Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi terkait perdamaian di Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rusia dan China memilih untuk tidak bersikap atau abstain.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), resolusi itu berhasil disetujui dengan 13 suara dukungan, dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat. Tidak ada veto, namun dua suara abstain diberikan oleh China dan Rusia.

    Resolusi itu, yang direvisi beberapa kali sebagai hasil negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana perdamaian usulan Trump, yang mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 10 Oktober lalu.

    Alasan Rusia Pilih Abstain

    Rusia, yang memiliki hak veto dan memilih abstain, sempat mengedarkan draf resolusi untuk menyaingi resolusi rancangan AS tersebut. Moskow beralasan bahwa resolusi yang dirancang oleh Washington tidak cukup mendukung pembentukan negara Palestina.

    Draf resolusi yang disusun Rusia, yang telah dilihat oleh AFP, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan “komitmen teguh terhadap visi solusi dua negara”.

    Resolusi usulan Moskow itu tidak mengatur soal pembentukan Dewan Perdamaian atau pengerahan pasukan internasional untuk saat ini, melainkan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menawarkan “sejumlah opsi” terkait isu-isu tersebut.

    “Para anggota Dewan Keamanan, dalam praktiknya, tidak diberi waktu untuk melakukan pekerjaan dengan itikad baik,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam pernyataannya

    “Dokumen AS itu seperti babi dalam kantong. Intinya, Dewan memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington, dengan memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian,” ucap Nebenzya mengkritik resolusi rancangan AS.

    Istilah “babi dalam kantong” merujuk pada idiom yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat asli atau tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mendukung rencana perdamaian Gaza yang mengatur pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

    Resolusi itu juga mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoretis akan diketuai Trump — dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

    Resolusi rancangan AS itu menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Resolusi PBB soal Gaza

    Dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    Untuk diketahui, resolusi AS ini terdiri dari rencana 20 poin Trump untuk wilayah Gaza. Dalam resolusi itu, tertulis aturan pasukan keamanan akan melapor kepada “dewan perdamaian” mengenai kondisi Gaza. Dewan Perdamaian itu diketuai oleh Trump.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Hamas Tolak Resolusi untuk Gaza

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Palestina Sambut Resolusi PBB

    Otoritas Palestina menyambut baik resolusi DK PBB yang mendukung rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/11), menyebut resolusi yang didukung mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB itu menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian.

    “Resolusi PBB itu merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang menuju perdamaian,” sebut Shahin saat berbicara kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Manila.

    “Langkah itu diperlukan karena kita tidak dapat memulai apa pun sebelum kita mencapai gencatan senjata,” ujarnya.

    Shahin mengatakan bahwa masih ada isu-isu lainnya yang perlu dibahas, termasuk penentuan nasib sendiri oleh rakyat Palestina dan kemungkinan kemerdekaan Palestina. Dia juga menyebut proses implementasi rencana perdamaian Trump harus diatur oleh hukum internasional.

    Lebih lanjut dikatakan oleh Shahin bahwa meskipun rencana Trump mengisyaratkan kemungkinan pembentukan negara Palestina, yang hanya terjadi setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi, isu tersebut dapat dibahas kemudian.

    “Selama elemen-elemen ini ada, kami senang dengan langkah pertama ini,” katanya.

    Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah, menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB itu dan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam rencana perdamaian Trump, yang tidak menguraikan peran yang jelas bagi Otoritas Palestina dan hanya merujuk secara samar-samar mengenai status negara Palestina.

    Lihat juga Video: Para Menlu OKI ke Rusia Bahas Gencatan Senjata Hamas-Israel

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • MA Thailand Perintahkan Eks PM Thaksin Bayar Tunggakan Pajak Rp 9 T

    MA Thailand Perintahkan Eks PM Thaksin Bayar Tunggakan Pajak Rp 9 T

    Bangkok –

    Mahkamah Agung (MA) Thailand memerintahkan mantan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra, yang kini mendekam di penjara, untuk membayar tunggakan pajak atas penjualan perusahaan telekomunikasi. Jumlah total tunggakan pajak yang harus dibayarkan Thaksin mencapai sekitar 17,6 miliar Baht atau setara Rp 9 triliun.

    Tahun 2016 lalu, Thaksin yang terjerat tuduhan korupsi, terjerumus ke dalam kontroversi atas penjualan saham bebas pajak di perusahaannya, Shin Corp. Pada akhir tahun itu, dia digulingkan dari kursi PM Thailand dalam sebuah kudeta militer dan kemudian mengasingkan diri ke luar negeri selama lebih dari satu dekade.

    Politisi berpengaruh yang kini berusia 76 tahun, dan masih merupakan salah satu orang terkaya di Thailand, sedang menjalani masa hukuman penjara di Bangkok atas kasus korupsi yang menjeratnya selama dia aktif menjabat PM.

    Mahkamah Agung Thailand, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan banding dalam kasus pajak yang menjerat Thaksin tersebut.

    Menurut juru bicara Mahkamah Agung Thailand, Suriyan Hongvilai, pembatalan putusan banding itu “memaksa Thaksin untuk mematuhi perintah Departemen Pajak untuk membayar pajak”.

    Suriyan tidak menyebut jumlah spesifik pajak yang harus dibayarkan Thaksin, maupun alasan Mahkamah Agung menjatuhkan pembatalan itu.

    Beberapa media lokal Thailand melaporkan bahwa Mahkamah Agung memerintahkan Thaksin untuk membayar 17,6 miliar Baht (Rp 9 triliun) sebagai kewajiban pajak dan denda.

    Tahun 2017 lalu, pejabat pajak Thailand telah menagih pajak sebesar US$ 500 juta kepada sang mantan PM tersebut. Hal itu sempat membangkitkan kembali perselisihan di pusat keretakan politik Thailand antara politisi populis dan institusi militer.

    Kontroversi saat itu berpusat pada apakah Thaksin seharusnya membayar pajak atas penjualan Shin Corp kepada Temasek Holdings Singapura tahun 2006 silam.

    Kehebohan atas kesepakatan itu, yang menghasilkan keuntungan tak terduga sebesar US$ 1,9 miliar bagi keluarga Shinawatra, menjadi pemicu perlawanan terhadap pemerintahan Thaksin pada masa itu. Unjuk rasa terjadi di Thailand dan berpuncak pada kudeta militer yang menggulingkan Thaksin dari jabatannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Palestina Sambut Resolusi PBB Soal Gaza: Langkah Awal Perdamaian

    Palestina Sambut Resolusi PBB Soal Gaza: Langkah Awal Perdamaian

    Ramallah –

    Otoritas Palestina menyambut baik resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/11/2025), menyebut resolusi yang didukung mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB itu menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian.

    Dewan Keamanan PBB, pada Senin (17/11) waktu setempat, mengadopsi resolusi rancangan AS itu, yang mengatur pengerahan pasukan keamanan multinasional ke Jalur Gaza dan memberlakukan mekanisme perlindungan internasional untuk wilayah yang porak-poranda akibat perang selama dua tahun terakhir.

    “Resolusi PBB itu merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang menuju perdamaian,” sebut Shahin saat berbicara kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Manila.

    “Langkah itu diperlukan karena kita tidak dapat memulai apa pun sebelum kita mencapai gencatan senjata,” ujarnya.

    Shahin mengatakan bahwa masih ada isu-isu lainnya yang perlu dibahas, termasuk penentuan nasib sendiri oleh rakyat Palestina dan kemungkinan kemerdekaan Palestina. Dia juga menyebut proses implementasi rencana perdamaian Trump harus diatur oleh hukum internasional.

    Lebih lanjut dikatakan oleh Shahin bahwa meskipun rencana Trump mengisyaratkan kemungkinan pembentukan negara Palestina, yang hanya terjadi setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi, isu tersebut dapat dibahas kemudian.

    “Selama elemen-elemen ini ada, kami senang dengan langkah pertama ini,” katanya.

    Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah, menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB itu dan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam rencana perdamaian Trump, yang tidak menguraikan peran yang jelas bagi Otoritas Palestina dan hanya merujuk secara samar-samar mengenai status negara Palestina.

    Negara-negara Eropa dan Arab menyatakan bahwa Jalur Gaza harus diperintah oleh Otoritas Palestina, dan harus ada jalur yang jelas menuju kemerdekaan Palestina.

    Pemerintah Israel, yang menentang gagasan negara Palestina merdeka, menolak keterlibatan apa pun dari Otoritas Palestina.

    Lihat Video: Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Turis Dituduh Bayar Miliaran untuk Lihat Sipil Ditembaki Saat Perang Bosnia

    Turis Dituduh Bayar Miliaran untuk Lihat Sipil Ditembaki Saat Perang Bosnia

    Jakarta –

    Sejumlah warga Italia yang berpelesir ke kota Sarajevo saat Perang Bosnia di awal dekade 1990-an diduga membayar uang dalam jumlah besar untuk mengikuti “safari penembak jitu”. Dalam peristiwa yang kini diselidiki kejaksaan di Milan itu, para turis asal Italia menyaksikan warga sipil ditembak penembak jitu.

    Kasus ini diadukan oleh jurnalis Italia bernama Ezio Gavazzeni. Dia berkata terjadi “perburuan manusia” oleh “orang-orang sangat kaya” yang memiliki hasrat terhadap senjata.

    Orang-orang kaya asal Italia itu, menurut Gavazzeni, “membayar agar dapat membunuh warga sipil yang tak berdaya” dari wilayah militer Serbia di perbukitan sekitar Sarajevo.

    Tarif yang dikenakan terhadap para turis asal Italia itu berbeda-beda untuk membunuh laki-laki, perempuan, atau anak-anak, menurut sejumlah laporan.

    Dalam pengepungan brutal selama empat tahun di Sarejevo antara 1992 hingga 1996, lebih dari 11.000 orang tewas diyakini tewas.

    Selama Perang Bosnia, Sarajevo dikepung oleh pasukan Serbia. Tembakan artileri dan serangan penembak jitu terjadi terus-menerus.

    Sebelumnya, tuduhan yang sama tentang “pemburuan manusia” telah diajukan ke otoritas penegak hukum beberapa kali.

    Tuduhan yang diselidiki Gobbis mencakup dugaan pembunuhan.

    Lebih dari 11 ribu orang tewas dalam Perang Bosnia pada paruh pertama dekade 1990-an. (AFP)

    Perwira intelijen Bosnia yang bersaksi kepada Gavazzeni menyebut rekan-rekannya di Bosnia mengetahui tentang apa yang disebut “safari” pada akhir 1993.

    Informasi tentang “safari penembak jitu” itu kemudian dikabarkan kepada Badan Intelijen Militer Italia, Sismi, pada awal 1994.

    Sang perwira Bosnia yang bersaksi ini berkata, Sismi memberikan tanggapan terhadap safari itu beberapa bulan setelahnya.

    Perwira itu bilang, Sismi mengetahui bahwa para “turis safari” akan terbang dari kota di perbatasan utara Italia, Trieste, lalu bepergian ke pegunungan di sekitar Sarajevo.

    “Kami telah menghentikan safari itu. Tidak akan ada lagi safari,” kata perwira itu merujuk pernyataan Sismi, menurut laporan kantor berita Ansa.

    Dalam waktu dua hingga tiga bulan setelahnya, safari tersebut berhenti.

    Ezio Gavazzeni, yang biasanya menulis isu terorisme dan mafia, pertama kali membaca tentang “safari penembak jitu” ke Sarajevo di surat kabar Italia, Corriere della Sera. Koran itu menuliskan berita itu, tapi “tanpa bukti yang kuat”.

    Gavazzeni meneliti isu itu setelah menonton “Sarajevo Safari”, sebuah film dokumenter tahun 2022 karya sutradara Slovenia Miran Zupanic.

    Dokumenter itu menuding orang-orang yang terlibat “safari” berasal dari beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Rusia, dan Italia.

    Gavazzeni, Februari lalu, menyerahkan hasil risetnya kepada jaksa di Milan. Berkas yang dia susun terdiri dari 17 halaman, termasuk laporan dari mantan Wali Kota Sarajevo, Benjamina Karic.

    Sementara itu di Bosnia, penyelidikan terhadap “safari” ini diyakini telah dihentikan oleh otoritas.

    Berbicara kepada surat kabar Italia La Repubblica, Gavazzeni menuding terdapat setidaknya seratus orang yang terlibat dalam “safari” tersebut.

    Warga Italia yang mengikuti tur itu, kata dia, membayar sekitar 100.000 (sekitar Rp1,9 miliar dalam kurs saat ini).

    Potret seorang warga Sarajevo yang menjadi target penembak jitu dalam Perang Bosnia, 4 Agustus 1993. (AFP)

    Pada tahun 1992, penulis dan politikus nasionalis Rusia, Eduard Limonov, terekam berulang kali menembakkan senapan mesin berat ke arah Sarajevo.

    Limonov saat itu diajak berkeliling ke perbukitan Sarajevo oleh pemimpin Serbia-Bosnia, Radovan Karadzic, yang telah divonis bersalah melakukan genosida oleh Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag.

    Limonov diyakini tidak membayar untuk mengikuti “safari” itu. Dia berada di sana sebagai pengagum Karadzic.

    “Kami orang Rusia harus mengambil contoh dari Anda,” ujar Limonov dalam sebuah dokumenter.

    Siapa yang bakal dijerat jaksa Italia?

    Jaksa dan kepolisian Italia mengklaim telah mengidentifikasi daftar saksi untuk menentukan orang-orang yang mungkin terlibat dalam “safari penembak jitu” di Sarajevo.

    Di sisi lain, sejumlah tentara Inggris yang pernah bertugas di Sarajevo selama Perang Bosnia mengklaim tidak pernah mendengar “tur penembak jitu”.

    Menurut para eks tentara Inggris itu, “sulit membawa warga dari negara ketiga” ke Sarajevo karena banyak pos pemeriksaan.

    Pasukan Inggris selama Perang Bosnia bertugas di dalam maupun di sekitar Sarajevo, bersama pasukan Serbia.

    Seorang tentara Inggris menyebut tuduhan soal “membayar untuk menembak warga sipil” sebagai “mitos”.

    Tonton juga Video: Konvoi Mobil Presiden Ekuador Ditembaki Pengunjuk Rasa

    (ita/ita)

  • Aksi Protes Korupsi Guncang Filipina, Dinasti Marcos Retak

    Aksi Protes Korupsi Guncang Filipina, Dinasti Marcos Retak

    Jakarta –

    Gelombang unjuk rasa besar-besaran melanda Filipina sejak Agustus, dipicu oleh pengungkapan dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir bernilai miliaran peso. Pada Senin (17/11), lebih dari 200.000 pengunjuk rasa kembali turun ke jalan untuk hari kedua aksi anti-korupsi, menuntut akuntabilitas atas dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek tersebut.

    Aksi protes ini berlangsung sejak Minggu dan akan berakhir Selasa (18/11), dengan diikuti lebih dari 600.000 orang. Demonstrasi tiga hari ini diselenggarakan oleh Iglesia Ni Cristo, gereja Filipina dengan jutaan anggota yang dikenal patuh pada arahan pemimpin mereka.

    Pemicu kemarahan publik bermula pada Agustus, ketika Presiden Ferdinand Marcos Jr. membeberkan hasil audit internal yang menemukan berbagai penyimpangan serius dalam proyek pengendalian banjir. Tuduhan salah kelola mencuat di tengah musim hujan dan badai yang memicu banjir di berbagai wilayah negara yang rawan bencana itu.

    Audit mengungkap bahwa dari 545 miliar peso (sekitar Rp 154,2 triliun) anggaran sejak 2022, ribuan proyek dinilai berkualitas buruk, minim dokumentasi, atau bahkan bersifat fiktif. Beberapa proyek tercatat memiliki anggaran yang identik, meski berada di lokasi berbeda. Sementara itu, sebanyak 20% total anggaran dikuasai oleh hanya 15 dari 2.000 kontraktor terakreditasi.

    Saling lempar tuduhan suap

    Pengungkapan ini memicu serangkaian dengar pendapat di Kongres, namun hingga kini belum menghasilkan temuan yang jelas. Kontraktor, politisi, dan pejabat pekerjaan umum saling menuding adanya praktik suap. Marcos kemudian membentuk komisi independen yang dipimpin mantan hakim Mahkamah Agung.

    Komisi tersebut telah merekomendasikan gugatan pidana dan administratif terhadap puluhan tersangka, yang mencakup anggota parlemen, dan menyerahkan sejumlah kasus kepada Ombudsman. Pemerintah telah membekukan lebih dari 6 miliar peso aset milik pihak-pihak yang diduga terlibat, dan merencanakan penyitaan.

    Skandal ini mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara dan menurunkan kepercayaan investor. Pertumbuhan ekonomi Filipina pun melambat tajam pada kuartal ketiga dan tidak mencapai target.

    Ombudsman Jesus Crispin Remulla mengatakan bahwa sejumlah kasus sudah siap dilimpahkan ke pengadilan dan bisa diajukan mulai pekan ini. Para pemimpin demonstrasi juga bertekad melanjutkan tekanan publik, dengan aksi lanjutan dijadwalkan pada akhir November.

    Seteru di lingkaran keluarga Marcos

    Skandal korupsi ini ikut memicu ketegangan dalam keluarga Marcos sendiri. Presiden Marcos Jr. dituduh secara terbuka oleh kakaknya, Senator Imee Marcos, sebagai pecandu narkoba berkepanjangan.

    Ia menuding kecanduan kokain sang presiden menjadi akar dari buruknya tata kelola pemerintahan, termasuk maraknya korupsi. Juru bicara presiden menepis tuduhan tersebut sebagai isu lama yang sudah dibantah berulang kali.

    Dalam pidatonya pada Senin malam (17/11) di hadapan ribuan orang dari kelompok religius di sebuah taman di Manila, Senator Imee mengklaim bahwa kecanduan narkoba adiknya telah berlangsung sejak masa ayah mereka, mendiang diktator Ferdinand Marcos Sr., masih berkuasa.

    Wakil Menteri Komunikasi Claire Castro menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan menilai pernyataan sang senator sebagai upaya mengalihkan perhatian dari penyelidikan proyek korupsi pengendalian banjir, yang disebut-sebut bisa menyeret sekutunya di Senat.

    “Senator Imee, saya berharap Anda bersikap patriotik dan membantu penyelidikan yang sedang dilakukan saudara Anda sendiri,” kata Castro. “Jangan memihak dan melindungi para koruptor. Biarkan Presiden Marcos bekerja memberantas korupsi.”

    Komisi pencari fakta independen, komite Senat, dan sejumlah lembaga pemerintah kini menelusuri dugaan bahwa anggota berpengaruh dari Kongres dan Senat menerima komisi besar dari perusahaan konstruksi yang memperoleh kontrak proyek pengendalian banjir, proyek yang belakangan terbukti substandar, tidak selesai, atau bahkan fiktif.

    Skandal ini menambah kemarahan publik di negara yang rutin dilanda banjir besar dan topan mematikan. Senator Imee juga dikenal sebagai sekutu dekat Rodrigo Duterte, pendahulu dan kritikus keras Marcos.

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: dari Udara: Kerusakan Imbas Topan Fung-wong di Filipina

    (ita/ita)

  • Trump Akan Sambut Putra Mahkota Saudi, Pertama Sejak Pembunuhan Khashoggi

    Trump Akan Sambut Putra Mahkota Saudi, Pertama Sejak Pembunuhan Khashoggi

    Washington DC –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), akan menerima sambutan mewah dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa (18/11) waktu setempat. Ini menjadi kunjungan pertama MBS ke AS sejak kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun 2018 lalu.

    Trump dan MBS diperkirakan akan menandatangani kesepakatan pertahanan dan nuklir antara kedua negara.

    Trump, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), diperkirakan akan menggelar karpet merah untuk MBS yang disertai penerbangan jet-jet tempur AS, tembakan meriam, dan jamuan makan malam — memberikan kesempatan kepada sang Pangeran Saudi untuk menikmati jamuan makan malam kenegaraan, meskipun dia bukan kepala negara.

    Sejak kembali menjabat di Gedung Putih pada Januari lalu, Trump memprioritaskan peningkatan hubungan dengan Riyadh. Pada Senin (17/11), dia mengatakan dirinya akan menjual jet tempur siluman F-35 buatan AS kepada Saudi, meskipun ada kekhawatiran dari Israel.

    Di bidang lainnya yang pernah diperdebatkan, menurut sumber yang mengetahui negosiasi kedua negara, dia akan menandatangani kesepakatan tentang kerangka kerja sama nuklir.

    Trump juga akan mendorong MBS untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, seiring dia mengupayakan kesepakatan perdamaian Timur Tengah yang lebih luas setelah perang Gaza diakhiri.

    “Kita lebih dari sekadar bertemu. Kita menghormati Arab Saudi, sang Putra Mahkota,” kata Trump kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan AS, Air Force One, pada Jumat (14/11) ketika ditanya tentang kunjungan tersebut.

    Di sisi lain, MBS menantikan awal baru dalam kunjungan pertamanya ke AS sejak pembunuhan Khashoggi oleh agen-agen Saudi yang memicu kemarahan global. Kasus itu sempat memperburuk hubungan antara Riyadh dan Washington, karena intelijen AS mengindikasikan MBS menyetujui operasi pembunuhan itu — sebuah tuduhan yang dibantah otoritas Saudi.

    Namun, pangeran berusia 40 tahun ini menjalin hubungan dekat dengan Trump dan keluarganya selama bertahun-tahun. Hubungan itu dipererat dengan sambutan mewah dan janji investasi US$ 600 miliar ketika Trump berkunjung ke Riyadh pada Mei lalu.

    MBS juga memiliki agenda mengupayakan jaminan keamanan AS setelah serangan Israel terhadap Qatar, sekutu dekat AS, pada September lalu mengguncang kawasan Teluk. Selain mengincar jet tempur siluman F-35, Riyadh juga berniat membeli sistem pertahanan udara dan rudal canggih AS.

    Namun, Saudi dinilai kemungkinan besar tidak akan menyetujui normalisasi dengan Israel pada tahap ini. Potensi langkah Riyadh menuju normalisasi dengan Tel Aviv, dengan imbalan jaminan keamanan dan energi tertunda setelah perang Gaza berkecamuk tahun 2023 lalu.

    Saudi tampaknya tidak ingin mengalah tanpa adanya kemajuan dalam upaya internasionalnya untuk pembentukan negara Palestina.

    Lihat juga Video: Konfrontasi Biden ke Putra Mahkota Saudi soal Pembunuhan Khashoggi

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sheikh Hasina Eks PM Bangladesh Dijatuhi Hukuman Mati, India Diminta Ekstradisi

    Sheikh Hasina Eks PM Bangladesh Dijatuhi Hukuman Mati, India Diminta Ekstradisi

    PIKIRAN RAKYAT – Pengadilan Bangladesh resmi menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina, setelah menyatakannya bersalah dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan yang digelar in-absentia di Dhaka itu berlangsung di tengah perhatian publik yang membludak, sementara Hasina tetap berstatus buron di luar negeri.

    Hakim Golam Mortuza Mozumder dalam putusan yang dibacakan pada Senin 17 November 2025, menyatakan bahwa Hasina dinilai terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kekerasan besar-besaran yang terjadi saat gelombang demonstrasi mahasiswa tahun lalu.

    “Hasina dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan, termasuk penghasutan, perintah untuk membunuh, dan tidak bertindak untuk mencegah kekejaman tersebut. Kami telah memutuskan untuk menjatuhkannya hanya satu hukuman yaitu, hukuman mati,” ujar sang hakim.

    Sidang Mengungkap Peran Hasina

    Persidangan yang dimulai 1 Juni itu memanggil banyak saksi yang menerangkan bagaimana Hasina diduga memerintahkan atau gagal menghentikan tindakan brutal aparat terhadap para demonstran. Jaksa Tajul Islam menggambarkan Hasina sebagai figur sentral dalam upaya mempertahankan kekuasaannya.

    “Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan secara permanen demi dirinya sendiri dan keluarganya,” kata jaksa Islam.

    Hasina sendiri telah melarikan diri ke India sejak tahun lalu dan menolak kembali ke Bangladesh untuk menghadapi dakwaan. Ia dituduh memerintahkan tindakan mematikan dalam upaya menumpas demonstrasi mahasiswa yang pecah pada Juli–Agustus 2024. Menurut laporan PBB, sedikitnya 1.400 orang tewas dalam bentrokan yang terjadi selama periode itu.

    Tajul Islam menegaskan kepada wartawan pada 16 Oktober bahwa tuntutan jaksa tidak main-main.

    “Kami menuntut hukuman tertinggi untuknya. Untuk satu pembunuhan, satu hukuman mati adalah aturannya. Untuk 1.400 pembunuhan, dia seharusnya dihukum 1.400 kali tetapi karena itu tidak mungkin secara manusiawi, kami menuntut setidaknya satu hukuman mati,” ujarnya.

    Jaksa juga menuding Hasina, yang kini berusia 78 tahun, sebagai “inti dari semua kejahatan” yang terjadi selama gejolak politik tersebut.

    Dua Eks Pejabat Senior Juga Dijerat

    Hasina tidak sendirian dalam persidangan. Ia diadili bersamaan dengan dua mantan pejabat tinggi Bangladesh, Asaduzzaman Khan Kamal, mantan Menteri Dalam Negeri, yang kini ikut buron.

    Chowdhury Abdullah Al-Mamun, mantan Kepala Kepolisian, yang sudah ditahan dan mengaku bersalah. Jaksa menegaskan Kamal juga layak menghadapi hukuman mati.

    Bangladesh Tekan India untuk Ekstradisi

    Usai putusan dijatuhkan, pemerintah Bangladesh secara resmi meminta India segera mengekstradisi Hasina. Dalam pernyataannya, Dhaka menilai India memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyerahkannya.

    “Kami mendesak pemerintah India untuk segera mengekstradisi kedua narapidana tersebut kepada pihak berwenang Bangladesh,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Dhaka.

    Bangladesh bahkan menyebut pemberian perlindungan kepada Hasina sebagai tindakan tidak bersahabat serta bentuk penghinaan terhadap sistem peradilan negara tersebut.

    India sendiri memberikan respons diplomatis, menyebut tetap berkomitmen mendukung perdamaian dan stabilitas bagi rakyat Bangladesh. Meski sebelumnya Dhaka berencana meminta red notice Interpol terhadap Hasina, hingga kini belum ada catatan nama sang mantan PM dalam daftar pencarian global.

    Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus pun menyambut putusan pengadilan.

    “Pemberian hukuman mati kepada Sheikh Hasina dan Asaduzzaman Khan Kamal dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan keputusan bersejarah,” ujarnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

    PBB Menyayangkan Hukuman Mati

    Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai putusan tersebut sebagai langkah penting bagi para korban, namun menekankan bahwa hukuman mati bukanlah opsi yang tepat.

    Dalam laporan pada Februari lalu, PBB menyatakan bahwa Hasina berada di balik rangkaian serangan sistematis terhadap para pengunjuk rasa, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, PBB menegaskan proses hukum harus tetap mengikuti standar internasional.

    “Kami telah menyerukan agar para pelaku… dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan standar-standar internasional. Kami juga menyerukan agar para korban mendapatkan akses terhadap pemulihan dan reparasi yang efektif,” kata juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani.

    Namun PBB secara tegas menolak hukuman mati tersebut.

    “Hal ini sangat penting terutama ketika… persidangan dilakukan secara in absentia dan berujung pada vonis hukuman mati. Kami menyesalkan penjatuhan hukuman mati, yang kami menentangnya dalam segala situasi,” ujarnya lagi.

    Putusan ini dipandang dapat membawa konsekuensi politik dan diplomatik yang besar bagi Dhaka, seiring meningkatnya tekanan internasional dan permintaan ekstradisi kepada India yang hingga kini masih menjadi polemik.***

  • Penerbangan Misterius ke Afsel, Warga Gaza Ngaku Bayar Rp 33 Juta

    Penerbangan Misterius ke Afsel, Warga Gaza Ngaku Bayar Rp 33 Juta

    Johannesburg –

    Warga Gaza, yang tiba secara misterius di Afrika Selatan (Afsel) pekan lalu, mengatakan bahwa mereka telah membayar sebesar US$ 2.000 (Rp 33,5 juta) per kursi untuk bisa terbang ke negara tersebut, meninggalkan daerah kantong Palestina yang dilanda perang.

    Penerbangan itu diatur oleh sebuah organisasi yang menawarkan jalan keluar dari Jalur Gaza yang hancur akibat perang antara Israel dan Hamas.

    Pada Kamis (13/11) pekan lalu, pesawat carteran yang mengangkut 153 warga Gaza mendarat di Johannesburg. Warga Gaza itu sempat tertahan 12 jam di dalam pesawat, karena tidak memiliki kelengkapan dokumen resmi untuk masuk ke wilayah Afsel, sebelum diperbolehkan turun.

    Otoritas Afsel, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/11/2025), menduga penerbangan semacam itu merupakan bagian dari upaya untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Dua warga Palestina di antaranya yang diwawancarai Reuters mengatakan bahwa mereka melihat iklan online dari sebuah organisasi bernama Al-Majd Europe yang menawarkan kesempatan untuk meninggalkan Jalur Gaza. Mereka mengakui mendaftar sekitar enam bulan lalu.

    Penawaran itu hanya terbuka untuk keluarga dan mengharuskan para pemohon memiliki paspor.

    Saat mencoba menghubungi organisasi itu, Reuters tidak mendapatkan respons. Namun menurut penuturan dua warga Palestina itu, mereka menerima pesan dari Al-Majd Europe melalui WhatsApp yang memberitahu mereka bahwa izin keamanan telah diterbitkan.

    Mereka, bersama warga Palestina lainnya, meninggalkan Jalur Gaza dengan bus dengan melewati perlintasan perbatasan Kerem Shalom yang dikontrol Israel, sebelum diterbangkan keluar dari Bandara Ramon. Mereka tiba di Afsel pada 13 November lalu.

    Dari 153 warga Gaza yang mendarat di Afsel, sebanyak 130 orang di antaranya diproses untuk masuk ke negara itu dengan visa 90 hari. Sedangkan 23 orang lainnya melanjutkan penerbangan ke tujuan akhir mereka.

    Afrika Selatan Selidiki Kedatangan Misterius Warga Gaza

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Afsel, Ronald Lamola, mengatakan bahwa pemerintahannya sedang menyelidiki apa yang disebutnya sebagai keadaan yang mencurigakan dari kedatangan pesawat yang membawa banyak warga Gaza tersebut.

    “Tampaknya ini merupakan agenda yang lebih luas untuk mengusir warga Palestina dari wilayah Palestina,” sebut Lamola dalam sebuah jumpa pers.

    COGAT, badan militer Israel yang mengawasi urusan sipil di Gaza, mengatakan bahwa warga Gaza itu pergi setelah menerima persetujuan dari negara ketiga, yang tidak disebut namanya, untuk menerima mereka, dan mereka memiliki visa yang sah.

    Diklaim oleh COGAT bahwa persyaratan keberangkatan mereka mencakup “dokumen yang mengonfirmasi otorisasi untuk mendarat di Afrika Selatan”.

    Namun, Lamola mengatakan sebaliknya. “Pada tahap ini, informasi yang kami miliki adalah bahwa mereka tidak memiliki persetujuan dan izin yang diperlukan,” tegasnya.

    Lihat juga Video: Sudah 266 Warga Palestina Tewas Sejak Penerapan Gencatan Senjata

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Bilang Tak Masalah Serang Meksiko Demi Setop Narkoba

    Trump Bilang Tak Masalah Serang Meksiko Demi Setop Narkoba

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh otoritas Meksiko gagal menangani kelompok-kelompok penyelundup narkoba. Trump bahkan mengatakan dirinya tidak akan keberatan untuk melancarkan serangan ke negara tetangga AS di selatan itu demi menghentikan peredaran narkoba.

    “Apakah saya akan melancarkan serangan di Meksiko untuk menghentikan narkoba? Saya tak masalah. Apa pun yang harus kita lakukan untuk menghentikan narkoba,” kata Trump pada Senin (17/11) waktu setempat ketika ditanya oleh para wartawan di Gedung Putih tentang apakah ia akan menyetujui operasi antinarkoba AS di Meksiko.

    “Saya tidak mengatakan saya akan melakukannya, tetapi saya akan bangga melakukannya. Karena kita akan menyelamatkan jutaan nyawa dengan melakukannya,” imbuh Trump, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/11/2025).

    Sejak Agustus, Washington telah mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di kawasan Karibia, termasuk enam kapal perang, yang secara resmi disebut ditujukan untuk memerangi perdagangan narkoba yang ditujukan ke Amerika Serikat. Namun, spekulasi beredar luas bahwa Washington mungkin sedang mempertimbangkan intervensi militer terhadap pemimpin kuat Venezuela, Presiden Nicolas Maduro.

    Washington bahkan mengumumkan kapal induk USS Gerald R Ford, yang merupakan kapal induk terbesar di dunia, telah tiba di perairan Karibia, atau di dekat Venezuela.

    Komando Selatan AS atau SOUTHCOM, yang mengawasi pasukan Amerika di kawasan Amerika Latin dan Karibia, seperti dilansir AFP, Senin (17/11/2025), mengatakan bahwa Satuan Tempur kapal induk USS Gerald R Ford telah memasuki wilayah tanggung jawabnya.

    Dalam pengumuman pada Minggu (16/11) waktu setempat, SOUTHCOM mengatakan bahwa USS Gerald R Ford beserta satuan tempurnya telah memasuki Laut Karibia, yang berada di sebelah utara daratan Venezuela.

    Dikatakan oleh SOUTHCOM dalam pengumumannya bahwa langkah tersebut mengikuti “arahan Trump untuk membubarkan Organisasi Kriminal Transnasional dan melawan terorisme narkotika dalam membela tanah air”.

    Satuan tempur USS Gerald R Ford mencakup kapal induk tercanggih dan terbesar di dunia itu, dua kapal penghancur yang dilengkapi rudal berpemandu, dan sejumlah kapal serta pesawat militer pendukung lainnya.

    Mereka bergabung dengan beberapa kapal perang AS yang sudah terlebih dahulu berada di Karibia, dalam pengerahan yang disebut oleh Pentagon sebagai “Operation Southern Spear”.

    Sejak meluncurkan operasi militer yang menargetkan perdagangan narkoba di Karibia pada September lalu, pasukan AS telah menewaskan sedikitnya 80 orang dalam rentetan serangan terhadap setidaknya 20 kapal yang diduga mengangkut narkoba di perairan internasional.

    AS tidak merilis detail apa pun untuk mendukung klaimnya bahwa orang-orang yang menjadi target serangannya itu memang benar penyelundup narkoba. Para pakar menilai kematian akibat serangan AS itu merupakan pembunuhan di luar hukum, meskipun targetnya adalah para penyelundup narkoba.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Menteri Israel Desak Netanyahu Tangkap Abbas Jika PBB Dukung Palestina

    Menteri Israel Desak Netanyahu Tangkap Abbas Jika PBB Dukung Palestina

    Tel Aviv –

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang dikenal kontroversial, mendesak Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menangkap Presiden Palestina Mahmoud Abbas, jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pembentukan negara Palestina.

    Desakan Ben-Gvir ini, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (18/11/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS) untuk mendukung rencana perdamaian Gaza usulan Presiden Donald Trump.

    Tidak seperti draf resolusi sebelumnya, versi terbaru dari resolusi usulan Washington, yang didukung Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat itu, menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan.

    Ben-Gvir, dalam pernyataannya, tidak hanya mendesak Netanyahu menangkap Abbas, tetapi juga secara terang-terangan menyerukan pembunuhan para pejabat senior Otoritas Palestina.

    “Jika mereka mempercepat pengakuan negara yang direkayasa ini, jika PBB mengakuinya, maka Anda, Bapak Perdana Menteri, harus memerintahkan pembunuhan yang ditargetkan terhadap sejumlah pejabat senior Otoritas Palestina, yang merupakan teroris dalam segala hal, dan Anda… harus memerintahkan penangkapan Abu Mazen (Abbas-red),” kata Ben Gvir dalam konferensi pers di parlemen Israel, Knesset.

    Otoritas Palestina mengecam keras seruan Ben-Gvir tersebut.

    “Negara Palestina menegaskan bahwa penghasutan sistematis semacam itu menunjukkan mentalitas politik yang menolak perdamaian dan mengancam keamanan regional dan internasional,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina, yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat.

    Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak negara-negara untuk mengambil “langkah-langkah konkret dan mendesak untuk menghentikan eskalasi ini, mengaktifkan mekanisme akuntabilitas, dan menolak penggunaan bahasa dan penghasutan teroris sebagai alat pemerintahan”.

    Resolusi yang disetujui Dewan Keamanan PBB itu memberikan restu untuk pembentukan pemerintahan transisi dan pengerahan pasukan keamanan internasional ke Jalur Gaza, yang menandai dimulainya tahap kedua dari kesepakatan yang dimediasi AS yang dicapai bulan lalu, yang menghentikan perang selama dua tahun.

    Resolusi rancangan AS itu juga menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, meskipun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza sedang berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Para pemimpin Israel telah sepakat menolak segala kemungkinan berdirinya negara Palestina.

    “Penolakan kami terhadap negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah,” tegas Netanyahu dalam rapat kabinet Israel pada Minggu (16/11).

    Tonton juga video “Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)