Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Israel Bunuh Komandan Hizbullah, Garda Revolusi Iran Ancam Pembalasan!

    Israel Bunuh Komandan Hizbullah, Garda Revolusi Iran Ancam Pembalasan!

    Teheran –

    Garda Revolusi Iran (IRGC) mengecam pembunuhan komandan militer Hizbullah oleh Israel, dalam serangan terbaru di ibu kota Lebanon. IRGC, yang merupakan sekutu Hizbullah, mengancam akan memberikan “respons yang menghancurkan” sebagai balasan terhadap Tel Aviv.

    Kelompok Hizbullah telah mengonfirmasi kematian Haytham Ali Tabatabai, salah satu komandan senior kelompok tersebut, dalam serangan udara Israel yang menghantam pinggiran selatan Beirut pada Minggu (23/11) waktu setempat.

    Hizbullah mengenang Tabatabai sebagai “seorang komandan militer penting” dan sosok komandan yang “hebat” yang telah “bekerja untuk menghadapi musuh Israel hingga saat-saat terakhir hidupnya yang penuh berkah”.

    Tabatabai menjadi komandan Hizbullah paling senior yang dibunuh oleh Israel sejak dimulainya gencatan senjata antara kelompok itu dan Tel Aviv pada November 2024 lalu, yang mengakhiri pertempuran sengit selama lebih dari setahun.

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh media pemerintah Iran, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (25/11/2025), IRGC mengatakan pihaknya “mengutuk keras kejahatan biadab ini”.

    Ditegaskan juga oleh IRGC bahwa Hizbullah dan seluruh “poros perlawanan” — merujuk pada Iran dan jaringan kelompok bersenjata yang didukung Teheran — berhak untuk membalas dendam atas kematian Tabatabai.

    IRGC, dalam pernyataannya, memperingatkan bahwa Israel akan menghadapi “respons yang menghancurkan” pada waktu yang mereka tentukan.

    Kecaman IRGC ini disampaikan setelah Kementerian Luar Negeri Iran juga menyampaikan kecaman terhadap serangan mematikan Israel tersebut. Teheran menyebutnya sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata November 2024 dan pelanggaran brutal terhadap kedaulatan nasional Lebanon”.

    Israel telah berulang kali melancarkan serangan di wilayah Lebanon sejak gencatan senjata dimulai, dengan dalih serangan-serangan itu menargetkan para petempur dan infrastruktur militer Hizbullah.

    Hizbullah, yang pendukung utamanya adalah Iran, telah melemah secara signifikan akibat konfrontasi terbaru dengan Israel. Situasi semakin memburuk dengan jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah, yang merupakan sekutu utama Teheran dan Hizbullah.

    Kemunduran-kemunduran itu berdampak langsung pada Iran, dengan fasilitas nuklirnya menjadi target pengeboman Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS), saat perang berkecamuk selama 12 hari pada pertengahan Juni lalu.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Sesumbar Netanyahu: Kami Menguasai Langit di Atas Teheran”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Israel Ajak Pindah Komunitas Yahudi India, Bakal Ditempatkan di Dekat Lebanon

    Israel Ajak Pindah Komunitas Yahudi India, Bakal Ditempatkan di Dekat Lebanon

    Jakarta –

    Israel telah menyetujui rencana untuk menerima sekitar 5.800 anggota komunitas Yahudi India, Bnei Menashe, pada tahun 2030, menurut keputusan pemerintah yang diumumkan Minggu (22/11) lalu.

    Kelompok etnis asal negara bagian Mizoram dan Manipur di India ini diperkirakan akan pindah secara bertahap ke wilayah Galilea di utara Israel. Wilayah ini kerap terdampak konflik dengan kelompok militan Hezbollah dari Lebanon, yang memaksa puluhan ribu warga meninggalkan daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut keputusan ini bernilai “penting dan Zionis,” yang menurutnya akan memperkuat Israel di bagian utara.

    Apa rencana bagi komunitas Bnei Menashe?

    Kelompok pertama yang berjumlah 1.200 orang dijadwalkan tiba tahun depan. Kementerian yang menangani absorpsi diaspora di luar negeri akan menyediakan bantuan finansial awal, pengajaran bahasa Ibrani, bimbingan pekerjaan, perumahan sementara, serta program sosial untuk memudahkan penyesuaian para pendatang.

    Pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan sekitar $27,4 juta hanya untuk gelombang awal ini. Kedatangan baru ini mengikuti sekitar 4.000 Bnei Menashe yang sudah bermigrasi ke Israel selama dua dekade terakhir.

    Rencana ini disusun secara koordinatif dengan pemerintah India.

    Pertimbangan demografis tetap menjadi inti kebijakan negara Israel, terutama terkait konflik yang lebih luas dengan Palestina. Saat ini, populasi Israel mencapai sekitar 10,1 juta jiwa, dengan sekitar 73% beragama Yahudi, dibandingkan 5,5 juta jiwa di wilayah Palestina.

    Siapa Bnei Menashe asal India?

    Israel baru secara resmi mengakui imigrasi Bnei Menashe pada 2005, ketika Sephardi Chief Rabbi saat itu menetapkan komunitas ini sebagai keturunan suku Israel yang hilang.

    Galilea, tempat mereka diperkirakan akan menetap, adalah wilayah pegunungan bersejarah dengan kota-kota besar seperti Nazaret, Tiberias, dan Safed. Wilayah ini berbatasan dengan Lebanon di utara, serta Lembah Yordan dan Danau Galilea di timur.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (haf/haf)

  • Trump Cabut Perlindungan Sementara Imigran Myanmar di AS

    Trump Cabut Perlindungan Sementara Imigran Myanmar di AS

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakhiri perlindungan sementara bagi imigran Myanmar di negaranya. Kenapa?

    Dilansir AFP, Selasa (25/11/2025), ada sekitar 4.000 orang dari Myanmar telah tinggal di Amerika Serikat (AS) di bawah Status Perlindungan Sementara (TPS). Diketahui, TPS melindungi pemegangnya dari deportasi dan memungkinkan mereka untuk bekerja.

    TPS diberikan kepada orang-orang yang dianggap berada dalam bahaya jika mereka kembali ke negara asal mereka, karena perang, bencana alam, atau keadaan luar biasa lainnya.

    Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan kebijakan imigrasinya secara menyeluruh. Dia memerintahkan penghapusan TPS bagi warga negara dari Afghanistan, Kamerun, Haiti, Honduras, Nepal, Nikaragua, Suriah, Sudan Selatan, dan Venezuela.

    Trump mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia juga akan mencabut TPS bagi warga negara Somalia.

    TPS diperluas untuk warga negara Myanmar setelah kudeta militer tahun 2021. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, mengatakan keputusan untuk mencabutnya dibuat setelah meninjau kondisi di negara tersebut.

    Myanmar terus menghadapi “tantangan kemanusiaan yang sebagian disebabkan oleh operasi militer yang berkelanjutan melawan perlawanan bersenjata,” kata Noem.

    Namun, katanya, telah terjadi perbaikan dalam “tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal.”

    Namun, tambahnya, telah terjadi perbaikan dalam “tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal.”

    Noem mengungkapkan alasan pencabutan TPS ini karena menganggap sudah ada pencabutan status darurat pada Juli lalu di Myanmar. Dia juga mengatakan bahwa akan “ada pemilu yang bebas dan adil” pada Desember mendatang di Myanmar.

    Dikritik LSM

    Langkah pencabutan TPS ini menuai kritik dari organisasi advokasi non-pemerintah seperti Human Rights Watch (HRW). Dia menilai pencabutan ini akan mempersulit warga Myanmar.

    “Kesalahan pernyataan Keamanan Dalam Negeri dalam mencabut TPS bagi warga Myanmar sangat parah sehingga sulit membayangkan siapa yang akan mempercayainya,” ujar Direktur Advokasi HRW Asia, John Sifton, dalam sebuah pernyataan.

    Kelompok tersebut mencatat bahwa “status darurat Myanmar yang seharusnya dicabut pada bulan Juli langsung digantikan dengan status darurat dan darurat militer baru di sejumlah kota di sembilan negara bagian dan wilayah.”

    Menurut, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan “sulit dipercaya” jika Myanmar untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil dalam situasi saat ini.

    “Bagaimana mungkin ada yang bilang mereka bebas dan adil,” kata Turk dalam wawancara baru-baru ini dengan AFP.

    “Dan bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya ketika sebagian besar wilayah negara sebenarnya tidak berada di bawah kendali siapa pun, sementara militer terlibat dalam konflik dan telah menekan penduduknya selama bertahun-tahun?” tambahnya.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa pemilu tersebut tidak sah, dengan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi digulingkan dan dipenjara dalam kudeta tersebut, dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya dibubarkan.

    Junta militer merebut kekuasaan dengan klaim kecurangan yang tidak berdasar dalam pemilu 2020 yang dimenangkan NLD secara telak.

    Perang saudara yang melibatkan banyak pihak telah melanda Myanmar sejak saat itu, dengan junta militer kehilangan sebagian besar wilayah negara itu akibat gerilyawan pro-demokrasi dan faksi-faksi bersenjata etnis minoritas yang kuat.

    Terkait hal itu, Departemen Luar Negeri AS saat ini menyarankan warga Amerika tidak bepergian ke Myanmar karena “konflik bersenjata, potensi kerusuhan sipil”, dan “penahanan yang salah”.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Lagi-lagi Trump Kecewa ke Putin, Buntut Tak Mau Akhiri Perang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (zap/azh)

  • Data Gila-gilaan Usai Markas Scam Online Dibongkar Junta Myanmar

    Data Gila-gilaan Usai Markas Scam Online Dibongkar Junta Myanmar

    Naypyitaw –

    Junta militer Myanmar menggerebek markas scam online yang marak di perbatasan Thailand. Dalam 5 hari, nyaris 1.600 warga negara asing (WNA) ditangkap.

    Pada Senin (24/11/2025), media pemerintah The Global New Light of Myanmar dan dilansir AFP, melaporkan junta militer Myanmar menangkap sebanyak “1.590 warga negara asing yang memasuki Myanmar secara ilegal telah ditangkap”.

    Tak hanya banyaknya jumlah pihak yang diamankan, kerugian korban akibat sindikat penipuan ini juga sangat besar. Dalam setahun, sindikat ini meraup puluhan miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    Para scammer menargetkan pengguna internet dengan modus penipuan asmara atau bisnis. Markas mereka merebak di perbatasan Myanmar-Thailand yang dilanda konflik.

    Hasil Penggerebekan Besar

    Hasil penggerebekan oleh junta militer Myanmar menunjukkan data gila-gilaan. Operasi besar pemberantasan scamming dan judi online digelar pada 18-22 November di markas sindikat penipu di kompleks Shwe Kokko

    Media The Global New Light of Myanmar hanya menyebutkan bahwa sebanyak 223 orang, yang dituduh melakukan scam dan judi online di Shwe Kokko, telah ditahan pada Sabtu (22/11) waktu setempat.

    Penampakan markas scamming online di Myanmar (AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)

    Belum ada informasi detail soal asal negara para WNA yang ditangkap. Hanya diketahui, terdapat 100 WN China di antara mereka yang ditahan.

    “Selain itu, otoritas setempat telah menyita 2.893 komputer, 21.750 ponsel, 101 receiver satelit Starlink, 21 router, dan sejumlah besar material industri yang digunakan dalam aktivitas penipuan dan perjudian online,” demikian laporan The Global New Light of Myanmar.

    Video yang dipublikasikan media lokal menunjukkan alat penggilas jalan menghancurkan ratusan monitor komputer yang berjajar di samping tumpukan ponsel yang terlebih dahulu dihancurkan di kompleks Shwe Kokko pada Sabtu (22/11).

    Foto satelit dari Planet Labs PBC yang diambil pada 18 September 2025 dan diterima pada 30 September (via AFP)

    Junta Myanmar Tindak Scammer

    Junta militer Myanmar telah lama dituduh menutup mata terhadap pertumbuhan industri penipuan tersebut. Namun sejak Februari lalu setelah dilobi oleh pendukung militer utama China, mereka secara berkala mengumumkan penindakan keras yang dilakukan.

    Sejumlah operasi penggerebekan markas scam dimulai sejak Oktober. Penggerebekan ini, menurut beberapa pemantau, merupakan respons atas tekanan dari Beijing, tanpa terlalu merugikan sekutu milisi junta Myanmar.

    Penampakan Starlink disita dari markas scamming online di Myanmar (via AFP)

    Hasil investigasi AFP, pada Oktober, dilaporkan receiver layanan internet satelit Starlink telah dipasang secara massal di markas-markas scam dan judi online. Perusahaan milik miliarder Amerika Elon Musk itu telah menonaktifkan lebih dari 2.500 perangkat Starlink di sekitar lokasi yang diduga menjadi markas scam online di Myanmar.

    Sejak kudeta tahun 2021 yang memicu perang sipil, wilayah perbatasan Myanmar menjadi lahan subur bagi markas-markas scam dan judi online, yang menurut para analis, dikelola oleh ribuan pekerja sukarela serta orang-orang dari luar negeri yang menjadi korban perdagangan manusia.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Polri Bongkar Sindikat Scam Online di 4 Negara, Kerugian Capai Rp 1,5 T”
    [Gambas:Video 20detik]
    (jbr/idn)

  • Gunung di Ethiopia Kembali Meletus Usai ‘Tidur’ Selama 12 Ribu Tahun

    Gunung di Ethiopia Kembali Meletus Usai ‘Tidur’ Selama 12 Ribu Tahun

    Jakarta –

    Sebuah gunung berapi di wilayah timur laut Ethiopia meletus untuk pertama kalinya setelah hampir 12.000 tahun. Gunung ini mengeluarkan abu vulkanik hingga 14 kilometer ke langit, kata Pusat Peringatan Abu Vulkanik Toulouse (VAAC).

    Dilansir AFP, Selasa (25/11/2025), Gunung Hayli Gubbi, yang terletak di wilayah Afar, Ethiopia, sekitar 800 kilometer timur laut Addis Ababa dekat perbatasan Eritrea, meletus pada hari Minggu selama beberapa jam.

    Gunung berapi tersebut, yang menjulang setinggi sekitar 500 meter, berada di dalam Lembah Rift, zona aktivitas geologis yang intens di mana dua lempeng tektonik bertemu. Awan abu dari gunung berapi tersebut melayang di atas Yaman, Oman, India, dan Pakistan utara, kata VAAC.

    Dalam video yang dibagikan di media sosial, yang tidak dapat segera diverifikasi oleh AFP, gumpalan asap putih tebal terlihat mengepul.

    Program Vulkanisme Global Smithsonian Institution menyatakan bahwa Hayli Gubbi tidak pernah mengalami letusan selama Holosen, yang dimulai sekitar 12.000 tahun yang lalu di akhir Zaman Es terakhir.

    Pihak berwenang Afar belum menanggapi pertanyaan AFP mengenai kemungkinan korban jiwa atau jumlah pengungsi.

    (azh/azh)

  • Setelan Kalem Zelensky Usai Disebut Trump Tak Tahu Terima Kasih

    Setelan Kalem Zelensky Usai Disebut Trump Tak Tahu Terima Kasih

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Ukraina tidak tahu terima kasih terkait rencana mengakhiri perang dengan Rusia. Begini tanggapan kalem Zelensky.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (24/11/2025), komentar Trump itu disampaikan setelah Zelensky menolak untuk menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan AS untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia. Rencana perdamaian 28 poin itu dinilai banyak memenuhi tuntutan Moskow, termasuk yang mengharuskan Kyiv menyerahkan beberapa wilayahnya.

    Trump melontarkan serangan terhadap pemimpin Ukraina yang disebutnya “tidak mengungkapkan rasa terima kasih”, bahkan saat pasokan senjata AS terus mengalir ke Kyiv.

    “‘KEPEMIMPINAN’ UKRAINA TIDAK MENGUNGKAPKAN RASA TERIMA KASIH SAMA SEKALI ATAS UPAYA-UPAYA KITA,” tulis Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social pada Minggu (23/11) waktu setempat.

    “DAN EROPA TERUS MEMBELI MINYAK DARI RUSIA. AS TERUS MENJUAL SENJATA DALAM JUMLAH BESAR KEPADA NATO, UNTUK DIDISTRIBUSIKAN KE UKRAINA,” sebutnya dalam postingan dengan menggunakan huruf kapital.

    Trump juga menyalahkan mantan Presiden Joe Biden, yang disebutnya gagal mencegah perang antara Rusia dan Ukraina yang “dahsyat dan mengerikan”. Trump menilai perang tersebut tidak seharusnya terjadi.

    “SAYA MEWARISI PERANG YANG SEHARUSNYA TIDAK PERNAH TERJADI, PERANG YANG MERUGIKAN SEMUA ORANG, TERUTAMA JUTAAN ORANG YANG TEWAS DENGAN SANGAT TIDAK PERLU,” ucapnya.

    Respons Kalem Zelensky

    Zelensky kemudian merespons tuduhan Trump itu. Dia menegaskan Ukraina berterima kasih kepada AS, dan khususnya Trump, atas semua upaya yang bertujuan membantu Kyiv.

    “Ukraina berterima kasih kepada Amerika Serikat, kepada setiap hati warga Amerika, dan khususnya kepada Presiden Trump atas bantuan, yang dimulai dengan (rudal) Javelin, yang telah menyelamatkan nyawa warga Ukraina,” ucap Zelensky dalam postingan Telegram setelah Trump melontarkan tuduhannya.

    Zelensky juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Eropa dan negara-negara G7 serta G20 atas bantuan mereka, dengan mengatakan bahwa upaya untuk mempertahankan dukungan ini sangatlah penting.

    “Inilah sebabnya kami bekerja dengan sangat hati-hati di setiap poin, setiap langkah menuju perdamaian. Semuanya harus dikerjakan dengan benar agar kita benar-benar dapat mengakhiri perang ini dan mencegah perang terulang kembali,” ujarnya.

    Pada Minggu (23/11) kemarin, para pejabat Ukraina, AS, dan Eropa melakukan pertemuan di Jenewa, Swiss, untuk membahas rencana perdamaian usulan Washington demi mengakhiri perang.

    Pertemuan ini digelar setelah Zelensky sebelumnya menolak rencana perdamaian itu. Dia menyebut rencana itu memberikan “pilihan yang sangat sulit” bagi Ukraina.

    Berdasarkan rencana perdamaian usulan AS tersebut, Ukraina harus menyerahkan sebagian wilayah timurnya kepada Rusia, memangkas jumlah pasukan militernya, dan berjanji untuk tidak pernah bergabung NATO.

    Trump, pada Jumat (21/11), memberikan Zelensky batas waktu hingga 27 November mendatang untuk menyetujui rencana perdamaian itu.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Situasi dengan Korut Sangat Berbahaya, Bisa Bentrok Kapan Saja!

    Situasi dengan Korut Sangat Berbahaya, Bisa Bentrok Kapan Saja!

    Seoul –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung menyebut negaranya dan Korea Utara (Korut) berada dalam “situasi yang sangat berbahaya”, di mana bentrokan tak disengaja dapat terjadi kapan saja. Lee mengatakan bahwa sangat penting bagi Seoul untuk melibatkan Pyongyang dalam dialog.

    Lee dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita Yonhap News dan dilansir Reuters, Senin (24/11/2025), mengatakan bahwa Korut menolak untuk menjawab seruan Korsel untuk menjalin kontak.

    Dia mengungkapkan bahwa Pyongyang malah memasang pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan militer — sesuatu yang belum dilakukan sejak berakhirnya Perang Korea tahun 1950-1953 silam.

    “Hubungan antar-Korea telah menjadi sangat bermusuhan dan konfrontatif, dan tanpa adanya rasa saling percaya, bahkan yang paling mendasar sekalipun, Korea Utara menunjukkan perilaku yang sangat ekstrem,” kata Lee saat berbicara kepada wartawan dalam penerbangan dari Afrika Selatan, tempat dia menghadiri KTT G20, menuju ke Turki untuk kunjungan kenegaraan.

    Korsel mengusulkan perundingan militer dengan Korut pada 17 November lalu, untuk membahas penetapan batas yang jelas di sepanjang Garis Demarkasi Militer (MDL) guna mencegah bentrokan bersenjata di sepanjang perbatasan, yang berpotensi memicu konflik yang lebih luas.

    Pyongyang sejauh ini belum menanggapi atau memberikan reaksi terhadap usulan Seoul tersebut.

    Sepanjang tahun ini, tercatat telah terjadi lebih dari 10 pelanggaran perbatasan oleh tentara-tentara Korut. Beberapa insiden di antaranya memaksa pasukan Korsel melepaskan tembakan peringatan, sesuai protokol yang telah ditetapkan.

    Lee, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa mencapai perdamaian dengan Korut akan menjadi upaya jangka panjang.

    Namun, lanjut Lee, ketika rezim perdamaian yang kuat telah terbentuk, maka “akan lebih baik” bagi Korsel dan Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan latihan militer gabungan.

    Pyongyang selama ini mengecam keras latihan-latihan militer gabungan yang digelar Seoul dan sekutu-sekutunya, termasuk Washington. Otoritas Korut menuduh latihan gabungan semacam itu sebagai “geladi resik” untuk perang nuklir melawan negaranya.

    Saat ini, sekitar 28.500 tentara dan sistem persenjataan AS ditempatkan di pangkalan militer di Korsel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Pecat 3 Jenderal Atas Serangan Hamas 7 Oktober 2023

    Israel Pecat 3 Jenderal Atas Serangan Hamas 7 Oktober 2023

    Jakarta –

    Militer Israel mengumumkan pemecatan tiga jenderal atas kegagalan mereka mencegah serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023, serangan paling mematikan dalam sejarah negara itu. Militer Israel juga menerapkan tindakan disipliner terhadap beberapa perwira senior lainnya terkait serangan Hamas tersebut.

    Langkah ini diambil dua minggu setelah Panglima Militer Eyal Zamir menyerukan “investigasi sistematis” atas kegagalan yang menyebabkan serangan Hamas tersebut, bahkan ketika pemerintah menunda pembentukan komisi penyelidikan negara, meskipun ada tekanan publik.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (24/11/2025), daftar jenderal yang dipecat mencakup tiga komandan divisi, salah satunya saat itu menjabat sebagai kepala intelijen militer.

    Sebuah pernyataan militer yang dirilis pada hari Minggu (23/11) mengatakan bahwa ketiga jenderal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas kegagalan angkatan bersenjata dalam mencegah serangan yang dilancarkan Hamas dari Jalur Gaza.

    Pemecatan tersebut terjadi setelah ketiganya mengundurkan diri dari jabatan mereka.

    Tindakan disipliner juga diumumkan terhadap kepala angkatan laut dan angkatan udara, beserta langkah-langkah terhadap empat jenderal lainnya dan beberapa perwira senior.

    Awal bulan ini, sebuah laporan oleh komite ahli yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Darat Zamir diterbitkan, menandai kesimpulan dari investigasi internal Angkatan Darat Israel atas serangan 7 Oktober.

    Laporan tersebut menyimpulkan bahwa telah terjadi “kegagalan sistemik dan organisasional yang berkepanjangan dalam aparatur militer”.

    Investigasi tersebut juga mencatat “kegagalan intelijen” militer atas “ketidakmampuannya untuk membunyikan alarm peringatan” atas serangan tersebut — meskipun Angkatan Darat memiliki “informasi yang luar biasa dan berkualitas tinggi.”

    Investigasi tersebut juga menyesalkan “proses pengambilan keputusan dan pengerahan pasukan yang kurang memadai pada malam 7 Oktober 2023” dan menunjukkan kegagalan di seluruh rantai komando militer.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Mogok Nasional 3 Hari di Belgia Gegara Rencana Pemotongan Anggaran

    Mogok Nasional 3 Hari di Belgia Gegara Rencana Pemotongan Anggaran

    Brussels –

    Belgia bersiap menghadapi aksi mogok kerja nasional selama tiga hari yang diserukan oleh serikat pekerja setempat, dan dimulai pada Senin (24/11) waktu setempat. Sekolah-sekolah akan ditutup dan perjalanan kereta api serta transportasi udara akan terganggu selama aksi mogok nasional berlangsung.

    Serikat pekerja utama Belgia menyerukan aksi mogok nasional itu, seperti dilansir AFP, Senin (24/11/2025), untuk memprotes rencana pemotongan anggaran dan perubahan undang-undang tenaga kerja oleh pemerintah Brussels.

    Aksi mogok kerja nasional itu akan berlangsung dalam tiga gelombang. Layanan kereta api dan transportasi umum akan memulai mogok kerja pada Senin (24/11) waktu setempat.

    Selama aksi mogok nasional berlangsung, perusahaan kereta api nasional SNCB diperkirakan akan mengoperasikan dua dari tiga rangkaian kereta, atau hanya mengoperasikan salah satu rangkaian kereta di beberapa jalur. Sejumlah layanan kereta Eurostar yang menghubungkan Brussels ke Paris telah dibatalkan.

    Pada Selasa (25/11) waktu setempat, layanan publik seperti sekolah, tempat penitipan anak, dan rumah sakit bergabung dalam aksi mogok nasional tersebut.

    Kemudian pada Rabu (26/11), serikat pekerja Belgia menyerukan aksi mogok kerja sepenuhnya yang mencakup semua sektor dan kategori.

    Tidak ada penerbangan yang diperkirakan akan beroperasi sepanjang Rabu (26/11) mendatang di dua bandara utama negara tersebut, yakni Bandara Bruxelles-Zaventem dan Bandara Charleroi.

    Aksi mogok nasional itu diserukan oleh serikat pekerja utama Belgia yang berselisih dengan Perdana Menteri (PM) Bart De Wever, atas upayanya untuk mengurangi utang negara, salah satu yang tertinggi di Eropa bersama dengan Yunani, Italia, dan Prancis.

    Menjabat sejak Februari lalu, De Wever berupaya menerapkan upaya penghematan besar-besaran melalui serangkaian reformasi struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait liberalisasi pasar tenaga kerja, tunjangan pengangguran, dan pensiun.

    Namun, hanya sebagian kecil dari langkah-langkah yang diusulkan De Wever yang telah dilaksanakan sejauh ini, sebagian besar karena perpecahan dalam koalisi pemerintahannya yang beranggotakan lima partai. Dia memberi waktu hingga Natal kepada koalisinya untuk mencapai kesepakatan.

    Aksi mogok nasional ini bertujuan untuk menekan para pihak yang sedang berunding. “Ini merupakan permohonan kepada Perdana Menteri De Wever dan seluruh jajaran pemerintahan untuk mengakhiri pembubaran program-program sosial,” demikian pernyataan serikat pekerja utama Belgia.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ratusan Ribu PNS Selandia Baru Mogok Kerja, Tuntut Kenaikan Upah”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Bikin Marah! Politisi Anti-Islam Pakai Burqa di Parlemen Australia

    Bikin Marah! Politisi Anti-Islam Pakai Burqa di Parlemen Australia

    Canberra –

    Seorang politisi Australia memicu kemarahan publik atas aksinya mengenakan burqa di dalam ruang sidang parlemen pada Senin (24/11) waktu setempat. Para anggota parlemen Australia lainnya mengecam aksi itu sebagai aksi yang “rasis”.

    Aksi kontroversial itu, seperti dilansir AFP, Senin (24/11/2025), dilakukan oleh Pauline Hanson, yang merupakan pemimpin Partai One Nation, yang beraliran anti-imigrasi, dan seorang Senator Australia yang mewakili Queensland. Hanson juga dikenal sebagai politisi anti-Islam sejak lama.

    Dalam sidang Senat pekan ini, Hanson berupaya mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan melarang penggunaan penutup wajah sepenuhnya di Australia. Kebijakan itu telah dia kampanyekan selama beberapa dekade terakhir.

    Ketika para anggota parlemen lainnya menghalanginya untuk mengajukan RUU tersebut, beberapa menit kemudian Hanson kembali ke ruang sidang dengan mengenakan burqa berwarna hitam dan duduk di kursinya.

    Aksi Hanson itu disambut kemarahan dari rekan-rekan Senator lainnya. Pemimpin Partai Hijau di Senat Australia, Larissa Waters, mengecam aksi Hanson itu sama saja memberikan “jari tengah kepada orang-orang beriman”.

    “Itu sangat rasis dan tidak aman,” kritik Waters.

    Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, yang juga menjabat sebagai pemimpin pemerintahan di Senat, mengecam aksi Hanson itu sebagai tindakan yang “tidak sopan”.

    “Kita semua di tempat ini memiliki hak istimewa yang besar untuk datang ke ruangan ini. Kita mewakili negara bagian kita, orang-orang dari setiap agama, dari setiap keyakinan, dari semua latar belakang. Dan kita harus melakukannya dengan sopan,” tegasnya.

    Hanson menolak untuk melepaskan burqa yang dikenakannya, sehingga sidang Senat Australia pun terpaksa diskors.

    Ini menjadi momen kedua bagi Hanson mengenakan burqa di dalam ruang sidang parlemen. Tahun 2017 lalu, dia memakai burqa penuh di dalam ruang sidang Senat untuk menyoroti apa yang disebutnya sebagai masalah keamanan yang ditimbulkan pakaian tersebut, yang dikaitkannya dengan teror.

    Pada saat itu, Hanson menggambarkan Islam sebagai “budaya dan ideologi yang tidak sesuai dengan budaya dan ideologi kita”.

    Partai One Nation yang dipimpin Hanson memiliki dukungan yang meningkat, saat oposisi konservatif utama negara itu dilanda pertikaian internal, dengan jajak pendapat bulan ini yang dilaporkan The Australian Financial Review menunjukkan mereka meraih rekor dukungan sebesar 18 persen.

    Hal itu terjadi ketika seorang utusan pemerintah mengatakan pada September lalu bahwa Australia gagal mengatasi Islamofobia yang terus-menerus terjadi dan semakin intensif.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Penghuni Vila Ungkap Suara Tembakan Sebelum WN Australia Tewas”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)