Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Menghidupkan Sejarah, Peta Digital Ungkap Jalan Romawi Kuno

    Menghidupkan Sejarah, Peta Digital Ungkap Jalan Romawi Kuno

    Jakarta –

    Ungkapan “banyak jalan menuju Roma” ternyata ada benarnya. Jalan-jalan itu menjadi urat nadi Kekaisaran Romawi, membentang dari Britania Raya hingga Afrika Utara. Di sepanjang rute tersebut, masyarakat bermukim, pasukan bergerak, dan barang serta pengetahuan berpindah ke wilayah paling jauh. Sisa-sisa jalur kuno itu masih terlihat dalam lanskap Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara hingga kini.

    Sebuah proyek penelitian digital berskala besar mengubah cara kita memandang infrastruktur kuno tersebut. Tim akademisi internasional yang mengembangkan proyek Itiner-e merilis set data digital beresolusi tinggi yang memetakan seluruh jaringan jalanan Romawi. Sebanyak 299.000 kilometer jalan berhasil direkonstruksi secara digital, mencakup sekitar 4 juta kilometer persegi wilayah kekaisaran, hampir dua kali lebih panjang dari perkiraan sebelumnya.

    Peta digital ini membuka peluang baru untuk memahami bagaimana infrastruktur kuno membentuk pergerakan manusia, sistem pemerintahan, hingga hubungan politik dari masa Romawi sampai Eropa modern.

    Itiner-e: Memetakan peradaban Romawi kuno secara digital

    Untuk membangun peta digital ini, para peneliti menelusuri berbagai sumber sejarah yang paling dapat dipercaya. Mereka memeriksa situs arkeologi, catatan perjalanan, hingga peta kuno seperti Tabula Peutingeriana. Semua informasi tersebut kemudian dicocokkan dengan foto dari udara dan citra satelit agar rekonstruksi jaringan jalan bisa dilakukan dengan lebih akurat.

    Salah satu temuan penting adalah pola pembagian lahan khas Romawi, yaitu cara mereka membagi wilayah baru menjadi petak-petak persegi yang tertata rapi. Pola seperti papan catur ini dulunya menjadi batas lahan, jalan kecil, atau rute perjalanan. Sampai sekarang, jejak pola tersebut masih bisa terlihat dari udara, terutama di Italia utara, Prancis selatan, dan Tunisia.

    Pada tahap akhir, tim peneliti menyusun 14.769 segmen jalan ke dalam sistem informasi geografis (GIS) dengan tingkat akurasi hingga 50 meter. Setiap segmen dilengkapi metadata regional, sumber rujukan, indikator kualitas, dan tautan ke lokasi permukiman kuno. Kombinasi data ini memberi gambaran baru tentang mobilitas, administrasi, hingga penyebaran penyakit di dalam Kekaisaran Romawi.

    Perpaduan metode digital dan penyelidikan arkeologi

    Selain memetakan lebih dari 100.000 kilometer jalan utama, tim juga menelusuri 195.000 kilometer jalan sekunder yang menggambarkan mobilitas masyarakat di pelosok kekaisaran.

    Jalan sebagai fondasi kekuatan Kekaisaran Romawi

    Itiner-e memperlihatkan bagaimana kemampuan logistik Kekaisaran Romawi berperan besar dalam ekspansi wilayahnya. Jaringan jalan utama dipenuhi penanda jarak, pos militer, dan pusat administrasi yang membantu pemerintah mengelola wilayah yang sangat luas.

    Sementara itu, jalan-jalan sekunder menunjukkan dinamika ekonomi lokal dan mobilitas sehari-hari masyarakat. Dalam sejumlah wilayah, jejaknya masih terlihat jelas. Namun, di wilayah lain jejak tersebut harus direkonstruksi berdasarkan catatan sejarah dan analisis digital. Temuan ini membuka banyak ruang bagi riset lanjutan.

    Memetakan yang tak terlihat: Misteri jalan Romawi

    Itiner-e juga menunjukkan bahwa banyak rute jalan Romawi tidak bisa dipastikan secara tepat. Perubahan bentuk lanskap selama berabad-abad dan perbedaan catatan sejarah membuat sejumlah jalur hanya bisa direkonstruksi berdasarkan perkiraan.

    Dari keseluruhan jaringan yang dipetakan, hanya 2,7% jalan yang bisa dipastikan secara arkeologis. Sekitar 90% hanya bisa diperkirakan, dan 7,4% sisanya bersifat hipotetis.

    Data tersebut disajikan transparan dalam Confidence Maps, yaitu peta yang menunjukkan mana saja segmen jalan yang masih memerlukan penelitian atau penggalian lebih lanjut. Pendekatan ini menjadi terobosan penting dalam penelitian arkeologi modern.

    Mengukur ulang jalan Romawi, menulis ulang sejarah Eropa

    Proyek Itiner-e menunjukkan bahwa jaringan jalan Romawi jauh lebih panjang, lebih rumit, dan lebih berlapis daripada yang diperkirakan sebelumnya.

    Peta digital ini membuka banyak ruang kosong dalam pengetahuan kita sekaligus memberi peluang bagi penemuan baru tentang sejarah pergerakan manusia. Setiap celah arkeologis menjadi pengingat bahwa masih banyak yang belum terungkap tentang bagaimana dunia Romawi membentuk perkembangan Eropa dan dunia modern hari ini.

    Artikel ini diterjemahkan dari artikel berbahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Tezar Aditya Rahman

    Tonton juga video “Mesir Temukan Artefak Kuno Era Romawi di Bawah Laut”

    (ita/ita)

  • Mahalnya Ketergantungan Jerman pada Bahan Mentah dari China

    Mahalnya Ketergantungan Jerman pada Bahan Mentah dari China

    Jakarta –

    Pada suatu hari di tahun 2018, Horst Kreuter, geolog Jerman, dan Francis Wedin, geolog Australia, menatap panasnya mata air di barat daya Jerman. Dari sana lahirlah ide: mengekstrak lithium sekaligus menghasilkan listrik dan panas. Dari gagasan itu lahirlah Vulcan Energy, start-up yang diprediksi bisa memenuhi lebih dari 40 persen kebutuhan lithium Eropa.

    Namun, dunia investasi Jerman menertawakan idenya itu. “Kami mendatangi investor lokal, bahkan ke bursa Frankfurt, mereka menertawakan ide kami,” ujar Kreuter. Ironisnya, investor Australia justru menunjukkan ketertarikan.

    Harga bukan segalanya

    Meski Vulcan Energy berhasil memperoleh izin membangun fasilitas komersial, perusahaan Jerman lebih memilih membeli lithium murah dari Cina. Sebaliknya, investor Prancis, Belgia, dan Korea Selatan justru sudah memenuhi buku pesanan Vulcan untuk sepuluh tahun ke depan.

    Kreuter menekankan: “Perusahaan Jerman lupa bahwa mereka juga harus berinvestasi agar sumber daya tersedia di dalam negeri.”

    Jika memproduksi lithium saja sudah sulit, Logam Tanah Jarang (LTJ) bahkan lebih dramatis. Cina saat ini menguasai pasar dunia untuk penambangan dan pengolahan LTJ. Beijing sudah sejak lama meniti dominasi dengan rajin membeli konsesi tambang di luar negeri, dan memperkuat kapasitas domestik.

    Pada 9 Oktober lalu, pemerintah Cina memperketat kontrol ekspor, termasuk kemungkinan penghentian total penjualan LTJ untuk negara-negara Barat. “Tanpa bahan baku ini, tidak ada yang bisa dilakukan di sini,” kata Nicola Beer, Wakil Direktur Bank Investasi Eropa (EIB), dalam sebuah konferensi industri di Berlin baru-baru ini.

    Dua miliar euro untuk awal

    Uni Eropa menyadari risiko itu. Bank Investasi Eropa (EIB) menyiapkan dana awal 2 miliar euro untuk membebaskan Eropa dari ketergantungan ekspor Cina. Investasi ini mencakup penambangan, pengolahan, daur ulang, dan substitusi Logam Tanah Jarang.

    Sementara di dalam negeri, pemerintah Jerman baru tersadar. “Kita menyaksikan pergeseran tektonik pusat kekuasaan dunia,” kata Kanselir Friedrich Merz Oktober lalu. Strategi memperkuat teknologi kini menjadi soal keamanan nasional. “Apakah kita sebagai orang Jerman atau Eropa akan punya kesempatan untuk melindungi kemerdekaan kita, kemakmuran, keamanan dan yang tak kalah penting demokrasi di dunia yang berubah kian dramatis ini, pertanyaan ini belum terjawab.”

    Jerman sejak lama mendebatkan strategi suplai bahan baku industri dan energi. Strategi nasional pertama diumumkan 2010, yang diperbarui tahun 2020, sebelum lahir dana satu miliar euro pada 2024. Sasarannya adalah memperkuat wewenang pemerintah pusat untuk terlibat dalam proyek tambang, demi mengamankan suplai industri domestik. Tapi sejauh ini belum sekeping uang pun yang dikucurkan.

    Debat terlambat, risiko membengkak

    Kementerian Ekonomi dan Energi mengumumkan pada November 2025 bahwa dana penambangan siap diluncurkan. Saat ini, tiga proyek sedang menjalani tinjauan akhir untuk kelayakan pendanaannya, salah satunya, menurut ahli geologi Horst Kreuter, adalah proyek ekstraksi litium Vulcan Energy.

    Pelaku industri menilai langkah pemerintah terlambat, kata Anne Lauenroth dari Asosiasi Industri Jerman (BDI). Studi menunjukkan bahwa mulai sekitar tahun 2030 dan seterusnya, pasokan bahan baku global tidak akan lagi bisa mengimbangi permintaan. “Jika kita tidak berasumsi skenario terburuk, yaitu seluruh lini produksi akan terhenti, maka kita akan membicarakan kenaikan harga dan kekurangan,” prediksinya pada konferensi industri.

    Siapa biayai independensi?

    Untuk lebih mandiri, Jerman membutuhkan investasi “dalam jumlah miliaran”. Namun, biaya tersebut juga menjadi “masalah besar” bagi perusahaan. Lauenroth mengeluhkan soal “kesenjangan diversifikasi” yang perlu dijembatani.

    “Maksud saya bukanlah bahwa negara harus mengatur segalanya atau menggelontorkan uang pembayar pajak.” Menurutnya, pemerintah harus memberikan jaminan dan pembiayaan bersama untuk mendistribusikan beban biaya. “Ini tentang hubungan baru, bagaimana kita sebagai industri dan politik bekerja sama.”

    Asosiasi industri menuntut pembentukan cadangan bahan baku penting nasional, seperti yang telah lama dilakukan AS, misalnya, untuk industri pertahanan. Pemerintah Jepang juga mengambil tindakan serupa usai Cina memberlakukan larangan ekspor tanah jarang pada tahun 2010.

    Lauenroth menunjuk sebuah badan bahan baku di Jepang dengan 1.000 karyawan dan anggaran sebesar 14 miliar euro, yang bertanggung jawab untuk memastikan pasokan. Ini termasuk, misalnya, subsidi tambang tanah jarang di Australia, yang tidak kompetitif karena harga dumping Tiongkok.

    Bukan akhir kapitalisme pasar

    Kementerian Ekonomi menegaskan, negara tidak bisa menggantikan keputusan bisnis. “Jika membeli hanya berdasarkan harga, ketergantungan tetap ada,” kata Matthias Koehler. “Kita harus mempertahankan ekonomi pasar,” imbuhnya.

    Menurutnya, lembaga penimbunan komoditas oleh negara tidak realistis, mengingat banyaknya pelaku industri di Jerman. Dikhawatirkan, pengumpulan bahan baku tidak mencerminkan kebutuhan, dan sebabnya tidak digunakan.

    Namun pelaku industri justru menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Cina sudah memikirkan lima tahun ke depan, bahkan dekade berikutnya. Lauenroth menegaskan: tanpa strategi nasional terpadu untuk teknologi dan sumber daya, Jerman dan Eropa akan selalu bisa diperas secara geopolitik.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “China Hubungi NASA, Tanda Dua Negara Mulai Akur?”

    (ita/ita)

  • Alasan Rusia Abstain di Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza

    Alasan Rusia Abstain di Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza

    New York –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana perdamaian Gaza usulan Presiden Donald Trump. Mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung kecuali dua negara yang memilih abstain yakni China dan Rusia.

    Resolusi itu, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), berhasil disetujui dengan 13 suara dukungan, dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat. Tidak ada veto, namun dua suara abstain diberikan oleh China dan Rusia.

    Resolusi itu, yang direvisi beberapa kali sebagai hasil negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana perdamaian usulan Trump, yang mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 10 Oktober lalu.

    Rusia, yang memiliki hak veto dan memilih abstain, sempat mengedarkan draf resolusi untuk menyaingi resolusi rancangan AS tersebut. Moskow beralasan bahwa resolusi yang dirancang oleh Washington tidak cukup mendukung pembentukan negara Palestina.

    Draf resolusi yang disusun Rusia, yang telah dilihat oleh AFP, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan “komitmen teguh terhadap visi solusi dua negara”.

    Resolusi usulan Moskow itu tidak mengatur soal pembentukan Dewan Perdamaian atau pengerahan pasukan internasional untuk saat ini, melainkan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menawarkan “sejumlah opsi” terkait isu-isu tersebut.

    “Para anggota Dewan Keamanan, dalam praktiknya, tidak diberi waktu untuk melakukan pekerjaan dengan itikad baik,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam pernyataannya

    “Dokumen AS itu seperti babi dalam kantong. Intinya, Dewan memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington, dengan memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian,” ucap Nebenzya mengkritik resolusi rancangan AS.

    Istilah “babi dalam kantong” merujuk pada idiom yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat asli atau tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mendukung rencana perdamaian Gaza yang mengatur pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

    Resolusi itu juga mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoretis akan diketuai Trump — dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

    Resolusi rancangan AS itu menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Tonton juga video “Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Puji Resolusi PBB untuk Gaza: Persetujuan Terbesar dalam Sejarah!

    Trump Puji Resolusi PBB untuk Gaza: Persetujuan Terbesar dalam Sejarah!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji hasil voting Dewan Keamanan PBB yang mendukung rencana perdamaian Gaza usulannya. Trump mengklaim rencana tersebut akan mengarah pada “perdamaian lebih lanjut di seluruh dunia.”

    Voting tersebut “mengakui dan mendukung DEWAN PERDAMAIAN, yang akan diketuai oleh saya,” kata Trump dalam sebuah unggahan di media sosial miliknya, Truth Social.

    “Ini akan tercatat sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (dan) akan mengarah pada perdamaian lebih lanjut di seluruh dunia,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/11/2025).

    Pada Senin (17/11) waktu setempat, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi AS yang memperkuat rencana Trump terkait pengerahan pasukan internasional di Gaza. Namun, masih ada beberapa negara yang menolak rencana tersebut.

    Terdapat 13 suara yang mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China abstain dan tidak ada veto.

    Dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut yang dinamai DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    Untuk diketahui, resolusi AS ini terdiri dari rencana 20 poin Trump untuk wilayah Gaza. Dalam resolusi itu, tertulis aturan pasukan keamanan akan melapor kepada “dewan perdamaian” mengenai kondisi Gaza. Dewan Perdamaian itu diketuai oleh Trump.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Tonton juga video “Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • AS-Korsel Sepakat Bikin Kapal Selam Nuklir, Korut Marah!

    AS-Korsel Sepakat Bikin Kapal Selam Nuklir, Korut Marah!

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) mengecam keras kesepakatan antara negara tetangganya, Korea Selatan (Korsel), dan Amerika Serikat (AS) untuk membuat kapal selam bertenaga nuklir. Pyongyang memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut akan menyebabkan efek “domino nuklir”.

    Presiden Korsel Lee Jae Myung pekan lalu mengumumkan finalisasi perjanjian keamanan dan perdagangan dengan AS yang telah ditunggu sejak lama. Perjanjian itu mencakup kerja sama melanjutkan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir.

    Otoritas Seoul mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan “dukungan untuk memperluas kewenangan atas pengayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar bekas”.

    Dalam komentar pertama terhadap kesepakatan Korsel-AS tersebut, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), Korut yang bersenjata nuklir mengecam program kapal selam itu sebagai “upaya konfrontasi yang berbahaya”.

    “Perjanjian itu merupakan perkembangan serius yang mengganggu stabilitas keamanan militer di kawasan Asia-Pasifik di luar Semenanjung Korea dan menyebabkan situasi kendali nuklir yang mustahil di ranah global,” demikian komentar otoritas Korut, yang disampaikan lewat kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), pada Selasa (18/11).

    Kepemilikan Korsel atas kapal selam tenaga nuklir, sebut otoritas Pyongyang dalam komentarnya, “pasti akan menyebabkan ‘fenomena domino nuklir’ di kawasan dan memicu perlombaan senjata panas”.

    “DPRK akan mengambil tindakan balasan yang lebih beralasan dan realistis,” tegas otoritas Korut, sembari menyebut kedua negara memiliki “niat konfrontatif”.

    Media pemerintah Korut melaporkan pada Oktober lalu bahwa Pyongyang telah melakukan uji coba mesin balistik ke-9 dan terakhir, yang mengindikasikan peluncuran sepenuhnya untuk rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.

    Komentar Korut itu disampaikan sehari setelah Seoul mengusulkan perundingan militer dengan Pyongyang untuk mencegah bentrokan di perbatasan. Ini menjadi usulan pertama dalam tujuh tahun terakhir.

    Presiden Lee juga menawarkan untuk menggelar diskusi yang lebih luas dengan Korut tanpa prasyarat — sebuah pergeseran posisi yang drastis dari sikap keras yang diambil pendahulunya yang konservatif.

    Tidak hanya Korut, kesepakatan kapal selam tenaga nuklir antara AS-Korsel juga menuai kritikan China. Duta Besar China di Seoul, Dai Bing, mengatakan pekan lalu bahwa kemitraan itu “melampaui sekadar kemitraan komersial, dan secara langsung menyentuh rezim non-proliferasi global serta stabilitas Semenanjung Korea dan kawasan yang lebih luas”.

    Tonton juga video “Cekcok Dengan Eks Presiden Rusia, Trump Kirim 2 Kapal Selam Nuklir”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Netanyahu Kecam Pemukim Ekstremis Israel di Tepi Barat

    Netanyahu Kecam Pemukim Ekstremis Israel di Tepi Barat

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam para pemukim Yahudi yang terlibat rentetan bentrokan dan serangan di Tepi Barat beberapa waktu terakhir. Netanyahu berjanji akan menangani apa yang disebutnya sebagai “segelintir ekstremis” di antara para pemukim Israel yang ada di Tepi Barat.

    Dalam serangan terbaru pada Senin (17/11) malam, sejumlah rumah dan kendaraan yang ada di sebuah desa Palestina di Tepi Barat dibakar dan dirusak, beberapa jam setelah sejumlah anggota gerakan yang disebut Hilltop Youth terlibat bentrok dengan pasukan keamanan yang membongkar pos pemukim ilegal.

    Tindak kekerasan di Tepi Barat telah melonjak sejak perang antara Israel dan Hamas berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu.

    Dalam beberapa pekan terakhir, serangan-serangan yang dikaitkan dengan para pemukim Yahudi telah meningkat di Tepi Barat, yang menargetkan warga Palestina dan terkadang tentara Israel.

    “Saya memandang dengan sangat serius kerusuhan yang disertai kekerasan dan upaya segelintir ekstremis untuk main hakim sendiri,” kata Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025).

    Dia menyebut para pelaku kekerasan di Tepi Barat sebagai “kelompok yang tidak mewakili” para pemukim Israel lainnya yang ada di wilayah tersebut

    “Saya menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk menindak para perusuh semaksimal mungkin sesuai hukum,” tegas Netanyahu.

    “Saya bermaksud untuk menangani ini secara pribadi, dan segera memanggil para menteri terkait untuk mengatasi fenomena serius ini,” ujarnya.

    Netanyahu juga mengatakan bahwa militer dan pasukan keamanan Israel akan terus mengambil tindakan tegas untuk menjaga ketertiban.

    Pasukan keamanan Israel dikerahkan dalam jumlah ratusan personel pada Senin (17/11) pagi untuk mengevakuasi dan menghancurkan permukiman Tzur Misgavi yang ilegal di area Gush Etzion, dekat kota Sair, Palestina.

    Mereka menembakkan gas air mata dan granat kejut saat bentrokan terjadi dengan para aktivis pemukim ekstremis Yahudi, yang berniat mengusir para penduduk Palestina dan membangun permukiman di Tepi Barat tanpa persetujuan pemerintah.

    Personel militer Israel bersama personel kepolisian dikerahkan ke desa Palestina terdekat, Jab’a, menyusul laporan tentang “puluhan warga sipil Israel yang membakar dan merusak rumah serta kendaraan”.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa bulan Oktober merupakan bulan terburuk bagi kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat, sejak pencatatan insiden semacam itu dimulai tahun 2006 lalu. Laporan PBB mencatat 264 serangan yang menyebabkan korban jiwa atau kerusakan properti.

    Namun hampir tidak ada pelaku kekerasan yang dimintai pertanggungjawaban oleh otoritas Israel.

    Tonton juga video “Netanyahu Tolak Negara Palestina: Saya Menolak Upaya Ini!”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bersitegang, Jepang Ingatkan Warganya di China Berhati-hati!

    Bersitegang, Jepang Ingatkan Warganya di China Berhati-hati!

    Jakarta –

    Pemerintah Jepang telah memperingatkan warganya di China untuk berhati-hati terhadap lingkungan sekitar dan menghindari kerumunan orang. Peringatan ini disampaikan di tengah perselisihan diplomatik atas komentar Perdana Menteri Sanae Takaichi tentang Taiwan.

    Perselisihan yang semakin memanas ini telah mendorong Beijing untuk menyerukan warga China agar tidak bepergian ke Jepang.

    “Perhatikan lingkungan sekitar Anda dan sebisa mungkin hindari alun-alun tempat berkumpulnya banyak orang atau tempat-tempat yang kemungkinan besar digunakan oleh banyak orang Jepang,” kata kedutaan besar Jepang di China dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/11/2025).

    Minoru Kihara, juru bicara pemerintah Jepang, mengatakan pada hari Selasa, bahwa peringatan tersebut dikeluarkan “berdasarkan penilaian komprehensif terhadap situasi politik, termasuk situasi keamanan di negara atau kawasan terkait, serta kondisi sosial.”

    Perselisihan diplomatik antara China dan Jepang dipicu oleh pernyataan Takaichi yang menyebutkan kemungkinan keterlibatan negaranya, jika perang China dan Taiwan pecah.

    Komentar Takaichi pada 7 November lalu tersebut secara luas ditafsirkan menyiratkan bahwa serangan China terhadap Taiwan, dapat memicu aksi militer oleh Tokyo. Diketahui bahwa Taiwan yang diklaim oleh China, hanya berjarak 100 kilometer (62 mil) dari pulau terdekat di Jepang.

    Pada hari Jumat (14/11), Beijing mengatakan telah memanggil duta besar Jepang untuk dimintai keterangan. Sementara Tokyo pun mengatakan telah memanggil duta besar China setelah sebuah unggahan daring yang “tidak pantas” dan kini telah dihapus.

    Buntut pernyataan Takaichi tersebut, pemerintah China menyerukan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang.

    “Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar serta Konsulat China di Jepang dengan sungguh-sungguh mengingatkan warga negara China untuk menghindari perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat,” kata Kedutaan Besar China di Jepang dalam unggahan di WeChat.

    Diketahui bahwa China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan untuk membawa pulau demokrasi itu di bawah kendalinya.

    Tonton juga video “China Desak PM Jepang Tarik Pernyataan Terkait Taiwan”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Setuju Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke Arab Saudi

    Trump Setuju Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke Arab Saudi

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan negaranya akan menjual jet tempur siluman F-35 kepada Arab Saudi. Trump memuji Saudi sebagai “sekutu yang hebat”.

    Persetujuan Trump ini, seperti dilansir Al Arabiya dan Anadolu Agency, Selasa (18/11/2025), disampaikan menjelang kunjungan kerja Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), ke AS pada Selasa (18/11) waktu setempat. Trump dan MBS akan melakukan pembicaraan di Gedung Putih.

    “Mereka (Saudi-red) ingin membelinya, mereka sekutu yang hebat,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (17/11) waktu AS.

    Ketika ditanya wartawan soal apakah dirinya berencana menjual jet tempur canggih buatan AS itu kepada Saudi, Trump menjawab: “Iya, saya akan mengatakan bahwa kita akan melakukannya. Kita akan menjual F-35.”

    Pernyataan terbaru Trump itu disampaikan setelah pada Jumat (14/11) lalu, dia mengatakan bahwa Riyadh telah menunjukkan minat yang besar untuk membeli jet tempur canggih buatan Lockheed Martin tersebut.

    Trump menyebut Saudi ingin membeli banyak unit jet tempur siluman F-35, yang teknologinya sangat dijaga kerahasiaannya oleh AS. Pembelian jet tempur siluman selama ini dibatasi hanya untuk sekutu-sekutu dekat AS saja.

    “Mereka ingin membeli banyak jet. Mereka meminta saya untuk mempertimbangkannya. Mereka ingin membeli banyak jet ’35’, tetapi mereka sebenarnya ingin membeli lebih dari sekadar jet tempur,” ucap Trump pada saat itu.

    Sebelum Trump menyampaikan persetujuannya ini, laporan sejumlah media lokal AS menyebut dia cenderung mendukung penjualan tersebut.

    Laporan media terkemuka Bloomberg, yang mengutip seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, menyebut Trump dan MBS diperkirakan akan mencapai kesepakatan yang memungkinkan Saudi membeli jet tempur siluman F-35 selama kunjungannya ke Washington DC.

    Di samping itu, kedua pemimpin juga diperkirakan akan mencapai kesepakatan ekonomi dan pertahanan lainnya, termasuk kesepakatan mengenai gas alam cair.

    Tonton juga video “Trump Yakin Thailand-Kamboja Akan Baik-baik Saja Meski Ada Konflik”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Jerman Cabut Larangan Parsial Penjualan Senjata ke Israel

    Jerman Cabut Larangan Parsial Penjualan Senjata ke Israel

    Jakarta –

    Pemerintah Jerman mengumumkan pada Senin (17/11) bahwa mereka akan mengakhiri penangguhan parsial pengiriman senjata ke Israel untuk digunakan di Gaza.

    “Pemerintah menyambut gencatan senjata di Gaza yang mulai berlaku pada 10 Oktober dan yang telah stabil dalam beberapa minggu terakhir,” kata juru bicara Stefan Kornelius.

    “Pemerintah kembali meninjau ekspor senjata berdasarkan kasus per kasus dan akan merespons perkembangan lebih lanjut,” tambah Kornelius.

    Kanselir Friedrich Merz mengumumkan penangguhan parsial pengiriman senjata pada Agustus mengingat tingginya jumlah warga sipil yang tewas akibat serangan Israel.

    Gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah sering dilanggar, dengan ratusan warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak 10 Oktober.

    Penangguhan ekspor senjata ke Israel, yang sempat dikritik karena tidak mencakup semua pengiriman senjata, akan dicabut pada 24 November.

    Mengapa Jerman menangguhkan penjualan senjata ke Israel?

    Penangguhan awal menandai perubahan besar dalam sikap Jerman terhadap Israel, di mana Berlin secara tradisional merupakan salah satu sekutu terdekat dan paling mendukung Israel.

    Di tengah kecaman yang semakin meningkat terhadap pendekatan agresif Israel di Jalur Gaza dan hanya beberapa hari sebelum rencana ofensif darat baru, Jerman mengubah kebijakan dan mengatakan akan menghentikan pengiriman senjata untuk digunakan di Gaza.

    Tidak semua pengiriman dihentikan, dan bulan berikutnya, peralatan militer senilai setidaknya €2,46 juta (sekitar Rp 47,77 miliar) mendapat persetujuan pemerintah. Namun, jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan €250 juta (sekitar Rp 4,855 triliun) yang disetujui untuk ekspor antara 1 Januari hingga 8 Agustus 2025.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Sudah 266 Warga Palestina Tewas Sejak Penerapan Gencatan Senjata”

    (ita/ita)

  • Trump Tak Tutup Kemungkinan Kerahkan Pasukan AS ke Venezuela

    Trump Tak Tutup Kemungkinan Kerahkan Pasukan AS ke Venezuela

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak untuk mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan AS ke wilayah Venezuela. Namun, Trump menambahkan bahwa dirinya “mungkin” akan berbicara dengan Presiden Nicolas Maduro.

    Pernyataan terbaru Trump ini disampaikan saat ketegangan antara AS dan Venezuela semakin meningkat, dengan Washington terus menambah pengerahan aset-aset militernya ke kawasan Karibia, yang diklaim sebagai bagian dari operasi memberantas perdagangan narkotika.

    Yang terbaru, Pentagon baru saja mengumumkan kedatangan kapal induk AS USS Gerald R Ford, kapal induk terbesar di dunia, ke perairan Laut Karibia yang terletak di sebelah utara Venezuela.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih soal apakah dirinya akan mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan AS ke daratan Venezuela, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (18/11/2025), Trump mengakui dirinya tidak menutup kemungkinan pengerahan semacam itu.

    “Saya tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Saya tidak mengesampingkan kemungkinan apa pun,” tegas Trump dalam pernyataan terbaru pada Senin (17/11) waktu setempat.

    “Kita hanya perlu mengurus Venezuela. Mereka membawa ratusan ribu orang ke negara kita dari penjara-penjara mereka,” ucapnya.

    “Kita memiliki perbatasan yang sangat ketat saat ini; tidak ada yang masuk, tetapi kita mendapati jutaan orang yang datang berbondong-bondong setahun lalu,” imbuh Trump.

    Namun, pada saat bersamaan, Trump juga mengatakan dirinya terbuka untuk berdialog langsung dengan Maduro saat ketegangan terus meningkat di Karibia, yang menjadi lokasi rentetan serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba beberapa waktu terakhir.

    Saat ditanya lebih lanjut apakah dirinya akan berkomitmen untuk berdialog dengan Maduro sebelum mengizinkan serangan tambahan, Trump mengatakan dirinya “mungkin akan berbicara dengannya”.

    Lebih lanjut, Trump mengisyaratkan kesediaan untuk mengambil tindakan serupa di negara-negara tetangga Venezuela. Dia mengatakan dirinya bersedia melancarkan serangan di dalam wilayah Meksiko dan Kolombia untuk menghentikan peredaran narkoba.

    “Apakah saya akan melancarkan serangan di Meksiko untuk menghentikan narkoba? Saya tidak keberatan, apa pun yang harus kami lakukan untuk menghentikan narkoba,” ucapnya.

    “Kolombia memiliki pabrik-pabrik kokain tempat mereka memproduksi kokain. Apakah saya harus menghancurkan pabrik-pabrik itu? Saya akan dengan bangga melakukannya… karena kita akan menyelamatkan jutaan nyawa,” kata Trump.

    Tonton juga video “Trump Yakin Thailand-Kamboja Akan Baik-baik Saja Meski Ada Konflik”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)