Jenis Media: Internasional

  • Capres Peru Lolos dari Serangan Komplotan Bersenjata, Mobil Rusak Kena Peluru

    Capres Peru Lolos dari Serangan Komplotan Bersenjata, Mobil Rusak Kena Peluru

    Jakarta

    Calon presiden (capres) Peru, Rafael Belaunde, berhasil selamat usai menjadi sasaran penyerangan dari komplotan bersenjata. Mobil yang ditumpangi oleh Belaunde mendadak diserang oleh orang-orang yang membawa senjata.

    Dilansir AFP, Rabu (3/12/2025), peristiwa itu terjadi pada Selasa (2/12) waktu setempat. Penyerangan terjadi saat mobil yang ditumpangi oleh Belaunde melintas di ibu kota Peru, Lima.

    Orang-orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor melepaskan beberapa tembakan ke arah mobil SUV yang ditumpangi Belaunde. Tayangan televisi lokal menunjukkan peluru menghancurkan kaca depan mobil, meninggalkan noda darah di wajah dan baju Belaunde akibat luka-luka yang disebabkan oleh pecahan kaca.

    Dalam sebuah pernyataan di X, polisi mengatakan baik Belaunde maupun sopirnya tidak mengalami luka parah dalam serangan di kota Cerro Azul, sekitar 130 kilometer selatan Lima.

    “Tembakan dilepaskan ke arah kendaraan dan ke arahnya,” kata kepala polisi Oscar Arriola kepada wartawan.

    Politisi itu mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak menerima ancaman apa pun.

    Belaunde, mantan menteri energi dan pendiri partai sayap kanan Libertad Popular (Kebebasan Rakyat), adalah cucu dari mantan presiden Fernando Belaunde yang telah menjabat dua periode. Pilpres Peru akan digelar April 2026.

    (ygs/ygs)

  • Jika Eropa Ingin Memulai Perang, Rusia Siap Sekarang Juga

    Jika Eropa Ingin Memulai Perang, Rusia Siap Sekarang Juga

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan pernyataan keras terhadap negara Eropa yang dianggapnya mengganggu upaya kesepakatan damai Rusia dan Ukraina. Putin bahkan mengaku siap berperang jika Eropa ingin memulai perperangan.

    Dilansir AFP dan Reuters, Selasa (2/12/2025), hal itu disampaikan Putin menjelang pertemuannya dengan utusan Amerika Serikat (AS) Steve Witkoff dan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, di Moskow. Pertemuan itu akan membahas langkah terkini dari proposal perdamaian Rusia dan Ukraina yang digagas AS.

    “Kami tidak berencana berperang dengan Eropa, tetapi jika Eropa menginginkannya dan memulainya, kami siap sekarang juga,” kata Putin.

    Putin mengatakan kekuatan-kekuatan Eropa telah mengunci diri dari perundingan damai Ukraina karena mereka telah memutuskan kontak dengan Rusia.

    “Mereka berada di pihak yang berperang,” kata Putin.

    Menantu sekaligus utusan khusus Donald Trump, Jared Kushner menuju Kremlin pada hari Selasa untuk perundingan berisiko tinggi mengenai serangan Moskow di Ukraina.

    Jared Kushner dan utusan Steve Witkoff dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setelah berhari-hari diplomasi yang hingar bingar dari Florida, Jenewa, hingga Abu Dhabi, membuat Washington “optimis” bahwa pertemuan itu dapat membantu mengakhiri konflik paling berdarah di Eropa sejak Perang Dunia II.

    Mereka diperkirakan akan menyampaikan kepada Putin versi baru rencana AS untuk mengakhiri perang, yang telah dibahas dalam beberapa hari terakhir setelah versi sebelumnya menimbulkan kekhawatiran di Kyiv dan di tempat lain di Eropa bahwa AS telah memberikan terlalu banyak konsesi kepada Moskow.

    Delegasi Ukraina kemudian dapat bertemu dengan Witkoff dan Kushner secepatnya pada hari Rabu (3/12), kemungkinan di Brussel, kata seorang pejabat senior Kyiv kepada AFP.

    (ygs/jbr)

  • Perkara Pulau Sengketa Bikin Jepang dan China Bersitegang

    Perkara Pulau Sengketa Bikin Jepang dan China Bersitegang

    Jakarta

    Jepang dan China kembali bersitegang akibat pulau-pulau yang disengketakan. Kapal-kapal kedua negara terlibat perselisihan di sekitar Kepulauan Senkaku, di Laut China Timur.

    Dilansir AFP, Selasa (2/12/2025), cekcok terbaru itu terjadi saat hubungan kedua negara bersitegang sejak Perdana Menteri (PM) baru Jepang, Sanae Takaichi, bulan lalu mengisyaratkan bahwa negaranya dapat melakukan intervensi militer terhadap serangan China pada Taiwan.

    Dalam pernyataannya, Penjaga Pantai Jepang menyebut dua kapal patroli penjaga pantai China memasuki perairan teritorial Jepang, tepatnya di sekitar Kepulauan Senkaku, di Laut China Timur pada Selasa (2/12) dini hari.

    Disebutkan bahwa kapal-kapal itu meninggalkan wilayah perairan itu beberapa jam kemudian.

    Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang, juga dikenal sebagai Diaoyu di China. Pulau tersebut menjadi titik panas yang sering memicu konflik antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir.

    Setelah kapal-kapal patroli China itu berlayar menuju ke sebuah kapal penangkap ikan Jepang, sebut Otoritas Penjaga Pantai Jepang, salah satu kapal Penjaga Pantai Tokyo mengeluarkan tuntutan agar kapal-kapal asing itu meninggalkan perairan tersebut.

    “Aktivitas kapal-kapal penjaga pantai China yang bernavigasi di perairan teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku, sembari menegaskan klaim mereka sendiri, pada dasarnya melanggar hukum internasional,” sebut Otoritas Penjaga Pantai Jepang dalam pernyataannya.

    Pernyataan Jepang itu menyebutkan bahwa dua kapal China, dan beberapa kapal-kapal lainnya, masih berada di area perairan tersebut.

    Kata Penjaga Pantai China

    Juru bicara Otoritas Penjaga Pantai China, Liu Dejun, dalam pernyataan terpisah menuduh sebuah kapal penangkap ikan Jepang telah “memasuki perairan teritorial China secara ilegal”.

    “Kapal-kapal Penjaga Pantai China telah mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan dan memberikan peringatan untuk mengusirnya,” ujar Liu dalam pernyataan via WeChat.

    “Penjaga Pantai China akan terus melakukan aktivitas perlindungan hak dan penegakan hukum di perairan sekitar Kepulauan Diaoyu, dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial nasional dan hak maritim,” tegasnya.

    Insiden ini menyusul insiden serupa di sekitar kepulauan sengketa tersebut pada 16 November lalu, sekitar sepekan setelah komentar kontroversial Takaichi.

    Komentar Takaichi itu memicu kemarahan Beijing, yang menyerukan warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang dan berdampak pada sejumlah acara kebudayaan di China. Otoritas Beijing juga memberlakukan larangan impor makanan laut Tokyo.

    Tonton juga video “China Tebar Ancaman ke Jepang Buntut Pasang Rudal Dekat Taiwan”

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Permohonan Grasi Netanyahu Jadi Ujian Politik di Israel

    Permohonan Grasi Netanyahu Jadi Ujian Politik di Israel

    Jakarta

    Berita ini mendadak menjadi berita utama di Israel: Pada Minggu (30/11), Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meminta Presiden Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan atau grasi praperadilan, yang sekaligus menghentikan persidangan korupsi Netanyahu. Langkah ini akan menjadi sangat kontroversial dan hampir tak pernah terjadi. Biasanya, grasi atau pengampunan oleh presiden hanya diberikan setelah vonis dijatuhkan.

    Yedioth Ahronoth, salah satu surat kabar harian terkemuka di Israel, pada Senin (1/12) memuat judul “Dilema pengampunan,” sementara surat kabar gratis berhaluan kanan, Israel Hayom, mengakui bahwa “permintaan ini tidak biasa dan memiliki implikasi yang signifikan.”

    Dalam pernyataan video yang disiarkan di televisi, Netanyahu berargumen bahwa secara pribadi ia ingin membuktikan kalau ia tidak bersalah di pengadilan. Selain itu, kepentingan nasional juga menuntut agar persidangan dihentikan, yang menurutnya “memecah belah kita.”

    “Realitas keamanan dan politik, serta kepentingan nasional, menuntut hal yang berbeda,” kata Netanyahu dalam pernyataan videonya. “Persidangan yang sedang berlangsung memecah belah kita dari dalam, memicu perselisihan sengit dan memperdalam perpecahan.”

    Netanyahu mengklaim bahwa “mengakhiri persidangan segera akan membantu meredakan ketegangan dan mendorong rekonsiliasi yang sangat dibutuhkan negara kita.”

    Trump dukung permohonan pengampunan Netanyahu

    Para pengamat Israel mencatat bahwa permohonan tersebut diajukan tak lama setelah Presiden AS Donald Trump menulis surat kepada Herzog pada 12 November yang juga meminta pengampunan penuh untuk Netanyahu. Trump, yang telah lama mendukung Netanyahu, juga menyerukan pengampunan tersebut dalam pidatonya di Knesset, parlemen Israel, pada bulan Oktober lalu.

    Netanyahu adalah satu-satunya perdana menteri Israel yang sedang menjabat dan menghadapi tuduhan suap, penipuan, serta pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus berbeda. Ia dituduh menerima barang mewah sebagai imbalan atas bantuan politik, serta meminta liputan dan bantuan yang menguntungkan dari media, perusahaan telekomunikasi, dan penerbit Israel di balik Yedioth Ahronoth.

    Para kritikus Netanyahu telah lama menuduhnya memperpanjang perang di Gaza dan konflik lainnya untuk mempertahankan koalisi pemerintahannya dan menghindari masalah hukum pribadinya. Kasus terhadapnya berjalan lambat akibat penundaan terkait pandemi COVID-19, kebuntuan politik akibat pemilu, dengan Netanyahu kembali menjabat pada Desember 2022.

    Selain itu, lambatnya kasus ini juga disebabkan oleh sejumlah permohonan yang diajukan oleh pengacaranya untuk menunda sidang terkait isu diplomatik dan keamanan. Hal ini berkaitan dengan konflik yang sedang berlangsung di Gaza, Lebanon, dan Iran.

    Sang perdana menteri itu akan menghadapi pemilihan umum lain pada musim gugur 2026, tetapi analis politik berspekulasi bahwa pemilihan tersebut mungkin dimajukan tergantung pada perkembangan politik.

    “Netanyahu tidak meminta grasi,” tulis Ben Caspit, kolumnis harian Maariv. “Dia ingin jalan pintas. Pengecualian dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum.”

    Nadav Eyal, seorang komentator untuk Yedioth Ahronoth, menilai permohonan pengampunan ini adalah kemenangan bagi Netanyahu, apa pun hasilnya. Jika Herzog – mantan rival politiknya – menolak, Netanyahu “akan mengeksploitasi posisinya sebagai korban hingga pemilu berikutnya.”

    Di sisi lain, jika presiden mengabulkan permohonan grasi tanpa syarat Netanyahu mundur dari politik, tambah Eyal, “lebih baik lagi. Masalahnya akan selesai. Itu akan membuktikan bahwa Netanyahu telah dipersekusi selama bertahun-tahun dan sekarang Herzog, bahkan Herzog sebagai mantan pemimpin Partai Buruh! telah mengakui hal itu sebagai fakta.”

    Tak ada preseden pengampunan sebelum vonis

    Pengampunan sebelum vonis sangat jarang dan tidak biasa terjadi di Israel, terutama jika tidak terkait dengan pengakuan bersalah atau pengunduran diri. Tidak ada preseden untuk mengeluarkan pengampunan di tengah persidangan.

    Sebagai presiden, Herzog memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan sesuai kebijakannya, dan mantan rival politiknya dilaporkan memiliki hubungan kerja yang baik. Namun, pakar hukum telah memperingatkan bahwa pemberian pengampunan dapat memicu krisis politik dan konstitusional, yang pada akhirnya akan diselesaikan oleh Mahkamah Agung Israel.

    Dalam sebuah kertas posisi yang diterbitkan oleh lembaga think tank independen The Israel Democracy Institute pada 19 November, sebelum permintaan pengampunan Netanyahu, peneliti Dana Blander menulis bahwa pengampunan dari Herzog berisiko menjadikan presiden sebagai otoritas di atas sistem peradilan.

    “Keterlibatan presiden saat proses hukum masih berlangsung dapat merusak prinsip hukum, otoritas penegak hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum,” tulis Blander.

    Salah satu pengecualian yang jarang terjadi adalah kasus 40 tahun lalu yang melibatkan pejabat senior Shin Bet, badan keamanan dalam negeri Israel. Para terdakwa dituduh menyembunyikan eksekusi dua militan Palestina yang terlibat dalam pembajakan bus saat berada dalam tahanan. Chaim Herzog, ayah dari presiden saat ini yang juga menjabat sebagai presiden pada saat itu, memberikan pengampunan sebelum persidangan yang dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung.

    Tukar guling grasi dan posisi Netanyahu sebagai perdana menteri

    Mitra koalisi Netanyahu telah mendukung permohonan pengampunannya, tetapi klaim perdana menteri bahwa hal itu akan mempersatukan negara langsung ditolak oleh oposisi.

    Pemimpin oposisi Yair Lapid mendesak Herzog untuk tidak mengampuni Netanyahu kecuali dia segera mundur sebagai perdana menteri.

    “Anda tidak dapat memberikan pengampunan kepadanya tanpa pengakuan bersalah, ungkapan penyesalan, dan pengunduran diri segera dari kehidupan politik,” kata Lapid dalam pernyataan video pada Minggu (30/11).

    Hal ini juga diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, yang menulis di media sosial X bahwa ia akan mendukung pengampunan jika hal itu “mencakup pengunduran diri yang terhormat dari kehidupan politik bersamaan dengan berakhirnya persidangan.”

    Masalah hukum Netanyahu sering mendominasi berita selama masa jabatannya yang terakhir. Tak lama setelah membentuk pemerintahannya pada akhir 2022, Netanyahu meluncurkan rencana kontroversial untuk merombak sistem peradilan dan membatasi kekuasaan yudikatif, termasuk undang-undang yang mencabut kemampuan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah yang dianggap “sangat tidak masuk akal.”

    Perombakan tersebut memicu protes nasional. Para kritikus menuduh perdana menteri memiliki konflik kepentingan, dengan menyoroti bahwa ia berusaha melemahkan sistem peradilan sementara dirinya sendiri sedang diadili.

    Pada Minggu (30/11) malam, media Israel berspekulasi bahwa Herzog dapat memilih pengampunan bersyarat atau mencoba menghidupkan kembali plea bargain (negosiasi hukum). Hal ini dapat terkait dengan pengakuan “kesalahan” atau pembatasan terhadap masa depan politik Netanyahu. sejauh ini, hal tersebut ditolak dengan tegas oleh Netanyahu.

    Setiap pemberian grasi diperkirakan akan memakan waktu. Permohonan tersebut pertama kali dikirim ke Kementerian Kehakiman, lalu diteruskan ke penasihat hukum di Kantor Presiden untuk pendapat tambahan, sebelum presiden mengambil keputusan.

    Dalam pernyataan pada Senin (1/12), Herzog mengatakan permintaan pengampunan Netanyahu “jelas memicu perdebatan dan sangat mengganggu banyak orang di negara ini, di berbagai komunitas.”

    Dalam mengambil keputusannya, Herzog mengatakan ia akan “hanya mempertimbangkan kepentingan terbaik negara dan masyarakat Israel.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Tezar Aditya, Yuniman Farid

    Tonton juga video “Netanyahu Minta Presiden Ampuni Kasus Korupsi, Alasannya Demi Rakyat”

    (ita/ita)

  • Paus Leo Pimpin Misa Akbar di Lebanon, Dihadiri 150 Ribu Orang

    Paus Leo Pimpin Misa Akbar di Lebanon, Dihadiri 150 Ribu Orang

    Beirut

    Paus Leo meluangkan waktu untuk berdoa di lokasi ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut pada Selasa (2/12) pagi waktu setempat, atau pada hari terakhir kunjungannya ke ibu kota Lebanon tersebut. Di lokasi ledakan yang menewaskan ratusan orang pada lima tahun lalu itu, Paus Leo memanjatkan doa secara hening untuk para korban.

    Pada hari yang sama, seperti dilansir AFP, Selasa (2/12/2025), Paus Leo memimpin misa akbar yang dihadiri sekitar 150 ribu orang di tepi pantai Beirut. Misa ini menjadi puncak kunjungan pemimpin umat Katolik sedunia itu ke Lebanon, yang digelar sejak Minggu (30/11).

    Sebelum misa digelar, Paus Leo mendatangi lokasi ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut, yang pada 4 Agustus 2020 lalu menewaskan lebih dari 220 orang, melukai lebih dari 6.500 orang lainnya, dan menghancurkan sebagian besar ibu kota Lebanon.

    Berdiri di monumen untuk mengenang para korban tewas, yang terletak di antara kontainer pengiriman, tumpukan puing, dan fasilitas gandum yang hancur terlihat di dekatnya, Paus Leo tampak menyalakan lampu setelah berdoa secara hening.

    Paus Leo kemudian menjabat tangan, memberkati, dan berbicara kepada para penyintas dan kerabat korban ledakan tersebut, termasuk anak-anak, yang banyak di antaranya memegang foto orang yang mereka cintai.

    Cecile Roukoz, seorang pengacara yang saudara laki-lakinya tewas dalam ledakan itu, mengatakan: “Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Paus ini.”

    Roukoz menuturkan rakyat Lebanon mengetahui bahwa Paus Leo bersuara demi keadilan. “Dan kami membutuhkan keadilan bagi saudara-saudara kami dan semua korban ledakan ini,” ucapnya.

    Diketahui bahwa lima tahun telah berlalu, namun keluarga-keluarga korban masih mencari keadilan. Hingga kini, tidak ada pejabat yang dihukum dalam penyelidikan yang berulang kali dihambat, yang memicu kemarahan rakyat Lebanon.

    Sementara itu, misa yang akbar yang digelar di tepi pantai Beirut tercatat dihadiri 120.000 orang yang telah berkumpul di lokasi sebelum fajar. Beberapa orang bahkan datang dari luar negeri, termasuk negara tetangga Suriah atau tempat yang lebih jauh seperti Amerika Serikat (AS).

    Saat tiba di lokasi misa pada Selasa (2/12) pagi waktu setempat, Paus Leo melewati kerumunan jemaat yang bersorak gembira dengan mobil kepausan (popemobile). Kunjungan ini menjadi pengalih perhatian yang disambut baik di negara yang masih terguncang akibat perang antara Israel dan kelompok Hizbullah tahun lalu, dengan banyak yang khawatir akan berlanjut kembali.

    “Ini pertanda harapan bagi Lebanon. Saya sudah bisa merasakan kedamaian hanya dengan melihat orang-orang dan betapa bahagianya mereka, dan saya bisa melihat harapan di mata mereka untuk masa depan Lebanon,” kata salah satu jemaat di lokasi misa, Elias Fadel (22).

    “Semoga tidak akan ada perang,” cetusnya.

    Tonton juga video “Pesan Perdamaian Paus Leo di Kunjungan Luar Negeri Perdana”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Taliban Eksekusi Mati Napi Pembunuh di Depan Publik

    Taliban Eksekusi Mati Napi Pembunuh di Depan Publik

    Jakarta

    Seorang narapidana dieksekusi mati di depan publik oleh otoritas Taliban di Afghanistan timur pada hari Selasa (2/12).

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/12/2025), Mahkamah Agung Afghanistan menyatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa pria yang diidentifikasi sebagai Mangal tersebut dieksekusi mati di depan kerumunan orang di sebuah stadion olahraga di Khost, Afghanistan timur.

    Eksekusi mati tersebut menambah jumlah pria yang dihukum mati di depan umum menjadi 12 orang, sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, menurut penghitungan AFP.

    Mahkamah Agung Afghanistan menyatakan bahwa pria tersebut telah dijatuhi vonis mati sebagai “hukuman pembalasan” karena membunuh seorang pria setelah kasusnya “diperiksa dengan sangat cermat dan berulang kali”.

    “Keluarga korban ditawari amnesti dan perdamaian, tetapi mereka menolak,” kata Mahkamah Agung.

    Pihak berwenang telah mengimbau masyarakat untuk menghadiri eksekusi tersebut dalam pemberitahuan resmi yang dibagikan secara luas pada hari Senin.

    Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Afghanistan, Richard Bennett, mengatakan pada hari Selasa (2/12) — sebelum eksekusi mati di depan publik — bahwa tindakan tersebut “tidak manusiawi, kejam, dan hukuman yang tidak lazim, bertentangan dengan hukum internasional”.

    “Itu harus dihentikan,” katanya dalam sebuah unggahan di media sosial X.

    Tonton juga video “Taliban Klaim Tewaskan 58 Tentara Pakistan dalam Baku Tembak”

    (ita/ita)

  • Teleponan, Trump Tolak Rentetan Permintaan Maduro

    Teleponan, Trump Tolak Rentetan Permintaan Maduro

    Washington DC

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro kehabisan opsi setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak rentetan permintaan yang diajukannya dalam percakapan telepon bulan lalu. Maduro, dalam percakapan telepon itu, mengatakan bersedia mundur dan meninggalkan Venezuela, dengan jaminan keamanan AS.

    Trump, pada Minggu (30/11), mengakui telah berbicara via telepon dengan Maduro, namun menolak untuk mengungkapkan pembahasan keduanya. Percakapan telepon itu langsung singkat pada 21 November lalu, beberapa bulan setelah ketegangan meningkat antara Caracas dan Washington.

    Diungkapkan empat sumber yang mendapatkan pengarahan soal percakapan telepon kedua pemimpin, seperti dilansir Reuters, Selasa (2/12/2025), Maduro telah memberitahu Trump bahwa dirinya bersedia meninggalkan Venezuela, dengan syarat dirinya dan keluarganya mendapatkan amnesti hukum penuh.

    Amnesti hukum itu, menurut tiga sumber di antaranya, mencakup pencabutan semua sanksi AS dan berakhirnya kasus penting yang dia hadapi di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Maduro, menurut ketiga sumber yang dikutip Reuters, juga meminta pencabutan sanksi bagi lebih dari 100 pejabat pemerintah Venezuela, yang banyak di antaranya dituduh oleh AS melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), perdagangan narkoba, atau korupsi.

    Ditambahkan oleh dua sumber di antaranya bahwa Maduro meminta agar Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, untuk menjalankan pemerintahan sementara menjelang pemilu baru.

    Trump, menurut sumber-sumber yang dikutip Reuters, menolak sebagian besar permintaan Maduro yang disampaikan dalam percakapan telepon yang berlangsung kurang dari 15 menit tersebut.

    Namun, Trump memberitahu Maduro bahwa dia memiliki waktu seminggu untuk meninggalkan Venezuela menuju ke tujuan pilihannya bersama keluarganya.

    Dua sumber yang dikutip Reuters itu menambahkan bahwa batas waktu tawaran “jalur pelarian aman” untuk Maduro berakhir pada Jumat (28/11) pekan lalu, yang mendorong Trump untuk menetapkan pada Sabtu (29/11) bahwa wilayah udara Venezuela ditutup.

    Gedung Putih menolak untuk mengomentari laporan tersebut. Sementara Kementerian Informasi Venezuela belum memberikan tanggapannya.

    AS semakin meningkatkan tekanan terhadap Venezuela, termasuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di perairan Karibia, ancaman berulang kali oleh Trump untuk memperluas operasi militer AS ke daratan, dan penetapan Kartel de los Soles — yang menurut Washington dipimpin oleh Maduro — sebagai organisasi teroris asing.

    Maduro dan pemerintahannya selalu membantah semua tuduhan kriminal. Mereka balik menuduh AS mengupayakan perubahan rezim untuk mengendalikan sumber daya alam Venezuela yang melimpah, termasuk minyak.

    Saat berbicara kepada demonstran di luar Istana Kepresidenan Caracas pada Senin (1/12), Maduro bersumpah dirinya akan memberikan “kesetiaan mutlak” kepada rakyat Venezuela di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS. Dia menyatakan akan mempertahankan kedaulatan Venezuela.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hong Kong Bentuk Komite Independen Selidiki Penyebab Kebakaran Apartemen

    Hong Kong Bentuk Komite Independen Selidiki Penyebab Kebakaran Apartemen

    Hong Kong

    Pemimpin eksekutif Hong Kong, John Lee, mengumumkan bahwa komite independen akan dibentuk untuk menyelidiki penyebab kebakaran apartemen yang menewaskan sedikitnya 151 orang. Penyelidikan juga akan fokus pada pengawasan renovasi yang diduga berkontribusi dalam kebakaran mematikan tersebut

    Kepolisian Hong Kong, seperti dilansir AFP, Selasa (2/12/2025), telah menangkap 13 orang atas dugaan pembunuhan dalam penyelidikan kriminal yang diluncurkan sejak pekan lalu. Badan antikorupsi kota itu juga mengamankan 12 orang dalam penyelidikan dugaan korupsi yang diyakini juga berkontribusi dalam kebakaran.

    Otoritas setempat menduga jaring plastik dan busa insulasi yang tidak memenuhi standar, yang digunakan dalam renovasi di kompleks permukiman Wang Fuk Court, sebagai pemicu kebakaran menyebar dengan cepat ke tujuh gedung apartemen yang ada di kompleks tersebut.

    “Demi menghindari tragedi serupa terulang, saya akan membentuk komite independen yang dipimpin oleh seorang hakim untuk menyelidiki alasan di balik penyebab dan penyebaran cepat (kebakaran) serta isu-isu terkait,” ucap Lee dalam konferensi pers pada Selasa (2/12) waktu setempat.

    Para penyidik telah menyisir semua kecuali dua dari tujuh gedung yang hangus terbakar, dan menemukan jenazah-jenazah para penghuni apartemen di tangga darurat dan di bagian atap, yang tampaknya terjebak saat mereka mencoba menyelamatkan diri dari kobaran api. Sekitar 30 orang dinyatakan masih hilang.

    Otoritas Hong Kong mengatakan bahwa gedung-gedung yang tersisa sedang diperiksa untuk pencarian korban merupakan gedung yang mengalami kerusakan paling parah. Operasi pencarian ini diperkirakan bisa memakan waktu berminggu-minggu.

    Sementara itu, jauh sebelum kebakaran terjadi, para penghuni kompleks apartemen Wang Fuk Court telah memperingatkan otoritas setempat soal bahaya kebakaran yang dipicu oleh renovasi yang dilakukan.

    Namun menurut Departemen Tenaga Kerja Hong Kong, tahun lalu, sejumlah warga kompleks Wang Fuk Court diberitahu oleh otoritas terkait bahwa mereka menghadapi “risiko kebakaran yang relatif rendah”.

    Para penghuni apartemen itu menyuarakan kekhawatiran mereka pada September 2024, termasuk tentang potensi mudah terbakarnya jaring yang digunakan kontraktor untuk menutupi perancah yang dipasang di luar gedung.

    Uji coba pada beberapa sampel jaring warna hijau yang dililitkan di sekitar perancah bambu di gedung-gedung tersebut pada saat kebakaran terjadi, sebut pejabat yang mengawasi investigasi dalam konferensi pers pada Senin (1/12), tidak memenuhi standar tahan api.

    Diungkapkan oleh Sekretaris Utama otoritas Hong Kong, Eric Chan, bahwa kontraktor yang mengerjakan renovasi itu menggunakan material yang tidak sesuai standar pada area-area yang sulit dijangkau, sehingga secara efektif menyembunyikannya dari para petugas inspeksi.

    Busa insulasi yang juga digunakan dalam renovasi itu, menurut para pejabat Hong Kong, juga turut memperparah kebakaran dan alarm kebakaran di kompleks apartemen itu tidak berfungsi dengan baik.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 2 Pria Ditahan Atas Perampokan Rumah Mantan Presiden Prancis

    2 Pria Ditahan Atas Perampokan Rumah Mantan Presiden Prancis

    Jakarta

    Dua pria telah ditahan di Prancis dan didakwa atas dugaan perampokan rumah mantan presiden Francois Hollande di Paris, ibu kota Prancis.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/12/2025), kantor kejaksaan di Paris mengatakan pada hari Senin (1/12) waktu setempat, bahwa kedua tersangka didakwa dan ditahan Jumat lalu. Pernyataan kejaksaan tersebut mengonfirmasi laporan dari jaringan televisi berita BFMTV.

    Disebutkan bahwa kedua tersangka merupakan dua pria berusia awal 30-an tahun dan keduanya merupakan kelahiran Aljazair.

    Mereka diyakini telah melakukan perampokan pada 22 November lalu di rumah Hollande di Paris timur, yang ia tinggali bersama pasangannya, Julie Gayet, yang merupakan seorang aktris dan produser.

    Sebuah sumber yang dekat dengan Hollande mengatakan polisi telah bereaksi cepat terhadap perampokan tersebut.

    (ita/ita)

  • Dari Aset ke Ladang Spekulasi

    Dari Aset ke Ladang Spekulasi

    Jakarta

    “Harga emas telah meledak dalam beberapa bulan terakhir,” jelas Kepala Strategi Investasi Logam Mulia di MKS PAMP Group, Nicky Shields dalam wawancara dengan DW.

    “Ini merupakan indikator dari menurunnya kepercayaan pada pemerintah dan institusi-institusi.” Pertanyaannya adalah apakah pasar yang relatif kecil untuk reksa dana emas dapat menyerap limpahan modal saat ini.

    MKS PAMP Group, yang bermarkas di Jenewa, termasuk di antara para pelaku industri logam mulia global yang paling penting. Mereka mengolah emas, perak, dan platina menjadi batangan, koin, serta produk untuk perusahaan perhiasan dan industri, dan juga menawarkan investasi bagi investor institusional maupun pribadi.

    “Emas kertas”: Putri kesayangan para investor

    Menurut data dari World Gold Council, nilai aset global yang dikelola dalam emas ETF (Exchange Traded Funds) meningkat dari 472 miliar dolar AS pada bulan September menjadi 503 miliar dolar AS pada bulan Oktober, naik enam persen. Hanya pada bulan Oktober saja, arus masuknya mencapai 8,2 miliar dolar AS, jauh di atas rata-rata tahunan sebelumnya yang sebesar 7,1 miliar dolar AS.

    Pada kuartal ketiga (Q3) 2025, dari Juli hingga September, emas ETF yang didukung fisik mencatat arus masuk rekor 26 miliar dolar AS. Investor Amerika Utara memimpin kenaikan dengan 16,1 miliar dolar AS, sementara dana Eropa mencatat pembelian kuat dan mencapai kuartal terkuat kedua di kawasan tersebut dengan 8,2 miliar dolar AS.

    Emas ETF (Exchange Traded Funds) adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang meniru harga emas, tanpa mengharuskan investor membeli atau menyimpan emas batangan secara fisik. Banyak emas ETF menyimpan emas fisik di brankas yang dialokasikan sebagai aset dana, sehingga sering disebut sebagai “emas kertas”.

    Berbeda dengan reksa dana saham, emas ETF hanya memiliki satu komponen—yaitu emas. Artinya, tidak ada diversifikasi risiko. Karena alasan ini, emas ETF tidak diizinkan di Jerman, meskipun di banyak negara Eropa lainnya diperbolehkan.

    Kenaikan harga emas berlanjut

    Analis pasar Martin Siegert dari Landesbank Baden-Wrttemberg (LBBW) berpendapat bahwa kenaikan harga emas akan terus berlanjut. “Banyak argumen proemas tetap berlaku,” tulisnya pada akhir November di platform resmi bank. “Arus masuk ke dalam emas ETC seharusnya tetap kuat.”

    Ia menambahkan bahwa suku bunga di AS akan terus menurun, tanda tanya mengenai masa depan independensi bank sentral AS, Federal Reserve, dan mengenai soliditas dolar AS tetap ada, serta kebijakan perdagangan AS kemungkinan akan memberikan kejutan pasar pada tahun 2026.

    Ia mengumumkan: “LBBW, dengan latar belakang ini, menaikkan proyeksinya: Hingga akhir 2026, harga emas diperkirakan akan naik hingga 4.600 dolar AS.”

    Aset “antifragile”

    Rekor tertinggi sebelumnya dicapai pada Oktober tahun ini dengan lebih dari 4.350 dolar AS per ons troy. Saat ini, harganya stabil di 4.115 dolar AS per ons troy (per 25 November).

    Bank investasi AS Morgan Stanley menyarankan para investornya pada bulan September untuk mengubah struktur portofolio mereka dan mengintegrasikan emas sebagai “komponen inti”. Alih-alih menanamkan 60 persen dalam saham dan 40 persen dalam obligasi, mereka menyarankan agar 20 persen investasi dialokasikan ke produk emas.

    Kepala Kantor Investasi Morgan Stanley, Mike Wilson mengatakan kepada Reuters bahwa emas adalah aset “antifragile” yang paling penting, yang memberikan stabilitas dan perlindungan pada masa ketidakpastian. Model portofolio baru 60/20/20 menurutnya merupakan “perlindungan kuat terhadap inflasi”.

    Surat kabar Financial Times menyebut hype kenaikan harga emas sebagai “gold-plated FOMO” (fear of missing out — rasa takut ketinggalan): “Rally harga emas terbesar sejak 1970-an dipicu oleh ketakutan investor kehilangan imbal hasil dan kekhawatiran terhadap inflasi yang meningkat,” tulis harian Inggris itu.

    Kripto memasuki bisnis emas

    Namun, bukan hanya arus modal ke emas ETF yang mendorong kenaikan harga emas. Menurut laporan Reuters, perusahaan AS Tether juga memainkan peran besar.

    Perusahaan aset digital terbesar di dunia itu berkedudukan di El Salvador dan merupakan penerbit mata uang kripto Stablecoin Tether (USDT). Di situsnya, Tether mempromosikan investasi dalam “goldcoins”.

    Perusahaan kripto tersebut adalah pemilik tunggal emas batangan terbesar di luar bank sentral besar, dengan cadangan emas sebanding dengan beberapa bank sentral negara seperti Korea Selatan, Hungaria, atau Yunani.

    Pasar emas yang memanas menunjukkan bahwa justru emas—yang selama ini dianggap aset aman—telah menjadi objek spekulasi, menurut pakar MKS, Nicky Shields.

    “Dalam dua bulan terakhir, terjadi pembentukan gelembung nyata di pasar keuangan, tidak hanya pada emas dan perak, tetapi juga pada saham AS dan kecerdasan buatan (AI),” jelasnya kepada DW.

    Ia menambahkan bahwa “pemanasan berlebihan” terjadi karena beberapa faktor. “Bank Sentral AS, Fed, menurunkan suku bunga meskipun kita tidak dalam resesi. Ini menciptakan lebih banyak likuiditas dalam sistem, yang mungkin sebenarnya tidak dibutuhkan,” kata Shields. “Akibatnya, kita melihat penilaian tinggi pada aset gelembung di AI, saham AS, serta krisis gelembung pada emas dan perak.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)