Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Hidup Pengungsi Afghanistan Hancur Akibat Konflik Taliban

    Hidup Pengungsi Afghanistan Hancur Akibat Konflik Taliban

    Jakarta –

    Di bawah sinar pucat matahari musim gugur, suara tangis anak-anak bercampur dengan deru mesin truk di perbatasan Chaman, barat daya Pakistan.

    Keluarga-keluarga Afganistan yang telah tinggal di Pakistan selama puluhan tahun kini dipaksa pulang hanya dengan membawa sedikit barang: selimut, perabot rumah, dan alat masak. Kesedihan mereka ikut terbawa dalam perjalanan itu.

    Di antara mereka yang menunggu menyeberang ke Afganistan ada Zahra, 42 tahun. Ia mengenakan burqa biru yang menutupi seluruh tubuhnya sambil menggenggam erat anak bungsunya.

    Keluarga seperti Zahra kini hidup dalam ketidakpastian di tengah upaya besar-besaran Pakistan mengusir warga Afganistan, yang semakin meningkat setelah bentrokan berdarah dengan Taliban bulan lalu.

    “Aku lahir di Pakistan. Orang tuaku datang ke sini saat perang Soviet,” katanya kepada DW. “Aku tak mengenal siapa pun di Afganistan, tapi pihak berwenang menyuruh kami pergi.”

    Hidup terancam akibat pengusiran mendadak

    Jutaan orang melarikan diri dari Afganistan setelah invasi Soviet pada akhir 1979.

    Orang tua Zahra dan lebih dari seratus anggota keluarganya termasuk di antara mereka yang menyeberang ke Pakistan, lalu menetap di kamp pengungsi di Quetta, barat daya Pakistan, tempat Zahra lahir dan tumbuh besar.

    Keputusan ini juga berdampak pada kamp-kamp di Quetta, tempat keluarga Zahra tinggal.

    Aktivis menilai kebijakan itu terlalu keras dan dijalankan secara mendadak, membuat banyak keluarga kehilangan tempat tujuan.

    “Pengusiran tiba-tiba pengungsi Afganistan oleh polisi Pakistan membuat nyawa banyak orang terancam. Mereka yang dulu melarikan diri ke Pakistan demi menghindari teror, penindasan, dan kekerasan, kini justru jatuh ke tangan rezim Taliban akibat tindakan Pakistan,” ujar Aziz Gull, aktivis hak asasi manusia asal Afganistan yang bermukim di Pakistan, kepada DW.

    Pejabat Pakistan makin keras setelah bentrokan perbatasan

    Banyak warga Afganistan lainnya mencari perlindungan di Pakistan selama perang saudara tahun 1990-an, invasi yang dipimpin Amerika Serikat, dan setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021.

    Dulu, kemurahan hati Pakistan terhadap para pengungsi dianggap sebagai kebanggaan nasional. Namun di tengah memburuknya hubungan antara Islamabad dan rezim Taliban, terutama setelah bentrokan pada Oktober lalu, pemerintah Pakistan memperketat pengusiran dan menyebut warga Afganistan tanpa dokumen sebagai ancaman keamanan.

    “Taliban Afganistan, dengan memicu bentrokan di perbatasan, membuat hidup para pengungsi semakin berat. Pemerintah Pakistan kini lebih tegas, bahkan bisa dibilang lebih kejam, dalam menjalankan program pengusiran,” kata Osama Malik, pakar hukum kemanusiaan dan pengungsi, kepada DW.

    Pemimpin Taliban di Kabul menuding Pakistan sebagai penyebab konflik perbatasan yang telah menewaskan puluhan orang sejak empat minggu lalu. Meski kedua pihak telah sepakat melakukan gencatan senjata dan sedang berdialog di Istanbul, baku tembak terbaru pada Kamis (6/11) lalu dilaporkan menewaskan sedikitnya lima orang di sisi Afganistan.

    “Kami lahir di negara ini”

    Selama bertahun-tahun, migran Afganistan membangun kehidupan baru di Pakistan. Mereka bersekolah, bergabung dalam klub kriket, membuka usaha kecil, dan menyewa rumah di kota-kota seperti Karachi, Quetta, dan Peshawar.

    “Kami lahir di negara ini dan sudah menata hidup di sini, jadi mendengar kami harus pergi terasa seperti mimpi buruk. Kami belum pernah menginjakkan kaki di Afganistan dan tak tahu harus ke mana,” kata Abdul Rehman, 44 tahun, penjual buah dari Quetta, yang telah membongkar rumahnya untuk bersiap kembali ke Afganistan, kepada DW.

    “Anak-anak saya sekolah di Pakistan dan berbicara bahasa Urdu. Pendidikan anak perempuan saya akan berhenti di Afganistan yang dikuasai Taliban. Mereka menonton acara televisi Pakistan setiap hari. Bagaimana mereka akan bertahan di sana?” ujarnya.

    Akhir dari keramahan Pakistan

    Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengkritik keputusan Pakistan untuk memulangkan paksa para pengungsi Afganistan, termasuk mereka yang memiliki kartu registrasi resmi (Proof of Registration/PoR) maupun yang berhak atas perlindungan internasional.

    “Kami sangat khawatir terhadap perempuan dan anak perempuan yang dipaksa kembali ke negara di mana hak mereka untuk bekerja dan bersekolah terancam,” ujar Qaiser Khan Afridi, juru bicara UNHCR di Pakistan, kepada DW.

    Afridi memuji sejarah panjang kemurahan hati Pakistan dan mengatakan bahwa tradisi itu seharusnya tetap dijaga.

    Namun, di tengah krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan konflik militer, banyak warga Pakistan kini kehilangan simpati terhadap pengungsi Afganistan. Warga lokal kerap menuding mereka sebagai pesaing dalam pekerjaan dan tempat tinggal, sementara pejabat pemerintah mengaitkan mereka dengan kejahatan dan jaringan teror.

    “Selama empat dekade kami menyambut warga Afganistan ke negara kami sebagai bentuk kemurahan hati. Tapi hal ini tak bisa berlangsung selamanya. Mereka pada akhirnya harus kembali. Selain itu, siapa pun yang tinggal di negara ini secara ilegal akan segera dideportasi,” kata pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Pakistan, Talal Chaudhry, kepada DW.

    Mahasiswi kedokteran terpaksa pulang ke Afganistan

    Di kamp-kamp darurat dekat perbatasan Chaman, antrean panjang kendaraan membentang di dataran berdebu. Orang-orang menunggu berjam-jam untuk diproses sebelum menyeberang ke Afganistan.

    “Kami meninggalkan rumah di Quetta dua hari lalu dan menuju tempat yang asing,” kata Fatima, mahasiswi kedokteran 22 tahun. “Aku harus berhenti kuliah karena tak punya dokumen yang dibutuhkan. Mimpiku adalah bekerja di rumah sakit, tapi kini aku tidak yakin dengan masa depanku di negara yang tidak demokratis dan melarang pendidikan bagi perempuan.”

    Di seberang perbatasan, Afganistan yang dikuasai Taliban tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang parah, termasuk kekurangan pangan, musim dingin ekstrem, dan pembatasan ketat terhadap kehidupan publik, terutama bagi perempuan.

    “Afganistan belum siap menerima gelombang besar kepulangan warga ini,” kata Afridi dari UNHCR. “Sebagian besar keluarga tidak punya tempat tujuan, dan banyak yang kembali ke wilayah yang masih berjuang pulih dari perang.”

    Hidup di antara dua dunia

    Saat matahari tenggelam di pegunungan dekat perbatasan, anak-anak bermain di sekitar truk yang dipenuhi barang-barang keluarga mereka. Tawa mereka sejenak menutupi keputusasaan orang tua mereka.

    Pandangan Zahra terpaku ke cakrawala.

    “Kami sudah menyeberangi banyak perbatasan dalam hidup. Tapi kali ini terasa seperti yang terakhir,” katanya pelan.

    Keluarganya melangkah maju saat nama mereka dipanggil. Dalam hitungan menit, ia lenyap di antara kerumunan orang menuju Afganistan, tanah yang belum pernah mereka lihat, masa depan yang tak bisa mereka bayangkan. Makam orang tuanya tertinggal di belakang.

    Bagi pemerintah Pakistan, deportasi ini adalah kebijakan negara. Namun bagi keluarga seperti Zahra, ini menandai akhir dari seluruh kehidupan yang mereka habiskan berharap bisa diterima di negeri yang kini menolak mereka.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
    Editor:

    (ita/ita)

  • Jerman Pertimbangkan ‘Model Nordik’ untuk Tekan Praktik Kerja Seks

    Jerman Pertimbangkan ‘Model Nordik’ untuk Tekan Praktik Kerja Seks

    Jakarta –

    Presiden Bundestag Julia Klckner dari Partai Kristen Demokrat (CDU) yang berhaluan tengah kanan baru-baru ini mengatakan bahwa Jerman telah menjadi “rumah bordil Eropa”, dan pernyataannya kembali memicu perdebatan nasional soal industri seks.

    Dalam pidato yang dibacakan pada sebuah acara penghargaan Selasa (4/11) lalu, Klckner mengkritik undang-undang yang berlaku saat ini dan menilai pekerja seks belum mendapatkan perlindungan yang memadai. “Saya sangat yakin kita akhirnya harus melarang prostitusi dan pembelian jasa seks di negara ini,” ujar Klckner.

    Klckner langsung mendapat dukungan dari Menteri Kesehatan Nina Warken, yang juga berasal dari CDU. “Seperti negara lain, Jerman perlu menetapkan larangan pidana bagi pembeli jasa seks,” kata Warken kepada harian Rheinische Post. “Pekerja seks seharusnya dibebaskan dari hukuman dan mendapat dukungan menyeluruh untuk keluar dari industri ini.”

    Industri seks di Jerman

    Pekerjaan seks tidak lagi dianggap “tidak bermoral” sejak Undang-Undang Prostitusi diberlakukan pada 2002. Kini pekerjaan ini diakui secara resmi sebagai layanan legal, yang berarti pekerja seks berhak menerima bayaran sesuai kesepakatan.

    Pada 2017, Undang-Undang Perlindungan Prostitusi disahkan untuk memperbaiki kondisi hukum dan sosial pekerja seks. Mereka diwajibkan mendaftarkan aktivitasnya ke otoritas setempat, sementara rumah bordil harus memiliki izin operasi yang hanya diberikan jika memenuhi standar minimum keamanan, kebersihan, dan fasilitas.

    Menurut Kantor Statistik Federal, terdapat sekitar 32.300 pekerja seks terdaftar di Jerman pada akhir 2024, dengan hanya 5.600 di antaranya warga negara Jerman. Sekitar 11.500 berasal dari Rumania dan 3.400 dari Bulgaria.

    Peneliti memperkirakan jumlah pekerja seks yang tidak terdaftar berkisar 200.000 hingga 400.000 orang, bahkan bisa mencapai 1 juta.

    Para pengkritik undang-undang yang berlaku mengatakan legalisasi prostitusi justru membuat pasar membengkak, harga turun karena persaingan meningkat, dan kasus perdagangan manusia serta prostitusi paksa bertambah. Laporan tahunan “Federal Situation Reports on Human Trafficking” dari Kepolisian Kriminal Federal juga menunjukkan peningkatan kekerasan seksual terhadap pekerja seks.

    Model Nordik Dilirik

    Klckner dan Warken mendorong agar Jerman menerapkan apa yang dikenal sebagai “model Nordik”, yang kembali membuka perdebatan panjang di negara tersebut.

    Model ini pertama kali diterapkan di Swedia pada 1999 dan kemudian di Norwegia pada 2009, sebelum diadopsi oleh Islandia, Kanada, Prancis, Irlandia, dan Israel. Model ini melarang pembelian jasa seksual dan kegiatan terorganisir yang berkaitan, tetapi tidak melarang penjualan langsung oleh pekerja seks. Artinya, klien dan muncikari yang dipidana, sementara pekerja seks tidak dikenai hukuman.

    Pendekatan ini juga mencakup program dukungan dan jalan keluar bagi pekerja seks. Klien dapat dikenai denda, dan di Swedia, hukuman penjara hingga satu tahun. Norwegia bahkan menjerat warga negaranya yang membeli jasa seksual di luar negeri.

    Pro dan kontra

    Banyak pihak yang menentang model ini berpendapat bahwa pekerjaan seks adalah pekerjaan sah dan seharusnya difokuskan pada penguatan hak pekerja, agar mereka bisa bekerja secara aman dan mandiri. Mereka menilai cara terbaik memerangi prostitusi paksa adalah dengan memperkuat hak korban serta menghapus stigma terhadap pekerja seks.

    Namun, para pembela hak pekerja seks khawatir kriminalisasi pembelian jasa seks justru mendorong mereka bekerja di ranah ilegal dan semakin tidak terlindungi, termasuk di platform daring.

    Sementara itu, para pendukung model Nordik berpendapat praktik prostitusi sebagian besar memang sudah berlangsung diam-diam, di luar jangkauan hukum. Karena itu, yang seharusnya dihukum bukan pekerja yang dipaksa, tetapi pihak yang membayar dan memaksa mereka.

    Menurut mereka, dekriminalisasi terhadap pekerja seks akan membuat mereka lebih berani melapor ke polisi atau pengadilan karena memiliki hak atas perlindungan dan bantuan hukum. Jika pembeli jasa seks dijerat pidana, maka jumlah praktik prostitusi diyakini akan menurun.

    Negara-negara yang menerapkan model Nordik menunjukkan penurunan signifikan jumlah pekerja seks dan klien yang tercatat. Studi terbaru dari Universitas Tbingen menyimpulkan bahwa model ini “berkontribusi nyata dalam mengurangi jumlah korban perdagangan manusia dalam jangka panjang.”

    Namun, menurut Asosiasi Federal untuk Model Nordik, penerapan undang-undang saja tidak cukup untuk memperbaiki situasi prostitusi paksa.

    Kelompok tersebut menegaskan bahwa dukungan menyeluruh bagi mereka yang ingin keluar dari industri seks harus dibiayai, dan hak korban perlu diperkuat secara nyata.

    Mereka juga menyerukan pendanaan untuk dukungan sosial yang lebih luas, agar korban bisa mendapatkan tempat tinggal, perawatan psikologis, dan akses pendidikan. Selain itu, pendanaan untuk pencegahan serta penindakan tegas terhadap perdagangan manusia dan praktik pemaksaan prostitusi dinilai penting untuk menekan pasar prostitusi paksa secara keseluruhan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Kapal Migran Ilegal Tenggelam di Malaysia, 13 Orang Tewas

    Kapal Migran Ilegal Tenggelam di Malaysia, 13 Orang Tewas

    Kuala Lumpur –

    Otoritas Malaysia dan Thailand telah menemukan setidaknya 13 jenazah saat mereka mencari korban selamat dalam insiden tenggelamnya sebuah kapal yang mengangkut para migran ilegal di dekat perbatasan kedua negara. Sejauh ini, sebanyak 13 orang lainnya berhasil diselamatkan.

    Para pejabat setempat, seperti dilansir AFP, Senin (10/11/2025), melaporkan bahwa kapal yang terbalik dan tenggelam itu mengangkut sekitar 70 migran yang berusaha mencapai daratan Malaysia. Kebanyakan migran dalam kapal itu berasal dari etnis minoritas Rohingya di Myanmar yang mengalami penindasan.

    Kapal itu terbalik dan tenggelam di dekat Pulau Tarutao, Thailand bagian selatan, empat hari lalu. Pulau Tarutao terletak tepat di sebelah utara resor Pulau Langkawi di Malaysia.

    Kepolisian setempat menyebut kapal yang tenggelam itu diyakini merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar, sekitar 300 orang, yang terbagi ke dalam setidaknya dua kapal.

    Upaya pencarian dan penyelesaian saat ini dipusatkan di perairan sekitar Langkawi. Direktur Badan Penegakan Maritim Malaysia untuk negara bagian Kedah dan Perlis, Romli Mustafa, mengatakan bahwa tim penyelamat sejauh ini telah menemukan tujuh jenazah, yang semuanya teridentifikasi sebagai warga Rohingya.

    “Otoritas Thailand juga sedang melakukan operasi (pencarian dan penyelamatan), dan mereka telah menemukan enam jenazah,” ujar Romli dalam konferensi pers.

    Dengan demikian sejauh ini total 13 jenazah telah ditemukan. “Kami memperkirakan akan menemukan lebih banyak korban hari ini,” ucap Romli, yang menyebut arus laut diperkirakan membawa lebih banyak korban ke arah selatan menuju ke perairan Malaysia.

    Romli juga menambahkan bahwa sedikitnya 12 kapal dikerahkan untuk mencari korban selamat di area perairan seluas 250 mil laut persegi — kira-kira luasnya sama dengan daratan Singapura.

    Sementara itu, Kepolisian Langkawi melaporkan bahwa sebanyak 13 orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup, dengan semuanya merupakan warga Rohingya dan Bangladesh.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Bilang Warga AS Akan Dapat Dividen Rp 33 Juta

    Trump Bilang Warga AS Akan Dapat Dividen Rp 33 Juta

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa warga Amerika akan menerima dividen sebesar sedikitnya US$ 2.000 (Rp 33,3 juta) per orang, saat penutupan pemerintah atau shutdown berlanjut. Dividen itu diambil dari pendapatan tarif seiring Trump mengobarkan perang tarif dengan sejumlah negara mitra dagang AS.

    Namun demikian di sisi lain, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (10/11/2025), pemberian dividen seperti yang diumumkan Trump itu, masih membutuhkan persetujuan Kongres AS.

    “Dividen minimal US$ 2.000 per orang (tidak termasuk orang-orang berpenghasilan tinggi!) akan dibayarkan kepada semua orang,” tulis Trump dalam pengumuman via media sosial Truth Social pada Minggu (9/11) waktu setempat.

    Pengumuman ini disampaikan Trump saat Mahkamah Agung AS mempertanyakan apakah kampanye tarif Trump sudah sesuai dengan Konstitusi AS, dan ketika penutupan pemerintah AS, selama lebih dari sebulan terakhir, telah mengganggu pembayaran bantuan makanan.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent saat berbicara kepada media terkemuka ABC menjelaskan bahwa dividen itu bisa diberikan dalam berbagai bentuk.

    “Dividen US$ 2.000 tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk,” ucapnya.

    Bessent mengatakan bahwa dividen itu mungkin juga akan diberikan dalam bentuk pengurangan pajak, termasuk penghapusan pajak untuk tip dan penghapusan pajak untuk uang lembur.

    Trump, dalam postingannya, membela kebijakan perdagangannya yang menuai kritikan.

    “Orang-orang yang menentang tarif itu BODOH! Kita sekarang adalah negara terkaya dan paling disegani di dunia, dengan inflasi yang hampir tidak ada, dan harga saham yang memecahkan rekor,” ujarnya.

    Trump mengklaim tarif AS telah menghasilkan triliunan dolar Amerika. “Kita menerima triliunan dolar dan akan segera mulai melunasi UTANG SANGAT BESAR kita, US$ 37 triliun,” sebutnya.

    Proposal soal dividen ini muncul di tengah kesulitan AS membayar tunjangan bantuan makanan akibat penutupan pemerintah yang terus berlanjut, yang telah memasuki hari ke-40.

    Diketahui juga bahwa program pembayaran semacam itu harus mendapatkan pengesahan oleh Kongres AS, yang saat ini masih menemui jalan buntu dalam negosiasi anggaran yang memicu penutupan pemerintah.

    Lihat juga Video: Pembagian Dividen Sektor Perbankan Jadi Penopang Penguatan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ranjau Lukai Tentaranya, Thailand Setop Perjanjian Damai dengan Kamboja

    Ranjau Lukai Tentaranya, Thailand Setop Perjanjian Damai dengan Kamboja

    Jakarta –

    Pemerintah Thailand mengumumkan pada hari Senin (10/11) bahwa mereka menghentikan sementara implementasi perjanjian damai dengan negara tetangga Kamboja. Ini dilakukan setelah ledakan ranjau darat melukai dua tentara Thailand di dekat perbatasan kedua negara.

    Kesepakatan tersebut, yang disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dimaksudkan untuk memastikan berakhirnya permusuhan secara permanen setelah bentrokan perbatasan pada bulan Juli lalu. Bentrokan tersebut menewaskan sedikitnya 43 orang dan membuat lebih dari 300.000 warga sipil di kedua belah pihak mengungsi.

    Tentara Kerajaan Thailand mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa ledakan ranjau di provinsi Sisaket menyebabkan seorang tentara mengalami cedera kaki parah, sementara tekanan dari ledakan tersebut menyebabkan seorang tentara lainnya mengalami nyeri dada.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (10/11/2025), juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, mengatakan bahwa Bangkok akan menghentikan “tindak lanjut deklarasi bersama”, yang berarti perjanjian damai dengan Kamboja yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada akhir Oktober lalu, beberapa bulan setelah kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata.

    Langkah selanjutnya yang direncanakan sebagai bagian dari implementasi perjanjian tersebut termasuk pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditahan di Thailand.

    Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengatakan dalam konferensi pers bahwa “kami pikir ancaman keamanan telah mereda, tetapi kenyataannya tidak berkurang.”

    Otoritas Kamboja tidak segera mengomentari insiden tersebut. Namun, Kamboja sebelumnya telah membantah tuduhan Thailand tentang penanaman ranjau darat baru di sepanjang perbatasan.

    Kementerian Pertahanan Kamboja dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (10/11) menjanjikan “komitmen teguh” untuk perdamaian.

    Kedua negara tetangga di Asia Tenggara ini telah berselisih mengenai beberapa bagian perbatasan mereka sejak lebih dari satu abad.

    Tonton juga Video: Thailand-Kamboja Memanas Lagi! Bentrok Terjadi di Perbatasan

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Media Asing Sorot Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

    Media Asing Sorot Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

    Jakarta –

    Media-media internasional menyoroti penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada 10 tokoh, termasuk Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.

    Sebagian besar pembahasan media-media asing, seperti dihimpun detikcom dari berbagai sumber, Senin (10/11/2025), lebih difokuskan pada gelar pahlawan nasional untuk mendiang Soeharto.

    Media Al Jazeera, yang berkantor di Qatar, memberi judul “Indonesia makes former president Soeharto posthumous national hero” untuk artikelnya membahas penganugerahan gelar pahlawan nasional tersebut.

    “Indonesia telah menobatkan mantan presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, meskipun ada tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezimnya,” tulis Al Jazeera dalam artikelnya.

    “Aktivis mengecam penghargaan yang diberikan mantan menantunya, Presiden Subianto, dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap korban Soeharto dan demokrasi,” sebut Al Jazeera.

    Media terkemuka Inggris, BBC, membahasnya dalam artikel berjudul “Indonesia names ex-dictator Suharto a ‘national hero’”.

    “Indonesia telah menobatkan mantan presiden Suharto sebagai pahlawan nasional, meskipun warisan kontroversialnya sebagai diktator telah memicu protes keras terhadap langkah tersebut,” tulis BBC dalam artikelnya tersebut.

    Media Inggris lainnya, The Guardian, mengulas soal reaksi kontra terhadap pemberian gelar pahlawan nasional untuk mendiang Soeharto dalam artikel berjudul “Fury as Indonesia declares late authoritarian ruler Suharto a national hero”.

    “Penghargaan ini telah memperdalam kekhawatiran tentang upaya untuk mengaburkan kebangkitan dan kekuasaan Suharto selama puluhan tahun, suatu periode yang ditandai oleh korupsi yang merajalela, penyensoran, dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia massal,” tulis The Guardian dalam artikelnya.

    Sementara kantor berita Reuters mengulasnya dalam artikel berjudul “Indonesia grants national hero status to late strongman President Suharto”.

    “Gelar tersebut dianugerahkan dalam sebuah seremoni yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, mantan menantu Suharto, meskipun diprotes oleh para aktivis pro-demokrasi dan keluarga korban yang terdampak pemerintah tangan besi sang pemimpin otoriter,” sebut Reuters dalam penggalan artikelnya.

    Tak ketinggalan, kantor berita AFP yang berkantor di Prancis juga membahas pemberian gelar pahlawan nasional untuk mendiang Soeharto dalam artikelnya yang berjudul “Indonesia names late dictator Suharto a national hero”.

    “Indonesia menambahkan mantan Presiden Suharto ke dalam daftar pahlawan nasional dalam sebuah seremoni pada hari Senin, meskipun ada keberatan dari para aktivis dan akademisi atas catatan hak asasi manusia dari mendiang diktator militer tersebut,” tulis AFP dalam artikelnya.

    Lihat juga Video: Mengulik Sejarah dan Syarat Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Uni Emirat Arab Tak Berencana Gabung Pasukan Stabilisasi Gaza, Kenapa?

    Uni Emirat Arab Tak Berencana Gabung Pasukan Stabilisasi Gaza, Kenapa?

    Jakarta –

    Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan tidak berencana bergabung dengan pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza. Alasannya, UEA menganggap hal itu tidak memiliki kerangka kerja yang jelas, ujar seorang pejabat senior pada hari Senin.

    “UEA belum melihat kerangka kerja yang jelas untuk pasukan stabilitas, dan dalam situasi seperti itu kemungkinan besar tidak akan berpartisipasi dalam pasukan semacam itu,” ujar penasihat presiden UEA, Anwar Gargash, dalam forum Debat Strategis Abu Dhabi, dilansir kantor berita AFP dan Al Arabiya, Senin (10/11/2025).

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa pasukan internasional yang dikoordinasi AS tersebut, kemungkinan besar akan mencakup pasukan dari Mesir, Qatar, dan Turki, serta UEA.

    Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia memperkirakan pasukan tersebut akan berada di Gaza “segera”, seiring gencatan senjata berlaku setelah dua tahun perang di Gaza.

    UEA yang kaya minyak adalah salah satu dari sedikit negara Arab yang memiliki hubungan resmi dengan Israel setelah menandatangani Perjanjian Abraham pada masa jabatan pertama Trump pada tahun 2020.

    (ita/ita)

  • Ngeri, Wanita Mali Dieksekusi Mati Militan di Depan Umum

    Ngeri, Wanita Mali Dieksekusi Mati Militan di Depan Umum

    Bamako –

    Kelompok militan di Mali bagian utara menculik seorang wanita muda yang mengunggah video di TikTok. Wanita muda itu kemudian dieksekusi mati di depan umum oleh kelompok yang melakukan pemberontakan bertahun-tahun tersebut.

    Wanita muda bernama Mariam Cisse itu, seperti dilansir AFP, Senin (10/11/2025), mengunggah video-video tentang kota Tonka di wilayah Timbuktu bagian utara ke TikTok. Dia memiliki 90.000 pengikut (follower) pada akun TikTok-nya.

    Namun, kelompok yang menculiknya menuduh Cisse telah berkolaborasi dengan militer Mali.

    Kabar eksekusi mati keji itu menggemparkan Mali, yang saat ini dikuasai oleh junta militer yang sedang berjuang untuk membendung pemberontakan militan yang telah mencengkeram negara tersebut sejak tahun 2012 lalu.

    Keterangan soal kematian Cisse diumumkan oleh pihak keluarga dan pejabat setempat Mali pada Minggu (9/11) waktu setempat.

    “Saudara perempuan saya ditangkap pada Kamis (6/11) oleh para jihadis,” kata saudara laki-laki Cisse kepada AFP.

    Dikatakan juga oleh saudara laki-lakinya bahwa Cisse dituduh oleh kelompok militan itu telah “memberitahu militer Mali tentang pergerakan mereka”.

    Keesokan harinya, kata saudara laki-laki Cisse, kelompok militan itu membawanya dengan sepeda motor ke Tonka, tempat dia ditembak di depan umum di Alun-alun Kemerdekaan. “Saya berada di antara kerumunan,” ucap saudara laki-laki Cisse tersebut.

    Seorang sumber keamanan Mali mengatakan kepada AFP bahwa: “Mariam Cisse telah dibunuh di sebuah alun-alun publik di Tonka oleh para jihadis yang menuduhnya telah merekam mereka untuk militer Mali”.

    Sumber keamanan itu menyebutnya sebagai “tindakan biadab”.

    Seorang pejabat lokal juga mengonfirmasi eksekusi mati tersebut kepada AFP dan mengecamnya sebagai “tindakan tercela”.

    Junta militer Mali sedang berjuang untuk membendung pemberontakan militan yang telah berlangsung lama. Dalam beberapa pekan terakhir, para petempur dari JNIM, Kelompok Pendukung Islam dan Muslim yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, telah memberlakukan blokade bahan bakar yang memaksa pemerintah menutup sekolah dan mencegah panen di beberapa wilayah.

    Lihat juga Video: Putri Eksekusi Mati Debt Collector Sukabumi, 48 Adegan Diperagakan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Topan Super Fung-wong Filipina Menewaskan Dua Orang

    Topan Super Fung-wong Filipina Menewaskan Dua Orang

    Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Senin, 10 November 2025.

    Rangkuman sejumlah informasi pilihan selama 24 jam terakhir ini kami awali dengan laporan dari Filipina.

    Topan di Filipina menelan jiwa

    Setidaknya dua orang tewas di Filipina akibat Topan Super Fung-wong yang menghantam wilayah tengah dan timur negara itu.

    Hujan deras dan angin kencang telah memutus aliran listrik di sebagian besar wilayah Bicol menjelang pendaratannya yang diperkirakan di Luzon utara.

    [Datawrapper map]

    Lebih dari satu juta orang telah dievakuasi dari daerah-daerah rawan menjelang pendaratan topan super di Provinsi Aurora pada Minggu malam waktu setempat.

    Para pejabat mengimbau warga untuk mematuhi perintah evakuasi.

    Angin kencang dengan kecepatan 185 kilometer per jam dan hembusan hingga 230 kilometer per jam telah menghantam banyak wilayah Luzon.

    Kapal pengungsi Rohingya tenggelam

    Sebuah kapal yang mengangkut puluhan pengungsi Rohingya dari Myanmar tenggelam di dekat perbatasan Thailand-Malaysia.

    Menurut badan maritim Malaysia pada hari Minggu (09/11) ratusan orang hilang, tujuh orang tewas, dan 13 orang telah diselamatkan.

    Polisi dan badan maritim mengatakan para penumpang diyakini terbagi menjadi tiga kapal kecil begitu kapal tersebut mendekati Malaysia.

    Waktu dan lokasi pasti insiden tersebut tidak diketahui. Nasib dua kapal lainnya juga tidak jelas, kata para pejabat.

    Gambar-gambar dari badan tersebut menunjukkan satu korban selamat ditutupi dengan selembar kain dan satu lagi di atas tandu.

    Petinggi BBC mengundurkan diri

    Dua petinggi BBC mengundurkan diri setelah dikritik atas penyuntingan pidato Presiden AS Donald Trump oleh stasiun penyiaran tersebut.

    BBC mengatakan direktur jenderal Tim Davie dan kepala berita Deborah Turness mengumumkan pengunduran diri mereka pada hari Minggu.

    Siaran publik Inggris tersebut dikritik karena menyunting pidato yang disampaikan Trump pada 6 Januari 2021, sebelum para pengunjuk rasa menyerang Gedung Capitol AS di Washington.

    Para kritikus mengatakan cara penyuntingan pidato tersebut untuk dokumenter BBC menyesatkan dan memotong bagian di mana Trump mengatakan ia ingin para pendukung berdemonstrasi secara damai.

    Dalam surat kepada staf, Davie mengatakan bahwa pengunduran dirinya setelah lima tahun adalah “sepenuhnya keputusan saya.”

    Identitas pria di Louvre terungkap

    Pedro Elias Garzon Delvaux, remaja berusia 15 tahun, telah terungkap identitasnya sebagai “Manusia Fedora” di lokasi perampokan Museum Louvre.

    Berbagai teori di internet beredar tentang orang asing berpakaian rapi ini dan apakah ia seorang detektif, orang dalam, atau sekedar AI.

    Sebagai penggemar Sherlock Holmes dan Hercule Poirot yang tinggal bersama orangtua dan kakeknya di Rambouillet, 30 kilometer dari Paris, Pedro memutuskan untuk duduk manis mengikuti perkembangan di media.

    Remaja itu santai saja dengan apa pun yang akan terjadi selanjutnya.

    “Saya menunggu dihubungi untuk pembuatan film,” katanya sambil menyeringai.

  • Turki Coba Evakuasi 200 Warga Sipil Terjebak di Terowongan Gaza

    Turki Coba Evakuasi 200 Warga Sipil Terjebak di Terowongan Gaza

    Gaza City –

    Otoritas Turki sedang berupaya memastikan evakuasi sekitar 200 warga sipil yang terjebak di terowongan di Jalur Gaza. Hal ini setelah Ankara berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah tentara Israel yang tewas dalam perang Tel Aviv-Hamas di Jalur Gaza satu dekade lalu.

    Pada Minggu (9/11) waktu setempat, Israel mengatakan pihaknya telah menerima jenazah Hadar Goldin, seorang perwira militer yang tewas dalam penyergapan di Jalur Gaza selama perang Israel-Hamas tahun 2014 lalu, setelah penyerahan yang difasilitasi Komite Palang Merah Internasional (ICRC).

    Seorang pejabat senior Turki, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir Reuters, Senin (10/11/2025), mengatakan bahwa Ankara “berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah Hadar Goldin ke Israel” setelah “upaya intensif (yang mencerminkan) komitmen Hamas yang jelas terhadap gencatan senjata”.

    “Pada saat yang sama, kami berupaya memastikan perjalanan yang aman bagi sekitar 200 warga sipil yang saat ini terjebak di terowongan,” kata pejabat senior Turki itu kepada Reuters.

    Turki merupakan salah satu penandatangan dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas bulan lalu, yang didukung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Ankara menjalin hubungan dekat dengan Hamas dan selama ini mengecam keras operasi militer Israel di Jalur Gaza.

    Sementara itu, Hamas sebelumnya menegaskan bahwa para petempur mereka yang bersembunyi di area Rafah, yang dikuasai pasukan Tel Aviv, tidak akan menyerah kepada Israel.

    “Musuh harus mengetahui bahwa konsep menyerah dan menyerahkan diri tidak ada dalam kamus Brigade al-Qassam,” tegas Hamas dalam pernyataannya pada Minggu (9/11) waktu setempat.

    Hamas juga mendesak para mediator untuk menemukan solusi atas krisis yang mengancam gencatan senjata rapuh yang berlangsung sebulan terakhir.

    Diungkapkan seorang pejabat keamanan Kairo bahwa mediator Mesir telah mengusulkan agar, sebagai imbalan atas akses yang aman ke area-area lainnya di Jalur Gaza, para petempur Hamas yang berada di Rafah, yang dikuasai pasukan Israel, akan menyerahkan senjata mereka kepada Mesir, dan memberikan detail terowongan bawah tanah di area itu agar dapat dihancurkan.

    Hamas tidak memberikan komentar langsung, namun menyiratkan bahwa krisis tersebut dapat mempengaruhi gencatan senjata Gaza.

    “Kami menempatkan para mediator di atas tanggung jawab mereka, dan mereka harus menemukan solusi untuk memastikan kelanjutan gencatan senjata dan mencegah musuh menggunakan dalih yang lemah untuk melanggarnya, dan mengeksploitasi situasi untuk menargetkan warga sipil tidak bersalah di Gaza,” sebut Hamas dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)