Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Sanggupkah Korsel Ambil Alih Komando Militer dari AS?

    Sanggupkah Korsel Ambil Alih Komando Militer dari AS?

    Jakarta –

    Selama tujuh puluh lima tahun, Amerika Serikat memegang kendali operasional perang (OPCON) atas militer Korea Selatan.

    Sejak meletus Perang Korea tahun 1950, komando tertinggi berada di tangan Amerika Serikat. Amanat ini tak dikembalikan setelah tercapainya gencatan senjata pada 1953.

    Di atas kertas, Seoul berdaulat. Tapi di bawah protokol militer, perintah terakhir tetap datang dari Washington. Seoul hanya bisa memimpin pasukannya sendiri selama tidak ada perang terbuka. Meski peran militer Korea Selatan terus bertambah dalam beberapa dekade terakhir, kendali tetap akan beralih ke Washington jika perang digencarkan.

    Serah terima komando OPCON sejatinya telah direncanakan pada 2015. Namun, menjelang batas waktu, AS dan Korsel sepakat menunda serah terima sampai setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Seoul masih membutuhkan waktu untuk bersiap menghadapi ancaman yang kian sengit dari Pyongyang.

    Kunjungan terbaru Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, kembali menyoroti isu serah terima tanggung jawab ini kepada pemerintah Korea Selatan.

    AS siap menyerahkan kendali

    Di Korea Selatan, kendali atas pasukan sendiri berkembang menjadi isu kedaulatan dan kebanggaan nasional. Pemerintahan AS saat ini, yang dipimpin Presiden Donald Trump, juga mendukung penyerahan OPCON. Washington ingin melihat sekutunya itu mengurangi ketergantungan pada AS serta mengambil peran lebih besar dalam mengelola pertahanan sendiri.

    Rencana yang diusulkan oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menargetkan transfer OPCON terjadi sebelum masa jabatannya berakhir pada 2030. Namun dipertanyakan, apakah Seoul siap mengambil tanggung jawab sebesar itu.

    Pengalihan OPCON terlalu dini?

    “AS kini tampak berada dalam posisi ‘kalau mau, ambil saja,’” kata Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal militer Korea Selatan yang kini menjadi peneliti senior di National Institute for Deterrence Studies, lembaga kajian berbasis di AS.

    “Hal ini membuat saya khawatir, karena proses transfer bisa terjadi tanpa kesiapan yang matang.”

    Dia juga memperingatkan bahwa “saat ini, banyak orang yang lebih mengkhawatirkan kapan proses ini akan terjadi, dan bukan kesiapan militer itu sendiri.”

    “Kita juga harus ingat bahwa Korea Utara masih menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kita semua,” kata Chun.

    AS melihat ‘kemajuan yang berarti’

    Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Jin Yong-sung dan mitra AS-nya John Daniel Caine menyambut “kemajuan berarti di banyak bidang” terkait transfer komando perang. Hal ini disampaikan saat kedua jenderal militer bertemu minggu lalu.

    Pemimpin politik AS juga menyatakan dukungan mereka, dengan Menteri Pertahanan Hegseth menggambarkan Seoul dalam posisi yang “luar biasa” dan menekankan posisi Washington dengan menyebut Korea Selatan “hanya memerlukan kepemimpinan AS dalam situasi darurat.”

    Namun, mampukah Korea Selatan menjalankan parameter yang telah ditetapkan: termasuk kemampuan untuk memimpin pasukan gabungan AS dan Korea Selatan, kapabilitas merespons ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, serta stabilitas dan keamanan keseluruhan di Asia Timur Laut.

    Seoul kurang pengalaman memimpin saat krisis

    Mason Richey, seorang profesor politik dan hubungan internasional di Hankuk University of Foreign Studies di Seoul, meragukan bahwa kondisi tersebut dapat terpenuhi sebelum berakhirnya masa jabatan Lee sebagai presiden.

    “Militer Korea Selatan masih kekurangan beberapa kemampuan utama, terutama dalam hal komando dan kendali, serta intelijen, pengintaian, dan pengamatan,” katanya. “Kemampuan-kemampuan tersebut kritis untuk memimpin pasukan gabungan secara strategis, terutama secara taktis dan operasional dalam misi-misi.”

    Masalah ini juga lebih dalam dari sekadar kemampuan militer, kata Richey, mencatat bahwa pemimpin militer Korea Selatan belum pernah menjalankan kemandirian operasional militer sejak Perang Korea. Meskipun militer Seoul dinilai kuat, mereka kekurangan pengalaman kritis dalam mengambil alih kendali saat krisis.

    Lee tetap pada pendiriannya mengenai OPCON

    Meskipun demikian, pemerintah berhaluan kiri Presiden Lee tampaknya tetap pada pendirian untuk mematuhi batas waktu yang ditetapkan.

    Keinginan untuk OPCON perang selalu paling kuat di kalangan pemerintahan “progresif” di Seoul, kata Richey, dengan pemerintahan Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun (berkuasa antara 1998 dan 2008) secara terbuka mendukungnya sebagai simbol “kedaulatan nasional” dan kenormalan.

    Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, juga menggambarkannya sebagai cara untuk “meringankan beban pertahanan AS di kawasan Indo-Pasifik.”

    Mengingat dukungan Washington terhadap rencana tersebut, serta mayoritas parlemen yang besar dan dukungan populer yang dimiliki Lee, pemimpin Korea Selatan tampaknya akan berhasil untuk mengalihkan OPCON perang ke Seoul sebelum meninggalkan jabatannya.

    “Saya pikir Lee juga sedang bersiap menghadapi kemungkinan ditinggalkan oleh pemerintahan AS saat ini,” kata Richey. “Pemerintahan Trump sulit ditebak, dan jika Korea Selatan bisa memperoleh lebih banyak kedaulatan atas angkatan bersenjatanya, itu akan menjadi langkah bijak menghadapi ketidakpastian tersebut.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz
    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Trump Tiba di Korsel, Jadi Akhir dari Perjalanannya ke Asia

    (ita/ita)

  • Thailand Tuntut Kamboja Minta Maaf Atas Ledakan Ranjau

    Thailand Tuntut Kamboja Minta Maaf Atas Ledakan Ranjau

    Bangkok –

    Pemerintah Thailand menuntut permintaan maaf dari Kamboja setelah menuduh negara tetangganya itu memasang ranjau darat baru yang melukai tentara Thailand di perbatasan. Insiden itu mendorong Bangkok untuk menangguhkan pakta gencatan senjata yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Kamboja membantah tuduhan bahwa mereka telah memasang ranjau yang meledak pada Senin (10/11) waktu setempat, dan melukai seorang tentara Thailand yang sedang berpatroli di sepanjang perbatasan yang disengketakan antara kedua negara.

    “Kami menuntut pihak Kamboja menyampaikan permintaan maaf,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, saat berbicara kepada wartawan, seperti dilansir Reuters, Rabu (12/11/2025).

    “Kami meminta mereka untuk mencari fakta tentang apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab, dan dengan itu, kami meminta mereka untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah terulangnya situasi serupa di masa mendatang,” tegasnya.

    Juru bicara pemerintah Kamboja menolak berkomentar mengenai tuntutan Thailand tersebut.

    Insiden ranjau di perbatasan itu kembali mengobarkan ketegangan setelah konflik antara kedua negara berdarah selama lima hari pada Juli lalu.

    Pertempuran pada saat itu berakhir setelah Trump menelepon para pemimpin Thailand dan Kamboja. Trump juga menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian gencatan senjata yang digelar di Malaysia bulan lalu.

    Setidaknya 48 orang tewas dan sekitar 300.000 orang terpaksa mengungsi sementara selama bentrokan yang diwarnai saling menembakkan roket, artileri berat, dan serangan udara itu terjadi.

    Kementerian Pertahanan Kamboja, pada Selasa (11/11), membantah pihaknya telah memasang ranjau dan menegaskan komitmen untuk bekerja sama dengan Thailand sesuai kesepakatan.

    Ledakan ranjau darat di sepanjang wilayah perbatasan kedua negara, yang menjadi sengketa, menjadi salah satu pemicu bentrokan di perbatasan, dengan setidaknya tujuh tentara Thailand mengalami luka parah dalam insiden serupa sejak 16 Juli.

    Berdasarkan analisis ahli atas materi yang dibagikan oleh militer Thailand, seperti dilaporkan Reuters, beberapa ranjau itu kemungkinan baru saja ditanam.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Lapak Shein & Temu Laris Manis Tanjung Kimpul di Eropa, Otoritas Resah

    Lapak Shein & Temu Laris Manis Tanjung Kimpul di Eropa, Otoritas Resah

    Jakarta –

    Ketika retailer online fast-fashion Cina, Shein, membuka butik pertamanya pekan lalu, terjadi protes sekaligus kerumunan pembeli. Toko fisik di dalam department store BHV Marais di pusat Paris itu menyentuh saraf publik, bukan hanya karena berada di rumah haute couture. Respons massa adalah “cinta-dan-benci”; sama seperti di banyak wilayah lainnya.

    (Ed: Fast fashion adalah istilah untuk industri pakaian yang memproduksi pakaian baru dengan cepat, murah, dan mengikuti tren terbaru. Tujuannya agar konsumen bisa membeli model terbaru dengan harga rendah, seringkali hanya beberapa minggu setelah tren muncul di runway atau media sosial.)

    Shein, yang sering dikelompokkan bersama platform online Temu—yang memungkinkan produsen menjual jauh lebih banyak dari sekadar fesyen langsung ke konsumen—telah dikritik karena hal-hal seperti barang palsu, pemasaran agresif, kondisi kerja buruk, dan produk yang tidak aman. Meski begitu, banyak orang senang karena opsi belanja lebih banyak dan harga murah.

    Walaupun kedua perusahaan ini berbeda dan memiliki model bisnis berbeda, hasilnya sering sama: banjir barang murah asal Cina beserta kemasannya. Selain harga yang ultramurah, faktor lain yang menguntungkan perusahaan ini adalah pembebasan bea impor Uni Eropa untuk paket bernilai di bawah €150 atau hampir tiga juta rupiah.

    AS sempat memiliki celah serupa untuk paket bernilai di bawah $800, tetapi telah mengubah regulasinya sehingga pengiriman berkurang. UE sedang dalam tahap akhir mengesahkan aturan serupa untuk menutup celah nilai rendah, meskipun mungkin baru berlaku pada 2028.

    Pada paruh pertama 2025, Temu memiliki rata-rata 115 juta pengguna aktif bulanan di UE dan Shein 145 juta, menurut data mereka sendiri. Untuk kedua platform, ini sekitar 12% lebih banyak dibanding enam bulan sebelumnya.

    Jutaan paket dari Cina ke Eropa

    Salah satu kekhawatiran terbesar tentang platform e-commerce Cina ini adalah keberlanjutan. Sebagian besar barang yang dibeli dikirim langsung ke konsumen di seluruh dunia dari produsen di Cina. Barang-barang yang dikemas satu per satu ini dikirim dengan pesawat untuk pengiriman cepat, membanjiri otoritas bea cukai, dan seringkali tidak bisa dikembalikan.

    Pada tahun 2024, sekitar 4,6 miliar barang bernilai rendah diimpor ke UE, menurut laporan Komisi Eksekutif UE yang diterbitkan Februari lalu. Itu dua kali lipat dibanding 2023 dan lebih dari tiga kali lipat dibanding 2022.

    Dari 12 juta paket per hari, 91% berasal dari Cina. Tidak semua paket ini dari Temu atau Shein, tapi bersama-sama mereka memiliki pangsa pasar yang besar. “Eropa dibanjiri tsunami paket kecil dari Cina, dan ini tidak akan berhenti,” ujar Agustin Reyna, Direktur Jenderal European Consumer Organisation (BEUC) yang bermarkas di Brussels, kepada DW.

    Melindungi konsumen di UE

    Selain isu keberlanjutan, pengawas perlindungan konsumen dan Komisi Eropa berulang kali memperingatkan tentang produk tidak aman yang tidak memenuhi standar UE. Hasil uji baru yang diterbitkan 30 Oktober oleh Stiftung Warentest, organisasi independen di Berlinyang mengkhususkan diri pada pengujian produk, memperkuat kekhawatiran banyak pihak.

    Pengujian yang dilakukan bersama kelompok dari Belgia dan Denmark itu menunjukkan hasil dramatis. Mereka meneliti kalung, USB, dan mainan bayi.

    Dari 162 barang yang dibeli dari produsen yang menjual melalui Temu dan Shein, 110 tidak memenuhi standar UE, dan sekitar seperempat berpotensi berbahaya. Beberapa barang mengandung formaldehida tinggi atau logam berat seperti kadmium, dan beberapa charger USB menjadi terlalu panas.

    European Consumer Organisation menilai bahwa melanggar regulasi keselamatan menyebabkan persaingan tidak sehat, karena beberapa perusahaan menjual produk yang tidak memenuhi standar UE, sementara perusahaan lokal harus mematuhi aturan tersebut.

    Otoritas UE tidak diam

    Pada bulan Mei, Komisi UE memberi peringatan kepada Shein terkait praktik di platformnya yang melanggar hukum konsumen UE. Keluhan termasuk diskon palsu, tekanan untuk menyelesaikan pembelian, informasi menyesatkan tentang hak konsumen, label produk menipu, dan klaim keberlanjutan menyesatkan.

    Pada bulan Juli, Komisi secara preliminer menemukan Temu melanggar kewajibannya di bawah Digital Services Act karena tidak cukup mencegah penjualan produk ilegal. Investigasi lebih lanjut sedang berlangsung dan bisa berujung pada denda besar.

    Negara-negara UE juga bertindak

    Oktober lalu, otoritas persaingan Jerman, Cartel Office, memulai proses terhadap Temu. Mereka ingin melihat apakah platform ini mempengaruhi harga di pasar online Jerman, termasuk menetapkan harga jual akhir.

    Agustus lalu, Shein didenda €1 juta oleh otoritas persaingan Italia karena klaim lingkungan menyesatkan.

    Juli, Shein didenda €40 juta oleh otoritas persaingan Prancis karena diskon menyesatkan dan klaim lingkungan. Total denda Shein di Prancis tahun ini menjadi €191 juta.

    Prancis melangkah lebih jauh dengan aturan baru untuk perusahaan fast-fashion seperti Temu dan Shein. Jika disetujui, aturan itu akan:

    Melarang iklan di PrancisMemaksa laporan efek lingkungan barangMenambah pungutan hingga €10 hampir 20 ribu Rupiah) per pakaian yang dibeli

    Denda besar dan regulasi lebih ketat mungkin memperlambat raksasa e-commerce Cina, tapi tidak akan menghentikan mereka.

    “Eropa harus bertindak dan membuat Temu serta Shein bertanggung jawab,” kata Agustin Reyna. “Kita butuh tanggung jawab jelas dan konsekuensi tegas saat produk mereka melanggar aturan.”

    Untuk mewujudkannya, UE membutuhkan reformasi bea cukai dan pengawasan pasar yang ambisius. Tapi jika UE tetap membiarkan paket di bawah €150 bebas bea sampai 2028, perusahaan akan terus memanfaatkan celah ini, dan pelanggan Eropa kemungkinan besar tetap belanja.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Toko Shein Paris Dikecam Terkait Boneka Seks Anak-Isu Fast Fashion

    (ita/ita)

  • Dunia Hari Ini: Indonesia-Australia Sepakati Perjanjian Pertahanan

    Dunia Hari Ini: Indonesia-Australia Sepakati Perjanjian Pertahanan

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari beberapa belahan dunia selama 24 jam terakhir.

    Edisi Rabu, 12 November 2025 kami hadirkan dengan laporan utama dari Australia.

    Kesepakatan pertahanan Indonesia-Australia

    Tiba semalam di Sydney, Australia Presiden Prabowo Subianto hari ini (12/11) melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan.

    Dalam kunjungan pertama Prabowo ke Australia setelah ia menjabat sebagai presiden, kedua negara mengumumkan kesepakatan kerja sama pertahanan.

    “Pada hakikatnya ini menegaskan kembali tekad kami untuk meningkatkan persahabatan kami, sebagai mitra, sebagai tetangga dekat, dan tekad kami untuk memelihara hubungan yang terbaik untuk meningkatkan dan menjamin keamanan kedua negara,” kata Prabowo dalam keterangan pers bersama dengan PM Australia Anthony Albanese.

    Albanese mengatakan perjanjian itu akan mengikat Australia dan Indonesia untuk berkonsultasi di tingkat pemimpin dan menteri secara berkala mengenai masalah keamanan dan “mempertimbangkan langkah-langkah yang mungkin diambil” untuk menghadapi ancaman.

    Ia menambahkan, kesepakatan tersebut didasarkan pada perjanjian keamanan yang ditandatangani antara PM Paul Keating dan Presiden Suharto pada tahun 1995, yang meskipun berumur pendek, sangat penting bagi kedua negara.

    Sampai artikel ini terbit, belum ada informasi yang lebih detil mengenai isi perjanjian tersebut.

    Ledakan di India diselidiki

    Pasukan antiteror India memimpin penyelidikan atas ledakan mobil mematikan di jantung ibu kota, Delhi, sementara Perdana Menteri Narendra Modi berjanji untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.

    Polisi belum memberikan detail pasti tentang penyebab insiden di dekat Benteng Merah yang bersejarah, salah satu landmark paling terkenal di India dan tempat pidato Hari Kemerdekaan tahunan perdana menteri.

    Ledakan tersebut menewaskan sedikitnya delapan orang dan melukai 19 lainnya pada hari Senin, ketika api membakar beberapa kendaraan.

    “Saya meyakinkan semua orang bahwa badan-badan tersebut akan mengungkap seluruh konspirasi ini,” kata Modi dalam pidatonya saat kunjungan kenegaraan ke negara tetangga Bhutan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Persiapan menghadapi badai di Taiwan

    Taiwan telah mengevakuasi lebih dari 3.000 orang dari daerah rawan dan menutup sekolah serta kantor menjelang kedatangan badai tropis Fung-wong, yang telah menewaskan sedikitnya 25 orang dan memaksa lebih dari 1,4 juta orang mengungsi di Filipina.

    Fung-wong diperkirakan akan mendarat pada Rabu sore atau malam hari di dekat kota pelabuhan Kaohsiung di barat daya.

    Sebelumnya Fung-wong diklasifikasikan sebagai topan, tetapi intensitasnya menurun saat mendekati Taiwan.

    “Fung-wong mungkin telah diturunkan statusnya menjadi topan lemah, tetapi kita tetap tidak boleh lengah,” kata Wali Kota Kaohsiung, Chen Chi-mai.

    Pada Selasa pagi, badai tersebut memiliki kecepatan angin maksimum hingga 108 kilometer per jam, dengan hembusan 137 km/jam.

    Dalang skema penipuan di China dipenjara

    Dalang skema Ponzi besar-besaran di China dijatuhi hukuman penjara di Inggris selama lebih dari 11 tahun karena mencuci uang hasil penipuan tersebut dalam mata uang kripto yang kini bernilai miliaran dolar.

    Qian Zhimin mengaku bersalah atas dua dakwaan pencucian uang pada bulan September.

    Polisi Inggris menyita lebih dari 61.000 bitcoin, yang saat ini bernilai lebih dari $US6 miliar ($9,1 miliar), dalam salah satu penyitaan mata uang kripto terbesar yang pernah ada.

    Qian, yang dikenal sebagai “ratu kripto” karena gaya hidupnya yang mewah, menangis di kursi terdakwa di Pengadilan Southwark Crown London saat Hakim Sally-Ann Hales menyampaikan vonisnya.

    “Anda adalah perancang pelanggaran ini dari awal hingga akhir motif Anda murni keserakahan,” kata Hakim Hales.

    Lihat juga Video: Prabowo Tiba di Sydney, Disambut PM-Gubernur Jenderal Australia

  • Alasan Wali Kota Istanbul Terancam Hukuman Ribuan Tahun Penjara

    Alasan Wali Kota Istanbul Terancam Hukuman Ribuan Tahun Penjara

    Jakarta –

    Jaksa Turki mendakwa Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu dengan 142 pelanggaran, yang berarti ia bisa terancam hukuman penjara hingga 2.352 tahun jika terbukti bersalah atas semua pelanggaran tersebut.

    Imamoglu, yang telah dipenjara selama hampir delapan bulan setelah ditangkap dan diberhentikan dari jabatannya pada bulan Maret 2025, dipandang sebagai salah satu pesaing terberat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Isi dakwaan terhadap Imamoglu

    Dalam dakwaan setebal hampir 4.000 halaman yang dibacakan pada Selasa (11/11) tersebut, di antaranya disebutkan bahwa Imamoglu menjalankan organisasi kriminal dan penyuapan hingga penggelapan, pemerasan, dan manipulasi tender.

    Imamoglu, pihak oposisi dari Partai Rakyat Republik (CHP), saat ini berada dalam tahanan praperadilan atas tuduhan korupsi, serta menjalani hukuman penjara lainnya selama satu tahun delapan bulan karena diduga menghina dan mengancam Jaksa Agung Istanbul.

    Penangkapannya pada bulan Maret 2025 memicu protes besar-besaran.

    Proses Hukum terhadap Imamoglu

    Tuduhan korupsi terhadap Imamoglu, yang telah dibantah keras olehnya, hanyalah salah satu dari beberapa proses hukum terhadapnya.

    Selain itu, ia juga menghadapi tuduhan spionase yang diajukan pada Oktober 2025. Jaksa menuduhnya menyebarkan data pribadi penduduk Istanbul untuk mendapatkan dana dari luar negeri untuk kampanye kepresidenannya.

    Para kritikus melihat kasus ini sebagai bagian dari upaya untuk menyingkirkannya setelah kinerja partainya yang kuat dalam pemilihan kepala daerah tahun lalu.

    Pemerintah bersikeras bahwa peradilan terhadapnya bersifat independen dan bahwa investigasi hanya bertujuan untuk mengungkap korupsi atau pelanggaran lainnya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris.

    Diadaptasi oleh Yuniman Farid

    Editor: Muhammad Hanafi

    Lihat juga Video: Gas Air Mata hingga Nyala Kembang Api di Demo Istanbul Turki

    (ita/ita)

  • Menteri Kehakiman Ukraina Dinonaktifkan karena Skandal Korupsi

    Menteri Kehakiman Ukraina Dinonaktifkan karena Skandal Korupsi

    Kyiv –

    Menteri Kehakiman Ukraina, German Galushchenko, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Energi, telah dinonaktifkan dari jabatannya di tengah skandal korupsi yang menyelimuti sektor energi negara tersebut, saat invasi militer Rusia terus berlanjut.

    Pengumuman soal penonaktifan Galushchenko itu, seperti dilansir AFP, Rabu (12/11/2025), disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Ukraina Yulia Svyrydenko.

    Keputusan ini diumumkan sehari setelah jaksa antikorupsi Ukraina menuduh Galushchenko terlibat dalam skandal korupsi tersebut, yang memicu kemarahan luas di negara tersebut.

    “Keputusan telah dibuat untuk menonaktifkan German Galushchenko dari tugasnya sebagai Menteri Kehakiman,” kata Svyrydenko dalam pernyataannya.

    Svyrydenko menambahkan bahwa tugas jabatan Galushchenko untuk sementara diambil alih oleh Wakil Menteri untuk Integrasi Eropa, Lyudmyla Sugak.

    Dalam pernyataan terpisah, Galushchenko mengatakan dirinya telah berbicara dengan PM Svyrydenko dan menyetujui keputusannya.

    “Keputusan politik harus dibuat, dan baru setelah itu semua detailnya dapat diselesaikan,” ujarnya.

    “Saya meyakini bahwa penonaktifan selama penyelidikan adalah skenario yang beradab dan tepat. Saya akan membela diri saya di pengadilan dan membuktikan posisi saya,” ucap Galushchenko dalam pernyataannya.

    Dalam skandal korupsi ini, Kantor Kejaksaan Khusus Anti-Korupsi (SAPO) menuduh Timur Mindich, sekutu dekat Presiden Volodymyr Zelensky, mendalangi skandal korupsi yang melibatkan penggelapan dana sebesar US$ 100 juta di sektor energi.

    SAPO menyebut Galushchenko, yang sebelumnya menjabat Menteri Energi selama empat tahun, telah menerima “keuntungan pribadi” dari Mindich sebagai imbalan atas kendali terhadap aliran uang di sektor energi.

    Penyelidikan kasus ini terungkap ketika banyak infrastruktur Ukraina rusak akibat serangan-serangan Rusia.

    Lihat juga Video: Dosen UMGO Dinonaktifkan Buntut Podcast Mahasiswi Pura-pura Kesurupan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Kaji Bangun Pangkalan Militer Dekat Gaza, Tampung 10.000 Personel

    AS Kaji Bangun Pangkalan Militer Dekat Gaza, Tampung 10.000 Personel

    Washington DC –

    Militer Amerika Serikat (AS) sedang menjajaki kemungkinan membangun pangkalan militer sementara di dekat wilayah Jalur Gaza, sebagai bagian dari upayanya mengerahkan pasukan asing dari berbagai negara untuk memantau gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Pangkalan sementara itu akan mampu menampung sebanyak 10.000 personel, namun tanpa kehadiran tentara AS.

    Informasi tersebut, seperti dilansir Bloomberg dan Al Arabiya, Rabu (12/11/2025), tertuang dalam dokumen Request for Information (RFI) yang dikirimkan kepada kontraktor yang memenuhi syarat dan telah dibaca oleh Bloomberg News.

    RFI merupakan permintaan resmi berdasarkan Undang-undang Kebebasan Informasi yang berlaku di AS, untuk catatan federal atau permintaan informasi yang lebih spesifik dari lembaga pemerintah, bisnis, atau organisasi lainnya.

    Menurut dokumen RFI yang dikutip Bloomberg tersebut, Angkatan Laut AS sedang mencari perkiraan biaya dari daftar perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk “pangkalan operasi militer sementara dan mandiri yang mampu mendukung 10.000 personel, dan menyediakan ruang kerja seluas 10.000 kaki persegi selama 12 bulan”.

    Dokumen RFI itu mengidentifikasi lokasi potensial pangkalan sementara itu sebagai “di dekat Gaza, Israel”.

    Menurut dua sumber yang mengetahui persoalan ini, dokumen itu dikirimkan pada 31 Oktober lalu, dengan respons harus diberikan paling lambat 3 November.

    AS sedang mencari dukungan internasional untuk proposal pengiriman pasukan asing ke Jalur Gaza, guna membantu mengamankan gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas yang ditandatangani bulan lalu.

    Pasukan tersebut, yang disebut Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk mengamankan wilayah tersebut dan memungkinkan upaya pembangunan kembali setelah lebih dari dua tahun perang antara Tel Aviv dan Hamas.

    “Sebagai organisasi perencanaan, militer AS saat ini sedang bekerja sama dengan mitra-mitra militer internasional untuk mengembangkan opsi-opsi potensial untuk pangkalan pasukan internasional (yang akan menjadi bagian dari pasukan tersebut),” kata juru bicara Komando Pusat AS, Tim Hawkins.

    “Yang jelas, tidak ada pasukan AS yang akan diserahkan ke Gaza,” tegasnya.

    AS telah mengerahkan lebih banyak aset militer ke kawasan itu, sejak Presiden Donald Trump menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Salah satunya adalah pusat komando dengan 200 tentara AS dan mitra internasional di wilayah Israel bagian selatan.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa Washington belum menyetujui langkah semacam itu. Dia menyebut dokumen tersebut sebagai “selembar kertas yang dibuat oleh orang acak di militer”.

    Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani, ketika ditanya soal prospek pembangunan pangkalan AS, mengatakan pada Selasa (11/11) bahwa dirinya tidak memiliki informasi konkret untuk dibagikan.

    Lihat juga Video: Detik-detik Iran Luncurkan Rudal Serang Pangkalan Militer AS di Qatar

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ribut-ribut Uji Coba Nuklir, Rusia Tawarkan Dialog dengan AS

    Ribut-ribut Uji Coba Nuklir, Rusia Tawarkan Dialog dengan AS

    Moskow –

    Rusia menawarkan dialog nuklir dengan Amerika Serikat (AS), setelah Presiden Donald Trump menuduh Moskow melakukan uji coba nuklir bawah tanah secara rahasia. Dialog itu dimaksudkan untuk meredakan ketegangan antara kedua negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia tersebut.

    Rusia melakukan uji coba sistem persenjataan bertenaga nuklir dan berkemampuan nuklir dalam beberapa pekan terakhir, tetapi menolak tuduhan Trump bahwa mereka telah meledakkan perangkat nuklir secara diam-diam.

    Trump memicu kekhawatiran dan kebingungan bulan lalu ketika mengumumkan dirinya telah memerintahkan Pentagon untuk memulai kembali uji coba senjata nuklir, sebagai balasan atas uji coba yang dilakukan oleh Rusia dan China. Baik Moskow maupun Beijing membantah melakukan melakukan uji coba nuklir.

    Tidak ada satu pun dari ketiga negara tersebut yang secara terbuka menguji hulu ledak nuklir sejak tahun 1990-an. Ketiga negara itu telah menandatangani — namun belum meratifikasi — Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT) yang melarang semua uji coba nuklir, baik untuk tujuan militer maupun sipil.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov, seperti dilansir AFP, Rabu (12/11/2025), menawarkan untuk berdialog dengan AS membahas Tuduhan rump dan kekhawatiran yang muncul.

    “Kami siap membahas kecurigaan yang diangkat oleh rekan-rekan Amerika kami mengenai kemungkinan bahwa kami mungkin diam-diam melakukan sesuatu secara rahasia,” ucap Lavrov saat berbicara kepada media pemerintah Rusia.

    Trump melontarkan tuduhan bahwa Rusia dan China telah secara diam-diam menguji senjata nuklir dalam wawancara dengan stasiun televisi AS, CBS News, awal bulan ini. Tuduhan itu disampaikan setelah Trump secara tiba-tiba membatalkan rencana pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin membahas perang Ukraina.

    Seperti semua negara bersenjata, Rusia secara teratur menguji coba sistem persenjataannya, tetapi telah membantah tuduhan bahwa mereka melakukan uji coba senjata nuklir secara diam-diam.

    Lavrov mengatakan bahwa AS dapat memeriksa apakah Rusia telah menguji coba hulu ledak nuklir melalui sistem pemantauan seismik global.

    “Uji coba lainnya, baik subkritis, maupun yang tanpa reaksi nuklir berantai, dan uji coba pembawanya, tidak pernah dilarang,” sebutnya.

    Rusia mengatakan bahwa pihaknya belum menerima klarifikasi resmi apa pun dari AS mengenai detail tuduhannya tersebut.

    “Sejauh ini, belum ada penjelasan yang diberikan oleh rekan-rekan Amerika kami,” ucap juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan.

    Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), Rusia dan AS memiliki total 8.000 hulu ledak yang dikerahkan dan disimpan — jumlah itu mencapai sekitar 85 persen dari total hulu ledak nuklir yang ada di dunia.

    Lihat juga Video: Utusan Putin Hadiri Pertemuan dengan Utusan Trump di AS, Bahas Apa?

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pesawat Kargo Militer Turki Jatuh, Keseluruhan 20 Orang Tewas

    Pesawat Kargo Militer Turki Jatuh, Keseluruhan 20 Orang Tewas

    Jakarta –

    Otoritas Turki mengatakan seluruh 20 orang di dalam pesawat kargo militer yang jatuh di Georgia, telah meninggal dunia.

    Pesawat kargo militer Turki itu lepas landas dari bandara Ganja di Azerbaijan barat pada Selasa (11/11) sore waktu setempat, tetapi jatuh tak lama setelah melintasi perbatasan ke Georgia timur, kata Kementerian Pertahanan Turki setelah insiden tersebut.

    Kementerian Pertahanan Turki mengatakan terdapat 20 orang di dalamnya, termasuk awak pesawat.

    “Rekan-rekan seperjuangan kita yang heroik gugur pada 11 November 2025 akibat jatuhnya pesawat kargo militer C-130 kita, yang lepas landas dari Azerbaijan untuk kembali ke Turki,” ujar Menteri Pertahanan Turki, Yasar Guler dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun X miliknya bersama 20 foto korban tewas, dilansir kantor berita AFP, Rabu (12/11/2025).

    Otoritas Turki belum mengungkap penyebab kecelakaan tersebut. Namun, rekaman dramatis yang dijepret oleh saksi mata dan dipublikasikan oleh media Azerbaijan, menunjukkan pesawat berputar horizontal di samping beberapa serpihan puing saat jatuh.

    Kementerian Dalam Negeri Georgia telah mengonfirmasi bahwa pesawat tersebut jatuh di wilayah Sighnaghi, “sekitar lima kilometer (3,1 mil) dari perbatasan negara bagian Georgia” dengan Azerbaijan.

    Pesawat kargo militer C-130 Hercules tersebut dibuat oleh perusahaan asal Amerika Serikat, Lockheed Martin.

    Lihat juga Video ‘Detik-detik Pesawat Kargo UPS Jatuh di Dekat Bandara Louisville AS’:

    (ita/ita)

  • Rival Politik Erdogan Terancam Hukuman 2.000 Tahun Penjara

    Rival Politik Erdogan Terancam Hukuman 2.000 Tahun Penjara

    Ankara –

    Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, yang merupakan rival politik utama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, terancam hukuman lebih dari 2.000 penjara setelah jaksa menjeratkan 142 dakwaan pidana terhadapnya.

    Imamoglu, seperti dilansir AFP, Rabu (12/11/2025), dianggap sebagai satu-satunya politisi yang mampu mengalahkan Erdogan dalam pilpres Turki. Dia ditangkap sejak Maret lalu, dengan penangkapannya memicu kerusuhan terburuk sejak tahun 2013 di jalanan Turki.

    Dokumen dakwaan terhadap Imamoglu mencapai setebal 4.000 halaman yang mencakup rentetan pelanggaran hukum, termasuk menjalankan organisasi kriminal, penyuapan, penggelapan, pencucian uang, pemerasan, hingga manipulasi tender.

    Kantor berita Anadolu Agency melaporkan bahwa dakwaan-dakwaan yang dijeratkan terhadap Imamoglu itu memiliki total ancaman hukuman hingga 2.430 tahun.

    Ketua oposisi utama Turki, CHP, Ozgur Ozel mengecam dakwaan-dakwaan yang dijeratkan terhadap Imamoglu sebagai contoh kelas untuk “campur tangan yudisial” yang bertujuan menghalangi Imamoglu untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pilpres tahun 2028 mendatang.

    “Kasus ini tidak legal, ini sepenuhnya politis. Tujuannya adalah untuk menghentikan CHP, yang berada di posisi pertama dalam pemilu (lokal) terakhir, dan untuk menghalangi kandidat presidennya,” kata Ozel dalam pernyataan via media sosial X.

    Dakwaan itu diumumkan oleh jaksa Turki pada Selasa (11/11) waktu setempat, dengan tanggal sidang akan ditentukan kemudian.

    Imamoglu yang memimpin kota terbesar dan terkaya di Turki, menghadapi serangkaian tuduhan, termasuk spionase dan pemalsuan gelar universitasnya, yang dapat membuatnya dilarang mencalonkan diri dalam pilpres 2028.

    Menurut dakwaan itu, yang menyebutkan total 402 tersangka, Imamoglu dituduh memimpin jaringan kejahatan luas di mana dia memanfaatkan pengaruhanya “bagaikan gurita”.

    Sebelum dakwaan diumumkan ke publik, Ozel mengecam luasnya cakupan tuduhan yang menjerat Imamoglu.

    “Bisakah seseorang menjadi pelaku kecurangan pemilu, memegang surat ketetapan palsu, sekaligus seorang pencuri, seorang teroris, dan seorang mata-mata pada saat yang bersamaan?” tanyanya.

    “Jika Anda menuduh orang yang tidak bersalah atas salah satu kejahatan ini saja, itu akan menjadi ketidakadilan yang besar. Tetapi ketika Anda melimpahkan semua kejahatan itu kepada satu orang, itu adalah kejahatan besar … Namun, satu-satunya kejahatannya adalah mencalonkan diri sebagai presiden negara ini!,” sebut Ozel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)