Jenis Media: Internasional

  • Kenapa Remaja di Jerman Rentan Ideologi Ekstrem?

    Kenapa Remaja di Jerman Rentan Ideologi Ekstrem?

    Jakarta

    Tahun lalu, dua remaja berusia 15 dan 17 tahun berniat menebar teror di sebuah pasar Natal di Leverkusen, Nordrhein-Westfalen. Dengan berbekal sebuah truk, kedua remaja yang berbaiat kepada kelompok teror Negara Islam (IS) itu berniat menabrakkan kendaraan ke kerumunan dan menewaskan sebanyak mungkin orang. Dua hari sebelum rencana itu terwujud, polisi mencokok keduanya setelah mengendus percakapan mereka di dunia maya.

    Kedua remaja, asal Afghanistan dan Republik Otonom Chechnya di Rusia, pada 2024 dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Kasus semacam ini membuat resah aparat keamanan Jerman. Badan Kriminal Federal (BKA) mencatat lonjakan tajam kekerasan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah tersangka remaja, hingga 17 tahun, melonjak hampir sepertiga sejak 2019. Pada kelompok anak-anak hingga 13 tahun, kenaikannya bahkan mencapai dua pertiga.

    Dalam laporan Statistik Kriminal Kepolisian (PKS) terbaru, BKA mengurai sejumlah kemungkinan penyebab. “Ada indikasi bahwa tekanan psikologis pada anak dan remaja meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tekanan psikologis memang bukan penyebab langsung perilaku kriminal, tetapi dalam kombinasi dengan faktor-faktor lain dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan.”

    Faktor risiko: Perang, krisis iklim, pandemi

    Risikonya berlapis: kekerasan dalam keluarga, kurangnya kasih sayang orang tua, kemiskinan, serta kecemasan menghadapi ragam krisis sosial seperti perang, perubahan iklim, dan pandemi. BKA menilai kelompok yang paling rentan adalah anak-anak dan remaja pengungsi. Terasing dan kehilangan arah, mereka mencari jawaban soal makna hidup di internet.

    Sering kali, pencarian itu justru membawa mereka ke kanal para ekstremis – baik yang berbaju agama maupun politik. Kemungkinan terseret masuk ke lingkaran radikalisme pun membesar. Selama lebih dari 20 tahun, kelompok Violence Prevention Network (VPN) di Berlin menangani anak, remaja, dan dewasa muda yang terpapar paham kekerasan. Lembaga swadaya masyarakat itu juga menjadi mitra penting aparat keamanan dalam upaya deradikalisasi.

    Konflik Timur Tengah sebagai pemantik

    Direktur VPN, Thomas Mücke, mengingatkan adanya gejala meningkatnya “kebisuan” antara orang dewasa dan generasi muda. Dari lokakarya tentang Timur Tengah yang mereka selenggarakan di sekolah-sekolah, Mücke tahu betul betapa cepat situasi bisa memanas secara emosional. Karena itu, dia menilai ruang aman untuk berdialog dengan anak-anak dan remaja sangat penting agar mereka tak meluncur ke jalan buntu.

    “Di ruang itulah mereka bisa mengutarakan hal-hal yang sulit diucapkan orang dewasa,” kata Mücke. Dalam ruang seperti itu, mereka bisa diajak berdiskusi, ditantang argumennya, dan dibuka terhadap cara pandang lain. “Kalau kita kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi, para ekstremislah yang menang.”

    Propaganda di TikTok dan platform lain

    “Internet, dengan batas masuk yang rendah dan ketersediaan tak henti, menjadi ruang virtual yang mudah diakses bagi anak muda untuk berjejaring dan mengekspresikan sikap yang penuh kebencian dan siap melakukan kekerasan,” demikian kesimpulan lembaga itu.

    Musuh bersama: Antifa dan komunitas Queer

    Laporan tersebut menyinggung kelompok “Jung & Stark” (JS), yang meroket via Instagram pada 2024. “Perkumpulan baru yang tak terikat jaringan ekstrem kanan regional maupun nasional ini dalam waktu singkat menjadi pintu masuk bagi banyak anak dan remaja ke dunia ekstremisme kanan,” tulis laporan itu.

    Kelompok JS meramu fragmen ideologis yang diracik lewat penentuan musuh bersama: mulai dari kelompok kiri Antifa hingga komunitas LSBTIQ – lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan queer.

    Bagaimana meredam gema ruang maya?

    Mengeluarkan anak dan remaja dari gema ruang maya yang sempit kian sulit, menurut pantauan VPN. Feride Aktas, dari divisi “Ekstremisme Berbasis Agama”, kian cemas akan memburuknya kualitas diskursus politik dan sosial.

    “Kita ada di titik ketika kita begitu jauh satu sama lain, sehingga yang pertama harus dipulihkan adalah kemampuan berdialog,” kata Aktas. Karena itu, menurut dia, anak muda tak boleh langsung dihukum atau dicap hanya karena ucapan-ucapan meragukan. Yang penting adalah masuk ke wilayah emosi mereka.

    Peran keluarga dan sekolah

    Dalam percakapannya dengan remaja yang terpapar radikalisme, Aktas masih mendengar gema pandemi COVID-19. Banyak yang merasa tak ada seorang pun hadir untuk mereka—baik di keluarga maupun di sekolah. Remaja demikian tetap merasa kesepian meski berada dalam kelompok. “Dan akhirnya mereka menemukan tempat di kelompok-kelompok yang, lewat berbagai cara, menjerat mereka dalam ekstremisme kanan maupun Islamisme,” ujar Aktas.

    Rekan Aktas, Thomas Mücke, menambahkan bahwa banyak orang tua gagal melihat tanda-tanda dini radikalisasi anaknya. Itu sebabnya ia mendorong keluarga segera mencari bantuan jika ragu. “Kami melihat situasinya secara saksama dan langsung berdialog dengan orang tua.”

    Pelarian eks-IS dari Suriah

    Dalam sepuluh tahun terakhir, VPN menangani 431 kasus yang dianggap “relevan secara keamanan”—orang-orang yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Di antara mereka, 75 adalah “individu berisiko tinggi”, yang dinilai memiliki ancaman serius terhadap keamanan publik. Ada pula 65 remaja yang pernah bergabung dengan IS dan kembali dari Suriah.

    Indikator keberhasilan VPN terlihat dari angka residivisme. Dari 431 anak dan remaja yang mereka dampingi keluar dari lingkungan ekstremis, hanya dua yang kembali terjerumus.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • China-Jepang Cekcok Lagi Terkait Pulau Sengketa

    China-Jepang Cekcok Lagi Terkait Pulau Sengketa

    Tokyo

    Kapal-kapal patroli China dan Jepang kembali terlibat perselisihan di perairan sekitar pulau-pulau yang disengketakan. Beijing dan Tokyo saling menuduh adanya pelanggaran wilayah perairan dalam insiden terbaru pada Selasa (2/12) waktu setempat.

    Cekcok terbaru itu terjadi saat hubungan kedua negara bersitegang sejak Perdana Menteri (PM) baru Jepang, Sanae Takaichi, bulan lalu mengisyaratkan bahwa negaranya dapat melakukan intervensi militer terhadap serangan China pada Taiwan.

    Otoritas Penjaga Pantai Jepang dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (2/12/2025), menyebut dua kapal patroli penjaga pantai China memasuki perairan teritorial Jepang, tepatnya di sekitar Kepulauan Senkaku, di Laut China Timur pada Selasa (2/12) dini hari.

    Disebutkan bahwa kapal-kapal itu meninggalkan wilayah perairan itu beberapa jam kemudian.

    Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang, juga dikenal sebagai Diaoyu di China. Pulau tersebut menjadi titik panas yang sering memicu konflik antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir.

    Setelah kapal-kapal patroli China itu berlayar menuju ke sebuah kapal penangkap ikan Jepang, sebut Otoritas Penjaga Pantai Jepang, salah satu kapal Penjaga Pantai Tokyo mengeluarkan tuntutan agar kapal-kapal asing itu meninggalkan perairan tersebut.

    “Aktivitas kapal-kapal penjaga pantai China yang bernavigasi di perairan teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku, sembari menegaskan klaim mereka sendiri, pada dasarnya melanggar hukum internasional,” sebut Otoritas Penjaga Pantai Jepang dalam pernyataannya.

    Ditambahkan dalam pernyataan itu bahwa dua kapal China, dan beberapa kapal-kapal lainnya, masih berada di area perairan tersebut.

    Juru bicara Otoritas Penjaga Pantai China, Liu Dejun, dalam pernyataan terpisah menuduh sebuah kapal penangkap ikan Jepang telah “memasuki perairan teritorial China secara ilegal”.

    “Kapal-kapal Penjaga Pantai China telah mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan dan memberikan peringatan untuk mengusirnya,” ujar Liu dalam pernyataan via WeChat.

    “Penjaga Pantai China akan terus melakukan aktivitas perlindungan hak dan penegakan hukum di perairan sekitar Kepulauan Diaoyu, dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial nasional dan hak maritim,” tegasnya.

    Insiden ini menyusul insiden serupa di sekitar kepulauan sengketa tersebut pada 16 November lalu, sekitar sepekan setelah komentar kontroversial Takaichi.

    Komentar Takaichi itu memicu kemarahan Beijing, yang menyerukan warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang dan berdampak pada sejumlah acara kebudayaan di China. Otoritas Beijing juga memberlakukan larangan impor makanan laut Tokyo.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Flu Burung Mewabah, Apa Risikonya Bagi Manusia?

    Flu Burung Mewabah, Apa Risikonya Bagi Manusia?

    Jakarta

    Merujuk lembaga kesehatan masyarakat dan para ahli di Amerika Serikat (AS), risiko terjadinya pandemi manusia lainnya saat ini tetap rendah Meskipun seorang pria di AS meninggal akibat flu burung.

    Pria yang meninggal pada November 2025 adalah kasus manusia pertama di AS sejak Januari tahun ini. Meskipun, tampaknya tidak menularkan penyakit tersebut kepada manusia lain. Menurut para ahli, hal ini membuat risiko terjadinya wabah penyakit baru bagi manusia tetap rendah. Hal yang sama berlaku untuk kasus flu burung pada manusia lainnya pada 2025.

    Namun, bagi hewan, penyakit ini sudah menimbulkan dampak yang mengerikan.

    “Ini bukan lagi hanya berdampak pada sektor unggas atau burung liar,” kata Gregorio Torres, Kepala Divisi Sains di Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH), kepada DW.

    Data yang diperoleh DW menunjukkan hampir sembilan juta unggas telah dimusnahkan di seluruh dunia sejak Oktober. Sebagian besar dilakukan di AS, Kanada, dan Jerman. Hal ini karena Amerika Utara dan Eropa menghadapi wabah di peternakan dan di alam liar.

    Virus ini telah menyebar ke berbagai jenis hewan, tidak hanya burung. Gelombang saat ini, yang sebagian besar disebabkan oleh subtipe H5N1, telah menyebabkan ternak sapi, babi, kucing, anjing, dan mamalia liar juga terinfeksi.

    Flu burung: Penyakit dan kematian

    Influenza unggas yang sangat patogenik (HPAI) merujuk pada virus flu burung yang menyebabkan infeksi parah pada unggas.

    WOAH, organisasi antarpemerintah yang bertanggung jawab mengoordinasikan dan memantau kesehatan hewan di seluruh dunia, menganggap virus, khususnya jenis 2.3.4.4b H5N1 flu burung, sebagai ancaman serius bagi keanekaragaman hayati. Virus ini menjadi penyebab utama infeksi pada spesies hewan.

    Penanganan wabah penyakit merupakan tugas yang intensif. Kerja sama antara lembaga pemantau hewan, seperti WOAH, ilmuwan kedokteran hewan (veteriner) dan satwa liar, serta lembaga kesehatan masyarakat manusia, dianggap penting untuk mengendalikan penyebaran.

    Risiko rendah bagi manusia, berdampak besar pada hewan

    HPAI telah terdeteksi di setiap benua pada tahun 2025, baik di darat maupun di laut. Skala penyebaran ini menjadi sorotan pada 25 November ketika otoritas Australia mengonfirmasi bahwa flu burung telah mencapai wilayah terpencil mereka di Samudra Hindia, tepatnya di Pulau Heard, sekitar 4.300 kilometer sebelah barat daya daratan utama benua Australia. Di wilayah tersebut, penyakit ini telah menginfeksi singa laut.

    Sebelumnya, flu burung telah menyebabkan kematian massal pada populasi serupa di sepanjang pantai Amerika Selatan. Selain itu, para peneliti juga mendeteksi infeksi pada lumba-lumba.

    Namun, flu burung tetap menjadi ancaman utama bagi sektor pertanian.

    Pada musim gugur 2025, peternak unggas Jerman dihadapkan pada awal musim flu burung yang datang lebih cepat. Penyakit tersebut menyebar melalui burung bangau yang bermigrasi dari Swedia untuk pertama kalinya. Hal ini menyebabkan lebih dari satu juta unggas dimusnahkan di Jerman.

    Burung yang bermigrasi adalah penyebab utama penyebaran flu burung antarbenua.

    Ketika mereka meninggalkan belahan utara saat musim dingin semakin dekat, burung-burung ini berhenti di dekat rawa-rawa untuk beristirahat dan memulihkan energi. Persinggahan ini dapat membuat mereka bersentuhan dengan populasi burung lokal.

    Mutasi membuat flu burung lebih mudah menyebar

    Jika terinfeksi HPAI, burung yang bermigrasi memiliki kemungkinan tinggi untuk menularkan patogen ke burung liar atau ternak lainnya. Hal ini memicu reaksi berantai penularan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mutasi pada klad 2.3.4.4b H5N1 telah membuat infeksi pada semua jenis burung liar menjadi lebih mudah.

    Artinya, penyebaran penyakit melalui udara di antara populasi bebek, angsa, atau itik lokal dapat secara efektif membawa penyakit tersebut ke suatu wilayah, di mana penyakit tersebut dapat terus menyebar bahkan tanpa bantuan burung migran.

    Salah satu solusinya terletak pada langkah-langkah “biosekuriti yang ketat,” kata para ahli kepada DW. Artinya, pemerintah harus memiliki protokol ketat yang diterapkan untuk memastikan ruang pertanian dapat mengurangi risiko flu burung di tingkat lokal.

    Biosekuriti yang kuat sangat penting untuk mengendalikan wabah, mencegah penularan, dan mengurangi risiko kejadian di masa mendatang, kata Justin Bahl, seorang epidemiolog dan biologi evolusioner dari University of Georgia, AS.

    “Selama kita memiliki biosekuriti dan tetap waspada, maka saya pikir kita berada dalam posisi yang baik saat ini,” kata Bahl kepada DW. “Biosekuriti yang longgar justru menjadi risiko yang lebih besar.”

    Mengendalikan penyebaran virus di antara hewan mengurangi risiko skenario terburuk, yakni mutasi yang memudahkan penularan ke manusia dan bahkan antarmanusia.

    Pandangan ini juga diungkapkan oleh Amira Roess, seorang epidemiolog kesehatan global di Universitas George Mason, AS. Roess mengatakan kepada DW bahwa pemantauan aktif dan pengujian penyakit membantu mencegah penyebaran flu burung di antara kawanan unggas, sekaligus mengurangi risiko mutasi yang dapat membuat penularan ke manusia lebih mudah terjadi.

    “Setiap kali kita melihat peningkatan kematian akibat influenza pada unggas atau burung liar, kita perlu memperhatikan dan menerapkan pengawasan yang kuat agar dapat mengidentifikasi mutasi penting jika muncul,” kata Roess melalui email. “Fakta bahwa kita belum melihat kasus manusia yang parah menunjukkan bahwa sejauh ini varian virus yang beredar tampaknya tidak menimbulkan ancaman signifikan bagi kesehatan manusia.”

    Para ahli yang diwawancarai DW untuk artikel ini juga menekankan pentingnya kerja sama antar negara karena burung liar tidak mengenal batas negara. Seperti yang ditunjukkan oleh pandemi COVID-19, virus pun tidak mengenal batas negara.

    “Ini adalah masalah global,” kata Torres. “Kita perlu transparan, dan informasi perlu dibagikan demi kepentingan semua pihak, termasuk kesehatan manusia dan hewan.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Tezar Aditya

    (ita/ita)

  • Angka Kematian Akibat Serangkaian Bencana Asia Tembus 1.000 Jiwa

    Angka Kematian Akibat Serangkaian Bencana Asia Tembus 1.000 Jiwa

    Jakarta

    Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman peristiwa yang terjadi selama 24 jam terakhir.

    Edisi Selasa, 2 Desember 2025 kami hadirkan dari perkembangan sejumlah bencana di Asia.

    Korban tewas tembus angka seribu orang

    Presiden Prabowo Subianto menyerukan lebih banyak aksi untuk menghadapi perubahan iklim, saat negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, terdampak bencana alam yang menewaskan lebih dari 1.000 orang.

    Hampir 600 orang tewas di Sumatra setelah banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang disebabkan oleh hujan monsun dan Siklon Senyar.

    Senin kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 593 orang tewas, sementara lebih dari 450 orang masih hilang.

    Sri Lanka juga masih menghadapi dampak Siklon Ditwah, yang menewaskan sedikitnya 390 orang dalam banjir terburuk yang pernah terjadi di negara itu dalam beberapa dekade.

    Setidaknya 176 orang tewas di wilayah selatan Thailand, di mana banjir parah berdampak pada sekitar 4 juta orang dan 1,5 juta rumah tangga.

    Kebocoran karbon monoksida di pabrik Australia

    Tim layanan darurat dipanggil ke fasilitas tersebut sekitar pukul 12.45 siang kemarin.

    “Petugas pemadam kebakaran tiba dan mendapati 60 orang dievakuasi dari pabrik dengan banyak korban menanggung dampak paparan karbon monoksida,” kata juru bicara Fire Rescue Victoria (FRV).

    “Kru FRV membantu dengan memberikan terapi oksigen kepada para pasien hingga Ambulans Victoria tiba di lokasi.”

    Seorang juru bicara ambulans mengatakan 21 pekerja harus dirawat di rumah sakit karena muntah, pusing, sakit kepala, dengan beberapa mengalami gangguan kesadaran.

    Kompleks perumahan Hong Kong tidak memenuhi standar

    Pihak berwenang Hong Kong mengatakan jaring pelindung yang menutupi perancah di sekitar kompleks apartemen yang terbakar tidak memenuhi standar ketahanan api.

    Sekretaris Keamanan Hong Kong, Chris Tang, kemarin mengatakan sampel jaring diambil dari beberapa lokasi di tujuh gedung yang terbakar.

    Tujuh sampel ditemukan tidak memenuhi standar.

    Tes awal menunjukkan jaring tersebut memenuhi standar, tetapi para penyelidik belum dapat memeriksa semuanya karena kobaran api.

    “Karena api telah padam, kami dapat menjangkau tempat-tempat yang sebelumnya tidak mudah diakses sebelum mengambil sampel,” kata Tang kepada para wartawan.

    Bukti terbaru kasus Luigi Mangione

    Polisi berbicara dengan Luigi Mangione di sebuah restoran McDonald’s selama lebih dari 30 menit sebelum menangkapnya dengan dugaan penembakan seorang eksekutif UnitedHealthcare, menurut video yang diputar di pengadilan.

    Rekaman yang tidak menyertakan audio tersebut dapat menjadi bukti kunci.

    Ini karena Hakim Gregory Carro mempertimbangkan klaim pengacara pembela bahwa pernyataan Luigi kepada polisi tidak dapat diterima karena pihaknya gagal memberi tahu tentang hak-hak Luigi untuk tidak memberatkan diri sendiri.

    Luigi, 27 tahun, ditangkap pada Desember 2024 dan didakwa dengan penembakan fatal CEO UnitedHealthcare Brian Thompson di trotoar di Manhattan, New York.

    Pembunuhan tersebut dikecam banyak pihak, namun Luigi dianggap sebagai “pahlawan” bagi sebagian warga Amerika yang mengecam tingginya biaya perawatan kesehatan.

    (ita/ita)

  • Memanas! Rusia Rebut Kota Pusat Logistik Militer Ukraina

    Memanas! Rusia Rebut Kota Pusat Logistik Militer Ukraina

    Moskow

    Pemerintah Rusia mengklaim pasukannya berhasil merebut dua kota penting di wilayah Ukraina, saat invasi militer terus berlanjut. Kedua kota penting itu terdiri atas Pokrovsk di sebelah timur, yang merupakan kota pusat logistik militer utama bagi Ukraina, dan Vovchansk yang terletak di timur laut negara tersebut.

    Klaim keberhasilan di medan perang itu, seperti dilansir AFP, Selasa (2/12/2025), diumumkan langsung oleh Kremlin dalam postingan via Telegram pada Senin (1/12) waktu setempat.

    Klaim Moskow tersebut semakin meningkatkan tekanan terhadap Ukraina saat negara itu berupaya mendapatkan dukungan Amerika Serikat (AS) dalam negosiasi menegangkan untuk mengakhiri perang.

    Pokrovsk, yang menjadi pusat pertemuan jalan raya dan rel kereta api di wilayah Donetsk, telah menjadi target operasi militer Rusia yang intensif dalam beberapa bulan terakhir.

    Bulan lalu, Kyiv mengerahkan pasukan tambahan, termasuk pasukan khusus, ke kota Pokrovsk dalam upaya menangkis serangan pasukan Moskow. Namun ratusan tentara Rusia berhasil menyusup ke dalam kota tersebut.

    Kepala staf militer Rusia, Valery Gerasimov, pada Minggu (30/11) waktu setempat, menurut pernyataan Kremlin via Telegram, telah “memberitahu (Presiden) Vladimir Putin tentang pembebasan kota Kranoarmeysk dan Vovchansk” — menggunakan nama sebutan Rusia untuk Pokrovsk.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengunggah video yang diklaim menunjukkan pasukan Rusia mengibarkan bendera negara mereka di atas alun-alun pusat kota Pokrovsk. Menteri Pertahanan Andre Belousov menyebut perebutan kedua kota Ukraina itu sebagai “langkah penting menuju kemenangan”.

    Perebutan ini, jika terkonfirmasi, akan semakin mempersulit jalur pasokan Kyiv di lokasi-lokasi lainnya di garis depan pertempuran, dan dapat memberikan landasan peluncuran bagi Moskow untuk maju lebih jauh ke wilayah utara dan barat.

    Hal ini juga akan menempatkan garnisun tentara Ukraina di dekatnya berada dalam risiko dikepung oleh pasukan Rusia.

    Vovchansk, yang terletak di wilayah Kharkiv, telah hancur akibat pertempuran sejak Mei 2024.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Raja Charles Berduka Atas Banjir Asia Termasuk RI, Serukan Hal Ini!

    Raja Charles Berduka Atas Banjir Asia Termasuk RI, Serukan Hal Ini!

    Jakarta

    Raja Charles III menyampaikan pernyataan dukanya terkait banjir dahsyat yang melanda Asia Selatan dan Tenggara, termasuk Indonesia.

    Raja Charles merilis pernyataan pribadi di akun Instagram resmi keluarga kerajaan pada hari Senin (1/12) waktu setempat, mengungkapkan kesedihannya atas kerusakan yang disebabkan oleh beberapa siklon tropis dan hujan deras selama berhari-hari.

    Dalam pesannya yang ditandatangani “Charles R”, sang raja Inggris tersebut menulis: “Saya dan istri saya sangat berduka mengetahui kehancuran yang disebabkan oleh badai dahsyat di Asia Selatan dan Tenggara. Kita hanya bisa membayangkan skala kerusakan dan penderitaan yang dihadapi oleh semua orang yang kehidupan dan mata pencahariannya sangat terdampak.”

    Ia melanjutkan: “Kami ingin menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga mereka yang telah kehilangan nyawa secara tragis. Doa dan pikiran kami bersama banyak orang yang rumahnya telah hancur dan kepada semua orang yang sedang menunggu kabar tentang orang-orang terkasih yang hilang.”

    Raja Charles pun memuji “para petugas tanggap darurat yang luar biasa berani yang memberikan bantuan vital”.

    Ia mengakhiri pesannya dengan seruan untuk aksi lingkungan global.

    Raja Inggris tersebut berkata: “Bencana-bencana ini mengingatkan kita akan kebutuhan yang semakin mendesak untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni alam.”

    Pernyataannya diakhiri dengan doa untuk “kekuatan dan penghiburan” bagi masyarakat di seluruh India, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, dan Vietnam.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul serangkaian bencana alam di sejumlah negara. Tiga siklon tropis yang bertepatan dengan musim hujan telah menyebabkan kerusakan yang luas.

    Banjir parah, tanah longsor, dan hujan deras telah berdampak pada berbagai negara, mulai dari Indonesia hingga Vietnam, menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan orang lainnya hilang.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Menhan Nigeria Mengundurkan Diri di Tengah Maraknya Penculikan Massal

    Menhan Nigeria Mengundurkan Diri di Tengah Maraknya Penculikan Massal

    Abuja

    Menteri Pertahanan (Menhan) Nigeria, Mohammed Badaru Abubakar, mengundurkan diri dari jabatannya saat krisis keamanan menyelimuti negara tersebut, termasuk maraknya penculikan massal terhadap anak-anak sekolah.

    Pengunduran diri Abubakar, seperti dilansir AFP, Selasa (2/12/2025), diumumkan oleh kantor kepresidenan Nigeria dalam pernyataannya pada Senin (1/12) waktu setempat.

    Pengunduran diri Menhan ini terjadi setelah pekan lalu, Presiden Bola Tinubu menetapkan “darurat keamanan nasional” saat Nigeria berupaya mengatasi gelombang penculikan massal yang mengakibatkan ratusan orang, sebagian besar anak sekolah, diculik dalam hitungan hari sepanjang bulan lalu.

    Juru bicara kantor kepresidenan Nigeria, Bayo Onanuga, mengatakan bahwa Abubakar, yang berusia 63 tahun, mengundurkan diri dengan segera karena alasan kesehatan.

    “Pengunduran dirinya terjadi di tengah pernyataan Presiden Tinubu tentang darurat keamanan nasional, dengan rencana untuk menguraikan cakupannya pada waktunya nanti,” kata Onanuga dalam pernyataannya.

    Nigeria yang merupakan negara paling padat penduduk di Afrika ini telah sejak lama dilanda situasi tidak aman, namun rentetan penculikan massal yang terjadi baru-baru ini telah membuatnya terpuruk.

    Geng-geng bersenjata menculik lebih dari 300 guru dan staf di Sekolah St Mary di wilayah utara negara tersebut pada 21 November lalu. Sebanyak 50 orang di antaranya berhasil melarikan diri, tetapi sisanya masih ditawan.

    “Anak-anak baik-baik saja dan akan segera kembali,” kata penasihat keamanan nasional Nigeria, Nuhu Ribadu, dalam kunjungan ke kota Kontagora, negara bagian Niger, yang menjadi lokasi penculikan massal.

    Sejak kelompok jihadis Boko Haram menculik hampir 300 siswi sekolah dari kota Chibok lebih dari satu dekade lalu, Nigeria masih berjuang keras untuk mengatasi penculikan massal. Selain penculikan, negara itu juga memerangi pemberontakan jihadis yang mematikan di barat laut wilayahnya sejak tahun 2009 silam.

    Merespons penculikan massal yang marak baru-baru ini, Presiden Tinubu menetapkan keadaan darurat, dan memerintahkan perekrutan massal untuk personel kepolisian serta militer.

    Penculikan massal terbaru di Nigeria menargetkan anak sekolah dan guru, jemaat gereja dan para pendeta, pengantin wanita dan para pengiring pengantin wanita, para petani, serta para perempuan dan anak-anak.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Korupsi Proyek Banjir Picu Aksi Protes di Filipina

    Korupsi Proyek Banjir Picu Aksi Protes di Filipina

    Jakarta

    Ribuan warga Filipina turun ke jalan pada Minggu (30/11), menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat yang terlibat dalam skandal infrastruktur bernilai miliaran dolar.

    Salah satu aksi terbesar digelar kelompok sayap kiri di ibu kota Manila, yang mendesak agar semua pejabat pemerintah yang terlibat segera mengundurkan diri dan diproses secara hukum.

    Selama berbulan-bulan, kemarahan publik terus membesar atas dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek pengendalian banjir berupa infrastruktur vital di kepulauan Filipina yang sejak lama rentan terhadap banjir mematikan. Presiden Ferdinand Marcos Jr. kini sibuk meredam gelombang ketidakpuasan tersebut.

    Beberapa hari lalu, delapan anggota Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (Department of Public Works and Highways/DPWH) ditangkap. Pemerintah berjanji akan menindak lebih jauh pihak yang paling bertanggung jawab. Mereka juga menyebut bahwa ‘aktor yang lebih besar’ akan segera ditangkap.

    Gereja Katolik turut memimpin aksi protes

    Gereja Katolik Roma di berbagai wilayah turut memimpin aksi protes antikorupsi pada Minggu (30/11), mengoordinasikan demo di distrik masing-masing. Aksi utama berlangsung sepanjang hari di monumen “people power” yang merupakan simbol pro-demokrasi yang terletak di sepanjang jalan raya EDSA, kawasan Metro Manila.

    Untuk menjaga ketertiban, sekitar 17.000 polisi dikerahkan di Manila. Menurut laporan kepolisian, sekitar 5.000 pengunjuk rasa, yang sebagian besarnya mengenakan pakaian putih, mengikuti aksi tersebut.

    Di Taman Luneta, tidak jauh dari istana kepresidenan, para demonstran membawa poster berbentuk buaya sebagai simbol kecaman terhadap korupsi sistemik.

    Publik tuntut pengembalian dana

    Para pengunjuk rasa menuntut anggota Kongres, pejabat pemerintah, dan pemilik perusahaan konstruksi yang berada di balik ribuan proyek pengendalian banjir bermasalah untuk dipenjara dan diwajibkan mengembalikan dana negara yang mereka korupsi. Seorang demonstran bahkan mengenakan kaus dengan pesan tajam: “No mercy for the greedy.”

    Pendeta Katolik Rev. Flavie Villanueva, yang selama ini mendampingi keluarga korban pembunuhan dalam perang narkoba era Presiden Rodrigo Duterte, mengecam keras para pelaku korupsi.

    “Jika uang dicuri, itu adalah kejahatan. Tetapi jika martabat dan nyawa dirampas, itu adalah dosa terhadap sesama manusia, terhadap negara, dan yang paling penting, terhadap Tuhan,” ujarnya. Ia menyerukan kepada massa, “penjarakan semua koruptor dan penjarakan semua pembunuh!”

    Proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan. Pada Jumat (28/11), mantan insinyur pemerintah Henry Alcantara yang telah mengakui keterlibatannya di bawah sumpah dalam sidang penyelidikan Senat, mengembalikan 110 juta peso (sekitar Rp31,1 miliar) dalam bentuk suap yang menurut jaksa dicurinya, dan berjanji untuk mengembalikan lebih banyak dalam beberapa minggu mendatang.

    Presiden Marcos menyampaikan bahwa sekitar 12 miliar peso (sekitar Rp 3,4 triliun) aset tersangka telah dibekukan. Ia juga berjanji bahwa banyak dari setidaknya 37 senator, anggota Kongres, dan eksekutif perusahaan konstruksi yang terlibat akan ditahan sebelum Natal.

    Korupsi dana publik, masalah lama yang berulang

    Skandal penyalahgunaan dana publik bukan hal baru di Filipina. Sejak isu korupsi proyek pengendalian banjir pertama kali diangkat oleh Presiden Marcos pada Juli lalu, setidaknya tujuh pejabat pekerjaan umum telah dijebloskan ke penjara atas tuduhan penyalahgunaan dana publik dan praktik korupsi.

    Namun bagi banyak warga, penindakan ini belum cukup. Meluasnya aksi demonstrasi menunjukkan tuntutan publik yang semakin keras: pertanggungjawaban penuh dari para pejabat yang menikmati dana publik, dan reformasi sistem yang memungkinkan korupsi terus terjadi.

    Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Fika Ramadhani dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Iran Tangkap 2 Warga Korsel Atas Dugaan Penyelundupan

    Iran Tangkap 2 Warga Korsel Atas Dugaan Penyelundupan

    Teheran

    Otoritas Korea Selatan (Korsel) mengatakan sejumlah warga negaranya ditangkap di Iran atas dugaan penyelundupan. Salah satu orang yang ditangkap disebut bekerja untuk lembaga publik Korsel di Teheran.

    Kementerian Luar Negeri Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Yonhap News dan Reuters, Selasa (2/12/2025), mengonfirmasi adanya penangkapan warganya oleh otoritas Iran. Namun tidak disebutkan secara jelas jumlah warga Korsel yang ditangkap.

    “Tim misi diplomatik kami di Iran telah mengkomunikasikan masalah ini dengan para pejabat Iran dan akan terus memberikan bantuan konsuler yang diperlukan kepada warga negara Korea tersebut,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korsel.

    Kementerian Luar Negeri Korsel menolak untuk mengonfirmasi detail lainnya terkait penangkapan itu, termasuk soal pekerjaan warga Korsel yang ditangkap atau informasi detail soal tuduhan yang menjeratnya.

    Laporan kantor berita Yonhap News, yang mengutip sumber-sumber diplomatik, menyebut ada dua warga Korsel yang ditangkap di Iran.

    Disebutkan oleh sumber tersebut bahwa kedua warga Korsel itu, bersama dengan seorang warga negara Iran, ditahan sekitar 20 November lalu di wilayah barat daya negara tersebut, atas tuduhan penyelundupan. Tidak diketahui secara jelas soal penyelundupan apa yang menjerat mereka.

    Menurut sumber-sumber diplomatik tersebut, salah satu warga Korsel yang ditahan merupakan pegawai sebuah lembaga publik Korsel, sedangkan satu lainnya merupakan warga Korea yang tinggal di Iran. Ditambahkan sumber-sumber diplomatik itu bahwa ketiganya menghadapi dakwaan yang sama.

    “Sulit untuk mengungkapkan detailnya karena kasus ini masih dalam penyelidikan oleh otoritas setempat,” kata seorang pejabat pemerintah Seoul, yang enggan disebut namanya, seperti dikutip Yonhap News.

    Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari otoritas Iran terkait penangkapan warga Korsel tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Asia Tenggara Waspadai Penambangan Kripto

    Asia Tenggara Waspadai Penambangan Kripto

    Jakarta

    Perusahaan listrik negara Malaysia, Tenaga Nasional, mengalami kerugian lebih dari USD 1 miliar (Rp. 16,6 triliun) akibat penggunaan listrik ilegal oleh penambang kripto antara tahun 2020 hingga Agustus 2025 berdasarkan informasi Kementerian Energi Malaysia, awal bulan Desember ini.

    Polisi Malaysia menindak tegas para penambang kripto ilegal ini dengan melakukan beberapa razia di lokasi-lokasi yang dicurigai sejak Januari 2025. Operasi multi lembaga dilakukan bersama para regulator energi dan otoritas anti korupsi untuk menangani pencurian listrik yang digunakan dalam aktivitas penambangan kripto.

    Tenaga Nasional mengatakan dalam laporan kepada parlemen bulan ini bahwa mereka telah mendeteksi 13.827 lokasi yang dicurigai sebagai situs penambangan kripto ilegal. “Aktivitas ini tidak hanya mengancam keselamatan pengguna, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan risiko keamanan publik … dan menimbulkan ancaman serius bagi sistem pasokan energi nasional,” kata perusahaan negara tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Cina pernah menjadi lokasi penambangan kripto terbesar di dunia. Penambangan kripto menvalidasi transaksi dan mencatatnya pada jaringan blockchain (rantai blok) untuk mendapatkan mata uang digital sebagai imbalannya. Untuk memvalidasi transaksi kripto para penambang perlu memecahkan teka-teki matematika kompleks menggunakan komputer canggih yang membutuhkan banyak energi.

    Ketika pemerintah Cina melarang praktik tersebut pada 2021 dengan alasan ancaman terhadap stabilitas keuangan negara dan konservasi energi, beberapa negara Asia Tenggara menerima para penambang yang melarikan diri dari penindakan Cina tersebut, dengan harapan memanfaatkan listrik murah untuk menarik investasi baru.

    Contoh yang paling signifikan adalah Laos, negara daratan yang kaya akan sumber daya energi ini pada tahun 2021 meluncurkan program percontohan kerja sama pemerintah dan swasta yang memungkinkan sejumlah perusahaan untuk menambang dan memperdagangkan cryptocurrency (mata uang kripto) menggunakan listrik yang berumber dari pembangkit bertenaga air.

    Negara-negara kian bersiaga

    Penambangan kripto kini terasa semakin suram, seiring meningkatnya tekanan dari Cina dan Amerika Serikat yang menargetkan industri penipuan siber yang meluas di Asia Tenggara, industri ini diduga memiliki hubungan erat dengan bursa dan para penambang kripto.

    Bulan lalu, pemerintah Laos mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan program penambangan kripto dan kemungkinan akan menghentikan pasokan listrik ke penambang pada kuartal pertama 2026, setelah hasil yang buruk.

    Hal ini terkait dengan dampak ekonomi yang tidak signifikan baik dalam penciptaan lapangan kerja serta dukungan rantai pasokan lokal. Penambang kripto pun yang mengonsumsi terlalu banyak energi selama musim kemarau, ketika produksi energi berbasis hidropower menurun.

    “Kripto tidak menciptakan nilai dibandingkan dengan memasoknya kepada konsumen industri atau komersial,” kata Wakil Menteri Energi Chanthaboun Soukaloun kepada Reuters bulan lalu.

    Pada Maret, Biro Investigasi Pusat Thailand menyita puluhan mesin penambangan kripto ilegal yang disembunyikan di rumah-rumah kosong dekat ibu kota Bangkok. Otoritas memperkirakan mesin-mesin tersebut telah merugikan perusahaan listrik negara sekitar $327.000 (Rp 5.4 miliar) dari penggunaan listrik gelap.

    Minggu lalu, Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air Malaysia mengumumkan pembentukan komite multi-lembaga untuk menangani masalah pencurian listrik yang terkait dengan penambangan kripto.

    Beban ekonomi dan harga energi meningkat secara signifikan

    “Kegiatan ilegal, baik penambangan kripto maupun bukan, tentu saja harus ditindak tegas,” kata Qiang Tang, seorang profesor di Sekolah Ilmu Komputer Universitas Sydney di Australia, kepada DW.

    Namun, Tang menambahkan bahwa penggunaan listrik ilegal atau pencurian listrik, bukan semata-mata akibat penambangan kripto, “Saya pikir perhatian seharusnya lebih difokuskan pada masalah sebenarnya, seperti bagaimana meningkatkan keamanan rantai pasokan listrik di negara-negara Asia Tenggara,” katanya.

    Saaidal Razalli Azzuhri, seorang pakar telekomunikasi di Universitas Malaya, meyakini bahwa kerugian $1 miliar kemungkinan ambang batas bawah listrik yang dicuri oleh penambang kripto di Malaysia.

    “Angka tersebut hanya mencakup lokasi yang benar-benar ditemukan dan diperiksa, dan tidak termasuk situs yang tidak terdeteksi atau kerusakan jangka panjang pada transformator dan kabel,” katanya kepada DW.

    Karena banyaknya mata uang kripto, terutama bitcoin yang memiliki batas pasokan yang diprogram secara permanen, jaringan pun menjalani “halving”, di mana penerbitan koin baru dikurangi secara drastis. Hal ini menekan keuntungan penambang kripto.

    “Halving” terakhir terjadi pada April 2024. Setelah peristiwa tersebut, “penambangan hanya masuk akal jika listrik sangat murah atau hasil curian,” kata Azzuhri.

    Para ahli menduga, pencurian listrik atau penggunaan listrik ilegal yang meningkat sejak tahun lalu diakibatkan para penambang yang ingin meningkatkan pendapatan mereka yang berkurang akibat “halving”.

    Namun, bukan hanya biaya ekonomi yang menjadi kekhawatiran pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara.

    Di Malaysia, sekitar 80% listrik domestik dihasilkan dari batu bara atau gas alam. Secara regional, bahan bakar fosil masih menyumbang sekitar tiga perempat dari campuran energi, menurut Badan Energi Internasional.

    “Pemerintah semakin tidak nyaman dengan penggunaan listrik yang langka dan sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil untuk penambangan bitcoin ilegal,” kata Azzuhri.

    Negara-negara sarat penipuan

    Hal ini terjadi di tengah penindakan global terhadap penipuan “pig butchering” dengan kompleks industri penipuan siber besar yang dioperasikan di Asia Tenggara. Penipuan “pig butchering” dilakukan dengan membangun kepercayaan emosional/personal dengan korban lalu menarik mereka daam investasi kripto.

    Menurut perkiraan,industri penipuan siber ilegal di kawasan Mekong menghasilkan pendapatan setara dengan sekitar sepertiga hingga hampir setengah dari total ekonomi Kamboja, Laos, dan Myanmar.

    Laporan dari Kantor PBB urusan obat terlarang dan kriminal pada April lalu menyebutkan bahwa kelompok kriminal transnasional dari Asia Tenggara sedang memperluas operasi mereka secara global, menggunakan penambangan kripto ilegal sebagai “sarana” untuk mencuci miliaran dolar yang diperoleh dari tindak kejahatan.

    Awal bulan ini, pemerintah AS mengumumkan pembentukan satuan tugas baru untuk menindak lonjakan penipuan investasi kripto oleh kelompok kriminal transnasional yang beroperasi dari Asia Tenggara. Kelompok-kelompok kriminal ini yang diperkirakan menipu warga AS hingga $10 miliar per tahun (Rp 166 triliun), berdasarkan informasi Departemen Kehakiman AS.

    AS pun telah menyita lebih dari $400 juta (Rp 6.6 triliun) dalam bentuk kripto dan mengumumkan proses penyitaan tambahan sebesar $80 juta (Rp 1.3 triliun) yang akan dikembalikan kepada korban.

    Oktober lalu, Amerika Serikat dan Inggris memberlakukan sanksi besar terhadap konglomerat Kamboja Prince Group, yang diduga telah mengoperasikan kompleks kerja paksa di seluruh Asia Tenggara dan mencuci uang hasil kerja paksa tersebut lewat bisnis kasino, properti, dan kripto.

    Pihak berwenang AS menyita bitcoin senilai sekitar $15 miliar (Rp. 249 triliun) dari Chen Zhi, seorang warga negara Kamboja naturalisasi dan CEO Prince Group. Jaksa menyebut penyitaan ini sebagai penyitaan terbesar sepanjang sejarah.

    Chen, yang pernah menjabat sebagai penasihat keluarga penguasa di Kamboja didakwa dengan tuduhan penipuan lewat sarana elektronik dan pencucian uang.

    Perubahan kebijakan pemerintah Laos dan pengetatan aturan di Malaysia menunjukkan negara-negara Asia Tenggara mulai lebih berhati-hati dan ketat mengatur kripto. Energi listrik dianggap sebagai sumber daya strategis, pembuat kebijakan kembali mempertanyakan apakah server kripto anonim benar-benar layak diprioritaskan di atas jaringan listrik yang rapuh dan berbahan bakar fosil.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)