Jenis Media: Internasional

  • Netanyahu Tolak Solusi 2 Negara, Sekjen PBB: Tak Bisa Diterima!

    Netanyahu Tolak Solusi 2 Negara, Sekjen PBB: Tak Bisa Diterima!

    Jakarta

    Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam penolakan Israel terhadap gagasan solusi dua negara dengan Palestina. Pemimpin badan dunia tersebut menyebut penolakan Israel itu tak bisa diterima dan dapat memperpanjang perang di Gaza.

    “Penolakan yang jelas dan berulang pada minggu lalu terhadap solusi dua negara di tingkat tertinggi pemerintahan Israel, tidak dapat diterima,” kata Guterres dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (23/1) waktu setempat.

    “Penolakan ini, dan penolakan terhadap hak kenegaraan rakyat Palestina, akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global,” ujar Sekjen PBB itu dalam pertemuan tersebut, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (24/1/2024).

    Hasil seperti itu “akan memperburuk polarisasi dan menguatkan ekstremis di mana pun,” tambahnya.

    Guterres pun menyerukan pengakuan universal atas “hak rakyat Palestina untuk membangun negara mereka sendiri yang sepenuhnya merdeka.”

    Dalam beberapa hari terakhir, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menuai kecaman global dengan menolak seruan untuk membentuk negara Palestina. Penolakan Netanyahu ini berarti menentang Amerika Serikat, yang memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel.

    Kantor Netanyahu pekan lalu mengatakan Israel “harus mempertahankan kendali keamanan atas Gaza,” bahkan setelah “Hamas dihancurkan”. Hal ini disampaikan beberapa hari setelah Netanyahu juga menolak kedaulatan Palestina atas Tepi Barat yang diduduki.

    Penolakan itu terjadi seiring Israel terus memerangi Hamas di Gaza, di mana jumlah korban tewas telah mencapai hampir 25.500 pada hari Selasa (23/1), dengan sekitar 70 persen kematian adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Hamas.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Bombardir Irak, Targetnya Fasilitas Militan yang Didukung Iran

    AS Bombardir Irak, Targetnya Fasilitas Militan yang Didukung Iran

    Jakarta

    Pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan di Irak pada Selasa (23/1) waktu setempat yang menargetkan tiga fasilitas yang digunakan oleh para militan yang didukung Iran. Menurut sumber-sumber Irak, serangan AS itu menyebabkan dua orang tewas.

    Serangan itu terjadi hanya beberapa hari setelah pasukan AS di Irak barat menjadi sasaran rudal balistik dan roket, dalam serangan yang menurut Departemen Pertahanan AS atau Pentagon dilakukan oleh para militan yang didukung Iran.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (24/1/2024), menurut sumber-sumber Irak, serangan AS tersebut menargetkan Ketaeb Hizbullah, sebuah faksi militan yang berafiliasi dengan mantan paramiliter Hashed al-Shaabi, di daerah Jurf al-Sakhr di selatan ibu kota Irak, Baghdad, serta di wilayah Al-Qaim di perbatasan dengan Suriah.

    Dua orang tewas dan dua lainnya luka-luka dalam bombardir AS di wilayah al-Qaim, menurut seorang pejabat di Kementerian Dalam Negeri Irak dan mantan anggota Hashed al-Shaabi, yang para petempurnya telah diintegrasikan ke dalam tentara reguler.

    Serangan AS ini terjadi di tengah kondisi regional yang sudah memanas, yang dipicu oleh perang di Gaza antara sekutu Washington, Israel, dan gerakan perlawanan Palestina, Hamas, yang didukung Iran.

    Dalam sebuah pernyataan, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengkonfirmasi “serangan yang diperlukan dan proporsional” di Irak terhadap “tiga fasilitas yang digunakan oleh kelompok milisi Ketaeb Hizbullah yang didukung Iran dan kelompok lain yang berafiliasi dengan Iran di Irak”.

    “Serangan presisi ini merupakan respons langsung terhadap serangkaian serangan yang meningkat terhadap AS dan personel koalisi di Irak dan Suriah oleh para milisi yang disponsori Iran,” kata Austin, merujuk pada koalisi internasional pimpinan AS melawan kelompok ISIS.

    Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan serangan AS itu menargetkan “markas besar, penyimpanan, dan lokasi pelatihan Ketaeb Hizbullah untuk kemampuan roket, rudal, dan serangan satu arah UAV (drone)”.

    Pentagon menyatakan bahwa pasukan AS dan sekutu di Irak dan Suriah telah menjadi sasaran lebih dari 150 serangan sejak pertengahan Oktober tahun 2023 lalu. Serangan-serangan ini diklaim dilakukan oleh “Perlawanan Islam di Irak”, sebuah aliansi militan yang terkait dengan Iran dan menentang dukungan AS untuk Israel dalam konflik Gaza.

    Diklasifikasikan sebagai kelompok “teroris” oleh Washington dan dikenakan sanksi, Ketaeb Hizbullah telah menjadi sasaran gempuran dalam beberapa pekan terakhir. Kelompok ini secara terbuka mendukung Perlawanan Islam di Irak.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rentetan Serangan AS di Yaman Hancurkan 25 Peluncur Rudal Houthi

    Rentetan Serangan AS di Yaman Hancurkan 25 Peluncur Rudal Houthi

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengklaim rentetan serangannya bersama sekutunya, Inggris, telah menghancurkan sedikitnya 25 fasilitas peluncur rudal Houthi di wilayah Yaman. Pentagon atau Departemen Pertahanan AS juga menyebut pasukannya telah menghancurkan 20 rudal Houthi sejauh ini.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (24/1/2024), hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder, dalam pernyataan kepada wartawan pada Selasa (23/1) waktu setempat.

    Pentagon menyatakan bahwa AS mulai menyerang target-target Houthi di wilayah Yaman sejak 11 Januari lalu. Sejak saat itu, sebut Ryder, ada sekitar 25 fasilitas peluncuran rudal Houthi yang dihancurkan.

    AS juga melancarkan serangan terhadap rudal-rudal yang, menurut mereka, menjadi ancaman bagi kapal-kapal sipil dan militer. Lebih dari 20 rudal Houthi, menurut Ryder, juga telah dihancurkan sejak dua pekan lalu.

    “Secara keseluruhan kami menilai bahwa kami telah menghancurkan atau melemahkan lebih dari 25 fasilitas peluncuran dan pengerahan rudal,” sebutnya.

    Ryder menambahkan bahwa serangan-serangan AS juga mengenai “kendaraan udara tak berawak, radar di pesisir dan kemampuan pengawasan udara, serta area-area penyimpanan senjata, dengan dampak yang baik.”

    “Kami sangat fokus untuk menargetkan hal-hal yang mereka kerahkan atau mereka gunakan untuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal dan para pelaut internasional, dan hal itu akan terus menjadi fokus kami,” tegas Ryder seperti dilansir Reuters.

    Lebih lanjut ditekankan oleh Ryder bahwa serangan terakhir Houthi terjadi pada 18 Januari, yang menunjukkan bahwa serangan-serangan AS dan Inggris memiliki dampak.

    “Sejak saat itu kami telah melancarkan beberapa serangan pertahanan diri, ketika ada ancaman atau rencana peluncuran,” katanya.

    AS Hancurkan 2 Rudal Antikapal Houthi dalam Serangan Terbaru

    Pentagon dalam laporan terbaru menyebut pasukan AS telah menghancurkan rudal jelajah antikapal Houthi yang siap diluncurkan setelah serangan tahap kedua oleh Washington dan London dilancarkan terhadap kelompok yang didukung Iran tersebut.

    “Segera setelah melancarkan serangan-serangan ini, sebuah target tambahan Houthi diserang oleh AS untuk mempertahankan diri, menghancurkan rudal jelajah anti kapal yang siap diluncurkan dan memberikan ancaman besar terhadap kapal-kapal yang beroperasi di kawasan tersebut,” ucap Ryder.

    Serangan tambahan itu, sebut Ryder, terjadi “mungkin dalam waktu 15-30 menit setelah operasi utama di sana”.

    Militer AS, dalam pernyataan yang dilansir Reuters, menyebut dua rudal antikapal Houthi yang bersiap diluncurkan ke Laut Merah telah dihancurkan dalam serangan pada Rabu (24/1) dini hari waktu setempat. Disebutkan bahwa serangan AS yang menghancurkan dua rudal Houthi itu terjadi pukul 02.30 waktu setempat.

    “Pasukan AS mengidentifikasi rudal-rudal tersebut di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi dan menyimpulkan bahwa rudal-rudal tersebut merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal Angkatan Laut AS di kawasan tersebut,” sebut Komando Pusat AS dalam pernyataannya.

    “Pasukan AS kemudian menyerang dan menghancurkan rudal-rudal tersebut untuk mempertahankan diri,” imbuh pernyataan itu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bangladesh Mencari Keseimbangan Antara Pengaruh China-India-Barat

    Bangladesh Mencari Keseimbangan Antara Pengaruh China-India-Barat

    Jakarta

    Setelah Liga Awami di Bangladesh memenangkan pemilu dan Sheikh Hasina memasuki masa jabatan kelima sebagai Perdana Menteri, Cina dan India buru-buru memberikan ucapan selamat. Kedua negara besar di Asia ini punya kepentingan untuk membentuk kemitraan dan memperluas wilayah pengaruh mereka..

    Michael Kugelman, direktur Asia Selatan di Wilson Center, mengatakan Bangladesh berhasil “meraup keuntungan dari persaingan kekuatan besar” dalam hubungannya dengan Cina dan India.

    “Hubungan ekonomi dan pertahanan dengan Beijing telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kita telah mencapai titik, di mana Cina mendanai pembangunan pangkalan kapal selam pertama di Bangladesh. Ini merupakan cerminan lain dari keberhasilan Dhaka sebagai penyeimbang,” katanya kepada DW.

    Tahun lalu, Bangladesh meresmikan pangkalan kapal selam senilai USD1,2 miliar di Cox’s Bazar, yang diberi nama pangkalan Sheikh Hasina. Pangkalan militer tersebut dibangun dengan bantuan dari Cina, yang menimbulkan kekhawatiran di India bahwa militer Cina sedang berusaha diam-diam masuk ke wilayah pengaruh India.

    Investasi besar Xi Jinping

    Menurut Kementerian Luar Negeri Cina, investasi negara itu di Bangladesh saat ini berjumlah sekitar USD1,5 miliar. Bangladesh juga sejak tahun 2016 telah menjadi bagian dari proyek infrastruktur global Xi Jinping, Belt and Road Initiative (BRI).

    Mantan Menteri Luar Negeri Bangladesh Md. Touhid Hossain mengatakan kepada DW, proposal proyek baru yang didanai Cina di Sungai Teesta, yang mengalir antara India dan Bangladesh, bisa menimbulkan perselisihan dengan New Delhi.

    Pemerintah Bangladesh sedang mempertimbangkan usulan Cina untuk melakukan pengerukan dan membangun tanggul di sebagian besar sungai. Proyek Pengelolaan dan Restorasi Sungai Teesta ini diperkirakan bernilai sekitar USD1 miliar. “Masalah potensial mungkin muncul jika Cina terlalu jauh memaksakan diri, terutama dengan adanya kemajuan dalam proyek Teesta,” kata Hossain.

    Bangladesh akan berpaling dari Barat?

    Pemilu Bangladesh pada 7 Januari lalu mendapat kritik dari negara-negara Barat karena kekhawatiran adanya kemunduran demokrasi, menyusul tindakan keras pemerintah terhadap oposisi Partai Nasionalis Bangladesh BNP, yang akhirnya memboikot pemilu tersebut.

    Setelah pemilu tanggal 9 Januari, Sheikh Hasina berpidato di hadapan para fungsionaris partai Liga Awami dan menuduh BNP bekerja atas nama “tuan asing” yang tidak disebutkan namanya.

    Mantan Kepala Ekonom Bank Dunia di Bangladesh Zahid Hussain mengatakan kepada DW, Bangladesh dapat mengambil opsi lain untuk mempertahankan keunggulan ekonomi dengan negara-negara Barat. “Manfaat yang diperoleh dengan masuk dalam daftar negara-negara berkembang juga dapat diperoleh dengan mengambil pendekatan alternatif,” katanya. “Misalnya, jika Bangladesh menandatangani perjanjian perdagangan bebas atau aliansi ekonomi, negara tersebut dapat dengan mudah mengakses pasar dari aliansi tersebut.”

    Menteri luar negeri baru Bangladesh, Hasan Mahmud, dikenal memiliki hubungan baik dengan negara-negara Eropa. Duta Besar Uni Eropa untuk Bangladesh, Charles Whiteley, setelah bertemu dengan Mahmud baru-baru ini memuji “hubungan kuat” Mahmud dengan Uni Eropa dan “pemahamannya yang mendalam” terhadap Eropa.

    Michael Kugelman dari Wilson Center mengatakan, dia yakin Bangladesh akan mampu menyeimbangkan hubungannya dengan negara- negara adidaya dengan cukup baik.

    “Ini adalah negara yang, seperti halnya India, telah menunjukkan kapasitas yang kuat untuk menyeimbangkan persaingan dan bukannya menyerah pada persaingan” katanya. “Sheikh Hasina sangat mahir dalam menyeimbangkan hubungan dengan negara maju dan berkembang, dengan India dan Cina, dengan Barat dan non-Barat, dan seterusnya,” pungkasnya.

    (hp/as)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Khamenei Minta Negara Muslim Tak Serukan Gencatan Gaza, Tapi Lakukan Ini

    Khamenei Minta Negara Muslim Tak Serukan Gencatan Gaza, Tapi Lakukan Ini

    Teheran

    Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut seruan gencatan senjata di Jalur Gaza oleh negara-negara Muslim adalah langkah yang salah arah. Khamenei menegaskan bahwa negara-negara Muslim seharusnya memutuskan hubungan mereka dengan Israel.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (24/1/2024), Khamenei berpendapat bahwa negara-negara Muslim seharusnya menahan diri dari menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza, karena menurut Khamenei, hal itu ada “di luar kendali mereka”.

    Sebaliknya, dia meminta negara-negara Muslim untuk melakukan tindakan-tindakan yang ada “dalam kendali mereka”.

    “Beberapa posisi dan pernyataan para pejabat negara-negara Islam adalah salah karena mereka berbicara soal isu-isu seperti gencatan senjata di Gaza, yang ada di luar kendali mereka dan berada di tangan musuh jahat Zionis,” sebut Khamenei dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita IRNA.

    “Para pejabat negara-negara Islam seharusnya (sebaliknya) bertindak atas isu-isu yang ada dalam kendali mereka. Masalah yang ada di tangan mereka adalah memutuskan jalur vital menuju rezim Zionis,” ujarnya.

    “Negara-negara Islam harus memutuskan hubungan politik dan ekonomi mereka dengan rezim Zionis dan tidak membantu rezim ini,” cetus Khamenei.

    Pernyataan tersebut menandai keempat kalinya Khamenei menyerukan negara-negara Muslim untuk memutuskan hubungan dengan Israel sejak pecahnya perang antara Tel Aviv dan Hamas yang menguasai Jalur Gaza pada awal Oktober tahun lalu.

    Lihat juga Video: Jurnalis Motaz Azaiza Pamit Meninggalkan Gaza

    Iran yang menjadi sumber utama dukungan finansial dan militer bagi Hamas, memuji serangan kelompok itu terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Namun Teheran membantah terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan serangan yang memicu perang itu.

    Para pejabat Israel melaporkan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan tersebut, dan sekitar 250 orang lainnya disandera oleh Hamas di Jalur Gaza.

    Israel pun bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan melancarkan gempuran tanpa henti terhadap Jalur Gaza. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut lebih dari 25.000 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel selama beberapa bulan terakhir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rusia Kaya Energi, Tapi Banyak Warga Kedinginan di Rumah Sendiri

    Rusia Kaya Energi, Tapi Banyak Warga Kedinginan di Rumah Sendiri

    Jakarta

    Ribuan warga Rusia terkena dampak kegagalan sistem pemanas rumah di seluruh negeri, termasuk di ibu kota Moskow dan wilayah pinggirannya. Karena infrastruktur sistem pemanasnya terlalu tua dan sekarang mulai rusak di berbagai tempat.

    Gelombang kerusakan sistem pemanas ruangan dimulai pada bulan Desember dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Minggu lalu, sedikitnya 16 orang menderita luka bakar di kota Nizhny Novgorod ketika pipa pemanas berukuran besar meledak dan menyemburkan air mendidih ke jalan. Kegagalan jaringan pipa juga menyebabkan lebih dari 3.000 orang tidak memiliki pemanas ruangan, menurut posting di platform Telegram. Sehari sebelum insiden di Nizhny Novgorod, sebuah titik pemanas di kota Oryol mati, sehingga aliran listrik terputus ke rumah-rumah, taman kanak-kanak, dan sekolah-sekolah.

    Kerusakan paling parah terjadi di Klimovsk, sebuah distrik di kota Podolsk, hanya 50 kilometer dari Moskow. Pada tanggal 4 Januari, suhu turun menjadi minus 34 Celcius — suhu terdingin di wilayah tersebut setidaknya dalam 40 tahun terakhir. Pada hari yang sama, pabrik pemanas Klimovsk rusak. Sekitar 20.000 orang harus bertahan tanpa pemanas di distrik berpenduduk 50.000 orang itu. Kota-kota lain di wilayah tersebut juga mengalami kegagalan pemanasan selama beberapa hari selama cuaca yang sangat dingin.

    “Anak-anak tidur dengan pakaian hangat, saya dan suami juga tidur dengan mengenakan sweater, kemeja, dan di bawah dua selimut,” kata seorang wanita kepada outlet berita Rusia The Insider, seraya menambahkan bahwa suhu di apartemennya tidak melebihi 10 derajat Celcius.

    Fasilitas pemanas kota di pabrik amunisi

    Para pejabat sangat lambat merespons. Gubernur Oblast Moskow Andrey Vorobyov membutuhkan waktu tiga hari untuk mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kerusakan di Klimovsk, dan menyalahkan pemilik instalasi yang membiarkan kerusakan tersebut terjadi. Vorobyov mengatakan pihak berwenang telah melakukan penyelidikan. “Kami memahami kesabaran setiap orang ada batasnya,” ujarnya saat ditemui warga.

    Gubernur Andrey Vorobyov juga menuduh pemilik pabrik tidak dapat dihubungi selama masa krisis ini, dengan menyebutkan bahwa dua di antaranya tinggal di luar negeri. Masalah ini rupanya menarik perhatian Presiden Rusia Vladimir Putin – yang memerintahkan Vorobyov untuk menasionalisasi fasilitas pemanas tersebut.

    Tapi masalahnya mungkin juga karena fasilitas pemanas itu berada di lokasi yang sensitif, yaitu di dalam pabrik amunisi yang aktif. Pengaturan antara industri militer dan infrastruktur sipil seperti itu memang umum terjadi di era Uni Soviet. Pabrik amunisi itu sudah diprivatisasi pada 2001, tapi struktur kepemilikannya belum dipublikasikan sampai saat ini. Menurut berita di media Rusia, para manajer pabrik itu adalah orang-orang yang dekat dengan Kremlin. Direktur pabrik tersebut, Igor Kushnikov, adalah mantan kolonel badan intelijen Rusia, FSB. Pada Mei 2023, dia menggantikan Igor Rudyka – yang kabarnya merupakan salah satu mantan pengawal Putin.

    Negara Adidaya Energi yang Kedinginan?

    Secara tradisional Rusia sebenarnya memandang dirinya sebagai negara adidaya energi. Menyusul invasi besar-besaran ke Ukraina, para propagandis bahkan memeperingatkan Uni Eropa dan mengancam akan “membekukan” Eropa dengan menghentikan pengiriman gas. Namun hampir dua tahun setelah perang, pemanasan di Eropa tampak stabil menghadapi musim dingin ekstrem, sementara banyak warga Rusia harus kedinginan.

    Pihak berwenang Rusia juga tampaknya menyadari masalah ini. Baru-baru ini, Kremlin mulai mengambil peran langsung dalam mengelola jaringan pemanas. Pemerintah pusat juga memberi sinyal akan memberikan lebih banyak dana.

    “Kami masih menggunakan infrastruktur komunal yang dibuat pada era Soviet,” kata Svetlana Razvorotneva, anggota parlemen Rusia dan anggota komisi yang membidangi teknik perkotaan. “Kami tidak berinvestasi pada modernisasi. Sebaliknya, kami berinvestasi pada pemeliharaan semua infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman.”

    Dia menambahkan bahwa sekitar 40% jaringan pemanas komunal perlu segera diganti.Menurut dia, Rusia sekarang bermaksud memodernisasi sistem tersebut. Yaitu dengan investasi senilai 150 miliar rubel, setara 1,7 miliar dolar AS, dalam dua tahun ke depan..

    (hp/as)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nonton Konser Coldplay Naik Heli Kepresidenan, Presiden Filipina Dikecam

    Nonton Konser Coldplay Naik Heli Kepresidenan, Presiden Filipina Dikecam

    Manila

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menuai kecaman rakyatnya via media sosial karena kedapatan menggunakan helikopter kepresidenan untuk menghadiri konser band ternama asal Inggris, Coldplay, di Manila.

    Seperti dilansir Reuters dan BBC, Senin (22/1/2024), Marcos Jr dan istrinya, Liza Araneta Marcos, terlihat tiba di lokasi konser Coldplay di Philippine Arena pada Jumat (19/1) waktu setempat dengan menggunakan helikopter.

    Beberapa video yang diunggah ke media sosial menunjukkan keduanya turun dari helikopter kepresidenan yang mendarat di area terbuka di dekat lokasi konser. Tidak hanya satu helikopter yang digunakan, karena para pengawal kepresidenan disebut menggunakan sebuah helikopter lainnya untuk mengawal Marcos Jr.

    Dua helikopter lainnya terlihat di area yang sama, namun tidak diketahui secara jelas apakah helikopter itu merupakan bagian dari rombongan sang Presiden Filipina. Para pengkritik menyebut hal tersebut sebagai penyalahgunaan sumber daya pemerintah.

    Sejumlah pengguna media sosial mengkritik penggunaan uang para wajib pajak oleh Marcos Jr, atau yang akrab disapa Bongbong Marcos.

    “Menggunakan sumber daya resmi, seperti helikopter kepresidenan, untuk aktivitas pribadi dan non-resmi pada umumnya dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan sumber daya pemerintah,” sebut salah satu pengguna Facebook dengan nama James Patrick Aristorenas.

    “Kami membayar untuk penggunaan helikopter, bahan bakarnya dan keamanannya, siapa tahu bahkan mungkin tiket untuk semuanya,” sindir pengguna Facebook lainnya bernama Arvine Concepcion.

    Lihat juga Video: Raup Rp 50 Juta, Penipu Tiket Konser Coldplay di Yogya Ditangkap

    Kelompok Pengamanan Kepresidenan Filipina (PSG) memberikan pembelaan atas hal itu, dengan menyebut bahwa Philippine Arena yang dihadiri 40.000 penonton konser dalam satu waktu memicu “kesulitan situasi lalu lintas yang tidak terduga di sepanjang rute tersebut.

    Disebutkan bahwa situasi lalu lintas pada saat itu dianggap menimbulkan ancaman bagi Marcos Jr dan istrinya sehingga mendorong penggunaan helikopter kepresidenan.

    “Kemarin, Philippine Arena menyaksikan kehadiran 40.000 orang yang sangat bersemangat menghadiri konser, yang mengakibatkan kesulitan lalu lintas yang tidak terduga di sepanjang rute tersebut,” demikian pernyataan Kelompok Pengamanan Kepresidenan Filipina, seperti dikutip Philippine News Agency.

    “Menyadari situasi lalu lintas ini berpotensi mengancam keamanan Presiden kita, PSG mengambil tindakan tegas dengan memilih untuk menggunakan helikopter kepresidenan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Kepala Kelompok Pengamanan Kepresidenan Filipina menambahkan bahwa pihaknya mengambil keputusan itu untuk memastikan keselamatan dan keamanan Marcos Jr “dalam menghadapi tantangan yang tidak terduga”.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Washington DC

    Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) mengaku siap membangun Gaza, Palestina, lagi dengan syarat tertentu. Amerika Serikat (AS) yang selama ini mendukung Israel pun merespons syarat dari MbS itu.

    Dilansir NBC News, MbS juga menjabat Perdana Menteri (PM) Saudi menyatakan komitmen untuk membantu upaya pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang antara Israel dan Hamas dengan syarat yang harus dipenuhi. Pejabat senior pemerintah AS yang enggan disebut namanya mengungkap komitmen MbS itu didapatkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken saat berkunjung ke Saudi beberapa waktu lalu.

    MbS, menurut para pejabat senior AS tersebut, menawarkan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari perjanjian untuk pembangunan kembali Jalur Gaza — hal ini menjadi langkah diplomatik yang sejak lama diupayakan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Namun, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Israel agar hal itu bisa terwujud. Para pejabat senior AS itu menyebut MbS bersedia membantu pembangunan kembali Jalur Gaza dan menormalisasi hubungan dengan Israel jika pemimpin Israel setuju untuk memberikan jalan bagi Palestina untuk secara resmi menjadi sebuah negara.

    Lalu, bagaimana respons AS?

    Dilansir situs resmi US Department of State (Kemlu AS) dan Associated Press, Minggu (21/1/2024), pertemuan antara MbS dengan Blinken itu dilakukan di Al’Ula pada 8 Januari 2024. Blinken dan MbS disebut membahas sejumlah hal mulai dari masalah kemanusiaan di Gaza hingga serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    Blinken mengklaim Arab Saudi, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki telah sepakat untuk memulai rencana rekonstruksi dan pemerintahan Gaza setelah perang Israel melawan Hamas berakhir. Diketahui, negara-negara tersebut sebelumnya menolak seruan AS untuk memulai perencanaan pascaperang dan bersikeras harus ada gencatan senjata dan pengurangan penderitaan warga sipil yang disebabkan oleh serangan militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Saksikan juga ‘Setelah Lama Tertahan, Akhirnya Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza’:

    “Ke mana pun saya pergi, saya menemukan para pemimpin yang bertekad untuk mencegah meluasnya konflik yang kita hadapi sekarang, melakukan segala kemungkinan untuk mencegah eskalasi guna mencegah perluasan konflik,” kata Blinken kepada wartawan usai bertemu MbS seperti dilaporkan AP.

    “Para pemimpin setuju untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya kami untuk membantu stabilisasi dan pemulihan Gaza, untuk memetakan jalur politik ke depan bagi rakyat Palestina dan untuk bekerja menuju perdamaian, keamanan dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut secara keseluruhan,” sambungnya.

    Blinken tidak memberikan detail apa kontribusi dari negara-negara Arab itu. Namun, dukungan finansial dari UEA dan Arab Saudi dipercaya menjadi hal yang sangat penting bagi keberhasilan rencana apapun terkait Gaza.

    Blinken kemudian menyebut MbS tertarik untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Dia mengatakan hal itu baru bisa terjadi saat jalan Palestina menjadi negara merdeka terbuka dan konflik di Gaza berhenti.

    “Tetapi hal ini mengharuskan konflik di Gaza diakhiri, dan hal ini juga jelas memerlukan adanya jalan praktis menuju negara Palestina,” ucap Blinken.

    “Ketertarikan ini ada, nyata, dan bisa menjadi transformatif,” sambungnya.

    Blinken pun menyatakan dia akan menyampaikan komitmen negara-negara Arab, termasuk MbS, kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta pemimpin Palestina Mahmoud Abbas. Setiap rencana pascaperang untuk Gaza diketahui membutuhkan dukungan dari Israel dan Palestina.

    Namun, Netanyahu diketahui memiliki sikap sendiri mengenai masa depan Gaza yang kemungkinan besar tidak akan diterima oleh negara lain. Netanyahu diketahui menentang konsep resolusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sengit! Saling Serang Trump dan Saingannya soal Usia hingga Mental

    Sengit! Saling Serang Trump dan Saingannya soal Usia hingga Mental

    Washington DC

    Bakal calon Presiden dari Partai Republik Nikki Haley menyindir usia dan kesehatan mental Donald Trump yang merupakan saingannya untuk mendapat dukungan Republik. Trump pun memberi balasan keras terhadap Haley.

    Dilansir CNN, Minggu (21/1/2024), Haley menyindir kesehatan mental Trump gara-gara mantan Presiden Amerika Serikat (AS) itu menyebut namanya terkait kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021. Menurut Haley, Trump bingung membedakan dirinya dengan mantan Ketua DPR Nancy Pelosi.

    “Tadi malam, Trump menghadiri rapat umum dan dia terus-menerus menyebut saya beberapa kali tentang mengapa saya tidak menjaga keamanan selama kerusuhan Capitol. Mengapa saya tidak menangani 6 Januari dengan lebih baik. Saya bahkan tidak berada di DC pada tanggal 6 Januari. Saya tidak berada di kantor saat itu,” kata Haley.

    “Mereka bilang dia bingung. Bahwa dia sedang membicarakan hal lain. Bahwa dia sedang berbicara tentang Nancy Pelosi. Dia menyebut saya berkali-kali dalam skenario itu,” tambah mantan gubernur Carolina Selatan itu.

    Haley kemudian mempertanyakan kesehatan mental Trump. Dia mengatakan kepada para pemilih di Keene, New Hampshire, bahwa warga AS tak boleh memiliki pemimpin yang kondisi mentalnya dipertanyakan.

    “Kekhawatiran saya adalah – saya tidak mengatakan sesuatu yang menghina, tapi ketika Anda menghadapi tekanan dari sebuah kepresidenan, kita tidak bisa memiliki orang lain yang kita pertanyakan apakah mereka sehat secara mental untuk melakukannya,” ucapnya.

    Sebagai informasi, komentar Haley itu muncul setelah Trump mengungkit kerusuhan 6 Januari 2021 dalam kampanye di New Hampshire. Dia menyebut-nyebut nama Haley.

    Penasihat senior kampanye Trump, Chris LaCivita, kemudian membuat postingan ‘Nancy….Nikki….itu adalah perbedaan tanpa perbedaan’ di akun X-nya usai kampanye Trump tersebut.

    Kembali ke Haley, dia juga menyerang Trump terkait usia. Dia mempertanyakan apakah warga AS akan dihadapkan pada pilihan dua orang berusia 80-an tahun.

    “Kami membutuhkan orang-orang yang berada di puncak permainan mereka,” kata Haley dalam wawancara dengan Fox News.

    “Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah situasi yang dialami Joe Biden, tetapi saya ingin mengatakan, apakah kita benar-benar akan memilih dua orang berusia delapan puluh tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden?” sambungnya.

    Haley (52) telah berusaha menyoroti kesenjangan usianya dengan Trump (77) dan Presiden AS Joe Biden (81). Dia juga bersikeras menyerukan batasan masa jabatan dan tes kompetensi mental bagi politisi mana pun yang berusia 75 tahun.

    Balasan Keras Trump ke Haley

    Trump kemudian memberi balasan keras kepada Haley. Trump meminta para pendukungnya agar tidak berpuas diri dua hari menjelang pemilihan Republik di New Hampshire.

    “Kita memerlukan margin yang besar karena kita harus menyampaikan pesan persatuan yang nyata,” kata Trump pada rapat umum di Manchester, New Hamspire.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Trump bicara selama lebih dari 90 menit. Dalam pidatonya itu, Trump menyampaikan pesan dendam, mengeluh tentang kekalahan Pemilu tahun 2020, membela perusuh 6 Januari 2021, mendorong kembali Mahkamah Agung untuk menyatakan dia dan semua presiden kebal dari tuntutan, mengejek Presiden Joe Biden dan, dengan penuh semangat, mengecam Haley, mantan duta besarnya di PBB dan kandidat yang paling dekat dengannya dalam jajak pendapat utama di Negara Bagian Granite.

    Sebelum Trump berbicara, tim kampanye Trump sudah menyiarkan pesannya di layar besar di atas panggung dengan slide bergilir yang menyerang Haley atas dugaan hubungannya dengan ‘Demokrat, Wall Street & Globalis’ dan posisinya dalam Jaminan Sosial dan isu-isu penting lainnya.

    Trump juga terus melancarkan serangan ke Haley. Dia menuding Haley menggunakan uang radikal Demokrat untuk operasi kampanye.

    “Nikki Haley menggunakan uang radikal Demokrat untuk menjalankan operasi kampanye Demokrat radikal yang dia jalankan!” kata Trump merujuk pada seruan saingannya kepada beberapa kelompok politik dan donor yang berhaluan tengah dan anti-Trump.

    “Kandidat Partai Republik macam apa itu?” sambungnya.

    Dia juga mengkritik janji kampanye Haley untuk menaikkan usia pensiun bagi generasi muda dan menunda akses mereka terhadap pembayaran jaminan sosial. Trump juga menyerang Haley yang menganggap dirinya sudah terlalu tua untuk menjadi presiden lagi.

    Trump membalas dengan mengklaim bahwa dia baru-baru ini mengikuti ‘tes kognitif yang dia kuasai’ sebelum berjanji untuk ‘memberi tahu Anda ketika saya merasa buruk’.

    “Beberapa bulan yang lalu saya mengikuti tes kognitif yang diberikan dokter say dan saya mendapat nilai bagus,” ucapnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Putra Mahkota Saudi Mau Bangun Lagi Gaza dengan Syarat, Bagaimana Sikap AS?

    Washington DC

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), menyampaikan kesediaannya membangun ulang Gaza, Palestina, yang hancur diserang Israel dengan syarat saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken. Adapun syarat dari MbS itu ialah Israel harus memberikan jalan agar Palestina secara resmi menjadi sebuah negara.

    MbS juga disebut bersedia melakukan normalisasi hubungan Saudi dengan Israel jika Palestina resmi menjadi sebuah negara. Lalu, bagaimana sikap AS yang selama ini mendukung Israel terhadap syarat dari MbS?

    Dilansir situs resmi US Department of State (Kemlu AS) dan Associated Press, Minggu (21/1/2024), Blinken melakukan perjalan ke Saudi dan bertemu dengan MBS di Al’Ula pada 8 Januari 2024. Blinken dan MbS disebut membahas sejumlah hal mulai dari masalah kemanusiaan di Gaza hingga serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    “Menteri menggarisbawahi perlunya segera mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza dan mencegah penyebaran konflik lebih lanjut. Menlu dan Putra Mahkota membahas upaya yang sedang berlangsung untuk mengurangi ketegangan regional, termasuk pencegahan serangan Houthi terhadap pelayaran komersial di Laut Merah. Menteri Blinken menekankan pentingnya membangun kawasan yang lebih aman, sejahtera, dan terintegrasi, termasuk melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka. Mereka juga membahas pentingnya kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Arab Saudi,” demikian keterangan dari situs resmi Kemlu AS.

    Blinken mengklaim Arab Saudi, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki telah sepakat untuk memulai rencana rekonstruksi dan pemerintahan Gaza setelah perang Israel melawan Hamas berakhir. Negara-negara tersebut sebelumnya menolak seruan AS untuk memulai perencanaan pascaperang dan bersikeras harus ada gencatan senjata dan pengurangan penderitaan warga sipil yang disebabkan oleh serangan militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober.

    “Ke mana pun saya pergi, saya menemukan para pemimpin yang bertekad untuk mencegah meluasnya konflik yang kita hadapi sekarang, melakukan segala kemungkinan untuk mencegah eskalasi guna mencegah perluasan konflik,” kata Blinken kepada wartawan usai bertemu MbS seperti dilaporkan AP.

    “Para pemimpin setuju untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya kami untuk membantu stabilisasi dan pemulihan Gaza, untuk memetakan jalur politik ke depan bagi rakyat Palestina dan untuk bekerja menuju perdamaian, keamanan dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut secara keseluruhan,” sambungnya.

    “Tetapi hal ini mengharuskan konflik di Gaza diakhiri, dan hal ini juga jelas memerlukan adanya jalan praktis menuju negara Palestina,” ucap Blinken.

    “Ketertarikan ini ada, nyata, dan bisa menjadi transformatif,” sambungnya.

    Blinken mengatakan dia akan menyampaikan komitmen negara-negara Arab tersebut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kabinet perangnya serta pemimpin Palestina Mahmoud Abbas. Setiap rencana pascaperang untuk Gaza diketahui membutuhkan dukungan dari Israel dan Palestina.

    Namun, Netanyahu memiliki sikap sendiri mengenai masa depan Gaza yang kemungkinan besar tidak akan diterima oleh negara lain. Netanyahu diketahui menentang konsep resolusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini