Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Ukraina ‘Siap Bekerja’ dengan AS untuk Akhiri Perang

    Ukraina ‘Siap Bekerja’ dengan AS untuk Akhiri Perang

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (20/11) menyatakan bahwa Ukraina “siap bekerja secara jujur dan terbuka”, saat ia berkomitmen menindaklanjuti proposal perdamaian dari Amerika Serikat (AS) tanpa mengganggu upaya diplomatik yang sudah berjalan.

    “Ukraina membutuhkan perdamaian dan kami akan melakukan segala hal agar tak ada pihak yang bisa mengatakan bahwa kita menghambat diplomasi. Ini penting,” ujar Zelenskyy dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan membuat pernyataan yang tergesa-gesa.

    Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga proses diplomasi yang konstruktif dengan AS dan para mitra internasional. Ia menekankan pentingnya dukungan yang konsisten bagi militer Ukraina serta seluruh operasi pertahanan yang telah direncanakan, termasuk serangan jarak jauh.

    Dalam unggahan di Telegram setelah bertemu Sekretaris Angkatan Darat AS Daniel Driscoll di Kyiv, Zelenskyy menyebut tim Ukraina dan AS akan “menggarap poin-poin rencana untuk mengakhiri perang.”

    Rincian usulan tersebut belum dipublikasikan. Namun, sejumlah media, termasuk kantor berita AFP, melaporkan bahwa rencana itu memuat tuntutan Rusia, termasuk penyerahan wilayah yang masih berada di bawah kendali Ukraina.

    Sejumlah pejabat senior di Kyiv menilai usulan itu “absurd” dan menganggapnya sebagai “provokasi.”

    Zelenskyy juga menyampaikan bahwa dirinya menggelar “pembicaraan yang sangat serius” dengan seorang delegasi tingkat tinggi dari AS.

    Rencana Uni Eropa untuk “melemahkan Rusia”

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menanggapi laporan bahwa AS dan Rusia telah mencapai kesepakatan awal mengenai rencana perdamaian.

    Setelah bertemu perwakilan Ukraina dan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussel, Kallas mengatakan bahwa UE memiliki “rencana dua poin” untuk mengakhiri perang. Rencana itu mencakup upaya melemahkan Rusia dan memperkuat Ukraina.

    “Jika Rusia benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harusnya sudah menerima tawaran gencatan senjata tanpa syarat yang diajukan pada Maret lalu,” tegasnya.

    Ia menambahkan, Rusia berkali-kali menyatakan kesediaan untuk berdialog, tetapi pembicaraan sebelumnya selalu gagal karena Rusia tidak pernah membuat komitmen nyata. “Tekanan harus diarahkan pada pihak agresor, bukan korban,” kata Kallas.

    Untuk itu, Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia. Fokus utamanya adalah menindak armada kapal bayangan Rusia dan para pihak yang mendukung operasi tersebut.

    “Data menunjukkan dengan jelas bahwa ekspor minyak mentah Rusia berada di titik terendah dalam beberapa bulan terakhir. Pendapatan pajak Rusia dari minyak juga berada di level terendah sejak perang dimulai,” ujar Kallas, menilai bahwa sanksi sejauh ini terbilang efektif.

    Komandan Rusia klaim kuasai Kupiansk, Ukraina bantah

    Para komandan senior Rusia pada Kamis (20/11) mengklaim bahwa pasukan mereka telah merebut kota kecil Kupiansk, sekitar 120 kilometer dari Kharkiv, di wilayah timur laut Ukraina.

    Komandan pasukan Rusia di front barat, Sergei Kuzovlev, melaporkan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa pasukannya telah “menyelesaikan pembebasan Kota Kupiansk,” yang ia sebut sebagai “komponen kunci pertahanan Ukraina.”

    Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, menambahkan bahwa pasukan Rusia “terus menghancurkan unit Ukraina yang terkepung di tepi kiri Sungai Oskil.”

    Kupiansk, dengan penduduk pra-perang sekitar 55.000 jiwa, merupakan jalur penting untuk kereta dan logistik. Kota ini jatuh ke tangan Rusia pada hari pertama invasi besar-besaran pada Februari 2022, tetapi berhasil direbut kembali oleh Ukraina beberapa bulan kemudian dan sejak itu menjadi pusat logistik penting.

    Militer Ukraina pada Kamis (20/11) malam membantah klaim Rusia bahwa Kupiansk telah direbut kembali.

    Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin “mengunjungi salah satu pos komando pasukan barat dan menggelar pertemuan dengan kepala staf.” Tidak jelas apakah lokasi itu berada di wilayah Rusia atau di wilayah Ukraina yang diduduki.

    Putin dilaporkan menerima pemaparan mengenai situasi militer di Kramatorsk, Kostyantynivka, dan Pokrovsk, tiga kota penting Ukraina di wilayah Donetsk. Gerasimov mengklaim bahwa pasukan Rusia telah menguasai 70 persen wilayah Pokrovsk, klaim yang disebut “tidak benar” oleh militer Ukraina.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Seberapa Jauh China Akan Tekan Jepang Soal Taiwan?

    Seberapa Jauh China Akan Tekan Jepang Soal Taiwan?

    Jakarta –

    Cina mengumumkan serangkaian langkah terhadap Jepang ketika kedua negara terlibat dalam ketegangan terkait Taiwan, pulau yang diperintah sendiri dan dianggap Beijing sebagai salah satu provinsinya.

    Perselisihan itu mencuat pada 7 November 2025, ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan bahwa serangan militer Cina ke Taiwan dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan itu berpotensi membuka jalan bagi Tokyo untuk menggunakan hak pembelaan kolektif yang diatur dalam hukum Jepang.

    Beijing menolak keras pernyataan tersebut dan mengajukan protes resmi. Namun, isu yang memicu gejolak lebih besar adalah unggahan Xue Jian, Konsul Jenderal Cina di Osaka, yang mengkritik komentar Takaichi dan menyebutnya sebagai jalan menuju kematian yang hanya dipilih oleh politisi bodoh di Jepang.

    Dalam unggahan itu, yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap perdana menteri Jepang, Xue menulis bahwa mereka hanya perlu memotong kepala kotor para politisi tersebut. Unggahan itu kini sudah dihapus.

    Sebagai respons, Tokyo menyebut komentar Xue sebagai tindakan yang sangat tidak pantas, sementara sejumlah politisi Jepang menyerukan agar Xue diusir dari negara tersebut.

    Ketegangan tetap tinggi meski Jepang mengirim pejabat Kementerian Luar Negeri ke Cina awal pekan ini, dalam upaya meredakan situasi.

    Cina minta warganya menghindari perjalanan ke Jepang

    Di tengah situasi yang memanas, Beijing memperingatkan bahwa Jepang akan menghadapi kekalahan militer yang telak jika ikut campur dalam konflik Taiwan dan menyampaikan keprihatinan serius atas kebijakan keamanan Tokyo.

    Pada Rabu (19/11), Cina memberi tahu Jepang bahwa mereka akan menangguhkan impor makanan laut dari Jepang. Otoritas Cina juga mengimbau warganya agar tidak bepergian atau belajar di Jepang. Pemerintah Jepang kemudian mengingatkan warganya di Cina agar tetap berhati-hati.

    William Yang, analis senior Asia Timur Laut di International Crisis Group, mengatakan kepada DW bahwa Perdana Menteri Takaichi kemungkinan tidak menyangka pernyataannya di parlemen akan memicu respons Beijing yang sangat terkoordinasi.

    Namun menurutnya, sebagian besar langkah yang digunakan Beijing dalam perselisihan kali ini, termasuk tekanan terhadap sektor pariwisata Jepang dan peningkatan patroli militer, bukanlah hal baru.

    “Saya tidak melihat respons ini sebagai reaksi berlebihan. Ini lebih seperti tekanan yang terukur dan sudah biasa dilakukan,” kata Yang kepada DW.

    Ledakan komentar di Cina

    Pada saat yang sama, unggahan yang mendukung langkah keras pemerintah terhadap Jepang memenuhi Weibo, platform mikroblog terbesar di Cina.

    Para ahli menilai respons keras ini juga ditujukan untuk membangkitkan sentimen patriotik di dalam negeri dan menampilkan citra persatuan nasional.

    “Episode ini, dalam batas tertentu, membantu meredakan ketegangan domestik yang muncul akibat perlambatan ekonomi di Cina,” ujar Lim Chuan tiong, peneliti Asia Studies di Universitas Tokyo, kepada DW.

    Sejauh apa eskalasi ini akan berjalan?

    Meski Taiwan adalah isu yang paling sensitif bagi Cina, Lim menilai bahwa ini adalah pertama kalinya ketegangan terkait pulau itu menjadi pusat perhatian dalam hubungan Cina Jepang.

    Fukuda Madoka, profesor di Fakultas Hukum Universitas Hosei, mengatakan kepada DW bahwa tujuan utama Cina adalah menekan pemerintahan Takaichi agar tidak terlalu aktif terlibat dalam isu Taiwan di masa depan.

    Namun Lim menambahkan bahwa berdasarkan pola hubungan kedua negara selama ini, ketegangan Cina Jepang cenderung mereda setelah mencapai puncaknya.

    “Tujuan Beijing adalah memberi pelajaran kepada Jepang, tetapi pada akhirnya mereka akan kembali ke jalur dialog. Tidak mungkin mereka menghindari hubungan dengan negara tetangga selamanya,” kata Lim.

    Ke depan, Lim mengatakan dinamika hubungan kedua negara tampaknya tidak akan dimediasi oleh Amerika Serikat atau pihak ketiga mana pun.

    “Dalam jangka pendek, Jepang kemungkinan perlu mengambil langkah nyata untuk meredakan situasi, karena terlihat bahwa Beijing mempertahankan sikap yang terus meningkat,” ujar Yang.

    Namun ia menambahkan bahwa Takaichi akan menghadapi dilema, karena jika ia terlalu mudah memberi konsesi, posisinya di dalam negeri bisa terpengaruh dalam jangka panjang.

    Bagaimana respons Taipei?

    Sementara Beijing dan Tokyo saling melempar kritik, Presiden Taiwan Lai Ching te pada Senin mengatakan bahwa serangan Cina dalam berbagai bentuk terhadap Jepang telah menjadi pukulan besar bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik.

    Ia meminta komunitas internasional untuk tetap waspada dan mendesak Cina agar menahan diri serta menunjukkan perilaku yang layak bagi negara besar, bukan menjadi pengacau di kawasan.

    Namun, sejumlah analis menilai Taiwan sebaiknya menjaga jarak dari ketegangan ini.

    Lim mengatakan bahwa ini bukan saat yang tepat bagi Taiwan untuk ikut masuk dalam perselisihan, dan diperlukan pendekatan yang rendah agar situasi tidak semakin memanas.

    Fukuda menyampaikan pandangan yang sama.

    “Yang dikhawatirkan Cina adalah dukungan Jepang terhadap kemerdekaan Taiwan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Beijing kemungkinan akan semakin sensitif terhadap hubungan Jepang Taiwan.

    “Jika pemerintah Taiwan ingin mengambil langkah strategis, mereka sebaiknya tetap menahan diri dalam merespons ketegangan Cina Jepang,” kata Fukuda.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Jepang Segera Aktifkan Kembali PLTN Terbesar di Dunia

    Jepang Segera Aktifkan Kembali PLTN Terbesar di Dunia

    Jakarta –

    Pemerintah daerah Jepang menyetujui pengaktifan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terbesar di dunia pada hari Jumat (21/11), untuk pertama kalinya sejak bencana PLTN Fukushima tahun 2011.

    Hideyo Hanazumi, gubernur provinsi Niigata, tempat PLTN Kashiwazaki-Kariwa berada, mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia “akan menyetujui” pengaktifan kembali PLTN terbesar di dunia tersebut, yang akan membutuhkan izin akhir dari regulator nuklir Jepang.

    PLTN tersebut sebelumnya dihentikan operasionalnya, ketika Jepang menghentikan pasokan tenaga nuklir setelah gempa bumi dan tsunami dahsyat, yang menyebabkan tiga reaktor di PLTN Fukushima meleleh pada tahun 2011.

    Namun, negara yang miskin sumber daya ini, sekarang ingin menghidupkan kembali energi atom untuk mengurangi ketergantungannya yang besar pada bahan bakar fosil, mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, dan memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat dari kecerdasan buatan.

    Empat belas reaktor, sebagian besar di wilayah barat dan selatan, telah kembali beroperasi sejak penutupan pasca-Fukushima setelah standar keselamatan yang ketat diberlakukan.

    PLTN Kashiwazaki-Kariwa seluas 400 hektar (1.000 acre) di pesisir Laut Jepang yang menghadap Semenanjung Korea, akan menjadi pembangkit listrik pertama yang beroperasi kembali bagi operator Fukushima, Tepco, sejak bencana nuklir tersebut.

    Fasilitas besar di Jepang tengah ini telah dilengkapi dengan dinding setinggi 15 meter (50 kaki) untuk mengantisipasi tsunami, sistem cadangan daya baru di dataran tinggi, dan langkah-langkah lainnya.

    Sebelum gempa bumi dan tsunami 2011, yang menewaskan sekitar 18.000 orang, tenaga nuklir menghasilkan sekitar sepertiga listrik Jepang. Sementara bahan bakar fosil menyumbang sebagian besar sisanya.

    Perusahaan listrik Kansai Electric mengatakan pada bulan Juli bahwa mereka sedang mengambil langkah awal menuju pembangunan reaktor nuklir baru pertama di negara itu sejak bencana Fukushima.

    Jepang adalah negara penghasil karbon dioksida terbesar kelima di dunia, setelah China, Amerika Serikat, India, dan Rusia, dan sangat bergantung pada bahan bakar fosil impor.

    Hampir 70 persen kebutuhan listrik Jepang pada tahun 2023 dipenuhi oleh pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, gas, dan minyak — angka yang ingin dipangkas Tokyo menjadi 30-40 persen dalam 15 tahun ke depan.

    Hampir semua bahan bakar fosil ini harus diimpor, dengan biaya sekitar US$500 juta per hari.

    Tonton juga video “Mungkinkah PLTN Pertama di Indonesia Bakal Beroperasi di 2032?”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Rusia Belum Tahu Zelensky Siap Bahas Rencana Damai Usulan AS

    Rusia Belum Tahu Zelensky Siap Bahas Rencana Damai Usulan AS

    Moskow –

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi soal respons Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat (AS), dan didukung oleh Presiden Donald Trump.

    Kremlin, seperti dilansir Reuters dan TASS News Agency, Jumat (21/11/2025), mengaku belum diberitahu bahwa Ukraina siap untuk melakukan negosiasi seputar rencana perdamaian yang didukung Trump tersebut.

    Respons Kremlin itu diungkapkan oleh wartawan Rusia, Alexander Yunashev, setelah berbicara kepada juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    “Peskov menyatakan bahwa Moskow belum diberitahu mengenai persetujuan Zelensky untuk bernegosiasi berdasarkan rencana perdamaian Trump,” tulis Yunashev dalam akun Telegram miliknya.

    Di bawah rencana perdamaian 28 poin itu, Ukraina akan menyerahkan sebagian wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya. Kyiv, menurut rencana itu, juga harus berjanji untuk tidak bergabung NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat yang mereka inginkan.

    Sementara Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan diberi keringanan sanksi berdasarkan rencana perdamaian tersebut. Namun sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow menginvasi Ukraina lagi.

    Rencana perdamaian itu melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun, dan di sisi lain, tampak memenuhi banyak tuntutan Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu.

    Namun Zelensky, yang kantornya menyatakan telah menerima draf rencana perdamaian itu, mengatakan dirinya siap bekerja sama dengan AS dalam beberapa elemen rencana perdamaian itu. Zelensky berharap dapat membahas langsung rencana perdamaian itu dengan Trump “dalam beberapa hari mendatang”.

    Zelensky menegaskan kesepakatan apa pun harus menghasilkan “perdamaian yang bermartabat” yang menghormati kedaulatan Kyiv.

    Dua sumber mengatakan kepada Reuters jika Washington telah memberi isyarat kepada Zelensky bahwa Kyiv harus menerima kerangka kerja yang dirancang AS untuk mengakhiri perang yang berkecamuk selama hampir empat tahun terakhir.

    Negara-negara Eropa menentang rencana perdamaian itu, terutama soal bagian yang mewajibkan Ukraina menyerahkan wilayah dan melucuti sebagian persenjataan. Syarat semacam itu dianggap sebagai bentuk penyerahan diri oleh sekutu-sekutu Kyiv.

    Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu hanya dengan Moskow. Ditegaskan Gedung Putih bahwa Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah “secara diam-diam” bekerja sama dengan kedua belah pihak selama sebulan terakhir.

    Kepala utusan publik militer AS, Kolonel Dave Butler, mengatakan bahwa Zelensky telah setuju untuk bergerak cepat menuju kesepakatan dan penandatanganan rencana perdamaian. Butler menegaskan AS ingin memastikan bahwa ini merupakan “rencana yang baik untuk rakyat Ukraina”.

    Tonton juga video “Rusia Serang Apartemen di Ternopil Ukraina, 25 Orang Tewas-70 Luka-Luka”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Taiwan Rilis Panduan Krisis Hadapi Invasi China, Mau Perang?

    Taiwan Rilis Panduan Krisis Hadapi Invasi China, Mau Perang?

    Taipei –

    Otoritas Taiwan merilis panduan krisis dalam menghadapi ancaman bencana alam dan invasi China, yang dibagikan kepada jutaan rumah di seluruh wilayahnya. Panduan ini menjelaskan cara-cara menghadapi situasi krisis jika terjadi serangan udara dan bencana alam yang menghancurkan.

    Pemerintah Taipei, seperti dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), mulai menyelipkan booklet berwarna oranye setebal 32 halaman itu ke bawah pintu rumah dan ke dalam kotak surat warganya sepanjang pekan ini, dalam upaya meningkatkan kesadaran tentang potensi bahaya yang mungkin terjadi.

    Namun, para pengkritik menyebut buku panduan krisis itu sebagai pemborosan uang pajak.

    Panduan berjudul “Jika Terjadi Krisis” ini, menjadi bagian dari upaya Presiden Lai Ching-te untuk mempersiapkan 23 juta jiwa penduduk Taiwan menghadapi bencana atau konflik yang mungkin terjadi.

    Panduan ini memberikan saran tentang segala hal, mulai dari cara menyiapkan “tas darurat” hingga apa yang harus dilakukan ketika sirene serangan udara berbunyi dan cara memberikan pertolongan pertama.

    Panduan itu juga memberikan peringatan soal “pasukan asing yang bermusuhan” yang dapat menggunakan disinformasi untuk melemahkan tekad mereka dalam mempertahankan Taiwan jika China menyerang.

    “Jika terjadi invasi militer ke Taiwan, klaim apa pun bahwa pemerintah telah menyerah atau bahwa negara telah dikalahkan adalah salah,” tegas panduan krisis itu.

    Panduan krisis versi cetak terbaru ini menjadi momen pertama pemerintah Taipei memiliki pedoman darurat dalam bentuk cetak untuk publik, setelah sebelumnya menerbitkannya secara online.

    “Salinan cetak memastikan bahwa… para lansia di area-area pedesaan atau siapa pun yang tidak memiliki akses ke perangkat digital tetap dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan,” kata Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, kepada para anggota parlemen.

    Pembagian panduan krisis itu disambut baik sejumlah warga Taiwan. “Saya berharap kita tidak akan pernah membutuhkannya, tetapi rasanya melegakan untuk memilikinya,” kata seorang warga Taipei, Jay Tsai, yang berusia 31 tahun dan berprofesi sebagai spesialis animasi 3D saat berbicara kepada AFP.

    “Saya pikir ini cukup membantu,” ujar seorang tokoh masyarakat Taiwan, Chi Chien-han, yang berusia 43 tahun. “Ini mengingatkan kita untuk tetap waspada daripada bersikap seolah-olah tidak ada yang penting,” imbuhnya.

    Namun ada juga warga yang melontarkan kritikan. Seorang pemimpin komunitas lainnya, Chiang Chu-hsuan, yang berusia 60 tahun menganggap panduan semacam itu merupakan “pemborosan uang” dan mengatakan Presiden Lai harus berusaha keras untuk “menghindari perang”.

    Kritikan juga datang dari seorang legislator Taiwan, Yeh Yuan-chih, dari partai oposisi utama Kuomintang yang mengadvokasi hubungan lebih hangat dengan China. Yeh mempertanyakan biaya percetakan dan pengiriman booklet panduan krisis tersebut.

    Tonton juga video “Kala Presiden Taiwan Pamer Sushi saat Hubungan Jepang-China Memanas”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gempa M 5,5 Guncang Bangladesh, 3 Orang Tewas

    Gempa M 5,5 Guncang Bangladesh, 3 Orang Tewas

    Jakarta –

    Gempa bumi dahsyat mengguncang Bangladesh pada hari Jumat (21/11) di luar Dhaka, ibu kota Bangladesh, menewaskan sedikitnya tiga orang.

    Gempa dengan Magnitudo (M) 5,5 tersebut terjadi pada pukul 10:38 waktu setempat di dekat kota Narsingdi, sekitar 33 kilometer (16 mil) dari Dhaka, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), dilansir kantor berita AFP, Jumat (21/11/2025).

    Gempa bumi Jumat pagi tersebut memicu ketakutan di mana banyak orang di negara berpenduduk 170 juta jiwa dengan mayoritas Muslim itu, berada di rumah pada hari libur mereka.

    Reporter AFP di Dhaka menyaksikan orang-orang menangis di jalanan sementara yang lain tampak terkejut.

    Tiga orang tewas, termasuk seorang mahasiswa kedokteran, kata departemen kesehatan.

    USGS memperingatkan potensi “korban jiwa yang signifikan” dan kerusakan.

    Getaran kuat terasa hingga kota Kolkata di India, lebih dari 325 kilometer dari pusat gempa.

    Reporter AFP di sana melihat orang-orang melarikan diri dari kantor dan rumah setelah guncangan tiba-tiba tersebut.

    “Saya merasakan getaran dan tempat tidur saya bergeser… Saya bergegas keluar dari kamar,” kata Sumit Dutta, 66 tahun.

    Tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa atau kerusakan signifikan di India.

    Tonton juga video “3 Segmen Megathrust Indonesia Ini Berpotensi Picu Gempa Besar, Kenapa?”

    (ita/ita)

  • Rencana Damai dengan Rusia, Ukraina Harus Serahkan Sebagian Wilayah

    Rencana Damai dengan Rusia, Ukraina Harus Serahkan Sebagian Wilayah

    Washington DC –

    Draft rencana perdamaian Rusia dan Ukraina yang diusulkan Amerika Serikat (AS) dan didukung Presiden Donald Trump mulai terungkap. Di bawah rencana perdamaian 28 poin itu, Kyiv akan menyerahkan sebagian besar wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya.

    Ukraina, menurut rencana perdamaian itu, juga harus berjanji untuk tidak pernah bergabung aliansi NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat yang mereka inginkan, meskipun pesawat-pesawat tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk melindungi Ukraina.

    Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), menyebut draft rencana perdamaian itu mencakup jaminan keamanan yang kuat untuk Kyiv, yang dimodelkan berdasarkan aturan NATO, yang akan mengikat AS dan sekutu Eropa untuk merespons setiap serangan terhadap Ukraina.

    Sementara itu, Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan diberi keringanan sanksi berdasarkan rencana perdamaian tersebut, yang menurut para pejabat AS, masih merupakan “dokumen kerja”.

    Berdasarkan draft rencana perdamaian itu, yang didapatkan oleh AFP, Ukraina akan menarik diri dari wilayah Lugansk dan Donetsk. Kedua wilayah itu, bersama dengan Crimea yang dicaplok Moskow tahun 2014 lalu, “akan diakui secara de-facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh Amerika Serikat”.

    Sedangkan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebelumnya dianeksasi secara sepihak oleh Rusia, akan “dibekukan di sepanjang garis kontak”.

    Ukraina juga akan mengurangi jumlah pasukan militernya sedikit kurang dari separuhnya, yakni menjadi 600.000 personel saja. Sebagai imbalan, Kyiv akan mendapatkan “jaminan keamanan yang bisa diandalkan”, dengan jet-jet tempur Eropa akan ditempatkan di negara tetangga, Polandia.

    Menurut rencana perdamaian itu, Ukraina juga harus menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari.

    Kembalinya Rusia ke G8 diatur dalam rencana perdamaian usulan AS tersebut, yang menyebut Moskow akan “diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global”. Sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow kembali menginvasi Ukraina.

    Proposal tersebut melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun, dan di sisi lain, tampak memenuhi banyak tuntutan maksimalis Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu. Seorang pejabat Ukraina menuduh Rusia yang mengusulkan proposal itu kepada AS.

    Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dirinya berharap dapat membahas rencana perdamaian itu dengan Trump “dalam beberapa hari mendatang”. Zelensky mengatakan kesepakatan apa pun harus menghasilkan “perdamaian yang bermartabat” yang menghormati kedaulatan Kyiv.

    Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu dengan Moskow. Gedung Putih menegaskan bahwa kedua belah pihak dilibatkan dalam kerja sama menyusun rencana perdamaian itu sebulan terakhir.

    Menurut rencana perdamaian itu, Trump akan memimpin “dewan perdamaian” untuk mengawasi gencatan senjata, serupa dengan gencatan senjata Gaza.

    Tonton juga video “Rusia Serang Apartemen di Ternopil Ukraina, 25 Orang Tewas-70 Luka-Luka”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kisah Korban Eksperimen Rahasia CIA yang Ajukan Gugatan di Kanada

    Kisah Korban Eksperimen Rahasia CIA yang Ajukan Gugatan di Kanada

    Jakarta –

    Hal pertama yang diingat Lana Ponting tentang Institut Allan Memorial, sebuah bekas rumah sakit jiwa di Montreal, Kanada, adalah baunya hampir seperti obat.

    “Saya tidak suka tampilan tempat itu. Menurut saya, itu tidak terlihat seperti rumah sakit,” katanya kepada BBC dari rumahnya di Manitoba.

    Rumah sakit itu yang pernah menjadi kediaman seorang konglomerat pelayaran Skotlandia akan menjadi tempat tinggalnya selama sebulan pada April 1958. Saat itu, seorang hakim memerintahkan gadis berusia 16 tahun itu menjalani perawatan karena perilaku “tidak patuh”.

    Di situlah Ponting menjadi salah satu dari ribuan orang yang dijadikan subjek eksperimen dalam penelitian rahasia CIA tentang pengendalian pikiran.

    Kini, ia menjadi salah satu dari dua penggugat utama dalam gugatan class-action korban eksperimen di Kanada.

    Pada Kamis (13/11), seorang hakim menolak banding Rumah Sakit Royal Victoria. Putusan ini membuka jalan bagi gugatan tersebut untuk dilanjutkan.

    Menurut catatan medisnya, yang baru saja ia peroleh, Ponting pernah kabur dari rumah dan bergaul dengan teman-teman yang tidak disetujui orang tuanya. Waktu itu, ia baru pindah bersama keluarganya dari Ottawa ke Allan Memorial Institute.

    Setelah tiba di sana, dia tidak tahu bahwa dirinya menjadi peserta eksperimen rahasia CIA yang dikenal sebagai MK-Ultra. Proyek Perang Dingin ini menguji efek obat-obatan psikedelik seperti LSD, terapi kejut listrik, dan teknik cuci otak pada manusia tanpa persetujuan mereka.

    Lebih dari 100 institusi (rumah sakit, penjara, dan sekolah) di Amerika Serikat dan Kanada terlibat dalam proyek ini.

    Di Institut Allan, peneliti Universitas McGill, Dr Ewen Cameron, memberikan obat-obatan kepada pasien dan memaksa mereka mendengarkan rekaman, terkadang ribuan kali, dalam proses yang ia sebut “penjelajahan”.

    Institut Allan Memorial di Montreal adalah lokasi eksperimen CIA yang dilakukan di Kanada. (BBC)

    Dr. Cameron mengkondisikan Ponting mendengarkan rekaman suara yang sama berulang kali.

    “Rekaman itu diputar berulang-ulang, ‘Kamu anak baik, kamu anak nakal,’” kenang Ponting.

    Teknik tersebut merupakan bentuk “pengendali psikis,” kata mahasiswa doktoral Jordan Torbay yang telah meneliti eksperimen-eksperimen tersebut dan implikasi etisnya.

    “Pada dasarnya, pikiran pasien dimanipulasi menggunakan isyarat verbal,” kata Jordan, yang juga menelusuri efek obat tidur, deprivasi sensorik paksa, dan koma buatan.

    Catatan medis menunjukkan, Ponting diberikan LSD, serta obat-obatan seperti sodium amytal (sejenis penenang barbiturat), desoxyn (sejenis stimulan), dan gas nitrous oxide (sejenis sedatif yang dikenal sebagai gas tertawa).

    “Pada tanggal 30 April, pasien menjalani pemeriksaan ia menjadi sangat tegang dan sangat agresif saat diberikan gas nitrous oxide, mengempaskan dirinya setengah keluar dari tempat tidur dan mulai berteriak,” tulis Dr Cameron dalam salah satu berkas medisnya, yang diperoleh Ponting melalui permintaan kebebasan informasi.

    Pergelutan hukum yang panjang

    Kebenaran yang mengerikan tentang eksperimen MK-Ultra pertama kali terungkap pada 1970-an. Sejak itu, beberapa korban telah mencoba menggugat pemerintah AS dan Kanada.

    Gugatan di AS sebagian besar tidak berhasil, tetapi pada 1988, seorang hakim Kanada memerintahkan pemerintah AS membayar masing-masing sembilan korban sebesar US$67.000 (Rp1,12 miliar).

    Pada 1992, pemerintah Kanada membayar sekitar US$80.000 (Rp1,3 miliar) kepada masing-masing dari 77 korban tetapi tidak mengakui tanggung jawab.

    Ponting tidak termasuk di antara mereka, karena dia belum mengetahui bahwa dia adalah korban, katanya.

    Selama puluhan tahun, Ponting mengatakan, dia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, tetapi dia tidak mengetahui detail keterlibatannya dalam eksperimen tersebut sampai beberapa waktu belakangan ini.

    Dia mengatakan, hampir tidak ingat apa yang terjadi di Institut Allan, atau dalam periode tersebut.

    Ponting akhirnya menikah dan pindah ke Manitoba. Dia memiliki dua anak yang tinggal dekat dengannya. Kini, dia menjadi nenek dari empat cucu.

    Namun, dia mengaku mengalami dampak seumur hidup akibat waktu yang dihabiskan di Institut Allan.

    “Saya merasakannya sepanjang hidup saya, karena saya bertanya-tanya mengapa saya berpikir seperti ini, atau, Anda tahu apa yang terjadi pada saya,” katanya.

    Dia mengatakan, harus mengonsumsi kombinasi obat-obatan sepanjang hidupnya untuk mengatasi masalah kesehatan mental, yang dia atribusikan pada periode berada di Institut Allan, serta mimpi buruk yang berulang.

    “Terkadang saya terbangun berteriak di malam hari karena apa yang terjadi,” katanya.

    Menanti keadilan

    Rumah Sakit Royal Victoria dan Universitas McGill menolak berkomentar karena kasus ini sedang dalam proses pengadilan.

    Pemerintah mengarahkan BBC ke penyelesaian sebelumnya pada 1992, yang menurutnya dilakukan atas dasar “kemanusiaan” dan tidak mengakui tanggung jawab hukum.

    Bagi Ponting, gugatan ini adalah kesempatan untuk akhirnya mendapatkan keadilan.

    “Terkadang saya duduk di ruang tamu, dan pikiran saya kembali ke masa lalu, dan saya bisa memikirkan hal-hal yang terjadi pada saya, Anda tahu,” katanya. “Setiap kali saya melihat foto Dr Cameron, itu membuat saya sangat marah.”

    Meskipun pekerjaan Dr Cameron kini identik dengan eksperimen MK-Ultra, tapi mahasiswa doktoral Jordan Torbay menilai Cameron tidak menyadari kalau penelitiannya itu didanai oleh CIA pada saat itu.

    Kerjasamanya dengan badan intelijen AS berakhir pada 1964, dan dia meninggal dunia beberapa waktu kemudian, akibat serangan jantung, pada 1967.

    Namun terlepas dari apakah Dr Cameron mengetahui asal usul uang tersebut, Torbay mengakui seharusnya ia menyadari bahwa eksperimen itu tidak etis.

    Dia berharap gugatan ini dilanjutkan, dan para korban mendapatkan sedikit keadilan.

    “Ini bukan tentang mengembalikan apa yang hilang kepada pasien, karena itu tidak mungkin, tetapi lebih tentang memastikan penderitaan mereka tidak sia-sia, bahwa kita belajar dari ini,” katanya.

    Tonton juga video “Melihat Berbagai Eksperimen Astronaut Tiongkok di Luar Angkasa”

    (ita/ita)

  • Berlin Bakal Kirim Hujan Duit 1 M Euro ke Hutan Brasil

    Berlin Bakal Kirim Hujan Duit 1 M Euro ke Hutan Brasil

    Jakarta –

    Jerman berkomitmen untuk menyumbang €1 miliar selama dekade berikutnya untuk pendanaan hutan hujan global baru milik Brasil. Menteri Lingkungan Hidup Brasil Marina Silva mengumumkan hal ini pada Rabu (19/11) di Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 di Belem. Dukungan besar dari Berlin ini akan disalurkan ke Tropical Forest Forever Facility (TFFF), inisiatif Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

    TFFF dirancang sebagai mekanisme yang memberi insentif bagi negara-negara yang melindungi hutan hujan tropis dan sekaligus memberi sanksi bagi yang meningkatkan deforestasi, dengan pemantauan berbasis satelit.

    “Ini tentang melindungi hutan hujan tropis, paru-paru planet kita,” kata Menteri Lingkungan Jerman, Carsten Schneider, dan Menteri Pembangunan, Reem Alabali Radovan, dalam pernyataan resminya.

    Apa yang diharapkan Brasil dari TFFF?

    Negara Amerika Selatan ini memperkirakan dana tersebut bisa mencapai $125 miliar, dengan distribusi sekitar $4 miliar per tahun setelah fase awal, hampir tiga kali lipat dari pembiayaan hutan internasional saat ini.

    Hutan hujan sering disebut sebagai “paru-paru hijau” planet karena mampu menyerap gas rumah kaca dalam jumlah besar, membantu mendinginkan atmosfer, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang luas. Namun, mereka menghadapi tekanan meningkat dari pertanian, perluasan padang rumput, dan pertambangan.

    Indonesia juga bakal gelontorkan satu milyar dolar?

    Norwegia telah berjanji menyumbang $3 miliar selama 10 tahun, sementara Brasil dan Indonesia masing-masing berencana menambah $1 miliar.

    Anggota pendiri inisiatif ini termasuk Brasil, Kolombia, Ghana, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Malaysia.

    Hingga 70 negara berkembang dapat menerima manfaat dari dana ini, dengan penerima bebas menentukan penggunaannya asalkan minimal 20% dialokasikan untuk masyarakat adat dan komunitas tradisional.

    Saat peluncuran resmi pada awal November, 53 negara—termasuk 19 negara calon investor—telah menyatakan dukungannya.

    Brasil berharap negara-negara kaya akan berkomitmen awal sebesar $25 miliar, dengan tambahan $100 miliar diperkirakan berasal dari sektor swasta. Sesuai aturan dana, investasi yang terkait dengan bahan bakar fosil dikecualikan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Berkunjung ke Ver-o-Peso, Surganya Oleh-oleh di Kota Belem Brasil”

    (ita/ita)

  • Militer Lebanon Tangkap Gembong Narkoba Berbahaya

    Militer Lebanon Tangkap Gembong Narkoba Berbahaya

    Beirut –

    Militer Lebanon mengumumkan penangkapan Nouh Zaiter, salah satu gembong narkoba paling terkenal di negara tersebut. Zaiter berhasil ditangkap setelah menjadi buronan selama bertahun-tahun.

    Dalam pernyataan via media sosial, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (21/11/2025), militer Lebanon mengatakan pasukannya telah menahan “salah satu buronan paling berbahaya” dalam penyergapan di ruas jalanan Kneisseh-Baalbek.

    Namun pernyataan militer Lebanon itu tidak menyebutkan nama buronan yang ditangkap, melainkan hanya menyebutnya dengan inisial NZ.

    Identitas buronan yang ditangkap sebagai Nouh Zaiter dikonfirmasi oleh seorang sumber yang berbicara kepada Al Arabiya English pada Kamis (20/11) waktu setempat.

    Zaiter yang lahir tahun 1977 silam, diduga menjalankan kerajaan bisnis di Lembah Bekaa, Lebanon, dekat perbatasan Suriah, yang memproduksi dan mengekspor narkoba termasuk stimulan captagon.

    Dalam wawancara dengan televisi Lebanon, al-Jadeed, tahun 2016 lalu, Zaiter mengakui bahwa dirinya menanam dan menjual ganja, namun membantah memimpin mafia narkoba. Dia melontarkan candaan jika para politisi Lebanon merokok ganja, mereka dapat menyelesaikan kelumpuhan politik negara tersebut.

    Zaiter telah menjadi buronan otoritas Lebanon selama bertahun-tahun, dan memiliki puluhan surat perintah penangkapan dan hukuman pidana atas namanya.

    Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepadanya tahun 2023.

    Departemen Keuangan AS pada saat itu menyatakan bahwa Zaiter merupakan “seorang pedagang senjata dan penyelundup narkoba yang terkenal”, yang diduga melakukan aktivitasnya di bawah perlindungan otoritas penguasa Suriah yang kini telah digulingkan, Bashar al-Assad.

    AS menjatuhkan sanksi terhadap Zaiter bersama dua sepupu Al-Assad atas perdagangan captagon.

    Tonton juga video “Penggerebekan Geng Narkoba di Brasil Berlanjut, 2 orang Tewas”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)