Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Militer Israel Mengaku Lindas Mayat Militan Palestina di Tepi Barat

    Militer Israel Mengaku Lindas Mayat Militan Palestina di Tepi Barat

    Tepi Barat –

    Militer Israel mengakui bahwa salah satu kendaraan mereka pernah “secara tidak sengaja” melindas jenazah seorang militan Palestina saat baku tembak berlangsung di wilayah Tepi Barat pada awal pekan ini.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (11/1/2024), sejumlah pejabat Palestina menuduh Israel melakukan “kejahatan brutal” setelah rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah kendaraan militer melindas jenazah militan yang tewas di kota Tulkarem pada Senin (8/1) malam.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menyebut pasukannya pada saat itu membantu polisi dalam operasi kontra-terorisme yang memicu baku tembak dan kematian tiga “teroris”.

    “Kendaraan operasional yang terlihat dalam video itu dikerahkan untuk menjemput pasukan yang terjebak dalam tembakan besar-besaran, dan secara tidak sengaja melintas jenazah teroris,” sebut militer Israel dalam pernyataannya kepada AFP.

    Dalam pernyataannya, militer Israel juga mengatakan pihaknya akan meninjau apa yang terjadi. Ditambahkan militer Israel bahwa video yang beredar “tidak menunjukkan insiden tersebut secara keseluruhan”.

    Tindak kekerasan di Tepi Barat melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dua dekade terakhir, sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza pada awal Oktober tahun lalu.

    Rekaman video yang menunjukkan insiden pada Senin (8/1) waktu setempat, tampaknya diambil dari kamera keamanan dan menunjukkan sebuah kendaraan lapis baja yang perlahan-lahan melaju di atas sesosok jenazah.

    Rekaman video lainnya yang diambil dari kamera keamanan yang sama menunjukkan baku tembak antara pasukan Israel dan militan Palestina.

    Israel menduduki Tepi Barat, yang ditinggali sekitar 3 juta warga Palestina, sejak tahun 1967 silam. Sekitar 490.000 warga Israel tinggal di area-area permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

    Militer Israel meningkatkan operasi terhadap militan Palestina di Tepi Barat sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza. Para pemukim Yahudi juga terus melakukan penyerangan terhadap warga Palestina. Menurut otoritas kesehatan Palestina di Ramallah, sedikitnya 343 orang tewas di Tepi Barat selama tiga bulan terakhir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sidang Genosida Israel Digelar, Indonesia Dukung Afrika Selatan

    Sidang Genosida Israel Digelar, Indonesia Dukung Afrika Selatan

    Anda kembali membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita utama dari sejumlah penjuru dunia.

    Edisi Kamis, 11 Januari 2024, kami awali dengan sidang genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang digelar oleh International Court of Justice.

    Indonesia mendukung Afrika Selatan

    Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara yang menggugat Israel ke International Court of Justice karena dianggap telah melakukan genosida.

    Sidang akan mulai digelar pada hari Kamis ini.

    “Semua tindakan disebabkan Israel yang gagal mencegah genosida. Melakukan genosida merupakan pelanggaran nyata terhadap Konvensi Genosida PBB,” demikian pernyataan Afrika Selatan dalam gugatannya.

    Sementara itu Indonesia memberikan dukungan penuh kepada upaya hukum yang dilakukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional atas dugaan genosida Israel di Gaza, seperti yang dikatakan Muhammad Iqbal, juru bicara Kemenlu RI.

    Tapi Indonesia secara hukum tidak dapat ikut menggugat Israel di ICJ karena tidak menandatangani Konvensi Genosida.

    Kerusuhan di jalanan Port Morseby

    Setidaknya satu orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini.

    Rabu kemarin, polisi, pegawai negeri, dan anggota pertahanan mengadakan demonstrasi damai di Gedung Parlemen mengenai masalah gaji.

    Tapi kemudian situasi memburuk, ketika ratusan warga mulai turun ke jalanan dan dilaporkan ada penjarahan di sejumlah toko, serta pembakaran beberapa tempat.

    Media lokal melaporkan jumlah korban tewas akibat kerusuhan bisa mencapai lima orang, namun ABC hanya bisa mengkonfirmasi satu orang yang meninggal.

    Ekuador ‘perang’ dengan geng kriminal

    Presiden Ekuador Daniel Noboa mengatakan negaranya sedang “berperang”, setelah geng narkoba menyandera lebih dari 130 penjaga penjara dan staf lainnya dan sempat terekam sebuah stasiun TV saat siaran langsung.

    “Kami sedang berperang, dan kami tidak bisa menyerah dalam menghadapi kelompok teroris ini,” kata Presiden Noboa kepada stasiun radio Canela.

    Kekerasan dimulai setelah Presiden Noboa mengumumkan keadaan darurat menyusul kaburnya bos narkoba paling berkuasa di Ekuador, sekaligus pemimpin geng Los Choneros, Adolfo Macias, pada akhir pekan.

    Presiden Noboa menyebut 22 geng sebagai organisasi “teroris” dan menjadi target militer.

    China dan Maladewa mempererat hubungan

    Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Presiden Republik Maladewa Mohamed Muizzu di Beijing, kemarin.

    Presiden Xi mengatakan warga di dua negara menjalin hubungan persahabatan melalui ‘Silk Road’ di masa lalu, serta kerja sama yang produktif dalam proyek ‘Belt and Road ‘ dalam beberapa tahun terakhir.

    Sementara Presiden Muizzu mengatakan Maladewa menerapkan kebijakan ‘One China Policy’ dengan saling mendukung dalam menjaga kedaulatan di antara dua negara.

    Tahun ini menandai peringatan 10 tahun kunjungan Presiden Xi ke Maladewa, Presdien Muizzu mengatakan China sudah menyalurkan bantuan bagi pembangunan ekonomi dan sosial Maladewa.

    ‘Barbie,’ ‘Oppenheimer’ makin mantap menuju Oscar

    Film “Barbie” dan “Oppenheimer” masing-masing mendapat empat nominasi untuk penghargaan Screen Actors Guild Hollywood.

    Ini artinya menjadi sebuah pertarungan baru dari kedua film tersebut, juga film-film lainnya, menjelang Academy Awards.

    Kedua film ini mendapatkan penghargaan SAG untuk pemeran film terbaik, bersama film “The Color Purple”, “Killers of the Flower Moon” dan “American Fiction”.

    Penghargaan SAG seringkali menjadi fokus karena berisi anggota-anggota yang juga akan memilih ajang Oscar pada bulan Maret nanti.

  • DK PBB Tuntut Setop Serangan di Laut Merah, Houthi: Permainan Politik!

    DK PBB Tuntut Setop Serangan di Laut Merah, Houthi: Permainan Politik!

    Sanaa –

    Kelompok Houthi mengecam resolusi terbaru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut penghentian serangan di Laut Merah. Kelompok pemberontak yang menguasai ibu kota Yaman ini menyebut resolusi itu sebagai “permainan politik”.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (11/1/2024), Houthi juga menuduh Amerika Serikat (AS) sebagai pihak yang telah melanggar hukum internasional.

    Dewan Keamanan PBB, pada Rabu (10/1) waktu setempat, meloloskan resolusi yang isinya menuntut Houthi untuk segera mengakhiri serangan terhadap kapal-kapal di perairan Laut Merah, dan secara implisit mendukung koalisi internasional pimpinan AS untuk melindungi kapal-kapal dari serangan Houthi.

    Dalam tanggapannya, ketua komite revolusioner tertinggi Houthi, Mohammed Ali al-Houthi, menegaskan bahwa apa yang dilakukan sayap bersenjata kelompoknya dijalankan dalam kerangka pertahanan yang sah. Ditegaskan juga oleh Al-Houthi bahwa setiap tindakan yang dilakukan Houthi selalu memicu reaksi.

    “Kami menyerukan Dewan Keamanan untuk segera membebaskan 2,3 juta orang dari pengepungan Israel-Amerika di Gaza,” cetusnya.

    Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran dan menguasai sebagian besar wilayah Yaman dalam perang sipil di negara itu, telah bersumpah untuk menyerang kapal-kapal terkait Israel atau yang menuju pelabuhan Israel untuk menunjukkan dukungan bagi Hamas yang berperang melawan Tel Aviv di Jalur Gaza.

    Namun demikian, banyak kapal yang menjadi sasaran serangan Houthi ternyata tidak ada kaitannya dengan Israel.

    Rentetan serangan Houthi itu memaksa perusahaan pelayaran untuk menghindari rute perairan Laut Merah dan memilih beralih ke rute di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang semakin menambah waktu dan biaya perjalanan secara signifikan.

    Sementara itu, resolusi yang berhasil diadopsi bersama oleh Dewan Keamanan PBB itu “menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional”.

    Menurut teks yang dilihat AFP, resolusi terbaru itu “mengecam dengan tegas setidaknya dua lusin serangan Houthi terhadap kapal-kapal niaga dan komersial sejak 19 November 2023, ketika Houthi menyerang dan menyita Galaxy Leader dan awaknya”.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rusuh di Papua Nugini Tewaskan 15 Orang, Penjarahan-Pembakaran Marak

    Rusuh di Papua Nugini Tewaskan 15 Orang, Penjarahan-Pembakaran Marak

    Port Moresby –

    Sedikitnya 15 orang dilaporkan tewas akibat kerusuhan yang pecah di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Aksi penjarahan dan pembakaran mewarnai kerusuhan yang dipicu oleh unjuk rasa memprotes pemotongan gaji tentara dan polisi di negara tersebut.

    Seperti dilansir Reuters, Kamis (11/1/2024), laporan media terkemuka Australia, ABC, yang mengutip informasi terkini dari Kepolisian Papua Nugini menyebut sedikitnya delapan orang tewas dalam kerusuhan di Port Moresby sejak Rabu (10/1) waktu setempat.

    Empat orang lainnya, menurut laporan ABC, tewas di wilayah Lae yang ada di bagian utara Papua Nugini.

    Unjuk rasa yang dilakukan para personel kepolisian, tentara dan para staf sektor publik untuk memprotes pemotongan gaji secara tiba-tiba, dan tanpa penjelasan, awalnya berlangsung damai pada Rabu (10/1) pagi waktu setempat.

    Namun pada Rabu (10/1) sore, kerusuhan pecah dan menyebar hingga ke seluruh wilayah Port Moresby. Tayangan televisi setempat menunjukkan ribuan orang memenuhi jalanan Port Moresby, dengan banyak di antara mereka melakukan penjarahan dan membawa barang-barang dari pertokoan setempat.

    Laporan koresponden AFP yang ada di lokasi menyebut membakar sebuah SUV berwarna putih milik polisi yang diparkir di luar kompleks kantor Perdana Menteri (PM) Papua Nugini.

    PM Papua Nugini, James Marape, dalam konferensi pers pada Kamis (11/1) waktu setempat mengatakan bahwa ketegangan di ibu kota telah mereda, dan personel kepolisian tambahan dikerahkan untuk menjaga ketertiban.

    Para personel Kepolisian Papua Nugini juga melakukan aksi mogok kerja pada Rabu (10/1) pagi waktu setempat setelah mengetahui gaji mereka dipotong.

    Pemerintah Papua Nugini merilis pesan via media sosial yang menyangkal adanya pajak baru yang dikenakan pada para personel keamanan. Dalam penjelasannya, pemerintah Papua Nugini mengatakan pemotongan gaji itu merupakan kesalahan yang tidak disengaja dan berjanji untuk segera memperbaikinya.

    Marape dalam pernyataannya juga berjanji memperbaiki kesalahan administratif yang menyebabkan pemotongan gaji tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ekuador Makin Mencekam, Jalanan Kosong karena Warga Takut Keluar Rumah

    Ekuador Makin Mencekam, Jalanan Kosong karena Warga Takut Keluar Rumah

    Quito –

    Hanya sedikit warga Ekuador yang berkeliaran di jalanan saat situasi mencekam menyelimuti negara tersebut saat keadaan darurat berlangsung dan geng-geng kriminal menebar teror. Sebagian besar ruas jalanan di kota-kota yang ada di negara itu sepi, dengan tentara-tentara bersenjata lengkap berjaga di setiap sudut.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (11/1/2024), situasi tegang dan mencekam menyelimuti Ekuador sejak Senin (8/1) waktu setempat setelah gembong narkoba dan gangster terkemuka Jose Adolfo Macias alias Fito kabur dari penjara. Fito merupakan pemimpin geng kriminal terbesar di Ekuador, Los Choneros.

    Presiden Daniel Noboa, dalam responsnya, langsung memberlakukan keadaan darurat dan menerapkan jam malam secara nasional. Untuk kurun waktu 60 hari ke depan, para personel militer Ekuador dikerahkan ke berbagai kota untuk menjaga keamanan selama keadaan darurat berlangsung.

    Kaburnya Fito dan penetapan keadaan darurat memicu respons geng-geng kriminal setempat, yang menyulut kerusuhan di penjara-penjara, menyandera puluhan sipil penjara, menyerbu studio televisi dan melepas tembakan saat siaran langsung, memicu ledakan di tempat umum, dan menculik tujuh personel kepolisian.

    Bahkan ada ancaman eksekusi acak terhadap orang-orang yang ditemui di jalanan pada malam hari.

    Sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas akibat rentetan tindak kekerasan yang marak di Ekuador sejak keadaan darurat diberlakukan.

    Kehadiran militer dalam jumlah besar terpantau di ibu kota Quito. Namun warga setempat, salah satunya Rocio Guzman (54) yang memiliki toko, menuturkan bahwa situasi tetap mencekam dengan suara baku tembak di dekat tempat usahanya masih terngiang di kepalanya.

    Lihat juga Video: Cerita Horor Geng Narkoba Sandera-Ancam Bunuh Jurnalis Ekuador

    Di kota pelabuhan Guayaquil yang merupakan lokasi Fito kabur dari penjara, kebanyakan hotel, perkantoran dan pertokoan juga tutup. Hanya sedikit pejalan kaki yang terlihat berkeliaran pada Rabu (10/1) waktu setempat, namun mereka terlalu takut untuk berbicara kepada wartawan AFP di lokasi.

    Di banyak area di kota itu, kehadiran personel kepolisian jauh lebih banyak dari para pedagang yang biasanya ramai menjajakan dagangan mereka.

    Sementara itu, kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah setempat dialihkan via online sejak Rabu (10/1) waktu setempat. Kebanyakan perusahaan juga mengimbau para karyawannya untuk bekerja dari rumah selama keadaan darurat berlangsung.

    Ekuador yang merupakan negara kecil di Amerika Selatan ini terjerumus ke dalam krisis setelah kendali kartel transnasional, yang menggunakan pelabuhan di negara itu untuk menyalurkan kokain ke Amerika Serikat dan Eropa, meningkat selama beberapa tahun terakhir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DK PBB Loloskan Resolusi Tuntut Houthi Setop Serangan di Laut Merah

    DK PBB Loloskan Resolusi Tuntut Houthi Setop Serangan di Laut Merah

    New York –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meloloskan resolusi terbaru yang isinya menuntut kelompok pemberontak Houthi yang berasal dari Yaman untuk “segera” menghentikan serangan terhadap kapal-kapal yang berlayar di perairan Laut Merah.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (11/1/2024), resolusi itu diloloskan dalam voting yang digelar Dewan Keamanan PBB pada Rabu (10/1) waktu setempat. Rusia, China, Mozambik dan Aljazair memilih abstain, sedangkan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya mendukung resolusi tersebut.

    Resolusi yang berhasil diadopsi bersama itu “menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional”.

    Serangan yang semakin meningkat di Laut Merah telah memaksa perusahaan pelayaran untuk menghindari rute perairan tersebut dan memilih beralih ke rute di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang semakin menambah waktu dan biaya perjalanan secara signifikan.

    PBB sebelumnya mengatakan pihaknya “sangat prihatin terhadap situasi di Laut Merah, bukan hanya karena situasi itu sendiri, dan risiko yang ditimbulkannya terhadap perdagangan global”.

    Menurut teks yang dilihat AFP, resolusi terbaru itu “mengecam dengan tegas setidaknya dua lusin serangan Houthi terhadap kapal-kapal niaga dan komersial sejak 19 November 2023, ketika Houthi menyerang dan menyita Galaxy Leader dan awaknya”.

    Rentetan serangan Houthi marak di Laut Merah sejak perang berkecamuk antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza pada awal Oktober tahun lalu. Dalam pernyataannya, Houthi mengklaim bertindak dalam solidaritas dengan warga Palestina di Jalur Gaza.

    Resolusi ini juga menekankan “pelanggaran besar” terhadap embargo senjata pada Houthi, juga menegaskan kembali perlunya semua negara untuk “mematuhi kewajiban mereka”. Resolusi yang diloloskan ini juga “mengecam pasokan senjata” kepada Houthi, yang dekat dengan Iran.

    Rusia memberikan suara abstain setelah tiga usulan amandemen yang diajukannya ditolak. Moskow menuturkan pihaknya khawatir soal koalisi internasional yang dibentuk AS untuk melindungi Laut Merah.

    Diketahui bahwa Washington pada Desember lalu membentuk koalisi internasional yang bertujuan melindungi lalu lintas maritim di Laut Merah dari serangan Houthi. Perairan Laut Merah merupakan jalur strategis yang dilalui oleh setidaknya 12 persen perdagangan dunia.

    “Kami tidak bisa untuk tidak khawatir dengan situasi terkini di Laut Merah… Namun, kami khawatir Amerika Serikat dan sekutunya memilih, seperti yang sering terjadi di masa lalu, untuk mengambil jalur penyelesaian sepihak dengan kekerasan,” ucap Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Den Haag –

    Komnas HAM mendorong Indonesia untuk melakukan intervensi di Mahkamah Internasional (ICJ) dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan. Namun, Indonesia bukanlah negara peratifikasi Konvensi Genosida. Lantas tindakan konkret apa yang bisa dilakukan Indonesia?

    Mahkamah Internasional (ICJ) dijadwalkan menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel yang dituding melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza pada 11 dan 12 Januari.

    Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan: “Indonesia secara konsisten berdiri tegak bersama bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel” dalam pernyataan pers tahunannya untuk 2024.

    Komnas HAM mendorong pemerintah Indonesia “untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ.”

    Akan tetapi, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI mengatakan Indonesia “secara hukum tidak bisa menggugat” karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia bukanlah Negara Pihak negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Lantas bagaimana Indonesia berperan nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia seperti apa yang terjadi di Gaza saat ini?

    Berikut ini adalah sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional yang digelar pekan ini.

    Sejumlah warga Palestina berduka atas meninggalnya orang terdekat mereka yang meninggal akibat serangan Israel pada 10 Januari 2024 (Getty Images)

    Apa itu Konvensi Genosida?

    Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida disahkan PBB pada 9 Desember 1948.

    Ahli hukum Rafael Lemkin, yang berkebangsaan Polandia-Yahudi, merancang isi Konvensi dan dia juga yang menemukan kata “genosida”.

    Genosida sendiri adalah tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu bangsa, kelompok etnis, ras, atau komunitas penganut agama secara keseluruhan atau sebagian.

    Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling sulit dibuktikan.

    Konvensi Genosida PBB secara efektif dilaksanakan pada 12 Januari 1951. Per April 2022, ada 153 negara yang menjadi negara pihak. Negara pihak adalah negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Apa upaya hukum Afrika Selatan terhadap Israel?

    Gugatan Afrika Selatan diajukan melalui ICJ di Den Haag, Belanda, pada 29 Desember tahun lalu dan Mahkamah dijadwalkan menggelar sidang perdana pada 11 dan 12 Januari minggu ini.

    Afrika Selatan menyusun berkas gugatan setebal 84 halaman yang menyebut aksi-aksi Israel “merupakan sebuah genosida karena mereka berniat menghancurkan” orang-orang Palestina di Gaza “secara substansial”.

    Afrika Selatan mengatakan aksi-aksi genosida ini meliputi pembunuhan, penganiayaan yang berdampak serius terhadap kejiwaan dan fisik, dan secara sengaja membuat kondisi-kondisi yang “menghancurkan [orang-orang Palestina] secara komunitas”.

    Gugatan Afrika Selatan menyebut pernyataan demi pernyataan yang dikeluarkan para pejabat Israel menyiratkan niat genosida.

    Mahkamah Internasional (ICJ) berlokasi di Den Haag, Belanda (Reuters)

    Menurut Juliette McIntyre, seorang dosen hukum dari Universitas South Australia, gugatan terhadap Israel “sangatlah komprehensif” dan “disusun dengan cermat”.

    “Susunan berkas ini merespon semua argumen yang mungkin disebutkan Israel dan juga mengantisipasi klaim-klaim bahwa mahkamah tidak memiliki kewenangan,” ujar McIntyre kepada BBC.

    Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, menyoroti kesamaan pandangan antara Afrika Selatan dan Indonesia dalam konteks dukungan terhadap Palestina.

    “Tampaknya terdapat pembagian tanggung jawab di Mahkamah Internasional bagi Indonesia dan Afrika Selatan, yakni dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan dan Dasasila Bandung,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Bagaimana posisi Indonesia dalam Konvensi Genosida?

    Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam siaran pers pada Selasa (09/01) mengatakan Komnas HAM Palestina mengimbau mereka untuk mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    “[Komnas HAM RI] mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza Palestina,” tutur Atnike dalam pernyataan tertulisnya.

    Menanggapi rilis Komnas HAM tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    “Di sisi lain […]Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat Mahkamah Internasional mengenai “status dan konsekuensi hukum” pendudukan Israel terhadap Palestina,” terangnya.

    Dalam kaitan ini, kata Iqbal, pada 19 Februari 2024 mendatang Menlu Retno Marsudi dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional guna mendorong Mahkamah memberikan pendapat lisan seperti yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

    Indonesia adalah satu dari beberapa anggota PBB yang tidak menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Genosida.

    Dosen senior untuk Kajian Indonesia dari Universitas Queensland, Annie Pohlman, mengatakan dalam makalahnya bahwa Indonesia sepertinya tidak akan meratifikasi Konvensi Genosida juga instrumen HAM kuat lainnya seperti Statuta Roma dalam waktu dekat mengingat sejarah panjang dan kelamnya seperti pelanggaran HAM 1995-1996.

    “Retorika ritualisme hak asasi manusia Indonesia hanya akan bisa menjadi janji-janji kosong,” tulis Pohlman dalam esai bertajuk Indonesia and the UN Genocide Convention: The Empty Promises of Human Rights Ritualism (Indonesia dan Konvensi Genosida PBB: Janji-Janji Kosong Ritualisme Hak Asasi Manusia).

    BBC Indonesia telah memperoleh izin dari Pohlman untuk mengutip makalahnya.

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) yang menurutnya “setengah hati”.

    “Dalam kebijakan luar negeri dan sikap RI dalam forum regional maupun multilateral yang membahas krisis hak asasi manusia di sejumlah wilayah maupun dalam kaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional […] seperti Suriah dan Palestina, baru sebatas pernyataan moral. Belum ada langkah konkret,” ujar Usman kepada BBC Indonesia.

    Menurut pegiat HAM itu, Indonesia baru sebatas komitmen normatif dan masih bersikap setengah hati di tingkat ratifikasi perjanjian internasional sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak efektif.

    “Bahkan ada sejumlah perjanjian penting yang relevan dengan situasi krisis di Palestina, Ukraina, hingga Myanmar tapi hingga kini tidak kunjung diratifikasi. Contohnya Konvensi Genosida, Konvensi Pengungsi dan Statuta Roma.”

    Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida di ICJ dalam sidang pada Desember 2019 silam (Reuters)

    “Bahkan agenda ratifikasi Statuta Roma kini dihapus dari RANHAM [Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia],” ujar Usman.

    Implikasinya, kata Usman, adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Menanggapi pertanyaan mengenai kenapa Indonesia masih belum meratifikasi perjanjian relevan untuk krisis HAM seperti Konvensi Genosida PBB, Usman menjawab: “Indonesia memiliki sejarah kekerasan politik yang panjang”.

    “Termasuk yang dapat digolongkan ke dalam jenis kejahatan paling serius seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida,” ujar Usman.

    Sementara menurut Teuku Rezasyah, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida “karena belum adanya kepaduan sikap diantara pemerintah, parlemen, dan masyarakat umum”.

    Apa Indonesia bisa berperan lebih banyak terkait Palestina?

    Menurut Kishino Bawono, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan dengan fokus kajian Timur Tengah, posisi Indonesia di peta perpolitikan dunia belum bisa dikatakan middle power (kekuatan menengah) apalagi major power (kekuatan besar).

    Hal ini membuat pengaruh Indonesia di mata internasional tidak akan terlalu signifikan dalam konteks menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina.

    “Tidak heran jika memang kita hanya sibuk dengan pernyataan-pernyataan saja dan pertemuan-pertemuan yang juga menghasilkan pernyataan-pernyataan serta resolusi tanpa realisasi signifikan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Kishino menambahkan bahwa Indonesia “masih dibebani isu-isu kemanusiaan” di negeri seperti ini.

    Akademisi ini menggarisbawahi kasus kekerasan kepada pengungsi Rohingya di Aceh yang sempat viral pada bulan Desember 2023.

    Baca juga:

    Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Indonesia tentang Palestina pun, menurut Kihsino, “juga akan terasa munafik dengan sempat merebaknya sentimen anti pengungsi Rohingnya di Indonesia beberapa waktu terakhir ini.”

    “Di satu sisi menyuarakan seruan membela Palestina, tapi kemudian melakukan tindak kekerasan kepada pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Lalu, tanpa meratifikasi Konvensi Genosida, apakah Indonesia berperan lebih dalam mendukung Palestina?

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan implikasi dari tidak diratifikasinya Konvensi Genosida dan Statuta Roma adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Hampir satu juta orang etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada 2017 dan sebagian dari mereka menuju Indonesia (Reuters)

    Kendati demikian, Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, memiliki pendapat lain.

    “Konvensi Genosida yang ada hingga saat ini, cenderung memojokkan negara berkembang saja. Tidak mampu menyebut genosida di masa lalu, yang telah dilakukan oleh negara-negara berkebudayaan Eropa, atas wilayah jajahan mereka di Asia, Afrika, dan Latin Amerika,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Menurut dia, Indonesia masih bisa melakukan langkah-langkah konkret lainnya seperti mendukung saran Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memboikot produk yang berhubungan dengan Israel di dalam negeri dan juga menggalang solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) di seluruh dunia dalam mendukung Palestina.

    Seberapa efektif Mahkamah Internasional dalam menyidangkan kasus?

    Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, mengatakan lembaga peradilan internasional kerap tidak efektif dalam menegakkan putusan yang telah dibuat karena “tidak ada penegak hukum yang dapat memaksakan putusan”.

    “Dalam masyarakat internasional, yang berlaku adalah hukum rimba yaitu siapa yang kuat dia yang menang. Might is Right,” ujarnya.

    Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Genosida, Hikmahanto mengatakan Indonesia tetap bisa memanfaatkan resolusi Majelis Umum PBB yang meminta advisory opinion (saran dan pendapat) dari Mahkamah Internasional (ICJ).

    Juru bicara Kemenlu Indonesia Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya mengatakan Menlu Retno Marsudi telah dijadwalkan menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional terkait hal ini.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korsel Resmi Larang Perdagangan Daging Anjing, Bagaimana di Indonesia?

    Korsel Resmi Larang Perdagangan Daging Anjing, Bagaimana di Indonesia?

    Seoul –

    Penyembelihan dan penjualan anjing untuk dimakan dagingnya dinyatakan sebagai kegiatan terlarang di Korea Selatan setelah parlemen negara itu mengesahkan sebuah undang-undang baru.

    Undang-undang tersebut, yang akan mulai berlaku pada 2027, bertujuan untuk mengakhiri praktik makan daging anjing yang telah berlangsung selama berabad-abad.

    Rebusan daging anjing, yang disebut “boshintang”, dianggap sebagai makanan lezat di kalangan lansia Korea Selatan.

    Namun daging tersebut tidak lagi disukai para pengunjung restoran dan bukan lagi makanan populer di kalangan anak muda.

    Baca juga:

    Menurut jajak pendapat Gallup pada tahun lalu, hanya 8% orang yang mengatakan bahwa mereka telah mencoba daging anjing dalam 12 bulan terakhir, turun dari 27% pada tahun 2015.

    Lee Chae-yeon, pelajar berusia 22 tahun, mengatakan larangan itu diperlukan untuk mempromosikan hak-hak binatang.

    “Saat ini semakin banyak orang yang memiliki hewan peliharaan,” katanya kepada BBC di Seoul.

    Aparat Korea Selatan pada 2018 lalu mulai membongkar rumah jagal anjing terbesar di negara itu (Getty Images)

    “Anjing sudah seperti keluarga sekarang dan tidak baik memakan keluarga sendiri,” tambahnya.

    Undang-undang baru ini berfokus pada perdagangan daging anjing. Mereka yang terbukti menyembelih anjing dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara.

    Adapun orang yang dinyatakan bersalah memelihara anjing untuk diambil dagingnya atau menjual daging anjing, dapat dihukum maksimal dua tahun penjara.

    Para petani dan pemilik restoran memiliki waktu tiga tahun untuk mencari sumber pekerjaan dan pendapatan alternatif sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.

    Menurut statistik pemerintah, Korea Selatan memiliki sekitar 1.600 restoran daging anjing dan 1.150 peternakan anjing pada 2023, yang semuanya kini harus menyerahkan rencana penghentian bisnisnya kepada otoritas setempat.

    Pemerintah telah berjanji untuk sepenuhnya mendukung peternak anjing, tukang daging dan pemilik restoran, yang usahanya terpaksa ditutup, meskipun rincian kompensasi apa yang akan ditawarkan belum diselesaikan.

    Presiden Korsel sekarang, Yoon Suk Yeol dan istrinya memiliki enam anjing dan sejak awal mereka meminta pelarangan makan daging anjing (Getty Images)

    Pada Selasa (09/01) waktu makan siang di Seoul, di sebuah gang yang terdapat beberapa restoran daging anjing, segelintir orang lanjut usia sedang menikmati sup tersebut dan di sana kesenjangan antar generasi sangat mencolok.

    Kim Seon-ho, 86, kecewa dengan larangan tersebut.

    “Kami sudah menyantap ini sejak Abad Pertengahan. Mengapa melarang kami menyantap makanan tradisional kami?” dia berujar.

    Baca juga:

    “Jika Anda melarang daging anjing, maka Anda harus melarang daging sapi.”

    Pemerintahan sebelumnya, sejak tahun 1980an, telah berjanji untuk melarang daging anjing, namun gagal mencapai kemajuan.

    Presiden saat ini, Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee dikenal sebagai penyayang binatang – mereka memiliki enam anjing, dan Ibu Kim telah menyerukan agar praktik makan anjing diakhiri.

    Kelompok hak asasi hewan, yang telah lama mendorong pelarangan tersebut, memuji hasil pemungutan suara parlemen pada hari Selasa.

    Jung Ah Chae, Direktur Eksekutif Humane Society di Korea, mengatakan dia terkejut melihat larangan tersebut seumur hidupnya.

    “Meskipun hati saya sedih untuk jutaan anjing yang sudah dibunuh karena perubahan yang terlambat ini, saya sangat gembira bahwa Korea Selatan kini dapat menutup babak menyedihkan dalam sejarah kita dan menyambut masa depan yang ramah anjing,” katanya.

    Peternak daging anjing telah berkampanye menentang larangan tersebut.

    Mereka berpendapat bahwa, mengingat menurunnya popularitas di kalangan anak muda, praktik tersebut harus dibiarkan hilang secara alami seiring berjalannya waktu.

    Banyak petani dan pemilik restoran sudah lanjut usia dan mengatakan akan sulit bagi mereka untuk beralih mata pencaharian di usia lanjut.

    Salah satu peternak anjing, Joo Yeong-bong, mengatakan kepada BBC bahwa industri ini kini terancam babak belur.

    “Dalam 10 tahun, industri ini akan hilang. Kita berusia 60an dan 70an dan sekarang kita tidak punya pilihan selain kehilangan mata pencaharian,” katanya, seraya menambahkan bahwa ini adalah “pelanggaran kebebasan masyarakat untuk makan apa yang mereka suka.”

    Salah satu pemilik restoran daging anjing berusia 60-an, Nyonya Kim, mengatakan kepada BBC bahwa dia frustrasi dengan larangan tersebut, dan menyalahkan larangan tersebut sebagai penyebab meningkatnya jumlah orang di Korea Selatan yang memiliki hewan peliharaan.

    “Anak-anak muda saat ini tidak menikah, jadi mereka menganggap hewan peliharaan sebagai keluarga, padahal makanan tetaplah makanan. Kita harus menerima daging anjing tetapi memelihara dan menyembelihnya di lingkungan yang higienis,” katanya.

    “Negara lain seperti China dan Vietnam, masyarakatnya memakan anjing, jadi mengapa kita melarangnya?”

    Bagaimana perdagangan daging anjing di Indonesia?

    Di Indonesia, perdagangan daging anjing masih terjadi meskipun kelompok pemerhati hewan terus menyerukan pelarangannya.

    Kasus terakhir yang mengejutkan adalah terungkapnya pengiriman lebih dari 200 ekor anjing yang akan dijagal di Solo, Jawa Tengah, (06/01).

    Aktivis kesejahteraan hewan meyakini kasus ini merupakan yang terbesar sejauh ini.

    Indonesia sudah memiliki aturan mengenai kekerasan terhadap hewan. Ada pula aturan tentang perdagangan daging anjing.

    Sejauh ini, Kementerian Pertanian sudah membatasi penjualan daging anjing melalui surat edaran No. 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing.

    Singkatnya, surat edaran ini menyatakan “daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan”.

    Pada pertengahan September 2021, koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) memberikan apresiasi kepada Kepolisian Kulon Progo di Yogyakarta.

    Dalam keterangan pers kepada BBC News Indonesia, DMFI menyebut “Kepolisian Kulon Progo membuat sejarah dengan menjadi badan penegak hukum pertama di Indonesia yang menghentikan operasi para pedagang daging anjing pada tanggal 6 Mei tahun ini.”

    Larangan perdagangan daging anjing dan kucing juga dilakukan pemerintah-pemerintah daerah, seperti di Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat, Lampung, DKI Jakarta dan lain-lain.

    Namun para pegiat kesejahteraan hewan mengaku masih menemukan keberadaan penjualan daging anjing di pasar-pasar di sejumlah kota.

    Di Kota Solo, misalnya, ada lebih dari 25 warung makan yang menjual olahan daging anjing, ungkap Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispartan KPP) Solo, Eko Nugroho Isbandijarso, Senin (08/01).

    Dia merujuk pada data yang dimiliki Dispartan KPP Solo terdapat 27 warung makan yang menjual olahan daging anjing.

    Dari angka itu, pasokan anjing untuk konsumsi di Kota Solo mencapai 90-100 ekor.

    Pemkot Solo, katanya, memang belum pernah mengeluarkan aturan tegas yang melarang perdagangan daging anjing – sebuah sikap yang sejak awal dikritik aktivis kesejahteraan hewan di kota itu.

    Alasannya, demikian Eko Nugroho, karena masih banyak “hambatan non teknis” untuk mengeluarkan surat edaran tersebut. Kendati dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut terkait hambatan non teknis tersebut.

    Namun demikian, komitmen untuk melarang konsumsi daging anjing tetap ada.

    Dalam laporan terakhir Asia For Animals Coalition menyebutkan Indonesia menjadi negara nomor satu di dunia yang paling banyak mengunggah tindakan keji terhadap hewan.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Ekuador Sebut Negaranya sedang Berperang Lawan Geng Narkoba

    Presiden Ekuador Sebut Negaranya sedang Berperang Lawan Geng Narkoba

    Jakarta –

    Presiden Ekuador Daniel Noboa mengatakan negaranya sedang ‘berperang’ dengan geng narkoba yang menyandera sipir penjara, di tengah meningkatnya kekerasan yang menyebabkan orang-orang bersenjata mengambil alih siaran langsung TV dan ledakan di beberapa kota. Pihaknya menegaskan tidak akan menyerah.

    Dilansir Reuters, Kamis (11/1/2024), Noboa menyebut 22 geng sebagai organisasi teroris, dan menjadikannya sebagai target militer resmi. Noboa yang menjabat sebagai Presiden pada bulan November 2023 itu berjanji untuk mengatasi masalah keamanan yang semakin meningkat yang disebabkan oleh meningkatnya geng penyelundup narkoba yang mengangkut kokain melalui Ekuador.

    “Kami sedang berperang dan kami tidak bisa menyerah dalam menghadapi kelompok teroris ini,” kata Noboa kepada stasiun radio Canela Radio pada hari Rabu.

    Dia memperkirakan sekitar 20.000 anggota geng kriminal aktif di Ekuador.

    Sejumlah jalan di ibu kota Quito dan kota pelabuhan Guayaquil lebih sepi dari biasanya pada hari Rabu. Sejumlah pertokoan bisnis tutup atau bekerja dari jarak jauh, dan sekolah-sekolah tutup.

    Penyanderaan lebih dari 130 penjaga dan staf penjara, yang dimulai pada Senin dini hari, dan kaburnya pemimpin geng Los Choneros Adolfo Macias dari penjara pada akhir pekan mendorong Noboa untuk mengumumkan keadaan darurat selama 60 hari.

    Dia memperketat keputusan tersebut pada hari Selasa setelah serangkaian ledakan di seluruh negeri dan pengambilalihan stasiun televisi TC oleh orang-orang bersenjata mengenakan balaclava yang mengudara secara langsung.

    “Sekitar 329 orang, sebagian besar anggota geng seperti Los Choneros, Los Lobos dan Los Tiguerones telah ditangkap sejak keadaan darurat dimulai,” kata Komandan Angkatan Bersenjata Jaime Vela pada konferensi pers pada Rabu malam.

    “Tidak ada sandera yang dibunuh,” tambah Vela, menanggapi pertanyaan tentang video mengerikan yang beredar di media sosial yang menunjukkan staf penjara menjadi sasaran kekerasan ekstrem, termasuk ditembak dan digantung.

    Sementara Reuters tidak dapat segera memverifikasi keaslian video tersebut.

    (yld/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 7 Fakta Horor Geng Kriminal Ekuador Usai Bos Narkoba Kabur dari Penjara

    7 Fakta Horor Geng Kriminal Ekuador Usai Bos Narkoba Kabur dari Penjara

    Quito –

    Di Ekuador, gembong narkoba kabur dari penjara. Seisi negara kemudian menjadi mencekam. Korban jiwa berjatuhan. Ini adalah tujuh fakta soal horor di negara Amerika Selatan tersebut.

    Tujuh fakta ini dihimpun detikcom dari pemberitaan hingga Rabu (10/1/2024) pukul 18.30 WIB petang.

    1. Gembong narkoba kabur dari bui

    Dilansir AFP dan AL Arabiya, gembong narkoba yang kabur dari bui adalah Jose Adolfo Macias, berjuluk Fito. Pria itu punya pengaruh besar di jagat peredaran barang bikin mabuk itu. Dia adalah pemimpin geng narkoba paling terkemuka di Ekuador, yakni Los Choneros.

    Fito kabur dari penjara berkeamanan maksimum di Kota Guayaquil, Minggu (7/1/2024) lalu. Tiba-tiba saja, Fito tidak ditemukan polisi yang menginspeksi penjara. Diyakini, Fito sudah kabur beberapa jam sebelum polisi tiba di penjara.

    Juru Bicara Kepresidenan Ekuador, Roberto Izurieta, menyebut Fito nampaknya sudah mendapatkan informasi lebih dini soal inspeksi kepolisian itu. Penjara-penjara lain juga menjadi heboh mendengar kabar kaburnya Fito. Kerusuhan-kerusuhan terjadi.

    Para sipir penjara disandera di beberapa lembaga pemasyarakatan yang dilanda kerusuhan. Namun dilaporkan tidak ada korban luka dalam kerusuhan itu.

    Selanjutnya, negara dalam keadaan darurat, gangster serang TV yang siaran langsung:

    Lihat juga Video: Polisi yang Tangkap Saipul Jamil Kini Dibebastugaskan

    2. Negara umumkan keadaan darurat

    Ekuador mengumumkan status darurat untuk negaranya. Presiden Daniel Noboa, yang menjabat sejak November tahun lalu, mengumumkan mobilisasi tentara selama 60 hari di jalanan dan penjara-penjara Ekuador terhitung sejak Senin (8/1) waktu setempat.

    Mobilitas tentara itu dilakukan saat perburuan besar-besaran sedang dilakukan terhadap gembong narkoba dan gangster bernama Fito itu. Noboa menambahkan bahwa akan ada pemberlakuan jam malam mulai pukul 23.00 waktu setempat hingga pukul 05.00 waktu setempat setiap hari selama keadaan darurat berlangsung.

    “Kita tidak akan bernegosiasi dengan teroris atau beristirahat sampai kita memulihkan perdamaian kepada seluruh warga Ekuador,” tegas Noboa lewat Instagram.

    Presiden Ekuador, Daniel Noboa. The National Electoral Council (CNE)/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES Foto: The National Electoral Council (CNE)/Handout via REUTERS

    3. Fito pemimpin geng narkoba

    Biang kerok kerusuhan Ekuador ini adalah Fito yang kabur dari penjara. Sekilas soal Fito, dia adalah pemimpin Los Choneros, gangster narkoba paling terkemuka di negara itu.

    Fito telah menjalani hukuman 34 tahun penjara atas tindak kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba dan pembunuhan sejak tahun 2011. Ini merupakan kedua kalinya dia kabur dari penjara — yang terakhir terjadi tahun 2013 lalu sebelum dia ditangkap kembali usai tiga bulan buron.

    4. Geng narkoba bersenjata serang TV yang sedang siaran

    Tiba-tiba saja geng narkoba bersenjata menggeruduk stasiun televisi TC Television yang sedang siaran. Stasiun televisi itu adalah milik negara.

    “Jangan tembak, tolong jangan tembak,” teriak seorang wanita ketika suara tembakan terdengar sementara para penyerang, yang membawa senapan dan granat, memaksa kru penyiaran TC yang ketakutan hingga terjatuh.

    Polisi kemudian menuju ke lokasi kejadian. Polisi langsung menangani kejadian itu.

    Siaran langsung terus berlanjut tanpa gangguan meskipun lampu di lokasi syuting padam. Sekitar 30 menit setelah orang-orang bersenjata muncul, polisi terlihat masuk.

    This screen grab of live video from the TC Television network shows a masked, armed person standing over journalists during a live broadcast, in Guayaquil, Ecuador, Tuesday, Jan. 9, 2024. The country has seen a series of attacks after the government imposed a state of emergency in the wake of the apparent escape of a powerful gang leader from prison. (TC Television network via AP) Foto: (TC Television network via AP)

    “Polisi, polisi,” seru seorang pria berseragam.

    “Kami mempunyai rekan yang terluka,” kata seorang pria.

    “Tolong, mereka datang untuk membunuh kami. Tuhan jangan biarkan ini terjadi. Para penjahat sedang on-air,” kata salah satu jurnalis kepada AFP melalui pesan WhatsApp.

    Selanjutnya, korban tewas 10 orang:

    5. Korban tewas 10 orang

    Sedikitnya 10 orang, termasuk dua personel penegak hukum, tewas dalam rentetan tindak kekerasan mengerikan ini. Dari 10 orang, 8 orang di antaranya tewas dalam rentetan serangan di kota Guayaquil. Sebanyak 3 orang lainnya luka-luka di kota itu.

    Dalam pernyataan terpisah via media sosial X, kepolisian setempat menyebut dua personel penegak hukum telah “dibunuh dengan kejam oleh sejumlah penjahat bersenjata” di kota Nobol, yang terletak tak jauh dari Guayaquil.

    6. Kedutaan China tutup dulu

    Kedutaan Besar China di Ekuador mengumumkan akan menghentikan sementara layanan untuk publik saat konflik bersenjata menyelimuti Ekuador. Tidak diketahui secara jelas berapa lama penghentian layanan publik itu akan dilakukan.

    Pengumuman itu disampaikan oleh Kedutaan Besar China dalam pernyataan terbaru yang dirilis via media sosial WeChat pada Rabu (10/1) waktu setempat. Penghentian layanan publik itu juga berlaku di seluruh konsulat China yang ada di wilayah Ekuador.

    7. Ancam eksekusi orang di jalanan, polisi diculik

    Geng Los Choneros mengancam orang-orang setempat. Mereka mengaku tidak segan membunuh orang di jalanan.

    Otoritas Ekuador melaporkan sejumlah ledakan dan beberapa mobil dibakar pada Selasa (9/1) waktu setempat di sejumlah wilayah, termasuk ibu kota Quito. Sedikitnya tujuh personel kepolisian setempat dilaporkan telah diculik.

    Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan tiga polisi yang diculik sedang duduk di tanah dengan pistol diarahkan ke mereka. Salah satu polisi itu kemudian dipaksa membaca pernyataan yang ditujukan untuk Presiden Noboa.

    “Anda menyatakan perang, Anda akan mendapatkan perang,” ucap polisi yang tampak ketakutan itu saat membacakan pesan geng kriminal yang menculiknya.

    Police evacuate staff from the TC television channel station after a group of armed men broke onto their set during a live broadcast, in Guayaquil, Ecuador, Tuesday, Jan. 9, 2024. The country has seen a series of attacks after the government imposed a state of emergency in the wake of the apparent escape of a powerful gang leader from prison. (AP Photo/Cesar Munoz) Foto: AP/Cesar Munoz

    “Anda mengumumkan keadaan darurat. Kami menetapkan polisi, warga sipil dan tentara sebagai rampasan perang,” demikian pernyataan geng kriminal tersebut.

    Pernyataan itu menambahkan bahwa siapa pun yang ditemui di jalanan Ekuador setelah pukul 23.00 waktu setempat “akan dieksekusi”.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini