Jenis Media: Internasional

BBC Minta Maaf Soal Suntingan ‘Sesat’ Pidato Trump

Jakarta –

BBC secara resmi telah meminta maaf kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas suntingan yang dituduh menyesatkan dalam dokumenter Panorama, kata penyiar publik Inggris itu pada Kamis (13/11), tetapi menolak bahwa masalah ini menjadi dasar untuk gugatan pencemaran nama baik.

Trump sebelumnya mengancam akan menggugat BBC sebesar $1 miliar (sekitar Rp 15 triliun) karena menyesatkan pemirsa mengenai pidatonya. Pidato itu disampaikan kepada para pendukungnya di Washington, DC pada 6 Januari 2021, beberapa saat sebelum kemenangan pemilu Joe Biden pada 2020 resmi disahkan oleh Kongres.

Program Panorama menyambungkan dua cuplikan dari salah satu pidato Trump yang jaraknya lebih dari 50 menit, sehingga menimbulkan kesan bahwa ia mendorong kerusuhan di Capitol.

Dokumenter itu, yang disiarkan beberapa hari sebelum pemilihan presiden AS 2024, juga menghapus bagian di mana Trump mengatakan ia ingin para pendukungnya melakukan demonstrasi secara damai.

Kontroversi ini telah menyebabkan pengunduran diri Direktur Jenderal BBC Tim Davie dan CEO News Deborah Turness.

Apa yang dikatakan BBC dalam suratnya kepada Trump?

Dalam pernyataan pada Kamis, BBC mengatakan direkturnya, Samir Shah, telah “mengirim surat pribadi ke Gedung Putih yang menjelaskan kepada Presiden Trump bahwa ia dan perusahaan menyesal atas suntingan pidato presiden pada 6 Januari 2021.”

“Kami sangat tidak setuju bahwa ada dasar untuk klaim pencemaran nama baik,” tambah pernyataan itu.

BBC menambahkan bahwa program itu “tidak akan disiarkan lagi dalam bentuk ini di platform BBC manapun.”

Apa yang dikatakan BBC tentang gugatan pencemaran nama baik Trump?

Dalam surat tersebut, BBC menjelaskan alasan mengapa mereka tidak percaya tuduhan pencemaran nama baik Trump.

BBC menjelaskan bahwa mereka tidak menayangkan episode Panorama tersebut di saluran AS, dan juga tidak memiliki hak untuk menayangkannya.

Lembaga penyiaran Inggris ini juga membantah bahwa suntingan itu dilakukan dengan maksud menyesatkan pemirsa, melainkan hanya untuk mempersingkat pidato yang panjang.

BBC juga berargumen bahwa dokumenter itu tidak menimbulkan kerugian bagi Trump, seperti yang diklaim Presiden AS, karena pada akhirnya ia terpilih kembali. BBC juga menunjukkan bahwa cuplikan tersebut tidak dimaksudkan untuk ditonton secara terpisah, melainkan bagian dari siaran berdurasi satu jam yang berisi berbagai pendapat yang mendukung Trump.

Trump sebelumnya menargetkan beberapa organisasi media terkenal lainnya dengan gugatan besar atas apa yang ia anggap liputan yang tidak menguntungkan, termasuk jaringan TV CNN, ABC, dan CBS, serta perusahaan pemilik The New York Times dan Wall Street Journal.

Apa klaim baru yang dihadapi BBC?

Penarikan kembali BBC ini muncul saat perusahaan menghadapi tuduhan baru bahwa program lain, Newsnight, yang disiarkan dua tahun sebelumnya, telah menyunting pidato Trump pada 6 Januari dengan cara yang juga dianggap menyesatkan.

Dalam episode Newsnight yang disiarkan pada Juni 2022, pidato Trump disunting sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia secara eksplisit mendorong para pendukungnya melakukan kerusuhan dan menghentikan Kongres dari pengesahan kemenangan Biden.

Menanggapi tuduhan terbaru ini, yang dilaporkan oleh podcast terkait surat kabar Inggris The Daily Telegraph, BBC mengatakan pihaknya “memegang standar editorial tertinggi” dan sedang “menyelidiki” masalah ini.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Rizki Nugraha

Lihat juga Video: Momen Pidato Trump soal Gaza Diinterupsi di Parlemen Israel

(ita/ita)

14/11/2025 18:09
Italia Usut Skandal Wisata Bunuh Sipil Sarajevo oleh Turis Eropa

Jakarta –

Lebih dari tiga puluh tahun setelah pengepungan Sarajevo, jaksa Italia kini membuka penyelidikan terhadap salah satu aspek paling brutal dari Perang Bosnia 1992–1995: “wisata penembak jitu” asal Eropa.

Kasus ini menyangkut warga negara asing, yang dalam “safari Sarajevo” – diduga membayar agar dapat membunuh warga sipil di ibu kota Bosnia-Herzegovina, yang saat itu dikepung oleh pasukan etnis Serbia.

Penyelidikan terhadap para penembak jitu dibuka usai terbitnya laporan investigasi jurnalis Italia, Ezio Gavazzeni. Ia pun menyerahkan dokumen dan catatan kesaksian hasil penelitian bertahun-tahun kepada kejaksaan Milan.

Kepada media Balkan Barat, N1, Gavazzeni menjelaskan bahwa titik awal penelitiannya adalah film dokumenter Sarajevo Safari (2022) karya sutradara Slovenia, Miran Zupanic.

Hingga kini penyelidikan masih ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui, namun aparat Italia dipercaya akan segera membeberkan nama-nama tersangka. “Saya telah menjalin kontak dengan beberapa orang — termasuk seorang anggota intelijen Bosnia selama pengepungan Sarajevo — yang melaporkan adanya kelompok ‘turis penembak jitu’ asal Italia yang datang ke pegunungan sekitar Sarajevo untuk menembaki warga sipil,” ujar Gavazzeni.

Kejaksaan Milan menyerahkan penyelidikan ini kepada ROS, unit khusus Carabinieri yang menangani kasus kompleks lintas negara. Italia menjadi negara pertama yang membuka penyelidikan hukum terhadap para peserta wisata perang, yang juga disebut “penembak jitu akhir pekan”.

Kesaksian mantan anggota intelijen

Dalam film Sarajevo Safari, Edin Subasic, mantan perwira intelijen tentara Bosnia, menceritakan interogasi terhadap seorang Serbia yang ditangkap pada 1993. Orang ini mengonfirmasi keberadaan “turis penembak jitu” berkewarganegaraan asing.

Dalam perjalanan malam melintasi wilayah yang dikendalikan Serbia, pemuda itu melihat lima orang asing di dalam bus. Mereka tampaknya memiliki status khusus dan dilengkapi persenjataan lebih baik. Tiga di antaranya disebut sebagai warga Italia, salah satunya dari Milan, sementara dua lainnya tidak menyebutkan asal-usul mereka. “Para pria ini tidak dibayar untuk bertempur — merekalah yang membayar agar dapat menembaki warga sipil, seperti safari manusia,” kata Subasic.

Dalam siaran TV Bosnia, FTV, Subasic menambahkan bahwa selama perang ia mengumpulkan informasi tentang warga Italia yang terlibat dalam penembakan oleh para penembak jitu di Sarajevo. “Beberapa nama pelaku telah ditemukan; penyelidikan lebih lanjut dapat mengungkap bagaimana perjalanan, pembayaran, dan kepulangan para peserta ini diatur,” ujarnya. FTV juga melaporkan adanya “daftar harga khusus”, di mana harga berubah tergantung siapa targetnya: pria, perempuan bahkan perempuan hamil, atau anak-anak.

“Snajper”, “Cetnik akhir pekan”, dan ingatan para penyintas

Warga Sarajevo menyebut mereka sebagai “Cetnik akhir pekan” – merujuk pada turis yang datang dan menduduki posisi militan nasionalis Serbia di sekitar Sarajevo
antara Juni 1992 hingga Desember 1995. Cetnik sendiri adalah sebutan untuk warga etnis Serbia yang bertempur dalam perang Yugoslavia.

Dzemil Hodzic berusia sepuluh tahun ketika kakaknya, Amel, yang saat itu berusia 16 tahun, ditembak mati oleh seorang “Snajper” (kata Bosnia yang berasal dari “sniper”). Kini Hodzic memimpin proyek foto Sniper Alley, yang mendokumentasikan kehidupan di bawah pengepungan.

“Kami mengetahui keberadaan tentara bayaran dan relawan dari Rusia, Yunani, dan diaspora Serbia,” kata Hodzic kepada DW. “Fotojurnalis Jerman Peter Kullmann pernah menggambarkan bagaimana ia bertemu orang-orang Serbia yang datang hanya dua hari dari Jerman untuk — menurut klaim mereka — membela tanah air. Mereka berangkat pada Jumat setelah kerja dan kembali pada Minggu malam untuk bekerja lagi pada Senin.”

Apakah mereka dibayar atau justru membayar untuk berpartisipasi belum diketahui — namun aktivitas mereka telah “meninggalkan jejak darah di jalan-jalan Sarajevo”. Selama pengepungan, lebih dari 11.000 orang tewas, termasuk 1.601 anak-anak. Perang Bosnia secara keseluruhan menewaskan lebih dari 100.000 orang.

Keterlibatan tentara bayaran asing terdokumentasi dengan baik

Direktur Pusat Penelitian dan Dokumentasi di Sarajevo, Mirsad Tokaca mengatakan kepada DW bahwa analisis korban sipil menunjukkan para penembak jitu di Sarajevo membunuh antara 300 hingga 350 orang. “Hampir semua korban adalah warga sipil,” ujar Tokaca.

Meski tidak ada data pasti tentang jumlah turis penembak jitu, keterlibatan tentara bayaran asing dalam pasukan Serbia Bosnia terdokumentasi dengan baik: “Dalam basis data kami terdapat sekitar 300 orang dari Yunani, Rusia, Ukraina, dan negara lain yang bertempur di pihak Serbia.”

Penyelidikan Italia terhadap para penembak jitu hobi dalam Perang Bosnia ini dapat menjadi proses hukum pertama terhadap warga negara Eropa yang terlibat dalam kejahatan perang di luar struktur militer formal — namun dengan dukungan atau sepengetahuan salah satu pihak yang berperang, dalam hal ini pasukan Serbia Bosnia.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Rizki Nugraha

Lihat juga Video: Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera, Dituduh Pemimpin Sel Hamas

(ita/ita)

14/11/2025 18:07
Amandemen Konstitusi Pakistan Kukuhkan Supremasi Militer

Jakarta –

Pada Rabu, 12 November, parlemen Pakistan mengetuk palu sebuah paket amandemen konstitusi, yang membidik serta Mahkamah Agung dan militer.

Amandemen yang disetujui dengan mayoritas dua pertiga di Majelis Rendah ini mengukuhkan kekuasaan Asim Munir, kepala angkatan darat yang kini naik pangkat menjadi marsekal lapangan—gelar yang dalam sejarah Pakistan baru dua kali disematkan.

Tak hanya itu, parlemen juga sepakat membatasi kewenangan Mahkamah Agung.

Amandemen tersebut mengubah keseimbangan kekuasaan institusional dan memperkuat supremasi militer di negara yang telah diperintah langsung oleh para jenderal selama lebih dari separuh sejarahnya selama 78 tahun.

Dua hari sebelumnya Senat sudah meloloskannya, dan pada Kamis, 13 November, Presiden Asif Ali Zardari menorehkan tanda tangan terakhir.

Anggota oposisi dari Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), yang didirikan oleh mantan perdana menteri Imran Khan yang saat ini dipenjara, memboikot pemungutan suara. Mereka merobek salinan rancangan undang-undangnya sebagai bentuk protes.

Meski berdampak luas, pembahasan amandemen ke27 ini berlangsung cuma beberapa hari sebelum diloloskan.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif sebaliknya memuji amandemen tersebut sebagai langkah menuju harmoni institusional dan persatuan nasional.

Pemimpin militer punya hak istimewa dan kekebalan seumur hidup

Amandemen ke27 konstitusi Pakistan akan menciptakan posisi baru yaitu kepala angkatan pertahanan (Chief of Defense Forces/CDF) yang akan dipegang oleh kepala angkatan darat, Field Marshal Asim Munir.

Posisi tersebut memberi kepala angkatan darat kontrol juga atas angkatan laut dan angkatan udara.

Munir, yang menjadi kepala angkatan darat pada November 2022, dipromosikan menjadi marsekal lapangan dan diberikan pangkat bintang lima pada Mei lalu, hanya beberapa hari setelah Pakistan mengakhiri bentrokan empat hari dengan India.

Ia adalah perwira militer Pakistan kedua, setelah Field Marshal Ayub Khan pada 1960-an, yang menyandang pangkat bintang lima.

Amandemen terbaru memberikan Munir dan para pemimpin militer tingkat atas lainnya hak istimewa dan perlindungan seumur hidup.

Setiap perwira yang dipromosikan menjadi marsekal lapangan, marsekal udara, atau laksamana armada kini akan mempertahankan pangkat dan hak istimewa mereka seumur hidup, tetap mengenakan seragam, dan menikmati kekebalan permanen dari proses pidana.

Hal ini terjadi di negara yang militernya terlibat dalam berbagai kudeta dan menghadapi tuduhan melemahkan institusi demokrasi.

Terakhir kali Pakistan mengalami pemerintahan militer langsung adalah di bawah Jenderal Pervez Musharraf, yang mengundurkan diri pada Agustus 2008.

‘Sangat berbahaya’ dan atau sekadar penegasan kewenangan?

“Amandemen ini akan dianggap sebagai aturan yang kejam bahkan menurut standar hukum militer,” ujar Osama Malik, pakar hukum konstitusi senior yang berbasis di Islamabad, kepada DW.

Ia menekankan bahwa pemberian kekebalan permanen kepada para pemimpin militer, terutama oleh para legislator terpilih, adalah sesuatu yang “sangat tercela” dan “sangat berbahaya.”

“Jika di masa depan kepala militer menangguhkan parlemen dan menghapus sebagian konstitusi, tidak akan ada tindakan hukum yang dapat diambil terhadapnya karena adanya kekebalan absolut.”

Namun Ahmed Bilal Mehboob, presiden think tank Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency (PILDAT), menolak kekhawatiran bahwa amandemen tersebut meningkatkan otoritarianisme di negara bersenjata nuklir dengan lebih dari 250 juta penduduk itu.

Menurutnya, amandemen tersebut hanya merupakan formalisasi peran marsekal lapangan dan penegasan batas-batas kewenangannya.

“Peran Field Marshal Asim Munir diperluas dalam ranah militer dan tidak serta merta memasuki ranah sipil,” ujarnya kepada DW. “Saya tidak berpikir bahwa otoritarianisme telah dilembagakan.”

Maria Sultan, ketua South Asian Strategic Stability Institute (SASSI) University di Islamabad, menggemakan pandangan tersebut. “Saya pikir pemberian dasar hukum dan konstitusional yang jelas ini pada peran marsekal lapangan akan memperkuat keseimbangan kekuasaan dan negara,” katanya.

Bagaimana dampaknya terhadap lembaga peradilan?

Perubahan konstitusional ini juga berdampak pada lembaga peradilan karena berupaya mengurangi kewenangan Mahkamah Agung.

Sebuah Mahkamah Konstitusi Federal baru, yang dipimpin ketua mahkamahnya sendiri, akan dibentuk dan para hakimnya akan diangkat oleh pemerintah. Pengadilan ini akan memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkara-perkara konstitusional.

Pemerintah berpendapat bahwa reformasi diperlukan untuk mempercepat proses perkara dan meningkatkan kualitas layanan peradilan.

Namun langkah tersebut akan mencabut kekuasaan asli Mahkamah Agung dan mengurangi peran lembaga konstitusional yang mengawasi kekuasaan pemerintah.

Amandemen tersebut juga melarang pengadilan mempertanyakan perubahan konstitusi “dengan alasan apa pun.”

Klausul lain memberikan kekuasaan kepada presiden untuk memindahkan hakim Pengadilan Tinggi atas rekomendasi komisi yudisial, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa hal itu dapat digunakan untuk menyingkirkan hakim yang kritis.

“Peradilan telah melampaui batas selama beberapa waktu, dan kini legislatif serta eksekutif sedang menegaskan diri untuk menciptakan keseimbangan,” kata Mehboob dari PILDAT.

Mengencangkan kontrol pemerintah?

Pakar hukum memperingatkan bahwa perubahan tersebut dapat mengikis independensi dan pengawasan peradilan.

“Amandemen ini memberikan pukulan lain terhadap demokrasi dengan semakin melemahkan peradilan independen,” kata Maleeha Lodhi, komentator politik dan mantan diplomat, kepada DW.

Ia mengatakan amandemen tersebut “semakin memiringkan keseimbangan sipil-militer ke keuntungan pihak militer,” dan “mengencangkan kontrol pemerintah terhadap peradilan.”

Malik, pakar hukum konstitusi, sependapat.

“Mahkamah Agung akan berada di bawah Mahkamah Konstitusi Federal dan terikat oleh aturan-aturannya, sehingga secara teknis menjadikan yang terakhir sebagai lembaga tertinggi,” ujarnya dengan tegas. “Perubahan ini akan menghancurkan bahkan kedok peradilan yang bebas, sehingga kelompok pengacara dan masyarakat sipil seharusnya menentangnya.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Rizki Nugraha

Lihat juga Video: KSPSI & KSPI Tolak Darurat Militer: Supremasi Sipil Amanat Reformasi

(ita/ita)

14/11/2025 18:04
Pilu Ibu-2 Anak Tewas Keracunan Jajanan Kaki Lima di Istanbul

Istanbul –

Seorang ibu dan dua anaknya tewas diduga akibat keracunan makanan, setelah menyantap jajanan kaki lima di area wisata populer di kota Istanbul, Turki. Sang ayah dari keluarga tersebut juga mengalami keracunan dan sedang berjuang untuk hidupnya di rumah sakit.

Tragedi tragis ini menimpa keluarga keturunan Turki yang tinggal di Jerman dan sedang berlibur ke Istanbul.

Keluarga tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (14/11/2025), jatuh sakit pada Rabu (12/11) waktu setempat, setelah menyantap beberapa hidangan jajanan kaki lima populer di sebuah restoran yang ada di kawasan tepi laut di Ortakoy, di kaki jembatan yang membentang di Selat Bosphorus.

Kepala otoritas kesehatan regional Istanbul, Abdullah Emre Guner, dalam pernyataan via media sosial X pada Kamis (13/11) mengatakan bahwa keluarga tersebut, yang menginap di area distrik Fatih, jatuh sakit tak lama setelah menyantap jajanan kaki lima itu dan dilarikan ke rumah sakit.

Namun sayangnya, sebut Guner, kedua anak mereka, yang berusia 6 tahun dan 3 tahun, meninggal dunia.

Guner mengatakan bahwa sang ayah dan ibu dirawat di ruang perawatan intensif, dan penyelidikan telah diluncurkan otoritas terkait terhadap kasus ini.

Dalam pernyataan terbaru pada Jumat (14/11), Menteri Kehakiman Turki Yilmaz Tunc mengatakan sang ibunda telah meninggal dunia.

“Sampel telah diambil dari tempat-tempat di mana keluarga tersebut diketahui makan dan empat orang telah ditahan,” kata Tunc dalam pernyataannya.

Laporan sejumlah media menyebut keluarga tersebut telah menyantap hidangan kerang dengan nasi, camilan populer yang sering dijual pedagang kaki lima, juga menyantap “kumpir” — kentang dengan banyak isian.

Beberapa laporan lainnya menyebut mereka menyantap “kokorec”, hidangan populer berupa isi perut domba panggang. Ada juga yang melaporkan mereka menyantap Turkish Delight.

Lihat juga Video: Duh! 22 Anak di Afsel Tewas Keracunan Makanan Tercemar Pestisida

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

14/11/2025 17:45
153 Warga Palestina Terjebak 12 Jam di Pesawat Usai Mendarat di Afsel

Johannesburg –

Lebih dari 150 warga Palestina terjebak selama 12 jam di dalam pesawat setelah mendarat di bandara Afrika Selatan (Afsel) pada Kamis (13/11) waktu setempat. Kepolisian perbatasan Afsel tidak mengizinkan mereka turun dari pesawat karena mereka tidak memiliki kelengkapan dokumen untuk masuk ke negara tersebut.

Kepolisan perbatasan Afsel, seperti dilansir AFP, Jumat (14/11/2025), mengatakan bahwa pesawat carteran yang membawa 153 warga Palestina itu mendarat di Bandara Internasional OR Tambo tak lama setelah pukul 08.00 pagi, pada Kamis (13/11) waktu setempat.

Dijelaskan oleh kepolisan perbatasan Afsel bahwa para penumpang tidak diizinkan meninggalkan pesawat karena mereka “tidak memiliki stempel keberangkatan yang lazim di paspor mereka”. Disebutkan juga bahwa tidak ada dari penumpang Palestina itu yang “menyatakan niat untuk mengajukan suaka”.

Kementerian Dalam Negeri Afsel akhirnya mengizinkan warga Palestina itu turun dari pesawat setelah LSM yang berbasis di Afrika, Gift of the Givers, menjamin akan menyediakan akomodasi bagi mereka.

Sebanyak 153 warga Palestina itu akhirnya turun dari pesawat pada Kamis (13/11) malam waktu setempat, setelah berada di dalam sejak pagi, atau selama 12 jam.

Menurut kepolisian perbatasan Afsel, sebanyak 130 warga Palestina memasuki negara tersebut, sedangkan 23 orang lainnya menunggu penerbangan lanjutan ke tujuan lainnya sesuai pilihan mereka.

Kepolisian perbatasan Afsel menambahkan bahwa pesawat carteran itu dioperasikan oleh maskapai penerbangan Global Airways, dan berangkat dari Kenya. Namun tidak diketahui secara jelas dalam kondisi apa warga Palestina itu berangkat dan rute pasti dari pesawat tersebut.

Pendiri Gift of the Givers, Imtiaz Sooliman, mengatakan kepada televisi lokal SABC bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang menyewa pesawat tersebut.

Sooliman menyebut bahwa pesawat pertama yang membawa 176 warga Palestina telah mendarat di Johannesburg pada 28 Oktober lalu, dengan beberapa penumpang di antaranya telah berangkat ke negara-negara lainnya.

“Keluarga dari kelompok pertama ini memberitahu kami kemarin bahwa anggota keluarga mereka akan datang dengan pesawat kedua dan tidak ada yang tahu tentang pesawat tersebut,” katanya.

“Pemerintah harus menyelidiki bagaimana orang-orang datang dengan pesawat carteran tanpa stempel. Israel tidak membubuhkan stempel pada paspor mereka sehingga mereka bepergian secara ilegal,” cetus Sooliman.

Afsel, yang menampung komunitas Yahudi terbesar di Afrika sub-Sahara, sebagian besar mendukung perjuangan Palestina. Pemerintah Afsel mengajukan gugatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2023 lalu, menuduhnya melakukan genosida di Jalur Gaza.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

14/11/2025 16:53
AS Setuju Jual Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan, China Geram!

Jakarta –

Pemerintah China bereaksi keras atas persetujuan pemerintah Amerika Serikat soal kesepakatan penjualan peralatan militer ke Taiwan. Beijing menegaskan bahwa pihaknya “menentang keras” hal itu.

“Penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip ‘Satu China’,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian dalam konferensi pers reguler pada hari Jumat (14/11) ketika ditanya tentang kesepakatan tersebut.

“China sangat tidak puas dan menentang keras hal ini,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (14/11/2025).

Sebelumnya, Pentagon atau Departemen Pertahanan AS mengatakan pemerintah AS menyetujui kemungkinan penjualan suku cadang jet tempur dan komponen perbaikannya senilai US$ 330 juta (Rp 5,5 triliun) ke Taiwan. Pentagon menyebut suku cadang dan komponen perbaikan itu diperlukan untuk menjaga kesiapan operasional jet tempur dan pesawat militer buatan AS yang digunakan Taiwan.

“Penjualan yang diusulkan ini akan meningkatkan kemampuan penerima untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang, dengan menjaga kesiapan operasional armada F-16, C-130 (dan pesawat-pesawat lainnya),” kata Pentagon dalam pernyataannya pada Kamis (13/11) waktu setempat, dilansir Reuters, Jumat (14/11/2025).

China mengklaim Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekerasan untuk menguasai pulau tersebut.

Pemerintah Taipei sangat menentang klaim kedaulatan Beijing, dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka sendiri.

Pengumuman soal kemungkinan penjualan senjata ke Taiwan itu muncul setelah Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan di Korea Selatan (Korsel) pada akhir bulan lalu, dalam upaya mengamankan kesepakatan perdagangan.

Sebelum pertemuan puncak itu digelar, terdapat kekhawatiran di Taipei bahwa mungkin ada semacam “penjualan” kepentingan Taiwan oleh Trump kepada Xi.

Washington memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Beijing, tetapi juga mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taipei dan merupakan pemasok senjata terpenting bagi Taiwan.

Pada September lalu, Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta (Rp 6,6 triliun) untuk Taiwan. Keputusan Trump pada saat itu menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan.

Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan. Namun Trump, menurut laporan The Washington Post pada saat itu, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

14/11/2025 16:39
Ancam Tembak Orang-orang, Pria Bersenjata Tewas Ditembak Polisi AS

New York City –

Seorang pria bersenjata tewas dalam baku tembak dengan polisi di Kota New York, Amerika Serikat (AS). Pria tersebut sempat menodongkan senjata api yang dibawanya ke beberapa orang di sejumlah lokasi, serta mengancam akan menembaki sebuah rumah sakit.

Departemen Kepolisian New York (NYPD), seperti dilansir Associated Press, Jumat (14/11/2025), mengatakan bahwa pria bersenjata itu, yang tidak disebut identitasnya, menodongkan senjata api ke seorang pria di dalam lift sebuah gedung apartemen di area Upper East Side, Manhattan.

Pria itu awalnya berbicara dengan seorang pria lainnya yang ada di dalam lift bersama dirinya, namun tiba-tiba dia mengeluarkan senjata api yang dibawanya dan menodongkannya ke arah pria lainnya tersebut. Insiden ini terjadi pada Kamis (13/11) malam, sekitar pukul 19.00 waktu setempat.

NYPD mengatakan pria bersenjata itu kemudian pergi ke deli, atau toko makanan, terdekat dan menodongkan pistolnya ke seorang penjaga kasir. Pria itu menyuruh penjaga kasir itu menelepon 911, dan mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke sebuah rumah sakit untuk melakukan penembakan.

Sesaat kemudian, sebut NYPD, pria bersenjata itu memasuki gedung Mount Sinai Medical Center sebelum keluar kembali dan meletakkan senjatanya di atas tanah. Tak lama setelah itu, dia kembali masuk ke dalam gedung dan memberitahu seorang petugas keamanan bahwa dia memiliki senjata api.

Petugas keamanan itu ternyata merupakan personel kepolisian yang sedang tidak bertugas dan menjalani pekerjaan tambahan.

Ketika petugas keamanan itu berupaya mengawal pria tersebut keluar, pria itu melawan dan mereka terlibat pergulatan. Pria itu mengambil senjatanya dan sang petugas keamanan meminta bantuan polisi.

Pria bersenjata itu kemudian berjalan menyusuri jalanan dan bertemu sejumlah personel kepolisian yang berada di dalam kendaraan.

Kepala Patroli NYPD Philip Rivera kepada wartawan bahwa pria bersenjata itu langsung melepaskan tembakan ke arah personel kepolisian yang keluar dari kendaraan mereka. Polisi, sebut Rivera, membalas tembakan itu dan mengenai pria tersebut.

Usai baku tembak terjadi, kata Rivera, para personel NYPD membawa pria bersenjata itu ke rumah sakit dengan kendaraan polisi, namun dia dinyatakan meninggal dunia. Sejumlah personel kepolisian juga dibawa ke rumah sakit untuk dievaluasi kondisinya.

“Setiap hari, para personel kami mengenakan seragam mereka dan mereka menghadapi situasi berbahaya di seluruh kota ini. Namun itu merupakan jenis bahaya yang berbeda, ketika seseorang masuk ke sebuah deli dan rumah sakit dengan membawa senjata api dan melepas tembakan langsung ke NYPD,” ucap Rivera.

Rivera tidak memberikan informasi detail mengenai pria bersenjata itu, termasuk soal motifnya melakukan aksi mengkhawatirkan tersebut.

Lihat juga Video Penembakan di Restoran AS, 4 Orang Tewas dan 20 Terluka

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

14/11/2025 15:57
Serangan Drone Ukraina Picu Kerusakan di Rusia, Depot Minyak Terbakar

Moskow –

Serangan drone Ukraina memicu sejumlah kerusakan di kota pelabuhan Novorossiysk, Rusia, pada Jumat (14/11) waktu setempat. Sebuah kapal yang sedang berlabuh mengalami kerusakan, sedangkan depot minyak yang ada di kota pelabuhan itu terbakar imbas serangan drone Ukraina tersebut.

Gubernur wilayah Krasnodar, Veniamin Kondratyev, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/11/2205), menyebut tiga awak kapal mengalami luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat.

Serpihan drone Ukraina tersebut juga memicu kerusakan pada sejumlah apartemen yang ada di wilayah tersebut. Novorossiysk merupakan jalur utama untuk ekspor minyak Rusia.

Otoritas setempat melaporkan bahwa serangan drone Ukraina sempat memicu kebakaran pada depot minyak di terminal Sheskharis yang ada di kota Novorossiysk. Depot minyak itu menangani ekspor minyak mentah dan produk minyak.

“Novorossiysk adalah yang paling menderita,” kata Kondratyev dalam pernyataan via media sosial X.

“Dalam semalam, lebih dari 170 personel dan 50 peralatan menangani dampak serangan itu, dengan cepat memadamkan api dan membantu warga,” tuturnya.

Tak lama setelah pernyataan Kondratyev, para pejabat setempat mengatakan bahwa kebakaran pada depot minyak setempat telah berhasil dipadamkan.

Kantor pusat operasional wilayah Krasnodar, dalam pernyataan terpisah via Telegram, melaporkan bahwa serpihan drone menghantam setidaknya empat apartemen, hingga memecahkan kaca jendela. Namun demikian, serpihan drone itu tidak menimbulkan korban luka.

Disebutkan juga oleh kantor pusat operasional wilayah Krasnodar bahwa bangunan-bangunan di area pesisir juga mengalami kerusakan.

Reuters tidak dapat memverifikasi laporan serangan di kota pelabuhan Rusia tersebut. Sejauh ini belum ada komentar langsung dari otoritas Ukraina.

Namun diketahui bahwa infrastruktur minyak Rusia telah berulang kali mengalami gangguan pada tahun ini, akibat rentetan serangan drone dan kapal tanpa awak. Pelabuhan di tepi Laut Baltik dan Laut Hitam, sistem pipa utama, dan sejumlah kilang minyak Rusia telah menjadi target serangan Ukraina beberapa waktu terakhir.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

14/11/2025 15:19
Mengapa Rencana Pusat Data Google Khawatirkan Jerman?

Jakarta –

Pengumuman yang telah lama dinantikan itu disampaikan pada Selasa (11/11) dalam sebuah konferensi pers di Berlin.

Philipp Justus, direktur utama Google untuk Jerman, menyampaikan bahwa raksasa teknologi asal California AS itu akan menginvestasikan €5.5 miliar dalam empat tahun ke depan. Dana ini dikucurkan untuk membangun pusat data baru di dekat kota Frankfurt dan perluasan pusat data yang telah ada sebelumnya di beberapa kota di Jerman, Mnchen, Frankfurt, dan Berlin.

Pemerintah Jerman menyambut antusias pengumuman tersebut yang sejalan dengan ambisi Jerman dalam digitalisasi.

“Kami ingin membuat Jerman menjadi lokasi terkemuka untuk pusat data Eropa,” jelas Menteri Digitalisasi, Karsten Wildberger kepada kantor Berita Reuters.

Menteri Riset Dorothee Br menilai rencana Google menunjukkan,” Jerman sebagai lokasi yang atraktif.” Investasi tersebut, menurutnya akan membawa “pertumbuhan dan nilai tambah bagi negara kami.”

Menteri Keuangan Lars Klingbeil turut memuji rencana tersebut, mendeskripsikannya sebagai “Hal yang benar-benar dibutuhkan Jerman saat ini.”

Berbicara pada kantor berita dpa, Klingbeil menyebut inisiatif Google sebagai “Investasi yang tulus untuk masa depan – dalam inovasi, kecerdasan buatan, transformasi ramah iklim dan pekerjaan masa depan di Jerman.”

Sisi lain dari investasi Google

Ketika banyak yang merayakan kabar investasi tersebut, beberapa pakar memperingatkan untuk tetap waspada akan ketergantungan yang ditimbulkan.

Katharina Hlze, direktur Fraunhofer Institute di Stuttgart, Jerman, mengatakan kepada DW bahwa investasi tentu hal yang baik dan dapat diterima “hal tersebut menunjukkan Jerman memiliki daya tarik melebihi dugaan.” Namun ia turut menyampaikan kekhawatirannya akan “ketergantungan yang kian meningkat,” memperingatkan bahwa “dengan Google membangun infrastruktur tambahannya di sini, sulit bagi Jerman untuk melepas ketergantungan di kemudian hari”

Wolfgang Eppler, peneliti di Institut Penilaian Teknologi dan Analisis Sistem (ITAS) di Karlsruhe, Jerman, menyebut meski investasi tersebut “berjumlah besar,” namun jumlah tersebut masih jauh di bawah level belanja AS.

“Jika melihat apa yang diinvestasikan AS untuk teknologi dalam negeri, contohnya ada yang mencapai $500 miliar (Rp 9.718 triliun), investasi (ke Jerman) ini benar-benar hanya ‘setetes air di lautan luas’,” jelasnya.

Skala investasi Google ini menegaskan kesenjangan besar antara Eropa dan AS, di mana perusahaan teknologi seperti Microsoft, Google, dan startup seperti OpenAI menanamkan ratusan miliar dolar AS untuk memperluas kapasitas komputasi AI.

Menurut Bloomberg, proyek Google di Jerman diperkirakan akan menggunakan hingga 10.000 unit pemrosesan grafis (GPU), yang hanya sebagian kecil dibandingkan 500.000 GPU yang direncanakan untuk satu proyek pusat data di Texas yang didukung oleh SoftBank, OpenAI, dan Oracle.

‘Suntikan’ investasi untuk pusat data di Jerman

Google bukan satu-satunya yang bertaruh pada ekonomi data Jerman. Awal November lalu, operator telekomunikasi Jerman, Deutsche Telekom, dan pembuat chip AI Amerika, Nvidia, mengumumkan proyek pusat data gabungan senilai €1 miliar (Rp 19 triliun).

Menurut asosiasi industri Bitkom, total investasi pusat data di Jerman diperkirakan mencapai sekitar €12 miliar (Rp 233 triliun) tahun ini.

Pada September 2025, perusahaan Prancis Data4 mengumumkan rencana investasi sekitar €2 miliar (Rp 38 triliun) dan mendirikan fasilitas pusat data pertamanya di Hanau, Jerman.

Sementara itu, Innovation Park for Artificial Intelligence (IPAI) di Heilbronn, di utara kota Stuttgart, akan menjadi ekosistem AI terbesar di Eropa berfokus pada desain chip.

Lonjakan permintaan komputasi berbasis AI telah memicu peningkatan masif pembangunan pusat data. Studi terbaru Bitkom menemukan bahwa total kapasitas server Jerman diperkirakan hampir dua kali lipat menjadi 5 gigawatt pada 2030.

Dukungan Uni Eropa

Uni Eropa juga berupaya menutup ‘kesenjangan’ teknologi. Pada Februari 2025, UE berencana mengucurkan anggaran senilai €200 miliar (Rp 3.888 triliun) untuk mendorong pengembangan AI dan melipatgandakan kapasitas sistem AI di kawasan hingga 2032.

Deutsche Telekom dikabarkan tengah bernegosiasi dengan beberapa perusahaan untuk membangun AI gigafactory, meski kemajuannya dinilai lambat dan UE belum merinci bagaimana dana dialokasikan dan bagaimana proyek-proyek tersebut diawasi.

Google menyatakan fasilitas barunya di Jerman dibangun dengan prinsip keberlanjutan. Perusahaan teknologi tersebut berencana menggunakan kembali ulang sisa energi panas dari pusat data dekat Frankfurt, mengalirkannya ke jaringan pemanas distrik milik perusahaan utilitas lokal, EVO. Setelah pusat data ini beroperasi, sistem akan dapat memasok air panas dan energi untuk pemanas ruangan bagi lebih dari 2.000 rumah di sekitarnya.

Hlzle dari Fraunhofer mengatakan bahwa membangun pusat data yang sepenuhnya netral karbon masih penuh tantangan, meski ia tetap optimistis.

“Saya tidak tahu apakah kita dapat mencapai nol emisi sepenuhnya,” ujarnya. “Tapi kita harus turut memikirkan jika kita tidak membangun pusat data sendiri, setidaknya kita bisa mengembangkan teknologi yang digunakan di dalamnya. Saya melihat peluang di situ.”

Pentingnya melindungi kedaulatan digital

Kedua ahli yang diwawancarai DW mendorong pembuat kebijakan untuk tetap berhati-hati.

“Kita sebaiknya tidak bergantung sepenuhnya,” jelas Eppler, peneliti ITAS, menekankan bahwa perusahaan AS akan menyimpan dan memproses data warga Jerman.

Sedang Hlze merasa optimis karena “pembahasan tentang kedaulatan digital telah meningkat selama setahun terakhir.” Meski demikian, ia menambahkan bahwa sangat penting bagi pembuat kebijakan Jerman untuk “memperhatikan dengan cermat di mana data disimpan dan siapa saja yang memiliki akses.”

“Ini adalah kunci untuk melindungi daya saing industri Jerman,” tegasnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Yuniman Farid

Tonton juga Video: Organisasi Musik Jerman Menang Gugatan Hak Cipta Lawan OpenAI

(ita/ita)

14/11/2025 14:54
Trump Setujui Penjualan Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan

Washington DC –

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui kemungkinan penjualan suku cadang jet tempur dan komponen perbaikannya senilai US$ 330 juta (Rp 5,5 triliun) ke Taiwan. Hal ini menandai transaksi potensial pertama sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari lalu.

Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/11/2205), menyebut suku cadang dan komponen perbaikan itu diperlukan untuk menjaga kesiapan operasional jet tempur dan pesawat militer buatan AS yang digunakan Taiwan.

“Penjualan yang diusulkan ini akan meningkatkan kemampuan penerima untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang, dengan menjaga kesiapan operasional armada F-16, C-130 (dan pesawat-pesawat lainnya),” sebut Pentagon dalam pernyataannya pada Kamis (13/11).

China mengklaim Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekerasan untuk menguasai pulau tersebut.

Pemerintah Taipei sangat menentang klaim kedaulatan Beijing, dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka sendiri.

Pengumuman soal kemungkinan penjualan senjata ke Taiwan itu muncul setelah Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan di Korea Selatan (Korsel) pada akhir bulan lalu, dalam upaya mengamankan kesepakatan perdagangan.

Sebelum pertemuan puncak itu digelar, terdapat kekhawatiran di Taipei bahwa mungkin ada semacam “penjualan” kepentingan Taiwan oleh Trump kepada Xi.

Washington memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Beijing, tetapi juga mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taipei dan merupakan pemasok senjata terpenting bagi Taiwan.

Pada September lalu, Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta (Rp 6,6 triliun) untuk Taiwan. Keputusan Trump pada saat itu menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan.

Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan. Namun Trump, menurut laporan The Washington Post pada saat itu, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

Disebutkan The Washington Post dalam laporannya bahwa para pejabat pertahanan AS dan Taiwan telah bertemu di Anchorage, Alaska, pada Agustus untuk membahas paket penjualan senjata “yang totalnya bisa mencapai miliaran dolar”, termasuk drone, rudal, dan sensor untuk memantau garis pantai Taiwan.

Sejak Trump menjabat untuk periode kedua, kekhawatiran di Taipei semakin meningkat mengenai keteguhan hubungan Taiwan-AS dan kesediaan Washington untuk mempertahankan pulau tersebut jika China menyerang.

Namun, Trump sebelumnya mengatakan bahwa Xi telah memberitahunya jika Beijing tidak akan menginvasi Taiwan selama dia menjabat.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

14/11/2025 14:22