Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Trump Setujui Penjualan Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan

    Trump Setujui Penjualan Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui kemungkinan penjualan suku cadang jet tempur dan komponen perbaikannya senilai US$ 330 juta (Rp 5,5 triliun) ke Taiwan. Hal ini menandai transaksi potensial pertama sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari lalu.

    Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/11/2205), menyebut suku cadang dan komponen perbaikan itu diperlukan untuk menjaga kesiapan operasional jet tempur dan pesawat militer buatan AS yang digunakan Taiwan.

    “Penjualan yang diusulkan ini akan meningkatkan kemampuan penerima untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang, dengan menjaga kesiapan operasional armada F-16, C-130 (dan pesawat-pesawat lainnya),” sebut Pentagon dalam pernyataannya pada Kamis (13/11).

    China mengklaim Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekerasan untuk menguasai pulau tersebut.

    Pemerintah Taipei sangat menentang klaim kedaulatan Beijing, dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka sendiri.

    Pengumuman soal kemungkinan penjualan senjata ke Taiwan itu muncul setelah Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan di Korea Selatan (Korsel) pada akhir bulan lalu, dalam upaya mengamankan kesepakatan perdagangan.

    Sebelum pertemuan puncak itu digelar, terdapat kekhawatiran di Taipei bahwa mungkin ada semacam “penjualan” kepentingan Taiwan oleh Trump kepada Xi.

    Washington memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Beijing, tetapi juga mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taipei dan merupakan pemasok senjata terpenting bagi Taiwan.

    Pada September lalu, Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta (Rp 6,6 triliun) untuk Taiwan. Keputusan Trump pada saat itu menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan.

    Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan. Namun Trump, menurut laporan The Washington Post pada saat itu, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

    Disebutkan The Washington Post dalam laporannya bahwa para pejabat pertahanan AS dan Taiwan telah bertemu di Anchorage, Alaska, pada Agustus untuk membahas paket penjualan senjata “yang totalnya bisa mencapai miliaran dolar”, termasuk drone, rudal, dan sensor untuk memantau garis pantai Taiwan.

    Sejak Trump menjabat untuk periode kedua, kekhawatiran di Taipei semakin meningkat mengenai keteguhan hubungan Taiwan-AS dan kesediaan Washington untuk mempertahankan pulau tersebut jika China menyerang.

    Namun, Trump sebelumnya mengatakan bahwa Xi telah memberitahunya jika Beijing tidak akan menginvasi Taiwan selama dia menjabat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Umumkan Operasi Militer di Amerika Latin, Targetnya Teroris Narkotika

    AS Umumkan Operasi Militer di Amerika Latin, Targetnya Teroris Narkotika

    Washington DC –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengumumkan operasi militer terbaru AS untuk “menyingkirkan teroris narkotika” di Amerika Latin. Pengumuman ini disampaikan saat kekhawatiran meningkat soal pengerahan kekuatan militer AS di kawasan itu dapat memicu konflik yang lebih luas.

    Dalam pengumuman via media sosial X tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (14/11/2025), Hegseth menyebut operasi militer terbaru AS yang bernama “Operation Southern Spear” bertujuan untuk “mengamankan tanah air kita dari narkoba”.

    “Hari ini, saya mengumumkan Operation SOUTHERN SPEAR,” tulis Hegseth dalam postingan media sosial pada Kamis (13/11) waktu setempat.

    “Misi ini membela tanah air kita, menyingkirkan para teroris narkotika dari belahan Bumi kita, dan mengamankan tanah air kita dari narkoba yang membunuh rakyat kita,” sebutnya.

    Pernyataan Hegseth itu tidak memberikan penjelasan lebih detail soal apa yang akan dilakukan dalam operasi militer tersebut, atau bagaimana operasi tersebut mungkin berbeda dari rentetan aksi militer yang telah dilakukan AS beberapa waktu terakhir di kawasan tersebut.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump melancarkan rentetan serangan militer di kawasan Karibia dan Pasifik Timur, setelah mengerahkan aset-aset Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk apa yang disebut Washington sebagai operasi antinarkoba.

    Sejak pengerahan militer pada awal September lalu, pasukan militer AS telah melancarkan serangan terhadap sekitar 20 kapal yang diduga mengangkut narkoba di perairan internasional di kawasan tersebut. Menurut data otoritas AS, sedikitnya 76 orang tewas akibat rentetan serangan tersebut.

    Ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai Operation Southern Spear, juru bicara Pentagon atau Departemen Pertahanan AS hanya merujuk kembali pernyataan Hegseth via media sosial X.

    Namun laporan media terkemuka AS, CBS News, pada Rabu (12/11) yang mengutip sejumlah sumber menyebutkan bahwa para pejabat militer senior AS telah memberikan opsi terbaru kepada Trump untuk operasi potensial di Venezuela, termasuk melibatkan serangan darat.

    Otoritas Venezuela mengumumkan, pada Selasa (11/11), soal apa yang mereka sebut sebagai pengerahan militer besar-besaran di seluruh negeri untuk melawan meningkatnya kehadiran Angkatan Laut AS di lepas pantai negara itu, termasuk kapal induk AS USS Gerald R Ford yang baru tiba di kawasan tersebut.

    Caracas mengkhawatirkan pengerahan militer AS, yang juga mencakup sejumlah jet tempur siluman F-35 ke Puerto Rico dan enam kapal perang di kawasan Karibia, merupakan plot perubahan rezim yang terselubung.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Di Tengah Perang, Ukraina Diterpa Skandal Korupsi

    Di Tengah Perang, Ukraina Diterpa Skandal Korupsi

    Jakarta –

    Gelombang skandal korupsi kembali mengguncang pemerintahan Kyiv. Menteri Kehakiman Herman Haluschtschenko dan Menteri Energi Switlana Hryntschuk menyatakan mundur setelah Presiden Volodymyr Zelenskyy meminta mereka bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan dalam jaringan pencucian uang berskala besar di sektor energi dan pertahanan.

    Keduanya menolak tuduhan tersebut, tetapi pengunduran diri kedua menteri menandai meluasnya dampak dari penyelidikan yang dilakukan oleh Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU).

    Operasi “midas” dan bayangan bisnis energi

    Penyelidikan NABU dimulai sejak musim panas 2024 dan menyoroti praktik korupsi di perusahaan energi negara Energoatom, operator empat reaktor nuklir terbesar di Ukraina. Operasi rahasia itu diberi nama “Midas”, merujuk pada raja mitologi Yunani yang mengubah segala yang disentuhnya menjadi emas—sebuah simbol keserakahan dan kekuasaan yang melekat pada kasus ini.

    Pada 10 November, NABU melakukan 70 penggeledahan terhadap pejabat tinggi di Kyiv dan beberapa wilayah lain. Kepala tim penyidik, Oleksandr Abakumow, menyebut seluruh staf lembaganya dikerahkan dalam operasi ini. Dari hasil pengumpulan ribuan jam rekaman audio, terungkap dugaan adanya kelompok kriminal tingkat tinggi di sektor energi dan pertahanan.

    Lima tersangka telah ditahan, sementara dua lainnya masih diburu.

    Menurut NABU, anggota kelompok ini memungut suap sebesar 10 hingga 15 persen dari setiap kontrak kerja sama dengan Energoatom. Perusahaan yang menolak membayar diancam tidak akan menerima pembayaran atau dicoret dari daftar pemasok.

    “Telah tercipta sistem di mana perusahaan strategis dengan omzet lebih dari 200 miliar hryvnia tidak lagi dikendalikan oleh manajemen resmi, melainkan oleh pihak luar yang berperan sebagai ‘manajer bayangan’,” tulis NABU dalam pernyataannya.

    Jejak “karlson” dan jaringan uang kotor

    Media Ukraina Ukrajinska Pravda melaporkan bahwa “Karlson” kemungkinan besar adalah Timur Minditsch, pengusaha dan teman lama Presiden Zelenskyy. Minditsch dikenal sebagai salah satu pendiri Kvartal-95, rumah produksi televisi yang ikut membesarkan nama Zelenskyy sebelum terjun ke politik.

    Rumah Minditsch termasuk yang digeledah NABU pada 10 November, namun ia diduga telah meninggalkan Ukraina beberapa jam sebelum operasi dimulai.

    Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita lebih dari empat juta dolar AS dalam ikatan uang resmi Federal Reserve Bank Amerika Serikat. Abakumow mengatakan uang tersebut kemungkinan besar berasal dari rekening luar negeri dan dialirkan melalui jalur perbankan Eropa sebelum tiba di Ukraina.

    Dampak politik dan reaksi pemerintah

    Dewan pengawas Energoatom menyatakan akan mengadakan rapat darurat untuk membahas temuan ini dan melakukan audit independen terhadap seluruh transaksi. Dalam pernyataan publik di Facebook, perusahaan menegaskan bahwa skandal ini tidak mempengaruhi operasional reaktor nuklir maupun keamanan energi negara.

    Presiden Zelenskyy dalam pidato video menegaskan kasus ini “harus dibawa sampai ke pengadilan.” Ia menyebut Energoatom sebagai “tulang punggung energi nasional” dan menegaskan bahwa integritas adalah hal utama.

    “Setiap pejabat atau pengusaha yang terlibat dalam praktik korupsi akan dihukum. Tidak ada pengecualian,” ujarnya.

    Perdana Menteri Julia Swyrydenko juga menyatakan dukungan penuh terhadap penyelidikan NABU. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah prioritas utama pemerintah, dan bahwa setiap pelanggaran hukum harus diikuti hukuman yang tegas. Pemerintah, tambahnya, telah mencabut kewenangan dewan pengawas Energoatom dan memerintahkan audit menyeluruh terhadap proses pembelian dan pengadaan.

    Ujian moral di tengah perang

    Skandal ini mengguncang citra pemerintahan Zelenskyy di tengah upaya mempertahankan dukungan internasional melawan agresi Rusia. Kasus korupsi Energoatom memperlihatkan betapa sulitnya membangun tata kelola bersih di negara yang sedang berperang.

    Bagi banyak warga Ukraina, ini bukan sekadar kasus hukum, melainkan ujian moral: apakah pemerintah mampu membersihkan dirinya sendiri ketika setiap dolar bantuan asing dan setiap tetes energi dibutuhkan untuk bertahan hidup.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Masinis Tertidur, Kereta AS Nyaris Tabrak Mobil-Penumpang Terbanting

    Masinis Tertidur, Kereta AS Nyaris Tabrak Mobil-Penumpang Terbanting

    San Francisco –

    Insiden menegangkan terjadi di San Francisco, Amerika Serikat (AS), ketika rangkaian kereta metro mengebut di rel di tengah jalanan kota akibat sang masinis tertidur. Rangkaian kereta ringan itu melaju melebihi batas kecepatan aman saat melewati tikungan hingga nyaris menabrak mobil dan membuat penumpang terbanting.

    Insiden pada September lalu itu, seperti dilansir New York Post, Jumat (14/11/2025), terekam dalam video yang secara jelas menunjukkan seorang masinis wanita terkulai di kursinya ketika rangkaian kereta Muni Metro, yang terdiri atas dua gerbong dan penuh sesak penumpang, berbelok tajam.

    Rangkaian kereta metro itu melaju kencang saat melewati rel yang menikung dengan, menurut rekaman video yang didapatkan media lokal KRON4, sebuah mobil yang melaju dari arah berlawanan hampir bertabrakan dengan rangkaian kereta tersebut.

    Belokan tajam itu menghempaskan para penumpang ke samping, dengan banyak orang terbanting ke lantai. “Saya mau turun!” ucap seorang penumpang wanita yang ketakutan di dalam gerbong.

    “Ya, Tuhan!” teriak seorang penumpang lainnya.

    Rangkaian kereta metro itu disebut melaju kencang dengan kecepatan lebih dari 80 kilometer per jam. Padahal menurut Badan Transportasi Kota San Francsico (SFMTA), kereta Muni Metro biasanya melaju pada kecepatan 12 kilometer per jam hingga 16 kilometer per jam.

    Guncangan yang terjadi membangunkan sang masinis, yang tidak disebutkan identitasnya. Sang masinis terlihat bergegas mengambil kendali dan langsung menghentikan kereta. Dia kemudian bangkit dari kursinya dan menemui penumpang yang ketakutan, dengan berulang kali mengatakan kepada mereka untuk “relaks”.

    “Maafkan saya,” kata sang masinis wanita. “Relaks, relaks, relaks. Kita tidak mengalami kecelakaan. Relaks,” ucapnya.

    Laporan San Francisco Chronicle menyebut seorang penumpang wanita mendapatkan perawatan medis karena gegar otak.

    SFMTA mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap insiden yang terjadi pada 4 September lalu itu menunjukkan tidak ada masalah dengan kereta maupun rel. Insiden itu disebut terjadi di Sunset Tunnel, dekat Duboce Park, San Francisco.

    Diungkapkan SFMTA bahwa insiden itu dipastikan disebabkan oleh “kesalahan akibat kelelahan operator”.

    “Kereta mengalami serangkaian gerakan tiba-tiba yang tidak diduga saat melewati tikungan dengan kecepatan melebihi 80 kilometer per jam. Beberapa penumpang terguncang dan jatuh akibat gerakan tiba-tiba tersebut,” sebut SFMTA dalam pernyataannya.

    “Badan ini sedang menangani masalah ini sesuai dengan protokol internal dan kontrak terkait, termasuk menempatkan operator pada status nondriving,” ungkapnya.

    Lihat juga Video: Detik-detik KA Bangunkarta Tabrak Motor-Mobil di Sleman

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Panas! Rusia Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Ibu Kota Ukraina

    Panas! Rusia Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Ibu Kota Ukraina

    Jakarta –

    Ibu kota Ukraina, Kyiv mengalami serangan udara besar-besaran yang dilakukan Rusia pada Jumat (14/11) dini hari waktu setempat. Hampir setiap distrik di Kyiv diserang secara “masif”, kata wali kota Kyiv.

    Moskow, yang melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur, terutama yang menargetkan fasilitas energi dan sistem kereta api Ukraina, serta kawasan permukiman, dalam beberapa bulan terakhir.

    Rudal dan drone menargetkan berbagai infrastruktur penting di ibu kota pada hari Jumat, kata Mykola Kalashnyk, kepala administrasi militer regional Kyiv, dilansir kantor berita AFP, Jumat (14/11/2025).

    Wali kota Kyiv, Vitaly Klitschko menyebutnya sebagai “serangan musuh yang masif”, dan mengatakan pasukan pertahanan udara sedang beroperasi.

    Satu orang tewas dan setidaknya 15 orang terluka dalam serangan itu, menurut layanan darurat Ukraina, yang menambahkan bahwa “lebih dari 40 orang telah diselamatkan” dari kebakaran dan kerusakan di seluruh kota.

    Sebelumnya, Klitschko melaporkan kebakaran atau kerusakan bangunan di delapan dari 10 distrik di Kyiv, dan mengatakan tim darurat medis telah dikerahkan ke semua distrik tersebut.

    Ia mengatakan seorang wanita hamil termasuk di antara mereka yang dirawat di rumah sakit, serta seorang pria dalam “kondisi sangat serius”.

    “Beberapa bagian jaringan pemanas rusak,” tulis Klitschko di Telegram, dengan beberapa bangunan di distrik Desnyansky di timur laut Ukraina untuk sementara tidak mendapatkan pemanas.

    Pasokan listrik dan air juga dapat terganggu, tambahnya.

    “Rusia menyerang bangunan tempat tinggal. Ada banyak bangunan tinggi yang rusak di seluruh Kyiv, hampir di setiap distrik,” tulis Tymur Tkachenko, kepala administrasi militer Kyiv, di media sosial.

    Serangan itu terjadi seiring negara-negara Barat sekutu Ukraina meningkatkan tekanan terhadap Rusia.

    Pada hari Rabu, Kanada mengumumkan sanksi baru yang menargetkan produksi drone dan energi Rusia, serta infrastruktur yang digunakan untuk melancarkan serangan siber.

    Para menteri luar negeri G7 pada hari itu menyerukan gencatan senjata segera di Ukraina, menyuarakan dukungan “tak tergoyahkan” terhadap integritas teritorial negara itu.

    Sementara, Komisi Eropa sedang mempertimbangkan untuk menggunakan sebagian aset Rusia yang dibekukan setelah invasinya, untuk memberikan pinjaman kepada Ukraina guna mendukung anggaran dan militer selama dua tahun ke depan.

    Saksikan juga Blak-blakan: Eri Cahyadi Galakkan Semangat Gotong Royong Warga Surabaya melalui “Kampung Pancasila”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Dunia Kutuk Pembakaran Masjid Palestina oleh Pemukim Israel

    Dunia Kutuk Pembakaran Masjid Palestina oleh Pemukim Israel

    Jakarta –

    Serangan pembakaran oleh para pemukim Israel di sebuah masjid Palestina di Tepi Barat yang diduduki, menuai kecaman internasional.

    Para pemukim Israel membakar Masjid Hajja Hamida di desa Palestina, Deir Istiya, dekat Salfit di utara Tepi Barat, sekitar Kamis (13/11) dini hari waktu setempat, ungkap penduduk setempat kepada Al Jazeera.

    Foto-foto yang diambil di lokasi kejadian menunjukkan slogan-slogan rasis anti-Palestina disemprotkan di dinding masjid, yang rusak akibat kebakaran tersebut. Salinan kitab Al-Qur’an juga dibakar.

    Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina mengutuk apa yang disebutnya sebagai “kejahatan keji” yang menyoroti “kebiadaban” Israel dalam memperlakukan tempat-tempat suci Muslim dan Kristen di wilayah Palestina yang diduduki.

    Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan badan dunia tersebut “sangat terganggu” oleh serangan tersebut. “Serangan semacam itu terhadap tempat-tempat ibadah sama sekali tidak dapat diterima,” kata Stephane Dujarric kepada wartawan dalam sebuah pengarahan di markas besar PBB di New York, dilansir Al-Jazeera, Jumat (14/11/2025).

    “Kami telah dan akan terus mengutuk serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina dan properti mereka di Tepi Barat,” kata Dujarric.

    “Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan-serangan ini, termasuk serangan terhadap masjid dan penyemprotan cat berisi kata-kata kasar di masjid tersebut, dimintai pertanggungjawaban,” imbuhnya.

    Kementerian Luar Negeri Yordania juga “mengutuk keras” meningkatnya serangan yang dilakukan para pemukim Israel, menurut pernyataan yang dibagikan oleh kantor berita Palestina, Wafa.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania menggambarkan kekerasan tersebut sebagai “perpanjangan dari kebijakan ekstremis dan retorika provokatif pemerintah Israel yang memicu kekerasan dan ekstremisme terhadap rakyat Palestina”.

    Jerman, yang telah menghadapi kritik karena membela Israel di tengah perang Gaza, juga menyerukan penghentian kekerasan para pemukim. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa “insiden-insiden tersebut harus diselidiki secara menyeluruh dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban”.

    Kementerian Luar Negeri Swiss juga mengatakan bahwa serangan pembakaran di Tepi Barat tersebut “tidak dapat diterima”. “Kekerasan ini dan perluasan permukiman ilegal yang berkelanjutan harus dihentikan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Swiss.

    Sebelumnya, dalam insiden pekan lalu, para pemukim Israel membakar sebuah rumah warga Palestina di desa Khirbet Abu Falah, dekat kota Ramallah, saat sebuah keluarga berada di dalamnya, lapor kantor kemanusiaan PBB, OCHA.

    “Saat api menyebar, keluarga tersebut segera dievakuasi sementara tetangga dan tim pertahanan sipil bergegas ke lokasi kejadian dan berhasil memadamkan api. Sang ibu mengalami patah kaki saat melarikan diri dari para pemukim,” kata OCHA.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Suruh Staf Rapat Jam 3 Pagi, PM Jepang Ramai Dikritik!

    Suruh Staf Rapat Jam 3 Pagi, PM Jepang Ramai Dikritik!

    Tokyo –

    Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi berjanji untuk “bekerja bagai kuda” setelah berhasil memenangkan pemilihan Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) yang membawanya ke kekuasaan. Tampaknya Takaichi tidak bercanda dengan ucapannya itu.

    Baru-baru ini, seperti dilansir South China Morning Post, Jumat (14/11/2025), Takaichi menuai kritikan karena membuat stafnya mulai bekerja pada dini hari, tepatnya pukul 03.00 pagi.

    Hal itu memicu kekhawatiran karena dianggap memberikan contoh berbahaya untuk kerja berlebihan atau overwork. Terlebih, Jepang secara memprihatinkan marak diselimuti kasus karoshi, atau kematian akibat kerja berlebihan, dan saat ini sedang berupaya melonggarkan batasan jam kerja maksimum.

    Pada Jumat (7/11) pekan lalu, Takaichi tiba di kantornya pukul 03.00 pagi untuk menggelar rapat dengan para ajudannya guna mempersiapkan debat parlemen pertamanya. Sidang komite anggaran dijadwalkan digelar di gedung parlemen Jepang pada pukul 09.00 waktu setempat pada hari itu.

    “Saya ternganga ketika mendengar pukul 03.00 pagi,” kata seorang pejabat Jepang, yang tidak mau disebut namanya, saat berbicara kepada Fuji News Network.

    Meskipun orang Jepang dinilai gila kerja, jam kerja dini hari itu mengejutkan banyak orang. Media lokal Jepang menyebutnya sebagai “sesi belajar pukul 03.00 pagi”. Rapat Takaichi dengan para stafnya itu, seperti dikutip Kazinform News Agency, dilaporkan berlangsung selama tiga jam.

    Kritikan terhadap Takaichi datang dari kubu oposisi, yang menyebut jam kerja dini hari itu memberikan beban yang tidak perlu terhadap stafnya. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat untuk Rakyat, Kazuyu Shimba, yang menegur sang PM Jepang karena mengabaikan kesejahteraan stafnya.

    “Jika Perdana Menteri mulai kerja pukul 03.00 pagi waktu setempat, maka stafnya harus mulai bekerja pukul 01.30 atau pukul 02.00 pagi waktu setempat,” ucap Shimba dalam pernyataannya, seperti dikutip Chosun Daily. “Orang-orang tidak bisa menghadapi itu secara fisik,” sebutnya.

    Mantan PM Jepang Yoshihiko Noda, yang kini memimpin partai oposisi utama, Partai Demokrat Konstitusional, menyebut keputusan Takaichi itu “tidak masuk akal”. Dia mengatakan bahwa para pemimpin nasional seharusnya tidak mewajibkan para stafnya bekerja ketika “semua orang sedang tidur”.

    Dalam responsnya, Takaichi, yang saat ini tinggal di salah satu asrama parlemen di Tokyo, menjelaskan bahwa asrama tempat dia tinggal hanya memiliki mesin faksimili tua, yang memicu masalah logistik.

    Dia mengatakan harus meninggalkan tempat tinggalnya lebih awal karena mesin faksimili itu tidak berfungsi, yang membuatnya tidak dapat meninjau materi debat tepat waktu.

    Saat berbicara di parlemen, Takaichi menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para stafnya. Namun dia mengatakan bahwa rapat dini hari itu diperlukan untuk menyelesaikan revisi dokumen pengarahan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • BBC Minta Maaf ke Trump Terkait Episode ‘Menyesatkan’

    BBC Minta Maaf ke Trump Terkait Episode ‘Menyesatkan’

    Selamat hari Jumat dan bersiap berakhir pekan!

    Kami kembali menghadirkan Dunia Hari Ini yang melaporkan informasi pilihan dari berbagai negara selama 24 jam terakhir

    BBC minta maaf pada Trump

    BBC telah meminta maaf kepada Presiden AS Donald Trump atas salah satu episode dokumenter Panorama yang menyambung potongan-potongan pidato yang disampaikannya pada 6 Januari 2021.

    Meski mengakui kesalahan dan meminta maaf, BBC menolak tuntutan kompensasinya yang dilayangkan.

    BBC juga menyatakan tidak akan menayangkan program tersebut lagi.

    Pengacara Trump mengancam akan menuntut BBC sebesar $1 miliar sebagai ganti rugi, kecuali perusahaan tersebut mencabut pernyataannya, meminta maaf, dan memberikan kompensasi.

    Tim hukum BBC telah menanggapi pengacara Trump dan ketuanya, Samir Shah, telah secara pribadi menulis surat kepada presiden AS untuk meminta maaf.

    “Kami menerima bahwa episode kami secara tidak sengaja memberikan kesan bahwa kami menayangkan satu bagian pidato yang berkelanjutan, alih-alih kutipan dari berbagai poin dalam pidato tersebut, dan hal ini memberikan kesan yang keliru bahwa Presiden Trump telah secara langsung menyerukan tindakan kekerasan,” bunyi pernyataan BBC.

    Polisi periksa puluhan saksi ledakan SMAN 72 Jakarta

    Sebanyak 46 siswa diperiksa sebagai saksi insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan sebanyak 20 orang masih dirawat inap.

    “Satu korban inisial L dirujuk di RSCM untuk perawatan pelaksanaan operasi yang lebih intensif,” katanya.

    Sebanyak 13 korban insiden tersebut dirawat di RS Islam Jakarta, dengan enam orang di RS YARSI, dan satu orang di RS Polri.

    Dilansir dari Detik, para korban mengalami luka bakar, gangguan pendengaran, hingga patah tulang tengkorak.

    Pelaku pembunuhan dituntut 200 tahun penjara

    Seorang jaksa penuntut telah menuntut hukuman penjara lebih dari 200 tahun bagi kedua pria yang dituduh membunuh dua bersaudara asal Australia, Jake dan Callum Robinson, di Meksiko tahun lalu.

    Tiga pria, yang hanya dapat diidentifikasi dengan nama depan mereka, Jesús Gerardo, Irineo Francisco, dan Ángel Jesús, hadir di pengadilan di kota Ensenada, Meksiko.

    Jaksa Raúl Cobo Montejano meminta hukuman penjara 210 tahun bagi ketiga pria tersebut, yang semuanya didakwa dengan pembunuhan berat.

    Ia meminta hukuman tambahan 168 tahun bagi Jesús Gerardo, yang juga didakwa dengan penghilangan paksa.

    Kedua bersaudara tersebut dan teman mereka dari Amerika, Carter Rhoad, tewas saat berselancar di Baja California, di pesisir Pasifik Meksiko, pada bulan April tahun lalu.

    Penerbangan dihentikan demi ujian masuk universitas Korea

    Lebih dari setengah juta orang di Korea Selatan mengikuti ujian masuk universitas pada hari Kamis (13/11).

    Polisi dikerahkan untuk memastikan mereka tiba di lokasi ujian tepat waktu, sementara semua penerbangan dihentikan selama setengah jam.

    Jumlah peserta ujian, yang ingin mendapatkan tempat di universitas-universitas terbaik di negara itu, mencapai jumlah tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

    Penerbangan di semua bandara, termasuk Bandara Internasional Incheon, dilarang mendarat atau lepas landas antara pukul 1:05 siang (0405 GMT) dan 1:40 siang untuk memastikan tidak ada gangguan saat para siswa mengikuti bagian pemahaman mendengarkan tes mata pelajaran bahasa Inggris.

    Sebagian besar kandidat lahir pada tahun 2007.

  • Tentara Israel Tewaskan 3 Militan Saat Bongkar Terowongan di Rafah

    Tentara Israel Tewaskan 3 Militan Saat Bongkar Terowongan di Rafah

    Gaza City –

    Militer Israel mengatakan pasukannya telah menewaskan tiga militan di area Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Hal itu terjadi saat pasukan Tel Aviv membongkar terowongan bawah tanah di area Rafah yang mereka kuasai.

    Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata di Jalur Gaza yang menghentikan sebagian besar pertempuran sejak 10 Oktober lalu, meskipun insiden kekerasan terus terjadi dan seringkali mengakibatkan korban jiwa.

    Militer Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (13/11/2025), menyebut pasukannya melakukan konfrontasi dengan sejumlah militan bersenjata ketika melakukan pembongkaran terowongan di area Rafah pada Rabu (12/11) waktu setempat.

    “Pasukan IDF (Angkatan Bersenjata Israel) yang beroperasi di area Rafah untuk membongkar infrastruktur bawah tanah… mengidentifikasi empat teroris bersenjata di sisi timur garis kuning, yang berada dalam kendali operasional Israel,” kata militer Israel, merujuk pada zona tempat pasukannya ditempatkan.

    “Setelah identifikasi tersebut, IDF menyerang dan menghabisi tiga teroris bersenjata,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    Ditekankan oleh militer Israel bahwa tidak ada korban jiwa dari pihaknya dalam konfrontasi tersebut.

    Sejak gencatan senjata Gaza berlaku, baik Israel maupun Hamas telah berulang kali saling melontarkan tuduhan pelanggaran.

    Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang beroperasi di bawah wewenang Hamas, sedikitnya 245 warga Palestina tewas akibat rentetan serangan Israel sejak gencatan senjata dimulai.

    Sementara militer Israel melaporkan tiga tentaranya tewas dalam serangan di Jalur Gaza selama periode yang sama.

    Gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir sejauh ini telah menghasilkan pembebasan 20 sandera yang masih hidup dari Jalur Gaza. Hamas juga telah memulangkan 24 jenazah sandera yang tewas, dengan empat jenazah sandera lainnya masih berada di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Memanas! Kamboja Tuding Thailand Tembak Mati 1 Warga Sipil di Perbatasan

    Memanas! Kamboja Tuding Thailand Tembak Mati 1 Warga Sipil di Perbatasan

    Phnom Penh –

    Kamboja dan Thailand kembali saling tuding setelah bentrokan terbaru pecah di sepanjang perbatasan yang menjadi sengketa. Phnom Penh menuduh tentara Thailand menembak mati satu warga sipil di perbatasan, setelah Bangkok menyebut ledakan ranjau yang baru ditanam Kamboja telah melukai tentaranya.

    Bentrokan terbaru di perbatasan itu, seperti dilansir AFP, Kamis (13/11/2025), memaksa Thailand menangguhkan implementasi perjanjian damai dengan Kamboja, yang penandatanganannya disaksikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Malaysia bulan lalu.

    Saat mengumumkan penangguhan tersebut pada Senin (10/11) waktu setempat, Bangkok menuduh Phnom Penh menanam ranjau darat baru di area perbatasan, yang meledak dan melukai empat tentaranya yang sedang berpatroli.

    Dua hari kemudian, atau pada Rabu (12/11) waktu setempat, para pejabat dari kedua negara melaporkan adanya baku tembak di area perbatasan, tepatnya antara Provinsi Sa Kaeo di Thailand dan Provinsi Banteay Meanchey di Kamboja.

    Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet mengatakan satu warga sipil tewas dan tiga orang lainnya luka-luka

    “Tindakan tersebut bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan perjanjian terbaru untuk menyelesaikan masalah perbatasan secara damai,” sebut Hun Manet dalam pernyataan via Facebook.

    Namun Bangkok menyalahkan Phnom Penh, dengan juru bicara militer Thailand, Wintai Suvaree, menuduh tentara Kamboja telah “melepaskan tembakan ke wilayah Thailand”. Dikatakan oleh Wintai bahwa tentara-tentara Thailand “berlindung dan melepaskan tembakan peringatan sebagai respons”.

    Dia menyebut insiden yang berlangsung sekitar 10 menit itu tidak memicu korban jiwa dari pihak Thailand.

    Kementerian Informasi Kamboja kemudian membagikan foto dan video yang diduga menunjukkan warga sipil yang terluka, termasuk seorang pria yang dirawat di dalam ambulans dengan kaki berlumuran darah. AFP tidak dapat memverifikasi asal-usul foto dan video tersebut.

    Bentrokan terbaru di perbatasan itu kembali mengobarkan ketegangan setelah konflik berdarah berlangsung selama lima hari pada Juli lalu. Setidaknya 48 orang tewas dan sekitar 300.000 orang terpaksa mengungsi selama bentrokan yang diwarnai saling menembakkan roket, artileri berat, dan serangan udara itu terjadi.

    Perselisihan antara Kamboja dan Thailand ini berpusat pada sengketa perbatasan yang dipetakan selama masa penjajahan Prancis di wilayah tersebut, dengan kedua belah pihak mengklaim beberapa kuil di area perbatasan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)