Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Trump Setuju Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke Arab Saudi

    Trump Setuju Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke Arab Saudi

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan negaranya akan menjual jet tempur siluman F-35 kepada Arab Saudi. Trump memuji Saudi sebagai “sekutu yang hebat”.

    Persetujuan Trump ini, seperti dilansir Al Arabiya dan Anadolu Agency, Selasa (18/11/2025), disampaikan menjelang kunjungan kerja Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), ke AS pada Selasa (18/11) waktu setempat. Trump dan MBS akan melakukan pembicaraan di Gedung Putih.

    “Mereka (Saudi-red) ingin membelinya, mereka sekutu yang hebat,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (17/11) waktu AS.

    Ketika ditanya wartawan soal apakah dirinya berencana menjual jet tempur canggih buatan AS itu kepada Saudi, Trump menjawab: “Iya, saya akan mengatakan bahwa kita akan melakukannya. Kita akan menjual F-35.”

    Pernyataan terbaru Trump itu disampaikan setelah pada Jumat (14/11) lalu, dia mengatakan bahwa Riyadh telah menunjukkan minat yang besar untuk membeli jet tempur canggih buatan Lockheed Martin tersebut.

    Trump menyebut Saudi ingin membeli banyak unit jet tempur siluman F-35, yang teknologinya sangat dijaga kerahasiaannya oleh AS. Pembelian jet tempur siluman selama ini dibatasi hanya untuk sekutu-sekutu dekat AS saja.

    “Mereka ingin membeli banyak jet. Mereka meminta saya untuk mempertimbangkannya. Mereka ingin membeli banyak jet ’35’, tetapi mereka sebenarnya ingin membeli lebih dari sekadar jet tempur,” ucap Trump pada saat itu.

    Sebelum Trump menyampaikan persetujuannya ini, laporan sejumlah media lokal AS menyebut dia cenderung mendukung penjualan tersebut.

    Laporan media terkemuka Bloomberg, yang mengutip seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, menyebut Trump dan MBS diperkirakan akan mencapai kesepakatan yang memungkinkan Saudi membeli jet tempur siluman F-35 selama kunjungannya ke Washington DC.

    Di samping itu, kedua pemimpin juga diperkirakan akan mencapai kesepakatan ekonomi dan pertahanan lainnya, termasuk kesepakatan mengenai gas alam cair.

    Tonton juga video “Trump Yakin Thailand-Kamboja Akan Baik-baik Saja Meski Ada Konflik”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Jerman Cabut Larangan Parsial Penjualan Senjata ke Israel

    Jerman Cabut Larangan Parsial Penjualan Senjata ke Israel

    Jakarta –

    Pemerintah Jerman mengumumkan pada Senin (17/11) bahwa mereka akan mengakhiri penangguhan parsial pengiriman senjata ke Israel untuk digunakan di Gaza.

    “Pemerintah menyambut gencatan senjata di Gaza yang mulai berlaku pada 10 Oktober dan yang telah stabil dalam beberapa minggu terakhir,” kata juru bicara Stefan Kornelius.

    “Pemerintah kembali meninjau ekspor senjata berdasarkan kasus per kasus dan akan merespons perkembangan lebih lanjut,” tambah Kornelius.

    Kanselir Friedrich Merz mengumumkan penangguhan parsial pengiriman senjata pada Agustus mengingat tingginya jumlah warga sipil yang tewas akibat serangan Israel.

    Gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah sering dilanggar, dengan ratusan warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak 10 Oktober.

    Penangguhan ekspor senjata ke Israel, yang sempat dikritik karena tidak mencakup semua pengiriman senjata, akan dicabut pada 24 November.

    Mengapa Jerman menangguhkan penjualan senjata ke Israel?

    Penangguhan awal menandai perubahan besar dalam sikap Jerman terhadap Israel, di mana Berlin secara tradisional merupakan salah satu sekutu terdekat dan paling mendukung Israel.

    Di tengah kecaman yang semakin meningkat terhadap pendekatan agresif Israel di Jalur Gaza dan hanya beberapa hari sebelum rencana ofensif darat baru, Jerman mengubah kebijakan dan mengatakan akan menghentikan pengiriman senjata untuk digunakan di Gaza.

    Tidak semua pengiriman dihentikan, dan bulan berikutnya, peralatan militer senilai setidaknya €2,46 juta (sekitar Rp 47,77 miliar) mendapat persetujuan pemerintah. Namun, jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan €250 juta (sekitar Rp 4,855 triliun) yang disetujui untuk ekspor antara 1 Januari hingga 8 Agustus 2025.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Sudah 266 Warga Palestina Tewas Sejak Penerapan Gencatan Senjata”

    (ita/ita)

  • Trump Tak Tutup Kemungkinan Kerahkan Pasukan AS ke Venezuela

    Trump Tak Tutup Kemungkinan Kerahkan Pasukan AS ke Venezuela

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak untuk mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan AS ke wilayah Venezuela. Namun, Trump menambahkan bahwa dirinya “mungkin” akan berbicara dengan Presiden Nicolas Maduro.

    Pernyataan terbaru Trump ini disampaikan saat ketegangan antara AS dan Venezuela semakin meningkat, dengan Washington terus menambah pengerahan aset-aset militernya ke kawasan Karibia, yang diklaim sebagai bagian dari operasi memberantas perdagangan narkotika.

    Yang terbaru, Pentagon baru saja mengumumkan kedatangan kapal induk AS USS Gerald R Ford, kapal induk terbesar di dunia, ke perairan Laut Karibia yang terletak di sebelah utara Venezuela.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih soal apakah dirinya akan mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan AS ke daratan Venezuela, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (18/11/2025), Trump mengakui dirinya tidak menutup kemungkinan pengerahan semacam itu.

    “Saya tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Saya tidak mengesampingkan kemungkinan apa pun,” tegas Trump dalam pernyataan terbaru pada Senin (17/11) waktu setempat.

    “Kita hanya perlu mengurus Venezuela. Mereka membawa ratusan ribu orang ke negara kita dari penjara-penjara mereka,” ucapnya.

    “Kita memiliki perbatasan yang sangat ketat saat ini; tidak ada yang masuk, tetapi kita mendapati jutaan orang yang datang berbondong-bondong setahun lalu,” imbuh Trump.

    Namun, pada saat bersamaan, Trump juga mengatakan dirinya terbuka untuk berdialog langsung dengan Maduro saat ketegangan terus meningkat di Karibia, yang menjadi lokasi rentetan serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba beberapa waktu terakhir.

    Saat ditanya lebih lanjut apakah dirinya akan berkomitmen untuk berdialog dengan Maduro sebelum mengizinkan serangan tambahan, Trump mengatakan dirinya “mungkin akan berbicara dengannya”.

    Lebih lanjut, Trump mengisyaratkan kesediaan untuk mengambil tindakan serupa di negara-negara tetangga Venezuela. Dia mengatakan dirinya bersedia melancarkan serangan di dalam wilayah Meksiko dan Kolombia untuk menghentikan peredaran narkoba.

    “Apakah saya akan melancarkan serangan di Meksiko untuk menghentikan narkoba? Saya tidak keberatan, apa pun yang harus kami lakukan untuk menghentikan narkoba,” ucapnya.

    “Kolombia memiliki pabrik-pabrik kokain tempat mereka memproduksi kokain. Apakah saya harus menghancurkan pabrik-pabrik itu? Saya akan dengan bangga melakukannya… karena kita akan menyelamatkan jutaan nyawa,” kata Trump.

    Tonton juga video “Trump Yakin Thailand-Kamboja Akan Baik-baik Saja Meski Ada Konflik”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tak Penuhi Hak Warga Palestina

    Tak Penuhi Hak Warga Palestina

    Jakarta –

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB yang dikeluarkan beberapa hari lalu. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan Washington setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara hanya Rusia dan Tiongkok yang abstain — tanpa veto.

    Resolusi PBB itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara tanpa melibatkan Hamas.

    Lihat Video ‘Netanyahu Tolak Negara Palestina: Saya Menolak Upaya Ini!’:

    (zap/yld)

  • DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza

    DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza

    Jakarta –

    Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana Presiden AS Donald Trump terkait pengerahan pasukan internasional di jalur Gaza. Namun, masih ada beberapa negara yang menolak rencana tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan AS setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara Rusia dan Tiongkok abstain dan tidak ada veto.

    Sementara itu, dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Lihat juga Video ‘Pasokan yang Masih Diblokir Masuk Gaza: Jarum Suntik-Alat Sekolah’:

    (zap/yld)

  • Kelompok Bersenjata Serang Sekolah di Nigeria: Wakepsek Tewas-25 Siswi Diculik

    Kelompok Bersenjata Serang Sekolah di Nigeria: Wakepsek Tewas-25 Siswi Diculik

    Jakarta –

    Sekelompok orang bersenjata menyerang sebuah sekolah asrama putri di Negara Bagian Kebbi, Nigeria. Kelompok itu menembak wakil kepala sekolah hingga tewas dan menculik 25 siswi.

    Dilansir Reuters dan AFP, peristiwa itu terjadi pada Senin (17/11) waktu setempat. Para pelaku, yang bersenjatakan senapan menyerang menggunakan taktik yang terkoordinasi menyerbu sekolah tersebut.

    Juru bicara kepolisian setempat, Nafiu Abubakar Kotarkoshi, mengatakan para pelaku sempat terlibat baku tembak dengan polisi sebelum memanjat pagar pembatas dan menculik para siswi.

    Dalam sebuah laporan, disebutkan wakil kepala sekolah ditembak mati dan seorang petugas keamanan terluka dalam serangan tersebut.

    Militer, unit taktis polisi dan warga setempat telah dikerahkan di daerah tersebut. Saat ini mereka sedang menyisir rute para bandit dan hutan di dekatnya untuk menyelamatkan para siswi yang diculik dan menangkap geng tersebut.

    Ini adalah penculikan massal kedua di Kebbi dalam empat tahun terakhir, menyusul insiden Juni 2021 ketika para bandit menculik lebih dari 100 siswa dan anggota staf dari sebuah perguruan tinggi pemerintah.

    Para siswa dibebaskan secara bertahap selama dua tahun setelah orang tua mereka mengumpulkan uang tebusan. Beberapa siswa dinikahkan secara paksa dan dikembalikan dengan membawa bayi.

    (wnv/wnv)

  • PBB Sesalkan Vonis Hukuman Mati untuk Eks PM Bangladesh Hasina

    PBB Sesalkan Vonis Hukuman Mati untuk Eks PM Bangladesh Hasina

    Jakarta –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan hukuman terhadap mantan perdana menteri Bangladesh, Sheikh Hasina atas kejahatan kemanusiaan menjadi momen penting bagi para korban. Namun PBB menyebut Hasina tidak seharusnya tidak dijatuhi hukuman mati.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (17/11/2025), Hasina sendiri bersembunyi di India, selama persidangan dengan tuduhan bahwa ia memerintahkan penumpasan berdarah terhadap pemberontakan yang dipimpin oleh mahasiswa tahun lalu yang akhirnya menggulingkannya.

    Dia dijatuhi hukuman gantung secara in absentia atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas tindakan keras tersebut, yang menewaskan hingga 1.400 orang antara bulan Juli dan Agustus 2024.

    PBB menetapkan dalam sebuah laporan pada bulan Februari, bahwa mantan pemerintah Bangladesh berada di balik serangan sistematis dan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa, yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB juga menyerukan pemulihan terhadap para korban.

    “Kami telah menyerukan agar para pelaku, termasuk individu-individu yang berada dalam posisi komando dan kepemimpinan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan standar-standar internasional”, kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau OHCHR, Ravina Shamdasani.

    “Kami juga menyerukan agar para korban mendapatkan akses terhadap pemulihan dan reparasi yang efektif,” imbunya.

    “Hal ini sangat penting terutama ketika, seperti yang terjadi di sini, persidangan dilakukan secara in absentia dan berujung pada vonis hukuman mati,” kata dia.

    “Kami menyesalkan penjatuhan hukuman mati, yang kami menentangnya dalam segala situasi,” sambungnya.

    Shamdasani menyoroti bahwa kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, berharap bahwa Bangladesh akan bergerak maju dengan proses pengungkapan kebenaran, reparasi, dan keadilan yang komprehensif sebagai jalan menuju rekonsiliasi dan penyembuhan nasional.

    PBB, kata Shamdasani, siap membantu Bangladesh. Volker Turk juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dalam menanggapi putusan tersebut.

    “Hal ini harus mencakup reformasi sektor keamanan yang bermakna dan transformatif, yang menghormati standar internasional, untuk memastikan bahwa pelanggaran dan kekerasan ini tidak akan pernah terulang kembali,” pungkasnya.

    (wnv/idn)

  • Bangladesh Desak India Segera Ekstradisi Eks PM Hasina Usai Divonis Mati

    Bangladesh Desak India Segera Ekstradisi Eks PM Hasina Usai Divonis Mati

    Jakarta –

    Bangladesh menuntut India untuk segera mengekstradisi mantan perdana menteri yang digulingkan, Sheikh Hasina. Permintaan itu menyusul vonis hukuman mati yang dijatuhkan ke Hasina atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (17/11/2025), pemerintahan otokratis Hasina didukung oleh New Delhi. Hasina melarikan diri ke India setelah penggulingannya dalam sebuah pemberontakan massal pada Agustus 2024, yang membuat hubungan kedua negara bertetangga itu memburuk. Dia telah bersembunyi sejak saat itu.

    Pengadilan di Dhaka telah menjatuhkan hukuman mati secara in absentia kepada Hasina dan juga mantan menteri dalam negeri Asaduzzaman Khan Kamal. Mereka dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas penumpasan mematikan terhadap pemberontakan yang dipimpin oleh para mahasiswa pada tahun lalu.

    Keberadaan mantan menteri tersebut belum diketahui. Bangladesh mengatakan bahwa ia juga diduga berada di India.

    “Kami mendesak pemerintah India untuk segera mengekstradisi kedua narapidana tersebut kepada pihak berwenang Bangladesh,” kata Kementerian Luar Negeri Dhaka dalam sebuah pernyataan.

    Mereka mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab wajib bagi India. Bangladesh memperingatkan bahwa memberikan memberikan perlindungan teradap Hasina merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan penghinaan terhadap keadilan.

    Masa jabatan Hasina selama 15 tahun menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penahanan massal dan pembunuhan di luar hukum terhadap lawan-lawan politiknya.

    Bangladesh tahun lalu mengatakan akan meminta red notice Interpol untuk Hasina, tetapi tidak ada catatan dalam daftar penegakan hukum yang diwaspadai oleh badan kepolisian global tersebut. Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyambut baik putusan tersebut.

    “Pemberian hukuman mati kepada Sheikh Hasina dan Asaduzzaman Khan Kamal dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan keputusan bersejarah,” kata Muhammad Yunus dalam sebuah pernyataan.

    Dia menyerukan ketenangan dan memperingatkan agar tidak ada upaya untuk melanggar ketertiban umum dan mendesak semua orang untuk menahan diri dari tindakan yang tidak disiplin.

    (wnv/idn)

  • Manuver Kapal Induk AS Terbesar di Dunia Merapat ke Venezuela

    Manuver Kapal Induk AS Terbesar di Dunia Merapat ke Venezuela

    Caracas –

    Militer Amerika Serikat (AS) mengerahkan kapal induk USS Gerald R Ford ke dekat Venezuela. Langkah itu membuat situasi di kawasan tersebut semakin memanas.

    Dilansir AFP, Senin (17/11/2025), kapal induk USS Gerald R Ford merupakan kapal induk terbesar di dunia. Kehadiran kapal tersebut di perairan Karibia semakin memperluas kehadiran pasukan AS di dekat wilayah Venezuela.

    Kapal tersebut dikirim ke perairan tersebut setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan penambahan pasukan militer di kawasan Karibia sebagai bagian dari inisiatif antiperdagangan narkoba. Namun, spekulasi beredar luas bahwa Washington mungkin sedang mempertimbangkan intervensi militer terhadap pemimpin kuat Venezuela, Presiden Nicolas Maduro.

    Komando Selatan AS atau SOUTHCOM, yang mengawasi pasukan Amerika di kawasan Amerika Latin dan Karibia, mengatakan Satuan Tempur kapal induk USS Gerald R Ford telah memasuki wilayah tanggung jawabnya. Dalam pengumuman pada Minggu (16/11) waktu setempat, SOUTHCOM mengatakan USS Gerald R Ford beserta satuan tempurnya memasuki Laut Karibia yang berada di sebelah utara daratan Venezuela.

    SOUTHCOM menyebut langkah tersebut mengikuti ‘arahan Trump untuk membubarkan Organisasi Kriminal Transnasional dan melawan terorisme narkotika dalam membela tanah air’. Satuan tempur USS Gerald R Ford mencakup kapal induk tercanggih dan terbesar di dunia, dua kapal penghancur yang dilengkapi rudal berpemandu, dan sejumlah kapal serta pesawat militer pendukung lainnya.

    Mereka bergabung dengan beberapa kapal perang AS yang sudah terlebih dahulu berada di Karibia dalam pengerahan yang disebut oleh Pentagon sebagai ‘Operation Southern Spear’.

    Sejak meluncurkan operasi militer yang menargetkan perdagangan narkoba di Karibia pada September lalu, pasukan AS telah menyerang 20 kapal yang dituding mengangkut narkoba. Serangan itu menewaskan sedikitnya 80 orang di perairan internasional.

    AS tidak merilis detail apa pun untuk mendukung klaimnya bahwa orang-orang yang menjadi target serangannya itu memang benar penyelundup narkoba. Para pakar menilai kematian akibat serangan AS itu merupakan pembunuhan di luar hukum meskipun AS berdalih targetnya adalah para penyelundup narkoba.

    Sementara itu, otoritas Venezuela memandang pengerahan militer AS ke dekat wilayahnya sebagai ancaman nyata. Kehadiran kapal induk AS ke dekat Caracas itu diumumkan pada hari yang sama ketika Trump tiba-tiba mengatakan bahwa Maduro ingin berdialog dengan AS.

    “Kami mungkin akan berdiskusi dengan Maduro, dan kita lihat saja nanti hasilnya,” kata Trump di Bandara Internasional Palm Beach di Florida, AS, pada Minggu (16/11) waktu setempat. Trump tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal kapan dan di mana dialog itu akan dilakukan.

    Maduro Kecam AS

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebelumnya telah mengecam latihan militer gabungan yang baru-baru ini dilakukan oleh AS dan sekutunya, Trinidad dan Tobago di Karibia. Maduro menuding latihan militer tersebut sebagai tindakan tidak bertanggung jawab.

    “Pemerintah Trinidad dan Tobago sekali lagi mengumumkan latihan yang tidak bertanggung jawab, meminjamkan perairannya di lepas pantai negara bagian Sucre untuk latihan militer yang dimaksudkan untuk mengancam republik seperti Venezuela, yang tidak membiarkan dirinya diancam oleh siapa pun,” kata Maduro dalam sebuah acara di Caracas, dilansir AFP, Minggu (16/11).

    Maduro menyerukan kepada para pendukungnya di negara bagian timur negara itu untuk mengadakan ‘aksi berjaga dan pawai permanen di jalan-jalan’ selama manuver militer yang dijadwalkan pada 16-21 November tersebut. Venezuela menuduh aktivitas militer AS itu merupakan taktik untuk menggulingkan pemimpin sayap kiri Maduro.

    Diketahui, ini adalah latihan gabungan kedua yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Trinidad dan Tobago dalam waktu kurang dari sebulan. Pada Oktober, sebuah kapal perusak berpeluru kendali AS berlabuh di Trinidad selama 4 hari untuk putaran latihan dalam jangkauan tembak Venezuela. Pemerintah Venezuela menganggap hal itu provokasi.

    Tonton juga Video: Kapal Induk AS Bergerak ke Timur Tengah di Tengah Konflik Israel-Iran

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Drone China Melintas Dekat Wilayahnya, Jepang Kerahkan Jet Tempur

    Drone China Melintas Dekat Wilayahnya, Jepang Kerahkan Jet Tempur

    Tokyo –

    Jepang mengatakan militernya mengerahkan jet tempur setelah mendeteksi sebuah drone China mengudara di dekat pulau paling selatan di wilayahnya. Insiden ini terjadi saat hubungan kedua negara sedang dilanda ketegangan buntut komentar Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi soal Taiwan.

    Kementerian Pertahanan Jepang, seperti dilansir AFP, Senin (17/11/2025), melaporkan insiden tersebut terjadi pada Sabtu (15/11) waktu setempat. Drone yang diyakini berasal dari China itu terdeteksi mengudara di wilayah udara antara Pulau Yonaguni, yang merupakan pulau paling selatan di Jepang, dan wilayah Taiwan.

    “Pada Sabtu, 15 November 2025, sebuah kendaraan udara tanpa awak, yang diyakini berasal dari China, dikonfirmasi terbang di antara Pulau Yonagunia dan Taiwan,” sebut Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataan via X pada Senin (17/11) waktu setempat.

    “Sebagai respons, jet tempur dari Komando Pertahanan Udara Barat Daya pada Pasukan Bela Diri Udara Jepang telah dikerahkan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Terdeteksinya drone China di dekat wilayah Jepang ini terjadi saat kedua negara berselisih menyusul komentar PM Takaichi yang disampaikan kepada anggota parlemen Jepang pada 7 November lalu.

    PM Takaichi menyebut serangan China terhadap Taiwan, yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dapat memicu respons militer. Pernyataan itu disampaikan hanya sepekan setelah PM Takaichi bertemu Presiden China Xi Jinping, dengan kedua pemimpin sepakat mengupayakan hubungan yang stabil.

    Pernyataan PM Takaichi itu menunjukkan pergeseran dari sikap pemerintah Jepang sebelumnya, yang menghindari untuk membahas isu Taiwan secara terbuka agar tidak memprovokasi China, yang bersikeras mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

    Pernyataan Takaichi itu memancing reaksi keras dari Beijing, dengan Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, melontarkan komentar kasar yang kini telah dihapus di media sosial X yang berbunyi: “Leher kotor yang menancapkan dirinya harus dipotong”.

    Hal itu mendorong otoritas Tokyo memanggil Duta Besar China untuk menyampaikan protes atas komentar yang dinilai “sangat tidak pantas”. Beberapa anggota parlemen Jepang menyerukan pengusiran Xue dari negara tersebut.

    Sementara otoritas China memanggil Duta Besar Jepang, pertama kali dalam dua tahun terakhir, untuk menyampaikan “protes keras” atas pernyataan PM Takaichi.

    Situasi semakin memanas pada Jumat (14/11), ketika Beijing memperingatkan bahwa Tokyo akan menghadapi kekalahan militer yang “menghancurkan” jika melakukan intervensi di Taiwan. Pemerintah China juga menyatakan “kekhawatiran serius” terhadap arah keamanan Jepang, termasuk ambiguitas mengenai tiga prinsip non-nuklirnya — tidak mengembangkan, tidak memiliki, dan tidak menyimpan senjata nuklir.

    Dalam reaksinya, seperti dilansir First Post, China juga mengimbau warganya agar tidak bepergian ke Jepang.

    Tonton juga Video: Cina Pamerkan Drone Seukuran Nyamuk untuk Operasi Militer

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)