pada Senin (24/2/2025), untuk membicarakan perang Rusia-Ukraina.

    Video jabat tangan mereka beredar luas di media sosial.

    Setelah keduanya menepuk pundak masing-masing beberapa kali, Donald Trump tampak menarik kuat tangan Macron dan menahannya selama beberapa detik.

    Macron kemudian mengalihkan pandangannya dari wajah Trump dan melambaikan tangan kepada orang-orang yang hadir untuk menyambutnya.

    USA Today mengulas momen itu dengan judul “Watch Donald Trump’s unusually long handshake with French President Emmanuel Macron,” menekankan kata jabat tangan yang aneh dan lama antar kedua pemimpin.

    New York Post menyebut jabat tangan itu layaknya tarik tambang (tug-of-war) melalui artikelnya yang berjudul “Trump, French President Macron engage in tug-of-war handshake at White House”.

    Serupa, media Inggris The Independent dan Telegraph menyebut jabatan tangan itu aneh, melalui artikelnya yang berjudul “Trump and Macron share awkward long handshake after White House snub” dan “In pictures: Trump and Macron’s awkward handshake diplomacy”.

    JABAT TANGAN CANGGUNG – Tangkap layar YouTube The Sun yang tayang pada 25 Februari 2025, memperlihatkan pertemuan Donald Trump dan Emmanuel Macron di Gedung Putih, Senin (24/2/2025). Momen jabat tangan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dinilai canggung. (Tangkap layar YouTube The Sun)

    Setelah keduanya melakukan percakapan, Trump dan Macron saling menyanjung satu sama lain.

    “Presiden Macron adalah orang yang sangat istimewa menurut saya,” kata Trump di Ruang Oval.

    “Kami adalah sahabat karib, karena kami bekerja sama dengan sangat baik,” kata Macron di Gedung Putih. 

    “AS dan Prancis selalu berdiri di pihak yang sama − pihak yang benar, menurut saya, dalam sejarah.”

    Macron Desak Trump Tidak Berpihak pada Rusia di Tengah Perang Ukraina

    Pada peringatan tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak mantan Presiden AS Donald Trump untuk tidak membuat kesepakatan terburu-buru yang dapat melegitimasi invasi Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Menurut laporan USA TODAY, sekutu Amerika Serikat terkejut dengan cepatnya pembicaraan antara Trump dan pemerintah Rusia.

    Bahkan, Gedung Putih menyarankan bahwa Rusia mungkin diizinkan untuk mempertahankan wilayah yang direbut secara ilegal, demi mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga tahun.

    Trump menuding Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai penyebab terjadinya invasi, menyebutnya sebagai “diktator tanpa pemilu.”

    Trump juga mendesak Zelenskyy untuk menandatangani kesepakatan mineral yang memungkinkan Amerika Serikat mendapatkan kembali dana yang telah dihabiskan untuk mendukung pertahanan Ukraina di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.

    Zelenskyy memang membatalkan pemilihan umum yang seharusnya digelar pada musim semi 2024 dengan alasan perang yang sedang berlangsung.

    Macron telah mengatur dua sesi darurat dan melakukan dua panggilan telepon dengan Trump sebelum kunjungannya pada hari Senin, yang menurutnya merupakan “titik balik” bagi peran Eropa dalam perundingan damai.

    Selain itu, Macron dan Trump juga berpartisipasi dalam panggilan telepon bersama para pemimpin Kelompok Tujuh (G7), termasuk Kanada, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris, untuk membahas situasi Ukraina.

    “Kami ingin perdamaian segera terwujud, namun tidak melalui kesepakatan yang lemah,” ujar Macron dalam konferensi pers pada hari Senin. “Presiden Putin telah melanggar perdamaian.”

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Pencarian Pesawat Malaysia Airlines MH370 Dilanjutkan Kembali!

    Pencarian Pesawat Malaysia Airlines MH370 Dilanjutkan Kembali!

    Kuala Lumpur –

    Perusahaan eksplorasi maritim, Ocean Infinity, telah melanjutkan kembali operasi pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang misterius selama satu dekade terakhir. Pencarian MH370 dilanjutkan setelah pemerintah Malaysia memberikan lampu hijau pada Desember tahun lalu.

    Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, seperti dilansir AFP, Selasa (25/2/2026), mengatakan kepada wartawan bahwa rincian kontrak antara Malaysia dan pihak Ocean Infinity masih dalam tahap pematangan akhir.

    Namun, sebut Anthony, otoritas Kuala Lumpur menyambut baik “langkah proaktif Ocean Infinity dalam mengerahkan kapal-kapal mereka” untuk memulai pencarian pesawat yang hilang sejak Maret 2014 itu.

    Loke, dalam pernyataannya, menambahkan bahwa rincian lainnya, soal berapa lama proses pencarian akan berlangsung, belum dinegosiasikan.

    Dia juga tidak memberikan informasi lebih detail soal kapan tepatnya Ocean Infinity yang berbasis di Inggris itu memulai kembali pencarian puing MH307. Ocean Infinity sendiri pernah terlibat dalam pencarian MH370 hingga tahun 2018.

    Pemerintah Malaysia, pada Desember lalu, mengumumkan pihaknya setuju untuk meluncurkan pencarian baru untuk MH370.

    Penerbangan MH370, yang menggunakan pesawat jenis Boeing 777 dan membawa 227 penumpang serta 12 awak, menghilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Beijing, China pada 8 Maret 2014 silam.

    Lihat juga Video ‘Keluarga Korban Hilangnya MH370 Demo di Depan Kedubes Malaysia di Beijing’:

    Hilangnya pesawat penumpang ini selama lebih dari 10 tahun telah menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di dunia.

    Meskipun pencarian terbesar dalam sejarah penerbangan telah dilakukan, bangkai pesawat itu tidak pernah ditemukan.

    “Mereka (Ocean Infinity-red) telah meyakinkan kami bahwa mereka siap,” kata Loke dalam pernyataannya.

    “Itulah sebabnya pemerintah Malaysia melanjutkan hal ini,” sebutnya.

    Lihat juga Video ‘Keluarga Korban Hilangnya MH370 Demo di Depan Kedubes Malaysia di Beijing’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tak Hanya Manusia, Israel Juga Serang Kawanan Domba di Palestina

    Tak Hanya Manusia, Israel Juga Serang Kawanan Domba di Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – Gencatan senjata yang telah disepakati oleh Palestina dan Israel tampaknya hanya formalitas belaka. Pasalnya, pasukan Israel dilaporkan masih melakukan serangan di berbagai wilayah Palestina.

    Pada Senin malam, 24 Februari 2025, pasukan penjajah menyerang kawanan domba milik warga Palestina di hutan belantara Kisan, sebelah timur kota Bethlehem di Tepi Barat.

    Pejabat Palestina, Ahmad Nazzal mengatakan, pasukan Israel menerobos daerah terpencil Kisan (Bariyat Kisan). Mereka mengendarai motor dan menyerang kawanan domba yang diketahui milik seorang pengembala, Ahmad Nassar Rashaydeh.

    Akibat serangan tersebut, domba milik Rashaydeh mengalami luka-luka. Rashaydeh juga mendapatkan ancaman akan diserang lagi jika kembali menggembala ternak di lokasi tersebut.

    “Kekerasan yang dilakukan penjajah terhadap warga Palestina dan harta benda mereka merupakan hal rutin di Tepi Barat dan jarang dituntut oleh otoritas Israel. Kekerasan yang dilakukan penjajah termasuk pembakaran properti dan masjid, pelemparan batu, serta serangan terhadap rumah-rumah,” demikian dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA.

    Agresi meningkat

    Pemerintah Palestina memberikan peringatan terkait dengan meningkatnya agresi yang dilakukan Israel di Tepi Barat. Pasukan Israel memaksa 40.000 warga sipil Palestina meninggalkan rumah mereka.

    “Meledakkan rumah dan lingkungan, dan secara sistematis menghancurkan infrastruktur, terutama di kota Jenin dan kampnya, Tulkarm dan kampnya, Tubas, dan Al-Far’a, yang disertai dengan ancaman kembalinya perang di Jalur Gaza,” tutur Juru bicara resmi kepresidenan, Nabil Abu Rudeineh.

    Dia khawatir dengan serangan demi serangan yang dilakukan Israel, akan membuat Tepi Barat bernasib seperti Jalur Gaza.

    Saat ini, pasukan penjajah menyerbu kota-kota, desa-desa, dan kamp-kamp Palestina di Tepi Barat.

    “Mereka membunuh dan menahan orang-orang, menghancurkan kota-kota dan kamp-kamp, ​​melanjutkan koloni-koloni dan upaya-upaya aneksasi serta ekspansi, dan mengisolasi wilayah-wilayah Palestina satu sama lain,” katanya.

    Lebih lanjut, Abu Rudeineh menuntut pemerintah Amerika Serikat untuk memaksa Israel agar menghentikan serangan yang sedang dilancarkan di Tepi Barat. Jika agresi terus dilakukan Israel, tidak menutup kemungkinan ketegangan akan terus berlanjut.

    Abu Rudeineh menegaskan kembali bahwa masa depan Palestina ditentukan oleh rakyat Palestina melalui keputusan nasional mereka yang independen, dan dengan persetujuan Organisasi Pembebasan Palestina untuk solusi apa pun, dan tidak akan menerima tanah air alternatif, pengungsian, atau negara tanpa Yerusalem.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sudah Dikecewakan Tak Diajak Rundingan di Arab, AS Kini Tinggalkan Ukraina di Pemungutan Suara PBB – Halaman all

    Sudah Dikecewakan Tak Diajak Rundingan di Arab, AS Kini Tinggalkan Ukraina di Pemungutan Suara PBB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) membuat langkah mengejutkan dengan memilih untuk meninggalkan Ukraina dalam pemungutan suara yang dilakukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai invasi Rusia ke Ukraina.

    Keputusan ini semakin memperburuk hubungan antara AS dan sekutunya di Eropa.

    Pada Senin (24/2/2025) kemarin, PBB mengadakan pemungutan suara terkait tiga resolusi sebagai upaya mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama tiga tahun ini di Ukraina.

    Resolusi tersebut disahkan dengan hasil 93 suara setuju, 8 menentang, dan 73 abstain.

    Ukraina memilih untuk mendukung resolusi ini, tetapi AS memilih abstain, sementara Rusia menolak.

    Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, serta negara-negara Eropa lainnya, mendukung resolusi ini, kecuali Hongaria yang menentang.

    Yang mengejutkan, AS memilih untuk abstain dalam pemungutan suara tersebut.

    Sebuah langkah yang membuat Ukraina merasa terpukul dua kali.

    Sebelumnya, Ukraina merasa dikecewakan karena AS tidak mengundangnya dalam pembicaraan perdamaian dengan Rusia yang berlangsung di Arab Saudi.

    Sementara itu, Rusia mengajukan amandemen yang menyarankan untuk menangani “akar penyebab” konflik, yang akhirnya disetujui.

    Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, menegaskan Ukraina memiliki hak untuk membela diri setelah invasi Rusia yang jelas melanggar Piagam PBB.

    Dalam peringatan tiga tahun invasi Rusia, Betsa menyerukan kepada negara-negara dunia untuk mendukung perdamaian yang adil dan abadi, serta berdiri teguh pada prinsip-prinsip Piagam PBB.

    Teguran dari Inggris dan Denmark

    Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, memperingatkan bahwa jika Rusia dibiarkan menang, dunia akan memasuki era di mana batas-batas negara bisa digambar ulang dengan kekerasan.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Denmark, Lotte Machon, menegaskan bahwa dalam perundingan perdamaian, “tidak ada yang namanya Ukraina tanpa Ukraina, tidak ada yang namanya keamanan Eropa tanpa Eropa.”

    Namun, wakil duta besar AS, Dorothy Shea, menanggapi bahwa resolusi-resolusi PBB sebelumnya yang mengecam Rusia tidak berhasil menghentikan perang.

    Menurutnya, perang ini telah menimbulkan kerugian besar bagi Ukraina, Rusia, dan negara-negara sekitarnya.

    Shea mengatakan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah resolusi yang menunjukkan komitmen semua negara PBB untuk mengakhiri perang secara langgeng.

    Dewan Keamanan Terkunci oleh Veto Rusia

    Di Dewan Keamanan PBB, Rusia menggunakan hak vetonya untuk memblokir amandemen Eropa terhadap resolusi AS, yang dianggap tidak efektif.

    Resolusi yang disetujui hanya berisi permintaan agar konflik segera diakhiri dan mendesak perdamaian abadi antara Ukraina dan Rusia.

    Meskipun demikian, Dorothy Shea menyebut resolusi tersebut sebagai “langkah pertama, namun langkah yang sangat penting” menuju perdamaian.

    Majelis Umum PBB kini menjadi badan yang lebih penting bagi Ukraina karena Dewan Keamanan terhalang oleh hak veto Rusia.

    Komitmen Terhadap Kedaulatan Ukraina

    Majelis Umum PBB telah mengesahkan beberapa resolusi yang menuntut Rusia untuk segera menarik pasukannya dari wilayah Ukraina.

    Resolusi terbaru ini menegaskan kembali komitmen terhadap kedaulatan Ukraina, dengan menyatakan bahwa “tidak ada perolehan wilayah yang sah melalui ancaman atau penggunaan kekuatan.”

    Resolusi ini juga menuntut de-eskalasi, penghentian permusuhan, dan penyelesaian damai perang, dengan harapan perang ini dapat berakhir tahun ini.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)